Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 sebesar 5,1%. Kemudian pada tahun depan diperkirakan naik menjadi 5,2%.

"Dengan perkembangan yang kita pantau. Kami memperkirakan pertumbuhan hingga akhir tahun mencapai 5,1%. Untuk 2025 sesuai dengan pembahasan APBN diperkirakan pertumbuhan 5,2% masih tetap terjaga," kata dia dalam konferensi pers KSSK di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai dengan didukung bertumbuhnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya investasi di dalam rangka hilirisasi yang nilai tambahnya lebih tinggi.

Sementara perekonomian Indonesia pada triwulan III-2024 diprediksi tumbuh di atas 5%. Hal itu didukung dengan konsumsi rumah tangga dan masuknya investasi yang diklaim cukup positif.

"Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, khususnya kelas menengah atas. Sementara itu faktor agregat demand investasi tumbuh seiring dengan akselerasi penyelesaian program proyek strategis nasional," pungkasnya.

Pertumbuhan ekonomi 2024 yang diperkirakan Sri Mulyani lebih rendah dari prediksi yang pernah diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam APBN 2024 sebesar 5,2%.

Hal ini sebelumnya diungkapkan Jokowi dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/08/2023).

"Mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%," kata Jokowi, dikutip dari keterangan pers dalam laman Sekretariat Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita ekonomi pada Jumat (16/8) masih layak untuk dibaca, mulai dari postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, hingga kenaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita yang resmi menjadi Rp15.700 per liter.

Berikut rangkuman berita kemarin yang layak disimak lagi pada Sabtu pagi ini:

Presiden Jokowi: Belanja negara direncanakan Rp3.613,1 triliun

Presiden Joko Widodo mengatakan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 direncanakan mencapai sebesar Rp3.613,1 triliun.

Presiden Joko Widodo menjelaskan belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Baca selengkapnya di sini

RAPBN 2025 alokasikan anggaran subsidi dan kompensasi Rp525 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 ditetapkan sebesar Rp525 triliun.

Anggaran tersebut bakal digelontorkan melalui dua jalur, yakni subsidi dan kompensasi energi serta subsidi non energi, kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

Menkeu: RAPBN 2025 alokasikan anggaran dasar Rp143,1 miliar untuk IKN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp143,1 miliar merupakan anggaran dasar.

“(Anggaran) semuanya baseline, karena untuk memberikan otoritas kepada Presiden terpilih untuk menentukan sesuai dengan prioritas kabinetnya,” kata Sri Mulyani dan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

Menkeu anggarkan Rp504,7 triliun untuk perlinsos pada RAPBN 2025

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp504,7 triliun.

Anggaran itu tumbuh 1,6 persen dibandingkan dengan APBN 2024 sebesar Rp496,8 triliun.

Baca selengkapnya di sini

Kemendag sebut HET MinyaKita resmi Rp15.700 per liter

Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau yang dikenal dengan MinyaKita sebesar Rp15.700 per liter.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, harga jual MinyaKita masih dibanderol di bawah harga penjualan minyak goreng kemasan premium. Hal ini demi menjaga keterjangkauan di masyarakat.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com,JAKARTA – Emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), menyiapkan strategi untuk menghadapi potensi melandainya anggaran infrastruktur pada 2025.

Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2025, pagu indikatif anggaran infrastruktur berada di rentang Rp404,2 triliun – Rp433,9 triliun. Nilai ini tak berbeda jauh dengan anggaran 2024 yakni Rp423,4 triliun.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan bahwa rencana pembangunan pemerintah merupakan salah satu faktor dalam industri konstruksi, khususnya pelat merah. Oleh karena itu, dengan tingkat pertumbuhan anggaran infrastruktur yang berpotensi turun, hal tersebut akan secara langsung berdampak bagi kinerja bisnis perusahaan konstruksi.

“ADHI telah bersiap atas kondisi pergeseran program prioritas pemerintah yang tecermin pada alokasi anggaran ke depan,” ujarnya kepadaBisnis, Jumat (12/7/2024).

Dia menyatakan bahwa perseroan akan mencoba memaksimalkan peluang konstruksi pada segmen lain, seperti BUMN, BUMD, swasta, pihak luar negeri, dan proyek pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Melalui diversifikasi usaha, lanjut dia, ADHI akan berupaya memaksimalkan peluang pada seluruh portofolio perusahaan untuk mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan.

“ADHI akan memanfaatkan peluang pada portofolio bisnis yang dimiliki, seperti pada segmen manufaktur dan properti, layanan, serta segmen investasi dan konsesi,” tuturnya.

Di sisi lain, Adhi Karya telah memperoleh kontrak baru sebesar Rp10,2 triliun hingga semester I/2024. Kontrak tersebut didapat dari pekerjaan proyek gedung sebesar Rp50%, sumber daya air 32%, dan sisanya dari segmen jalan dan jembatan, properti manufaktur, dan EPC.

Rozi menyampaikan bahwa sumber pendanaan nilai kontrak baru perseroan sampai dengan paruh pertama tahun ini didominasi oleh pemerintah sebesar 66%, lalu swasta mencapai 29%, dan sisanya berasal dari BUMN dan lainnya.

“Ditinjau dari lini bisnis, perolehan kontrak masih didominasi dari lini engineering dan konstruksi sebesar 92%, lalu 3% properti dan pelayanan, kemudian 5% dari lini manufaktur, serta investasi dan konsesi,” tuturnya.

ADHI saat ini memiliki 112 proyek yang masih berjalan. Perinciannya, dari segmen infrastruktur menyumbang 48%, gedung 38% dan sisanya EPC, sarana perhubungan, dan limbah.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.