SITARO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sitaro, melaporkan jika dalam dua tahun terakhir, daerah dengan sebutan 47 pulau tersebut tidak ditemui adanya kasus pernikahan dini.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sitaro, Denny D Kondoj. Disebutkan Denny, pencapaian ini tak lepas dari peran dari pemerintah daerah yang melaksanakan serangkaian upaya proaktif untuk memberikan edukasi, dukungan, dan perlindungan bagi anak-anak dan remaja.

"Dan hal itu (upaya) tidak lepas dari kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga. Kami berharap dapat terus dipertahankan," ujar Denny.

Salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah daerah berupa kampanye stop pernikahan usia dini di Kabupaten Sitaro. Denny menjelaskan, bahwa kampanye tersebut dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai institusi pendidikan seperti sekolah-sekolah, dan di tempat ibadah seperti gereja dan masjid.

"Tujuan dari kampanye ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan masyarakat tentang dampak buruk pernikahan usia dini, baik dari segi kesehatan fisik, mental, maupun sosial," ucapnya.

Selain kampanye di sekolah dan tempat ibadah, pemerintah juga melakukan sosialisasi pencegahan bekerja sama dengan organisasi perempuan. Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kaum perempuan dan masyarakat secara umum mengenai bahaya pernikahan pada usia muda.

"Kami ingin kaum perempuan dan anak-anak perempuan di Sitaro tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan menunda pernikahan hingga mereka siap secara fisik, mental, dan finansial," katanya.

Lebih lanjut Denny mengatakan, sebagai bagian dari upaya melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, maka pemerintah Kabupaten Sitaro membentuk forum anak di tingkat kampung/kelurahan.

"Forum Anak ini sangat penting karena memberi ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah, khususnya dalam hal yang menyangkut hak-hak mereka. Kami ingin mereka merasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai," tuturnya.

Untuk melengkapi upaya di tingkat anak dan remaja, pemerintah juga membentuk pusat pembelajaran keluarga, penunjukan duta generasi remaja, pembentukan pusat informasi konseling remaja di kampung atau kelurahan serta pembentukan kampung dan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak.

"Kami akan terus memastikan bahwa anak-anak di Sitaro memiliki masa kanak-kanak yang layak, aman, dan sejahtera," tuturnya kembali.

SITARO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sitaro, Denny D Kondoj, mengingatkan kembali agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja profesional dan terus menjaga netralitas pada Pilkada 2024, baik itu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Denny menegaskan pentingnya komitmen ASN menjaga netralitas, karena hal itu adalah salah satu prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh setiap ASN.

“Netralitas ASN sangat penting di Pilkada. Kita harus menjalankan tugas pemerintahan yang berfungsi untuk melayani seluruh masyarakat dengan sebaik mungkin,” kata Denny, saat memimpin apel Korpri Pemerintah Kabupaten Sitaro yang dilaksanakan di tugu Pala, Kantor Bupati Sitaro, Kamis (17/10).

Dia juga mengingatkan bahwa netralitas ASN telah diatur di berbagai regulasi. Untuk itu dia mengimbau seluruh ASN di Sitaro untuk patuh terhadap aturan guna menjaga kredibilitas dan integritas Korpri serta ASN sebagai institusi.

Menurut Denny, saat ini pemerintah daerah terus berupaya membangun ASN yang profesional dan berintegritas melalui peningkatan kapasitas. Apalagi hal itu akan menjadi salah satu indikator penting yang akan diawasi secara ketat selama masa Pilkada.

“Kami berharap Pilkada tahun ini dapat berlangsung dengan aman dan damai. Mari kita bersama-sama menjaga netralitas dan profesionalisme, demi kemajuan Kabupaten Sitaro dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait dengan profesionalitas, Denny mengatakan bahwa ASN harus menjadi teladan dalam menjaga disiplin kerja dan meningkatkan etos kerja agar pelayanan publik berjalan dengan baik.

“Sebagai ASN, kita tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugas, tetapi juga harus melakukannya dengan disiplin yang tinggi dan etos kerja yang kuat. Kedisiplinan ini mencerminkan sikap profesional, dan etos kerja yang baik akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat,” ujarnya kembali.

SITARO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro secara tegas menyatakan komitmennya dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sitaro, Denny D Kondoj, Kamis (17/10).

Menurutnya, pertumbuhan pembangunan itu tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan, terutama mengingat karakteristik geografis Kabupaten Sitaro yang rentan terhadap bencana alam dan ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam.

“Kami berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan pembangunan yang tetap mengedepankan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah kunci bagi kesejahteraan jangka panjang masyarakat Sitaro, dan kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan daerah kami selaras dengan prinsip-prinsip ini,” ujar Denny.

Denny menjelaskan bahwa integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan akan diterapkan di berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor pariwisata, hingga pengelolaan sumber daya alam.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah yang tanpa memperhatikan dampak lingkungan akan membawa masalah serius di kemudian hari, terutama bagi daerah kepulauan seperti Sitaro yang sangat bergantung pada kelestarian alam.

“Kami akan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur, misalnya, akan melalui kajian dampak lingkungan yang ketat. Selain itu, sektor-sektor seperti pariwisata dan perikanan yang menjadi andalan ekonomi Sitaro juga akan dikelola dengan pendekatan ramah lingkungan,” ucapnya.

Sebagai tindak lanjut dari konsep ini menurutnya, jika Pemkab Sitaro telah melaksanakan kick off meeting Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tahun 2025-2055. Sekaligus, Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun 2025-2029.

Denny mengatakan, bahwa pelaksanaan kick off meeting tersebut sebagai penanda proses di penyusunan RPPLH tahun 2025-2055 dan penyusunan KLHS RPJMD 2025-2029 telah dimulai.

"Hal itu merupakan langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memastikan bahwa pembangunan daerah tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan," ucapnya kembali.

Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meraih predikat Sangat Baik atau AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam tujuh tahun berturut-turut sejak 2018.

Tahun ini, nilai SAKIP DIY bahkan menjadi yang tertinggi se-Indonesia. Penghargaan ini telah diserahkan langsung oleh MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas kepada Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, di Jakarta pada Rabu (2/10) kemarin.

"Kami mencapai ini tidak hanya sekedar lima sampai tujuh tahun, tetapi lebih dari 10 tahun ditambah adanya suatu lompatan yang akhirnya menjadi pengungkit," kata Sultan HB X setelah penyerahan penghargaan di Jakarta, Rabu (2/10).

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, kepada Pandangan Jogja mengatakan bahwa kunci DIY meraih capaian tersebut adalah ‘melayani dengan hati’. Sebab, pegawai pemerintahan diberi gaji dan tunjangan dari uang yang berasal dari pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat.

“Kita sadar bahwa kami semua digaji, diberi tunjangan atas pungutan pajak dan retribusi. Maka harus dikembalikan kepada pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Beny ditemui di kantornya, Rabu (9/10).

“Maka bisa dilihat proporsi anggaran kita, untuk tunjangan kerja mungkin paling rendah DIY, semua untuk masyarakat,” ujarnya.

Komitmen ’melayani dengan hati’ ini kata Beny selalu ditekankan oleh pucuk Pimpinan Pemda DIY, yakni Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X.

“Maka dilakukan pergeseran paradigma dari pegawai kantoran kami semua itu harus sudah berubah menjadi pegawai peradaban. Artinya kita melayani itu dengan hati, betul-betul, tidak cukup dengan logika,” lanjutnya.

Beny menyatakan bahwa SAKIP juga bukan sekadar penilaian administrasi, melainkan lebih pada dampak yang dihasilkan dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

“Betul-betul bicara ngaruh enggak, berdampak enggak misalnya korelasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan itu berkenaan dengan penurunan angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, kurangnya pengangguran, rendahnya inflasi, makin kecilnya stunting,” kata Beny.

SITARO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sitaro, Denny D. Kondoj, mengajak seluruh pihak untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi.

Dalam pernyataannya, Sekda menekankan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekda saat mewakili Penjabat Bupati Sitaro, Joi Eltiano B Oroh, dalam kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) antara Pemerintah Kabupaten Sitaro dan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).

Denny menjelaskan bahwa pengendalian inflasi sangat berkaitan erat dengan perencanaan anggaran pemerintah daerah. Inflasi yang terkendali akan memudahkan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Pengendalian inflasi juga membantu menciptakan iklim investasi yang stabil, serta memastikan harga barang dan jasa tetap terjangkau," ujarnya.

Dalam konteks percepatan digitalisasi, Sekda mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi saat ini memerlukan adaptasi sistematis dari pemerintah daerah. Ia menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah awal dalam membangun kerangka digitalisasi menuju percepatan.

"Dukungan dari semua pihak, termasuk Bank Indonesia, sangat diperlukan dalam proses ini," ujarnya.

"Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sitaro berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan melalui langkah-langkah strategis yang terkoordinasi dengan baik," ucapnya kembali.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan bantuan Program Sosial Bank Indonesia 2024 kepada perwakilan penerima manfaat. Sekaligus pemaparan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Andry Prasmuko, mengenai sinergi program strategis TPID dan TP2DD Kabupaten Sitaro.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku belum tahu Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (56) telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Tito berencana berkoordinasi dengan KPK terkait penetapan tersangka tersebut.

"Saya sudah membaca berita, saya meminta Sekjen saya untuk koordinasi dengan KPK apakah yang bersangkutan sudah menjadi tersangka atau tidak," katanya di Hotel Meru, Kota Denpasar, Bali, Rabu (9/10).

Tito tak mau berkomentar tentang kasus korupsi yang menjerat Sahbirin Noor.

Dia menuturkan, apabila Sahbirin Noor ditetapkan sebagai tersangka maka kursi gubernur digantikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin.

Namun, H. Mudihin tengah cuti mengikuti konstelasi Pemilihan Gubernur 2024, sehingga kursi gubernur akan diisi oleh Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar. Roy Rizali Anwar menjadi Pelaksana Tugas Harian Gubernur Kalimantan Selatan.

"Kalau belum jadi tersangka otomatis silakan menjabat terus kalau seandainya jadi tersangka maka otomatis wakil. Wakilnya sekarang running di Pilkada, otomatis sekda jadi Plh," katanya.

"Tapi kita belum tahu pastinya, kita ingin tahu gak dari media tapi dari KPK langsung. Hari ini sekjen ke sana," katanya.

Buruh di Yogyakarta yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY meminta Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) minimal sebesar 50 persen pada 2025 mendatang.

Ketua MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, menyebut angka tersebut sebagai salah satu solusi atas terjadinya deflasi sekaligus menaikkan daya buruh.

“Gubernur DIY minimal menaikkan UMP dan UMK DIY 2025 sebesar 50 persen. Sebagai salah satu solusi atas deflasi dan menaikkan daya buruh,” kata Irsad kepada Pandangan Jogja, Senin (7/10).

Berdasarkan hasil survei sebelumnya, angka Kehidupan Hidup Layak (KHL) berada di angka Rp 3 juta. Namun saat ini, pihaknya tengah melakukan survei di 5 pasar kabupaten/kota untuk mendapatkan angka KHL sebagai acuan kenaikan UMP 2025.

Menanggapi hal tersebut, Sekda DIY, Beny Suharsono, mengatakan permintaan kenaikan tersebut merupakan aspirasi yang wajar. Namun, besarannya juga harus mempertimbangkan beberapa faktor dan kondisi di lapangan.

“Fakta apa? kemampuan perusahaan, daya beli pekerja. Harus ada dialog yang melahirkan kompromi antara kemampuan perusahaan dan kebutuhan dasar pekerja,” kata Beny, di Kantor Gubernur DIY, Senin (7/10).

Dalam menentukan besaran tersebut kata Beny, Pemda DIY juga akan berkolaborasi dengan akademisi. Sehingga dalam penentuan UMP 2025, Pemda DIY akan melibatkan akademisi, pekerja, dan pengusaha.

Melalui dialog, keputusan yang diambil nantinya menjadi kesepakatan bersama.

“Tentu pekerja harus lebih baik pendapatannya, tapi tidak mungkin jika nanti pengusaha tidak sanggup membayar. Itu yang sedang kita formulasikan sekarang. Kami yang membuat regulasi harus memperhatikan komponen itu,” kata Beny.

“Kesepakatan mungkin tidak 100 persen sepakat, tetapi tetap harus ada keputusan. Kita dialog terus menerus, difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans DIY),” ujarnya.

SITARO - Pemerintah Kabupaten Sitaro memastikan upaya penanganan kasus stunting dilakukan merata di seluruh wilayah, baik di tingkat kampung maupun kelurahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sitaro, Denny D Kondoj, mengatakan jika penanganan yang dilakukan tidak ada perbedaan terkait prevalensi stunting antara wilayah kampung dan kelurahan.

"Untuk perbedaan prevalensi stunting antara kampung dan kelurahan itu, dapat dilihat dari jumlah anak penderita. Dan tidak ada perbedaan signifikan, karena upaya pemerintah daerah dalam penanganan dilakukan secara merata," ungkap Denny.

Denny mencontohkan seperti akses terhadap layanan kesehatan. Di mana baik di kampung maupun di kelurahan, akses terhadap layanan kesehatan dasar seperti posyandu dan puskesmas itu relatif tersedia.

Termasuk pada program edukasi dan penyuluhan gizi, serta ketersediaan pangan, juga relatif masih cukup mudah diperoleh masyarakat. Selain pemerintah daerah juga rutin dengan program pangan murah yang menyasar semua wilayah.

Meskipun tidak ada perbedaan mencolok dalam prevalensi stunting antara kampung dan kelurahan. Denny mengaku, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan tenaga medis dan fasilitas kesehatan di beberapa wilayah.

"Serta pada kendala non teknis, yakni perubahan iklim yang itu dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan itu bisa berdampak pada gizi anak-anak," ucapnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Denny mengakui jika ada beberapa solusi seperti pelatihan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pengembangan pertanian berkelanjutan.

"Kami mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi bagi masyarakat," ucapnya kembali.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meminta Imigrasi memperketat penerbitan visa investor bagi warga negara asing (WNA) yang masuk ke Pulau Dewata. Hal ini merespons adanya WNA yang memanfaatkan visa investor untuk masuk Bali dan menjadi pekerja seks komersial (PSK).

"Imigrasi pasti punya evaluasi. Artinya dengan peristiwa ini (WNA jadi PSK di Bali), maka (penerbitan visa investor) akan lebih hati-hati, semakin selektif, harus dicek dulu (latar belakang WNA tersebut)," kata Sekda Bali Made Dewa Indra, Selasa (24/9).

Dewa Indra mengatakan, sudah mengusulkan kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menparekraf Sandiaga Uno untuk memperketat turis asing yang masuk ke Bali. Hal ini dilakukan untuk mencegah semakin banyak bule yang berbuat onar.

"Karena itu adalah filter pertama, sehingga kalau itu sudah jelas maka relatif lebih mudah menjalankan (pengawasan terhadap orang asing)," katanya.

Dewa Indra menilai adanya turis yang liburan sambil menjadi PSK merupakan risiko yang tidak bisa dihindari. Hal ini disebabkan oleh Bali sebagai daerah wisata yang menjadi tempat bertemunya berbagai jenis karakter manusia dan tingkat ekonomi yang berbeda.

Ada banyak orang yang memanfaatkan baik peluang ekonomi maupun wisata di Bali.

"Ini adalah akses yang tidak bisa dihindari sebagai daerah pariwisata, yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan upaya pencegahan kemudian mengambil tindakan tegas sehingga tidak terjadi lagi di masa mendatang," katanya.

"Kalau pekerjanya positif, apalagi mendorong pertumbuhan ekonomi, kan baik, tapi kalau yang seperti ini adalah hal-hal yang mengotori pariwisata," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Imigrasi mendeportasi dua WN Uganda, inisial RKN dan FN, serta satu WN Rusia karena menjadi PSK pada Agustus 2024 lalu. Imigrasi kemudian kembali mendeportasi dua WN Rusia berinisial AA dan NP yang juga menjadi PSK pada September 2024 lalu.

Mereka masuk Bali dengan visa investor dan menarik biaya Rp 2-6 juta untuk layanan seksual.

SITARO - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sitaro, Denny D Kondoj, menyebutkan jika peran penyuluh dalam mendukung program pengendalian penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga di daerah dengan sebutan 47 pulau itu sangat penting.

Untuk itu, dia meminta agar para penyuluh memaksimalkan peran mereka di tengah masyarakat, sehingga progam pengendalian penduduk tersebut bisa terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

"Saya ingatkan tentang sinergi dan komitmen bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan sangat diperlukan. Untuk itu peran penyuluh sangatlah penting untuk mendukung program ini," kata Denny.

Denny yang memberikan arahan di kegiatan rapat evaluasi program Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sitaro ini, mengatakan jika aat ini capaian realisasi BOKB masih rendah.

Menurutnya, kegiatan rapat evaluasi ini diharapkan bisa menjadi momentum penting untuk menilai pencapaian program dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi.

"Oleh karenanya kita harus selektif sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan dan mencari cara untuk meningkatkan koordinasi demi optimalisasi pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Sitaro," kata Denny.

Denny berharap agar evaluasi BOKB tersebut terus dilakukan guna memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program yang dijalankan dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga.

"Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, diharapkan program keluarga berencana di Kabupaten Sitaro dapat semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai target pengendalian penduduk yang diharapkan," ucapnya kembali.

SITARO - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sitaro, Denny D Kondoj, mengaku jika Pemkab Sitaro terus memantau aspirasi melalui seluruh perangkat daerah termasuk pemerintah kampung dan kelurahan, untuk memenuhi harapan masyarakat.

Diakuinya, pemerintah daerah terus beradaptasi dengan lebih inklusif dan responsif terkait kebutuhan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk mengumpulkan informasi dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga setiap suara dapat terdengar dan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan," ungkap Denny.

Proses ini dimulai dengan pengkajian yang mendalam terhadap aspirasi yang telah dikumpulkan. Setelah aspirasi masyarakat diperoleh, kemudian dikaji dan menyandingkannya dengan rencana kerja perangkat daerah terkait dengan kecenderungan perubahan prioritas kebutuhan masyarakat.

Sekda menjelaskan setiap tahun, pemerintah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kampung/kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten.

"Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan terintegrasi dan mencerminkan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Sedangkan dalam konteks adaptasi rencana dan program pembangunan, Denny memastikan tentang fleksibilitas dalam merevisi kebijakan dan strategi. Salah satu metode yang digunakan adalah bottom up planning, yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat bawah.

"Metode ini memastikan bahwa setiap rencana pembangunan sangat dekat dengan kepentingan dan preferensi masyarakat," jelasnya.

Untuk capaian program kegiatan pembangunan, Denny mengaku ada evaluasi berkala yang dilakukan setiap triwulan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan berjalan sesuai rencana.

"Nah, jika diperlukan, ada mekanisme perubahan rencana kerja perangkat daerah, termasuk dalam mengubah pagu anggaran, target capaian setiap indikator, serta rincian program dan sub kegiatan," katanya.

Denny menambahkan bahwa pemerintah menggolongkan urutan prioritas pembangunan ke dalam beberapa bidang, seperti pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

"Setiap tahun, kami tetap mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis serta merumuskan tema pembangunan yang jelas dengan tujuan dan sasaran melalui berbagai indikator program dan kegiatan," tuturnya.

"Dengan upaya yang dilakukan, harapan masyarakat dapat direalisasikan secara utuh. Kami jelas berkomitmen untuk menjadikan pembangunan yang inklusif sebagai prioritas, demi kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Sitaro," katanya kembali.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ogan Komering Ulu (OKU), melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap Sekda OKU Dharmawan Irianto dan 4 pejabat lainya Jumat 6 September 2024. Bawaslu memeriksa Sekda dan keempat pejabat teras terkait kehadiran di kegiatan grasstrack yang disebut-sebut diselenggarakan salah satu bacalon Bupati-Wabup OKU 2024 belum lama ini. Staf divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu OKU , M Risky Apansyah membenarkan adanya pemanggilan Sekda dan keempat pejabat dilingkup OKU. "Iya benar ada pemanggilan. Tapi untuk jelasnya nanti pukul 15.00 WIB akan dilakukan jumpa pers oleh komisioner bawaslu OKU" kata dia. Pantauan dilapangan, Kepala kantor Ketahanan Pangan Slamet Riyadi tiba lebih dulu di kantor Bawaslu OKU sekitar pukul 08.00 WIB pagi, Slamet langsung menjalani pemeriksaan dan sempat disumpah sebelum diperiksa Komisioner Bawaslu OKU. Tak lama berselang, Inspektur Kabupaten OKU A Karim menyusul tiba di lokasi, disusul Kepala Dinas Pariwisata Alfarizi dan Camat Lubuk Batang Emharis. Diketahui para pejabat daerah ini satu persatu diperiksa di salah satu ruangan di kantor tersebut. Sementara Sekda OKU, diketahui belum tiba di lokasi, menurut informasi dijadwalkan akan tiba sekitar pukul 13.30 WIB siang ini. Sementara itu, Kepala Kantor Ketahanan Pangan saat ditanya wartawan usai pemeriksaan mengaku kehadiran dirinya guna memenuhi undangan klarifikasi dari Bawaslu OKU. "Jadi klarifikasi masalah kehadiran saya pada acara 17 Agustus di desa Lubuk Batang Lama, " kata Slamet. Saat ditanya kapasitas ia pada acara tersebut, Slamet membantah menghadiri acara salah satu bacalon Kepala daerah. "Tidak pak, saya taunya dapat undangan karena kebetulan istri saya lama menjadi camat disana dan saya kenal dengan kadesnya saya diundang dan saya hadir, " kata Slamet.