KOTAMOBAGU - AM alias Aning, wanita yang menjadi terdakwapembunuhan bocah di Boltim, tepatnya di Desa Tutuyan III, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut), dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu.

Tuntutan ini dibacakan JPU Kejari Kotamobagu dalam sidang penuntutan di Pengadilan Negeri Kotamobagu, Kamis (17/10) kemarin.

Oleh JPU, Aning dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sesuai dengan dakwaan pertama primair pasal 340 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arnita Mamonto Alias Aning oleh karena itu dengan pidana mati,” bunyi tuntutan JPU.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Elwin Agustian Khahar, melalui Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Ariel Pasangkin, membenarkan tentang tuntutan tersebut.

Ada beberapa hal yang ikut memberatkan terdakwa selain membunuh korban dengan sadis, seperti perbuatannya yang membuat gaduh dan resah masyarakat, menikmati hasil kejahatan, serta mengabaikan perlindungan terhadap anak.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan telah direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” kata Ariel kembali.

Jakarta -

Sebanyak tiga perusahaan kripto dan 15 orang didakwa terlibat dalam penipuan dan manipulasi pasar di Amerika Serikat (AS). Aset kripto senilai US$ 25 juta atau Rp 390 miliar (kurs Rp 15.600) disita.

Dikutip dari Reuters, Jumat (11/10/2024), Jaksa federal di Boston mendakwa tiga perusahaan, yakni Gotbit, ZM Quant, dan CLS Global. Sejumlah pimpinan perusahaan dan karyawan ditangkap, serta lima orang sudah mengaku bersalah.

Penjabat Jaksa AS Joshua Levy menjelaskan, para terdakwa terlibat dalam perdagangan palsu untuk meningkatkan volume perdagangan berbagai token kripto. Setelah harga naik, mereka menjualnya dan membiarkan investor yang tidak tahu menanggung akibatnya.

"Ini adalah kasus di mana teknologi zaman baru, kripto, bertemu dengan penipuan kuno, dalam hal ini skema 'pump and dump', yang sama tuanya dengan pasar saham," ujar Levy.

Dalam upaya mengungkap kasus tersebut, FBI membuat perusahaan kripto, NexFundAI, yang memiliki token pada blockchain Ethereum. Menurut jaksa, ZM Quant, CLS Global dan perusahaan lain, MyTrade setuju untuk membantu memanipulasi.

Pihak berwenang mengatakan bahwa token itu diperdagangkan tetapi mereka memantau dengan cermat untuk meminimalkan risiko yang mungkin dibeli oleh investor ritel sebelum menonaktifkan perdagangan. Komisi Sekuritas dan Bursa AS juga mengajukan kasus perdata terkait.

Jaksa mengatakan, salah satu perusahaan yang terlibat adalah Saitama. Perusahaan pernah memiliki nilai pasar sebesar US$ 7,5 miliar setelah melakukan manipulasi perdagangan.

Kepala Eksekutif, Manpreet Kohli ditangkap pada hari Senin di Inggris. Sebanyak lima karyawan saat ini atau mantan karyawan lainnya juga didakwa, dan tiga orang telah mengaku bersalah.

Orang lain yang didakwa adalah Aleksei Andriunin, CEO Gotbit yang tinggal di Rusia dan Portugal. Dia ditangkap di Portugal pada Selasa. Sebanyak dua karyawan perusahaannya di Rusia juga didakwa.

Jaksa mengatakan bahwa dari 2018 hingga 2024, Gotbit terlibat dalam wash trading, suatu bentuk perdagangan palsu, dan manipulasi pasar atas nama beberapa klien mata uang kripto untuk membantu meningkatkan volume perdagangan token mereka secara artifisial.

(ily/ara)

Empat remaja pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di TPU Palembang berinisial AA (13 tahun) kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu 2 Oktober 2024.

Dalam sidang kedua ini, keempat terdakwa yang berinisial IS (16), MZ (13), NS (12) dan AS (12) membacakan eksepsi yang diwakili kuasa hukum, Hermawan. Pada sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan tanggapan terhadap eksepsi yang disampaikan keempat terdakwa. JPU menilai, dakwaan yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya sudah sesuai dengan prosedur dan masuk dalam pokok perkara. "Eksepsi kami ditanggapi oleh JPU dengan pernyataan bahwa dakwaan sudah sesuai aturan dan meminta agar persidangan tetap dilanjutkan," ujar Hermawan, kuasa hukum keempat terdakwa, usai sidang. Hermawan menyebutkan sidang akan dilanjutkan besok Kamis 3 Oktober 2024 dengan agenda pembacaan putusan sela. "Besok akan diputuskan apakah eksepsi kuasa hukum dikabulkan atau ditolak. Jika dikabulkan, perkara akan dihentikan. Namun, jika ditolak, persidangan akan terus berlanjut," kata dia. Jika nantinya eksepsinya ditolak hakim, maka kuasa hukum keempat terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan. Hermawan mengaku saksi ini adalah salah satu individu yang sempat diperiksa oleh pihak kepolisian dalam penyelidikan awal kasus tersebut. Meski begitu, ia belum bisa mengungkap identitas saksi yang akan dihadirkan. "Nanti akan kami sampaikan di persidangan. Ini adalah saksi fakta yang relevan dengan dakwaan yang diajukan oleh JPU," tambahnya. Sementara JPU tidak memberikan komentar apapun setelah sidang selesai. Mereka segera meninggalkan ruang sidang tanpa memberikan tanggapan terkait jalannya persidangan atau materi perkara.

Terdakwa I Nyoman Sukena (39 tahun) dituntut bebas oleh Tim JPU Kejati Bali dalam kasus kepemilikan empat landak jawa atau hystrix javanica, satwa dilindungi, di PN Denpasar, Jumat (13/9). Adapun pertimbangan menuntut bebas lantaran tidak ditemukan niat jahat dalam perbuatannya.

"Tidak ada sikap batin yang jahat dan menyimpang pada diri terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dakwaan, sehingga terdapat alasan penghapusan pertanggungjawaban atau sanksi pidana pada terdakwa," kata Jaksa Gede Gatot Hariawan saat membacakan pokok tuntutan.

Jaksa menyimpulkan tak ada niat jahat terdakwa dalam kasus ini berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti dari keterangan saksi dan terdakwa. Yakni, terdakwa memelihara landak itu dengan dorongan hati nurani sebagai manusia yang beradab.

Dua ekor landak ditemukan oleh kakak mertuanya telantar di area perkebunan mereka di Desa Ubud, Kabupaten Gianyar. Nyoman Sukena memelihara dan berhasil membiakkan landak menjadi empat ekor.

Sukena memelihara satwa tersebut sepenuh hati. Sukena bersama anaknya rutin membeli kelapa sebagai pakan landak.

"(Terdakwa memelihara landak) dengan tujuan agar anak landak tersebut tidak mati karena kesulitan mencari makan atau ditangkap pemburu liar untuk dikonsumsi atau diperjualbelikan, karena pada bagian-bagian tubuh landak jawa terdapat material berharga bernama geliga yang mana harganya lebih mahal daripada emas," sambung Gatot.

Selain itu, terdapat norma hukum yang berlaku di masyarakat Bali yang disebut sebagai Tri Hita Karana. Falsafah ini menjunjung tinggi hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Falsafah ini salah satunya diterapkan melalui upacara keagamaan dengan menghadirkan satwa.

Kehadiran satwa menandakan hubungan Tuhan, manusia, dan alam yang harmonis. Nyoman Sukena pernah dua kali bersedia menghadirkan satwa tersebut untuk mendukung kegiatan upacara keagamaan di Pura Desa Bongkasa Pertiwi.

"Di mana kewajiban hukum terdakwa adalah sebagai manusia yang adil dan beradab sesuai Pasal 4 Pancasila dan falsafah Bali Tri Hita Karana, yang mana esensi dari falsafah ini adalah bentuk pembukaan vibrasi kepada semesta dalam konteks manusia menjaga hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan hubungan alam hayati atau hewan," katanya.

Gatot menjelaskan, salah satu indikator seorang terdakwa dituntut pertanggungjawaban secara pidana adalah bila ditemukan niat jahat dalam perbuatannya. Dalam kasus ini, JPU menilai sikap Nyoman Sukena justru memberikan kontribusi terhadap kelangsungan satwa yang terancam punah atau dilindungi.

"Dan begitu juga sebaliknya, apabila tidak ada mens rea sejatinya tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana meskipun terdapat perbuatan terlarang atau dalam hal ini actus reus yang diatur UU," kata Gatot.

Terdakwa I Nyoman Sukena semringah usai dituntut bebas dalam kasus kepemilikan empat landak jawa atau hystrix javanica, satwa yang statusnya dilindungi di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Jumat (13/9).

Pantauan kumparan di Ruang Sidang Cakra, Nyoman Sukena, langsung berpelukan dengan istrinya, Ni Made Laksmi, begitu sidang dengan agenda dengan agenda tuntutan itu berakhir.

Pelukan ini sebagai tanda kado ulang tahunnya yang ke-39, yang jatuh pada hari ini sekaligus bersatunya kembali keluarga mereka. Made Laksmi juga tampak bahagia menyambut sang suami.

Nyoman Sukena tak lupa mengucap bersyukur sudah dituntut bebas dari jeratan hukum.

"Syukur kepada Tuhan, terima kasih pada pengacara, jaksa, hakim dan semuanya melancarkan persidangan ini. Mohon doanya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, JPU membebaskan Nyoman dari tuntutan karena menilai peternak itu memelihara satwa tersebut karena telantar di perkebunan kakak mertuanya tanpa berniat mengkomersialkan hewan landak tersebut.

Nyoman Sukena memelihara landak itu selama lima tahun hingga beranak pinak tanpa mengetahui aturan tentang landak jawa termasuk satwa dilindungi.

JPU menilai Nyoman Sukena tidak terbukti melanggar melanggar Pasal 21 ayat 2 a juncto Pasal 40 ayat 2 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE).

Jakarta: Terdakwa dalam perkara anak gugat ibu kandung di Karawang, Kusumayati, dikritik. Pasalnya, Kusumayati tak mengindahkan kesempatan untuk berdamai atau mediasi dengan penggugat, yakni anaknya Stephanie.

"Dia (terdakwa) seperti tidak sungguh-sungguh ingin RJ (Restorative Justice), padahal hanya dengan perdamaian loh, dia akan selamat," kata kuasa hukum pelapor Zaenal Abidin dalam keterangan yang dikutip Senin, 5 Agustus 2024.

Menurut dia, seharusnya pihak terdakwa dapat mengutamakan langkah mediasi. Yakni, berdamai soal audit perusahaan yang diajukan pihaknya. Terlebih, hakim juga mendorong kesempatan berdamai dari dua pihak yang berperkara.
Di sisi lain, Zaenal menyoroti terdakwa yang masih bebas meski menjalani persidangan. Karena, terdakwa tidak ditahan.

"Iya mentang-mentang tidak ditahan, jangan sampai merasa di luar santai, mau palsuin tanda tangan lagi juga bisa. Jangan sampai ada persepsi seperti itu," kata dia.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Dorong Penyelesaian Malaadministrasi Lewat Pendekatan Restorasi

Kusumayati disebut Zaenal, menolak syarat perdamaian yang diajukan pihak pelapor terkait audit perusahaan. Termasuk, tak mau menunjukkan list aset harta kepemilikan almarhum Sugianto suami terdakwa, termasuk atas nama terdakwa.

"Iya ini udah 3 tahun loh, tapi yang audit selalu ditolak, apa salahnya, ada apa ini kok tidak mau terbuka, kami juga meminta terdakwa menunjukkan list aset harta keluarga hanya melihat bukan meminta, tapi ini juga ditolak kenapa. Padahal seharusnya terbuka," ucap Zaenal.

Sementara itu, Kuasa Hukum Kusumayati, Ika Rahmawati menuturkan, pihaknya merasa keberatan dengan keinginan pelapor dalam syarat perdamaian yang diajukan, namun menerima beberapa syarat yang lain.

"Iya tadi dibahaskan ada 5 point yang diminta Stephanie dalam mediasi, 3 point ini kita sudah setuju yah, hanya yang 2 ini kita keberatan," kata Ika.

Salah satu syarat yang ditolak pihak terdakwa yakni terkait audit perusahaan keluarga PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika. "Iya untuk RJ ini kita sudah terima yah, tapi ada 2 poin yang kita keberatan, yaitu terkait dengan audit, ini kan perusahaan keluarga kami keberatan untuk diaudit, kalau Stephanie ingin dapat untuk dari hasil usaha tinggal dicek dari laporan pajaknya," kata dia.

(ABK)

BLITAR, iNews.id – Terdakwa konten video tukar pasangan, Samsudin dan dua anak buahnya divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Blitar, Senin (29/7/2024). Dalam putusanya, majelis hakim menyatakan konten yang dibuat Samsudin cs tidak terbukti melanggar unsur-unsur dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU). 

Vonis bebas tersebut langsung disambut para pengikut Samsudin. Istri samsudin yang menunggu di luar ruangan juga sempat menangis haru mendengar suaminya divonis bebas.

Dalam putusannya, hakim ketua Ari Kurniawan dan hakim anggota M Iqbal Hutabarat serta M Syafi'i menyatakan konten YouTube tukar pasangan yang dibuat Samsudin bersama anak buahnya tidak terbukti melanggar unsur-unsur dakwaan dari jaksa penuntut umum.

“Video yang digunakan oleh JPU merupakan video yang dipotong oleh akun TikTok dan tidak memuat informasi yang utuh. Akibatnya ada misinformasi yang disampaikan Samsudin karena potongan video ini,” kata Humas PN Blitar, Iqbal Hutabarat.

Sebelumnya, JPU menuntut Samsudin dengan hukuman 2,5 tahun penjara dan 1,5 tahun penjara untuk dua anak buah Samsudin.

Kasus video tukar pasangan yang viral itu terjadi pada Februari 2024. Video diduga aliran sesat yang membolehkan jemaah untuk bertukar pasangan dengan syarat suka sama suka viral di media sosial. Video ini meresahkan masyarakat yang dibuat seorang pria di Blitar, Jawa Timur. 

Dalam tayangan video viral tampak menayangkan percakapan antara para jemaah yang intinya memberikan kebebasaan untuk bertukar pasangan. Sontak saja video tersebut membuat gaduh masyarakat. 

Polisi langsung bergerak cepat dengan mendatangi pengunggah video bernama Samsudin yang ternyata YouTuber warga Kabupaten Blitar. Hasil penelusuran dipastikan video tersebut fiktif.

"Kami sudah mendatangi yang bersangkutan (pengunggah video). Itu hanya konten, tapi ini sudah meresahkan," ujar Kapolres Blitar AKBP Wiwit Adisatria, Selasa (27/2/2024).

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta: Komisi III DPR akan memanggil Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) pada masa sidang berikutnya. Pemanggilan ini terkait vonis bebas Ronald Tannur yang merupakan terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

"Masa sidang nanti kami agendakan rapat khusus dengan KY dan kami juga akan mengundang Mahkamah Agung untuk membahas masalah ini," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.

Habiburokhman juga mendorong pencekalan Ronald ke luar negeri oleh pihak imigrasi dan aparat penegak hukum. Terlebih, perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
"Karena memang belum inkrah masih dalam proses hukum, akan percuma proses hukum, akan sia-sia proses hukum, kalau ketika diputus si terdakwanya sudah tidak ada di Indonesia," ucap Habiburokhman.

Baca juga: Ronald Tannur Divonis Bebas, Sahroni Murka ke Hakim

Ketua Majelis Hakim, Erintuah Damanik, memvonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur atas dakwaan pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Amar putusan ini dibacakan Damanik dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu, 24 Juli 2024.

Damanik menegaskan putra dari politisi PKB itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," kata Damanik.

Selain itu Damanik meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) membebaskan terdakwa dari tahanan, segera setelah putusan dibacakan. "Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan," ujarnya.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzzaki menuntut tedakwa selama 12 tahun penjara lantaran dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

(ABK)