Jakarta -

Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan pengalihan pengelolaan layanan dan penyelenggaraan BisKita Trans Pakuan kepada pemerintah Kota Bogor.

BisKita Trans Pakuan merupakan layanan bus dengan skema buy the service (BTS) pertama di kawasan Bodebek. Layanan transportasi umum ini diresmikan pada 2 November 2021 lalu.

Pengalihan operasional tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Plt. Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra pada Kamis (7/11) kemarin di Kemayoran, Jakarta.

"Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dinas Perhubungan Kota Bogor selama lebih dari 3 tahun ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan tentunya tidak dapat BPTJ hadapi sendiri, peran Walikota dan Dinas Perhubungan Kota Bogor sangat luar biasa," kata Solihin dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Solihin menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan angkutan umum massal di perkotaan akan didorong oleh PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk itu ke depannya BPTJ juga berencana menyusun buku pedoman mengenai tata cara pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan integrasinya, serta perbedaan antara gratis dan berbayar agar pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam menyelenggarakan layanan BTS.

"Kami juga mengapresiasi langkah besar dari Pak Walikota dan Pak Kadishub untuk dapat menyediakan layanan angkutan umum massal di Kota Bogor secara mandiri, sehingga pada hari ini dapat terselenggara penandatanganan adendum PKS ini," lanjut Solihin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra menyambut baik peralihan operasional ini. Namun menurutnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyelesaikan perpindahan atau transisi pengelolaan ini.

Karenanya ia juga sangat menyambut baik rencana penyusunan pedoman yang dapat dijadikan rujukan agar proses transfer dari pemerintah pusat ke daerah dapat berjalan dengan baik, bisa diterima dan dapat diimlementasikan oleh pemerintah daerah.

"Yang menjadi tantangan kami saat ini adalah bagaimana menyediakan pembiayaan untuk subsidi angkutan. Karena saat ini subsidi yang di-state di Permendagri hanya untuk kemiskinan dan pendidikan. Sementara aturan tentang pengelolaan keuangan di APBD harus mengacu pada Permendagri. Sampai dengan saat ini kami masih coba menyesuaikan pos kebutuhan untuk subsidi di angkutan," terang Marse.

"Tidak mungkin Pemerintah pusat secara terus menerus mensubsidi daerah. Oleh karena itu kami akan mencoba konsep swastanisasi ke depannya, tapi skemanya harus diatur sehingga nantinya tidak memberatkan para investor. Harapannya program ini dapat berjalan kedepan, para investor dapat berkolaborasi tanpa ada campur tangan secara finansial dari pemerintah daerah namun rule-nya tetap dipantau," sambungnya lagi.

Sebagai informasi, layanan BisKita Trans Pakuan Bogor memiliki 4 koridor dengan jumlah armada sebanyak 49 unit. Layanan transportasi umum ini resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp 4.000 untuk umum dan telah diberlakukan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan disabilitas sebesar Rp 2.000 sejak 18 September 2023.

Jumlah penumpang setiap koridor sejak berbayar atau September tahun 2023 sampai dengan September 2024 bertumbuh cukup baik. Untuk koridor 1, dari 69.920 menjadi 82.736 atau meningkat 18.33%. Koridor 2, dari 100.326 menjadi 127.590 atau meningkat 27.18. Koridor 5, dari 54.442 menjadi 63.436 atau meningkat 16.52%. Koridor 6, dari 20.068 menjadi 29.750 atau meningkat 48.25%.

Sedangkan untuk load factor (LF) per September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif. Koridor 1, LF nya mencapai 65,23%. Sedangkan Koridor 2, melebihi target atau 111,89%. Koridor 5 mencapai 49,67% dan Koridor 6 sebesar 23,65%.

(fdl/fdl)

Jakarta -

PT Net Visi Media Tbk. (NETV) alias Net TV mengumumkan pengunduran diri Manoj Dhamoo Punjabi dari posisinya sebagai Direktur Utama. Surat pengunduran dirinya itu diterima perusahaan pada Selasa (5/11) kemarin.

Selain Manoj, Komisaris Utama Shania Manoj Punjabi dan Komisaris lndependen Dian Adhitama turut mengundurkan diri dari posisinya si hari yang sama. Di mana surat pengunduran diri ini telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang diadakan pada, Kamis (7/11).

"Pada tanggal 5 November 2024, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Manoj Dhamoo Punjabi selaku Direktur Utama Perseroan, lbu Shania Manoj Punjabi selaku Komisaris Utama Perseroan, dan lbu Dian Adhitama selaku Komisaris lndependen," tulis Net TV dalam laporan keterbukaan informasi mereka Jumat (7/11/2024).

"Pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari ini, Kamis, 7 November 2024," tulis perusahaan lagi.

Sebagai informasi, Manoj Punjabi bersama keluarganya merupakan pendiri PT MD Entertainment Tbk (FILM) yang melantai di BEI pada 2018. Kala itu perusahaan mendapatkan dana segar senilai US$ 19 juta atau setara Rp 309,16 miliar.

Kemudian raksasa teknologi dan hiburan asal China, Tencent, membeli 14,6% saham perusahaan pada Oktober 2021. Berkat itu perusahaan mendapatkan tambahan dana segar meski tidak dirinci nilai transaksinya. Saat ini Manoj tercatat berada di posisi ke-1.835 orang terkaya di dunia dengan total harta sebesar US$ 1,7 miliar atau setara dengan Rp 27,66 triliun.

Di luar itu, sebelumnya MD Entertainment milik Manoj Punjabi mengambil alih 80,05% saham Net TV dengan nilai transaksi mencapai Rp 1.655.494.358.314 atau Rp 1,65 triliun. Melalui akuisisi ini, MD Pictures akan menjadi pemegang saham pengendali baru NET TV.

Untuk mengamankan proses akuisisi itu, MD Entertainment telah menandatangani sejumlah dokumen berupa Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBS) dan Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat (PPSB) pada 26 Agustus 2024 kemarin.

Lalu pada 10 Oktober 2024, NET TV mengumumkan Manoj Dhamoo Punjabi dan Shania Manoj Punjabi masuk jajaran direksi dan komisaris. Keduanya didapuk memimpin perusahaan itu bersama jajaran direksi lain seperti Priyadarshi Anand dan Surya Hadiwinata. Sementara itu, jajaran komisaris diisi Sanjeva Advani (komisaris), dan Dian Adhitama (komisaris independen).

(fdl/fdl)

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) sepakat memperpanjang perjanjian kerja sama keuangan bilateral untuk tiga tahun ke depan hingga 1 November 2027. Kesepakatan dicapai pada hari ini, Senin (4/11).

"Perpanjangan masa berlaku selama tiga tahun ke depan merupakan penguatan dari praktek sebelumnya dimana perpanjangan hanya dilakukan untuk periode satu tahun dan merefleksikan sinergi dan kolaborasi kedua otoritas dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan kedua negara di tengah ketidakpastian global," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Kesepakatan tersebut terdiri atas dua perjanjian kerja sama keuangan bilateral, salah satunya adalah Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA). Kedua negara dapat melakukan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai 9,5 miliar dolar Singapura atau Rp 100 triliun.

Kedua adalah Bilateral Repo Agreement (BRA), yang memungkinkan dilakukannya transaksi repo antara kedua bank sentral untuk mendapatkan likuiditas senilai 3 miliar dolar AS (atau mata uang Yen/Euro dengan nilai setara), dengan menjaminkan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman yang dimiliki kedua bank sentral.

"Kerja sama ini telah berlangsung sejak November 2018 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura untuk senantiasa saling mendukung dan membangun kepercayaan terhadap kondisi perekonomian di masing-masing negara," ujarnya.

Menurut Ramdan, hal ini juga menjadi bagian dari upaya perluasan dan penguatan kerja sama internasional di area kebanksentralan, serta merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia lebih dikenal dunia.

Caranya dengan mengikuti banyak kerja sama baik bilateral maupun multilateral.

"Presiden Prabowo, jika boleh saya katakan adalah presiden kebijakan luar negeri. Dia telah aktif bertemu dengan banyak pemimpin di seluruh dunia karena Indonesia ingin lebih dikenal di dunia," ujar Rosan dalam acara Diplomatic Economic Reception Dinner yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jumat (1/11/2024).

Rosan menyebut Indonesia telah banyak terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas seperti Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework/IPEF), Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Comprehensive Economic Partnership/RCEP), hingga kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang sedang dalam target penyelesaian perundingan.

"Banyak keterlibatan bilateral dan juga multilateral. Jadi pastinya kita menjadi negara yang lebih terbuka," ucapnya.

Keinginan agar Indonesia bisa lebih dikenal dunia sangat mungkin karena Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN.

"40% ekonomi ASEAN berasal dari Indonesia. Hampir 40% penduduk ASEAN berasal dari Indonesia dan juga daratannya sekitar 40% daratan ASEAN adalah Indonesia," beber Rosan.

Rosan juga menyampaikan rencana membawa Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Untuk mencapai itu, ia mengajak para 75 duta besar (dubes) dan perwakilan luar negeri yang hadir untuk bekerja sama.

"Kami tahu bahwa kami tidak dapat bekerja sendiri, kami perlu bekerja sama. Meskipun saat ini ada banyak tantangan, ketegangan dalam geopolitik dan geoekonomi. Jika kita bekerja sama, kita pasti dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi," harap Rosan.

(aid/hns)

Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan permohonan judical review uji materi terhadap UU Cipta Kerja yang diajukan kalangan buruh dan beberapa pemohon lainnya.

MK meminta mengubah sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja. Hal itu seperti dalam putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang Cipta Kerja.

Kalangan buruh pun menyambut baik putusan tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menberikan apresiasi kasih pada hakim MK atas gugatan UU Cipta Kerja.

"Putusan ini sangat luar biasa buat kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh buruh Indonesia yang telah menjalani perjuangan panjang bersama. Kemenangan gugatan ini menjadi milik seluruh buruh dan rakyat Indonesia," kata Andi Gani dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Adapun, ada tujuh poin yang dikabulkan MK sesuai dengan tuntunan buruh yaitu, sistem pengupahan, ⁠outsourcing, masalah PHK, PKWT (soal kontrak kerja), tenaga kerja asing, istirahat panjang dan cuti, serta kepastian upah untuk pekerja perempuan yang menjalani cuti haid dan cuti melahirkan.

Andi Gani memaparkan dalam poin tuntutan pengupahan, setelah ada putusan MK seharusnya pemerintah dapat menentukan UMP akan kembali mempertimbangkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan melibatkan dewan pengupahan.

"Ada survei kehidupan layak yang akan dikembalikan karena dihitung kebutuhan masing-masing dasar di masing-masing daerah dan itu sudah lama hilang," tutur Andi Gani.

Kemudian, pria yang juga menjabat sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) ini mengatakan putusan MK mengabulkan tuntutan mengenai PHK. Setelah tuntutan dikabulkan seharusnya perusahaan tidak bisa lagi melakukan PHK secara semena-mena dan wajib dimusyawarahkan dengan serikat pekerja.

Lalu, untuk poin perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA) kini akan kembali dibatasi dan memiliki tenggat masa kerja. Sebelumnya, Andi Gani bilang selama ada UU Cipta Kerja, TKA bekerja di Indonesia begitu saja meski tanpa memiliki kemampuan.

"Tenaga kerja asing bisa masuk begitu saja tanpa ada skill. Dengan adanya keputusan ini semua terbatas sekarang, dan mesti ada batas waktu, ada tenaga kerja pendamping dari tenaga kerja Indonesia," jelas Andi Gani.

Selain itu, MK juga mengabulkan tuntutan terkait pekerjaan alih daya atau outsourcing yang harus diatur dalam UU untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja.

Dalam pembacaan putusan yang dilakukan Kamis 31 Oktober 2024 kemarin, MK meminta pembentuk undang-undang harus segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023. MK mengatakan hal itu dapat mengatasi ketidakharmonisan aturan.

"Menurut mahkamah, pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih.

MK juga menguraikan pasal-pasal mana saja yang gugatannya dianggap beralasan menurut hukum sebagian. Ada 21 pasal yang diubah MK.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Berikut poin-poin lengkap amar putusan MK:
1. Menyatakan frasa 'Pemerintah Pusat' dalam Pasal 42 ayat (1) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu menteri Tenaga Kerja'

2. Menyatakan pasal 42 ayat (4) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang menyatakan 'tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Tenaga kerja asing dapa dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia'

3. Menyatakan pasal 56 ayat (3) dalam pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan 'Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan'

4. Menyatakan pasal 57 ayat 1 dalam pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan 'Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf Latin', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin'

5. Menyatakan pasal 64 ayat 2 dalam pasal 81 angka 18 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada ayat (1)' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya'

6. Menyatakan pasal 79 ayat 2 huruf b dalam pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan 'Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa 'atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu'

7. Menyatakan kata 'dapat' dalam pasal 79 ayat 5 dalam pasal 81 angka 25 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

8. Menyatakan pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan 'Setiap pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua'

9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan'

10. Menyatakan frasa 'struktur dan skala upah' pasal 88 ayat 3 huruf b dalam pasal 81 angka 27 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'struktur dan skala upah yang proporsional'

11. Menyatakan pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota'

12. Menyatakan frasa 'indeks tertentu' dalam pasal 88D ayat 2 dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh'

13. Menyatakan frasa 'dalam keadaan tertentu' dalam pasal 88F dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' mencakup antara lain bencana alam atau nonalam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

14. Menyatakan Pasal 90A dalam pasal 81 angka 31 yang menyatakan 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan'

15. Menyatakan pasal 92 ayat 1 dalam pasal 81 angka 33 UU 5/2023 yang menyatakan 'Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi'

16. Menyatakan pasal 95 ayat 3 dalam pasal 81 angka 36 UU 6/2023 yang menyatakan 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan'

17. Menyatakan pasal 98 ayat 1 dalam pasal 81 angka 39 UU 6/2023 yang menyatakan 'untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif'

18. Menyatakan frasa 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh' dalam pasal 151 ayat (3) dalam pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh'

19. Menyatakan frasa 'Pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial' dalam pasal 151 ayat (4) dalam pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dalam perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap'

20. Menyatakan frasa 'dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya' dalam norma pasal 157A ayat (3) dalam pasal 81 angka 49 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI'

21. Menyatakan frasa 'diberikan dengan ketentuan sebagai berikut' pasal 156 ayat 2 dalam pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'paling sedikit'.

(hal/rrd)

Jakarta -

Donald Trump, kandidat presiden dari Partai Republik pada Pilpres Amerika Serikat (AS) tahun 2024 ini, dalam kampanyenya di Georgia pada bulan lalu, mengatakan: "Saya ingin perusahaan mobil Jerman menjadi perusahaan mobil Amerika."

Trump berjanji, apabila kembali berkuasa di Gedung Putih, setiap produsen mobil asing yang memilih untuk meningkatkan produksi mereka di AS, akan mendapat insentif berupa pajak yang rendah, biaya energi murah, dan birokrasi sederhana.

Muncul pula ancaman baru, berupa "tarif yang sangat besar" pada kendaraan yang tidak dibuat di negara itu. Retorika Trump itu menggaung kuat dari janji kampanye pemilihan Trump tahun 2016 dengan slogan Make America Great Again dengan membawa kembali manufaktur dari luar negeri.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Bagi sebagian orang, seperti analis otomotif yang berkantor di Detroit, John McElroy, pernyataan baru itu tidak lebih dari sekadar hiperbola khas Trump yang menurutnya akan sulit ia terapkan. "Ia mengatakan banyak hal gila. Jika ia menang, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang ingin ia lakukan."

Perusahaan otomotif Jerman tingkatkan investasi di AS

Sebelumnya, produsen mobil Jerman berhasil menghindari ancaman tarif 35% dengan menegosiasikan investasi baru dalam produksi AS, termasuk perluasan pabrik kendaraan listrik (EV) Volkswagen di Tennessee, $1 miliar (€930 juta) yang dijanjikan oleh Mercedes Benz di Alabama dan peningkatan produksi BMW di South Carolina.

Namun Jacob Kirkegaard, peneliti senior di lembaga pemikir Bruegel yang berpusat di Brussels, mengatakan kepada DW bahwa produsen mobil Jerman seharusnya "sangat khawatir," karena rencana baru Trump bisa jadi lebih merugikan bagi mereka.

Masalahnya adalah janji Trump untuk mencabut subsidi kendaraan listrik, yang secara jor-joran jadi rencana investasi hijau Presiden AS Joe Biden. Sebagian besar uang tunai yang digelontorkan oleh produsen mobil Jerman di AS selama enam tahun terakhir telah membantu meningkatkan produksi EV.

"Jadi, setiap langkah untuk membalikkan arah kebijakan ini perlu rantai pasokan terpisah untuk produksi kendaraan bermesin pembakaran yang berkelanjutan di Amerika Serikat," kata Kirkegaard.

"Kita telah melihat apa yang terjadi di Jerman ketika subsidi dihilangkan - penjualan kendaraan listrik langsung anjlok," kata McElroy, yang juga merupakan presiden Blue Sky Productions, yang menciptakan Autoline Network yang menangani berita dan analisis industri otomotif.

Trump bidik produksi mobil asing berbasis di Meksiko

Merek-merek Jerman, utamanya yang berbasis produksi di Meksiko, dapat semakin terperangkap dalam ultimatum Trump. Negara Amerika Latin tersebut adalah pusat manufaktur utama bagi merek-merek seperti Volkswagen, BMW, dan Audi, yang sebagian besar dijual di pasar AS. Trump sering mengancam produsen mobil yang memindahkan produksi mereka ke Meksiko dengan tarif 200%. Meksiko dipilih karena rendahnya biaya produksi dibandingkan dengan AS.

"Meksiko merupakan lokasi yang sangat penting bagi industri otomotif Jerman," kata Asosiasi Industri Otomotif Jerman (VDA) dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di surat kabar Die Welt pada bulan Oktober. "Perusahaan Jerman memiliki pabrik sendiri di sana, di lokasi rekor produksi baru dicapai dengan 716.000 mobil penumpang pada tahun lalu."

Pabrikan mobil Jerman yang beroperasi di Meksiko juga diuntungkan oleh kondisi perdagangan regional berkat Perjanjian AS-Meksiko-Kanada (USMCS), yang sebelumnya disebut NAFTA. Perjanjian ini dinegosiasikan di bawah kepemimpinan Trump saat ia menjadi presiden dan dijadwalkan untuk ditinjau ulang pada 2026.

Seperti di Jerman, di mana produsen mobil mengeluhkan kekurangan pekerja terampil, Amerika Serikat juga mengalami kesenjangan keterampilan setelah puluhan tahun mengalihkan produksi ke luar negeri dan karena pekerja otomotif yang lebih tua memasuki usia pensiun.

Perebutan pasar di Eropa, Cina, dan AS

Dengan ancaman pengetatan proteksionisme oleh Trump, merek mobil Jerman kini menghadapi badai dahsyat di sektor otomotif global yang sudah sangat kompetitif. Mereka juga menghadapi pertumbuhan yang lebih lambat di Eropa dan karena pasar direbut oleh merek dari Cina.

Namun, berbeda dengan merek mobil dari Cina, merek mobil Jerman dinilai masih sangat kuat dan punya tempat yang kuat di antara konsumen. Ini dinilai akan terus membantu mereka mengatasi rintangan perdagangan ini.

"Saya pribadi tentu tidak ingin meremehkan merek-mereka ini," kata Kirkegaard. "Mereka akan melewati ini, tetapi kemungkinan besar mereka akan berakhir dengan jumlah lapangan pekerjaan yang secara signifikan akan lebih kecil."

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

(ita/ita)

Jakarta -

Saat melakukan peminjaman dana dalam jumlah besar, biasanya disertakan juga surat perjanjian utang piutang. Surat ini ditanda tangani di atas materai sebagai bukti yang sah terkait pinjaman dana.

Selain itu, ada sejumlah fungsi lain dari dibuatnya surat perjanjian utang piutang. Untuk membuat surat ini juga tak bisa sembarangan, karena harus menyebutkan pihak pemberi dan penerima pinjaman.

Lantas, bagaimana cara membuat surat perjanjian utang piutang di atas materai yang benar? Simak beberapa contohnya dalam artikel ini.

Mengenal Surat Perjanjian Utang Piutang

Dilansir situs Sahabat Pegadaian, surat perjanjian utang piutang adalah dokumen yang berisi kesepakatan mengikat antara pemberi dan penerima pinjaman. Di dalam surat itu berisi pernyataan tentang hak dan kewajiban yang perlu dijalankan oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Selain itu, tercantum juga nominal utang atau pinjaman yang diberikan, periode pelunasan utang, cara pembayaran, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pinjaman.

Surat perjanjian utang piutang bisa mengikat antara individu maupun usaha. Jadi, bisa dibuat tergantung dengan kebutuhan masing-masing.

Mengutip eprint UMS, surat perjanjian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam. Mengenai perjanjian pinjam meminjam telah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata.

Dalam pasal tersebut menyatakan, "Perjanjian pinjam-meminjam adalah komitmen pihak pertama memberikan sejumlah dana atau barang. Biasanya beberapa hal yang dipinjamkan bersifat habis pakai."

Fungsi Surat Perjanjian Utang Piutang

Dilansir laman Bank Neo Commerce, ada sejumlah fungsi dari dibuatnya surat perjanjian utang piutang, yakni sebagai berikut:

1. Bukti utang yang kuat dan sah di mata hukum.
2. Transaksi pinjaman yang jelas antara pemberi dan penerima pinjaman.
3. Meminimalisir perselisihan antara pihak pemberi dan penerima pinjaman, misalnya dalam hal tanggal waktu pembayaran dan besaran utang yang dibayar.

Komponen Surat Perjanjian Utang Piutang

Surat perjanjian utang piutang berisi beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Semua komponen tersebut perlu ditulis agar kedua belah pihak dapat memahami perjanjian yang telah dibuat. Berikut rinciannya:

1. Data diri kedua pihak (misalnya seperti nama, alamat, nomor KTP, pekerjaan dan lain-lain)
2. Jumlah total atau nominal uang yang dipinjam
3. Jumlah total pembayaran
4. Tujuan pinjaman
5. Jangka waktu pembayaran
6. Jumlah pembayaran bulanan (jika perlu)
7. Jaminan pinjaman (jika perlu)
8. Tingkat bunga atau kompensasi
9. Persyaratan tentang hukuman jika tidak membayar atau wanprestasi (kondisi di mana pinjaman dapat dilepaskan atau ditangguhkan, karena pelaksanaan kewajiban yang tidak bisa terpenuhi alias ingkar janji oleh seorang debitur).

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang

Setelah mengetahui apa itu surat perjanjian utang piutang beserta fungsinya, mari simak beberapa contohnya di bawah ini:

Contoh Pertama

SURAT PERJANJIAN UTANG PIUTANG

Pada (hari/tanggal/tahun), kami yang bertanda tangan dibawah ini setuju mengadakan Perjanjian Hutang Piutang, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama:
Alamat:
Pekerjaan:
No. KTP/No. HP:

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama:
Alamat:
Pekerjaan:
No. KTP/No. HP:

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Melalui surat perjanjian hutang piutang ini, disetujui oleh kedua belah pihak sebagaimana dengan ketentuan yang tercantum dibawah ini:

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan pinjaman sebesar Rp ____________________ kepada PIHAK KEDUA yang di mana uang itu adalah hutang atau pinjaman.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa pembayaran pinjaman oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cicilan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp ____________________ setiap Minggu selama _________________ dan terhitung dari ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.

3. Apabila dikemudian hari ternyata PIHAK PERTAMA tidak dapat membayar hutang kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA bersedia dikenakan Sanksi/Denda dari PIHAK KEDUA.

4. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar, tanpa tekanan dari pihak manapun, bertempat di ___________________ pada hari, tanggal, bulan serta tahun seperti tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(________________) (________________)

Contoh Kedua

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN UANG

Bahwa pada hari ini Kamis, 25 Agustus 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini setuju mengadakan Perjanjian Utang Piutang yaitu:

Nama: Bambang Ali
NIK: 35269899011
Pekerjaan: Wiraswasta
Alamat: Jalan Mawar No. 08, Cilandak, Jakarta 12430

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama: Fatimah Putri
NIK: 571919077
Pekerjaan: Karyawan Swasta
Alamat: Jalan Mangga Jaya No. 20, Bogor

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Maka melalui surat perjanjian ini disetujui oleh kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. PIHAK PERTAMA telah menerima uang tunai sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari PIHAK KEDUA yang dimana uang tunai tersebut adalah utang atau pinjaman uang.

2. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan barang jaminan yakni kendaraan bermotor berupa mobil, yang nilainya dianggap sama dengan uang pinjaman kepada PIHAK KEDUA.

3. PIHAK PERTAMA telah berjanji akan melunasi uang pinjaman KEPADA PIHAK KEDUA dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan, terhitung dari ditandatanganinya Surat Perjanjian Pinjaman Uang ini.

4. Apabila di kemudian hari ternyata PIHAK PERTAMA tidak dapat membayar pinjaman uang tersebut, maka PIHAK KEDUA memiliki hak penuh atas barang jaminan baik untuk dimiliki pribadi maupun untuk dijual kepada orang lain.

5. Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun di Jakarta pada hari, tanggal dan bulan seperti yang telah disebutkan di atas.

Demikianlah surat perjanjian pinjaman uang ini dibuat bersama di depan saksi-saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan untuk dijadikan sebagai pegangan hukum bagi masing-masing pihak.

Jakarta, 25 Agustus 2022.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

BAMBANG ALI FATIMAH PUTRI

Contoh Ketiga

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:
Alamat:

Disebut sebagai pihak kesatu

Nama:
Alamat:

Disebut sebagai pihak kedua

Pihak kesatu telah meminjamkan sejumlah uang kepada pihak kedua untuk keperluan ............sebesar Rp ............. (terbilang......) yang akan dibayarkan pada.......

Bekasi, 13 September 2021

Yang menyerahkan Yang menerima

(pihak pertama) (pihak kedua)

Contoh Keempat

Pada hari ini, ........, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama:
Nomor KTP:
Alamat:

Disebut sebagai pihak pertama

Nama:
Nomor KTP:
Alamat:

Disebut sebagai pihak kedua

Kedua belah pihak terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada ......, pihak pertama mengajukan pinjaman pada pihak kedua sebesar ....(terbilang)

2. Pihak kedua menyepakati pengajuan pihak pertama untuk meminjamkan uang sebesar ....(terbilang) pada....

3. Selanjutnya, pihak pertama akan melakukan pembayaran utang pada pihak kedua dengan mekanisme cicilan minimal sebesar.... selama..... yang dimulai pada...

4. Pembayaran oleh pihak kedua dilakukan melalui mekanisme transfer rekening ke ...., dengan bukti transfer dikirim ke ......, yang dapat dihubungi di nomor handphone...dan email....

5. Mengenai hal-hal yang belum disepakati dalam perjanjian ini, akan diatur melalui adendum baru sesuai kesepakatan para pihak.

Demikian surat perjanjian utang piutang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

pihak pertama pihak kedua

(materai Rp 10.000)

(nama asli) (nama asli)

Contoh Kelima

SURAT PERJANJIAN UTANG PIUTANG

Pada (hari/tanggal/tahun), kami yang bertanda tangan dibawah ini setuju mengadakan Perjanjian Hutang Piutang, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama:
Alamat:
Pekerjaan:
No. KTP:
No. HP :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama:
Alamat:
Pekerjaan:
No. KTP:
No. HP :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan:

1. PIHAK PERTAMA pada tanggal (tanggal/bulan/tahun), telah mengajukan pinjaman sebesar Rp ____________(jumlah dalam huruf) kepada PIHAK KEDUA.

2. Atas pengajuan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA telah menyetujui untuk meminjamkan uang sebesar Rp ___________(jumlah dalam huruf) kepada PIHAK PERTAMA pada __________

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa pembayaran pinjaman oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cicilan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebanyak Rp _____________(jumlah dalam huruf) setiap bulan ____________, yang dimulai pada __________(tanggal/bulan/tahun), dan berakhir pada __________(tanggal/bulan/tahun).

4. Perjanjian jual beli ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangai oleh kedua belah pihak.

5. Mengenai hal-hal yang belum dituangkan dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dengan addendum-addendum baru sesuai dengan kesepakatan para pihak.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Itu dia pembahasan mengenai surat perjanjian uutang piutang di atas materai. Semoga dapat membantu detikers.

(ilf/fds)

JAKARTA - Spanyol kembali menyerukan kepada blok Uni Eropa (UE) untuk menghentikan perdagangan bebas dengan Israel . Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez mengatakan, UE harus mempertimbangkan untuk menangguhkan perjanjian perdagangan bebas dengan Israel mengingat dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara Yahudi itu.

Selain itu Ia juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel. Sebelumnya Spanyol dan Irlandia secara resmi mendesak Komisi Eropa untuk meninjau Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel pada bulan Februari, di tengah konflik di Gaza.

Serta munculnya kekhawatiran yang meluas tentang kemungkinan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional oleh Israel. Sejauh ini Brussels belum menanggapi seperti dilansir RT.

"Komisi Eropa harus menanggapi terkait permintaan resmi yang dibuat oleh dua negara Eropa untuk menangguhkan perjanjian asosiasi dengan Israel jika ditemukan adanya hak asasi manusia yang dilanggar," kata Sanchez pada sebuah acara.

Selain itu pemimpin Spanyol mengutuk tuntutan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) mundur dari zona pertempuran. "Tidak akan ada penarikan UNIFIL," ungkap Sanchez menekankan, sembari mengkritik serangan Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian.

Misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yang saat ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Spanyol Aroldo Lazaro Saenz, melaporkan setidaknya ada empat serangan Israel terhadap pasukannya pekan lalu, ketika negara Yahudi memperluas operasi daratnya.

Spanyol telah mengerahkan lebih dari 600 pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon. Setelah serangan itu, Sanchez meminta masyarakat internasional untuk berhenti mengekspor senjata ke pemerintah Israel.

Jakarta -

Indonesia dan Jepang sepakat memperpanjang perjanjian kerja sama bilateral swap arrangements (BSA). Kerja sama ini diperpanjang setelah Bank Indonesia dan Bank Sentral Jepang (Bank of Japan), yang bertindak sebagai agen Kementerian Keuangan Jepang melakukan penandatanganan perjanjian.

Perjanjian itu ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank Sentral Jepang Kazuo Ueda. Perjanjian ini akan berlaku efektif mulai tanggal 14 Oktober 2024 hingga 13 Oktober 2027.

Pembaruan kerja sama ini memungkinkan Indonesia untuk melakukan penukaran mata uang Rupiah dengan Dolar AS dan/atau Yen Jepang sampai dengan US$ 22,76 miliar atau nilai yang setara dalam Yen Jepang.

"Indonesia dan Jepang memandang perpanjangan BSA dimaksud dapat mempererat kerja sama keuangan kedua negara dalam menyediakan jaring pengaman keuangan yang diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan di tingkat regional dan global," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Perpanjangan kerja sama ini sekaligus merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap ketahanan eksternal perekonomian Republik Indonesia.

Perjanjian kerja sama BSA Indonesia-Jepang pertama kali ditandatangani pada 17 Februari 2003 dan telah beberapa kali diperpanjang, terakhir pada 14 Oktober 2021 dengan masa berlaku 3 tahun.

Perlu diketahui, BSA Indonesia dan Jepang adalah sebuah perjanjian bilateral pertukaran mata uang antara Bank Indonesia dengan Bank of Japan sebagai agen dari Kementerian Keuangan Jepang dalam bentuk penukaran mata uang Rupiah dengan Dolas AS dan/atau Yen Jepang sebagai opsi bantalan kedua (second line of defense) dalam menjaga ketahanan eksternal.

(hal/kil)

JAKARTA - World Trade Centers Association (WTCA) melihat pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zones (FTZs) di berbagai wilayah Indonesia dan Asia Pasifik sebagai penggerak utama untuk meningkatkan perdagangan global , investasi, serta menciptakan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di komunitas lokal.

Baru-baru ini, WTCA melalui salah satu jaringannya WTC Haikou, menyelenggarakan agenda WTCA Asia Pacific Regional Meeting (APRM). Pertemuan ini menyoroti kesuksesan Hainan Free Trade Port di Tiongkok sebagai model perdagangan, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan yang bisa diterapkan di negara-negara lain di Asia Pasifik.

"Haikou, sebagai gerbang menuju Hainan Free Trade Port, merupakan simbol dari keberhasilan yang dapat dicapai ketika kita menerapkan perdagangan terbuka, inovasi, dan kolaborasi global," ujar Direktur Eksekutif WTCA ? Member Services, Crystal Edn.

Sambung Crystal menambahkan bahwa Hainan Free Trade Port bukan hanya zona ekonomi strategis, tetapi juga model masa depan perdagangan, di mana barang, jasa, dan ide dapat bergerak bebas lintas batas negara, menciptakan kesejahteraan bagi semua stakeholder yang terlibat.

WTC Haikou terletak di Pulau Hainan, Tiongkok, yang diproyeksikan akan menjadi Free Trade Port terbesar di dunia saat sistem bea cukai mandiri mulai diterapkan pada akhir tahun 2025. Salah satu tujuan utama WTC Haikou adalah mendukung pengembangan zona ekonomi khusus Hainan sebagai pusat investasi global.

"Pembangunan FTZ di seluruh kawasan akan terus menciptakan bisnis baru dan investasi asing, karena inovasi, kerja sama ekonomi, serta kemudahan perdagangan di kawasan ini akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas bisnis bagi semua negara yang terlibat," ujar WTCA Vice President Asia Pacific, Scott Wang.

Scott turut menambahkan, WTCA siap mendukung pemerintah Indonesia dalam mempromosikan perdagangan dan investasi internasional ke FTZ lokal melalui fasilitas kelas dunia serta acara jaringan tahunan seperti 2024 WTCA Member Forum yang akan berlangsung pada 27-29 Oktober 2024 di New York City.

Pertumbuhan FTZ akan menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam Forum tersebut, di mana salah satu founder World Free Zones Organization, Martin Ibarra, akan berbicara tentang bagaimana pengembangan kawasan ekonomi khusus memberikan peluang besar untuk menghubungkan sektor manufaktur, logistik, layanan, dan bisnis lainnya melalui perdagangan internasional.

Pemerintah Indonesia sendiri terus berfokus pada pengembangan kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional melalui investasi asing. Salah satu komponen penting dalam kampanye ini adalah pembentukan dan peningkatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengembangkan empat KPBPB di Batam, Bintan, Karimun (Provinsi Kepulauan Riau), dan Sabang (Provinsi Aceh) dengan total area seluas 127,472 hektar. Keempat zona ini diarahkan kepada kegiatan ekspor melalui perampingan prosedur, kemudahan masuk dan keluarnya barang, kebijakan perpajakan yang menguntungkan, pengecualian bea cukai, dan lain-lain.

Menurut data Badan Pengusahaan (BP Batam), terjadi peningkatan volume kapal barang meningkat 14 persen, dari 13.303 call pada Semester I 2023 menjadi 15.218 di 2024. Kunjungan kapal penumpang juga naik 4 persen, dari 32.783 menjadi 34.029 call pada periode yang sama. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam aktivitas perdagangan dan logistik di Batam, memperkuat posisinya sebagai pusat logistik dan perdagangan strategis di Indonesia.

"KPBPB di Indonesia telah berhasil meningkatkan sektor manufaktur dan perdagangan, seperti terlihat dari peningkatan volume penanganan kontainer, kargo umum, jumlah penumpang, dan kunjungan kapal di Pelabuhan Batam pada paruh pertama tahun 2024. Ini menunjukkan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan FTZ-nya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi," tutup Scott Wang.

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menyiapkan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tb dan PT Arutmin Indonesia untuk dikelola Muhammadiyah. Namun, Bahlil menyebut ada permintaan lahan tambang di wilayah lain untuk dikelola Muhammadiyah.

"Kita kasih Muhammadiyah, kita kasih. Yang kita sudah siapkan itu kan antara KPC sama...Oh, sorry, bukan KPC. Arutmin sama Adaro," katanya di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

"Tapi kan ada permohonan untuk ke tempat yang lain. Nanti kita lagi pertimbangkan ya," sambungnya.

Bahlil belum menyebut wilayah tambang lain yang diminta. Namun, dia menyebut di sekitar lahan yang telah ditawarkan.

"Nah, mintanya sekitar itu. Tapi ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih yang lain lagi," ungkapnya.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Muhammadiyah akan menyusul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah mendapat izin tambang.

"NU punya sudah lebih duluan, Muhammadiyah juga dapat. Tetapi saya cek ya, karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti. Perkembangannya sudah sejauh mana nanti saya akan kabarin," kata Bahlil di DPR, Jakarta, Senin (26/8) lalu.

Dia mengatakan, tambang yang akan dikelola Muhammadiyah adalah eks PKP2B. Ada dua opsi tambang yang akan dikelola ke Muhammadiyah yakni eks PKP2B PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

"Kemungkinan besar adalah eks Adaro atau eks Arutmin. Kita bikin yang bagus, dua itu opsi itu," ujarnya.

(acd/rrd)

Perjalanan Indonesia mencapai kemerdekaan sangat panjang. Perjlananan ini melibatkan berbagai perjanjian. Salah satunya adalah Perjanjian Renville. Coba sebutkan hasil Perundingan Renville dan dampaknya untuk Indonesia!

Perundingan ini menghasilkan beberapa keputusan yang secara langsung memberikan dampak untuk Indonesia. Beberapa di antaranya cukup merugikan bagi bangsa Indonesia saat itu.

Dikutip dari buku Peran TNI-AU pada masa pemerintah darurat Republik Indonesia tahun 1948-1949 karya Subdis Sejarah TNI AU (2001) Perundingan Renville merupakan sebuah perundingan yang dilakukan di atas kapal perang.

Perundingan ini terjadi sebagai akibat dari masih adanya pertikaian antara Indonesia dan juga Belanda setelah Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Belanda sendiri masih berupaya untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya yaitu bekas jajahan Hindia Belanda.

Puncaknya terjadi pada saat Belanda melakukan agresi militer pada tanggal 21 Juli 1947. Hal tersebut tentunya mendapatkan respon dari Indonesia dengan melakukan perlawanan termasuk melalui jalur diplomasi karena pada saat itu Indonesia sudah merdeka.

Salah satunya adalah melalui perundingan yang dilakukan di atas kapal USS Renville yang berada di Pelabuhan Jakarta. Perjanjian ini merupakan perundingan yang dimediasi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN yaitu Amerika Serikat, Australia dan Belgia.

Sekarang coba sebutkan hasil Perundingan Renville serta dampaknya untuk Indonesia! Jadi isi dari perjanjian ini adalah sebagai berikut:

Lalu apa dampaknya untuk Indonesia? Secara umum ada beberapa dampak yang langsung dirasakan oleh bangsa Indonesia akibat dari perjanjian ini.

Pertama adalah penyempitan wilayah Indonesia yang secara langsung pastinya sangat merugikan untuk Indonesia karena Belanda berhasil menguasai daerah strategis. Selain itu, Indonesia juga terkena blokade ekonomi yang membuat bangsa Indonesia semakin sulit.

Itulah jawaban dari pertanyaan sebutkan hasil Perundingan Renville dan dampaknya bagi bangsa Indonesia. Dari ulasan di atas dapat diketahui bahwa hasil perundingan ini merugikan Indonesia. (WWN)