JAKARTA, KOMPAS.com - Profesi advokat kembali disorot dalam pusaran kasus dugaan suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang menangani vonis perkara penganiayaan terdakwa Ronald Tannur terhadap mendiang Dini Sera Afriyanti.

Kuasa hukum Ronald yang bernama Lisa Rahmat (LR) turut ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengungkap dugaan suap itu.

Ini bukan pertama kali seorang advokat yang seharusnya ikut menegakkan hukum justru terlibat dugaan suap.

Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, LR diduga bersekongkol dengan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW), buat menyuap hakim PN Surabaya yang menangani perkara itu terkait vonis buat sang anak.

Qohar mengatakan bahwa tersangka MW awalnya menghubungi Lisa Rahmat (LR) yang merupakan pengacara Ronald Tannur untuk meminta LR menjadi kuasa hukum Ronald Tannur.

"MW memiliki hubungan yang dekat dengan LR sejak lama karena anak LR dan Ronald Tannur sempat satu sekolah," kata Abdul Qohar di Kejagung Jakarta, Senin (4/11/2024) lalu.

"Jadi mereka sudah lama saling kenal," tambah dia.

Cerita berawal pada 5 Oktober 2023, ketika LR bertemu di salah satu kafe di Surabaya dengan MW untuk membicarakan masalah Ronald Tannur.

Pertemuan berlanjut pada tanggal 6 Oktober 2023 di kantor LR di Surabaya.

Dalam pertemuan lanjutan itu, LR menyampaikan kepada MW terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus kasus Ronald Tannur dan langkah yang akan ditempuh.

"Lalu LR meminta kepada Zarof Ricar (ZR) (mantan pejabat Mahkamah Agung) agar dikenalkan dengan majelis hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tannur," ujar dia.

LR kemudian bersepakat dengan MW untuk biaya pengurusan Ronald Tannur. Adapun biaya tersebut berasal dari uang MW.

"Jika ada biaya yang dikeluarkan LR yang terpakai maka tersangka MW akan mngganti di kemudian hari. Dalam permintaan dana terkit pengurusan perkara, LR juga selalu meminta persetujuan MW," lanjut Qohar.

Qohar menjelaskan, LR meyakinkan MW untuk menyiapkan uang untuk mengurus perkara Ronald Tannur agar dibebaskan oleh majelis hakim PN Surabaya.

Awalnya, istri mantan anggota DPR Edward Tannur itu memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Setelah majelis hakim PN Surabaya mengetuk vonis bebas bagi Ronald Tannur, MW kembali memberikan Rp 2 miliar, sehingga totalnya Rp 3,5 miliar.

Patut dihukum berat

Advokat kawakan Todung Mulya Lubis menilai perilaku LR sangat mencoreng harkat dan martabat profesi itu. Bahkan Mulya berharap hakim menjatuhkan putusan terberat bagi LR jika terbukti bersalah.

"Tidak boleh ada kroni-kroni sedikit pun terhadap siapapun apakah dia hakim, jaksa, advokat. Mereka yang terlibat atau sebagai yang membantu (suap) harus dihukum seberat-beratnya," kata Mulya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Mulya mengatakan, hukuman bagi advokat yang terlibat suap tidak bisa dipandang enteng karena profesi yang mereka jalani juga menjadi bagian dari penegak hukum.

"Mereka kan menegakkan hukum. Ini kan pelanggaran hukum dan tindak pidana," ujar Mulya.

Alhasil ketika seorang advokat justru terlibat suap, kata Mulya, maka hukumannya harus berlapis mulai dari sanksi atas perbuatan pidananya dan pelanggaran etika profesi.

"Pelanggaran etika profesi karena merusak hukum, merusak citra advokat, merusak moral proses penegakan hukum. Harus dihukum seberat-beratnya," ucap Mulya.

Mulya juga menyarankan bagi organisasi advokat yang menjadi tempat bernaung LR supaya bertindak tegas dengan mencabut izin praktiknya.

"Harus mengambil tindakan tegas bagi orangnya, advokatnya," ucap Mulya.

Sanksi bagi advokat yang terlibat suap diatur dalam beberapa undang-undang.

Menurut Pasal 209 ayat (1) UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan, atau denda paling banyak Rp 4.500 bagi orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya.

Sanksi itu juga diterapkan bagi orang yang memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dalam jabatannya.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto (Jo) UU No 20 Tahun 2001 Jo UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang menyuap penyelenggara negara atau penegak hukum diancam sanksi penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit Rp 50,000,000 dan paling banyak Rp. 250,000,000.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang advokat yang berbuat bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela, atau melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat, bisa dikenakan tindakan berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan;
4. pemberhentian tetap dari profesinya.

Tindakan di atas diatur lebih lanjut dengan Keputuan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Selain itu, karena pelanggaran kode etik tidak menghapuskan tanggung jawab pidana, advokat yang dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun atau lebih dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ibu terpidana kasus penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti, Ronald Tannur, menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dugaan suap hakim yang pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya buat menjatuhkan vonis bebas buat sang anak.

Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW), kini ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait perkara itu. Dia disebut menyogok ketiga hakim yang menangani perkara sang anak sampai sebesar Rp 3,5 miliar.

Masih dalam pusaran kasus tersebut, Kejagung menyatakan pemberian sogokan buat 3 hakim menangani perkara itu atas sepengetahuan Meirizka Widjaja.

1. Ibu Ronald Tannur Suap Hakim Rp 3,5 Miliar Agar Anaknya Divonis Bebas

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa ibu Ronald Tanur Meirizka Widjaja (MW) telah mengucurkan suap kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebesar Rp 3,5 miliar.

Suap itu diberikan agar Ronald Tannur divonis bebas dalam kasus penyiksaan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga tewas.

"Totalnya Rp 3,5 miliar," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Senin (4/11/2024).

Abdul Qohar mengatakan, selama perkara berproses hingga putusan, MW menyerahkan uang ke Lisa Rahmat (LR), pengacara Ronald Tannur yang juga sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

Awalnya, istri mantan anggota DPR Edward Tannur itu memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Setelah majelis hakim PN Surabaya mengetuk vonis bebas bagi Ronald Tannur, MW kembali memberikan Rp 2 miliar, sehingga totalnya Rp 3,5 miliar.

"Terhadap uang Rp 3,5 miliar itu, LR berikan ke majelis hakim yang menangani perkara. MW saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan," ujar Abdul Qohar.

2. Kejagung Pastikan Pemberian Suap ke 3 Hakim PN Surabaya atas Persetujuan Ibu Ronald Tannur

Kejaksaan Agung memastikan bahwa pemberian suap kepada tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas persetujuan dari ibu Ronald Tanur, Meirizka Widjaja (MW).

Suap itu diberikan agar Ronald Tannur divonis bebas dari tuduhan menyiksa dan membunuh kekasihnya, Dini Sera Afrianti.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, MW bersepakat dengan pengacara yang juga teman dekatnya Lisa Rahmat (LR) untuk biaya pengurusan vonis bebas Ronald Tannur.

"Adapun biaya tersebut berasal dari uang MW. Jika ada biaya yang dikeluarkan LR yang terpakai maka tersangka MW akan mengganti di kemudian hari," kata Abdul Qohar di Kejagung Jakarta, Senin (4/11/2024).

Abdul Qohar menyebutkan, dalam permintaan dana terkait pengurusan perkara, LR juga selalu meminta persetujuan MW.

"LR selalu meminta persetujuan MW terkait pengurusan perkara Ronald Tannur," lanjut Qohar.

Qohar menjelaskan LR meyakinkan MW untuk menyiapkan uang untuk mengurus perkara Ronald Tannur agar dibebaskan oleh majelis hakim PN Surabaya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus dugaan penyuapan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menyeret terdakwa kasus penganiayaan Ronald Tanur memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan ibu Ronald Tanur, Meirizka Widjaja (MW) sebagai tersangka.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa ibu Meirizka Widjaja (MW) telah mengucurkan suap kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebesar Rp 3,5 miliar. Suap itu diberikan agar Ronald Tannur divonis bebas dalam kasus penyiksaan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga tewas.

"Totalnya Rp 3,5 miliar," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Senin (4/11/2024).

Abdul Qohar mengatakan, selama perkara berproses hingga putusan, MW menyerahkan uang ke Lisa Rahmat (LR), pengacara Ronald Tannur yang juga sudah menjadi tersangka dalam kasus ini. Awalnya, istri mantan anggota DPR Edward Tannur itu memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Setelah majelis hakim PN Surabaya mengetuk vonis bebas bagi Ronald Tannur, MW kembali memberikan Rp 2 miliar, sehingga totalnya Rp 3,5 miliar.

"Terhadap uang Rp 3,5 miliar itu, LR berikan ke majelis hakim yang menangani perkara. MW saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan," ujar Abdul Qohar.

Sebelumnya, Kejagung resmi menaikkan status dari saksi menjadi tersangka. Abdul Qohar mengatakan, penetapan MW sebagai tersangka dilakukan usai Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap MW secara maraton.

"Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MW sebagai saksi, dan penyidik menemukan bukti yang cukup terkait suap/gratifikasi yang dilakukan MW sehigga penyidik meningkatkan status MW, ibu terpidana Ronald Tannur dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka," kata Abdul Qohar. Penetapan ini berdasarkan surat perintah PRINT-53/F.2/fd.2/11/2024 tertanggal 4 November 2024. Kejagung melakukan penahanan terhadap MW di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

MW disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 huruf a jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ibu Ronald Tannur Suap Hakim Rp 3,5 Miliar Agar Anaknya Divonis Bebas".

Jakarta: Penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya penerima suap dalam vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur disoroti. Kejaksaan diminta menerapkan pasal pencucian uang terhadap dua hakim, yakni Mangapul dan Heru Hanindyo.

"Harapan kami dari proses hukum yang ada, khususnya terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan Hakim Mangapul SH dan Heru Hanindyo SH, dapat diterapkan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang, karena kami menduga kuat gratifikasi terhadap Mangapul bukan yang pertama kali,” kata kuasa hukum PT Hitakara, Andi Syamsurizal Nurhadi, dalam keterangan tertulis, Minggu, 27 Oktober 2024.

Andi mengatakan Hakim PN Surabaya Mangapul menjadi salah satu majelis hakim yang memvonis bebas Victor S. Bachtiar. Terdakwa kasus pidana mafia kepailitan yang teregister dengan No.952/Pid.B/2024/PN.Sby.
Andi meyakini penerapan pasal pencucian uang kepada Mangapul, dapat membuka tabir perkara yang diputus berdasarkan gratifikasi atau suap, termasuk putusan pailit PT Hitakara. Dengan demikian, kata dia, dapat membuka terang perkara mana saja yang diputus karena pertimbangan materi hukum.

"Karena ada gratifikasi dan atau suap di balik pengambilan keputusannya,” ujar dia.

Baca Juga: Fakta-Fakta Uang Hampir Rp 1 Triliun dan Emas 51 Kg yang Disita dari Rumah Mantan Pejabat MA

Di samping itu, dia mengapresiasi langkah Kejagung yang telah menetapkan hakim PN Surabaya Mangapul sebagai tersangka kasus suap vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Sebab, tindak pidana oleh Mangapul diyakini bukan kali pertama.

“Mangapul, SH masuk ke dalam Majelis Hakim yang memberikan keputusan onslag terhadap Victor S Bachtiar yang pada persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Soedeson Tandra, SH, juga masuk ke dalam Majelis untuk terdakwa lain yakni Indra Ari Murto, Riansyah," ungkap dia.

Andi mengatakan sebelum didakwa di pengadilan, Victor, Indra, dan Riansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Mabes Polri dengan dua alat bukti yang cukup. Penetapan tersangka tersebut pernah digugat melalui gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan, dan ditolak hakim tunggal praperadilan saat itu.

"Namun ketika diajukan oleh JPU untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim justru memberikan Putusan Onslag, dengan pertimbangan yang tidak masuk akal,” terang dia.

Selain Mangapul, empat majelis hakim lain disebut ikut mengadili dan memutus onslag Victor S Bachtiar, Indra Ari Murto, dan Riansyah yaitu Suswanti, Sudar, Saifudin Zuhri, dan Alex Adam Faisal. Termasuk, Soedeson Tandra sebagai kuasa hukum Victor S Bachtiar maupun kuasa hukum Indra Ari Murto dan Riansyah.

“Oleh karenanya, klien kami telah mengadukan hal tersebut ke Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan dan/atau investigasi terhadap seluruh Majelis Hakim yang mengadili Victor S Bachtiar, Indra Ari Murto, Riansyah, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” ujar dia.

Dia berharap Kejagung dapat membuka seterang-terangnya terkait tindak pidana gratifikasi oleh Hakim Mangapul maupun Heru Hanindyo. Korps Adhyaksa juga diharapkan dapat memeriksa dan memanggil pihak-pihak yang diduga kuat berhubungan dengan Mangapul.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

JAKARTA, investor.id – Kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rahman mencoba menyuap pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar senilai Rp 5 Miliar. Uang tersebut dipakai untuk meloloskan kasus Ronald Tannur di tingkat kasasi.

“Ternyata uang itu masih di amplop di rumah ZR,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar kepada wartawan Jumat (25/10/2024).

“Sehingga dalam menjerat kasus ini terjadi permufakatan jahat untuk menyuap hakim supaya perkaranya bebas,” sambung Qohar.

Menurut Qohar, Zarof telah bersepakat dengan Lisa untuk mengurus kasus tersebut di tingkat banding Kasasi.

Ia menambahkan, Zarof juga telah berkomunikasi dengan Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

“Sudah ada komunikasi memang ZR pernah kesana,” ungkap Qohar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap pensiunan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar. Deretan uang nyaris Rp 1 triliun dan 51 kilogram emas disita.

Berdasarkan pantauan jurnalis B-Universe di lokasi, barang bukti yang disita itu dijejerkan di Gedung Kartika, Kejagung. Uang nyaris Rp 1 triliun terdiri dari berbagai pecahan rupiah maupun mata uang asing.

Selain itu, ada juga emas batangan yang disita. Apabila ditotal, setidaknya ada 51 kilogram emas dari kasus tersebut.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan, uang tersebut dikumpulkan Zarof sejak 2012 saat ia menjadi Kapusdiklat MA.

Saat menjabat Kapusdiklat, Zarof mengaku mampu mengurus kasus di MA, termasuk Ronald Tannur.

Kata Qohar, apabila ditotal, mata uang yang disita mencapai lebih dari Rp 920 Miliar.

“Ada yang rupiah ada yang mata uang asing,” kata dia.

Sebelumnya, Pensiunan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar jadi tersangka baru kasus dugaan suap 3 hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com –Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengantongi bukti kuat terkait dugaan suap dalam vonis bebas yang diberikan kepada Ronald Tannur.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengungkapkan, pihaknya telah mendapatkan bukti yang cukup mengenai aliran uang yang diduga diberikan oleh pengacara Ronald Tannur kepada tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani kasus tersebut.

“Kami sudah memiliki bukti yang cukup untuk mengungkap dari siapa uang itu berasal, kepada siapa diberikan, serta bagaimana aliran uang tersebut,” ujar Abdul Qohar, Rabu (23/10/2024) di Jakarta.

Dia menambahkan, semua bukti, termasuk catatan transaksi, akan dibuka pada saatnya di pengadilan.

Proses penyelidikan ini berujung pada penangkapan empat tersangka, termasuk tiga hakim PN Surabaya dan seorang pengacara di Jakarta.

Ketiga hakim yang terlibat, yaitu ED, AH, dan M, diduga menerima suap atau gratifikasi dari pengacara LR terkait vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

Abdul Qohar juga menyatakan, uang yang diduga hasil suap tersebut ditemukan di kediaman ketiga hakim.

“Kami telah melakukan penggeledahan di rumah para tersangka dan menyita uang yang diduga terkait dengan kasus suap ini,” tambahnya.

Selain itu, penyidik menemukan bukti elektronik yang menguatkan dugaan suap, termasuk komunikasi terkait transaksi dan pencatatan tukar uang asing.

“Detail jumlah dan asal uang tersebut nanti akan disampaikan di pengadilan. Untuk saat ini, kami yakin bukti-bukti yang ada sudah cukup kuat,” jelasnya.

Namun, ketika ditanya mengenai total uang suap yang diterima para hakim, Abdul Qohar menolak memberikan rincian lebih lanjut.

“Detail jumlah dan asal uang tersebut nanti akan disampaikan di pengadilan. Untuk saat ini, kami yakin bukti-bukti yang ada sudah cukup kuat,” katanya.

Pihak Kejaksaan Agung juga masih mendalami sumber dana yang digunakan pengacara Ronald Tannur untuk melakukan suap tersebut.

“Kami akan klasifikasikan lebih lanjut, apakah uang itu berasal langsung dari Ronald Tannur atau keluarganya. Semua bukti akan dikaji secara mendalam,” jelas Abdul Qohar.

Selain uang tunai, penyidik juga menyita barang bukti elektronik yang diyakini mengandung percakapan dan komunikasi antara pihak-pihak terkait.

Namun, Abdul Qohar menegaskan bahwa informasi lebih lanjut mengenai proses penyadapan tidak bisa diungkapkan kepada publik.

“Yang pasti, penyidik telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan,” ujarnya.

“Jika nanti terbukti bahwa uang tersebut berasal dari Ronald Tannur atau keluarganya, kami tidak ragu untuk melanjutkan proses hukum terhadap mereka,” tambah dia.

Sebagai informasi, Gregorius Ronald Tannur merupakan anak mantan anggota DPR RI, Edward Tannur.

Dia sebelumnya divonis bebas pada Juli 2024 oleh majelis hakim pengadilan negeri Surabaya ED, AH, dan M, dalam kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung melalui Tim Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengungkapkan, pengusutan kasus suap yang melibatkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berawal dari kecurigaan terhadap vonis bebas Ronald Tannur.

Penyelidikan ini dimulai setelah putusan yang dinilai janggal tersebut menarik perhatian publik.

Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar menjelaskan, timnya telah melakukan pengawasan intensif sejak putusan pengadilan terhadap Gregorius Ronald Tannur dikeluarkan.

“Kami mulai melakukan verifikasi di lapangan secara tertutup setelah putusan bebas Ronald Tannur menjadi perhatian publik,” kata Abdul Qohar di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Dari hasil penyelidikan, Abdul Qohar menambahkan, pihaknya menemukan bukti-bukti awal yang kuat untuk meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan.

Proses penyelidikan tersebut akhirnya berujung pada penangkapan empat tersangka, termasuk tiga hakim PN Surabaya dan seorang pengacara di Jakarta.

Ketiga hakim yang menangani kasus ini, yaitu ED, AH, dan M, diduga menerima suap atau gratifikasi dari pengacara LR terkait vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

Abdul Qohar menjelaskan, penangkapan tersebut tidak dilakukan secara mendadak, melainkan merupakan hasil dari proses panjang pengumpulan bukti.

“Kami mengikuti jejak transaksi keuangan dan komunikasi yang mencurigakan antara tersangka di Surabaya dan pihak yang terkait di Jakarta,” ujarnya.

“Kami menemukan sejumlah uang yang diduga hasil suap di rumah salah satu tersangka," tambahnya.

Abdul Qohar memastikan bahwa tim penyidik telah mengantongi dua alat bukti kuat yang menjadi dasar penangkapan dan penggeledahan para tersangka.

Namun demikian, ia belum menjelaskan secara perinci bukti apa saja yang telah ditemukan, karena hal tersebut akan disampaikan dalam proses pengadilan.

“Kami sangat yakin dengan bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan. Nantinya, bukti-bukti tersebut akan kami ungkap secara lengkap di persidangan,” tegas Abdul Qohar.

Selain penangkapan, penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi dalam perkara yang melibatkan Ronald Tannur.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan uang tunai miliaran serta dokumen terkait suap.

Sebagai informasi, Gregorius Ronald Tannur merupakan anak mantan anggota DPR RI.

Dia sebelumnya divonis bebas pada Juli 2024 oleh majelis hakim yang terdiri dari ED, AH, dan M, dalam kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti.