Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong sektor industri manufaktur di Indonesia untuk dapat menerapkan standardisasi produk yang dihasilkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh produk industri yang beredar di dalam negeri telah memenuhi standar yang ditetapkan dan selaras dengan perkembangan industri terkini yang menuntut efisiensi, keamanan, serta kualitas produk yang lebih tinggi.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi mengatakan, pemberlakuan standardisasi di sektor industri merupakan bagian dari upaya dan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas kepada konsumen atas produk yang dihasilkan oleh industri di Indonesia, sekaligus dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri di kancah domestik dan pasar global.
Andi mengemukakan, saat ini sudah lebih dari 5.300 Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang industri sudah berlaku dan mencakup berbagai jenis produk. “Dari jumlah tersebut, sebanyak 130 SNI telah diberlakukan secara wajib oleh Kemenperin, terutama pada produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan,” ungkapnya dalam siaran pers, Rabu (16/10).

Jakarta -

Produk impor yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terindikasi masuk ke dalam Negeri. Hal ini diungkap oleh Andi Rizaldi, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Jadi di tempat kami di Badan Standardisasi ada pusat, namanya Pusat Pengawasan Standar Industri, beberapa kali menemukan terutama produk impor yang katanya masuk secara legal tapi tidak ber-SNI padahal itu sudah dilakukan secara wajib nah itu mengindikasikan antara legal dan tidak legal," katanya dalam sosialisasi Pemberlakuan Standarisasi Industri Secara Wajib tahun 2024 di JW Marriott Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dari hilangnya pengenaan bea masuk terhadap barang impor. Terlebih, barang-barang tersebut juga tidak melalui proses pengurusan SNI.

"Bisa jadi kalau dia menggunakan kode HS yang sebenarnya, negara mendapatkan bea masuk 10%. Tapi karena ada pengalihan HS dia tidak menjadi harus wajib ngurus SNI, plus dia hanya membayar misalnya bea masuk 5% atau bahkan 0%, itu mengindikasikan ada kerugian negara," bebernya.

Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022 ada ketentuan yang mewajibkan produsen luar negeri memiliki perwakilan resmi di Indonesia. Jadi barang-barang yang diimpor harus masuk dulu ke gudang perwakilan resmi sehingga lebih mudah dimonitor.

Pada kesempatan itu, ia menyebut Indonesia menjadi negara di kawasan Asia Tenggara yang paling sedikit menggunakan standar nasional terhadap produk. Tercatat hanya ada 130 SNI yang diwajibkan. Dari 5.000 produk manufaktur yang punya SNI, hanya 4-3% yang wajib SNI.

"Jadi dari 5.000 itu mungkin hanya sekitar, kalau 500 kan 10%, ini hanya 4-3%, yaitu hanya 130 SNI yang diwajibkan. Sementara negara tetangga lain, Vietnam, Thailand, Malaysia, apalagi China, itu jumlah SNI yang sudah diwajibkan, bukan SNI kalo di sana, standar yang sudah diwajibkan itu lebih banyak lagi," bebernya.

Adapun Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita telah meluncurkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib. Ke-16 Permenperin ini mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

Andi pada kesempatan sebelumnya menyampaikan, 16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

"Hingga saat ini telah diharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan. Sementara, 24 rancangan Permenperin lainnya masih dalam proses pembahasan dengan stakeholder, yang mana seluruhnya mengacu kepada pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022," paparnya

Simak Video Mendag Beri Penghargaan ke 610 Pasar Tertib Ukur & Ber-SNI

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menanggapi kebijakan baru Kementerian Perindustrian yang menerapkan SNI wajib bagi produk keramik yang beredar di pasar.

Adapun, beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 26/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk ubin keramik secara wajib.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto meyakini SNI wajib merupakan upaya pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan daya saya industri keramik Indonesia dari gempuran produk impor.

"Dengan kehadiran ada SNI wajib ini yang tidak hanya untuk produk lokal, tapi juga terhadap produk impor sehingga ini akan memberikan sebuah kesetaraan kualitas," kata Edy saat ditemui, Senin (14/10/2024).

Menurut Edy, aturan tersebut juga memberikan perlindungan kepada konsumen dengan kualitas keramik dalam negeri. Pihaknya selama ini mengeklaim telah menjaga kualitas produk nasional.

Kendati demikian, pasar dalam negeri selama ini dibanjiri produk impor murah yang diragukan kualitasnya. Kehadiran SNI wajib dapat membuat produk lokal lebih berdaya saing.

"Kami siap untuk melakukan ekspansi-ekspansi baru. Hari ini total kapasitas terpasang untuk sektor industri keramik 675 juta meter persegi per tahun. Hari ini kita hanya mampu running di level 60-65% hari ini," ujarnya.

Namun, Edy menuturkan, saat ini pihaknya masih terhambat aturan bea masuk antidumping (BMAD) yang tak kunjung dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

"Kalau ini dikeluarkan dalam waktu segera, kami yakin bahwa industri keramik akan bisa segera pulih kembali. Kami sudah memiliki planning ini bisa meningkat ke 80% kembali di 2025 dan pada 2026 kita bisa naik kembali ke 90%," pungkasnya.

Padahal, hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang membeberkan bukti praktik dumping keramik asal China sudah dikeluarkan sejak 2 Juli 2024. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait besaran BMAD yang ditetapkan.

Bisnis.com, PURWAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mewanti-wanti industri yang jenis produknya telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. Setidaknya terdapat 130 SNI yang telah diterapkan saat ini.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-undang No. Tahun 2014 tentang Perindustrian, apabila ada yang melanggar aturan SNI maka akan ada konsekuensi.

“Jadi barang siapa yang mengedarkan, baik sengaja atau tidak sengaja, yang seharusnya itu ber-SNI wajib maka dia akan dikenakan sanksi pidana dan denda,” kata Andi kepada wartawan, Senin (14/10/2024).

Untuk diketahui, saat ini pihaknya telah memiliki lebih dari 5.300 SNI di bidang industri yang mencakup berbagai sektor industri dan jenis produk. Adapun, 130 SNI telah diberlakukan wajib terutama produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan.

Terbaru, Kemenperin meluncurkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib. Ke-16 Permenperin ini mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

“Kita sudah bisa me-launching 16 Permenperin tentang pemberlakuan SNI yang sudah ditandatangani oleh Pak Menteri atas izin dari presiden. Nah, sekarang yang sudah melalui proses Setneg [Sekretariat Negara] ada 28 peraturan menteri dan tidak lama lagi juga itu siap ditandatangani. Nah, sisanya sekitar 20-an akan diselesaikan di tahun ini,” jelasnya.

Adapun, 16 Permenperin baru diterapkan untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik,sprayergendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

Andi menerangkan, SNI merupakan salah satu nontariff barrier yang diperbolehkan oleh World Trade Organization (WTO) sehingga kebijakan ini dapat menekan importasi barang yang tidak sesuai standar Indonesia, termasuk barang impor ilegal.

“Kita juga ingin semua produk yang ada di Indonesia baik diproduksi dari dalam negeri dan impor itu SNI sesuai standar Indonesia, SNI itu tidak mengada-ngada, standar lumrah yang diberlakukan setiap negara. Oleh sebab itu, kita punya SNI, Jepang punya JIS [Japanese Industrial Standard], dan sebagainya,” pungkasnya.

Bisnis.com, PURWAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan 16 aturan baru penerapan SNI wajib berbagai produk industri beberapa di antaranya yaitu kompor gas, kawat baja beton pratekan, katup tabung LPG, hingga kompor gas.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan aturan tersebut mengatur proses penilaian kesesuaian yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

“Saat ini, kita telah memiliki lebih dari 5.300 Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang industri, yang mencakup berbagai sektor industri dan jenis produk,” kata Agus secara daring, Senin (24/10/2024).

Dari total penerapan SNI, sebanyak 130 SNI telah diberlakukan secara wajib oleh Kemenperin, terutama pada produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan.

Dia menerangkan, tujuannya tak lain untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas kepada konsumen atas produk yang dihasilkan oleh industri, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri di pasar domestik dan global.

“Hal ini merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh industri akan memenuhi standar yang ditetapkan,” jelasnya.

Adapun, 16 aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) yang juga mengatur proses sertifikasi dan persetujuan penggunaan tanda SNI dilakukan melalui SIINas, sehingga akan efesien, transparan, dan mendorong pemenuhan regulasi.

Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

LPK-LPK ini berperan penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar yang berlaku, serta memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.

Di sisi lain, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi menyampaikan, ke-16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik,sprayergendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

“Hingga saat ini telah diharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan,” jelas Andi.

Sementara itu, terdapat 24 rancangan Permenperin lainnya masih dalam proses pembahasan denganstakeholderyang mengacu kepada pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022.

Sebagai informasi, lewat beleid SNI wajib baru tersebut terdapat kebijakan tambahan yakni kewajiban bagi produsen di luar negeri untuk memiliki Perwakilan Resmi di Indonesia, yang akan bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen di luar negeri.

Tak hanya itu, produk yang diimpor juga harus masuk terlebih dahulu ke gudang perwakilan resmi yang berlokasi sama dengan lokasi perwakilan resmi. Pengaturan ini bertujuan agar dapat memudahkan proses pengawasan sebelum produk beredar di Indonesia.

“Hal ini dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan standardisasi industri oleh seluruhstakeholder. Pengaturan baru yang lain adalah pada proses sertifikasi standardisasi produk industri yang dilaksanakan dalam dua tahap,” pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, merespons adanya ancaman dampak gempa megathrust terhadap sektor perumahan.

Basuki menjelaskan pihaknya telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) terbaru untuk membangun perumahan. Lewat aturan SNI tersebut, Pemerintah menuntut pengembang untuk membangun rumah yang tahan gempa selama 1.000 tahun.

"Kita ada teknologi tahan gempa, yang saat ini SNI yang baru, itu 1.000 tahun year period tahan gempa, itu lebih tinggi tahan gempanya," ujar Basuki saat ditemui di Kantornya, Jumat (23/8/2024).

Menurutnya, Indonesia sudah memiliki teknologi tahan gempa untuk pembangunan hunian. Hal ini menjadi salah satu pedoman bagi para pengembangan untuk membangun perumahan di Indonesia.

"Kalau megathrust itu kan hubungannya dengan gempa, ini makanya tadi pak Dirjen Perumahan untuk protect dan keamanan, memastikan semua bangunan rumah menggunakan teknologi tahan gempa," kata Basuki.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan megathrust merupakan sumber gempa subduksi lempeng, di mana terdapat bidang kontak antar dua lempeng tektonik di kedalaman dangkal kurang dari 50 kilometer.

Megathrust dapat dianalogikan sebagai patahan dengan dorongan naik yang besar, karena mampu mengakumulasi energi medan tegangan gempa sangat dan memicu gempa kuat yang menimbulkan retakan panjang dan bidang pergeseran yang luas, serta berpotensi destruktif dan tsunami.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan pihaknya telah memantau gempa-gempa di zona megathrust. Dia menegaskan gempa di zona megathrust tidak hanya berkekuatan besar namun ada gempa-gempa kecil.

"Gempa-gempa yang kami catat di megathrust itu ada yang gempanya itu juga kecil-kecil. Tapi di zona megathrust. Nah, yang harus dimonitor, kami BMKG memonitor gempa yang kecil-kecil ini kita bisa melihat trennya akankah semakin memuat, semakin memuat," kata Dwikorita dalam 'Webinar Waspada Gempa Megathrust', Selasa (20/8/2024).

(Febrina Ratna)

JAKARTA - Dalam rangka menjaga daya saing dan produktivitas industri dalam negeri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengamankan sebanyak 25.257 unit speaker aktif yang tidak memiliki SPPT-SNI. Nilai puluhan ribu speaker dari tiga perusahaan itu mencapai Rp10,2 miliar.

Kemenperin menegaskan, pengawasan terhadap produk industri adalah langkah penting untuk menegakkan ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam rangka keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L) serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

"Kami akan terus memastikan bahwa produk-produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Puluhan ribu speaker aktif itu diamankan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin dari tiga perusahaan. Secara terinci, ketiga perusahaan tersebut adalah PT BSR sebanyak 24.099 unit dengan nilai sekitar Rp8,6 miliar, PT SEI sebanyak 353 unit dengan nilai sekitar Rp1,4 miliar, dan PT PIS sebanyak 805 unit dengan nilai sekitar Rp281,7 juta.

"Ketiganya diwajibkan untuk menghentikan kegiatan impor dan dilarang untuk mengedarkan produk tersebut," ungkap Kepala BSKJI Kemenperin Andi Rizaldi.

Menurut Andi, temuan ini terkait ketidakpatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan SNI yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis secara wajib.

Hasil pengawasan terhadap PT BSR, PT SEI, dan PT PIS pada bulan Juli 2024 di Jakarta, menunjukkan adanya produk speaker aktif hasil importasi dari RRT yang tidak memiliki SPPT-SNI. Ketiadaan SPPT-SNI pada produk tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keamanan dan keselamatan pengguna serta merugikan produsen dalam negeri.

"Produk yang tidak memiliki SPPT-SNI ini berpotensi merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kami tidak akan menoleransi pelanggaran semacam ini," tegas Kepala BSKJI.

Speaker aktif merupakan produk yang termasuk dalam daftar SNI wajib dan larangan terbatas (lartas) yang proses importasinya memerlukan dokumen SPPT-SNI dengan kode Harmonized System (HS) sesuai ketentuan yang berlaku.