Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON/TAIPEI. Taiwan dapat merespons permintaan uang "perlindungan" dari Donald Trump dengan kesepakatan senjata besar yang baru, yang menunjukkan bahwa Taiwan tidak hanya mencari keuntungan dari AS, tetapi juga ingin mempertegas komitmennya dalam membela diri.

Trump, yang baru saja memenangkan masa jabatan kedua sebagai presiden, mengungkapkan bahwa Taiwan, yang diperintah secara demokratis dan diklaim oleh China, harus membayar AS untuk perlindungannya dan bahwa Taiwan telah mengambil alih bisnis semikonduktor dari Amerika.

Rupert Hammond-Chambers, Presiden Dewan Bisnis AS-Taiwan, yang sering menjadi perantara dalam pertukaran pertahanan antara Washington dan Taipei, mengatakan kepada Reuters bahwa Taiwan mungkin akan terlibat dalam kesepakatan senjata besar yang signifikan pada kuartal pertama tahun depan.

"Ini bisa dianggap sebagai uang muka untuk menarik perhatian," katanya. "Mereka akan membangun beberapa platform besar dan membeli amunisi dalam jumlah besar."

AS sudah menjadi pemasok senjata utama Taiwan, meskipun Taiwan mengeluhkan tumpukan pesanan senilai sekitar US$ 20 miliar. Pesanan baru senilai hampir US$ 2 miliar untuk sistem rudal diumumkan bulan lalu.

Taiwan, yang menolak klaim kedaulatan Beijing, terus menghadapi tekanan militer dari China, termasuk putaran baru latihan perang pada bulan lalu.

Kementerian Luar Negeri Taiwan memperingatkan bahwa China mungkin akan meningkatkan tekanan melalui latihan militer, serangan peretasan, atau bentuk perang psikologis lainnya selama transisi kepresidenan AS.

Seorang mantan pejabat AS menilai kemungkinan Taiwan bergerak cepat untuk menyusun kesepakatan senjata besar dengan AS sebagai cara untuk mendapatkan dukungan pemerintahan Trump, sekaligus melawan anggapan bahwa Taiwan memeras AS dalam hal semikonduktor.

"Mereka ingin segera memperkuat kesetiaan mereka untuk mengunci kepentingan Trump," kata mantan pejabat tersebut.

Pakta pertahanan Taiwan dengan AS berakhir pada tahun 1979 bersamaan dengan pemutusan hubungan diplomatik resmi, yang berarti Taiwan tidak secara langsung membayar pasukan AS untuk ditempatkan di wilayahnya, berbeda dengan Jepang dan Korea Selatan.

Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung menghindari menjawab pertanyaan tentang bentuk uang perlindungan untuk AS. Namun, ia mengonfirmasi bahwa pengeluaran pertahanan Taiwan, yang saat ini sekitar 2,5% dari PDB, akan meningkat.

"Trennya adalah terus meningkat," katanya.

Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Koo, menegaskan bahwa tekad Taiwan untuk mempertahankan diri tidak akan pernah berubah. "Merupakan tanggung jawab kami untuk menjaga stabilitas di Selat Taiwan," kata Wakil Menteri Pertahanan Po Horng-huei di parlemen.

Beberapa nama yang disebut-sebut untuk posisi tinggi dalam pemerintahan AS yang baru, seperti mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan mantan Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien, dikenal sebagai pendukung kuat Taiwan.

O'Brien, yang mengunjungi Taiwan tahun lalu, mengungkapkan terima kasih kepada Presiden Taiwan Lai Ching-te atas ucapan selamatnya kepada Trump, yang mendapat sambutan positif dari pejabat Taiwan.

Seorang sumber keamanan di Taiwan mengatakan bahwa jika figur seperti O'Brien atau Pompeo mendapatkan posisi tinggi, itu akan menjadi kemajuan besar bagi Taiwan.

Namun, Taiwan juga perlu menunjukkan bahwa mereka serius dalam pengeluaran pertahanan.

"Trump meminta uang perlindungan mungkin merupakan dorongan yang dibutuhkan Taiwan untuk benar-benar meningkatkan pengeluaran pertahanannya," tambah pejabat tersebut.

Trump mendapatkan dukungan di Taiwan selama masa jabatan pertamanya, melalui percakapan dengan Presiden Tsai Ing-wen setelah terpilih, penjualan senjata, kunjungan anggota kabinet ke Taipei, dan sikap keras terhadap China.

Vincent Chao, juru bicara kampanye Presiden Lai, menyatakan bahwa semua kandidat untuk posisi penting di pemerintahan Trump dipandang "bersahabat dengan Taiwan".

"Orang Taiwan tidak perlu khawatir. Kita seharusnya percaya diri," katanya.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Donald Trump telah terpilih sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Perusahaan di Asia yang telah berinvestasi di Amerika Serikat akan menghadapi perubahan kebijakan bisnis.

Pembuat chip Asia, TSMC Taiwan dan Samsung Electronics Korea Selatan misalnya. Dua perusahaan ini telah berinvestasi senilai US$ 117 miliar di Amerika Serikat. Investasi ini karena pemerintah AS ingin menurunkan ketergantungannya pada Asia untuk produksi chip kelas atas.

Sebagai imbalannya, perusahaan tersebut dijanjikan dana hibah dan dukungan finansial senilai US$ 18,85 miliar, menurut perhitungan Reuters. Namun dengan perubahan kepemimpinan ini, skema ini makin tidak jelas. Sebab Trump saat kampanye mengatakan jika Taiwan dan China harus membayar karena dituduh mencuri bisnis perusahaan semikonduktor Amerika.

Namun, GlobalWafers Taiwan pada hari Kamis mengatakan, program subsidi akan terus berlanjut di pemerintahan Trump.

Produsen kendaraan listrik juga akan terdampak lantaran Trump melontarkan gagasan tarif 10% atau lebih untuk semua barang yang diimpor ke AS. Cara ini menurut Trump untuk mengurangi defisit perdagangan.

Trump juga mengancam tarif 200% untuk beberapa mobil impor. Ia juga bertekad untuk mencegah mobil dari Meksiko masuk ke negara tersebut. Tarif tersebut akan berlaku untuk banyak produsen mobil Asia termasuk Honda Motor, Nissan Motor, dan Kia Corp.

Kepala Operasi Honda Shinji Aoyama menyebut tarif untuk kendaraan yang diimpor dari Meksiko akan berdampak besar karena perusahaan ini mengirimkan 80% produksinya ke pasar AS. Ia mengatakan jika tindakan tersebut menjadi permanen, Honda harus mempertimbangkan untuk mengalihkan produksi ke AS atau negara bebas tarif lainnya dalam jangka panjang.

Pembuat baterai Korea Selatan dan Panasonic Jepang yang memiliki beberapa pabrik baterai EV yang beroperasi di Amerika Serikat juga bersiap menghadapi menghadapi perubahan kebijakan. Sebab ada kemungkinan Trump mencabut kebijakan energi bersih khas Presiden Joe Biden dan peraturan emisi yang lebih longgar.

Trump kepada Reuters pada Agustus mengatakan, akan menghapuskan kredit pajak sebesar US$ 7.500 untuk pembelian EV. Padahal Sejak tahun 2023, LG Energy Solution dan SK On telah menerima kredit federal AS sebesar 2,6 miliar won setar dengan US$ 1,9 juta untuk membuat sel baterai di Amerika Serikat, menurut perhitungan Reuters berdasarkan pengajuan bursa saham mereka.

Tanpa kredit manufaktur tersebut, mereka akan membukukan kerugian, kata perusahaan tersebut.

Namun di sisi lain, pembatasan AS terhadap baterai China yang masih akan diperketat di bawah pemerintahan Trump akan menguntungkan produsen Korea Selatan sebagai pesaingnya.

Rencana akuisisi Nippon Steel pada US Steel juga berpotensi digagalkan. Semasa kepemimpinan Biden rencana Nippon menawar seharga US$ 14,9 miliar masih belum juga lolos.

Trump saat kampanye menyebut akan memblokir kesepakatan tersebut jika jadi presiden karena ingin merayu para pemilih serikat pekerja. Begitu juga Biden yang menentang pengambilalihan tersebut.

Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat mengatakan pada Agustus bahwa kesepakatan tersebut menimbulkan risiko bagi keamanan nasional karena mengancam rantai pasokan baja untuk industri-industri penting AS. Namun, kesepakatan ini akan membuat Nippon Steel bisa menggelontorkan miliaran dolar di fasilitas-fasilitas U.S. Steel yang menganggur.

Para pelaku bisnis China juga tengah ketar-ketir menunggu pengenaan tarif 60% atau lebih seperti yang didengungkan Trump. Maklum perang dagang yang terjadi pertama kali meletus pada masa jabatan Trump di tahun 2017-2021.

Efeknya, berbagai sektor mulai dari produsen penyedot debu hingga mesin harus dikenai tarif senilai US$ 200 miliar. Di pemerintahan Biden kebijakan ini pun tetap berlaku.

Huawei Technologies juga kena dampak besar karena dilarang membeli chip kelas atas, yang melumpuhkan bisnis telepon pintarnya. Perusahaan teknologi China lainnya seperti ByteDance dan Tencent juga ikut dampak karena aplikasi media sosial TikTok dan WeChat dilarang beroperasi di AS.

Karena itu, beberapa eksportir China berencana mempercepat relokasi atau membuka pabrik di luar China untuk menghadapi kembalinya Trump. Tetapi beberapa eksekutif teknologi China menilai pendekatan agresif Trump dapat menguntungkan mereka, karena upaya AS untuk memperlambat kemajuan teknologi China mungkin gagal mendapatkan dukungan internasional.

Nazak Nikakhtar, pejabat Departemen Perdagangan di bawah Trump yang mengenal para penasihatnya saat ini, memperkirakan pemerintahan Trump akan jauh lebih agresif tentang kebijakan kontrol ekspor terhadap China.

Bisnis.com, JAKARTA - Taiwan melaporkan sebanyak 35 pesawat militer China, termasuk pesawat tempur dan pembom, terlihat terbang ke selatan wilayah negara itu pada Minggu (3/11/2024) waktu setempat dalam perjalanan untuk melakukan latihan di Pasifik.

Mengutip Reuters pada Senin (4/11/2024), Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa mulai pukul 9 pagi pada hari Minggu, pihaknya telah mendeteksi 37 pesawat militer China, termasuk pesawat tempur J-16, pembom H-6 berkemampuan nuklir, dan drone.

Dari jumlah tersebut, 35 pesawat terbang ke barat daya, selatan, dan tenggara Taiwan menuju Pasifik Barat untuk melakukan pelatihan jarak jauh, kata kementerian tersebut, seraya menambahkan pihaknya telah mengirimkan pasukannya sendiri untuk berjaga-jaga.

Pada Sabtu pekan lalu, kementerian mengatakan China telah melakukan patroli kesiapan tempur bersama lainnya dengan kapal perang dan pesawat di dekat Taiwan.

China mengadakan latihan perang besar-besaran di sekitar Taiwan pada bulan lalu yang dikatakan sebagai peringatan terhadap tindakan separatis, yang memicu kecaman dari pemerintah Taiwan dan AS.

China memandang Taiwan diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri meskipun ada penolakan keras dari pemerintah Taipei dan secara teratur mengirimkan militernya ke angkasa dan perairan dekat pulau itu untuk menegakkan klaim kedaulatannya.

Beijing sangat tidak menyukai Presiden Taiwan Lai Ching-te, yang mulai menjabat pada bulan Mei, dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang separatis. Lai Ching-te mengatakan hanya rakyat Taiwan yang bisa memutuskan masa depan mereka dan telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan Beijing namun ditolak.

Kementerian Pertahanan China tidak menanggapi permintaan komentar mengenai misi tersebut, yang dilaporkan hanya beberapa hari sebelum pemilihan presiden AS pada hari Selasa.

Amerika Serikat terikat oleh hukum untuk memberikan Taiwan sarana untuk mempertahankan diri dan penjualan senjatanya ke Taipei, termasuk sistem rudal senilai $2 miliar yang diumumkan bulan lalu, membuat marah Beijing.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa mulai pukul 9 pagi (01.00 GMT) pada hari Minggu pihaknya telah mendeteksi 37 pesawat militer China, termasuk pesawat tempur J-16, pembom H-6 berkemampuan nuklir dan drone.

Taipei: Seorang relawan kedua asal Taiwan, yang berperang bersama pasukan Ukraina dalam menghalau invasi Rusia, dilaporkan tewas dalam pertempuran. Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan, pria itu merupakan bagian dari sebuah legiun khusus militer Ukraina yang terdiri dari jajaran relawan asing.

“Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga,” kata Kemenlu Taiwan, dikutip dari Channel News Asia, Minggu, 3 November 2024.

Pihak kementerian mengatakan bahwa keluarga relawan tidak ingin identitasnya diketahui publik.
Kemenlu Taiwan menerima laporan kematian pria itu pada Sabtu kemarin, dan kantor perwakilan Taiwan di Polandia memverifikasinya dengan Legiun Internasional Ukraina. Tidak ada rincian lain yang dirilis.

Pada awal invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara terbuka mengundang warga asing ke negaranya untuk bergabung dengan "legiun internasional" yang akan bertempur berdampingan dengan Ukraina melawan Rusia.

Media Taiwan mengidentifikasi relawan kedua itu sebagai Wu Chung-ta. Laporan media mengatakan, dia kembali ke Ukraina pada Juli setelah pulih dari cedera kaki.

Sebelum pergi untuk kedua kalinya, Wu mengatakan kepada media lokal bahwa pihak keluarga mendukung keputusannya berperang bersama Ukraina.

Anggota parlemen Taiwan, Puma Shen, yang merupakan anggota komite pertahanan parlemen, mengatakan, bahwa saat ini ada lima hingga enam warga Taiwan di Ukraina.

Sebelumnya pada November 2022, relawan pertama asal Taiwan dilaporkan tewas di medan perang Ukraina.

Baca juga: Pria Taiwan Tewas dalam Perang di Ukraina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Kementerian Pertahanan Taiwan mengungkapkan bahwa pada hari Minggu (3/11/2024), mereka mendeteksi 35 pesawat militer China, termasuk pesawat tempur dan pembom, yang terbang ke arah selatan pulau itu untuk melakukan latihan di Pasifik.

Ini adalah hari kedua berturut-turut Taiwan melaporkan aktivitas militer semacam itu.

China menganggap Taiwan, yang dipimpin secara demokratis, sebagai bagian dari wilayahnya, meskipun ada penolakan tegas dari pemerintah Taipei.

Negara tersebut secara rutin mengirimkan pesawat militer ke wilayah udara dan perairan dekat Taiwan sebagai upaya untuk menegaskan klaim kedaulatannya.

Kementerian Pertahanan China belum memberikan tanggapan terkait misi yang dilakukan, yang terjadi beberapa hari sebelum pemilihan presiden AS yang dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa.

Amerika Serikat, yang terikat oleh hukum untuk membantu Taiwan dalam mempertahankan diri, telah meningkatkan penjualan senjata ke Taipei. Salah satunya adalah sistem rudal senilai US$ 2 miliar yang diumumkan bulan lalu, yang memicu kemarahan Beijing.

Sejak pukul 9 pagi waktu setempat pada hari Minggu, Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi total 37 pesawat militer China, termasuk jet tempur J-16, pesawat pengebom H-6 berkemampuan nuklir, dan pesawat nirawak.

Dari jumlah tersebut, 35 pesawat terbang ke arah barat daya, selatan, dan tenggara Taiwan menuju Pasifik Barat untuk melakukan pelatihan jarak jauh. Kementerian tersebut menambahkan bahwa mereka telah mengerahkan pasukan untuk menjaga situasi.

Pada hari Sabtu, Kementerian Pertahanan Taiwan juga menyatakan bahwa China telah melaksanakan "patroli kesiapan tempur gabungan" dengan kapal perang dan pesawat di dekat wilayah Taiwan.

Sebelumnya, bulan lalu, China menggelar latihan perang besar-besaran di sekitar Taiwan, yang dinyatakan sebagai peringatan terhadap "tindakan separatis", dan mendapat kecaman dari pemerintah Taiwan dan AS.

Beijing menunjukkan ketidakpuasan terhadap Presiden Taiwan Lai Ching-te, yang mulai menjabat pada bulan Mei, dengan menyebutnya sebagai seorang "separatis".

Lai menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka, dan ia telah berulang kali menawarkan dialog dengan Beijing, namun tawarannya ditolak.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada rencana investor asal Taiwan yang bergerak di bidang tekstil untuk merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia.

Airlangga menyampaikan hal tersebut usai menerima lawatan dari 15 investor asing yang tergabung dalam Taiwan Textile Federation dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (1/11/2024).

“Mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia, karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta,” ungkapnya.

Rencana tersebut akan terkabul, namun hanya apabila pemerintah memenuhi prasyarat dari para pengusaha tersebut.

Pasalnya ke-15 investor, salah satunya Formosa Taffeta Co., mengusulkan empat kondisi sebelum memindahkan usahanya ke Tanah Air.

Pertama, terkait dengan pembelian tanah yang lebih mudah. Airlangga mendorong pengusaha tekstil tersebut untuk memindahkan pabriknya ke kawasan industri. Bila lahan di luar kawasan tersebut, akan membutuhkan waktu lebih lama dalam pengurusan izin amdal.

Kedua, energi hijau. Airlangga menyebutkan pemerintah perlu mengadakan energi hijau yang lebih massif karena industri tekstil tersebut mengacu pada standar ESG. Untuk wilayah Jawa Barat, pemerintah telah memiliki beragam sumber energi hijau mulai dari air, solar floating, dan gas.

Ketiga, para pengusaha meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menyediakan harga gas yang baik dan terjangkau.

“Tadi mereka mengeluh ada beberapa gas yang harganya terlalu tinggi, di atas US$12 per MMBTU. Saya katakan kalau harga rata-rata US$9 per MMBTU. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil lah PGN,” tuturnya.

Keempat, mengenai pasar ekspor Indonesia. Airlangga menuturkan bahwa pengusaha tersebut selama ini mendapatkan keuntungan dari investasi di China dan Vietnam.

Sementara Vietnam memiliki keuntungan dalam ekspor ke ranah Eropa karena telah memiliki perjanjian mengenai Free Trade Agreement (FTA).

Indonesia, saat ini masih memperjuangkan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Comprehensive and Progressive Agreement to Trans Pacific Partnership (CPTPP).

“Dengan adanya IEU-CEPA dan CPTPP, maka membuka pasar dengan biaya masuknya nol. Sedangkan Indonesia sekarang dengan Eropa masih 16%-20%,” lanjutnya.

Bahkan menurut Airlangga, bila Indonesia telah memiliki sederet perjanjian tersebut, tidak menutup para investor tersebut juga akan melakukan relokasi pabriknya dari Vietnam ke Indonesia.

Sebagaimana diketahui, sederet manufaktur besar mendirikan usahanya di Vietnam. Bahkan di saat Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur sejumlah negara mengalami kontraksi, Vietnam tetap akselerasi.

“Jadi itu PR-PR yang harus diselesaikan,” ujar Airlangga.

Meski demikian, Airlangga menekankan bahwa para investor tersebut melakukan relokasi dan berorientasi ekspor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asal Taiwan berminat merelokasi bisnisnya di sektor tekstil ke Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah memenuhi sejumlah persyaratan.

Permintaan ini diungkapkan ketika perwakilan dari Taiwan Textile Federation dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Jumat (1/11/2024).

"Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta. Permintaan mereka ada beberapa hal," ujar Airlangga.

Berikut empat permintaan 15 investor asing asal Taiwan itu kepada pemerintah.

1. Dimudahkan membeli tanah

Para calon investor asing itu meminta agar proses pembelian tanah di Indonesia dimudahkan agar mereka bisa segera bangun pabrik di Indonesia.

Mengingat mereka ingin menerapkan strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

Namun Airlangga justru menyarankan mereka untuk membangun pabrik di kawasan industri agar proses mengurus izin analisis dampak lingkungan (amdal) lebih cepat.

"Kalau keluar kawasan mereka amdalnya lama dan juga dua-tiga tahun hanya pematangan lahan. Tetapi kalau masuk kawasan itu akan menjadi mudah karena semuanya sudah selesai, baik amdal maupun lahan," ucapnya.

2. Memanfaatkan energi hijau

Para investor asal Taiwan itu juga meminta agar pemerintah mematuhi kerangka kerja dan pedoman lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESGcompliance sesuai regulasi yang telah diatur pemerintah maupun perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asal Taiwan berminat merelokasi bisnisnya di sektor tekstil ke Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah memenuhi sejumlah persyaratan.

Permintaan ini diungkapkan ketika perwakilan dari Taiwan Textile Federation dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Jumat (1/11/2024).

"Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta. Permintaan mereka ada beberapa hal," ujar Airlangga.

Berikut empat permintaan 15 investor asing asal Taiwan itu kepada pemerintah.

1. Dimudahkan membeli tanah

Para calon investor asing itu meminta agar proses pembelian tanah di Indonesia dimudahkan agar mereka bisa segera bangun pabrik di Indonesia.

Mengingat mereka ingin menerapkan strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

Namun Airlangga justru menyarankan mereka untuk membangun pabrik di kawasan industri agar proses mengurus izin analisis dampak lingkungan (amdal) lebih cepat.

"Kalau keluar kawasan mereka amdalnya lama dan juga dua-tiga tahun hanya pematangan lahan. Tetapi kalau masuk kawasan itu akan menjadi mudah karena semuanya sudah selesai, baik amdal maupun lahan," ucapnya.

2. Memanfaatkan energi hijau

Para investor asal Taiwan itu juga meminta agar pemerintah mematuhi kerangka kerja dan pedoman lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESGcompliance sesuai regulasi yang telah diatur pemerintah maupun perusahaan.

Dia bilang, sumber energi hijau yang dimiliki Indonesia ada tiga, berupa gas, hidro, hingga panel surya terapung (solar floating) dimana keseluruhannya tersedia di kawasan industri Jawa Barat.

"Sekarang industri tekstil yang high-end, semuanya meminta ESG compliance. Di dalam ESG compliant itu energinya hijau," kata dia.

3. Diberikan harga gas murah

Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan harga jual gas industri dengan harga yang murah untuk mendukung operasional mereka.

Pasalnya, para investor ini mengeluhkan harga gas industri di Indonesia terlalu tinggi di atas 12 dollar AS per millions of british thermal units (MMBTU).

"Saya katakan kalau harganya 9 dollar AS per MMBTU, itu rata-rata industri dapat segitu. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil lah PGN atau siapa," jelasnya.

4. Percepat penyelesaian IEU-CEPA

Pemerintah juga diminta untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Pasalnya, para investor menginginkan pasar yang menguntungkan di Indonesia seperti layaknya di China dan Vietnam.

Mengingat saat ini keuntungan terbesar mereka diperoleh melalui investasi di China dan Vietnam, terutama karena Vietnam memiliki perjanjian IEU-CEPA dan Comprehensive and Progresive Trans-Pasific Partnership Agreement (CPTPP) sehingga dibebaskan bea masuk barang impor

"Sedangkan Indonesia saat sekarang dengan Eropa masih 16 sampai 20 persen. Dan end user mereka yang besar-besar, itu komit kalau Indonesia bisa mendapatkan IEU-CEPA, itu mereka akan relokasi bahkan dari Vietnam ke Indonesia," ucapnya.

Oleh karenanya, setelah pertemuan ini pemerintah akan berupaya untuk menyelesaikan perjanjian IEU-CEPA dan memenuhi persyaratan dari pada investor tersebut jika dapat direalisasikan.

"Jadi itu PR-PR yang harus diselesaikan," tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asal Taiwan berminat merelokasi bisnisnya di sektor tekstil ke Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah memenuhi sejumlah persyaratan.

Permintaan ini diungkapkan ketika perwakilan dari Taiwan Textile Federation dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Jumat (1/11/2024).

"Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta. Permintaan mereka ada beberapa hal," ujar Airlangga.

Berikut empat permintaan 15 investor asing asal Taiwan itu kepada pemerintah.

1. Dimudahkan membeli tanah

Para calon investor asing itu meminta agar proses pembelian tanah di Indonesia dimudahkan agar mereka bisa segera bangun pabrik di Indonesia.

Mengingat mereka ingin menerapkan strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

Namun Airlangga justru menyarankan mereka untuk membangun pabrik di kawasan industri agar proses mengurus izin analisis dampak lingkungan (amdal) lebih cepat.

"Kalau keluar kawasan mereka amdalnya lama dan juga dua-tiga tahun hanya pematangan lahan. Tetapi kalau masuk kawasan itu akan menjadi mudah karena semuanya sudah selesai, baik amdal maupun lahan," ucapnya.

2. Memanfaatkan energi hijau

Para investor asal Taiwan itu juga meminta agar pemerintah mematuhi kerangka kerja dan pedoman lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESGcompliance sesuai regulasi yang telah diatur pemerintah maupun perusahaan.

Dia bilang, sumber energi hijau yang dimiliki Indonesia ada tiga, berupa gas, hidro, hingga panel surya terapung (solar floating) dimana keseluruhannya tersedia di kawasan industri Jawa Barat.

"Sekarang industri tekstil yang high-end, semuanya meminta ESG compliance. Di dalam ESG compliant itu energinya hijau," kata dia.

3. Diberikan harga gas murah

Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan harga jual gas industri dengan harga yang murah untuk mendukung operasional mereka.

Pasalnya, para investor ini mengeluhkan harga gas industri di Indonesia terlalu tinggi di atas 12 dollar AS per millions of british thermal units (MMBTU).

"Saya katakan kalau harganya 9 dollar AS per MMBTU, itu rata-rata industri dapat segitu. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil lah PGN atau siapa," jelasnya.

4. Percepat penyelesaian IEU-CEPA

Pemerintah juga diminta untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Pasalnya, para investor menginginkan pasar yang menguntungkan di Indonesia seperti layaknya di China dan Vietnam.

Mengingat saat ini keuntungan terbesar mereka diperoleh melalui investasi di China dan Vietnam, terutama karena Vietnam memiliki perjanjian IEU-CEPA dan Comprehensive and Progresive Trans-Pasific Partnership Agreement (CPTPP) sehingga dibebaskan bea masuk barang impor

"Sedangkan Indonesia saat sekarang dengan Eropa masih 16 sampai 20 persen. Dan end user mereka yang besar-besar, itu komit kalau Indonesia bisa mendapatkan IEU-CEPA, itu mereka akan relokasi bahkan dari Vietnam ke Indonesia," ucapnya.

Oleh karenanya, setelah pertemuan ini pemerintah akan berupaya untuk menyelesaikan perjanjian IEU-CEPA dan memenuhi persyaratan dari pada investor tersebut jika dapat direalisasikan.

"Jadi itu PR-PR yang harus diselesaikan," tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asal Taiwan berminat merelokasi bisnisnya di sektor tekstil ke Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah memenuhi sejumlah persyaratan.

Permintaan ini diungkapkan ketika perwakilan dari Taiwan Textile Federation dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Jumat (1/11/2024).

"Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta. Permintaan mereka ada beberapa hal," ujar Airlangga.

Berikut empat permintaan 15 investor asing asal Taiwan itu kepada pemerintah.

1. Dimudahkan membeli tanah

Para calon investor asing itu meminta agar proses pembelian tanah di Indonesia dimudahkan agar mereka bisa segera bangun pabrik di Indonesia.

Mengingat mereka ingin menerapkan strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

Namun Airlangga justru menyarankan mereka untuk membangun pabrik di kawasan industri agar proses mengurus izin analisis dampak lingkungan (amdal) lebih cepat.

"Kalau keluar kawasan mereka amdalnya lama dan juga dua-tiga tahun hanya pematangan lahan. Tetapi kalau masuk kawasan itu akan menjadi mudah karena semuanya sudah selesai, baik amdal maupun lahan," ucapnya.

2. Memanfaatkan energi hijau

Para investor asal Taiwan itu juga meminta agar pemerintah mematuhi kerangka kerja dan pedoman lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESGcompliance sesuai regulasi yang telah diatur pemerintah maupun perusahaan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sekitar 15 investor Taiwan berniat merelokasi pabriknya ke Indonesia.

Namun, 15 investor asing tersebut meminta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Pemerintah Indonesia.

"Tadi Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia, karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media di Jakarta, Jumat (1/11).

Pertama, investor asing tersebut meminta agar pembelian tanah bisa dilakukan lebih mudah. Dalam hal ini, Airlangga menawarkan investor tersebut untuk masuk ke kawasan industri.

"Tadi saya arahkan mereka untuk masuk kawasan, karena kalau keluar kawasan mereka amdalnya lama. Dan juga dua sampai tiga tahun hanya pematangan lahan. Tetapi kalau masuk kawasan itu akan menjadi mudah, karena semuanya sudah selesai, baik amdal maupun lahan," kata Airlangga.

Kedua, 15 investor tersebut meminta agar sumber energi hijau bisa tersedia di Indonesia. Mengingat saat ini, pengunaan energi hijau yang kini menjadi tuntutan global terutama di industri tekstil kelas atas.

Dalam hal ini, Airlangga memastikan bahwa sumber energi hijau di dalam negeri sudah tersedia.

"Di dalam ESG compliance itu energinya hijau. Energi hijau kan bisa dari gas, bisa dari hydro, bisa dari solar floating, di mana itu di Jawa Barat semuanya tersedia," terang Airlangga.

Ketiga, 15 investor yang menemui Airlangga juga meminta agar harga gas yang dipakai bisa mendapatkan harga yang kompetitif untuk mendukung operasional mereka. Pasalnya, para investor tersebut mengeluh tingginya harga gas yang bisa mencapai US$ 12 per MMBTU.

"Saya katakan kalau harganya US$ 9 per MMBTU, itu rata-rata industri dapat segitu. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil-lah PGN atau siapa," jelasnya.

Dan keempat, para investor tersebut ingin mendapatkan pasar yang menguntungkan. Mereka menyebut bahwa saat ini keuntungan terbesar diperoleh melalui investasi di China dan Vietnam, terutama karena Vietnam memiliki perjanjian dagang European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE-CEPA) dan Comprehensive and Progresive Trans-Pasific Partnership Agreement (CPTPP).

Oleh karena itu, mereka ingin Indonesia bisa melakukan percepatan penyelesaian IUE-CEPA dan CPTPP.

"Itu komit kalau Indonesia bisa mendapatkan IUE-CEPA, itu mereka akan relokasi bahkan dari Vietnam ke Indonesia," ujar Airlangga.

Airlangga menyinggung, sebenarnya para investor juga melirik pasar Bangladesh, namun dikarenakan kondisi politik yang bergejolak maka 15 investor Taiwan tersebut mencari pasar lain seperti Vietnam, Indonesia dan Thailand.

"Mereka melihat kita punya domestic market. Jadi itu yang lebih menarik buat mereka. Jadi itu PR-PR yang harus diselesaikan," terang Airlangga.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, 15 investor tekstil asal Taiwan yang ia temui hari ini meminta agar Indonesia segera merampungkan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Permintaan itu menjadi salah satu syarat agar Asosiasi Investor Tekstil Taiwan (Taiwan Textile Federation) berinvestasi di industri tekstil Indonesia.

“End user mereka yang besar-besar itu komit (berinvestasi) kalau Indonesia bisa mendapatkan IEU-CEPA, itu mereka akan relokasi bahkan dari Vietnam ke Indonesia,” kata Airlangga usai pertemuan dengan Asosiasi Investor Teksti Taiwan di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian itu, 15 delegasi asosiasi investor tersebut mengajukan empat permintaan, salah satunya agar Indonesia merampungkan IEU-CEPA.

Permintaan pertama, Asosiasi Investor Tekstil Taiwan meminta agar pemerintah memudahkan proses pembelian lahan untuk industri tekstil.

Menanggapi permintaan ini, Airlangga mengarahkan mereka untuk membangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna memudahkan perizinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Permintaan kedua, para investor meminta agar Indonesia mengembangkan industri tekstil yang patuh terhadap standar Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola Perusahaan), utamanya terkait energi hijau.

“Di dalam ESG compliance itu energinya hijau. Energi hijau kan bisa dari gas, bisa dari hydro, bisa dari solar floating, di mana itu di Jawa Barat semuanya tersedia,” ujarnya.

Ketiga, mereka meminta agar terdapat penyesuaian harga gas industri untuk produksi. Airlangga mengatakan, investor Taiwan mengeluhkan harga gas industri saat ini yang dinilai terlalu tinggi, yakni di atas 12 dolar AS per Million British Thermal Unit (MMBTu) .

“Saya katakan kalau harganya 9 dolar AS per MMBTu, itu rata-rata industri dapat segitu. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil lah itu, PGN (PT Perusahaan Gas Negara) atau siapa,” jelasnya.

Kemudian permintaan yang keempat, para investor meminta Indonesia agar segera menyelesaikan proses perundingan IEU-CEPA. Hal ini dikarenakan adanya insentif tarif bea masuk bagi produk yang diekspor ke pasar Eropa.

Para investor dari asosiasi tersebut, lanjut Airlangga, selama ini banyak menanamkan modal di China dan Vietnam. Sedangkan Vietnam sendiri telah memiliki kesepakatan EU-CEPA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).

“Karena persoalannya, hari ini industri (tekstil) ini agak resah, karena sebagian yang mereka tadinya investasi di Bangladesh, dengan politik Bangladesh yang bergejolak, mereka mencari tempat lain dan mereka hanya melihat, tentu saja Vietnam, Indonesia, Thailand dan Indonesia, mereka melihat kita punya domestic market,” jelas Menko Airlangga.

Dengan adanya empat permintaan itu, Airlangga menyampaikan bahwa pihak pemerintah akan mempertimbangkan dan mendiskusikan lebih lanjut pada pertemuan dengan delegasi Taiwan selanjutnya.

Namun dirinya memastikan bahwa Pemerintah Indonesia akan komit mendorong industri tekstil dalam negeri.

“Kalau empat (permintaan) kita akan dorong, karena bukan hanya industri garment. Itu pun kita berikan kepada industri data center, dan the new industri digital dan yang lain butuh itu semua,” imbuhnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024