Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Dataset Asesmen Nasional dan pembaruan Rapor Pendidikan Indonesia. Kini publik dapat mengakses rangkuman capaian indikator lintas jenjang di tingkat nasional dan daerah untuk setiap provinsi dan kota/kabupaten.

Peneliti dapat memanfaatkan Dataset AN untuk memberikan masukan dalam meningkatkan kualitas kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, menyampaikan harapannya agar para peneliti dan berbagai pemangku kepentingan dapat memanfaatkan Dataset AN dan Rapor Pendidikan Indonesia. Melalui diskusi ini, diharapkan para peserta semakin terpantik untuk menggagas ide dan kajian dengan menggunakan data AN.
“Data-data tersebut bisa digunakan untuk perumusan kebijakan di tingkat nasional, kabupaten/kota, bahkan satuan pendidikan. Kita juga bisa menggunakan data ini untuk menjawab curiosity terhadap berbagai aspek di Indonesia, baik literasi-numerasi maupun lingkungan belajar, terutama mengingat Indonesia yang penuh keanekaragaman,” sebut Suharti.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan, dalam paparannya, "Asesmen Nasional telah menjadi bagian dari indikator capaian pembangunan manusia dalam UU RPJPN 2025-2045, yang berarti upaya meningkatkan kualitas pendidikan kini menjadi prioritas jangka panjang pemerintah Indonesia,” terangnya.

Anindito menambahkan, publikasi Dataset AN dan Rapor Pendidikan Indonesia ini jadi satu lapisan tambahan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekarang publik juga bisa mengakses data ini.

"Mari ikut mengawasi dan mengingatkan pemerintah di semua tingkat untuk terus memprioritaskan kualitas pendidikan agar anak-anak kita menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan karakter Pancasila," ujar dia.

Rapor Pendidikan Indonesia mendorong perencanaan berbasis data untuk pemerintah daerah. Hal ini tercermin dalam indikator prioritas Rapor Pendidikan Pemda atau Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan, sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan merupakan urusan wajib pemerintahan, yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. SPM Pendidikan ini selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Urusan (IKU) pemerintah daerah.

Kemendikburistek mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk memanfaatkan Dataset AN dan Rapor Pendidikan karena seluruh pihak memiliki peran dalam mengakselerasi kualitas advokasi publik demi perbaikan pendidikan. Publik dapat mengakses Rapor Pendidikan Indonesia di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota di laman Portal Data Kemendikbudristek melalui laman data.kemdikbud.go.id.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan kebijakan Asesmen Nasional (AN) dan Rapor Pendidikan sebagai bagian dari transformasi sistem pendidikan yang menyeluruh. AN mengumpulkan data tentang kualitas hasil belajar murid, proses pembelajaran, serta berbagai aspek lingkungan belajar dari hampir semua satuan pendidikan di Indonesia.

Data tersebut disampaikan sebagai bahan refleksi dan perencanaan untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah melalui platform Rapor Pendidikan.

Baca juga: Catat! Ini Jadwal Ulang Asesmen Nasional 2024 Jenjang SMP-SMA

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

DEPOK, KOMPAS.com - Manipulasi nilai rapor 51 murid SMPN 19 Depok yang dilakukan oleh 12 guru mencakup lima dari enam semester.

"Saya hanya melihat bahwasanya yang terjadi perubahan nilai (rapor) tersebut adalah hasil daripada lima semester ya," kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno kepada Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menemukan, ada ketidaksesuaian nilai rapor murid dari semester satu.

Nilai itu juga tidak sesuai pada dua semester di kelas 10, dua semester di kelas 11, dan satu semester awal kelas 12.

"Menurut informasi dari pemeriksaan Itjen Kemendikbud ya seperti itu. Ada perbedaan dengan database ya, artinya data rapor yang sebenarnya," ujar Sutarno.

Adapun nilai rapor pada lima semester tersebut dijadikan syarat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Meski demikian, Sutarno belum dapat menyimpulkan apakah manipulasi ini baru terjadi pada tahun ini atau sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal Itjen Kemdikbud Ristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

Sementara, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok mulai menyelidiki perkara ini setelah menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Kejari telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SMA," tutur Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arief Ubaidillah, Kamis (1/8/2024).

Ubaidillah menyampaikan, modus manipulasi rapor ini dilakukan melalui pengadan sarana les atau bimbel yang disediakan guru sekolah.

Akibat kasus ini, sebanyak sembilan guru PNS diberi hukuman sanksi berat berupa penurunan jabatan dan tiga guru honorer diberhentikan.

Sedangkan Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran dari atasan karena dianggap lalai menjalankan kewajiban sebagai PNS.

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 12 guru yang disanksi perkara "cuci rapor" 51 murid SMPN 19 Depok merupakan pelaku yang terlibat langsung dalam memanipulasi nilai rapor.

"(Sebanyak) sembilan PNS diberi hukuman disiplin berat adalah mereka yang langsung terjun sebagai pelaku terkait dengan data manipulasi rapat tersebut, masing-masing punya peran," ucap Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno kepada Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Penggantian nilai rapor ini juga dilakukan oleh tiga oknum guru honorer.

"Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbud seperti itu, termasuk juga yang tiga (orang) dari unsur tenaga honorer," kata Sutarno.

"Jadi sebenarnya ada 12 (orang) yang sebagai pelaku langsung manipulasi data rapor tersebut," lanjut dia.

Kedua belas guru ini disebut sebagai guru mata pelajaran yang memang bertanggung jawab dalam penilaian rapor.

Dari hasil pemeriksaan Itjen Kemdikbud terungkap, pemberian nilai rapor selama lima semester tidak sesuai dengan database e-rapor.

"Yang masalah adalah rapor yang digunakan untuk PPDB, yang dibuat berbeda dengan yang ada di database e-rapor gitu," jelas Sutarno.

Namun, karena perbedaan status antara tiga guru honorer dan sembilan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka ada perbedaan pemberian hukuman.

"Sama (perannya), dengan apa yang dilakukan dengan sembilan PNS, hanya posisi dia sebagai status tenaga kepegawaiannya beda," terang Sutarno.

Sebelumnya, 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui karena ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi.

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

Kejari Depok mulai menyelidiki perkara ini setelah menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Modus manipulasi rapor ini dilakukan melalui pengadan sarana les atau bimbel yang disediakan guru sekolah.

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina tak dipecat setelah mencuatnya kasus manipulasi nilai rapor siswa karena baru menjabat selama setahun.

"Setahun ya, kurang lebih setahun ya (baru menjabat)," kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno kepada Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Pengangkatan Nenden sebagai kepala sekolah baru dilakukan melalui program guru penggerak di tahun lalu.

Menurut Sutarno, kasus pemalsuan rapor ini diduga dilakukan sejak sebelum Nenden menjabat sebagai kepala sekolah di SMPN 19 Depok.

"Paling tidak kan lima semester itu kan ya (untuk penilaian rapor), beliau juga tidak (ada) dan kebetulan beliau juga tahunya setelah ada kejadian seperti ini," ujar Sutarno.

Oleh karena itu, hingga saat ini Nenden masih menjadi kepala sekolah di SMPN 19 Depok.

"Tetap (menjabat), karena Kepala SMP Negeri 19 dalam hal ini atas hasil pemeriksaan Itjen Kemendikbud diberikan hukuman disiplin ringan," lanjutnya.

Di samping itu, pemberian teguran kepada Nenden dilakukan karena dia dianggap lalai mengawasi anak buahnya.

"Teguran tentunya salah satunya adalah pernyataan tidak suka dari pimpinan kepada kepala sekolah atas tindakan-tindakan yang dilakukan," terang Sutarno.

"Lalu (diminta) untuk dilakukan perbaikan-perbaikan kedepannya agar lebih baik terkait dengan apa yang telah dilakukan tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena diduga manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama, yaitu SMPN 19 Depok.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 12 guru SMP Negeri 19 Depok diberi sanksi karena diduga bertanggungjawab dalam kasus manipulasi rapor 51 murid sekolah tersebut.

"Jadi sembilan guru, satu kepala sekolah, tiga guru honorer, (total) 13 orang (yang kena sanksi)," kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Ketiga belas orang itu mendapat sanksi berbeda-beda yang diklasifikasikan dalam hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Pemberian sanksi tergantung pada seberapa jauh keterlibatan oknum terkait.

Sebanyak tiga guru honorer yang tidak disebutkan identitasnya bakal diberhentikan.

"Untuk yang tiga guru honorer (disanksi) diberhentikan," ungkap Sutarno.

Pemberhentian tiga guru itu akan ditindaklanjuti langsung oleh Disdik Depok sebab dianggap melanggar kontrak kerja.

"Untuk yang menindaklanjuti pemberhentian (guru honorer) ini adalah Disdik, karena melanggar perjanjian kerja dengan Disdik Depok, dalam hal ini adalah Pemkot Depok," tutur Sutarno.

Selain tiga orang itu, sebanyak sembilan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberi sanksi hukuman berat berupa penurunan jabatan dari statusnya saat ini di PNS selama setahun.

"Ada sembilan PNS yang notabene direkomendasikan untuk diberikan hukuman disiplin PNS dengan kategori berat," ujar Sutarno.

Sutarno mengungkapkan, penurunan jabatan ini telah disesuaikan dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 yang mengkaji tentang ketentuan hukuman disiplin berat PNS.

"Untuk yang berat itu diturunkan jabatannya satu tingkat selama 12 bulan ataupun satu tahun, sebagaimana yang telah diatur oleh PP nomor 94 tahun 2021," jelas Sutarno.

Sementara itu, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina sendiri diberi sanksi hukuman disiplin ringan yakni teguran.

"Dan untuk kepala sekolah diberi hukuman disiplin ringan. Kira-kira seperti itu hukuman ringan di antaranya adalah pemberian teguran dan sebagainya kepada PNS yang tidak menjalankan tugas, sebagaimana yang telah diberikan," jelas Sutarno.

Nantinya, sanksi untuk sembilan PNS dan Nenden itu akan langsung ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Di samping itu, seluruh putusan sanksi ini disebut berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Jadi kami melaksanakan hasil pemeriksaan atau rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh Itjen Kemendikbud," jelas Sutarno.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

Kejari Depok mulai menyelidiki perkara ini setelah menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Kejari menemukan modus manipulasi rapor dilakukan melalui pengadaan sarana les atau bimbel oleh guru sekolah.

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak sembilan guru diturunkan jabatannya karena terlibat dalam manipulasi rapor 51 siswa di SMPN 19 Depok.

Hukuman disiplin itu masuk dalam kategori berat.

"Ada sembilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang notabene direkomendasikan untuk diberikan hukuman disiplin PNS dengan kategori berat," ucap Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok saat dikonfirmasi, Senin (5/8/2024).

Penurunan jabatan dilakukan sebanyak satu tingkat dari posisinya saat ini selama setahun.

"Untuk yang berat itu diturunkan jabatannya satu tingkat selama 12 bulan ataupun satu tahun, sebagaimana yang telah diatur oleh PP nomor 94 tahun 2021," tutur Sutarno.

Lebih lanjut, Sutarno berujar, jumlah orang yang menerima rekomendasi sanksi sebanyak 13 orang.

"Jadi sembilan guru, satu kepala sekolah, tiga guru honorer, (total) 13 orang," terang Sutarno.

Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina sendiri menerima hukuman disiplin ringan berupa teguran.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

Kejari Depok mulai menyelidiki perkara ini setelah menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Kejari telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SMA," tutur Ubaidillah.

Ubaidillah menyampaikan, modus manipulasi rapor ini dilakukan melalui pengadaan sarana les atau bimbel yang disediakan guru sekolah.

DEPOK, KOMPAS.com - Belasan guru SMP Negeri 19 Kota Depok disanksi imbas kasus dugaan manipulasi rapor 51 siswa lulusan sekolah tersebut.

Total, ada 13 tenaga pendidik yang dikenai hukuman. Perinciannya, yakni, satu kepala sekolah, sembilan guru pegawai negeri sipil (PNS), dan tiga guru honorer.

Namun, hukuman para tenaga pendidik itu tidak semuanya sama. Ada yang hanya disanksi ringan, ada yang terkena pemecatan.

Kepsek tak dipecat

Kepala SMPN 19 Nenden Eveline Agustina disanksi ringan atas kasus ini. Sanksi ringan tersebut berupa teguran.

Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno saat dikonfirmasi Kompas.com.

"Dan untuk kepala sekolah diberi hukuman disiplin ringan," ungkap Sutarno, Senin (5/8/2024).

Nenden dianggap lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah dan statusnya sebagai PNS.

"Hukuman ringan di antaranya adalah pemberian teguran dan sebagainya kepada PNS yang tidak menjalankan tugas, sebagaimana yang telah diberikan," terang Sutarno.

Sementara, ada sembilan guru yang diberi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan. Lalu, sebanyak tiga guru honorer bakal diberhentikan.

"Ada sembilan PNS (guru) yang notabene direkomendasikan untuk diberikan hukuman disiplin PNS dengan kategori berat, sedangkan untuk yang tiga guru honorer diberhentikan," jelas Sutarno.

Sutarno mengungkapkan, sanksi ini merupakan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Nantinya, sanksi pemberhentian tiga tenaga honorer akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kota Depok.

Sementara, hukuman sembilan guru dan kepala sekolah akan ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok.

Aliran dana

Sementara, sejak pekan lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok mulai turun tangan menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi kasus ini.

Dari penyelidikan tersebut, ada dugaan aliran dana ke para guru yang terlibat kasus cuci rapor.

"Iya, kami membenarkan ditemukan adanya aliran dana ke pembuat rapor palsu tersebut, yaitu oknum guru," tutur Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arif Ubaidillah, Senin (5/8/2024).

Namun, pihak kejaksaan belum dapat memerinci informasi terkait aliran dana tersebut. Sebab, dugaan ini masih dalam proses penyelidikan.

Hingga Senin (5/8/2024), sekiranya ada sembilan orang yang telah diperiksa untuk dimintai keterangan terkait ini.

Kejari juga telah membuat tim khusus berisi 10 jaksa untuk menindaklanjuti penyelidikan.

Modus bimbel

Adapun Ubaidillah sebelumnya menyatakan, manipulasi nilai rapor ini dilakukan dengan modus pengadaan sarana les atau bimbingan belajar (bimbel) yang disediakan guru sekolah.

Beberapa guru diduga mengarahkan para muridnya mendaftar di bimbel tersebut supaya mereka dapat lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ke SMA Negeri yang diinginkan.

"Oknum guru mata pelajaran tertentu mengumpulkan para murid-murid untuk mendaftarkan dan membantu mereka mendaftar ke SMA (yang diinginkan)," terang Ubaidillah.

Selain itu, Kejari juga menemukan sebanyak 50 rapor palsu. Dokumen tersebut diduga digunakan untuk melengkapi berkas pendaftaran PPDB para murid beberapa waktu lalu.

"Dari pemeriksaan maraton dalam minggu ini, tim telah menemukan 50 dokumen rapor palsu dan dokumen tersebut telah dititipkan sebagai barang bukti dokumen persyaratan PPDB yang dipalsukan," jelas Ubaidillah.

Adapun rapor palsu ini diperoleh setelah pihak kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang, yaitu seorang pegawai sekolah bagian kurikulum dan dua guru mata pelajaran matematika.

DEPOK, KOMPAS.com - Tiga guru honorer SMPN 19 Depok bakal diberhentikan karena terlibat kasus manipulasi nilai rapor 51 murid lulusan sekolah tersebut.

"Untuk yang tiga guru honorer (disanksi) diberhentikan," kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno saat dikonfirmasi, Senin (5/8/2024).

Sutarno mengatakan, putusan ini berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengklasifikasikan jenis hukuman ke tiga kelas, yakni hukuman ringan, hukuman berat, dan pemberhentian.

"Jadi kami melaksanakan hasil pemeriksaan atau rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh Itjen Kemdikbud," tutur Sutarno.

Nantinya, sanksi terhadap tiga tenaga honorer ini akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kota Depok.

"Untuk yang menindaklanjuti pemberhentian (guru honorer) ini adalah Disdik, karena melanggar perjanjian kerja dengan Disdik Depok, dalam hal ini adalah Pemkot Depok," ujar Sutarno.

Sementara, hukuman beberapa guru lain akan ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok.

Sutarno mengungkap, total ada sembilan aparatur sipil negara (ASN) yang akan disanksi hukuman berat imbas kasus ini. Sementara, Kepala Sekolah SMPN 19 akan disanksi hukuman ringan berupa teguran.

"Ada sembilan PNS yang notabene direkomendasikan untuk diberikan hukuman disiplin PNS dengan kategori berat," jelas Sutarno.

"Untuk kepala sekolah diberi hukuman disiplin ringan," lanjutnya.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang ltjen Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

Kejari Depok mulai menyelidiki perkara ini setelah menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Kejari telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SMA," tutur Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arief Ubaidillah, Kamis (1/8/2024).

Ubaidillah menyampaikan, modus manipulasi rapor ini dilakukan melalui pengadan sarana les atau bimbel yang disediakan guru sekolah.

DEPOK, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok mengonfirmasi adanya aliran dana dalam kasus manipulasi rapor 51 murid di SMPN 19 untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa waktu lalu.

"Iya, kami membenarkan ditemukan adanya aliran dana ke pembuat rapor palsu tersebut, yakni oknum guru," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok M. Arif Ubaidillah dalam keterangannya, Senin (5/8/2024).

Ubaidillah belum bisa merinci kronologi dan informasi tambahan terkait aliran dana ini sebab kasus masih dalam penyelidikan.

"Namun untuk pastinya dan detailnya belum dapat kami jelaskan. Dan akan kami informasikan setelah proses penyelidikan," ucap Ubaidillah.

Sejauh ini, Kejari telah memeriksa setidaknya sembilan orang. Dari 51 siswa, Kejari menemukan 50 rapor palsu yang diduga digunakan untuk memalsukan dokumen pemberkasan PPDB tingkat SMA.

"Sudah diperiksa setidaknya lebih dari sembilan orang yang dimintai keterangan dan telah dikumpulkan 50 dokumen rapor yang diduga palsu," ujar Ubaidillah.

Oleh karena itu, Ubaidillah berujar, pihaknya telah membentuk tim khusus berjumlah 10 jaksa untuk menindaklanjuti penyelidikan.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

Kejari Depok mulai menyelidiki perkara ini setelah menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Kejari telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SMA," tutur Ubaidillah.

Ubaidillah menyampaikan, modus manipulasi rapor ini dilakukan melalui pengadaan sarana les atau bimbel yang disediakan guru sekolah.

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina diberhentikan imbas kasus manipulasi nilai rapor 51 siswa lulusan sekolah tersebut.

Selain Nenden, ada delapan guru lain di SMPN 19 Depok yang juga diberhentikan akibat kasus ini.

"Guru honorer yang harus diberhentikan ada tiga orang, kalau enggak salah (totalnya) sembilan orang termasuk kepala sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Siti Chaerijah saat dikonfirmasi, Minggu (4/8/2024).

Siti mengungkapkan, pemberhentian sembilan tenaga pendidik ini berdasar pada keputusan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok.

"Kita menyerahkan ke Inspektorat Daerah dan BKPSDM. Jadi nanti yang memberikan sanski atau hukuman (kepada pihak berkait) ya BKPSDM," tutur Siti.

Siti mengatakan, sanksi pemberhentian ini direkomendasikan langsung oleh Itjen Kemendikbud Ristek.

"(Putusan ini) berdasarkan rekomendasi Itjen Kemendikbud, ada hukuman berat, hukuman ringan, dan ada yang harus diberhentikan," ujar Siti.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Itjen Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

Sejalan dengan itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok mulai menyelidiki perkara ini setelah menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Kejari telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SMA," tutur Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arief Ubaidillah, Kamis (1/8/2024).

Ubaidillah menyampaikan, modus manipulasi rapor ini dilakukan melalui pengadaan sarana les atau bimbingan belajar (bimbel) yang disediakan guru sekolah.

DEPOK, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menemukan 50 dokumen rapor palsu yang diduga digunakan untuk berkas pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa waktu lalu.

"Dari pemeriksaan maraton dalam minggu ini, tim telah menemukan 50 dokumen rapor palsu dan dokumen tersebut telah dititipkan sebagai barang bukti dokumen persyaratan PPDB yang dipalsukan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arief Ubaidillah dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Temuan ini terungkap setelah Kejari Depok memeriksa pegawai sekolah bagian kurikulum dan dua guru matematika SMPN 19 Depok.

"Jaksa penyelidik telah melakukan permintaan keterangan terhadap tiga orang, yakni bagian kurikulum dan dua guru matematika perihal penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam manipulasi dokumen persyaratan PPDB tingkat SLTA di Kota Depok," ujar Ubaidillah.

Beberapa orang yang telah diperiksa ini juga untuk memperoleh informasi pihak mana saja yang terlibat dan dimana pelaksanaan manipulasi rapor itu terjadi.

Dalam aksinya, modus yang dilakukan, yaitu membuka tempat bimbel bagi siswa yang ingin dibantu dalam proses pendaftarannya ke SMA yang diinginkan.

"Modus operandinya adalah menggunakan sarana les. Oknum guru mata pelajaran tertentu mengumpulkan para murid-murid untuk mendaftarkan dan membantu mereka mendaftar ke mereka," jelas Ubaidillah.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama, yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

DEPOK, KOMPAS.com - Pihak SMPN 19 Depok memanipulasi nilai rapor 51 murid dengan mengadakan les atau bimbel oleh guru sekolah.

“Modus operandinya adalah menggunakan sarana les,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok M Arief Ubaidillah dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Ubaidillah mengungkapkan, beberapa guru mata pelajaran mengarahkan para murid untuk daftar bimbel di sana supaya dibantu dalam proses pendaftarannya ke SMA negeri.

“Oknum guru mata pelajaran tertentu mengumpulkan para murid untuk mendaftarkan dan membantu mereka mendaftar ke SMA (yang diinginkan),” ucap Ubaidillah.

Ubaidillah enggan merinci teknis penyelenggaraan bimbel tersebut karena Kejaksaan masih menyelidikinya.

“Tentu akan dihubungkan dengan fakta dan bukti lainnya sehingga nanti akan disimpulkan apakah ditemukan peristiwa pidana khususnya tindak pidana korupsi dalam penyelidikan ini,” jelas Ubaidillah.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

Kejari Depok mulai menyelidiki perkara ini setelah menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Kejari telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SMA," tutur Ubaidillah.