TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) meminta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menetapkan pengemudi angkutan daring, seperti ojek online (ojol), taksi online, dan kurir sebagai pekerja tetap. SPAI menilai langkah ini agar para pengemudi angkutan daring memperoleh hak-hak pekerja termasuk upah minimum sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Untuk itu kami menghimbau menteri yang baru untuk segera merealisasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang melindungi pekerja platform,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Usai ditunjuk sebagai menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto, Yassierli berjanji akan bergegas merancang rencana kerja dalam 100 hari pertama. Guru Besar Institute Teknologi Bandung itu mengatakan kementeriannya akan membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga upskilling maupun reskilling pekerja. Namun, Yassierli tidak ada membahas soal status ojek daring dalam program 100 hari kerjanya.

Dalam menetapkan upah minimum, ia mengatakan Yassierli sepatutnya melihat kondisi pendapatan yang memprihatinkan bagi pengemudi ojol, taksi online, dan kurir. Dia mengatakan status mitra pengemudi dengan platform menyebabkan pendapatan para pekerja ini tak menentu.

“Setiap bulannya pendapatan pengemudi ojol berada di bawah standar upah minimum,” kata dia.

Ia mengatakan hubungan kemitraan ini menjadikan platform menetapkan tarif yang murah secara sepihak. Dia menyebut platform juga memotong penghasilan pekerja yang melebihi ketentuan 20 persen. Platform, kata dia, memotong penghasilan di kisaran 30-70 persen melalui tambahan biaya layanan dan biaya lain yang dibebankan ke konsumen.

Karena itu, rata-rata penghasilan per bulan pekerja angkutan daring ini hanya Rp3 juta. “Itu pun kami harus bekerja dari pagi hingga malam, berkisar 15-17 jam setiap harinya. Dan itu kami kerjakan tanpa libur dalam sebulan,” kata dia.

Meski demikian, ia mengatakan pendapatan Rp3 juta itu tak berlaku bagi pengemudi perempuan. Tak mendapat cuti berbayar untuk haid, melahirkan, dan potensi keguguran, ia mengatakan pendapatan pekerja perempuan bisa lebih rendah.

“Belum lagi risiko di jalan raya yang rawan kecelakaan bagi kami karena faktor kelelahan dan kurang istirahat. Bila terjadi kecelakaan, kami hanya dianggap sebagai kecelakaan lalu-lintas, bukan sebagai kecelakaan kerja,” kata dia.

Padahal, kata dia, kalau pekerja angkutan daring ini diakui UU, mereka akan mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan tanggung jawab dari platfrom. “Dengan status mitra, kami otomatis tidak mendapatkan jaminan sosial yang seharusnya ada tanggung jawab platform di situ,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 5 Oktober 2024 dimulai dari sejak September 2022 lalu, Aplikasi Temu telah tiga kali berusaha mendaftarkan merek di Indonesia. Bahkan pada 22 Juli 2024, aplikasi Temu sempat mengajukan ulang pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Disusul, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendukung rencana pemerintah untuk menghapus status mitra bagi pengemudi ojek online (ojol). SPAI mendesak rencana itu harus segera diwujudkan.

Selanjutnya, PT Hutama Karya (Persero) akan segera melakukan penyesuaian tarif pada Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (Terpeka). Besaran kenaikannya bervariasi tergantung jenis kendaraan dan jarak tempuhnya. Sebagai contoh, dari Terbanggi Besar – Kayuagung untuk golongan I naik dari Rp170.500 menjadi Rp 255.500.

Berikutnya, PT Freeport Indonesia (PTFI) membuka lowongan kerja untuk posisi insinyur, instruktur, dan operator dengan tenggat waktu pendaftaran di bulan ini. Dari beberapa posisi yang dibutuhkan perusahaan, empat di antaranya memiliki batas waktu pendaftaran hingga akhir bulan atau 31 Oktober 2024.

Terakhir, Presiden Jokowi telah membuka kembali keran ekspor pasir laut di Indonesia untuk hasil sedimentasi, setelah 20 tahun ditutup. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Aplikasi Temu 3 Kali Gagal Daftar Merek di Indonesia....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendukung rencana pemerintah untuk menghapus status mitra bagi pengemudi ojek online (ojol). SPAI mendesak rencana itu harus segera diwujudkan.

“Harus diwujudkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang perlindungan bagi pekerja platform, termasuk taksi online dan kurir online,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati dalam keterangan tertulis pada Jumat, 4 September 2024.

Lily menyebut, hubungan mitra ini harus disetip karena mengabaikan hak pekerja angkutan online. Dia menyebut harusnya pekerja di sektor ini sesuai dan dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Dengan status mitra, platform mengatur tarif murah dengan sewenang-wenang untuk mendapatkan profit dari hasil memeras keringat pengemudi ojol, taksol dan kurir,” kata dia.

Selain murah, Lily mengatakan besaran tarif penumpang dengan barang atau makanan juga berbeda. Kondisi ini karena pemerintah melepas tarif ke mekanisme pasar.

“Sehingga pendapatan para pekerja platform tidak menjadi perhatian yang seharusnya diutamakan,” kata dia.

Lily mengatakan tarif murah ini membuat pendapatan pekerja angkutan online tidak pasti. Para pekerja ini, kata dia, terpaksa bekerja lebih panjang. “Terpaksa bekerja lebih dari 8 jam kerja untuk bisa membayar kontrakan dan biaya sekolah anak serta kebutuhan lainnya,” kata Lily.

Menurut dia, jam kerja panjang ini bisa membahayakan dan rawan terjadi kecelakaan. Dia menyebut sudah banyak pekerja yang kehilangan nyawa atau meninggal di jalanan.

Oleh karena itu, Lily mengatakan, SPAI menuntut pemerintah segera mengesahkan Permenaker ini untuk mengakui status pekerja angkutan online. Pengakuan itu harus sejalan dengan UU Ketenagakerjaan.

“Dengan status pekerja tetap ini maka kami dapat memperoleh hak-hak kami seperti upah minimum layak, THR, jam kerja 8 jam, hak maternitas dan cuti bagi perempuan, jaminan sosial, hak berserikat dan berunding,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pemerintah berencana menerapkan wajib asuransi bagi kendaraan tahun depan. Rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terkait tindak lanjut dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan organisasinya menolak rencana ini karena akan menambah beban bagi pekerja angkutan berbasis aplikasi, seperti ojek online, taksi online, dan kurir. Dia menyebut biaya premi asuransi yang akan dibayarkan tak sebanding dengan kondisi pendapat para pekerja angkutan berbasis aplikasi.

“Karena biaya premi asuransi yang akan dibayarkan tidak sebanding dengan kondisi pendapatan kami yang tidak menentu. Ini disebabkan tarif angkutan yang murah akibat status pengemudi sebagai mitra,” kata Lily dalam keterangan tertulis pada Senin, 22 Juli 2024. Akibat dari sistem kemitraan ini, Lily mengatakan pengemudi angkutan berbasis aplikasi tak mendapat penghasilan layak berupa upah minimum seperti pekerja lainnya.

Tak hanya itu, Lily mengatakan wajib asuransi ini juga akan menambah biaya kehidupan sehari-hari bagi pekerja angkutan berbasis aplikasi yang tak ditanggung perusahaan mitra kerja. Biaya operasional itu, kata dia, berupa pengeluaran untuk bahan bakar, parkir, cicilan kendaraan, pulsa, cicilan ponsel, atribut helm, tas, dan jaket.

“Maka kami menolak kewajiban asuransi kendaraan dan aturan lainnya yang memberatkan rakyat seperti potongan Tapera dan rencana kenaikan harga BBM,” kata dia.

Selain itu, Lily mengatakan SPAI menuntut pemerintah untuk mengangkat status pekerja angkutan berbasis aplikasi menjadi pekerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Langkah ini dinilai menjadi solusi dari kondisi pekerja angkutan berbasis aplikasi yang tak menentu.

Selanjutnya: “Supaya ada kepastian pendapatan dan hak pekerja...."

• 1
• 2
• Selanjutnya