Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di saat penyaluran kredit tumbuh kencang hingga dua digit, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) juga mencatat masih banyak debitur yang belum memanfaatkannya.

Ini tercermin dari kenaikan fasilitas kredit yang belum ditarik.

Hingga September 2024, total nilai kredit menganggur milik Bank Mandiri secara bank only mencapai Rp 248,64 triliun.

Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 13,3% secara tahunan (YoY) dari periode sama tahun sebelumnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Teuku Ali Usman, mengatakan, peningkatan tersebut diperkirakan terjadi karena kebanyakan kredit yang disalurkan merupakan kredit investasi baru yang jangka panjang dengan masa pencairan yang disesuaikan dengan progres proyek, sehingga Bank Mandiri masih optimistis kredit tersebut akan terdistribusi sesuai jadwal.

Lebih lanjut, ia memperkirakan nilai kredit menganggur Bank Mandiri akan terus melandai seiring dengan pelaku usaha yang mulai aktif melakukan ekspansi di paruh kedua setiap tahunnya.

“Bank Mandiri juga optimis pencairan kredit akan semakin meningkat pada saat konsumsi dan daya beli masyarakat menguat,” ujar Ali, Kamis (7/11).

Ali menambahkan, permintaan kredit di Bank Mandiri terus menunjukkan tren positif yang turut ditopang oleh kondisi makroekonomi yang solid.

Ini tercermin dari realisasi penyaluran kredit Bank Mandiri yang secara konsolidasi tumbuh mencapai 20,8% secara YoY.

Ditambah, fungsi intermediasi tersebut diimbangi dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara konsolidasi yang tumbuh sebesar 14,9% secara YoY menjadi Rp 1.667,5 triliun di kuartal III/2024.

“Bank Mandiri akan terus memfokuskan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor strategis secara berkelanjutan seperti pertanian dan perkebunan, telekomunikasi, energi, industri makanan dan minuman, serta sektor-sektor padat karya di berbagai wilayah,” tandasnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa ke depannya akan mendorong industri perusahaan pembiayaan (multifinance) untuk meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi melambat sebesar 4,95% secara tahunan atau year on year(yoy) pada kuartal III 2024. Sementara, secara kumulatif, laju ekonomi Januari-September 5,03%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, regulator akan mengarahkan industri pembiayaan mengambil peran lebih besar dalam mendorong perekonomian nasional.

Agusman mengatakan, hal tersebut lantaran pertumbuhan ekonomi nasional saat ini, sangat jelas didukung dari perusahaan pembiayaan mengingat asetnya yang sudah melebihi Rp 500 triliun.

Adapun hingga September 2024, piutang pembiayaan perusahaan multifinance tumbuh 9,39% yoy menjadi Rp 501,78 triliun. Pertumbuhan ini didukung pembiayaan investasi yang meningkat sebesar 9,76 % yoy.

“Jadi dukungan dari perusahaan pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi nasional sangat jelas adanya,” kata Agusman dalam rilis resmi, Selasa (5/11).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa OJK juga senantiasa akan terus mendorong pertumbuhan industri multifinance salah satunya yaitu, dengan cara pembuatan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang telah diluncurkan pada Maret 2024.

Agusman berharap peta jalan tersebut dapat memberikan arah yang jelas untuk pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan di Indonesia.

“OJK juga bertekad untuk mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang sehat, kuat, berintegritas, inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tandasnya.

Penggunaan kendaraan listrik semakin diminati di Indonesia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pembiayaan kendaraan listrik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan kendaraan listrik per Agustus 2024 mencapai Rp 29,07 triliun atau sebesar 5,53% dari total piutang pembiayaan. Ke depan kredit kendaraan listrik diperkirakan akan semakin meningkat.

Demikian dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman.

"Dengan melihat perkembangan tersebut serta dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan kendaraan listrik ke depan diperkirakan akan terus meningkat dan dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan terbentuknya ekosistem green financing di Indonesia," kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/11/2024).

Sementara piutang pembiayaan pokok kendaraan bermotor per September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,93% yoy menjadi Rp 408,72 triliun. Hal ini menunjukkan penyaluran pembiayaan masih tetap tumbuh positif di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor.

"Untuk lebih mengembangkan industri perusahaan pembiayaan, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan," pungkasnya.

Saksikan juga video: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman online (pinjol) semakin meningkat. Sampai September 2024, laba pinjol tercatat tembus Rp 806,05 miliar.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan laba Agustus 2024 yang mencapai Rp 656,80 miliar.

"Per September 2024, laba industri LPBBTI meningkat sebesar 66,15% yoy menjadi Rp 806,05 miliar. Peningkatan laba ini antara lain karena adanya peningkatan pendapatan operasional," terang dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/11/2024).

Sementara jumlah pinjaman dari pinjol sendiri juga tercatat meningkat. OJK mencatat sampai September 2024, outstanding pendanaan industri LPBBTI meningkat 33,73% secara tahun ke tahun menjadi sebesar Rp 74,48 triliun.

"Dengan pendanaan yang diberikan oleh Lender institusi adalah sebesar 89,98%, sementara Lender perorangan sebesar 10,02%," lanjut Agusman.

Agusman mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi dari para Lender terhadap industri LPBBTI.

"OJK terus akan mendorong pengembangan dan penguatan terhadap industri LPBBTI ke depan agar lebih berintegritas dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada delapan perusahaan pembiayaan yang sedang dalam proses akuisisi. Proses pengambilalihan itu dilakukan oleh perusahaan dalam negeri maupun asing.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menyebut dua perusahaan di antaranya tengah proses diakuisisi oleh investor asing yakni Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang.

"2 Perusahaan di antaranya dalam proses diambil alih oleh investor asing yang berasal dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang," kata Agusman dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Adapun perusahaan yang mendominasi akan diakuisisi oleh asing yakni sektor pembiayaan kendaraan bermotor. Akuisisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan ekspansi perusahaan.

"Sehingga lebih kompetitif dalam melayani kebutuhan pasar, melindungi konsumen, dan memperkenalkan berbagai produk baru. BNPL dapat menjadi alternatif peluang bisnis yang dapat dikembangkan," ucapnya.

Sebelumnya, Agusman juga mencatat sejumlah investor asing mengakuisisi perusahaan multifinance. Jumlah multifinance yang dicaplok ada 6 perusahaan.

"Saat ini terdapat 4 Perusahaan Pembiayaan (PP) yang telah menyampaikan laporan realisasi akuisisi oleh asing dan 2 PP sedang dalam proses realisasi akuisisi oleh asing," ujar Agusman dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang memfasilitasi penghapusan piutang macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di beberapa sektor vital ekonomi.

Kebijakan ini mencakup sektor-sektor kunci seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta bidang kreatif lainnya seperti mode/busana, kuliner, dan industri kreatif. Bank Mandiri, telah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah ini.

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off).

"Berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri," imbuhnya.

Lebih lanjut, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Tonton Video Pernyataan Prabowo Setelah Hapus Utang UMKM-Petani-Nelayan

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan serta UMKM Lainnya.

Melalui aturan tersebut, kredit macet para pelaku UMKM akan dihapuskan, khususnya bagi mereka yang menjadi nasabah bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024).

Dengan adanya kebijakan ini, dia menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan pihaknya mendukung program pemerintah. Apalagi kebijakan tersebut menyasar sektor-sektor strategis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif .

"Hal ini sejalan dengan peran Bank Mandiri untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia secara berkelanjutan," kata Teuku kepada detikcom.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Hal ini agar tidak terjadi simpang siur.

Maman mengatakan UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Kalau tadi ditanyakan, banknya di mana, yang notabene adalah nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank Himbara," kata Maman Abdurrahman dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Industri tekstil dijamin belum habis napasnya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri tersebut belum berada di ambang senja, meski Sritex diputus pailit. Menurutnya industri tekstil tidak akan mengalami memundurkan selama permintaannya masih ada di tengah masyarakat.

"Tidak ada. Industri itu tidak ada sunset. Karena selama demand-nya masih ada, dia akan terus," beber Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2024).

Dia menegaskan tekstil masuk ke dalam kebutuhan sandang yang masuk dalam 3 kebutuhan pokok. Maka dari itu bisnis tekstil tidak akan mengalami kemunduran.

"Sampai kapanpun yang namanya industri tekstil itu kan merupakan kebutuhan esensi manusia. Semua orang mau berpakaian. Selama orang berpakaian aman," tegas Airlangga.

Seperti diketahui PT Sri Rejeki Isman alias Sritex berada dalam krisis karena terancam dipailitkan. Pemerintah pun berupaya agar perusahaan bisa diselamatkan.

Airlangga mengatakan pemerintah punya keberpihakan kepada industri padat karya yang mempekerjakan banyak masyarakat. Maka dari itu upaya penyelematan dilakukan.

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja kita harus lindungi di dalam negeri. Jadi padat karya, kita pemerintah punya keberpihakan," ungkap Airlangga.

Bisnis.com, DENPASAR - Makanan khas lokal Bali yang disajikan di hotel maupun restoran semakin diminati oleh wisatawan mancanegara (wisman).

Ketua Indonesian Chef Association (ICA), Hendra Mahena menjelaskan setelah dikenalkan sejak lama oleh hotel melalui berbagai penyesuaian sajian dengan taste atau rasa yang sesuai dengan wisatawan. Penyesuaian yang dilakukan antara lain dengan mengurangi pedas makanan, karena sebagian besar masakan Bali dikenal pedas.

Hendra menyebut pengurangan pedas ini penting dilakukan agar wisman tidak salah paham dengan makanan Bali, karena jika wisman yang tidak biasa makan pedas, kemudian diberikan hidangan khas Bali yang pedas tanpa dilakukan penyesuaian akan berdampak ke tubuh wisman, dan ini membuat wisman menyangka masakan Bali tidak bersih atau higienis.

Selain itu, Chef juga melakukan penyesuaian tampilan terhadap makanan lokal yang disajikan. Hidangan lokal yang disajikan kepada wisman ditampilkan lebih modern. Dengan berbagai strategi tersebut wisman yang berwisata ke Bali mulai menjadikan hidangan lokal sebagai menu pilihan.

"Seiring dengan berjalan Menu lokal semakin bersaing dengan menu western di Hotel. Ketika tahun lalu saya ikut kompetisi di kuala Lumpur, Malaysia. Saya membawa makanan khas Bali serombotan dan saya mendapat juara 1," jelas Mahena kepada media dikutip Selasa (5/11/2024).

Selain melalui penyesuaian rasa, pengenalan makanan lokal terhadap wisman juga dilakukan melalui berbagai event seperti festival makanan lokal yang dilakukan oleh Bali Hotel Association (BHA) yang menyelenggarakan festival makanan berkelanjutan.

Direktur Keberlanjutan Bali Hotel Association (BHA), John H. Nielsen menjelaskan penyajian hidangan lokal di hotel sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan hidangan lokal Bali dan nusantara.

“Sustainable Food Festival merupakan landasan dari upaya kami untuk meningkatkan kesadaran tentang hidangan yang berkelanjutan. Acara ini memberikan kesempatan unik bagi para tamu untuk menikmati cita rasa nusantara melalui menu-menu yang disajikan di berbagai hotel anggota BHA," jelas Nielsen.

Festival tahun ini menggarisbawahi komitmen BHA terhadap keberlanjutan, dengan semua menu yang disajikan menggunakan bahan-bahan yang seluruhnya berasal dari Indonesia. Dengan preferensi yang kuat untuk produk lokal dan organik, acara ini menyoroti peran penting dari pengadaan bahan baku yang bijaksana dalam mengurangi dampak lingkungan.

Para chef yang berpartisipasi akan memadukan cita rasa tradisional dengan teknik kuliner modern, menawarkan pengalaman otentik yang menghormati warisan budaya Indonesia yang kaya.

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso angkat bicara mengenai komentar Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan S Lukminto, yang menuding Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 sebagai biang kerok runtuhnya industri tekstil Indonesia.

Budi menilai tanggapan bos Sritex tersebut lantaran belum memahami maksud dan tujuan dari Permendag 8/2024 tersebut.

"Ya saya enggak tahu, mungkin beliau juga belum paham isi Permendag-nya ya mungkin," kata Budi saat ditemui selepas membuka Action Climate and Trade (ACT) High Level Policy Dialogue di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Budi pun memaparkan pokok aturan Permendag 8/2024, yang dinilainya justru melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Dia menyebutkan ada empat pokok aturannya.

"Tahu enggak aturannya impor Permendag 8? TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) itu kan impornya, (pertama) persyaratan impor TPT itu harus ada pertimbangan teknis dari perindustrian. Syarat impor TPT," kata Budi.

Kemudian pokok kedua dari aturan Permendag 8/2024, Budi mengatakan TPT sudah mendapatkan aturan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Jadi per meter itu dikenakan sekian ribu, macem-macem lah, tergantung HS-nya. Ya itu yang kedua," ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan yang ketiga mengenai pakaian jadi. Dia menjelaskan impor untuk pakaian jadi sudah diatur oleh Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) nomor 7 tahun 2024, yang mengatur kuota impor pembatasan tersebut.

"Yang keempat, Pakaian Jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi sebenarnya, kemendag ini sudah membantu ya semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," ujarnya.

Namun, Budi tidak menampik adanya itikad Kemendag bersama Kementerian dan Lembaga terkait, untuk mengkaji ulang Permendag 8/2024 tersebut.

Budi juga menegaskan Kementerian Perdagangan tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) perihal Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Budi menekankan Permendag 8/2024 bukan untuk direvisi, namun akan direview kembali.

"Bukan revisi, tapi review. Ya review itu kan setiap saat boleh, mana aja," kata Budi.

Sebelumnya, bos PT Sritex, Iwan S Lukminto menuding (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor itu membuat sengsara industri TPT di Indonesia.

Dia mengatakan, semenjak diterapkannya aturan tersebut, banyak industri TPT yang carut marut dan mulai gulung tikar sampai saat ini.

"Jadi begini kalau Permendag 8 itu kan masalah klasik yang sudah tau ya, semuanya. Lihat saja pelaku industri tekstil ini banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam, sampai ada yang tutup ya," ujar Iwan kepada wartawan di Kantor Kemenperin Jakarta, Senin lalu (28/10/2024).

(Dhera Arizona)

JAKARTA, investor.id - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex bersama PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Sinar Pantja Djaja (Grup Sritex) telah diputus dalam keadaan pembatalan homologasi. Sehingga terancam dalam kondisi pailit.

Namun Sekretaris Perusahaan Sritex, Welly Salam mengungkap bahwa Grup Sritex telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut.

“Pada 25 Oktober 2024, Grup Sritex telah mengajukan kasasi homologasi,” jelas Welly dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Adapun permohonan pembatalan homologasi Grup Sritex yang diputuskan pada 21 Oktober 2024 lalu, diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon.

Didirikan pada tahun 1980, berdasarkan situs web perusahaan, PT Indo Bharat Rayon (IBR) memelopori produksi serat stapel viscose (VSF) di Indonesia dan juga merupakan yang pertama meraih sertifikasi ISO 9002 dan ISO 14001 serta sertifikasi OEKO-TEX dari BTTG, Eropa.

Pabrik perusahaan yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat, memulai produksi komersial pada tahun 1986 dengan kapasitas sederhana sebesar 16.500 tpa. Saat ini, sebagaimana dikutip dari situs web perusahaan, pabrik tersebut memiliki kapasitas terpasang lebih dari 200.000 tpa dan telah menjadi produsen VSF terbesar kedua di dunia di satu lokasi. Unit tersebut memproduksi VSF untuk keperluan tekstil dan non-woven.

Dipasarkan dengan nama merek Birla Cellulose, perusahaan ini memproduksi berbagai macam VSF dalam spesifikasi rekayasa untuk aplikasi tekstil dan non-woven. Perusahaan ini juga memproduksi bahan kimia seperti natrium sulfat anhidrat dan asam sulfat. Natrium sulfat anhidrat banyak digunakan dalam industri deterjen, kaca, pewarnaan tekstil, dan pulp dan kertas di pasar domestik maupun luar negeri.

Laporan Dirty Fashion

Indo Bharat Rayon bagian dari Aditya Birla Group. Laporan Changing Markets Foundation berjudul ‘Dirty Fashion Revisited: Spotlight on a Polluting Viscose Giant’ yang dipublikasikan Februari 2018 menyebutkan bahwa Aditya Birla Group adalah perusahaan global dengan nilai pasar US$ 50 miliar (saat itu). Berkantor pusat di Mumbai, India, perusahaan ini merupakan salah satu konglomerat terbesar di India dan memiliki lebih dari 40 anak perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor industri, termasuk aluminium, semen, pembangkit listrik, telekomunikasi, jasa keuangan, dan tekstil.

Selain menjadi pemimpin pasar, Grup Aditya Birla memiliki tujuan untuk menjadi ‘konglomerasi India terkemuka dalam praktik bisnis berkelanjutan di seluruh wilayah operasi globalnya’. Pada bulan November 2017, sebagaimana laporan Changing Markets, perusahaan ini menduduki peringkat nomor satu secara global oleh LSM Canopy atas upaya mereka dalam konservasi hutan purba dan hutan yang terancam punah dalam pengadaan pulp kayu, menempatkannya ada di depan dari sepuluh produsen lain yang mewakili sekitar tiga perempat produksi viscose global.

Namun, pada bulan Juni 2017, laporan Dirty Fashion Changing Markets menyoroti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik produksi yang tidak bertanggung jawab di pabrik viscose Aditya Birla Group di India dan Indonesia. Dan menjelaskan bagaimana polusi di sana (termasuk di Indonesia) merusak kehidupan masyarakat dan menghancurkan mata pencaharian.

Laporan Changing Markets menyajikan temuan dari dua investigasi lanjutan yang dilakukan di pabrik Aditya Birla Group di Nagda (Madhya Pradesh, India) dan Purwakarta (Jawa Barat, Indonesia/melalui Indo Bharat Rayon) pada bulan November dan Desember 2017.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa, meskipun perusahaan tersebut bersemangat untuk menyampaikan pencapaiannya terkait keberlanjutan tapi ketika menyangkut produksi viscose, mereka bahkan gagal menerapkan persyaratan legal yang mendasar.

Selain sejumlah kesaksian langsung mengenai kesalahan yang dilakukan perusahaan, berdasarkan laporan Changing Markets Foundation, pengujian laboratorium independen menemukan bahwa emisi beberapa kontaminan di udara dan air melampaui batas peraturan, yang menunjukkan potensi ancaman serius terhadap lingkungan setempat dan kesehatan serta kesejahteraan para pekerja dan masyarakat di sekitar pabrik.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex bersama PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Sinar Pantja Djaja (Grup Sritex) telah diputus dalam keadaan pembatalan homologasi. Sehingga terancam dalam kondisi pailit.

Namun Sekretaris Perusahaan Sritex, Welly Salam mengungkap bahwa Grup Sritex telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut.

“Pada 25 Oktober 2024, Grup Sritex telah mengajukan kasasi homologasi,” jelas Welly dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Adapun permohonan pembatalan homologasi Grup Sritex yang diputuskan pada 21 Oktober 2024 lalu, diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon.

Didirikan pada tahun 1980, berdasarkan situs web perusahaan, PT Indo Bharat Rayon (IBR) memelopori produksi serat stapel viscose (VSF) di Indonesia dan juga merupakan yang pertama meraih sertifikasi ISO 9002 dan ISO 14001 serta sertifikasi OEKO-TEX dari BTTG, Eropa.

Pabrik perusahaan yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat, memulai produksi komersial pada tahun 1986 dengan kapasitas sederhana sebesar 16.500 tpa. Saat ini, sebagaimana dikutip dari situs web perusahaan, pabrik tersebut memiliki kapasitas terpasang lebih dari 200.000 tpa dan telah menjadi produsen VSF terbesar kedua di dunia di satu lokasi. Unit tersebut memproduksi VSF untuk keperluan tekstil dan non-woven.

Dipasarkan dengan nama merek Birla Cellulose, perusahaan ini memproduksi berbagai macam VSF dalam spesifikasi rekayasa untuk aplikasi tekstil dan non-woven. Perusahaan ini juga memproduksi bahan kimia seperti natrium sulfat anhidrat dan asam sulfat. Natrium sulfat anhidrat banyak digunakan dalam industri deterjen, kaca, pewarnaan tekstil, dan pulp dan kertas di pasar domestik maupun luar negeri.

Laporan Dirty Fashion

Indo Bharat Rayon bagian dari Aditya Birla Group. Laporan Changing Markets Foundation berjudul ‘Dirty Fashion Revisited: Spotlight on a Polluting Viscose Giant’ yang dipublikasikan Februari 2018 menyebutkan bahwa Aditya Birla Group adalah perusahaan global dengan nilai pasar US$ 50 miliar (saat itu). Berkantor pusat di Mumbai, India, perusahaan ini merupakan salah satu konglomerat terbesar di India dan memiliki lebih dari 40 anak perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor industri, termasuk aluminium, semen, pembangkit listrik, telekomunikasi, jasa keuangan, dan tekstil.

Selain menjadi pemimpin pasar, Grup Aditya Birla memiliki tujuan untuk menjadi ‘konglomerasi India terkemuka dalam praktik bisnis berkelanjutan di seluruh wilayah operasi globalnya’. Pada bulan November 2017, sebagaimana laporan Changing Markets, perusahaan ini menduduki peringkat nomor satu secara global oleh LSM Canopy atas upaya mereka dalam konservasi hutan purba dan hutan yang terancam punah dalam pengadaan pulp kayu, menempatkannya ada di depan dari sepuluh produsen lain yang mewakili sekitar tiga perempat produksi viscose global.

Namun, pada bulan Juni 2017, laporan Dirty Fashion Changing Markets menyoroti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik produksi yang tidak bertanggung jawab di pabrik viscose Aditya Birla Group di India dan Indonesia. Dan menjelaskan bagaimana polusi di sana (termasuk di Indonesia) merusak kehidupan masyarakat dan menghancurkan mata pencaharian.

Laporan Changing Markets menyajikan temuan dari dua investigasi lanjutan yang dilakukan di pabrik Aditya Birla Group di Nagda (Madhya Pradesh, India) dan Purwakarta (Jawa Barat, Indonesia/melalui Indo Bharat Rayon) pada bulan November dan Desember 2017.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa, meskipun perusahaan tersebut bersemangat untuk menyampaikan pencapaiannya terkait keberlanjutan tapi ketika menyangkut produksi viscose, mereka bahkan gagal menerapkan persyaratan legal yang mendasar.

Selain sejumlah kesaksian langsung mengenai kesalahan yang dilakukan perusahaan, berdasarkan laporan Changing Markets Foundation, pengujian laboratorium independen menemukan bahwa emisi beberapa kontaminan di udara dan air melampaui batas peraturan, yang menunjukkan potensi ancaman serius terhadap lingkungan setempat dan kesehatan serta kesejahteraan para pekerja dan masyarakat di sekitar pabrik.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News