Saat butuh dana cepat, sebagian orang biasanya akan meminta bantuan ke sanak saudara hingga kerabat terdekat terlebih dahulu. Namun tak jarang orang juga melakukan pinjaman ke Pegadaian.

PT Pegadaian memberikan layanan peminjaman uang dengan cara gadai. Peminjam menyerahkan barang sebagai jaminan dan utang harus dibayarkan untuk menembus barang yang digadai. Namun, apakah bisa pinjam uang di Pegadaian tanpa jaminan?

Bisakah Pinjam Uang Tanpa Jaminan di Pegadaian?

Dilansir laman Sahabat Pegadaian, sampai saat ini Pegadaian tidak melayani pembiayaan atau pinjaman uang tanpa jaminan. Itu artinya, nasabah yang ingin meminjam uang di Pegadaian harus menyerahkan jaminan.

Lembaga keuangan biasanya memang menetapkan persyaratan berupa adanya jaminan bagi nasabah yang ingin meminjam uang. Namun untuk melakukan pinjaman di Pegadaian, jaminan yang disyaratkan tidak serumit yang dipikirkan orang. Proses pencairan uangnya pun terhitung cepat, tidak begitu lama setelah permohonan pinjamannya disetujui.

Barang yang Bisa Dijadikan Jaminan di Pegadaian

Ada sejumlah barang yang dapat dijadikan jaminan untuk melakukan peminjaman uang di Pegadaian. Berikut daftarnya:

1. Kendaraan

Kendaraan roda dua dan empat termasuk barang yang kerap dijadikan jaminan di Pegadaian. Syarat untuk menjadikan kendaraan sebagai jaminan adalah:

• Masa produksi kendaraan minimal 5 tahun terakhir untuk motor, dan 10 tahun untuk mobil.
• Melengkapi surat-surat kendaraan, meliputi BPKB, STNK, dan faktur pembelian.

2. Emas

Simpanan emas berupa batangan maupun perhiasan bisa jadi jaminan untuk meminjam uang. Proses pinjaman hingga dana cair dengan jaminan emas lebih mudah.

Nasabah hanya perlu membawa emas yang ingin digadai beserta identitas diri. Selain emas, barang berharga seperti berlian juga dapat digadaikan dengan persyaratan yang sama.

3. Surat Berharga

Surat berharga berbentuk saham dan obligasi bisa digadaikan untuk mendapatkan dana pinjaman secara cepat. Saham dan obligasi yang dijadikan jaminan dapat berupa tanpa warkat yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

4. Sertifikat

Sertifikat tanah atau rumah setingkat SHM dan HGB juga dapat jadi jaminan gadai. Pinjaman diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap atau rutin, pengusaha mikro atau kecil, dan petani. Nilai pinjaman yang diterima ditentukan dari PBB dan seberapa strategis letak posisi tanah.

5. Barang Elektronik

Contoh barang elektronik yang bisa menjadi jaminan di Pegadaian antara lain televisi, kulkas, smartphone, laptop, hingga kamera DSLR. Untuk menggadaikan barang elektronik, perhatikan sederet syarat berikut:

• Barang tidak berusia terlalu lama alias tahun produksi masih tergolong baru, sekitar 1 tahun terakhir.
• Barang masih berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kecacatan.
• Menyertakan kuitansi pembelian barang.

6. Barang Bermerek

Jika memiliki barang bermerek seperti jam tangan dan tas mewah, nasabah bisa menjadikannya jaminan di Pegadaian. Barang akan disimpan dengan baik di tempat penyimpanan khusus. Sayangnya, penggadaian barang mewah baru bisa dilakukan di cabang Pegadaian tertentu.

7. BPKB Kendaraan

Apabila masih menggunakan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nasabah bisa menjadikan BPKB-nya sebagai jaminan. Gadai BPKB bisa dilayani dengan Pinjaman Usaha atau Pinjaman Serbaguna.

Cara Pinjam Uang di Pegadaian

Untuk melakukan peminjaman uang di Pegadaian, nasabah dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

• Siapkan identitas diri berupa KTP dan barang jaminan.
• Kunjungi outlet Pegadaian terdekat.
• Isi formulir pengajuan dengan data diri lengkap sesuai dengan KTP.
• Serahkan barang jaminan kepada petugas penaksir Pegadaian.
• Petugas akan menginfokan uang pinjaman maksimal yang bisa didapatkan.
• Petugas kasir akan memberikan Surat Bukti Gadai (SBG).
• Uang akan diberikan kepada nasabah berupa tunai atau transfer ke rekening.

Perlu diketahui, jenis produk pinjaman di Pegadaian dapat disesuaikan dengan barang jaminan yang dimiliki.

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

Bisnis.com,JAKARTA — Rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan hapus tagih utang jutaan UMKM, khususnya petani dan nelayan di Tanah Air, niscaya menghadirkan pekerjaan rumah baru bagi industri penjaminan.

PR itu datang ketika sektor jasa keuangan ini tengah berbenah demi mengatasi berbagai macam tantangan agar mampu berkembang sesuai target yang ditetapkanOtoritas Jasa Keuangandalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024–2028.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperluas cakupan pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ke perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan fintech peer to peer (P2P) lending. Perluasan tersebut tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang SLIK atau POJK SLIK.

Dengan penambahan pelapor ini, data debitur diharapkan menjadi lebih lengkap dan komprehensif, sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam manajemen risiko kredit bagi lembaga keuangan.

Untuk mendukung POJK tersebut, OJK pun baru-baru ini telah menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.05/2024 yang merupakan ketentuan untuk mengatur penilaian kualitas tagihan subrogasi dalam kegiatan penjaminan dan suretyship, yang merujuk pada POJK Nomor 11 Tahun 2024.

Aturan ini mewajibkan perusahaan asuransi umum, asuransi syariah, serta perusahaan penjaminan untuk melaporkan tagihan subrogasi pada SLIK dengan kategori kualitas tertentu.

“Dalam memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan PPDP OJK menerbitkan SEOJK Nomor 9/SEOJK.05/2024 tentang penilaian kualitas atas tagihan subrogasi, kegiatan penjaminan, dan suretyship yakni SEOJK Subrogasi. SEOJK ini merupakan pedoman pelaporan ke dalam SLIK mengenai penilaian aset tagihan subrogasi, kegiatan penjaminan, suretyship bagi perusahaan asuransi dan penjaminan,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

SEOJK ini berlaku sejak 27 September 2024 untuk membantu memastikan ketertiban pelaporan kreditur serta transparansi pelaksanaan kegiatan penjaminan. Aturan tersebut mencakup penilaian kualitas tagihan subrogasi.

Adapun tagihan subrogasi dicatat sebesar risiko yang ditanggung atau dijamin oleh perusahaan atas nilai saldo kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah.

Perbesar

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa (20/2/2024)/Bisnis-Rika Anggraeni

Kreditur melakukan penyesuaian pencatatan atas nilai saldo kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah setelah dikurangi nilai klaim yang diterima oleh kreditur.

Penilaian kualitas tagihan subrogasi atas kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah ditetapkan berdasarkan faktor kemampuan pembayaran debitur atas tagihan subrogasi

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada kualitas tagihan ditetapkan menjadi lancar atau macet. Penilaian terhadap kemampuan pembayaran debitur atas tagihan subrogasi, ditetapkan lancar apabila debitur melakukan pembayaran tagihan subrogasi sebesar 100% dari total tagihan.

Kemudian, macet, apabila debitur tidak melakukan pembayaran sama sekali atau melakukan pembayaran tagihan subrogasi, tetapi tidak melunasi 100% dari total tagihan.

Perusahaan mengadministrasikan setiap pembayaran debitur atas tagihan subrogasi dan menyampaikan laporan melalui sistem layanan informasi keuangan.

Kemudian, penilaian kualitas penjaminan dan suretyship. Adapun penilaian kualitas penjaminan dan suretyship terhadap pihak terjamin (principal) ditetapkan berdasarkan faktor penilaian kinerja pihak terjamin atau principal.

Penilaian kinerja pihak terjamin atau principal sebagaimana dimaksud meliputi penilaian terhadap komponen kemampuan pihak terjamin atau principal melaksanakan kewajibannya.

Penilaian terhadap komponen kemampuan pihak terjamin atau principal dalam melaksanakan kewajibannya ditetapkan lancar, apabila pihak terjamin atau prinsipal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Kemudian, kurang lancar, apabila pihak terjamin atau principal melaksanakan kewajibannya namun belum mencapai 100% dari target yang diperjanjikan.

Lalu, macet, apabila pihak terjamin atau principal melaksanakan kewajibannya namun belum mencapai 100% dari target yang diperjanjikan dan terdapat pernyataan wanprestasi dari penerima jaminan atau obligee.

Penilaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penerima jaminan atau obligee atas penyelesaian kewajiban dari pihak terjamin atau principal. Perusahaan memperoleh hasil evaluasi penerima jaminan atau obligee secara berkala berdasarkan kesepakatan para pihak.

BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. Melalui BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Kali ini, BRI Peduli memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 Provinsi di Indonesia. Tercatat, sebanyak 1502 produk/menu telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Dalam pelaksanaanya, BRI berkolaborasi dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Berbagai proses telah dijalankan, dimana pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari BRI yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Setelah mengikuti kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, para peserta mengikuti audit sertifikasi halal secara on site hingga akhirnya terbit sertifikasi halal bagi seluruh peserta.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan BRI akan terus mengambil peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifikasi halal yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang dapat bersaing di pasar.

"Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya", ungkap Catur, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

BRI sendiri telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

"Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan," ujar Catur.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang.

Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal. Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

"Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi - penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas," ungkap Petrus.

"Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami," sambungnya.

Manfaat lain juga dirasakan oleh pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asal Tangerang, Banten Vanessa (29). Nama Senda Tea diambil dari kata 'senda tawa' dan 'senda gurau' yang berarti tertawa dan bersenang-senang.

Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

"Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client level National Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023," pungkasnya.

Lihat Video: BRI Tingkatkan Layanan Chatbot dengan Generative AI

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) telah menjalin kerja sama penjaminan Kontra Bank Garansi (KBG) dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Seremonial penandatanganan kerja sama ini dilakukan Direktur Pemasaran Askrindo Syariah, Achmad Rizali, dan Direktur Treasury & International Banking BSI, Ari Rizaldi, di Jakarta pada Kamis, (31/10/2024).

Acara seremonial ini berlangsung bersamaan dengan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Jakarta Convention Center (JCC), dalam rangka Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) Tahun 2024. Selain Achmad Rizali dan Ari Rizaldi, hadir pula Direktur Utama Askrindo Syariah, Kokok Alun Akbar, dan Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta.

Kokok Alun menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan addendum dan pernyataan kembali untuk produk Kontra Bank Garansi (KBG) yang sebelumnya telah berjalan.

"Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat dukungan terhadap sektor usaha, khususnya bagi para pelaku usaha yang memerlukan jaminan dalam berbagai transaksi, terutama Non Cash Financing," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Ari Rizaldi menambahkan, kerja sama ini dapat menjadi solusi semua pihak, tidak hanya BSI dan Askrindo Syariah, tetapi juga masyarakat, khususnya kontraktor yang membutuhkan layanan Bank Garansi berakad syariah dengan nominal potensi Rp 1 Triliun pada proyek-proyek pemerintah.

Askrindo Syariah sebelumnya juga telah menjalin kerja sama dengan BSI dalam penjaminan produk pembiayaan KUR Syariah, pembiayaan Mikro, dan Ritel.

Selain itu, Askrindo Syariah juga bekerja sama dengan BSI untuk layanan kustodian syariah, guna mitigasi risiko dalam mengelola portofolio efek syariah yang dimiliki oleh Askrindo Syariah. Hingga saat ini, total layanan kustodian syariah mencapai Rp 750 miliar dan direncanakan akan ditingkatkan di masa mendatang.

Kokok Alun menambahkan pihkanya terus meningkatkan perolehan nilai kafalah dan IJK untuk dapat mencapai target di akhir tahun ini dan tahun depan.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir, kerja sama dengan BSI telah menunjukkan pertumbuhan yang baik dalam hal nilai kafalah dan jumlah debitur yang dijamin, yang sebagian besar didominasi oleh penjaminan produk KUR Syariah dan Mikro.

Didirikan pada akhi 2012, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah pertama di Indonesia.

Askrindo Syariah merupakan anak perusahaan dengan pemegang saham mayoritas PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Sejak 31 Maret 2020, Askrindo bergabung dengan Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan, yaitu Indonesia Financial Group (IFG).

Askrindo Syariah memiliki 41 jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dan terus memperkuat layanannya untuk memberikan penjaminan yang amanah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Perusahaan juga berfokus pada digitalisasi sistem, termasuk implementasi host to host, Online System Application (OSA), dan mobile application (MAASYA), dalam rangka pengembangan layanan dan inovasi produk berbasis digital untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut upah minimum tahun 2025 naik minimal 8-10%. Menurutnya, 5 juta buruh buruh akan melakukan mogok nasional jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

Merespons permintaan buruh, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut perlu melihat perkembangannya terlebih dahulu. Selain itu penetapan upah minimum harus mengacu pada aturan yang ada.

"Nanti kita lihat, artinya ada aturan tapi juga tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain kalau memang itu bisa kita lakukan," katanya di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Pemerintah juga masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib disampaikan para gubernur paling lambat 21 November 2024.

"UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa," bebernya.

Sementara itu, menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri upah minimum kabupaten diumumkan paling lambat 30 November 2024.

Surat edaran penetapan upah minimum akan diterbitkan sekitar 6 November sampai 21 November 2025. Sejauh ini dasar perhitungan upah masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan pada 10 November 2023.

"Pokoknya setelah 6 November sampai 21 November. Sampai hari ini masih berlaku PP 51/2023," ujarnya.

Menurut Indah, ada perbedaan usulan antara buruh dan pengusaha soal alfa dalam formula kenaikan upah. Indeks tertentu disimbolkan dalam bentuk α (alfa) merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

"Ada rekomendasi Depenas (Dewan Pengupahan Nasional) terpecah jadi dua usulan atau rekomendasi, dari unsur pengusaha dan pekerja. Kan Depenas itu isinya pemerintah, pengusaha, pekerja. Nah ini masing-masing punya posisi berbeda, walaupun pemerintah tetap saklek PP 51/2023," terang Indah.

"Kalau pengusaha minta alfa maksimum 0,3, yang pekerja maunya sampai dengan 1. Nah ini belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja," tambahnya.

Meski begitu Indah yakin ada jalan keluar atas perbedaan tersebut. Indah lalu menegaskan pihaknya masih menunggu data BPS keluar untuk merumuskan upah minimum.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketahanan dana cadangan industri penjaminan bakal diuji apabila kebijakan pemutihan utang bank dari enam juta nelayan dan petani di Pemerintahan Prabowo-Gibran diimplementasikan. Kabarnya, Peraturan Presiden (Perpres) dari kebijakan tersebut bakal diterbitkan dalam waktu dekat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana cadangan perusahaan penjaminan per Agustus 2024 sebesar Rp2,04 triliun, terdiri dari cadangan umum sebesar Rp1,64 triliun, cadangan tujuan Rp316 miliar dan cadangan lainnya sebesar Rp81 miliar.

Dana cadangan perusahaan penjaminan pada Agustus 2024 tersebut secara tahunan atau year-on-year tumbuh 13,51% yoy dibanding pada Agustus 2023 sebesar Rp1,79 triliun. Sementara secara bulanan atau month-to-month angkanya tidak berubah.

Sementara dari jumlah pemain, OJK mencatat terdapat satu perusahaan penjaminan BUMN konvensional dengan aset per Agustus 2024 mencapai Rp31,97 triliun, liabilitas sebesar Rp18,56 triliun dan ekuitas mencapai Rp13,40 triliun.

Berikutnya terdapat 18 perusahaan penjaminan daerah konvensional dengan aset per Agustus 2024 mencapai Rp5,77 triliun, liabilitas sebesar Rp3,26 triliun dan ekuitas mencapai Rp2,50 triliun.

Selain itu, juga ada dua perusahaan penjaminan swasta konvensional dengan nilai aset per Agustus 2024 mencapai Rp3,91 triliun, liabilitas sebesar Rp3,53 triliun dan ekuitas sebesar Rp384 miliar.

Terakhir, terdapat sembilan perusahan penjaminan swasta syariah dengan nilai aset per Agustus 2024 mencapai Rp6,24 triliun, liabilitas sebesar Rp3,66 triliun dan ekuitas sebesar Rp2,57 triliun.

Sementara bila dilihat dari performa pendapatan, pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP) bruto industri perusahaan penjaminan per Agustus 2024 juga mengalami pertumbuhan 13,5% yoy menjadi Rp7,71 triliun dari Rp6,79 triliun pada Agustus 2023. Secara bulanan pendapatan IJP bruto juga naik 13,6% mtm dibanding Rp6,78 triliun.

Sebelumnya, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menyoroti kebijakan pemutihan utang ini akan berdampak pada industri penjaminan dan asuransi kredit.

Untuk itu, menurutnya kedua industri ini perlu membuat aturan atas kebijakan pemerintah agar tidak menjadi beban bagi perusahaan karena tidak dapat menagih kembali uang jaminan atas kredit macet dari nasabah yang dihapus utangnya.

"Perusahaan juga perlu mengevaluasi iuran penjaminan atau asuransi kreditnya dengan mempertimbangkan risiko penghapusan uutang tersebut, termasuk meningkatkan cadangannya," kata Abitani kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sementara dari prespektif pemain, PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo menyatakan komitmennya sebagai perusahaan penjaminan milik negara mendukung kebijakan pemerintah.

Sekretaris Perusahaan Jamkrindo Aribowo mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu Perpres terbit dan siap melaksanakan penugasan dari pemerintah.

"Terkait dengan rencana tersebut, Jamkrindo sebagai perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah, mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah," kata Aribowo.

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah disebut dapat memberikan berbagai opsi penyelamatan raksasa perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang diterpa pailit. Opsi itu mulai dari relaksasi utang hingga insentif.

Artikel bertajuk Sederet Opsi Penyelamatan Sritex (SRIL) menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Selasa (29/4/2024):

1. Sederet Opsi Penyelamatan Sritex (SRIL)

Pemerintah disebut dapat memberikan berbagai opsi penyelamatan perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang diterpa isu pailit. Opsi itu mulai dari relaksasi utang hingga insentif.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan untuk mempertahankan puluhan ribu pekerja Sritex pemerintah perlu turun tangan, salah satunya lewat relaksasi utang.

"Relaksasi dari utang itu sendiri ya akan cukup baik jika Himbara ikut serta. Tetapi dalam mekanisme dan prosedural yang tentu juga sesuai ya," kata Andry kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Selain relaksasi, pemerintah juga perlu membantu mencarikan off-taker industri yang dapat menyerap produk-produk dari Sritex. Dengan demikian, kata Andry, SRIL bisa menstabilkan pendapatan.

Kendati demikian, untuk mendukung pembayaran piutang Sritex kepada kreditur yang tersendat, Andry menyebut pemerintah dinilai belum dapat memberikan penyelamatan berupa ambil alih kepemilikan perusahaan.

“Jika akan dijadikan BUMN pasti harus ada perizinan dari DPR. Lalu mau seperti apa modelnya? Sekarang juga banyak BUMN yang bermasalah, jadi belum tentu bisa menyelesaikan masalah perusahaan ini,” jelasnya.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita membenarkan bahwa ada kemungkinan pemberian dana talangan dan insentif untuk Sritex dan industri tekstil keseluruhan.

2. Kondisi Dana Cadangan Penjaminan Efek Pemutihan Utang Nelayan

Ketahanan dana cadangan industri penjaminan bakal diuji ketika kebijakan pemutihan utang dari enam juta nelayan dan petani di perbankan pada era Pemerintahan Prabowo-Gibran diimplementasikan.

Program pemutihan utang ini menunggu peraturan presiden (perpres) yang kabarnya segera diterbitkan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana cadangan perusahaan penjaminan per Agustus 2024 sebesar Rp2,04 triliun, terdiri dari cadangan umum Rp1,64 triliun, cadangan tujuan Rp316 miliar dan cadangan lainnya Rp81 miliar.

Dana cadangan perusahaan penjaminan pada Agustus 2024 itu secara year-on-year (YoY) tumbuh 13,51% YoY dibanding dengan periode yang sama pada 2023, atau sebesar Rp1,79 triliun. Kendati secara bulanan atau month-to-month angkanya tidak berubah.

Dari sisi jumlah pemain, OJK mencatat terdapat satu perusahaan penjaminan BUMN konvensional dengan aset per Agustus 2024 mencapai Rp31,97 triliun, liabilitas sebesar Rp18,56 triliun dan ekuitas mencapai Rp13,40 triliun.

Berikutnya terdapat 18 perusahaan penjaminan daerah konvensional dengan aset per Agustus 2024 mencapai Rp5,77 triliun, liabilitas sebesar Rp3,26 triliun dan ekuitas mencapai Rp2,50 triliun.

Selain itu, juga ada dua perusahaan penjaminan swasta konvensional dengan nilai aset per Agustus 2024 mencapai Rp3,91 triliun, liabilitas Rp3,53 triliun dan ekuitas Rp384 miliar. Terakhir, terdapat sembilan perusahan penjaminan swasta syariah dengan nilai aset mencapai Rp6,24 triliun, liabilitas Rp3,66 triliun dan ekuitas Rp2,57 triliun.

3. Pil Pahit Industri Tekstil Terasa hingga Bursa

Pergerakan harga saham emiten tekstil cenderung stagnan dengan sebagian besar dari total 16 emiten tak mengalami perubahan pada perdagangan hari ini dan lima di antaranya mendapat sanksi penghentian perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia.

BEI tercatat masih menghentikan sementara perdagangan saham atau suspensi terhadap lime emiten tekstil. Lima emiten tersebut, yaitu PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX), PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT), PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT).

Saham Sritex, misalnya, disuspensi BEI sejak sejak 18 Mei 2021. BEI menerapkan suspensi lantaran SRIL menunda kewajiban pembayaran bunga surat utang yang merujuk pada surat elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-3657/DIR/0521 tanggal 17 Mei 2021 terkait Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Ke-6 (enam) (USD-SRIL01X3MF). Berdasarkan data RTI, harga saham Sritex tak beranjak dari Rp146 selama 42 bulan atau 3 tahun 5 bulan.

Dari 11 saham emiten tekstil lain yang masih diperdagangkan di BEI, mayoritas mengalami penurunan harga saham dalam sebulan terakhir.

Penurunan harga saham paling dalam dialami oleh saham PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) anjlok 32,14% dalam 1 bulan ke Rp19 hingga penutupan perdagangan Senin (28/10/2024).

Pada saat yang sama, saham PT Indo-Rama Synthetics Tbk. (INDR) yang terafiliasi dengan kongolomerat Sri Prakash Lohia itu merosot 10,37% dalam sebulan ke posisi Rp3.110 dan saham PT Sunson Textile Manufacturer Tbk. (SSTM) turun 7,18% dalam sebulan ke Rp168.

4. Berstatus Rakitan Lokal, Maxus Mifa 9 Siap Lawan Alphard dkk.

Pasar mobil serbaguna menengah atas berpintu geser meningkat signifikan di tengah pelemahan pasar otomotif. Grup Indomobil menyiapkan Maxus Mifa 9 rakitan lokal untuk melawan Alphard, dkk.

Maxus adalah merek pabrikan asal China yang berfokus pada bisnis mobil komersial hingga penumpang. Merek tersebut berada di bawah bendera SAIC, seperti halnya MG Motor hingga Wuling Motor.

Salah satu model Maxus adalah Mifa 9, yakni mobil berjenis MPV premium bertenaga listrik. Berdimensi 5.270 x 2.000 x 1.840 mm, mobil ini dibekali baterai 90 kWh yang memungkinkan kendaraan mampu menempuh jarak 540 km untuk sekali pengisian. Mobil ini sempat dipamerkan di GIIAS 2024, dengan menyematkan emblem nama MG Maxus 9.

Sejatinya, emiten Grup Salim itu telah mengumumkan menjadi distributor Maxus pada Juni 2024. IMAS melalui anak usahanya, PT Indomobil Energi Baru telah teken perjanjian kerja sama dengan SAIC Maxus Automotive Co Ltd.

Bahkan, Grup Salim, melalui anak usaha emiten PT Indomobil Energi Baru, bakal memproduksi lokal model multi-purpose vehicle (MPV) listrik premium, Maxus Mifa 9 yang digadang-gadang menjadi rival Toyota Alphard.

Nantinya, Maxus Mifa 9 akan resmi melantai secara perdana di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 pada 22 November-1 Desember 2024.

Secara tampilan, Maxus Mifa 9 setipe dengan MPV premium lain yang sudah beredar di Indonesia, seperti Toyota Alphard, Lexus LM, hingga Nissan Elgrand, tetapi dengan garis desain lebih sportif dan tajam. Adapun, Maxus Mifa 9 merupakan mobil listrik berbasis baterai (BEV).

5. Kejar Target BPJS Ketenagakerjaan hingga Siap Investasi ke Luar Negeri

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memiliki pekerjaan rumah mengejar target-target yang dipatok di era pemerintahan Prabowo pada 2025 nanti dan target di sisa tahun ini.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri Bahri menjabarkan target peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada 2025 sebanyak 61 juta, sementara iuran ditarget Rp115 triliun. Estimasi jaminan atau klaim yang dibayar Rp69 triliun, dan dana investasi ditargetkan Rp895 triliun dengan hasil investasi ditargetkan Rp61 triliun.

“Kami melihat 2025 ada berbagai tantangan. Tantangan yang jadi concern Dewan Pengawas pertama adalah cakupan kepesertaan sektor informal yang masih harus ditingkatkan,” kata Zuhri saat RDP Komisi IX DPR RI, Senin (28/10/2024).

Tantangan kedua menurutnya adalah kesinambungan program jaminan sosial terutama kaitannya dengan ketahanan dana, khususnya ketahanan dana program jaminan kematian (JKM). “Lalu ketiga tentang penyiapan SDM dan kelembagaan dalam rangka tranformasi digital. Ini terus kita upayakan untuk memastikan transforamsi digital bisa meningkatkan kinerja dan manfaat pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memaparkan capaian dan target BPJS Ketenagakerjaan pada 2024 ini. Peserta aktif per September 2024 mencapai 40,15 juta (74,41%) dari target akhir tahun 53,95 juta. Angka ini turun 0,23%YoY.

Sementara iuran yang sudah terkumpul sebesar Rp78,09 triliun atau 72,40% dari target Rp107,86 triliun. Angka ini tumbuh 8,06% YoY. Kemudian, jaminan atau klaim yang sudah dibayar Rp42,57 triliun (68,15%) dari estimasi Rp62,46 triliun. Klaim ini tumbuh 5,33% YoY.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memaparkan kinerja perusahaan ke Komisi IX DPR RI. Salah satu yang dibahas adalah pencairan sejumlah program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Berdasarkan data tahun ini hingga bulan September, tercatat 37.223 pekerja mengajukan klaim JKP kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nominal yang dicairkan mencapai Rp 292 miliar.

"Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ini program yang paling baru 37.223 tenaga kerja sebesar Rp 292 miliar. Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima oleh para pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," ujar Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Kemudian jumlah klaim untuk JHT mencapai 2,3 juta atau setara Rp 35 triliun. Sementara klaim manfaat beasiswa sebanyak 89.621 anak pekerja atau Rp 347 miliar.

"Untuk Jaminan Hari Tua (JHT), ada 2,3 juta klaim atau Rp 35 triliun, para pekerja yang sudah mencairkan jaminan hari tuanya. Ini yang dalam beberapa waktu yang lalu, ingin diluluskan kembali agar JHT ini kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan setiap saat setelah PHK," bebernya.

Sementara itu klaim terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tembus 318.696 kasus atau Rp 2,4 triliun. Menurut Anggro manfaat JKK dibayarkan jika ada kecelakaan kerja, yang perlindungannya diberikan sejak keluar rumah, berangkat ke tempat kerja, di tempat kerja, dan kembali ke rumah, itu dilindungi oleh program jaminan sosial kerjaan.

Lalu, klaim Jaminan Kematian ada 188.847 kasus dengan nilai Rp 2,8 triliun. Klaimnya diberikan kepada ahli waris pekerja sebesar Rp 42 juta.

"Lalu jaminan pensiun ada 123.665 kasus atau yang menerima pensiun dengan manfaat pensiun Rp 1,4 triliun," tutupnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menjawab anggota DPR RI Komisi IX, Surya Utama atau Uya Kuya soal kesiapan menghadapi PHK Massal. Awalnya Uya Kuya menyinggung potensi PHK Massal PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

Menurut Anggoro, pihaknya memastikan ketahanan dana BPJS Ketenagakerjaan siap menghadapi potensi massal di Sritex. Misalnya, ketahanan dana dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mencapai Rp 13 triliun.

"Apakah dananya cukup? Saat ini untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dana kita adalah 99% hampir 100%. Jadi kalau semuanya klaim, semua bisa terbayarkan. Untuk JKP saat ini ketahanan dana Rp 13 triliun," jelas Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan memastikan para buruh harus terdaftar pada layanan mereka. Tujuannya adalah agar peserta bisa mendapatkan haknya berupa JHT dan JKP.

BPJS Ketenagakerjaan juga sudah berkoordinasi dengan Sritex melalui kantor cabangnya di Solo. Anggoro juga memastikan pihaknya siap melakukan pendampingan.

"Langkah konkretnya, karena perusahaan tersebut berlokasi di Solo maka Cabang Solo sudah berkoordinasi langsung dengan Sritex, untuk memastikan apa langkah-langkah yang akan dilakukan Sritex terkait dengan pekerja. Sehingga jika memang langkah-langkahnya terkait dengan PHK maka kita sudah melakukan seperti biasanya, kita koordinasi untuk memastikan pendampingan proses klaimnya," bebernya.

Nantinya proses klaim akan dilakukan secara massal sehingga verifikasi lebih cepat, khususnya untuk JHT. Sementara untuk JKP harus melalui portal SIAPkerja Kemnaker yang harus diisi oleh para peserta.

"Poinnya adalah, karena itu adalah hak pekerja maka kita harus pastikan mereka tidak satu persatu prosesnya, sekaligus bersama-sama dengan human capital atau SDM, seberapa pun jumlahnya akan PHK dan ini kota lakukan seperti itu kalau ada informasi perusahaan akan PHK yang jumlahnya besar, kita akan dampingi prosesnya," terang Anggoro.

Sebelumnya, Uya Kuya mempertanyakan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi potensi PHK massal di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Saat ini raksasa tekstil itu berstatus pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Ada potensi 30 ribu karyawan kehilangan pekerjaan secara terpaksa, walaupun Sritex belum melakukan PHK massal karena mereka masih mengajukan kasasi. Apa siasat dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal," tanya Uya Kuya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penetrasi industri penjaminan di Indonesia masih minor, kalah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia.

OJK mencatat penetrasi penjaminan di Indonesia per 2023 masih berada pada level 2,60%, tertinggal dari beberapa negara maju seperti Korea Selatan yang mencapai 7,40%, Jepang 7,30%, Taiwan dan Spanyol 6,70%, bahkan Malaysia yang sebesar 5,05%.

Saat ini terdapat 23 perusahaan penjaminan yang terdaftar OJK per Agustus 2024. Apabila dilihat dari besaran ekuitasnya, industri ini didominasi oleh satu perusahaan penjaminan BUMN, yakni PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan 18 perusahaan penjaminan BUMD, PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

Badan usaha milik negara dan milik daerah ini akan bahu-membahu membantu mengejar target pemerintah mencapai penetrasi penjaminan ke level 3,5% pada 2028 dan portofolio penjaminan untuk segmen UMKMK sebesar 90%.

Aribowo, Sekretaris Perusahaan Jamkrindo, mengatakan strategi yang dilakukan Jamkrindo untuk meningkatkan penetrasi penjaminan melalui perluasan pasar adalah dengan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan ekosistem di BUMN dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan pasar.

"Kami juga mengembangkan produk penjaminan yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan UMKM, termasuk skema yang lebih fleksibel dan terjangkau. Berikutnya, implementasi strategi cross-selling dan upselling pada pengguna produk penjaminan melalui kemitraan," kata Aribowo kepada Bisnis, Rabu (23/10/2023).

Selain itu, Jamkrindo juga melakukan investasi dalam teknologi untuk dapat meningkatkan proses manajemen risiko dan layanan pelanggan melalui digitalisasi.

Hal tersebut dibarengi dengan upaya membangun sistem informasi yang baik untuk dapat mengumpulkan dan menganalisis data UMKM sehingga dapat memudahkan dalam penilaian risiko dan pengambilan keputusan.

"Kami juga melakukan intensifikasi literasi dan edukasi ke UMKM dengan bekerja sama dengan dinas maupun kementerian yang membidangi UMKM, serta memaksimalkan jangkauan layanan PT Jamkrindo yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) yang juga merupakan Direktur Utama PT Jamkrida Jakarta Agus Supridadi mengatakan pemerintah perlu mendorong berdirinya Jamkrida-Jamkrida di seluruh provinsi Indonesia untuk mengejar target pada 2028 tersebut.

"Target 3,5% di tahun 2028 dan portofolio 90%, anggota asosiasi penjaminan bisa mencapainya dengan strategi peningkatan kerja sama lembaga keuangan bank maupun nonbank, intensifikasi literasi dan edukasi ke UMKM dengan bekerja sama dengan dinas atau kementerian yang membidangi UMKM," kata Agus.

Selain itu, Agus juga berharap adanya dukungan pemerintah berupa pendirian perusahaan penjaminan ulang yang kuat. Diketahui, saat ini pasar industri penjaminan dan asuransi umum saling beririsan.

OJK sebagai regulator sedang menyusun skema yang mengatur pasar dari dua industri ini lebih ideal. Agus berharap akan ada regulasi yang jelas yang mengatur pemisahan produk asuransi dan penjaminan.

"Selain itu kami juga butuh penguatan penyertaan modal di seluruh Jamkrida sehingga modal disetor perusahaan penjaminan tidak tergerus terutama untuk penjaminan kredit program pemerintah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri penjaminan berada di posisi sulit. Di satu sisi ada target tinggi penetrasi dan cakupan penjaminan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), di sisi lainnya ruang pertumbuhan industri ini tertekan persaingan pasar oleh industri asuransi.

Dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024—2028, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mematok target penetrasi penjaminan mencapai 3,5% pada 2028, dan portofolio penjaminan untuk segmen UMKMK sebesar 90%. Penetrasi industri penjaminan di Indonesia per 2023 masih di level 2,60%.