JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Politik Utama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Prof R Siti Zuhro menyatakan, menteri perempuan umumnya bekerja lebih amanah dan memperhatikan detail.

Menurut Siti Zuhro, asumsi itu terlihat dari kinerja dua menteri perempuan di pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Perempuan itu biasa going into detail, sangat amanah dan detil untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh yang paling konkret adalah Ibu Menlu Retno dan Ibu Sri Mulyani," kata Siti Zuhro, Rabu (16/10/2024), dikutip dari tayangan Kompas TV.

Siti Zuhro berpandangan, karakteristik itu telah dipertimbangkan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan menunjuk sejumlah tokoh perempuan untuk menjadi menteri di kabinetnya kelak.

Total ada 6 tokoh perempuan yang masuk bursa calon menteri Prabowo, salah satunya adalah Sri Mulyani yang mengaku diminta Prabowo untuk kembali menjadi menteri keuangan.

Kendati demikian, Siti Zuhro mengingatkan bahwa perlu ada regenerasi sehingga perempuan-perempuan muda juga mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan di Indonesia.

"Bukan berarti terus-menerus sampai puluhan tahun direkrut, tidak bagus juga. Berarti SDM Indonesia tidak ada perkembangan. Sebaiknya ada regenerasi, ada pergantian dan sebagainya sesuai dengan konteks," ucap dia.

Siti Zuhro mengaku lega karena tokoh perempuan masih diakomodasi masuk ke kabinet Prabowo-Gibran meski ia berharap jumlahnya dapat lebih banyak.

Menurut dia, jumlah perempuan dan laki-laki yang menjadi menteri idealnya seimbang karena selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sangat tipis.

"Saya sambut positif kalau Pak Prabowo menambah jumlah perempuan tidak sekedar berhenti di hitungan. Sekarang ini jumlahnya sekitar 12 atau 11, jadi memang harus signifikan jumlahnya karena perempuan dengan laki-laki demografi kita selisihnya sangat amat tipis," kata Siti Zuhro.

Siti Zuhro melanjutkan, idealnya, jumlah menteri perempuan dan laki-laki di kabinet lebih seimbang karena

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 49 calon menterinya ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024) lalu.

Ada 6 tokoh perempuan yang dipanggil di antara puluhan calon menteri tersebut, yaknic Meutya Hafid (politikui Partai Golkar), Arifah Choiri Fauzi (pengurus Muslimat NU), Widyanti Putri Wardhana (pengusaha), Ribka Haluk (PJ Gubernur Papua Tengah), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dan Veronica Tan (penggerak pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Selain itu, ada pula sejumlah tokoh perempuan yang menghadap Prabowo keitka Prabowo memanggil para calon wakil menteri, antara lain, Christina Aryani (politikus Golkar), Isyana Bagoes Oka (politikus PSI), Diah Roro Esti (politikus Golkar), Prof Stella Christie (akademisi Tsinghua University), dan Diana Kusumastuti (pejabat Kementerian PUPR).

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan calon tunggal yang akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 yang bakal melawan kotak kosong dianggap sebagai pelecehan, baik terhadap kemanusiaan dan demokrasi.

"Masak sih orang bernyawa harus disandingkan melawan kotak kosong yang tidak bernyawa. Ini pelecehan betul. Menangnya tidak enak, kalah pun tidak enak. Ini yang harus kita benahi," Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, dalam keterangannya di Jakarta, pada Kamis (12/9/2024), seperti dikutip Antara.

Dalam Pilkada 2024 terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal. Pilkada yang memiliki calon tunggal terdiri dari 1 provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota.

Siti merasa bingung dengan maraknya calon tunggal pada Pilkada 2024, di tengah demokrasi Indonesia yang multipartai.

Sebab dalam sistem kepartaian jamak seharusnya partai politik dan masyarakat diberi ruang seluas-luasnya buat mengajukan atau berlomba menyodorkan kandidat kepala dan wakil kepala daerah pada Pilkada.

Akan tetapi, menganggap fenomena calon tunggal pada Pilkada serentak 2024 sebagai ironi. Sebab sebagian besar partai politik justru memilih bergabung dalam koalisi besar buat mendukung kandidat tertentu.

Siti menganggap situasi maraknya calon tunggal pada Pilkada terdapat kecenderungan untuk aklamasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Di sisi lain, Siti menganggap maraknya calon tunggal pada Pilkada 2024 adalah dampak dari partai politik yang kehilangan kedaulatan dan otonomi.

"Tidak percaya diri dalam mempromosikan kadernya. Mereka juga tidak merasa bersalah, malahan fine, fine (baik-baik) saja," ujar Siti.

Seluruh calon tunggal yang berlaga di berbagai daerah itu akan berhadapan dengan kotak kosong saat pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Meski begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan melakukan pengundian nomor urut bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan calon tunggal yang akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 yang bakal melawan kotak kosong dianggap sebagai pelecehan, baik terhadap kemanusiaan dan demokrasi.

"Masak sih orang bernyawa harus disandingkan melawan kotak kosong yang tidak bernyawa. Ini pelecehan betul. Menangnya tidak enak, kalah pun tidak enak. Ini yang harus kita benahi," Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, dalam keterangannya di Jakarta, pada Kamis (12/9/2024), seperti dikutip Antara.

Dalam Pilkada 2024 terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal. Pilkada yang memiliki calon tunggal terdiri dari 1 provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota.

Siti merasa bingung dengan maraknya calon tunggal pada Pilkada 2024, di tengah demokrasi Indonesia yang multipartai.

Sebab dalam sistem kepartaian jamak seharusnya partai politik dan masyarakat diberi ruang seluas-luasnya buat mengajukan atau berlomba menyodorkan kandidat kepala dan wakil kepala daerah pada Pilkada.

Akan tetapi, menganggap fenomena calon tunggal pada Pilkada serentak 2024 sebagai ironi. Sebab sebagian besar partai politik justru memilih bergabung dalam koalisi besar buat mendukung kandidat tertentu.

Siti menganggap situasi maraknya calon tunggal pada Pilkada terdapat kecenderungan untuk aklamasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Di sisi lain, Siti menganggap maraknya calon tunggal pada Pilkada 2024 adalah dampak dari partai politik yang kehilangan kedaulatan dan otonomi.

"Tidak percaya diri dalam mempromosikan kadernya. Mereka juga tidak merasa bersalah, malahan fine, fine (baik-baik) saja," ujar Siti.

Seluruh calon tunggal yang berlaga di berbagai daerah itu akan berhadapan dengan kotak kosong saat pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Meski begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan melakukan pengundian nomor urut bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya fenomena calon tunggal pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 dianggap menjadi pertanda kedaulatan dan otonomi partai politik mulai hilang.

Menurut Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, hal itu juga menjadi sinyal praktik demokrasi di Indonesia sedang tidak sehat.

"Partai politik sedang kehilangan kedaulatannya dan kehilangan otonominya. Tidak percaya diri dalam mempromosikan kadernya. Mereka juga tidak merasa bersalah, malahan fine fine (baik-baik) saja," kata Siti Zuhro dalam keterangannya di Jakarta, pada Kamis (12/9/2024), seperti dikutip dari Antara.

Siti menganggap demokrasi Indonesia sedang dalam ancaman yang cukup serius karena Pilkada 2024 diperkirakan tidak menghasilkan kompetisi dan calon yang layak.

Sebab dalam Pilkada 2024 terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal. Pilkada yang memiliki calon tunggal terdiri dari 1 provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota.

Siti menyampaikan, fenomena maraknya calon tunggal merupakan dampak dari pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang berdekatan dengan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Di sisi lain, maraknya calon tunggal pada Pilkada terdapat kecenderungan untuk aklamasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Siti juga menganggap fenomena calon tunggal pada Pilkada serentak 2024 sebagai ironi.

Bahkan menurut Siti, fenomena maraknya calon tunggal pada Pilkada 2024 merupakan anomali dalam demokrasi Indonesia yang multipartai, karena seharusnya dalam kondisi itu jumlah kandidat berlaga cukup banyak.

Akan tetapi, menurut Siti, sebagian besar partai politik justru bergabung dalam satu koalisi besar atau gemuk karena kepentingan pragmatis yang sama.

Seluruh calon tunggal yang berlaga di berbagai daerah itu akan berhadapan dengan kotak kosong saat pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Meski begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan melakukan pengundian nomor urut bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah calon tunggal pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 diperkirakan bakal lebih banyak lagi, jika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membuat putusan yang mengubah ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurut Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mampu menekan jumlah calon tunggal pada Pilkada.

"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas itu sebenarnya melegakan dan mengurangi calon tunggal meskipun masih ada sekitar 40-an yang melawan kotak kosong," kata Siti Zuhro dalam keterangannya di Jakarta, pada Kamis (12/9/2024), seperti dikutip dari Antara.

Siti memperkirakan jika MK tak memutuskan mengubah ambang batas itu maka kemungkinan besar jumlah calon tunggal pada Pilkada serentak tahun ini lebih besar.

"Saya pastikan jumlahnya akan melonjak tajam kalau tidak ada amar putusan tersebut," ujar Siti.

Pada Pilkada 2024 terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal. Pilkada yang memiliki calon tunggal terdiri dari 1 provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota.

Siti menganggap fenomena calon tunggal pada Pilkada serentak 2024 sebagai ironi.

Bahkan menurut Siti, fenomena maraknya calon tunggal pada Pilkada 2024 merupakan anomali dalam demokrasi Indonesia yang multipartai.

Sebab menurut Siti, semua partai politik justru bergabung dalam satu koalisi besar atau gemuk karena kepentingan pragmatis yang sama.

"Itu bisa kita lihat pada Pilkada Jawa Timur dan Jakarta, sebagian besar parpol mengusung Ibu Khofifah dan Pak Ridwan Kamil. Kalau yang memenuhi ambang batas, bisa mencalonkan. Akan tetapi, kalau tidak bisa, akan melawan kotak kosong," ucap Siti.

Seluruh calon tunggal yang berlaga di berbagai daerah itu akan berhadapan dengan kotak kosong saat pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Meski begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan melakukan pengundian nomor urut bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyebut bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta masih cukup pelik terkait pengusungan calon.

Oleh karena itu, menurut dia, sampai saat ini belum ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang secara resmi diusung dan mendapatkan surat rekomendasi maju Pilkada Jakarta 2024.

Siti Zuhro juga berpandangan bahwa kepelikan juga terjadi di tubuh Koalisi Indonesia Maju (KIM) karena sejumlah hasil survei perlihatkan dua nama dengan elektabilitas teratas adalah Anies Baswedan dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Pilihannya agak peliknya khususnya bagi KIM ini, mau mencalonkan siapa,” kata Siti Zuhro dalam program Indonesia Petang di Kompas TV, Kamis (1/8/2024).

Oleh karena itu, dia menyebut, tidak menutup kemungkinan bagi KIM mendukung Anies Baswedan karena programnya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta sejalan dengan pemerintah pusat.

“Program-program Mas Anies, menurut saya. banyak in line-nya (dengan program Prabowo) kalau dilihat dari asta citanya,” ujar Siti Zuhro.

Namun, dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan juga KIM memaksa Ridwan Kamil untuk maju pada Pilkada Jakarta.

“Tidak tertutup kemungkinan bahkan KIM pun sedang mempertimbangkan apakah oke kalau Anies diambil atau tetap Ridwan Kamil yang diambil paksa ke Jakarta dengan berbagai alasan untuk melawan Anies,” katanya.

Atas dasar itu, Siti Zuhro mengatakan, Pilkada Jakarta masih sangat cair. Bahkan, bukan tidak mungkin keputusan diambil pada menit terakhir sebelum pembukaan pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024.

Namun, Siti Zuhro mengatakan, satu hal yang pasti adalah partai-partai pasti akan memberikan dukungan pada calon yang dipastikan akan menang.

“Ini masih cair sekali, tetapi dalam pengalaman empirik pilkada itu selalu menunjukkan bahwa partai-partai itu akan mempertimbangkan siapa calon kepala daerah yang dipastikan itu yang bisa memenangkan,” ujarnya.

“Sementara itu, calon keduanya, wakilnya itu biasanya hanya menyempurnakan sebetulnya,” kata Siti Zuhro melanjutkan.

Belum ada pengumuman bakal calon

Sebagaimana diketahui, belum ada koalisi resmi yang terbentuk jelang pembukaan pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024.

Meskipun, partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju kemungkinan akan tetap bersama pada Pilkada Jakarta 2024. Seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sementara itu, PKS baru mendapatkan dukungan dari Perindo terkait pengusungan untuk duet Anies Baswedan-Sohibul Iman. Tetapi, belum ada deklarasi koalisi yang terbentuk.

Kemudian, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI-P diketahui sudah melakukan komunikasi terkait sejumlah pilkada meskipun belum resmi terbentuk kerja sama dari ketua partai ini.

Bahkan, belakangan PKB dan PKS kemungkinan sedang membangun komunikasi dengan KIM terkait dukungan ke pemerintahan dan Pilkada.

Demikian juga, belum ada pasangan calon (paslon) yang resmi terbentuk. Baru ada duet Anies-Sohibul Iman yang dideklarasikan sepihak oleh PKS. Walau akhirnya didukung oleh Perindo.

Namun, gabungan perolehan kursi PKS dan Perindo pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Jakarta, belum memenuhi syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (Pilkada).

Sementara itu, Nasdem juga sudah memberikan dukungan pada Anies Baswedan pada 22 Juni 2024. Tetapi, ternyata surat rekomendasi dukungan belum juga diberikan hingga akhir Juli 2024.

Di sisi lain, KIM juga diketahui belum mengeluarkan nama yang akan resmi diusung pada Pilkada Jakarta. Meskipun, nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjadi kandidat terkuat sejauh ini.

Kemudian, muncul juga nama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang digadang-gadang cocok mendamping Ridwan Kamil.

Namun, Partai Golkar justru belakangan memunculkan duet Jusuf Hamka-Kaesang untuk Pilkada Jakarta.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman diketahui pernah mengatakan bahwa partainya membuka peluang mengusung Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

Hal itu disampaikan Habiburokhman saat merespons pertemuan Kaesang dengan PKS pada 8 Juli 2024. Menurut dia, pertemuan Kaesang dan PKS membuktikan semangat persatuan terus dipupuk antar politikus.

"Orang kan ngomong PKS dan PSI tidak akan ketemu, ternyata bisa ketemu. Nah terkait pilkada, apakah nanti akan didorong Anies-Kaesang atau seperti apa, kami menunggu saja partai Gerindra," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

"Kami juga dalam proses sedang mencari sosok yang tepat sebagai cagub dan cawagub DKI Jakarta,” katanya lagi.

Meskipun, Habiburokhman mengungkapkan kemungkinan siapa sosok bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang diusung KIM akan diumumkan dalam waktu dekat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyinggung soal lawan yang setara saat berbicara tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Sebagaimana diketahui, nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep digadang-gadang oleh setidaknya dua partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra untuk Pilkada Jakarta.

Nama Kaesang berpotensi menjadi bakal pendamping Ridwan Kamil yang akan diusung KIM pada Pilkada Jakarta 2024. Meskipun, Partai Golkar belum memberikan keputusan bakal menugaskan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta atau Jawa Barat.

Bahkan, beberapa pengamat menyebut kenapa tidak sekalian saja Kaesang maju sebagai calon gubernur apabila Golkar tidak rela melepas Ridwan Kamil untuk maju pada Pilkada Jakarta.

Menurut Siti Zuhro, seharusnya ada lawan yang setara bagi Anies Baswedan yang sudah menyatakan siap maju pada Pilkada Jakarta 2024.

“Mustinya Pak Jokowi punya calon yang setara dong gitu. Setara seperti Mas Ridwan Kamil. Itu baru setara. Ini kompetensi kelas berat. Bukan kelas berat melawan kelas bulu, jangan, jadi timpang nanti,” ujarnya dalam program Kompas Petang di Kompas TV pada 4 Juli 2024.

Selain itu, dia menyebut bahwa Kaesang sendiri yang pernah mengatakan bahwa popularitas dan elektabilitas tidak cukup untuk maju sebagai calon kepala daerah. Sebab, membutuhkan juga kinerja.

Oleh karena itu, Siti Zuhro mengatakan bahwa berdasarkan pernyataan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut, maka kemampuan, profesionalitas hingga pengalaman menjadi syarat penting untuk maju sebagai calon kepala daerah.

“Dan tolong karier itu tidak bisa lompat. Dalam ilmu eksekutif itu butuh pengalaman. Pak Jokowi saja mulai dari Solo dulu, provinsi dulu, lalu baru (maju) di pilpres (pemilihan presiden). Lah ini kan kalau Mas Kaesang tidak pernah ikut yang namanya pilkada,” katanya.

Kemudian, Siti Zuhro meyakini bahwa tidak akan mudah bagi Kaesang untuk bertarung di Jakarta. Sebab, tidak mudah bagi orang baru yang minim pengalaman untuk mengambil hati penduduk Jakarta.

“Kalau di Jakarta berat ini yang dihadapi kan sudah dapat masukan dari survei utamanya itu yang mengatakan ikan hiu dan sebagainya. Jadi, di Jakarta memang berat,” katanya.

“Bahwa bagaimana membius orang Jakarta, pemilih Jakarta untuk memilih seorang yang baru datang tanpa ada pengalaman apa pun itu sulit sekali menurut saya,” ujar Siti Zuhro melanjutkan.

Resmi bisa jadi cagub atau cawagub

Sebagaimana diketahui, peluang Kaesang diusung sebagai cagub atau cawagub pada Pilkada 2024 semakin terbuka karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengakomodasi putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai perhitungan batas usia untuk calon kepala daerah.

Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, penghitungan batas usia calon kepala daerah diitung saat pelantikan dilakukan.

Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 berbunyi, "Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih”.

Sebelumnya, pada 30 Mei 2024, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 mengabulkan permohonan hak uji materi yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana terkait Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada).

Melalui putusannya, MA mengubah aturan penghitungan usia calon kepala daerah dari yang semula sejak penetapan calon menjadi saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif.

Dengan adanya putusan MA tersebut, Kaesang yang baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024, bisa maju sebagai bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur pada Pilkada 2024.

Pasalnya, dalam Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 sebelum akhirnya diubah lewat Putusan MA, calon gubernur harus berusia 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di pilkada. Sedangkan KPU akan menetapkan calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 pada 22 September 2024.

Jakarta atau Jawa Tengah

Namun, belakangan Kaesang juga disebut-sebut memiliki peluang maju di Pilkada Jawa Tengah (Jateng) bermodal hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Sebab, Kaesang berhasil mengungguli kandidat terbuat di Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Dari hasil survei LSI, responden yang memilih Kaesang sebesar 15,9 persen. Sedangkan yang memilih Irjen Pol Ahmad Luthfi 12,9 persen responden.

Menanggapi hasil survei LSI, dia hanya bersyukur dan mengatakan bakal ada kejutan di bulan Agustus mendatang.

"Alhamdulillah aja, tapi Jakarta ataupun Jateng seperti yang saya bilang tunggu kejutannya di bulan Agustus,” kata Kaesang pada 5 Juli 2024.

Gibran rajin blusukan di Jakarta

Hanya saja, belakang ini Kaesang dan kakaknya Gibran Rakabuming Raka secara terpisah kerap melakukan agenda di Jakarta, mulai dari blusukan menyapa warga hingga shalat Jumat bersama warga.

Gibran yang merupakan Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih diketahui blusukan bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, dan Kamal Muara, Jakarta Utara pada 28 Juni 2024.

Kemudian, putra sulung Presiden Jokowi ini ditemani selebritas Raffi Ahmad, melanjutkan blusukan ke tiga tempat, yakni Pasar Manggis di Jakarta Selatan, Kampung Deret di Johar Baru, dan Pasar Nangka di Kemayoran, Jakarta Pusat pada 3 Juli 2024.

Gibran berdalih, kegiatan blusukan itu dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta untuk “belanja masalah”.

Menurut dia, ke depannya, pemerintah akan mengupayakan agar pasar dan kampung permukiman warga dapat lebih maju dan tertata.

Selain itu, fasilitas di permukiman warga juga akan diperhatikan lagi, di antaranya soal sanitasi.

Gibran juga berjanji akan memberikan perhatian khusus pada anak-anak yang stunting dan butuh asupan nutrisi yang cukup.

Sementara itu, Kaesang diketahui rajin menyapa warga Jakarta saat melakukan shalat Jumat.

Pada 14 Juni 2024, Kaesang menunaikan ibadah shalat Jumat di Masjid Al Huda, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kedatangan Kaesang tentu menyedot perhatian warga. Timnya pun membagikan buku tulis kepada puluhan anak dan remaja.

Menariknya, terdapat tulisan "Rajin Belajar dan Membaca adalah Jalan Ninjaku" pada sampul depan buku tulis kosong itu serta mural "Kaesang Pangarep" pada bagian belakang. Lalu, ada juga tanda tangan Kaesang pada bagian disertai pesan "Salam penuh sayang, Kaesang Pangarep”.

Kemudian, pada 5 Juli 2024, Kaesang menunaikan shalat Jumat di Masjid Nurul Qulub, Sunter, Jakarta Utara.

Selain shalat Jumat, Kaesang dijadwalkan akan makan bersama dengan warga sekitar masjid.