Bisnis.com, JAKARTA — Berburu saham rokok WIIM, HMSP, hingga GGRM yang masih dibanderol dengan valuasi terdiskon setelah kabar pemerintah yang tidak mengerek tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2025.

Pergerakan harga saham PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM), PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP), dan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) kompak menguat dengan kisaran 5% pada perdagangan Selasa (24/9/2024) hingga pukul 14:00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisikan terbaru target saham saham Sampoerna (HMSP) dan Gudang Garam (GGRM) usai cukai rokok dirancang naik 5% pada 2025.

Pergerakan harga saham PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) berlawanan arah sepekan terakhir.

Sampai dengan Jumat (13/9/2024), harga saham HMSP tercatat menguat 0,67% ke Rp750 dalam sepekan.

Sedangkan, saham GGRM justru terkoreksi 0,93% ke Rp16.000 sepanjang periode yang sama.

Dari kacamata konsensus sekuritas yang dihimpun Bloomberg hingga Jumat (13/9/2024), mayoritas atau sebanyak 11 dari 19 memberikan rekomendasi beli untuk saham HMSP. Sisanya, 5 analis memberikan peringkat hold dan 3 analis jual.

Adapun, target harga saham HMSP berada di Rp828,93 dalam 12 bulan ke depan.

Sementara itu, mayoritas atau sebanyak 9 dari 19 sekuritas yang mengulas saham GGRM memberikan rekomendasi jual. Sisanya, 5 menyematkan peringkat beli dan 5 hold.

Banderol harga saham GGRM terkini telah melewati target menurut konsensus di Rp15.577 dalam 12 bulan ke depan.

Sebagaimana diketahui, tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok bakal mengalami kenaikan lagi pada 2025. Perubahan tarif cukai ini seiring berakhirnya tarif multiyears 2023-2024. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati usulan tarif cukai rokok naik minimal 5% pada tahun depan.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan kenaikan tarif tersebut hanya berlaku untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Sementara untuk jenis rokok dari Sigaret Kretek Tangan (SKT), DPR mendorong pemerintah untuk membatasi kenaikannya.

“Membatasi kenaikan CHT pada jenis SKT untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya dalam kesimpulan Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan soal CHT, Selasa (10/9/2024).

Kenaikan tarif ini diketahui lebih rendah dari tarif multiyears 2023 dan 2024 yang rata-rata mengalami kenaikan sebesar 10% per tahun untuk semua golongan.

Ke depannya, DPR turut meminta pemerintah segera merumuskan roadmap atau peta jalan kebijakan Industri Hasil Tembakau dengan penyederhanaan layer dan tahapan kenaikan secara bertahap untuk periode 1-15 tahun.

Selain itu, kenaikan tarif juga harus mempertimbangkan faktor kesehatan, pengawasan, penerimaan negara, dan keberlangsungan usaha. Penyesuaian tarif ini sebelumnya tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang menjadi dasar perumusan RAPBN 2025.

Di mana disebutkan bahwa intensifikasi kebijakan tarif CHT akan dilakukan melalui tarif bersifat multiyears, kenaikan tarif yang moderat, penyederhanaan layer, dan mendekatkan disparitas tarif antar layer.

Saat ini, cukai hasil tembakau masih menjadi komoditas utama penyumbang kas negara meski tarifnya sudah dinaikkan sepanjang dua tahun terakhir.

Sementara dalam Buku II Nota Keuangan yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi pada 16 Agustus lalu, tarif CHT akan sangat mempengaruhi penerimaan kepabeanan dan cukai melalui tarif multiyears yang moderat serta penyederhanaan layer hasil tembakau.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Para pedagang warung kelontong menghadapi tantangan besar akibat berbagai aturan larangan penjualan rokok yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, seperti larangan penjualan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta larangan penjualan rokok eceran.

Menyikapi hal tersebut, para pedagang melakukan aksi dengan mengibarkan bendera setengah tiang di depan warungnya. Langkah ini diambil untuk mengekspresikan rasa kekecewaan para pedagang atas PP 28/2024 yang dianggap membatasi hak mereka untuk berdagang dan mencari nafkah.

“Kami mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk protes terhadap PP 28/2024. Peraturan ini tidak memikirkan nasib rakyat kecil seperti kami,” ujar seorang pemilik warung kelontong, Mamat, di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Dia juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali aturan tersebut dan mencari solusi yang lebih adil bagi semua pihak. Sebab, PP 28/2024 dinilai tidak hanya menuai kecaman, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pengekangan yang membatasi kebebasan ekonomi pedagag kecil.

Dengan adanya larangan penjualan rokok tersebut, para pedagang kecil yang menggantungkan pendapatannya dari penjualan rokok kini terancam gulung tikar.

Selain akan menurunkan omzet secara signifikan, Mamat menegaskan, PP 28/2024 juga berpotensi menyebabkan pengangguran.

“Seharusnya, para pedagang kecil itu diberikan perlindungan dan dukungan, bukan malah dibebani dengan aturan berlebihan yang menambah penderitaan kami. Kami menuntut keadilan dan kebebasan ekonomi. Biarkan kami bisa berjualan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami,” kata dia.

Senada, pemilik warung kelontong lainnya, Iwan menambahkan, PP 28/2024 malah menambah beban bagi para pedagang. Menurutnya, peraturan ini merupakan langkah mundur dalam memberikan hak dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil.

Para pedagang warung tersebut meminta pemerintah untuk mendengarkan suara mereka dengan meninjau kembali PP 28/2024.

“Kami minta pemerintah cari solusi yang lebih adil. Jangan lupakan kami, para pedagang kecil, yang hanya berjuang hari demi hari untuk mengisi perut keluarga kami,” ujar dia.

Melalui aksi pengibaran setengah tiang ini, kata dia, diharapkan dapat menggerakan hati pemerintah untuk bertindak demi kesejahteraan semua lapisan masyarakat, termasuk bagi para pedagang kecil.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

PP tersebut memiliki sejumlah ketentuan penting yang bertujuan untuk mengatur dan membatasi penjualan serta penggunaan produk tembakau dan rokok elektronik.

Salah satunya larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang atau ketengan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 434 ayat (1) huruf c PP 28/2024.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan elektronik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik," tulis Pasal tersebut.

Pasal 434 ayat (1) huruf e PP 28/2024 mengatur larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

PP ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk kesehatan akibat konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik serta melindungi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja.

Peraturan ini merupakan langkah konkret dalam pelaksanaan UU Kesehatan yang baru disahkan, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran publik dan mengurangi prevalensi merokok di masyarakat.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen rokok PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) diprediksi akan menjadi salah satu penerima manfaat dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025.

Dalam riset terbarunya, Tim Analis Maybank Sekuritas Indonesia mengulas saham-saham yang berpotensi menerima manfaat dari APBN 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha, pedagang kecil hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendesak pemerintah mencabut aturan larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP No.28/2024.

Kebijakan larangan penjualan rokok eceran disebut dapat merugikan pedagang kecil hingga pedagang ritel. Bahkan, pengusaha ritel berpotensi kehilangan pendapatan hinga Rp21 triliun imbas dari regulasi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan (Hippindo) membeberkan potensi kerugian yang akan ditimbulkan dari aturan penjualan rokok terbaru dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024.

Adapun, dalam pasal 434 PP No.28/2024 tertuang adanya larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan dan zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan bahwa penjualan rokok di ritel modern, seperti minimarket dan supermarket rata-rata mencapai 15% dari pendapatan. Secara total, dia menyebut, nilai penjualan rokok di ritel modern bisa mencapai Rp40 triliun.

Menurutnya, dengan adanya aturan zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan dapat menggerus hingga 53% penjualan rokok di ritel modern.

"Kita bisa kehilangan penjualan 53% toko kami enggak boleh jual kalau zonasi ini berjalan, berarti itu akan kehilangan pendapatan Rp21 triliun, angka yang besar sekali," ujar Budihardjo, Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, selama ini para pelaku usaha ritel modern telah taat terhadap berbagai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Termasuk menaati batas usia minimum pembeli rokok, yaitu 21 tahun dan posisi rak rokok yang tidak ditampilkan secara terbuka.

Budihardjo pun membeberkan bahwa pihaknya bakal bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas lebih lanjut ihwal keberatan para pengusaha ritel terhadap PP No.28/2024 yang terbit pada akhir Juli 2024.

"Jadi harapan kami untuk ditinjau ulang dan jangan dijalankan dulu sambil menunggu untuk diskusi lagi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan melalui PP No.28/2024. Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu disebutkan adanya larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) buka-bukaan pihak yang paling diuntungkan dari munculnya aturan larangan penjualan rokok secara eceran dan zona larangan jualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan.

Ketua Gaprindo, Benny Wahjudi, mengatakan bahwa aturan larangan penjualan rokok rceran yang tertuang dalam PP No.28/2024 justru bakal menguntungkan para pelaku rokok ilegal.

Menurutnya, bisnis rokok ilegal itu semakin tumbuh masif di masyarakat, sedangkan bisnis rokok legal yang rutin menyumbang cukai dianggap semakin disulitkan.

"Kami khawatir dengan makin banyak peraturan yang menyulitkan, yang paling untung siapa sih? Sebenarnya yang paling untung itu rokok ilegal karena selama ini mereka enggak mengikuti aturan," kata Benny, Selasa (13/8/2024).

Dia pun blak-blakan bahwa kondisi industri rokok putih semakin lesu. Produksi terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir dari 15,2 miliar batang pada 2019 menjadi 9,8 miliar batang pada 2023.

"Kita turun itu 10% per tahun, dengan adanya ketentuan baru ini dan pedagang mengalami kesulitan, tentunya penurunan akan lebih besar bisa mencapai 11-12% per tahun," ungkap Benny.

Di sisi lain, rokok ilegal semakin tumbuh di masyarakat seiring tarif cukai yang terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun pemerintah sepakat menentang rokok ilegal tanpa cukai, menurut Benny tindakan nyata untuk pemberantasan rokok ilegal belum dirasakan sampai saat ini.

"Kami justru sangat berharap kepada pemerintah, itu ada rokok ilegal tolong dong diberantas, kami terus terang aja dengan adanya rokok ilegal ini kami sangat dirugikan. Tapi enggak ada yang action [aksi], itu masalahnya," jelasnya.

Adapun, sebagai langkah lanjutan dalam menentang aturan rokok terbaru tersebut, Gaprindo disebut tengah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Kementerian Perindustrian untuk melakukan judicial review PP No.28/2024 ke Mahkamah Konstitusi. Musababnya, sejumlah industri lainnya seperti industri makanan dan minuman (mamin) juga terkena imbas dari beleid tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan melalui PP No.28/2024. Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu disebutkan adanya larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pedagang pasar, koperasi, warung kelontong hingga ritel modern kompak menolak aturan penjualan rokok terbaru dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024.

Adapun, sejumlah asosiasi dan perhimpunan yang menentang beleid tersebut antara lain, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris), Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), dan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi).

Para pelaku usaha mempermasalahkan adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan dan zonasi larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan.

Ketua Umum Akrindo, Anang Zunaedi, menekankan bahwa aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024 dipastikan bakal merugikan toko-toko ritel. Dia menyebut terdapat 900 lebih anggota Akrindo dengan 1.050 toko-toko lokal yang sebagian besar mengandalkan pendapatan dari penjualan rokok.

"Bahkan, anggota koperasi yang kebanyakan UMKM itu mengandalkan rokok ini karena omzetnya mencapai 50%," kata Anang, Selasa (13/8/2024).

Dia pun menganggap aturan zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan bakal menimbulkan konflik sosial di samping adanya konflik ekonomi. Musababnya, Anang mengakui tidak sedikit anggota koperasi yang tokonya bahkan berada dalam lingkungan pondok pesantren dan satuan pendidikan lainnya.

Setali tiga uang, Ketua Umum Keris, Ali Mahsun menyebut PP No.28/2024 tidak adil dan diskriminatif karena berisiko mematikan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat.

Bahkan, aturan larangan penjualan rokok secara eceran dan zona larangan penjualan rokok 200 meter itu dianggap Ali bakal memicu adanya modus pungli di kalangan aparat negara.

"Sejak Desember 2022 kami tegas ke Jokowi agar tidak melarang penjualan rokok eceran," ucapnya.

Perwakilan APPSI, Herninta Defayanti, menyebut pasal 434 PP No.28/2024 menjadi pukulan keras bagi pedagang di pasar. Musababnya, penjualan rokok di kalangan pedagang pasar rata-rata menyumbang hingga 30% dari total pendapatan.

"Rokok salah satu komoditas fast moving cepat menjadi penopang omzet mereka," kata Herninta.

Dia pun mendesak agar aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024 ditinjau ulang untuk menjamin keberlangsungan usaha para pedagang pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan melalui PP No.28/2024. Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu disebutkan adanya larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) mengatakan dampak yang akan dialami oleh pedagang warung kelontong jika aturan larangan penjualan rokok diberlakukan.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sekretaris Umum Perpeksi Wahid mengatakan modal penjualan dari toko kelontong sendiri diserbu cukup kecil berkisar Rp 5 jutaan. Jika kebijakan itu diberlakukan maka diprediksi akan menggerus pendapatan dari pedagang bahkan diprediksi bisa gulung tikar.

Kondisi itu terjadi karena pendapatan dari rokok sendiri cukup besar untuk pedagang kelontong hingga 60%-70%. Ditambah biasanya konsumen membeli rokok juga akan membeli produk lain, jadi pendapatannya akan lebih besar tergerusnya.

"Jadi memang kenyataanya mungkin bisa 60% diperkirakan gulung tikar. Karena menarik pelanggan itu yang tadinya beli rokok, ya tiba-tiba beli kopi, nanti minuman-minum itu dipajang nanti itu dibeli. Jadi impact-nya kalau nggak ada rokok besar," kata dia dalam konferensi pers, Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP Nomor 28 Tahun 2024, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dia mengakui memang aturan tersebut sangat memukul pedagang toko kelontong. Karena pembeli dari rokok itu sendiri juga dari kalangan menengah bawah, jadi jika dilarang penjualan rokok batangan (keteng) maka akan merugikan pedagang kelontong.

"Kalau nggak boleh menjual eceran, itu pasti terdampak, sebesar apa sih modal pedagang kelontong antara Rp 5 jutaan, kalau rokok kan macam-macam, selera konsumen kan macam-macam, kalau dilihat modal pelaku usaha tidak akan mampu ujung-ujungnya akan kalah dengan pelaku usaha lainnya," jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) optimistis pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat beradaptasi seiring adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua ABDSI, Cahyadi Joko Sukmono, untuk merespons adanya kekhawatiran penurunan pendapatan pedagang warung kelontong hingga pedagang kaki lima imbas adanya kebijakan tersebut.

“UMKM itu agile, pasti akan menemukan adaptasi. Ini terbukti di beberapa kebijakan, beberapa konflik, dia akan agile,” kata Cahyadi saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Senin (12/8/2024).

Di sisi lain, dia sepakat bahwa penjualan rokok harus dibatasi dan diawasi. Mengingat, kata dia, ini menyangkut masa depan generasi muda Indonesia.

Adapun larangan tersebut tertuang dalam Pasal 434 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan.

Dalam beleid itu, pemerintah melarang individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Pemerintah juga melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Kebijakan ini lantas disebut dapat mengganggu penjualan para pedagang warung kelontong dan kaki lima, yang berujung pada menurunnya pendapatan.

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) Ali Mahsun menyampaikan, banyak pedagang kelontong dan kaki lima yang menggantungkan pendapatannya dari penjualan rokok eceran.

Adanya larangan ini, kata dia, dapat memperburuk kondisi ekonomi pedagang kelas bawah di tengah melonjaknya harga bahan pokok saat ini.

“Ancamannya adalah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah air,” ujar Ali dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2024).

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki belum bisa berkomentar banyak mengenai beleid ini dan dampaknya terhadap UMKM. Pasalnya, pihaknya tidak dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi tersebut.

Untuk itu, dia meminta waktu untuk mempelajari PP No.28/2024. “Saya lihat dulu ya, saya belum pelajari betul karena kita nggak dilibatkan dalam proses penyusunan ini. Jadi saya kasih waktu dulu,” kata Teten saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Rabu (7/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengaku telah menerima sejumlah keluhan dari pelaku UMKM imbas adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Yulius menyampaikan, pihaknya hingga saat ini sedang membahas sejumlah keluhan yang masuk. Namun, dia belum bisa menjabarkan lebih lanjut mengenai respon Kemenkop UKM terhadap keluhan-keluhan tersebut.

“Ada keluhan tapi kami bahas, karena itu arahan Kementerian Kesehatan, nanti akan konsepkan respons kita, jadi saya belum bisa ngomong di sini,” kata Yulius saat ditemui di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Aturan ini lantas menimbulkan kekhawatiran, lantaran dinilai dapat mengganggu penjualan para pedagang warung kelontong dan pedagang kaki lima. Mengingat, para pedagang ini sebagian besar menggantungkan pendapatannya dari penjualan rokok eceran.

Larangan ini juga dinilai dapat memperburuk kondisi ekonomi pedagang kelas bawah di tengah melonjaknya harga bahan pokok saat ini.

“Ancamannya adalah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah air,” ujar Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) Ali Mahsun dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2024).

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki sebelumnya meminta waktu untuk mempelajari beleid ini mengingat Kemenkop UKM tidak dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi tersebut.

Oleh karena itu, dia meminta waktu untuk mempelajari beleid tersebut, sebelum merespons keluhan-keluhan tersebut.

“Saya lihat dulu ya, saya belum pelajari betul karena kita nggak dilibatkan dalam proses penyusunan ini. Jadi saya kasih waktu dulu,” kata Teten saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang penjualan rokok eceran per batang. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kebijakan ini diprotes para pedagang, yang sejatinya masuk kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Terkait keluhan ini,
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki meresponsnya.

"Saya lihat dulu ya, saya belum pelajari betul karena kita tidak dilibatkan dalam proses penyusunan ini (PP Kesehatan), jadi kasih saya waktu dulu," ungkap Teten selepas menghadiri BCA UMKM Fest, Rabu (7/8/2024).

Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI), Suhendro sebelumnya mengatakan, nasib 9 juta pedagang pasar akan terancam lantaran dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak berasal dari penjualan produk tembakau.

Terlebih, katanya, pedagang pasar menjadi terbebani karena dapat menekan perekonomian pedagang pasar yang sampai saat ini baru bangkit dari imbas pandemi beberapa tahun sebelumnya.

“Jika aturan ini diberlakukan, kami telah menghitung penurunan omzet usaha sebesar 20 persen-30 persen, bahkan sampai pada ancaman penutupan usaha karena komoditas ini menjadi penyumbang omzet terbesar bagi teman-teman pedagang pasar,” ujar Suhendro.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI), Hamdan Maulana menuturkan, larangan tersebut berakibat menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Selain itu, omzet harian dari penjualan rokok terancam menguap hingga Rp7 juta per hari. Hamdan mengaku, rata-rata pendapatan omset harian pedagang kelontong dan warung berasal dari penjualan rokok.

"60 persen total rata-rata pendapatan harian pedagang toko kelontong di Indonesia berasal dari perjualan rokok dengan kisaran omzet harian sebesar Rp6-7 juta," katanya.

Hamdan bilang, aturan yang termaktub dalam PP Kesehatan itu dapat berakibat diskriminasi pedagang kecil.

"Aturan ini juga akan mendiskriminasi pedagang kecil yang telah memiliki warung yang berdekatan dengan satuan pendidikan maupun tempat bermain anak," katanya.

(Fiki Ariyanti)