Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memberikan edukasi mengenai pentingnya memiliki dana darurat dalam mengelola sebuah bisnis. Hal ini dapat membantu pelaku usaha untuk menghadapi kebutuhan tak terduga.

Lewat Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 bertajuk ‘Lokal Jadi Vokal’, CEO & Principal Consultant Zapfinance Prita Hapsari Ghozie menyampaikan bahwa dana darurat idealnya 12 kali modal operasional pengeluaran rutin bulanan.

“Jadi 12 kali modal operasional bulanan itu harus jadi dana darurat kita,” kata Prita dalam agenda Pertamina SMEXPO 2024, Jumat (25/10/2024).

Menurutnya, adanya dana darurat dapat membantu pelaku usaha mempertahankan bisnisnya, meski di tengah kondisi terburuk seperti pandemi Covid-19.

“Meski nggak ada yang beli, untuk yang operasional kita punya uang, cash flownya jalan terus,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prita menyebut bahwa bentuk dana darurat untuk usaha adalah setara kas seperti sertifikat deposito, giro bank, mata uang, surat berharga, reksadana, atau obligasi pemerintah jangka pendek.

Kendati begitu, dia mengatakan bahwa pelaku usaha perlu menyiapkan dana darurat dalam bentuk tabungan agar mudah dicairkan. Dana ini, setara 3 kali pengeluaran rutin bulanan.

“Bayangin kalau kita tiba-tiba usaha kita mungkin lagi drop, lagi libur bersama, even reksadana pun nggak bisa cair karena pasar modalnya tutup,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Prita juga membagikan kiat untuk menyimpan dana darurat bagi usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Dia mengungkapkan, PT wajib memiliki dana cadangan minimal 20% dari modal.

“20% modal itu tidak boleh masuk ke dalam neraca, dia di luar,” ungkapnya.

Pertamina SMEXPO 2024 merupakan pameran retail nasional yang melibatkan 43 UMKM Binaan Pertamina. Pameran yang di gelar Grand Atrium, Mall Kota Kasablanka, Jakarta pada 22-28 Oktober 2024 itu bertujuan memberdayakan UMKM mitra binaannya.

Ratusan produk UMKM ditampilkan, mulai dari kerajinan tangan hingga makanan olahan. Pengunjung tidak hanya menikmati beragam produk lokal berkualitas, tetapi juga promosi menarik, diskon, dan berbagai kegiatan seru sepanjang acara.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan, berbagai aktivitas ini dilakukan guna mensosialisasikan produk-produk UMKM berkualitas binaan Pertamina kepada masyarakat umum dan para stakeholders.

“Kami berharap berbagai kegiatan ini bisa meningkatkan akses pasar UMKM,” harapnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan adanya aliran masuk modal asing sebesar Rp25,60 triliun di pasar keuangan domestik sepanjang pekan ketiga September 2024.

“Berdasarkan data transaksi 17–19 September 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp25,60 triliun,” kata Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI melalui keterangan resmi, Jumat (20/9/2024).

Erwin menjelaskan, jumlah tersebut terdiri atas beli neto sebesar Rp4,19 triliun di pasar saham, Rp19,76 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan Rp1,66 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Sementara sepanjang 2024, per 19 September 2024, tercatat aliran masuk modal asing ke pasar saham sebesar Rp51,85 triliun dan Rp21,39 triliun di pasar SBN.

Pada periode yang sama, BI juga mencatat telah terjadi inflow di SRBI sebesar Rp186,85 triliun.

Erwin mengatakan, sejalan dengan perkembangan tersebut, premicredit default swap(CDS) Indonesia 5 tahun per 19 September 2024 tercatat sebesar 63,41 bps, turun signifikan dibandingkan periode 13 September 2024 sebesar 67,46 bps.

Adapun, tingkat imbal hasil SBN 10 tahun pada Jumat pagi (20/9/2024) tercatat turun ke level 6,44%, dari 6,53% pada Kamis (19/9/2024).

Nilai tukar rupiah pada Jumat pagi dibuka menguat pada level (bid) Rp15.100 per dolar Amerika Serikat (AS), dari level (bid) Rp15.230 per dolar AS pada Kamis.

Erwin menyampaikan, ke depan, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Terbentuknya lembaga Central Counterparty (CCP) disebut bisa menurunkan biaya utang pemerintah Indonesia. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, CCP bakal diluncurkan pada 30 September mendatang.

Selama ini, kata dia, bank yang memiliki surat berharga negara (SBN) tak perlu menjual asetnya saat membutuhkan likuiditas. Nantinya mereka bisa melakukan transaksi repurchase agreement (repo).

"Ujung-ujungnya kita insyaallah juga akan menurunkan biaya utangnya pemerintah. Karena SBN yang selama ini bank beli, dimiliki sendiri, paling repo. Yang tadinya satu counter ini akan di-pool," katanya dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2024).

"Sehingga SBN semakin banyak dijadikan agunan untuk melakukan repo dan suku bunganya, SBN yield akan jadi rendah karena bank-bank yang mengeluarkan likuiditas tidak perlu jual SBN, bisa menggunakan repo untuk memenuhi kebutuhan," tambah dia

Perry menambahkan, agunan tersebut akan di-pool menggunakan infrastruktur yang sama sehingga volume transaksinya bisa lebih besar. Oleh karena itu CCP dinilai memberikan banyak manfaat, termasuk dalam hal manajemen risiko kegagalan.

"Dengan CCP agunannya bisa di-pool, menggunakan infrastruktur yang sama sehingga volume transaksinya lebih besar. Pertama, infrastrukturnya satu. Kedua, pool-nya bisa jadi gede. Ketiga, karena ini adalah member punya kredit risk, risiko kegagalannya bisa rendah. Sehingga kenapa dari sisi pengembangan pasar uang, pasar valas iu menjadi sangat cepat mengembangkan pasarnya," bebernya.

Dalam catatan detikcom, CCP merupakan lembaga infrastruktur pasar keuangan yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi derivatif SBNT dengan sekaligus menempatkan dirinya sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi dimaksud untuk mitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak, risiko likuiditas dan risiko karana volatilitas harga pasar. Pembentukan CCP SBNT diatur melalui peraturan BI Nomor 21/11/PBI/2019.

Untuk pertama kali, transaksi derivatif suku bunga akan dimulai untuk transaksi repurchase agreement/repo dengan underlying SBN dan transaksi derivatif nilai tukar untuk Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka menyoroti jumlah utang pemerintah. Sebagai informasi bahwa jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 mencapai Rp 8.502,69 triliun atau 38,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.

Sri Mulyani mengatakan pandangan tentang besarnya jumlah utang pemerintah ada pengaruh dari sisi politik. Ia meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan hal yang berlebihan karena pemerintah selama ini mengelolanya dengan sangat hati-hati.

"Masyarakat Indonesia terbiasa terus-menerus melihat utang itu lebih pada nominalnya. Ya memang ada distorsi dari sisi political perspektif versus dari sisi teknokrasi pengelolaan utang Indonesia," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Sri Mulyani menjelaskan SBN merupakan instrumen investasi dan moneter Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas keuangan. Ada satu masa tertentu di mana BI dan pemerintah sepakat bahwa BI akan menggunakan SBN.

"Dalam negara di mana bond marketnya sudah cukup dalam dan likuid, maka kita menerbitkan SBN cukup banyak untuk sebagai instrumen moneter. Kalau kemudian disebutkan 'jumlah utang pemerintah termasuk SBN', padahal SBN itu revolve 1 tahun, orang itu bisa agak histeris gitu melihatnya. Padahal itu adalah sesuatu lebih kepada instrumen dari sisi treasury likuiditas," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut pihaknya terus mensosialisasikan kondisi utang pemerintah secara transparan agar tidak memunculkan kekhawatiran berlebihan dari masyarakat. Melihat kondisi di sejumlah negara, ia menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih jauh lebih baik.

"Kita lihat beberapa negara, makin dia mature dan dalam bonds market-nya, mereka nggak lagi ngomongin tentang jumlah utang berapa, kecuali memang kalau defisitnya kronis seperti banyak negara yang kemudian menyebabkan debt to GDP ratio-nya itu sudah di atas 60% bahkan di atas 100%," tuturnya.

"Kalau untuk Indonesia yang sekarang ini masih di 38-39%, kita itu sebetulnya lebih fokus membuat pasar obligasi kita makin dalam dan makin likuid sehingga cost issuance dan beban utang bisa ditekan, bukan kepada masalah angkanya gede," tambahnya.

Saksikan Live DetikSore

Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) seri FR0105 dengan tenor 40 tahun melalui mekanisme private placement dengan nilai sebesar Rp 3 triliun. Instrumen obligasi ini menjadi yang terpanjang di pasar domestik dan dinilai cocok dengan kebutuhan jangka panjang dana pensiun.

Direktur SUN Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan mengatakan transaksi SUN sebesar Rp 3 triliun tersebut telah dilaksanakan pada 22 Agustus 2024.

"Transaksi ini dilakukan melalui mekanisme private placement dalam rangka untuk memperkenalkan SUN dengan tenor 40 tahun yang merupakan instrumen obligasi negara dengan tenor terpanjang yang ditawarkan di pasar domestik," kata Deni dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024).

Untuk penerbitan selanjutnya, Deni berharap dapat dilakukan melalui mekanisme lelang secara reguler.

SUN FR105 diperdagangkan kembali dengan tingkat kupon sebesar 6,875% dan imbal hasil atau yield sebesar 6,930%. Dengan tenor 40 tahun, maka obligasi negara ini memiliki jatuh tempo pada 15 Juli 2064.

Deni mengungkapkan langkah strategis ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam pendalaman pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik, khususnya untuk mendukung pertumbuhan industri dana pensiun dan asuransi yang membutuhkan instrumen investasi jangka panjang dengan tingkat risiko yang terukur.

"Melalui langkah ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan domestik dan memperkuat fondasi ekonomi nasional," ucap Deni.

Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Abdul Hadil pun mengapresiasi atas penerbitan instrumen SUN tenor panjang ini. Instrumen ini dinilai sangat cocok dengan profil risiko jangka panjang dan memungkinkan untuk mengelola portfolio investasi dengan lebih baik.

"Kami dari asosiasi perusahaan perasuransian dan dana pensiun secara intens telah melakukan audiensi dengan pemerintah terkait dengan kebutuhan instrumen investasi, dalam hal ini Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor yang lebih panjang dibandingkan dengan yang selama ini sudah diterbitkan oleh pemerintah di pasar domestik," ujar Hadil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka menyoroti jumlah utang pemerintah. Sebagai informasi bahwa jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 mencapai Rp 8.502,69 triliun atau 38,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.

Sri Mulyani menilai pandangan tentang besarnya nominal utang pemerintah dipengaruhi perspektif politik. Ia meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan hal yang berlebihan karena pemerintah selama ini mengelolanya dengan sangat hati-hati.

"Masyarakat Indonesia terbiasa terus-menerus melihat utang itu lebih pada nominalnya. Ya memang ada distorsi dari sisi political perspektif versus dari sisi teknokrasi pengelolaan utang Indonesia," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Sri Mulyani menjelaskan SBN merupakan instrumen investasi dan moneter Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas keuangan. Ada satu masa tertentu di mana BI dan pemerintah sepakat bahwa BI akan menggunakan SBN.

"Dalam negara di mana bond marketnya sudah cukup dalam dan likuid, maka kita menerbitkan SBN cukup banyak untuk sebagai instrumen moneter. Kalau kemudian disebutkan 'jumlah utang pemerintah termasuk SBN', padahal SBN itu revolve 1 tahun, orang itu bisa agak histeris gitu melihatnya. Padahal itu adalah sesuatu lebih kepada instrumen dari sisi treasury likuiditas," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut pihaknya terus mensosialisasikan kondisi utang pemerintah secara transparan agar tidak memunculkan kekhawatiran berlebihan dari masyarakat. Melihat kondisi di sejumlah negara, ia menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih jauh lebih baik.

"Kita lihat beberapa negara, makin dia mature dan dalam bonds market-nya, mereka nggak lagi ngomongin tentang jumlah utang berapa, kecuali memang kalau defisitnya kronis seperti banyak negara yang kemudian menyebabkan debt to GDP ratio-nya itu sudah di atas 60% bahkan di atas 100%," tuturnya.

"Kalau untuk Indonesia yang sekarang ini masih di 38-39%, kita itu sebetulnya lebih fokus membuat pasar obligasi kita makin dalam dan makin likuid sehingga cost issuance dan beban utang bisa ditekan, bukan kepada masalah angkanya gede," tambahnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering menyoroti jumlah utang pemerintah. Asal tahu saja bahwa jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 mencapai Rp 8.502,69 triliun atau 38,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.

Sri Mulyani menilai pandangan tentang besarnya nominal utang pemerintah dipengaruhi perspektif politik. Ia meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan hal yang berlebihan karena pemerintah selama ini mengelolanya dengan sangat hati-hati.

"Masyarakat Indonesia terbiasa terus-menerus melihat utang itu lebih pada nominalnya. Ya memang ada distorsi dari sisi political perspektif versus dari sisi teknokrasi pengelolaan utang Indonesia," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Sri Mulyani menjelaskan SBN merupakan instrumen investasi dan moneter Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas keuangan. Ada satu masa tertentu di mana BI dan pemerintah sepakat bahwa BI akan menggunakan SBN.

"Dalam negara di mana bond marketnya sudah cukup dalam dan likuid, maka kita menerbitkan SBN cukup banyak untuk sebagai instrumen moneter. Kalau kemudian disebutkan 'jumlah utang pemerintah termasuk SBN', padahal SBN itu revolve 1 tahun, orang itu bisa agak histeris gitu melihatnya. Padahal itu adalah sesuatu lebih kepada instrumen dari sisi treasury likuiditas," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut pihaknya terus mensosialisasikan kondisi utang pemerintah secara transparan agar tidak memunculkan kekhawatiran berlebihan dari masyarakat. Melihat kondisi di sejumlah negara, ia menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih jauh lebih baik.

"Kita lihat beberapa negara, makin dia mature dan dalam bonds market-nya, mereka nggak lagi ngomongin tentang jumlah utang berapa, kecuali memang kalau defisitnya kronis seperti banyak negara yang kemudian menyebabkan debt to GDP ratio-nya itu sudah di atas 60% bahkan di atas 100%," tuturnya.

"Kalau untuk Indonesia yang sekarang ini masih di 38-39%, kita itu sebetulnya lebih fokus membuat pasar obligasi kita makin dalam dan makin likuid sehingga cost issuance dan beban utang bisa ditekan, bukan kepada masalah angkanya gede," tambahnya.

Lihat juga Video: Jusuf Hamka Bertemu Mahfud, Bahas Utang Negara yang Belum Dibayar

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) membeberkan alasan yang menyebabkan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) saham lesu. Otoritas Bursa pun tidak menampik adanya tren peralihan investor saham ke instrumen lain.

Mengacu data BEI per Kamis (25/7/2024), rerata nilai transaksi harian saham turun ke kisaran Rp11,92 triliun. Nilai tersebut masih di bawah target RNTH BEI sebesar Rp12,25 triliun tahun ini.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan penyebab turunnya transaksi harian saham lebih dominan dipengaruhi oleh sentimen global.

"Terkait transaksi yang menurun lebih dipengaruhi oleh faktor seperti kondisi suku bunga yang masih tinggi dan investor masih mencermati kondisi makro ekonomi maupun geopolitik di dalam dan luar negeri," ujar Jeffrey kepada Bisnis, dikutip Jumat (26/7/2024).

Sebagaimana diketahui, Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve masih menahan suku bunga di kisaran 5,25%-5,5%, dan hanya memproyeksikan pemangkasan suku bunga satu kali tahun ini. Adapun The Fed akan menggelar pertemuan FOMC pada pekan depan, 30-31 Juli 2024.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga masih menahan suku bunga di level 6,25%. Proyeksi suku bunga BI juga tak lepas dari pengaruh The Fed. Adapun, nilai tukar rupiah melemah 0,27% atau 43,5 poin ke level Rp16.293 pada Jumat (26/7) pukul 10.50 WIB.

Jeffrey pun mengakui ada tren peralihan investor saham, terutama ke aset SRBI atau Surat Berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

BEI mencatat investor asing melakukan jual neto (net sell) sebesar Rp2,82 triliun secara year-to-date (YtD) per Kamis (25/7). Sementara itu, berdasarkan data setelmen Bank Indonesia per 18 Juli 2024, asing atau non-residen tercatat melakukan beli neto Rp162,15 triliun di SRBI.

"Kalau kami melihat data memang ada peningkatan kepemilikan di instrumen pendapatan tetap seperti SRBI," pungkas Jeffrey.

Adapun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau melemah 0,45% secara YtD ke posisi 7.240,27 kemarin. Sejumlah indeks utama BEI seperti LQ45 juga turun 5,61% YtD, disusul IDX30 yang melemah 7,58% dan IDX80 terkoreksi 3,76%.

Sebagai tambahan informasi, BEI telah mengumumkan hasil evaluasi atau rebalancing terhadap sejumlah indeks utama, yakni LQ45, IDX30, hingga IDX80 pada Kamis (25/7). Bursa menyebut periode efektif konstituen akan berlaku mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2024.

Secara rinci, untuk indeks IDX30 hanya perubahan minor, atau bobot saham anggota konstituen. Selanjutnya, BEI memasukkan saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) ke dalam daftar anggota terbaru LQ45. Sebagai gantinya, BEI mengeluarkan saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG) milik konglomerat Edwin Soeryadjaya.

Sementara itu, untuk indeks IDX80, BEI memasukkan saham PT Cisarua Mountain Diary Tbk. (CMRY) dan PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO). Pada saat yang sama, BEI mengeluarkan saham milik konglomerat TP Rachmat, PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA), dan emiten BUMN PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Transaksi Kripto Melonjak

Pada perkembangan lain, di tengah lesunya transaksi saham sepanjang tahun berjalan, nilai transaksi di instrumen kripto justru melonjak signifikan.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi aset kripto pada periode Januari 2024 hingga Juni 2024 mencapai angka Rp301,75 triliun.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan nilai ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 354,17% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp66,44 triliun.

Sementara itu meski ada penyesuaian pada Mei lalu, jumlah pelanggan aset kripto terdaftar hingga Juni 2024 mencapai 20,24 juta pelanggan, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 430.500 pelanggan per bulan sejak Februari 2021.

“Pertumbuhan jumlah pelanggan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin menyadari dan tertarik terhadap potensi investasi aset kripto,” ujar Tirta dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (26/7).

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.