Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Biro Humas, Promosi, dan Protokol menggelar Anugerah Investasi Tahun 2024. Kegiatan ini dihelat sebagai momen apresiasi para pelaku usaha yang telah berkontribusi memajukan perekonomian Batam.

Dalam sambutannya, Sekretaris Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Dewan Pengawas BP Batam, Susiwijono Moegiarso mendukung penuh langkah strategis yang sejauh ini diambil BP Batam dalam mengembangkan kawasan investasi berstandar internasional.

Hal ini mengingat pihaknya yang mengemban tugas dan wewenang dalam menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi, serta mengkoordinasikan kegiatan di BP Batam.

"Tentunya dukungan dari Pemerintah Pusat kepada BP Batam dalam mengembangkan Batam sebagai kawasan manufaktur yang modern serta transformasi sebagai pusat data di Indonesia akan terus berjalan mengingat letak kawasan ini sangat strategis berada di Selat Malaka sebagai salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia," terang Susiwijono dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10).

Susiwijono turut mengapresiasi BP Batam sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang selama ini telah mengawal jalannya iklim investasi yang kondusif di Batam bersama pelaku usaha. Ia juga berharap apresiasi dari BP Batam kepada pelaku usaha dapat memberikan semangat dalam mewujudkan pembangunan Batam yang lebih pesat kedepannya.

"Terima kasih kepada BP Batam selaku pengelola KPBPB Batam atas perannya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dimana hal ini turut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian nasional," kata Susiwijono.

"Melalui kegiatan ini, semoga seluruh stakeholder di Batam dapat terus semangat berkarya, terinspirasi, dan termotivasi untuk bersama-sama membangun Batam sebagai kawasan industri modern terkemuka di Asia Tenggara," lanjut Susiwijono.

Sementara itu, Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto yang membuka kegiatan ini menjelaskan pesona Batam sebagai destinasi investasi yang menjanjikan. Baik dari sisi kualitas dan kuantitas terus mengemuka di dunia internasional.

Hal ini didukung catatan peningkatan investasi yang signifikan pada semester 1 tahun 2024 sebesar Rp 12,31 triliun mencerminkan peningkatan sebesar 55,70%. Ini dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 dengan pertumbuhan jumlah proyek sebesar 69,65% yang didukung dengan realisasi nilai ekspor tahun 2023 sebesar US$ 14,6 miliar dan nilai impor sebesar US$ 13,8 miliar.

"Selain catatan peningkatan investasi, ekspor, dan impor, BP Batam terus menggesa berbagai proyek pembangunan dengan salah satu tujuannya adalah memperlancar investasi yang sudah berdiri sekaligus memberikan daya tarik tersendiri bagi investor di seluruh belahan dunia," jelas Purwiyanto.

Melalui kesempatan ini, Purwiyanto turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan pembangunan Batam.

"Terima kasih kami ucapkan kepada FKPD Kepri dan Kota Batam serta seluruh asosiasi usaha dan pelaku usaha di Batam yang telah bersinergi mewujudkan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan perekonomian yang positif di Batam," kata Purwiyanto.

Berikut rincian peraih Anugerah Investasi BP Batam Tahun 2024:

1. PMA dengan Kepatuhan Pelaporan Penyampaian LKPM di raih oleh PT Volex Indonesia Batam;

2. PMA dengan Penyusunan Certificate of Origin (COO) Terbesar di raih oleh PT SMOE Indonesia;

3. PMA dengan Nilai TKDN Tertinggi diraih oleh PT Yokohama Industrial Products Manufacturing Indonesia;

4. Perusahaan Inklusif di raih oleh PT Flextronics Technology Indonesia;

5. PMA dengan Realisasi Investasi Terbesar di Bidang Industri Kapal di raih oleh PT United Sindo Perkasa;

6. Perusahaan dengan Tenaga Kerja Terbanyak diraih oleh PT McDermott Indonesia Batam;

7. Kawasan Industri Terbaru di raih oleh Kawasan Industri Tunas Prima;

8. PMA dengan Realisasi Investasi Terbesar di raih oleh PT Xiaomi Technology Indonesia;

9. Tokoh Pengembang Kawasan Wisata Inovatif diraih oleh Tek Po (Abi) selaku pemilik kawasan Golden Prawn;

10. Tokoh Inspirasi Pengembangan Batam di raih oleh Johanes Kennedy Aritonang selaku Chairman Panbil Group.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini berkantor di Kementerian Ketenagakerjaan. Airlangga saat ini menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan Ad Interim.

Airlangga hari ini berkantor di berkantor di kantor Kemnaker Jalan Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta, pada Senin (14/10/2024). Airlangga didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Dalam keterangan Biro Humas Kemnaker, Airlangga langsung memimpin rapat pimpinan (rapim) tinggi Kemnaker membahas isu ketenagakerjaan terkini dan strategi kebijakan dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan.

Dalam rapim beberapa pejabat dari Kemnaker juga hadir, Wamenaker Afriansyah Noor, Sekjen Anwar Sanusi, para pejabat tinggi Madya dan Tinggi Pratama.

Akhir September lalu, Ida Fauziyah mundur dari jabatannya sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Ida mundur karena akan ditetapkan sebagai Anggota DPR RI terpilih. Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menunjuk Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian menggantikan sementara Ida Fauziyah.

"Presiden menunjuk Bapak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Menteri Ketenagakerjaan," kata Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Senin (30/9/2024) yang lalu.

JAKARTA, investor.id - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang masif dan dalam skala besar, memberikan dampak signifikan dan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal ini tercermin dari tren peningkatan jumlah orang bekerja, dan tren penurunan yang konsisten atas tingkat pengangguran terbuka dan angka persentase kemiskinan dan kemiskinan ekstrim selama satu dekade ini.

“Setelah sempat turun selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2021, jumlah orang bekerja mengalami peningkatan yangs angat signifikan di tahun 2022-2024. Bahkan pada tahun 2024 terjadi penambahan jumlah orang bekerja sebanyak 3,6 Juta Orang, meningkat dibanding tahun 2023 yang terjadi penambahan sebanyak 3.0 Juta Orang,” kata Susiwijono dalam keterangannya, Minggu (6/10/2024). Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, setelah mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2021, maka terjadi penurunan yang konsisten dan signifikan di tahun 2022 s/d 2024.

Bahkan di tahun 2024 berhasil mencapai angka 4,82% dari populasi, level yang lebih rendah dibandingkan masa pra-pandemi Covid-19.

Pemerintahan Presiden Jokowi dalam 10 Tahun terakhir ini telah berhasil melakukan Pembangunan Infrastruktur yang sangat masif. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ini sejalan dengan 4 tema pembangunan untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, yaitu tema peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, kedaulatan pangan, ketahanan energi dan hilirisas industri.

Untuk mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, melansir data dari Kementerian PUPR dan dari KPPIP Kemenko Perekonomian, telah dilakukan pembangunan Jalan/ Jembatan yang sangat masif berupa Jalan Tol sepanjang 2.432 Km,.

Selanjutnya jalan nasional yang baru sepanjang 5.999 Km dan pembangunan jembatan sepanjang 125.904 M, serta pembangunan Flyover/ Underpass: sepanjang 27.673 M. Juga telah dilakukan pembangunan 11 pelabuhan laut, 20 Bandara dan 7 proyek kereta api.

Kedaulatan Pangan  Untuk penguatan kedaulatan pangan, telah diselesaikan Pembangunan SPAM sebanyak 36.380 Titik (sehingga Akses Air Minum berhasil mencapai 93% Populasi), pembangunan Bendungan sebanyak 53 Unit (dari 61 Unit yang ditargetkan), pembangunan Jaringan Irigasi baru seluas 1,2 Juta Ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 4,6 Juta Ha, serta pembangunan embung sebanyak 1.371 Unit.

Untuk mendukung ketahanan energi, telah dilakukan pembangunan program kelistrikan yang berbasis energi terbarukan yang ramah lingkungan dengan total 21,7 GW, dan Gas Bumi 23,3 MTPA. Sedangkan untuk mendukung pengembangan hilirisasi Industri, telah dikembangkan 22 Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar di seluruh Indonesia (dari Aceh sampai Sorong di Papua), lebih dari 100 Kawasan Industri dan pengembangan 3 Food Estate baru di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Merauke di Papua. Untuk mendorong perekonomian dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi bari di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) juga telah dilakukan Pembangunan dan Pengembangan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Terpadu di Kalimantan, Papua dan NTT sebanyak 15 Kawasan.

Sedangkan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, juga telah dilakukan pembangunan dan pengembangan berbagai sarana pendidikan (Sekolah dan Pesantren), Olahraga (Stadion Olahraga) dan Pasar sebanyak 5.939 Unit. Selain infrastruktur fisik, juga dikembangkan infrastruktur digital seperti Proyek

Palapa Ring Backbone untuk mendukung koneksi Internet di 480 Kabupaten/ Kota yang sebagian besar berada di wilayah 3T.

Melalui pembangunan dan pengembangan berbagai proyek dan program yang dimasukkan dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN), selama 8 tahun pelaksanaannya (2016-2024) PSN telah berhasil menyelesaikan 210 proyek yang merata di seluruh pulau di Indonesia dengan total investasi Rp1.855 triliun.

Hal ini sejalan dengan tema pembangunan nasional yang “Indonesia-centris”, di mana jumlah PSN di luar Jawa sebanyak 128 PSN di Pulau Jawa sebanyak 74 PSN, dan sebanyak 8 PSN yang cakupannya nation-wide (seluruh wilayah Indonesia.

Penyerapan Tenaga Kerja 

Dampak ekonomi dari Pembangunan berbagai proyek PSN tersebut, menurut hasil studi yang dilakukan LPEM UI, pembangunan yang telah dilakukan sejak 2016 s/d 2023 saja telah berhasil menciptakan nilai perekonomian sekitar Rp 3.344 triliun secara nasional, dengan estimasi penyerapan tenaga kerja secara langsung sebanyak 2,71 juta orang.

Secara rata-rata, sebanyak 63% dari tenaga kerja langsung tersebut berasal dari tenaga kerja lokal di daerah tersebut.

Demikian juga pembangunan 15 PLBN, terbukti mampu mendongkrak perekonomian lokal di wilayah tersebut. PLBN Skouw Wutung di Jayapura, pada Kuartal 1 Tahun 2024 sudah berhasil mencatatkan perdagangan (ekspor) sebesar Rp 12,68 miliar.

“Yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal di wilayah perbatasan. PLBN Mota’ain di Nusa Tenggara Timur, mendorong tumbuhnya berbagai macam industri lokal seperti Industri Mebel, dan kebutuhan sehari-hari yang dapat dijual langsung ke wilayah Timor Leste,” katanya. Untuk mendorong keberlanjutan program infrastruktur, telah disiapkan konsep optimalisasi pemanfaatan dari proyek infrastruktur yang telah berhasil diselesaikan. Misalnya dari penyelesaian 53 Bendungan dan 8 bendungan yang masih proses penyelesaian, didorong untuk pembangunan

Jaringan Irigasi yang lebih luas, melengkapi yang sudah dibangun selama 10 tahun (1,2 Juta Ha Irigasi baru dan 4,6 Juta Ha rehabilitasi).

Demikian juga untuk mendukung konektivitas dan akses ke jalan tol yang telah menyelesaikan lebih dari 2.400 Km jalan tol baru sebagai backbone konektivitas, juga telah mulai dilakukan Pembangunan berbagai program akses exit tol sebagai fishbone konektivitas dan akses jalan, khususnya untuk mengurangi bottleneck akses jalan ke Jalan Tol. Dari sisi penyediaan anggaran, untuk mendukung keberlanjutan berbagai program infrastruktur, pemerintah telah mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebanyak Rp. 400,3 triliun di dalam APBN 2025.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengembangan Layanan Dasar dan Pangan: Rumah Susun 3.884 Unit dan Rumah Khusus 596 Unit, Sarana Prasarana Pendidikan 80 Unit, Jaringan Irigasi baru 2.000 Ha dan Rehabilitasi Irigasi 15 Ribu Ha.

Untuk mendukung konektivitas juga akan dibangun Jalan Tol 207,8 Km dan Jalan Nasional 1.591,1 Km, Jembatan baru 4.993 M dan Flyover/ Underpass 1.552 Meter, 5 Bandara 39 Pelabuhan Laut.

Selain itu, untuk infrastruktur TIK juga dibangun Digital Broadcasting System (DBS) sebanyak 6 lokasi, penyediaan akses internet di 36.830 lokasi dan operasionalisasi Satelit Multifungsi SATRIA-1 sebesar 150 Gbps. Mengingat kebutuhan pembiayaan dan investasi untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang tidak sedikit, maka untuk mendorongpembiayaan Non-APBN, selan mendorong skema KPBU (Kerja sama pemerintah dan badan usaha) yang telah digunakan untuk berbagai pembiayaan proyek Infrastruktur.

Pemerintah juga mendorong terwujudnya dua alternatif skema pembiayaan baru, yaitu dengan skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/ Limited Concession Scheme (LCS) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024, dan skema Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) / Land Value Capture (LVC) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2024.

Diharapkan dengan 2 skema baru (LCS dan LVC) ini akan dapat memberikan kemudahan dan keleluasaan untuk mendukung investasi proyek-proyek baru, terutama untuk sektor transportasi publik (MRT, LRT dan jalan tol) serta berbagai proyek energi terbarukan (EBT).  

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pembiayaan menjadi salah satu komponen vital dalam mendorong kinerja usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, pemerintah akan menerbitkan aturan terbaru tentang restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, regulasi teknis terkait restrukturisasi kredit KUR akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko). Sebelumnya pemerintah sudah menggunakan Permenko Nomor 1 Tahun 2023 sebagai acuan pelaksanaan program KUR. Dengan adanya regulasi terbaru tersebut akan menjadi acuan dalam penerapan restrukturisasi kredit.