Bisnis.com, JAKARTA – Anak usaha Pelindo, PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (IPCM) mencatatkan kenaikan pendapatan dan laba bersih sepanjang Januari-September 2024.

Melansir laporan keuangan akhir September 2024, IPCM mengantongi pendapatan bersih sebesar Rp946,62 miliar per kuartal III/2024 atau meningkat 10,31% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp858,11 miliar.

Pendapatan IPCM ditopang oleh jasa penundaan kapal yang terdiri dari pelabuhan umum senilai Rp392,42 miliar, terminal khusus atau tersus sebanyak Rp317,63 miliar, dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) sebesar Rp163,45 miliar.

Namun, seiring dengan kenaikan pendapatan, beban pokok IPCM juga meningkat 12,97% year on year (YoY) menjadi Rp721,98 miliar. Hal itu membuat perseroan meraih laba kotor sebesar Rp224,63 miliar, tumbuh 2,56% secara tahunan.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, emiten yang resmi melantai pada Desember 2017 ini meraih laba bersih sebesar Rp121,10 miliar. Jumlah tersebut meningkat 1,10% dari tahun lalu yang membukukan laba Rp119,77 miliar.

Direktur Utama IPCM Shanti Puruhita menyampaikan bahwa perseroan optimistis mencapai kinerja terbaik di tengah berbagai tantangan sepanjang 2024.

Dia mengatakan perseroan berupaya menerapkan optimalisasi pelayanan, seperti kesiapan armada dan kru, perawatan kapal, peningkatan kerja sama dengan mitra, pembaruan alat produksi, hingga mendorong efektivitas pola kerja.

“Dari berbagai tantangan yang dihadapi pada 2024, kami optimistis untuk dapat mencapai kinerja yang lebih baik dari sebelumnya dan mempertahankan fundamental perusahaan yang baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (29/10/2024).

Dari sisi neraca keuangan, IPCM membukukan total aset Rp1,53 triliun hingga akhir September 2024 atau naik 1,07% year to date (YtD). Adapun liabilitas turun 2,34% YtD menjadi Rp275,03 miliar, sedangkan ekuitas tumbuh 1,85% YtD ke Rp1,26 triliun.

Arus kas setara kas IPCM pada akhir periode September 2024 mencapai Rp423,92 miliar, meningkat 3,91% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp407,96 miliar.

Di lantai bursa, pasar merespons positif kinerja keuangan anak usaha Pelindo ini. Tecermin dari harga saham perseroan yang tumbuh 0,74% menjadi Rp272 pada Selasa (29/10/2024). Namun, banderol ini masih menggambarkan penurunan 2,86% YtD.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah hampir tujuh tahun sejak pertama kali diperkenalkan, Tesla Roadster generasi terbaru masih belum dirilis.

Mengutip msn.com dari Business Insider, kendaraan ini, yang dijanjikan akan menjadi mobil termahal Tesla, tetap menjadi daya tarik bagi para pecinta mobil sport listrik.

Meskipun banyak pelanggan telah melakukan deposit sebesar US$50.000 pada tahun 2017, tanggal peluncuran Roadster ini masih misterius.

CEO Tesla, Elon Musk, menyebutkan bahwa peluncuran Roadster tertunda karena prioritas Tesla yang lebih besar, yaitu proyek-proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap masa depan energi berkelanjutan.

Meski demikian, Musk mengindikasikan bahwa perusahaan mendekati tahap finalisasi desain untuk kendaraan ini, yang menjanjikan pengalaman berkendara yang luar biasa.

Alasan di Balik Penundaan Roadster

Dalam laporan pendapatan kuartal ketiga, Musk mengakui bahwa Roadster adalah proyek yang menyenangkan tetapi harus diutamakan di belakang proyek lain yang lebih mendukung pertumbuhan Tesla, seperti peningkatan produksi Model Y dan Cybertruck.

Menurut Musk, Roadster adalah “cherry on the icing on the cake” yang membutuhkan waktu peluncuran yang tepat.

Reaksi dari Para Analis Wall Street

Banyak analis Wall Street tidak terkejut dengan potensi penundaan Roadster.

Kate Leaman, analis dari AvaTrade, menilai keputusan Musk sebagai bagian dari upaya Tesla untuk memprioritaskan proyek yang memberikan pertumbuhan dan dampak langsung.

Dengan harga tinggi dan volume produksi rendah, Roadster dinilai bukan sebagai fokus utama Tesla saat ini yang berusaha menyeimbangkan antara keterjangkauan dan skalabilitas.

Jacob Bourne, analis dari Emarketer, berpendapat bahwa penundaan ini bukan hal baru bagi Tesla atau Musk.

Bourne menyebut bahwa pernyataan ambisius Musk terkadang membutuhkan waktu lama untuk terwujud, atau bahkan tidak selalu terwujud sepenuhnya.

Di sisi lain, Dan Ives, analis dari Wedbush, optimis bahwa Roadster akan hadir dalam waktu 12 bulan, bersama dengan model Tesla Semi dan kendaraan dengan harga di bawah US$30.000.

Janji Performanya: "Mobil Produksi Tercepat di Dunia"

Tesla Roadster terbaru adalah versi modern dari mobil pertama Tesla, yang diproduksi antara 2008 dan 2012.

Pertama kali diumumkan pada November 2017, Musk menyatakan bahwa Roadster akan menjadi mobil produksi tercepat di dunia, mampu mencapai 0-60 mph dalam waktu 1,9 detik dan kecepatan maksimum lebih dari 250 mph.

Kendaraan ini diperkirakan akan memiliki harga sekitar US$200.000 dengan konfigurasi tempat duduk untuk empat orang dan atap kaca yang dapat dilepas.

Tesla juga mengumumkan bahwa Roadster akan dilengkapi dengan teknologi "roket" bekerja sama dengan SpaceX, memungkinkan kemampuan yang lebih dari sekadar mobil.

Musk bahkan mengisyaratkan bahwa kendaraan ini mungkin dapat "terbang" dalam jarak pendek, meskipun belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai fitur tersebut.

Teknologi Luar Biasa dan Kolaborasi SpaceX

Dalam sebuah wawancara, Musk menyebutkan bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan sesuatu yang lebih keren daripada Cybertruck adalah dengan menggabungkan teknologi dari Tesla dan SpaceX, menciptakan kendaraan yang mungkin tidak lagi dianggap sebagai mobil biasa.

Kolaborasi ini berpotensi menjadikan Roadster sebagai ikon mobil listrik mewah yang inovatif, dengan kemungkinan fitur-fitur futuristik yang belum pernah ada.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyoroti ketidakjelasan pemerintah dalam pengimplementasian peraturan pemungutan pajak.

Pemerintah di satu sisi ngotot ingin menaikkan PPN menjadi 12% pada tahun depan, namun di sisi lain bersedia menunda penerapan pajak karbon yang seharusnya berlaku pada 2022.

Fajry menjelaskan, kenaikan PPN dan penerapan pajak karbon tersebut sama-sama diamanatkan oleh Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, pemerintah seakan pilih-pilih dalam menerapkan amanat dalam UU HPP tersebut.

"Keduanya sudah ada time frame waktu implementasi sebenarnya [dalam UU HPP]. Baik keduanya punya hambatan politik yang sama beratnya ketika legislasi," ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Dalam UU HPP, diatur bahwa pajak karbon harus diterapkan pada 1 April 2022. Kemudian, pemerintah memutuskan untuk mengundurnya ke 1 Juli 2022. Kendati demikian, hingga kini pemerintah juga tidak menerapkan pajak karbon tersebut.

Berbeda, penundaan tersebut seakan tidak berlaku untuk kenakan tarif PPN. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak menjadi 12% akan tetap diterapkan 1 Januari 2025 sesuai yang diamanatkan UU HPP.

Fajry melihat, sikap yang tidak konsisten dari pemerintah tersebut menunjukkan kurangnya political will alias kemauan politik. Dia pun mewanti-wanti dampak negatif ke sistem perpajakan ke depan.

"Dampaknya akan spesifik ke pungutan pajak karbon, kebijakan ini menjadi tidak kredibel lagi. Terlebih dalam APBN 2025 tidak ada pos penerimaan pajak karbon," katanya.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyatakan pihaknya akan mengikuti amanat UU HPP ihwal penyesuaian tarif PPN. Artinya, tarif PPN akan naik 1% dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

"Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP. Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025," kata Dwi kepada Bisnis, dikutip Kamis (10/10/2024).

Sementara itu, ihwal pajak karbon, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah masih menyiapkan aturan teknis seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelum akhirnya pajak karbon dapat diterapkan di Indonesia. Pemerintah, sambungnya, juga harus memerhatikan kesiapan industri.

“Kita siapkan terus building block-nya, dari sisi peraturan dan regulasinya, kesiapan dari sisi perekonomian dan industrinya,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Djakarta Theater, Sabtu (24/8/2024).

JAKARTA, investor.id–Kalangan petani sawit membutuhkan sokongan, termasuk pendanaan, dari pihak Uni Eropa (UE) maupun perusahaan di dalam rantai pasok agar bisa mematuhi ketentuan European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR). Apabila dukungan tersebut tersedia maka penundaan EUDR tidak mesti dilakukan.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Sabarudin menilai, penundaan EUDR tidak perlu dilakukan. Sebab, sejak 29 Juni 2023, peraturan EUDR sudah berlaku dan memberikan waktu cukup bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan aturan itu. “Perusahaan sawit dari negara produsen seperti Indonesia telah mempersiapkan diri. Beberapa perusahaan bahkan sudah menyiapkan data geospasial areal tanam mereka. Artinya, kesiapan untuk mematuhi EUDR sudah ada,” ujar Sabarudin dalam keterangannya, Senin (07/10/2024).

Hanya saja, Sabarudin menggarisbawahi perlunya dukungan lebih dari pihak UE dan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasok sawit untuk membantu petani kecil. Artinya, penundaan kebijakan EUDR tidak mesti dilakukan, para petani hanya membutuhkan dukungan dari pihak UE dan para perusahaan sawit.

“Anggota SPKS berkomitmen untuk bebas deforestasi dan ingin menjadi bagian dari rantai pasok UE. Namun, hingga kini, dukungan dan pendanaan bagi petani sawit masih sangat minim. UE perlu memperkuat sistem dukungan dan pendanaan bagi petani kecil agar mereka bisa mematuhi EUDR,” papar Sabarudin.

Pada 2 Oktober 2024, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan usulan penundaan penerapan EUDR selama satu tahun. Jika disetujui oleh Parlemen Eropa dan Dewan, EUDR akan mulai berlaku pada 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar serta 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil.

Lebih lanjut Sabarudin menekankan pentingnya keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok minyak sawit menuju pasar UE. Dukungan dari operator dan perusahaan untuk memastikan petani terlibat dalam rantai pasok mereka harus diwujudkan dengan memperkuat sistem ketelusuran. “Ini termasuk penyediaan layanan seperti bantuan dalam pemetaan poligon dan penentuan titik koordinat kebun petani," tandas Sabarudin.

Usulan penundaan penerapan EUDR telah menuai berbagai tanggapan dari pelaku industri sawit, yang menilai persiapan sebenarnya sudah memadai. Namun demikian, para petani sawit berharap penundaan itu menjadi momentum untuk memperkuat dukungan dan pendanaan, terutama bagi petani kecil agar mereka bisa terlibat secara penuh dalam rantai pasok global yang berkelanjutan.

SPKS adalah salah satu organisasi petani sawit di Indonesia yang memiliki visi mewujudkan petani sawit yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. SPKS dirikan pada 2006 dan saat ini telah memiliki badan hukun dari Kemenkumham. SPKS telah memiliki anggota 72 ribu petani sawit yang tersebar di 18 kabupaten dan delapan provinsi. Kedelapan provinsi itu adalah Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, dan Aceh. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, SURABAYA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan bahwa untuk saat ini penjualan iPhone 16 series di Indonesia masuk ke kategori ilegal. Hal ini lantaran Kemenperin masih memproses Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dari model handphone terbaru milik Apple.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa terdapat aturan kebijakan TKDN. Dalam hal ini, semua barang telematika yang menggunakan frekuensi publik harus memiliki sertifikat TKDN.

“Ilegal [jika ada yang menjual iphone 16 di Indonesia],” kata Febri kepadaBisnis, Minggu (6/10/2024) malam.

Febri menyampaikan bahwa salah satu barang telematika yang harus memiliki sertifikat TKDN adalah handphone, termasuk iPhone 16 series.

“TKDN harus produsen yang mengajukan. Ada distributornya. Ini kan banyak distributordi sini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Febri mengungkap bahwa iPhone 16 series milik CEO Apple Tim Cook sudah mengajukan sertifikat TKDN. “Tetapi kita memprosesnya melihat dulu, verifikasi dulu realisasi investasi Rp1,6 triliun,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Tim Cook akan melanjutkan pembangunan program pengembangan talenta IT bernama Apple Developer Academy di empat titik wilayah di Indonesia dengan total nilai investasi mencapai Rp1,6 triliun.

Adapun, Apple kembali menambah investasi dengan membangun program Apple Developer Academy di Bali, sehingga nilai investasinya mencapai Rp1,6 triliun. Dengan demikian, Apple memiliki Apple Developer Academy yang berlokasi di Bali, Jakarta, Surabaya, dan Batam.

Untuk itu, Febri menyampaikan bahwa Kemenperin masih menunggu realisasi dari investasi yang digelontorkan Apple di Indonesia untuk membangun Apple Developer Academy.

“Jadi kita tunggu realisasinya dulu. Jadi kalau dia investasi Rp1,6 triliun direalisasi, langsung TKDN yang 40% lebih, boleh dia jual iPhone [termasuk iPhone 16 series] di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan model iPhone 16 series tetap rilis di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa model iPhone teranyar milik raksasa Apple itu tidak akan tertunda di pasar Tanah Air. Hanya saja, kata dia, komponen dari iPhone 16 series tetap impor dari luar negeri.

“Enggak [tertunda], cuma [komponen] tetap impor kan,” kata Budi saat ditemui seusai acara Sarasehan bersama Menkominfo di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa saat ini iPhone 16 series juga belum memenuhi persyaratan TKDN di Indonesia. “Belum. Nanti itu tanya ke [Kementerian] Perindustrian soal TKDN. TKDN mesti tanya ke [Kementerian] Perindustrian,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) angkat bicara terkait dengan kabar iPhone 16 bakal tertunda masuk ke Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadimemastikan model iPhone 16 series tetap rilis di pasar Indonesia.

Budi mengatakan bahwa model iPhone teranyar milik raksasa Apple itu tidak akan tertunda di Tanah Air. Hanya saja, kata dia, komponen dari iPhone 16 series tetap impor dari luar negeri.

“Enggak [tertunda], cuma [komponen] tetap impor kan,” kata Budi saat ditemui seusai acara Sarasehan bersama Menkominfo di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa saat ini iPhone 16 series juga belum memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia.

“Belum. Nanti itu tanya ke [Kementerian] Perindustrian soal TKDN. TKDN mesti tanya ke [Kementerian] Perindustrian,” imbuhnya.

Sementara itu,Bisnistelah mencoba menghubungi Kementerian Perindustrian melalui pesan singkat WhatsApp terkait pengajuan sertifikat TKDN Apple untuk model terbarunya. Namun, hingga berita ini tayang, Bisnis belum mendapatkan tanggapan.

Berdasarkan pantauanBisnis, hingga saat ini iPhone 16 series belum diperjualbelikan di situs resmi iBox, yang merupakan Apple Premium Reseller di Indonesia.

Di sana, hanya terlihatbanneriPhone 16 dan iPhone 16 Pro yang bertuliskan agar peminat iPhone mengecek kembali informasi ketersediaan handphone baru Apple.

Begitu pun dengan unggahan resmi iBox Indonesia di Instagram @iboxindonesia. Dalam unggahannya, iBox menyampaikan bahwa iPhone 16 series akan segera hadir di Indonesia.

“Yang kamu tunggu akan segera hadir. Stay tuned di iBox untuk dapatkan update terbaru,” tulisnya.

Di sisi lain, Kemenkominfo juga menegaskan bahwa raksasa teknologi Apple tidak jadi membangun pabrik di Indonesia. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa keputusan Apple batal membangun pabrik di Indonesia lantaran pemerintah tak bisa memenuhi permintaan Apple yang dinilai terlalu berat.

“Enggak [bangun pabrik di Indonesia]. Tax holiday-nya kegedean, permintaan dia [Apple] terlalu berat,” kata Budi.

Budi menyatakan bahwa Apple meminta adanya pembebasan pajak (tax holiday) selama 50 tahun seperti di Vietnam. “[Apple minta tax holiday] 50 tahun, [mirip] Vietnam,” ungkapnya.

Untuk itu, Budi menyampaikan adanya ketidakmungkinan raksasa teknologi milik Tim Cook itu membangun pabrik di Tanah Air.

“Enggak mungkin [Apple bangun pabrik di Indonesia],” ujarnya.

Menurut Budi, jika Indonesia memberi lampu hijau kepada Apple untuk memberikan tax holiday, maka perusahaan teknologi asing lainnya juga akan meminta hal yang sama seperti yang diterima Apple.

“Kalau permintaan dia seperti di negara lain ya susah dong kita memenuhinya. Nanti yang lain meminta yang sama,” terangnya.

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui saat terjadinya wabah pandemi Covid-19, banyak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tidak menyetujui kenaikan tarif dari pemerintah.

Padahal, kenaikan tarif tol merupakan sebuah kewajiban dua tahunan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021.

"Empat tahun terakhir telat naikkan tarif jalan tol, itu karena ada pandemi. Saya siap bertanggung jawab untuk melanggar undang-undang, kalau itu memang dianggap pelanggaran," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Basuki menjelaskan, penundaan penyesuaian tarif tol ini mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat dan nasional. Mengingat ekonomi Indonesia sempat terdapat dalam saat pandemi Covid-19.

"Kalau orang semua dapat BLT, listrik tidak naik, semua dapat subsidi, gaji kurang Rp5 juta dapat subsidi, masa' tol dinaikkan?" ujarnya.

Menurutnya, faktor lain alasan untuk penundaan tarif tol ini terkadang juga datang dari pertimbangan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang wajib untuk BUJT. Ketika SPM belum sesuai dengan standar Kementerian PUPR, permintaan untuk kenaikan jalan tol dievaluasi ulang.

"Itu pun keterlambatan bukan kesalahan dari pemerintah saja, ada juga yang SPM tidak terpenuhi, dia memenuhi SPM dulu, dimonitor baru bisa naik jalan tol," ujar Basuki.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Subakti Syukur mengatakan, penundaan kenaikan tarif ini sebetulnya berdampak pada iklim investasi di sektor jalan tol. Sebab, kepastian hukum menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.

"(Faktor rendahnya minat investor) komitmen yang diragukan terhadap penyesuaian tarif, kompensasi kenaikan biaya, dan lamanya perizinan," kata Subakti Syukur saat dihubungi IDXChannel.

Dengan mengatasi salah satu tantangan ini, dia mengaku optimistis pembangunan infrastruktur di sektor jalan tol ke depannya bisa lebih bergeliat lewat pendanaan dari investor.

"Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, sektor jalan tol Indonesia dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar ke depannya," katanya.

(Dhera Arizona)

Jakarta: Langkah pemerintah menunda pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi awal Oktober dianggap tepat. Kebijakan tersebut dinilai mengantisipasi kontraksi di tengah masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.

“Memang langkah yang terbaik menurut kacamata publik, karena itu kalau sampai dinaikkan di tengah situasi harga-harga sudah naik, itu akan terjadi kontraksi arahnya gerakan politik,” ucap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahadiansyah, melalui keterangan tertulis, Rabu, 2 Oktober 2024.

Trubus mengingatkan kementerian tentang pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara melarang anak buahnya mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat.
“Karena itu, presiden kan waktu itu mengatakan kementerian dan lembaga dilarang mengeluarkan kebijakan yang ekstrem salah satunya ini agar membatalkan BBM subsidi ini,” ungap dia.

Baca juga: Jaga Daya Beli, Penundaan Pembatasan BBM Bersubsidi Didukung

Menurutnya, wacana kebijakan pembatasan BBM subsidi lantaran banyaknya penyalahgunaan. Sebab, banyak masyarakat kelas menengah atas yang menggunakan BBM subsidi.

“Ada unsur kesengajaan karena masyarakat yang mampu menggunakan subsidi itu, masalahnya sumber itu,” sebut dia.

Ia memberikan solusi agar harga BBM subsidi di bawah Rp10 ribu, namun dalam aplikasinya harus menggunakan KTP ketika membeli BBM. Sehingga, angkutan umum, masyarakat penghasilan rendah, bisa menggunakan BBM Subsidi secara tepat sasaran.

“Kalau dari NIK-nya dia memang enggak mampu yaudah kalau bisa pemerintah berikan separuh harga saja. Jadi alternatif. Kalau naik kereta ada yang eksekutif, ada yang ekonomi, itu bisa diterapkan, lewat sistem itu, tapi pengawasannya harus diperketat,” ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten pelayaran PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) merealisasikan pengadaan 2 unit kapal tug boat alias kapal tunda TB Anugerah Bersama 5 dan TB Anugerah Bersama 6.

Penambahan armada ini merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk terus meningkatkan layanan di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Pelabuhan Tarakan dan Kendari.

Kedua kapal ini sebelumnya disewa oleh anak usaha HUMI, yakni PT Humpuss Transportasi Curah (HTC). Dengan demikian, akuisisi kedua kapal ini diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui efisiensi operasional yang lebih baik, meskipun tidak berdampak langsung pada pertumbuhan pendapatan (revenue) HTC.

Dengan keputusan untuk mengakuisisi kedua kapal ini, HTC tidak hanya mengurangi biaya sewa yang berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kontrol operasional.

Direktur Utama HUMI Tirta Hidayat menyatakan, pembelian TB Anugerah Bersama 5 dan TB Anugerah Bersama 6 merupakan langkah yang
sangat penting dalam strategi perseroan untuk meningkatkan efisiensi operasional.

"Meskipun langkah ini tidak akan meningkatkan revenue secara langsung, kami yakin bahwa pengurangan biaya sewa dan peningkatan efisiensi operasional akan berdampak positif pada laba perusahaan," ujar Tirta dalam siaran pers, Kamis (29/8/2024).

Dalam hal pendapatan, pembelian ini tidak akan berdampak signifikan pada pendapatan HTC, karena kedua kapal telah digunakan dalam operasional rutin selama masa sewa.

Meski demikian, dari sisi laba, efek positif akan segera terasa berkat pengurangan biaya sewa dan pengelolaan aset yang lebih efisien. Dengan demikian, perseroan dapat menjaga stabilitas pendapatan sambil secara bertahap meningkatkan margin keuntungan.

"Kami telah mempertimbangkan bahwa dampak dari pembelian ini lebih berfokus pada penguatan bottom line HTC, salah satu anak usaha kami. Dengan stabilitas revenue yang sudah ada, HTC kini bisa lebih fokus pada peningkatan laba melalui efisiensi dan pengelolaan aset yang lebih baik," kata Tirta.

TB Anugerah Bersama 5 dan TB Anugerah Bersama 6 akan terus beroperasi di Pelabuhan
Tarakan dan Kendari, yang merupakan pusat penting dalam jaringan logistik nasional.

Dengan kepemilikan penuh atas kapal-kapal ini, HUMI melalui anak usahanya, HTC dapat memastikan keberlanjutan layanan operasional di kedua pelabuhan tersebut. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap efisiensi logistik dan daya saing pelabuhan di Indonesia Timur.

TB Anugerah Bersama 5 dan TB Anugerah Bersama 6 memiliki spesifikasi mesin dan daya 2x1000 HP sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan kapasitas tersebut, kedua kapal tunda ini mampu menangani kapal besar yang masuk dan keluar dari pelabuhan, serta memfasilitasi manuver yang lebih aman dan efisien di area pelabuhan yang padat

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten pelayaran PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) merealisasikan pengadaan 2 unit kapal tug boat alias kapal tunda TB Anugerah Bersama 5 dan TB Anugerah Bersama 6.

Penambahan armada ini merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk terus meningkatkan layanan di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Pelabuhan Tarakan dan Kendari.

Kedua kapal ini sebelumnya disewa oleh anak usaha HUMI, yakni PT Humpuss Transportasi Curah (HTC). Dengan demikian, akuisisi kedua kapal ini diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui efisiensi operasional yang lebih baik, meskipun tidak berdampak langsung pada pertumbuhan pendapatan (revenue) HTC.

Dengan keputusan untuk mengakuisisi kedua kapal ini, HTC tidak hanya mengurangi biaya sewa yang berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kontrol operasional.

Direktur Utama HUMI Tirta Hidayat menyatakan, pembelian TB Anugerah Bersama 5 dan TB Anugerah Bersama 6 merupakan langkah yang
sangat penting dalam strategi perseroan untuk meningkatkan efisiensi operasional.

"Meskipun langkah ini tidak akan meningkatkan revenue secara langsung, kami yakin bahwa pengurangan biaya sewa dan peningkatan efisiensi operasional akan berdampak positif pada laba perusahaan," ujar Tirta dalam siaran pers, Kamis (29/8/2024).

Dalam hal pendapatan, pembelian ini tidak akan berdampak signifikan pada pendapatan HTC, karena kedua kapal telah digunakan dalam operasional rutin selama masa sewa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten pelayaran PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) merealisasikan pengadaan 2 unit kapal tug boat alias kapal tunda TB Anugerah Bersama 5 dan TB Anugerah Bersama 6.

Penambahan armada ini merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk terus meningkatkan layanan di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Pelabuhan Tarakan dan Kendari.

Kedua kapal ini sebelumnya disewa oleh anak usaha HUMI, yakni PT Humpuss Transportasi Curah (HTC). Dengan demikian, akuisisi kedua kapal ini diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui efisiensi operasional yang lebih baik, meskipun tidak berdampak langsung pada pertumbuhan pendapatan (revenue) HTC.

Dengan keputusan untuk mengakuisisi kedua kapal ini, HTC tidak hanya mengurangi biaya sewa yang berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kontrol operasional.

Direktur Utama HUMI Tirta Hidayat menyatakan, pembelian TB Anugerah Bersama 5 dan TB Anugerah Bersama 6 merupakan langkah yang
sangat penting dalam strategi perseroan untuk meningkatkan efisiensi operasional.

"Meskipun langkah ini tidak akan meningkatkan revenue secara langsung, kami yakin bahwa pengurangan biaya sewa dan peningkatan efisiensi operasional akan berdampak positif pada laba perusahaan," ujar Tirta dalam siaran pers, Kamis (29/8/2024).

Dalam hal pendapatan, pembelian ini tidak akan berdampak signifikan pada pendapatan HTC, karena kedua kapal telah digunakan dalam operasional rutin selama masa sewa.

Meski demikian, dari sisi laba, efek positif akan segera terasa berkat pengurangan biaya sewa dan pengelolaan aset yang lebih efisien. Dengan demikian, perseroan dapat menjaga stabilitas pendapatan sambil secara bertahap meningkatkan margin keuntungan.

"Kami telah mempertimbangkan bahwa dampak dari pembelian ini lebih berfokus pada penguatan bottom line HTC, salah satu anak usaha kami. Dengan stabilitas revenue yang sudah ada, HTC kini bisa lebih fokus pada peningkatan laba melalui efisiensi dan pengelolaan aset yang lebih baik," kata Tirta.

TB Anugerah Bersama 5 dan TB Anugerah Bersama 6 akan terus beroperasi di Pelabuhan
Tarakan dan Kendari, yang merupakan pusat penting dalam jaringan logistik nasional.

Dengan kepemilikan penuh atas kapal-kapal ini, HUMI melalui anak usahanya, HTC dapat memastikan keberlanjutan layanan operasional di kedua pelabuhan tersebut. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap efisiensi logistik dan daya saing pelabuhan di Indonesia Timur.

TB Anugerah Bersama 5 dan TB Anugerah Bersama 6 memiliki spesifikasi mesin dan daya 2x1000 HP sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan kapasitas tersebut, kedua kapal tunda ini mampu menangani kapal besar yang masuk dan keluar dari pelabuhan, serta memfasilitasi manuver yang lebih aman dan efisien di area pelabuhan yang padat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan, DPR tidak akan mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang (UU) sebelum masa pendaftaran calon di Pilkada 2024 dilakukan. Artinya, persyaratan pencalonan kepala daerah tetap akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski demikian, KPU tetap harus berkonsultasi dengan DPR untuk menyusun Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan usai adanya putusan MK. Apalagi, khusus untuk syarat usia calon kepala daerah, sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) sebelum adanya putusan MK.

"Masing-masing rezimnya MA dan MK kan berbeda kewenangan. MK melakukan judicial review pada tatanan yang berbeda dengan MA," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Menurut Dasco, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu aturan mengenai syarat usia calon kepala daerah. Apalagi, KPU juga akan berkonsultasi dengan DPR untuk menentukan PKPU tentang pencalonan.

Ia menilai, dalam putusannya MK menyatakan tak bisa menganulir judicial review yang dilakukan MA. Pasalnya, dua lembaga itu memiliki kewenangan yang berbeda dalam melakukan judicial review.

"Nah itu tinggal bagaimana menerjemahkannya nanti. Jadi kita akan minta KPU yang akan menuangkan dengan PKPU setelah menuangkan konsultasi dengan DPR," kata Dasco.

Diketahui, dalam putusan MA, batas minimal usia kepala daerah dihitung sejak pelantikan kepala daerah terpilih. Sementara putusan MK mengatur batas minimal usia calon kepala daerah sejak penetapan pasangan calon.

Apabila menggunakan putusan MA, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, dipastikan bisa maju di pilgub. Namun, apabila menggunakan putusan MK, Kaesang dinyatakan tak memenuhi persyaratan batas usia.

"Itu kan ada PKPU. PKPU-nya akan dikonsultasikan ke DPR dan tentunya PKPU itu akan dibuat oleh KPU. Mungkin bisa nanti diikuti, ada rapat konsultasi antar-KPU dan Komisi II DPR pada Senin dan mungkin jawabannya baru bisa terjawab pada hari itu," kata Dasco soal batas usia calon kepala daerah.