Jakarta: Pegawai SPBU di Denpasar, Bali, dilaporkan terlibat pungutan liar alias pungli. Masyarakat melaporkan tindakan bejat itu, dan kini pegawai tersebut dipecat secara sepihak oleh otoritas pengelola SPBU.

"Sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kesempatan pertama,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dikutip dari Antara, Selasa, 13 Agustus 2024.

Atas kejadian itu, pihaknya meminta pengelola SPBU meningkatkan pengawasan terhadap pegawai. Sehingga, kejadian serupa tak terulang. Terlebih, hal tersebut mencederai kepercayaan masyarakat.

“Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh SPBU agar meningkatkan pengawasan di lapangan, agar tidak ada lagi oknum-oknum operator yang melakukan pungli ataupun memberikan pelayanan tidak sesuai ketentuan,” ujar Heppy.
Pihaknya memohon maaf atas kejadian ini. Konsumen dapat melapor jika menemukan pelayanan SPBU yang tidak semestinya.

Jika konsumen menemukan kendala saat pengisian BBM di SPBU Pertamina atau mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya, dapat melaporkan ke call centre Pertamina 135,” tutur Heppy.

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA -- Para pelaku pungutan liar di rumah tahanan (pungli rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didakwa melakukan pemerasan hingga Rp6,38 miliar. Pemerasan itu dilakukan terhadap sejumlah tahanan KPK selama periode 2019-2023.

Terdapat total 15 orang mantan pegawai rutan KPK yang didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) di persidangan, Kamis (1/8/2024). Mereka didakwa dalam dua berkas berbeda.

Meski didakwa dalam dua surat dakwaan berbeda, sebanyak 15 orang itu disebut melakukan pemerasan secara bersama-sama di tiga rutan KPK yakni Pomdam Jaya Guntur, Gedung Kavling C1 serta Gedung Merah Putih (K4).

"Memaksa seseorang yaitu para tahanan Rutan KPK [...] untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.387.150.000," demikian dikutip dari surat dakwaan JPU KPK yang dilihat Bisnis.

Sebanyak 15 orang terdakwa itu, yang beberapa di antaranya juga sudah disanksi etik, juga disebut menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Dakwaan JPU KPK itu memerinci aliran dana yang diterima setiap pelaku pungli itu sebagai berikut:

1. Deden Rochendi (Pegawai Negeri yang Dipekerjakan/PNYD sekaligus Plt. Karutan KPK 2018): Rp399,5 juta;

2. Hengki (PNYD petugas cabang rutan KPK 2018-2022): Rp692,8 juta;

3. Ristanta (PNYD/Plt Karutan KPK 2021): Rp137 juta;

4. Eri Angga Permana (PNYD/petugas rutan KPK 2018-2022): Rp100,3 juta;

5. Sopian Hadi (PNYD/petugas keamanan): Rp322 juta;

6. Achmad Fauzi (Karutan KPK) : Rp19 juta;

7. Agung Nugroho (PNYD/petugas rutan KPK): Rp91 juta;

8. Ari Rahman Hakim (PNYD/petugas rutan KPK): Rp29 juta;

9. Muhammad Ridwan (Petugas cabang rutan KPK): Rp160,5 juta;

10. Mahdi Aris (Petugas cabang rutan KPK): Rp96,6 juta;

11. Suharlan (Petugas cabang rutan KPK): Rp103,7 juta;

12. Ricky Rachmawanto (Petugas cabang rutan KPK): Rp116,95 juta;

13. Wardoyo (Petugas cabang rutan KPK): Rp72,6 juta;

14. Muhammad Abduh (Petugas cabang rutan KPK): Rp94,5 juta; dan

15. Ramadhan Ubaidillah A (Petugas cabang rutan KPK): Rp135,5 juta.

Daftar 13 tahanan KPK yang Diperas Pelaku Pungli KPK

1. Elvianto (swasta/kasus suap impor bawang putih);

2. Yoory Corneles Pinontoan (mantan Direktur Utama PD Sarana Jaya/kasus lahan proyek DP Rp0);

3. Firjan Taufan (mantan staf pemasaran WIKA/kasus proyek jalan Bengkalis);

4. Sahat Tua P. Simanjuntak (mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur/kasus suap dana hibah APBD Jawa Timur);

5. Nurhadi (mantan Sekretaris Mahkamah Agung/kasus suap pengurusan perkara dan pencucian uang);

6. Emirsyah Satar (mantan Direktur Utama Garuda Indonesia/kasus suap pengadaan pesawat);

7. Dodi Reza (mantan Bupati Musi Banyuasin/kasus proyek PUPR);

8. Muhammad Azis Syamsudin (mantan Wakil Ketua DPR/suap pengurusan perkara di KPK);

9. Adi Jumal Widodo (swasta/kasus suap mantan Bupati Pemalang);

10. Apri Sujadi (mantan Bupati Bintan/kasus pengaturan peredaran barang kena cukai berupa rokok dan minuman beralkojol di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan);

11. Abdul Gafur Mas'ud (mantan Bupati Penajam Paser Utara/kasus penyertaan modal daerah Pemkab Penajam Paser Utara);

12. Dono Purwoko (mantan Kadiv Konstruksi VI Adhi Karya/kasus pembangunan kampus IPDN);

13. Rahmat Effendi (mantan Wali Kota Bekasi/kasus pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan).

Dalam persidangan, 15 orang terdakwa mantan pegawai rutan KPK itu diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Undang-undang (UU) No.31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan proses pengadaan barang dan jasa dan retribusi parkir dengan kasus dugaan rasuah di Pemkot Semarang. Informasi itu diulik penyidik dengan memeriksa sembilan saksi yang terdiri dari pihak swasta dan pegawai negeri pada Rabu, 31 Juli 2024.

“(Saksi) yang swasta didalami terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, dan retribusi parkir,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 Agustus 2024.

Pemeriksaan sembilan saksi itu dilakukan KPK di Akademisi Kepolisian Semarang. Tessa hanya mau memerinci identitas mereka yakni AWCU, ESR, MZ, RP, EY, KPD, MJT, RMD, dan SWY.
“(Saksi) yang PNS didalami terkait dengan upah pungut,” ujar Tessa.

Baca Juga: Kasus Korupsi di Semarang, Direktur PT Chimarder 777 Mengaku Sudah Jadi Tersangka

Tessa enggan memerinci kaitan dana retribusi parkir dan upah pungut dalam dugaan korupsi di Kota Semarang ini. Namun, keterangan para saksi dipastikan sudah dicatat dalam berita acara pemeriksaan untuk dibuka dalam persidangan nanti.

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(AZF)

Jakarta: Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana terkait pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok, 1 Agustus 2024. Sebanyak 15 terdakwa bakal dihadirkan.

“Dari penetapan Majelis Hakim yang kami terima, persidangan dengan terdakwa Achmad Fauzi (mantan Kepala Cabang Rutan KPK) bersama dengan 14 orang terdakwa lainnya, akan dilaksanakan besok,” kata Jaksa KPK Agung Nugroho Santoso melalui keterangan tertulis, Rabu, 31 Juli 2024.

Persidangan digelar sekitar pukul 10.00 WIB. Proses peradilan itu bakal dibuka untuk umum.

Baca juga: Eks Kepala Rutan KPK Segera Diadili Kasus Pungli

Sebelumnya, KPK menyerahkan dakwaan tersangka kasus pungli rutan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juli 2024. Mereka semua segera diadili.

“(Tim jaksa) selesai dilimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat terkait perkara pungli dilingkungan Rutan KPK dengan terdakwa Achmad Fauzi (mantan kepala cabang Rutan KPK) dan kawan-kawan,” kata Kasatgas Penuntutan KPK Titto Jaelani melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 Juli 2024.

Total, ada 15 tersangka dalam kasus ini. Penahanan mereka kini beralih menjadi kewenangan majelis hakim karena akan disidangkan. Berkas kasus mereka dibagi menjadi enam bagian.

Jaksa akan menyangkakan mereka melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Transaksi panas dalam tindak pidana ini menyentuh miliaran rupiah.

“Total besaran yang diterima para terdakwa Rp6,3 miliar,” ujar Titto.

(END)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan dakwaan tersangka kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juli 2024. Para tersangka akan segera diadili.

“(Tim jaksa) selesai dilimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat terkait perkara pungli di lingkungan Rutan KPK dengan terdakwa Achmad Fauzi (mantan kepala cabang Rutan KPK) dan kawan-kawan,” kata Kasatgas Penuntutan KPK Titto Jaelani melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 Juli 2024.

Total, ada 15 tersangka dalam kasus pungli. Penahanan mereka kini beralih menjadi kewenangan majelis hakim karena akan disidangkan. Berkas kasus mereka dibagi menjadi enam bagian.
“Ada 6 berkas perkara dengan yang disusun dengan 2 surat dakwaan untuk 15 orang terdakwa yang dilimpahkan perkaranya tersebut,” ucap Titto.

Jaksa menjerat para tersangka dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Transaksi panas dalam tindak pidana ini menyentuh miliaran rupiah.

“Total besaran yang diterima para terdakwa Rp6,3 miliar,” ujar Titto.

Baca juga: Ungkap Dugaan Pungli di Sekolah, Wali Murid di Kebumen Diintimidasi Anggota Ormas

Titto enggan memerinci dakwaan para tersangka ini sebelum dibacakan dalam persidangan. Tapi, dia mau memerinci sejumlah mantan dan narapidana yang memberikan pungli.

“Nantinya dalam dakwaan tim jaksa akan dibuka peran dari para tahanan yang memberikan sejumlah uang ke para terdakwa diantaranya Nurhadi, Emirsyah Sataar, Dodi Reza Alex Noerdin Muhammad Azis Syamsudin, Yoory Cornelis, Firjan Taufa dan Sahat Tua Simanjuntak,” terang Titto.

KPK menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi, pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta Hengki, enam pegawai negeri yang ditugaskan (PNYD) di KPK Deden Rochendi, Sopian Hadi, Ristanta, Ari Rahman Hakim, Agung Nugroho, dan Eri Angga Permana.

Sementara itu, tujuh orang lainnya merupakan petugas pengangamanan Rutan cabang KPK. Mereka yakni Muhammad Ridwan, Suharlan, Ramadhana Ubaidillah A, Mahdi Aris, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ricky Rachmawanto.

(AGA)

KEBUMEN, iNews.id – Polisi menerima laporan dugaan pungutan liar (pungli) di salah satu sekolah dasar negeri (SDN) Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Selain dugaan pungli, polisi juga menerima laporan dugaan intimidasi buntut cekcok pria berseragam ormas Pemuda Pancasila (PP) dan LSM yang viral di media sosial.

Dalam video tersebut, sejumlah orang berpakaian ormas PP mendatangi rumah seorang warga hingga terlibat adu mulut.

Pada video tersebut, seorang pria yang mengaku sebagai ketua ormas dan Kepala Desa Menganti, Supono geram dengan warga dan anggota LSM bernama Sugiyono gegara melaporkan adanya dugaan pungli di salah satu SD tersebut.

Keduanya terlibat cekcok hingga Sugiyono dan wali siswa diancam diusir dari rumahnya di Desa Menganti apabila mereka tidak juga mencabut laporan polisi.

Kasatreskrim Polres Kebumen AKP La Ode Arwansyah mengungkapkan, kejadian tersebut sedang ditangani pihaknya. Polres Kebumen bergerak cepat akan melakukan pemanggilan kepada mereka yang terlibat dalam video itu untuk dimintai keterangan.

"Kami akan memanggil para pihak yang terlibat pada video tersebut. Kami akan memintai keterangan satu persatu," katanya, Rabu (24/7/2024).

Dia mengatakan, ada dua pokok permasalahan yang saat ini telah dilaporkan ke polisi. Pertama dugaan intimidasi, kedua dungaan pungli di salah satu SD tersebut.

Sebelumnya, orang tua murid dan LSM ini sudah membuat laporan dugaan pungli di SD tersebut ke Polres Kebumen. Laporan itu pun ditindaklanjuti dengan bantuan dari Sugiyono, Ketua DPC Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kresna Cakra Nusantara Kabupaten Kebumen.

Dugaan intimidasi di Desa Menganti, Kecamatan Sruweng, Kebumen ini terjadi pada 30 Juni 2024.

Sugiyono menuturkan, kejadian itu diduga buntut dari laporannya di Polres Kebumen terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dikeluhkan wali murid SDN 1 Jati Mulyo.

Para wali murid sudah memberikan kuasa dan kepercayaannya ke Lembaga Perlindungan Konsumen terkait dugaan adanya pungli di sekolah.

"Kejadian daalam video itu saya dipersekusi, diintimidasi, diusir. Saya selaku Lembaga Perlindungan Konsumen coba melindungi warga namun apa daya perlindungan itu butuh power," ujarnya, Selasa (23/7/2024).

Sugiyono pun menjawab permintaan oknum ormas tersebut. Dia tegas tidak akan mencabut laporan ke Polres Kebumen. Hal itu lantas membuat anggota ormas marah dan mengusirnya.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, iNews.id - Video menampilkan sejumlah orang berpakaian ormasPemuda Pancasila adu mulut dengan seorang pria viral di media sosial. Ormas ini mendatangi rumah warga tersebut di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Dalam video viral, seorang pria yang mengaku sebagai ketua ormas dan Kepala Desa Menganti bernama Supono geram dengan warga dan anggota LSM bernama Sugiyono gegara melaporkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) di salah satu SD negeri di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Keduanya terlibat cekcok hingga Sugiyono dan wali siswa diancam diusir dari rumahnya di Desa Menganti apabila mereka tidak juga mencabut laporan polisi.

Sebelumnya, orang tua murid dan LSM ini sudah membuat laporan dugaan pungli di SD tersebut ke Polres Kebumen. Laporan itu pun ditindaklanjuti dengan bantuan dari Sugiyono, Ketua DPC Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kresna Cakra Nusantara Kabupaten Kebumen.

Dugaan intimidasi di Desa Menganti, Kecamatan Sruweng, Kebumen ini terjadi pada 30 Juni 2024.

Sugiyono menuturkan, kejadian itu diduga buntut dari laporannya di Polres Kebumen terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dikeluhkan wali murid SDN 1 Jati Mulyo.

Para wali murid sudah memberikan kuasa dan kepercayaannya ke Lembaga Perlindungan Konsumen terkait dugaan adanya pungli di sekolah.

"Kejadian daalam video itu saya dipersekusi, diintimidasi, diusir. Saya selaku Lembaga Perlindungan Konsumen coba melindungi warga namun apa daya perlindungan itu butuh power," ujarnya, Selasa (23/7/2024).

Sugiyono pun menjawab permintaan oknum ormas tersebut. Dia tegas tidak akan mencabut laporan ke Polres Kebumen. Hal itu lantas membuat anggota ormas marah dan mengusirnya.

Terkait kejadian video viral ini, Kasatreskrim Polres Kebumen AKP La Ode Arwansyah mengungkapkan, kejadian tersebut sedang ditangani pihaknya. Polres Kebumen bergerak cepat akan melakukan pemanggilan kepada siapa saja yang terlibat dalam video viral untuk dimintai keterangan.

"Kami akan memanggil para pihak yang terlibat pada video tersebut. Kami akan memintai keterangan satu persatu," katanya.

Menurutnya dalam unggahan video, ada dua pokok permasalahan yang saat ini telah dilaporkan ke polisi. Pertama dugaan intimidasi, kedua dungaan pungli di salah satu SD negeri yang ada di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

Editor: Donald Karouw

Kebumen: Masyarakat Kebumen dihebohkan dengan adanya video viral di media sosial yang diduga dilakukan oleh sejumlah anggota Ormas. Dalam video berdurasi singkat yang diunggah, terlihat seorang berseragam PP terlibat cekcok dengan Ketua LPKSM Kresna Cakra Nusantara.

Video singkat yang terjadi di rumah salah seorang wali murid viral dan sudah tersebar di media sosial instagram. Pada video tersebut tampak sesorang berseragam Pemuda Pancasila terlibat cekcok dengan seseorang yang diketahui Ketua DPC LPKSM Kresna Cakra Nusantara.

Dalam video klarifikasi Ketua DPC LPKSM Kresna Cakra Nusantara Sugiyonoterkait video viral mengaku merasa diintimidasi saat berada di rumah kliennya yang merupakan orang tua siswa yang melaporkan dugaan terjadinya pungutan liar disekolah di salah satu SD di desa Kecamatan Petanahan Kebumen.
"Saya didatangin oleh oknum kepala desa yang ngakunya sebagai anggota PP dan akan membawa pasukan ya, di sini karena saya ketakutan nanti kalau ada apa-apa akhirnya saya datang setelah saya datang audio itu saya rekam tak sampaikan di intel Polres maupun di Pak Kapolres," kata Sugiyono di Kebumen, Selasa, 23 Juli 2024.

Dalam video Anggota Pemuda Pancasila yang terlibat cekcok tersebut juga merupakan Kepala Desa di Desa Menganti Kecamatan Sruweng. Kepala Desa yang bernama Supono ini berdalih mengaku gerah dengan adanya anggota LSM yang tidak sopan bertamu ke rumah salah seorang warganya.

Ia juga membantah adanya pungutan liar yang terjadi di sekolah dengan jumlah ratusan juta, yang memberatkan wali murid. Menurutnya adanya LSM tersebut menyebabkan kerugian di dunia pendidikan, yang menyebabkan ketakutan para guru untuk melaksanakan kegiatan, dan menyebabkan salah satu komite sekolah mundur, karena adanya tekanan dari LSM tersebut.

"Saya sebagai kepala desa pimpinan di desa kami merasa tersinggung karena ada tamu yang tidak sopan dan tidak izin ke kami dulu seperti itu pak, nggak ada pungutan liar adapun itu penarikan dana infak yang sudah disepakati oleh Komite Sekolah dan disepakati paguyuban wali murid dan di situ biasanya ada kepala desa dan itu ada notulen dan berita acaranya seperti itu nah itu dimana pungutan liar wong itu hanya Rp30 ribu tahun kemarin Rp15 ribu," kata Supono.

(WHS)

Bantul: Kasus dugaan pungutan liar (pungli) terjadi di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kasus ni viral melalui media sosial X dan instagram bernama akun @Merapi_uncover.

Akun media sosial itu mengunggah keluhan seorang warga dari Kecamatan Wirobrajan yang pindah ke Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan tiga bulan silam. Warga tersebut mengaku dimintai uang sebesar Rp1,5 juta dari pengurus RT setempat dengan dalih administrasi.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengatakan tindakan meminta uang kepada warga yang baru tinggal tak bisa dibenarkan.

"Itu jelas ilegal. Tidak ada peraturan perundangan dan ketentuan tentang kependudukan yang mengatur hal itu," kata Abdul Halim di Bantul, Selasa, 23 Juli 2024.
Abdul Halim mengatakan perpindahan penduduk di wilayahnya disyaratkan mengurus dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Di luar hal itu, termasuk permintaan uang, merupakan hal ilegal.

"Kalau ada pungutan-pungutan dari manapun yang tidak diatur oleh peraturan perundangan berarti ilegal, pungutan itu tidak sah," jelasnya.

Ia menyatakan bakal menelusuri kasus dugaan pungli itu ke perangkat desa setempat. Ia mengatakan kasus dugaan pungli itu bisa berkonsekuensi pada ranah hukum.

"Kami validasi dulu informasi itu dan mengingatkan kepada seluruh warga untuk tidak melakukan pungutan-pungutan liar karena bisa berakibat hukum," ungkapnya.

(DEN)

Denpasar: Aksi lembaga pendidikan di SMA Negeri 6 Denpasar viral di media sosial. Sebelumnya, SMA Negeri 6 Denpasar memutuskan melalui rapat komite sekolah untuk memungut sumbangan dari siswa dalam rangka membeli AC baru.

Tidak tanggung-tanggung, besaran pungutan per siswa sebanyak Rp1,5 juta. Informasi ini pun viral dan berseliweran di berbagai platform media sosial di Bali. Terjadi perdebatan, ada yang pro dan ada yang kontra.

Pihak SMA Negeri 6 Denpasar mengaku jika keputusan ini sudah melalui rapat komite dan para orang tua siswa. Namun beberapa orang tua siswa mengaku tidak tahu menahu soal pungutan tersebut.
Perdebatan yang sangat viral tersebut membuat Pemprov Bali turun tangan. Melalui Kantor Inspektorat Provinsi Bali dan Dinas Pendidikan Provinsi Bali, tim menelusuri dan mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut langsung ke SMA Negeri 6 Denpasar. Hasil penelusuran tim Inspektorat Provinsi Bali, surat terkait sumbangan pengadaan AC di SMAN 6 Denpasar telah dicabut oleh pihak komite dan pimpinan sekolah.

"Hasil pemeriksaan sementara di SMA 6 Denpasar, bahwa urunan untuk biaya AC kepada masing-masing siswa baru sebesar Rp1,5 juta rupiah sudah dicabut atau dibatalkan," kata Kepala Inspektur Provinsi Bali, Wayan Sugiada di Denpasar, Rabu, 17 Juli 2024.

Baca juga: Sistem Digital Diduga Tak Menghilangkan Pungli di Pelabuhan

Sugiada menambahkan, dalam surat notulen hasil rapat koordinasi Komite dan pimpinan SMA N 6 Denpasar, salah satu poinnya disampaikan bahwa keputusan rapat mencabut surat pemberitahuan No. B.10.400.3.8/413/SMAN6DPS/DIKPORA tentang hasil pertemuan pimpinan SMA Negeri 6 Denpasar, komite, dan orang tua siswa pada 11 Juli 2024 di Aula SMA Negeri 6 Denpasar. Surat ini yang menjadi dasar pungutan/sumbangan pengadaan AC baru.

"Sedangkan untuk hasil pemeriksaan SMA Negeri 4 Denpasar, bahwa yang dimaksud sumbangan Rp4,5 juta itu adalah penyampaian uang komite tahun lalu," kata Sugiada.

Ia melanjutkan angka Rp4,5 juta berasal dari sumbangan Ro375 ribu per bulan dikali 12 bulan dan digunakan untuk peningkatan mutu, operasional sekolah, dan kegiatan OSIS.

"Klarifikasi dari pihak sekolah untuk siswa baru belum dikenakan sumbangan dan baru akan dirapatkan pada 20 Juli 2024," ujar Sugiada.

Namun menurut Sugiada, apa pun hasil pemeriksaan tersebut, bahwa pungutan memang ada dalam kesepakatan atau notulen rapat antara pihak sekolah, komite dan orang tua siswa. Hal ini terbukti dengan dibatalkannya isi kesepakatan dalam notulensi rapat tersebut.

"Apa pun pungutan tidak dapat dibenarkan karena infrastruktur sekolah negeri merupakan tanggung jawab pemerintah. Termasuk soal pungutan iuran sumbangan sekolah yang mencapai Rp4,5 juta juga akan diperiksa lagi oleh tim ahli baik dari inspektorat maupun dinas Pendidikan," jelasnya.

(MEL)

Jakarta: Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menegaskan tak akan memberi ampun kepada anggotanya yang kedapatan melakukan pungutan liar (pungli) saat pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2024. Dia akan memberikan sanksi tegas kepada aparat yang melanggar aturan.

"Anggota yang pungli jelas kita tindak, yang paling cepat pertama dengan kode etik," kata Karyoto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024.

Karyoto mengatakan nantinya anggota tersebut akan ditempatkan khusus (patsus) ataupun diberi sanksi demosi. Sanksi itu diberikan bila kedapatan terlibat dalam praktik pungli terhadap para pelanggar.
"Kode etik bisa patsus, ditempatkan di tempat khusus semacam tahanan. Habis itu mesti didemosi tidak boleh bertugas lagi di tempat itu," ujar jenderal bintang dua itu.

Dia mewanti-wanti jajarannya untuk bersikap profesional saat bertugas. Karyoto meminta Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Metro ikut turun tangan dalam mengawasi anggota di lapangan.

"Untuk itu saya harapkan jajaran Bid Propam berperan aktif dalam melakukan pengawasan Operasi Patuh Jaya 2024," ujar dia.

Baca Juga: 3 Polisi Lalu Lintas Pungli di Tol Halim, 1 Dimutasi Keluar Satlantas

Total 2.938 personel diterjunkan dalam operasi ini. Ribuan personel tersebut gabungan dari jajaran kepolisian, TNI, Pemda dan stakeholder lainnya. Operasi Patuh Jaya 2024 bertema 'Tertib Berlalulintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas' ini digelar selama 14 hari terhitung 15-28 Juli 2024

Operasi ini digelar serentak di seluruh Polda se-Indonesia. Total ada 14 pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran. Berikut rinciannya:

1. Melawan arus

2. Berkendara di bawah pengaruh alkohol

3. Menggunakan ponsel saat mengemudi

4. Tidak mengenakan helm SNI

5. Tidak menggunakan sabuk keselamatan.

6. Melebihi batas kecepatan

7. Berkendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM

8. Berboncengan lebih dari satu

9. Kendaraan roda empat atau lebih tidak memenuhi laik jalan

10. Kendaraan tidak dilengkapi STNK

11. Melanggar marka jalan

12. Memasang rotator dan sirene bukan peruntukan

13. Menggunakan pelat nomor atau TNKB palsu

14. Parkir liar.

(AZF)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadukan temuan pungutan liar (pungli) di sejumlah tempat wisata di Raja Ampat ke Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Lembaga Antirasuah mencatat pemalakan ke wisatawan menyentuh Rp18,25 miliar dalam setahun.

“Informasi yang kami dapatkan dari teman-teman korsup (koordinasi supervisi) itu sudah didorong ke pemda setempat untuk dilaporkan ke Tim Saber Pungli yang Kemenko Polhukam, satgas bersih pungutan liar,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2024.

Tessa menjelaskan KPK tidak bisa memproses hukum pelaku pungli karena tidak menyeret pejabat. Tapi, kata dia, KPK bisa mengoordinasikan temuan yang termasuk tindakan korupsi itu ke instansi lainnya untuk ditindaklanjuti.
“Informasinya sudah didorong untuk dilaporkan ke sana (Kemenko Polhukam). Sampai dengan saat ini tidak ditangani di KPK,” ucap Tessa.

Baca Juga: 3 Polisi Lalu Lintas Pungli di Tol Halim, 1 Dimutasi Keluar Satlantas

Sebelumnya, KPK mengendus ada pungli dalam kedatangan kapal wisatawan di Raja Ampat, Papua Barat. Uang panas yang diterima sejumlah oknum bahkan menyentuh belasan miliar rupiah per tahun.

“Di wilayah Wayak (salah satu daerah di Raja Ampat) sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun,” kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Dian menjelaskan uang pungli itu dikelola salah satu masyarakat di Raja Ampat. Mereka kebanyakan mengincar wisatawan yang menuju lokasi penyelaman menggunakan kapal di daerah Wayak.

Uang pungli yang diminta beragam. Menurut Dian, nominalnya mulai dari Rp100 ribu sampai Rp1 juta per kapal, tergantung permintaan dari pelaku.

Permintaan pungli juga berupa pembayaran tanah kepada hotel yang didirikan di sejumlah pulau di wilayah Raja Ampat. KPK meminta masalah itu segera diselesaikan oleh pemerintah setempat.

(AZF)