Jakarta: Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorong kampus-kampus menjadi nadzir wakaf. Hal tersebut disampaikan Ketua BWI, Kamaruddin Amin saat menyampaikan pidato di acara Waqf Goes to Campus (WGTC) XIV Solo Raya, Universitas Sebelas Maret (UNS).

Kamaruddin berharap suatu saat UNS dan kampus-kampus yang ada di sekitarnya, termasuk UIN, menjadi nadzir wakaf uang. Diharapkan kampus-kampus bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang ada pada mahasiswa, dosen dan masyarakat, sehingga betul-betul berdaya.

"Jadi nanti mengajak mahasiswa, mengajak para dosen, para guru dan juga masyarakat untuk membuat sebuah platform yang kita sebut dengan dana abadi pendidikan tapi basisnya wakaf, karena dana LPDP kita belum bisa memberikan beasiswa kepada seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua BWI, Kamaruddin Amin, di Universitas Sebelas Maret (UNS), Rabu, 6 November 2024.
Dia mengatakan Indonesia butuh platform dan resources yang baru. Dana abadi berbasis wakaf diharapkan bisa menjadi salah satu solusi terhadap persoalan pendidikan yang ada di Indonesia.

Dia mengungkapkan kontribusi wakaf di dunia barat disebut sebagai endowment fund . Itu sesungguhnya sangat sentral dan penting sekali.

Bahkan, lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, itu di atas 80 persen dibantu wakaf.

"Ada puluhan ribu madrasah, itu di atas tanah wakaf, demikian juga pesantren, perguruan tinggi bahkan kantor pemerintah, ada 1.100 kantor urusan agama atau KUA kita yang berdiri di atas tanah wakaf, dan yang paling menarik adalah alhamdulillah masyarakat kita sekarang ini punya antusiasme yang sangat tinggi untuk wakaf ini," ujar dia.

Baca Juga: Penelitian BRIN: Program Zakat dan Wakaf Tingkatkan Pendapatan Mustahik hingga 60%

Dia menjelaskan antusias masyarakat untuk berwakaf setiap tahun ada pertumbuhan sekitar delapan persen. Ini membuktikan keinginan masyarakat Indonesia berwakaf cukup tinggi. Sehingga, tren wakaf harus dirawat, dijaga, dan dikapitaliasi potensinya.

Dia juga mengungkapkan keinginannya untuk menjangkau lebih luas, agar siapa pun yang ingin berwakaf bisa melaksanakan wakaf. Supaya wakaf tidak hanya dilakukan oleh meraka yang mampu dan memiliki aset, tapi masyarakat yang ingin berwakaf melalui wakaf uang.

"Jadi wakaf uang ini sungguh sebuah instrumen yang sangat penting, yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat kita secara luas, potensi wakaf uang kita di Indonesia ini mencapai Rp 180 triliun setiap tahun," ujar Kamaruddin.

Dia menegaskan tantangannya adalah bagaimana menggali potensi wakaf uang senilai Rp180 triliun per tahun. Sehingga, BWI melakukan audiensi, seminar, konferensi, menulis di jurnal, bekerja sama dengan semua pihak, goes to campus, serta goes to pesantren untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam wakaf.

"Nah adik-adik sekalian kalau bisa mengajak anak-anak muda Indonesia menjadikan wakaf itu sebagai gaya hidup, saya kira kita akan membangun sebuah peradaban yang sangat dahsyat di Indonesia ini, jadi sekarang siapapun bisa berwakaf dengan angka yang sangat kecil, bisa Rp 10 ribu, bisa Rp 20 ribu," jelas dia.

Kamaruddin meyakini akan ada sebuah potensi yang sangat luar biasa jika seluruh kelas menengah Indonesia dan mahasiswa melakukan gerakan wakaf.

Sementara itu, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Hartono, mengatakan UNS berkomitmen terus berperan aktif memajukan masyarakat. Salah satunya dengan mendukung dan memperkuat pengelolaan wakaf produktif yang berdamapk luas terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan pendidikan.

"Ruang lingkup nota kesepahaman antara UNS dan perguruan tinggi di Solo Raya dengan BWI akan memungkinkan kolabolaris dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama dalam hal peningkatan dan pengembangan kualitas SDM," ujar Hartono.

Hartono menyampaikan selain penandatangan nota kesepahaman, diselenggarakan seminar nasional untuk menggali potensi dan menghadirkan solusi terkait wakaf produktif.

"Dalam konteks pembangunan nasional, wakaf produktif dapat berkontribusi secara signifikan terutama di era saat ini di mana kita dituntut untuk terus berinovasi dalam mencari solusi bagi tantangan di bidang sosial, ekonomi dan pendidikan," kata dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, terdapat lima faktor utama dalam membangun kemajuan pasar keuangan syariah.

Pertama, mengembangkan inovasi produk keuangan syariah yang tidak hanya berbasis pada tiga instrumen utama yaitu sukuk, takaful, dan wakaf.

“Indonesia sebagai salah satu penerbit sukuk terbesar juga sudah menginiasi penerbitan green sukuk, yang akan mengoptimalkan manfaatnya bagi perekonomian dan keuangan hijau,” tutur Perry dalam agenda BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum, Kamis (31/10).

Faktor kedua, akselerasi pengembangan pasar keuangan syariah melalui digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah.

Ketiga, integrasi jasa sistem keuangan wholesale dan ritel sehingga memperkuat interkoneksi seluruh lembaga keuangan syariah termasuk asuransi maupun lembaga sosial finance.

Keempat, dukungan kerangka kebijakan yang turut mengedepankan manajemen risiko dalam memitigasi risiko siber, operasional, dan anti pencucian uang.

Kelima, edukasi dan literasi sistem keuangan syariah. Perry menyebut untuk mendukung pengembangan sektor keuangan syariah dan menumbuhkan inovasi secara berkelanjutan maka pemahaman masyarakat dan kapabilitas SDM perlu diperkuat.

Adapun Perry juga menyampaikan, pengembangan pasar keuangan syariah saat ini perlu menjawab tantangan risiko ketidakpastian global, pesatnya arus digitalisasi, dan risiko transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Untuk itu, lanjutnya, strategi pendalaman pasar keuangan syariah perlu diperkuat dalam aspek pertumbuhan inovasi produk maupun manajemen likuiditasnya.

Guna memastikan strategi tersebut dapat berjalan optimal, diperlukan perumusan kerangka kebijakan berstandar global yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola instrumen keuangan syariah,” tandasnya.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) University memperkuat kolaborasi membantu mahasiswa kurang mampu melalui produk deposito wakaf yang diberi nama BSI Deposito Wakaf Seri 1-Alumni IPB. Melalui deposito wakaf ini, kini sudah terhimpun dana Rp 20,09 miliar dengan 165 mahasiswa penerima manfaat tahap pertama sejak instrumen deposito wakaf tersebut diterbitkan pada November 2023 lalu.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan sebagai bank syariah sekaligus Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), BSI berkomitmen untuk terus aktif dalam pengembangan gerakan wakaf di Indonesia.

Dirinya yakin bahwa potensi wakaf uang di Indonesia yang ditaksir mencapai sebesar Rp 180 triliun per tahun dapat direalisasikan jika semua pihak berkolaborasi.

”Tercatat hari ini sebanyak 165 orang mahasiswa tidak mampu tahap pertama telah menerima manfaat dari program ini dengan nilai beasiswa berkisar antara Rp 3 juta-Rp 5 juta rupiah per orang. Insya Allah, ke depan jumlah mahasiswa penerima manfaat ini akan terus bertambah seiring penambahan imbal hasil Deposito Wakaf yang juga akan terus bertambah,” katanya optimistis.

Anton menambahkan, saat ini sudah berjalan empat seri penerbitan BSI Deposito Wakaf dari berbagai universitas dan tiga universitas yang sedang dalam penjajakan. Inovasi instrumen keuangan syariah ini diharapkan mampu memberikan terobosan baru untuk memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi mahasiswa berprestasi tapi secara finansial membutuhkan biaya.

Untuk itu, produk BSI Deposito Wakaf ini nantinya akan terus dikembangkan. Ke depan BSI Deposito Wakaf akan memiliki fitur yang terhubung dengan pembiayaan, sehingga imbal hasil depositonya akan menjadi angsuran atas pembiayaan wakaf produktif yang dikelola Nazir. Dengan demikian, proyek wakaf produktif tidak perlu harus menunggu dana terkumpul dan dapat lebih cepat direalisasikan.

Anton juga menjelaskan bahwa IPB menjadi salah satu kampus dengan eksekusi tercepat dan menjadi motor penggerak deposito wakaf. Karena itu, dirinya merekomendasikan adanya penerbitan seri lanjutan sehingga dana deposito wakaf yang kembali ke nasabah akan masuk kembali sebagai dana Wakaf Uang Sementara, dan imbal hasilnya dapat terus dimanfaatkan.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Alumni IPB Walneg S Jas mengatakan, pihaknya menargetkan akan ada 1.000 penerima beasiswa dari deposito wakaf Nazhir IPB-BSI-01-Alumni IPB dengan jumlah dana himpunan mencapai Rp 100 miliar. Menurutnya, hal ini akan lebih cepat terwujud bila para alumni bisa secara ikhlas berkontribusi lebih demi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.

“Deposito Wakaf ini merupakan inisiasi yang positif antara Himpunan Alumni IPB dan BSI agar mahasiswa kurang mampu di IPB bisa menyelesaikan pendidikan mereka tanpa perlu risau akan biaya. Tentu ke depannya kita berharap akan lebih banyak alumni yang berkontribusi agar kebermanfaatan dari deposito wakaf ini bisa dirasakan oleh lebih banyak mahasiswa,” katanya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Bisnis, Investasi dan Wakaf (BP Biswaf) IPB University bersama BSI dan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni (DPP HA) meluncurkan program deposito wakaf seri alumni pada Malam Puncak Reuni Akbar 60 Tahun IPB University di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor (26/11/2023).

Deposito wakaf seri Nazhir IPB-BSI-01-Alumni IPB merupakan program wakaf uang sementara melalui skema cash waqf linked deposit (CWLD). Program tersebut ditujukan untuk membantu biaya pendidikan bagi para mahasiswa IPB University. Hal itu untuk mencegah terjadinya putus kuliah karena adanya kendala biaya.

Beberapa benefit seri program Nazhir IPB-BSI-01-Alumni IPB antara lain waktunya singkat, hanya selama satu tahun. Benefit lainnya yaitu 100 persen dana pokok wakaf akan kembali, dikelola oleh nazhir kredibel dan amanah (BP Biswaf). Di samping itu, imbal hasil akan disalurkan pada program beasiswa untuk mahasiswa IPB University.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Jakarta: Pemerintah disebut membutuhkan delegasi khusus dalam mengurus ihwal haji, umrah, dan wakaf. Kementerian Haji, Umrah, dan Wakaf dinilai mendesak untuk diwujudkan, sebagai bentuk delegasi khusus tersebut.

”Kami mengusulkan agar pemerintah membentuk Kementerian Haji Umrah dan Wakaf,” kata Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Muhammad Mufti Mubarok, dalam webinar yang dikutip Jumat, 11 Oktober 2024.

Kementerian khusus dibutuhkan, kata Mufti, karena ibadah tersebut merupakan urusan yang cukup kompleks. Kemudian, melibatkan banyak pihak baik pemerintah pusat, daerah, dan negara lain.

Kementerian Haji, Umrah, dan Wakaf, dinilai dapat mengakomodasi hal itu. Termasuk, mengutamakan kualitas pelayanan jemaah haji dan umroh dengan maksimal.
Dia juga melihat berbagai isu mengenai haji semakin menegaskan urgensi kementerian khusus. Misalnya, terkait naiknya biaya haji, penipuan travel, atau perubahan kebijakan Arab Saudi.

Pembentukan kementerian khusus itu, kata Mufti, dibutuhkan sebagai solusi yang lebih komprehensif. Termasuk, dalam menentukan sosok yang tepat menahkodai kementerian itu.

Salah satu nama yang santer dinilai cocok memimpin kementerian itu ialah Anggito Abimanyu. Rekam jejaknya sebagai ekonom senior, pernah menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, serta Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dinilai relevan.

Pria kelahiran 19 Februari 1963 itu pernah menjadi Kepala Badan Pelaksana BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dan Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama. Anggito juga pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Bisnis.com, PEKANBARU - Wakaf punya potensi yang sangat besar, sehingga perlu optimalisasi dalam pengelolaannya agar manfaat yang dirasakan masyarakat juga semakin maksimal.

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Riau, Abdul Rasyid Suharto, menekankan pentingnya peran nazir dalam optimalisasi pengelolaan wakaf di Riau, khususnya terkait aset tanah wakaf yang jumlahnya sangat besar.

Dia menyebutkan bahwa untuk menjadi nazir yang kompeten, seseorang harus memiliki 47 kompetensi yang terbagi dalam 10 skema sertifikasi, mulai dari perencanaan penerimaan wakaf hingga pelaporan keuangan wakaf.

Di Riau, sebagian besar aset wakaf berupa tanah, yang jika dihitung nilainya mencapai triliunan rupiah. Salah satu contohnya aset tanah wakaf di Simpang SKA Pekanbaru dengan total luas mencapai 7,8 hektare dan nilainya sekitar Rp600 miliar.

"Di sana kami arahkan pengembangan seluruhnya menjadi wakaf produktif, termasuk kluster komersial, perhotelan, kesehatan, dan mini Islamic center, sesuai harapan pewakif. Namun, ini memerlukan nazir yang profesional," ungkap Abdul Rasyid kepada tim Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau beberapa waktu lalu.

Abdul Rasyid mengatakan BWI memiliki peran penting dalam mengoordinasi para nazir dan memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan administratif, seperti dokumen kepemilikan tanah, agar pengelolaan wakaf dapat berjalan sesuai aturan.

"Kami mendorong wakif untuk menggunakan nazir profesional agar aset wakaf yang diamanahkan benar-benar bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang," jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan terdapat tiga skema wakaf yang umum dijalankan. Pertama, skema wakaf murni di mana wakif menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada nazir. Kedua, skema wakaf sebagai ketahanan ekonomi atau wakaf keluarga, di mana aset wakaf dikelola untuk kemaslahatan keluarga pewakaf.

Sebagai contoh, seorang kepala keluarga yang memiliki lima ruko dapat mewakafkan sebagian asetnya agar tetap memberikan manfaat bagi keluarganya. Ketiga, skema campuran yang menggabungkan elemen kedua skema sebelumnya.

Menurut Abdul Rasyid, pemahaman masyarakat tentang potensi wakaf masih perlu ditingkatkan.

"Wakaf sebenarnya produktif dan memiliki skema bisnis. Inilah yang dijadikan dasar oleh negara-negara barat dalam bentuk endowment, seperti yang diterapkan di Al-Azhar yang telah bertahan selama 1.000 tahun," ujarnya.

Dirinya juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Riau terkait ketersediaan nazir yang kompeten. Dengan 8.000 objek tanah wakaf di Riau, setidaknya dibutuhkan 24.000 nazir untuk mengelola seluruh aset tersebut. "Kita butuh nazir yang kompeten untuk memastikan wakaf dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," ucapnya.

Melihat kondisi demikian, Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait senantiasa melaksanakan edukasi dan sosialisasi sebagai bagian dari strategi utama dalam upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dan termasuk peningkatan kompetensi nazir wakaf.

Implementasinya adalah, Bank Indonesia Provinsi Riau telah menyelenggarakan program capacity building Nazir Wakaf Produktif pada Maret 2024 lalu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia Provinsi Riau menggandeng Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Riau sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan, termasuk pembinaan nazhir wakaf.

Memang wakaf produktif menjadi salah satu jenis wakaf yang lekat dengan manfaat progresif untuk pemberdayaan umat. Pengelolaan wakaf produktif dapat diartikan sebagai metode pengelolaan wakaf yang berorientasi pada pemberdayaan aset-aset produktif agar menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan.

“Wakaf produktif memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pembiayaan ekonomi syariah, dan pengembangan ekonomi nasional terutama di Provinsi Riau, yang pada akhirnya mampu memperkuat kesejahteraan sosial," ujar Abdul Rasyid.

Sementara itu Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad menyebutkan dengan melihat potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, diperlukan tata kelola yang optimal pada harta yang diwakafkan.

"Para nazir dituntut memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai manajer wakaf untuk menunjang pengembangan, dan Bank Indonesia bersama pemerintah merespon kebutuhan tersebut dalam bentuk pelaksanaan capacity building mengenai pengelolaan wakaf produktif di Indonesia khususnya Provinsi Riau," ujarnya.

Kedepannya, melalui kegiatan Capacity Building Nazhir Wakaf Produktif, para Nazir Wakaf dapat memperoleh pemahaman yang baik terkait pengelolaan wakaf produktif dari narasumber yang telah berpengalaman, sehingga diharapkan dapat menjadi nazhir wakaf yang lebih profesional.

"Dengan demikian, peran wakaf produktif dalam pengembangan pendidikan dan ekonomi syariah di Provinsi Riau akan lebih optimal, dan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan umat," pungkasnya.

Adapun program Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau 2024 ini didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.

TEMPO.CO, Jakarta - Unit Usaha Syariah (UUS) PT Maybank Indonesia bekerja sama dengan PT Allianz Life Shariah Indonesia memperkenalkan produk layanan asuransi yang diberi nama My Protection Rencana dan My Protection Waris. Direktur Perbankan Syariah Maybank Indonesia Romy Buchari menyatakan kedua produk ini merupakan inovasi memperkuat pengelolaan kekayaan Maybank Shariah Wealth Management (MySWM).

“Kami akan terus mengembangkan Maybank Shariah Wealth Management untuk perbankansyariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional,” tulisnya dalam rilis pers yang diterbitkan pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Romy mengklaim My Protection Rencana dan My Protection Waris merupakan produk asuransi jiwa tradisional syariah yang membawa banyak manfaat untuk melindungi aset dan keluarga dari risiko.

“Rencana dan My Protection Waris juga membawa manfaat spiritual dengan menawarkan pilihan fitur Wakaf hingga sebesar 45 persen dari nilai santunan asuransi,” ujarnya.

Romy menyatakan MySWM ini dirancang khusus dengan pendekatan holistik untuk mendampingi masyarakat di setiap tahap kehidupan dengan mengusung prinsip syariah. Selain itu, layanan ini tidak hanya membantu nasabah mencapai keseimbangan keuangan, tapi memberikan ketenangan dan mencapai keberkahan spiritual.

Lebih lanjut, ia menjelaskan MySWM terdiri dari lima pilar utama. Di antaranya, wealth creation untuk solusi kebutuhan keuangan keluarga, wealth accumulation untuk mengoptimalkan investasi, wealth preservation untuk membantu melindungi aset dan keluarga dari risiko, wealth purification untuk menyucikan harta dan berbagi terhadap sesama, serta wealth distribution untuk membantu merencanakan waris dan wasiat.

Dua pilar terakhir, menurut Romy, merupakan kunci utama yang membedakan MySWM dengan bank syariah yang lain. “Kami menawarkan kemudahan dalam berbagi kepada komunitas dan sesama, untuk dampak positif yang lebih luas lagi,” ujarnya.

Adapun, peluncuran MySWM ini, kata Romy, juga sejalan dengan strategi M25+ Maybank Group untuk menjadi institusi keuangan global terdepan di industri perbankan syariah. Hal ini diwujudkan dengan menghadirkan solusi finansial cerdas dan komprehensif, lewat berbagai layanan dan produk yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

JAKARTA, investor.id – Potensi perputaran uang dalam ekosistem haji dan umrah diprediksi meningkat dari Rp 65 triliun pada 2023 menjadi Rp 194 triliun pada 2030. Artinya, terdapat pertumbuhan hingga 200% atau tiga kali lipat dalam periode tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, di masa mendatang, peluang ekonomi dari ekosistem haji dan umrah tersebut akan semakin besar seiring perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi melalui visi Saudi 2030.

“Optimalisasi peran Indonesia dalam ekonomi haji dan umrah tersebut akan memberikan efek berantai positif pada berbagai sektor ekonomi dalam negeri sehingga memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, pada Jumat (4/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

Peluang ekonomi dalam ekosistem haji dan umrah yang mencakup sektor penerbangan, akomodasi, transportasi, dan katering. Menurut dia, saat ini Indonesia merupakan negara dengan kuota pokok haji terbesar, yakni sebanyak 221 ribu jamaah pada 2024 dan diproyeksikan akan bakal meningkat menjadi 3,3 juta pada 2030.

Di samping ekosistem haji dan umrah, Indonesia juga memiliki peluang ekonomi dengan menarik investor asing, terutama dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Islamic Development Bank (IsDB), melalui blended finance maupun kegiatan filantropi. Oleh karena itu, Kemenkeu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta seluruh kementerian/lembaga terkait dapat mendorong upaya membangun blended finance yang tangguh dan kompetitif.

Menyangkut kegiatan filantropi, Sri Mulyani menuturkan bahwa penghimpunan dana sosial syariah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Total zakat, infak, dan sedekah yang terhimpun selama 2023 mencapai Rp 32,3 triliun, sedangkan akumulasi wakaf uang sebesar Rp 2,56 triliun hingga kuartal III-2024.

“KNEKS memiliki tanggung jawab besar untuk menggali potensi dana sosial syariah tersebut serta menjalin kerjasama strategis untuk pengelolaan dana sosial internasional dan menarik potensi dana filantropis luar negeri terutama di kawasan GCC (Gulf Cooperation Council/negara-negara di kawasan Teluk Arab/Persia),” urai Sri Mulyani.

Dia juga meminta pembentukan Lembaga Pengembangan dan Akselerasi Wakaf (LPAW) untuk dikaji lebih lanjut supaya dapat mendukung pengembangan produktivitas aset wakaf secara profesional dan bidang operasionalnya tidak tumpang tindih.

Di sisi lain, Sri Mulyani turut menyinggung upaya menarik investasi dari luar negeri melalui penguatan daya saing produk halal domestik. Produk halal Tanah Air dipercaya dapat masuk ke pasar global melalui pengembangan riset dan inovasi, kerja sama perdagangan, serta kerja sama saling keberterimaan produk halal (mutual recognition agreement).

“Pada tahun 2023, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebesar US$ 4,1 miliar. Ini adalah surplus sejak 2019. Tren tersebut perlu untuk terus kita tingkatkan dan kita jaga,” pungkas Menkeu Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Agama (Kemenag) RI mencatat hingga September 2024, ada 255.989 bidang tanah wakaf yang tersertifikasi. Data sertifikasi tanah wakaf tersebut tercatat selama pemerintahan dua periode Presiden Jokowi.

Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, menyebut terjadi lonjakan sertifikasi tanah wakaf sejak 2016. Ia mencatat selama kepemimpinan Jokowi, penyelesaian sertifikasi tanah wakaf mengalami lonjakan sangat pesat.

“Data September 2024, tercatat ada 255.989 bidang tanah wakaf yang telah kami tersertifikasi,” ujar Kamaruddin dalam acara International Symposium on Innovative Masjid (ISIM) di Swiss-Belhotel Solo, Jawa Tengah, Selasa (1/9) malam.

Kamaruddin menyebut sejak 2016, setiap tahunnya rata-rata ada sekitar 20 ribu tanah wakaf yang berhasil diterbitkan sertifikatnya. Padahal, sejak 1970-an hingga 2016, jumlah sertifikasi tanah wakaf baru mencapai 98.879 bidang.

“Ini masih kecil dibandingkan luasan tanah wakaf yang ada,” kata dia.

Percepatan penerbitan sertifikat tanah wakaf ini salah satunya karena Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menginisiasi kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 15 Desember 2021.

Di mana kerja sama ini berdampak besar, tidak hanya meningkatkan jumlah sertifikat wakaf yang diterbitkan, tetapi juga meningkatkan kerja sama antar dua kementerian dalam menjaga aset wakaf.

"Program percepatan sertifikasi tanah wakaf bersama Kementerian ATR/BPN adalah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan umat," kata dia.

Menurut Kamaruddin, aset wakaf telah berjasa membangun Indonesia. Hal ini ditandai dengan berdirinya fasilitas pendidikan, rumah ibadah, hingga kantor pemerintahan di atas tanah wakaf.

Ditjen Bimas Islam mencatat, tanah wakaf digunakan antara lain untuk 1.110 Kantor Urusan Agama (KUA), 1.180 madrasah negeri, dan 35.059 madrasah swasta.

"Total luas tanah wakaf yang digunakan KUA mencapai 709.443 meter persegi, dengan nilai asset mencapai Rp 1,9 triliun," ucap dia.

Selain sertifikasi, peningkatan kualitas nazhir (pengelola) wakaf juga menjadi perhatian Kemenag. Upaya yang dilakukan adalah sertifikasi nazhir.

“Sampai saat ini, sebanyak 4.117 nazhir wakaf telah memperoleh sertifikasi SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Sertifikasi ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme nazhir dalam mengelola harta benda wakaf,” pungkasnya.

Jakarta: Wakaf saham mungkin belum begitu familiar dibandingkan jenis wakaf lainnya. Namun, di Indonesia mulai menjadi topik yang terus digaungkan literasinya. Adapun di luar negeri seperti Turki, wakaf dengan model seperti ini sudah banyak diketahui dan dipraktikkan oleh umat muslim di sana.

Wakaf pada dasarnya adalah bentuk dari sedekah jariyah, yaitu memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk digunakan bagi kepentingan umat atau kemaslahatan umat. Yang membedakan wakaf dengan sedekah lainnya adalah pada nilainya yang tidak boleh berkurang dan tidak boleh juga diwariskan.

Tim tabung wakaf Dompet Dhuafa Nadiyya Atmim Nurona mengatakan, harta yang sudah diserahkan untuk wakaf akan dikelola oleh nadzir wakaf. Tujuannya, nadzir wakaf akan menjaga, merawat, bahkan mengembangkan harta wakaf tersebut agar menjadi berkembang serta manfaatnya lebih banyak lagi.
"Misalnya saja uang tunai, rumah, lahan, tempat atau fasilitas umum, dan sebagainya. Saham adalah salah satu hal yang bisa menjadi aset wakaf dengan jenis objek wakaf berupa aset tidak bergerak," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 28 September 2024.

Ia mengungkapkan, secara mekanisme pelaksanaan wakaf saham sama seperti objek wakaf lainnya. Perbedaannya hanya pada jenis objeknya saja yang berupa saham. Pewakif bisa mewakafkan seluruh harta namun tetap mempertahankan pokoknya sebagian dari wakaf. Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan akad wakaf.

Undang-undang wakaf saham

Di Indonesia, wakaf sudah diatur dalam PP No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Sedangkan dalam Peraturan Menteri No. 73 Tahun 2013 juga sudah disebutkan tentang cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang.

Wakaf saham sudah diakui di Indonesia dan objek wakaf saham tersebut terdiri dari saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Kedua, keuntungan investasi saham syariah (capital gain dan dividen) dari investor saham.

Pada model yang pertama, sumber wakaf berasal dari saham syariah yang dibeli investor syariah, bukan dari keuntungan. Saham syariah yang akan diwakafkan kemudian disetor ke lembaga pengelola investasi. Sedangkan, keuntungan yang berasal dari pengelolaan saham syariah tersebut akan disetor ke lembaga pengelola wakaf oleh pengelola investasi.

"Saham syariah yang sudah diwakafkan tidak bisa diubah oleh pengelola wakaf tanpa seizin pemberi wakaf dan disebutkan dalam perjanjian wakaf," ungkap dia.

Sementara pada model yang kedua, wakaf bersumber dari keuntungan investor saham syariah. Kemudian model wakaf ini akan melibatkan Anggota Bursa Syariah Online Trading System (AB-SOTS) sebagai institusi yang melakukan pemotongan keuntungan.

Baca juga: BKM dan BWI Gencarkan Gerakan Wakaf Uang Berbasis Masjid

Skema wakaf saham

Metode wakaf saham yang berkembang di Indonesia saat ini sangat memungkinkan untuk semua orang menjadi investor saham dan mewakafkan sahamnya. Model ini diklaim oleh beberapa ahli sebagai yang pertama di dunia karena bisa melibatkan semua orang, bukan hanya perusahaan saja.

"Karena setiap orang bisa menjadi investor wakaf saham, investor ini kemudian disebut sebagai wakif (yang mewakafkan sahamnya). Untuk bisa berwakaf, maka harus ada akta ikrar atau akad atau pernyataan. Jenis akadnya adalah wakalah dan dikeluarkan oleh nadzir wakaf," ujar dia.

Dari sisi transaksi, per 9 September 2024, rata-rata harian volume transaksi dari saham yang masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia adalah sebesar 76 persen dari total volume transaksi di BEI secara year-to-date. Rata-rata harian nilai transaksi dari saham syariah adalah sebesar 58 persen dari total nilai transaksi di BEI.

Rata-rata harian frekuensi transaksi dari saham syariah adalah sebesar 71 persen, sementara kapitalisasi pasar dari saham yang masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia mencapai 54 persen dari total kapitalisasi pasar seluruh memiliki pertumbuhan yang sangat signifikan.

Jumlah investor saham Syariah dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2018 telah meningkat 240 persen dari 44.536 investor, menjadi 151.560 investor pada Juli 2024. Meningkatnya angka saham syariah ini menjadi pendorong untuk menumbuhkan tingkat wakaf saham di kalangan masyarakat.

Untuk lebih jelas aturan syariah mengenai wakaf saham, adalah sebagai berikut:

1. Saham syariah

Syarat pertama dalam berwakaf saham adalah saham syariah. Saham syariah dibuktikan dengan kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha, produk, dan akadnya sesuai dengan syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa (saham preferen atau golden stocks atau golden shares.

Jenis saham yang halal diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Standar Syariah Internasional.

Saham sendiri ditegaskan tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan. Kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil atau dividen. Tentu saja, Islam tidak melarang model seperti ini, karena sama dengan kegiatan musyarakah atau syirkah.

"Saat ini Dompet Dhuafa berkolaborasi dengan beberapa Sekuritas untuk penerimaan wakaf saham, salah satunya adalah PT Phillip Sekuritas Indonesia dan PT Panin Sekuritas," katanya.

2. Jelas secara objek dan nilainya

Sebelum diwakafkan, maka saham harus jelas objek dan nilainya. Misalnya saja kejelasan tentang berapa lembar saham, nilai, dan termasuk apakah yang diwakafkan tersebut sahamnya atau hanya manfaat dari sahamnya.

3. Wakaf adalah milik mustahik

Sejak harta diwakafkan, maka ia adalah milik mustahik atau penerima manfaat. Nantinya dikuasakan kepada nazir untuk dikelola sehingga hasilnya lebih bermanfaat dan produktif dalam artian yang luas.

Selain program wakaf saham, berbagai inovasi kebermanfaatan telah Dompet Dhuafa wujudkan melalui portofolio wakaf seperti Rumah Sakit, sekolah, masjid, greenhouse produktif, serta fasilitas umum lainnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengincar investor muda yang jumlahnya cukup besar untuk memulai wakafsaham.

Kepala Pasar Modal Syariah BEI Irwan Abdullah menyampaikan, sebesar 95% investor pasar modal adalah ritel dan anak muda. Menurutnya, anak-anak muda yang menjadi investor di pasar modal punya cita-cita kelak akan menjadi 'sultan' atau orang kaya. Dia menilai segmen pasar ini potensial untuk disasar.

"Market ini yang kita garap. Supaya sadar ada filantropi di pasar saham, termasuk mengenalkan adanya wakaf saham," ujarnya dalam forum Simposium Keuangan dan Ekonomi Syariah (Forjukafi), Kamis (26/9/2024).

Irwan menjelaskan, Majelis Ulama Indonesia atau MUI sudah mengeluarkan fatwa atau regulasi bahwa saham bisa juga untuk wakaf.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi di lapangan, masyarakat masih menilai bahwa wakaf itu harus berupa aset fisik. Padahal sudah sejak lama, negara membuat regulasi tentang wakaf uang juga wakaf saham.

Menurut Irwan, cara melakukan wakaf saham sejatinya cukup sederhana. Skemanya adalah dengan mendistribusikan hasil dari penjualan saham syariah untuk wakaf. Dengan skema yang mudah tersebut, dia berharap ke depan semakin banyak investor yang ikut berwakaf lewat saham.

Sejauh ini, lanjutnya, akses terhadap model wakaf saham dalam konteks pasar modal di Indonesia tidak merata. Sebab, wakaf saham masih didominasi oleh perusahaan besar. Sementara individu atau investor ritel, terutama anak muda, memiliki keterbatasan dalam berpartisipasi.

Adapun, dari segi pertumbuhan investor, terjadi kenaikan yang signifikan. Data yang dihimpun dari Anggota Bursa Sharia Online Trading System (AB-SOTS), jumlah investor saham syariah memiliki pertumbuhan yang sangat signifikan.

Sementera itu, jumlah investor saham syariah dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2018 telah meningkat 240% dari 44.536 investor, menjadi 151.560 investor pada Juli 2024.

Rata-rata harian nilai transaksi dari saham syariah adalah sebesar 58% dari total nilai transaksi di BEI, rata-rata harian frekuensi transaksi dari saham syariah adalah sebesar 71%, sementara kapitalisasi pasar dari saham yang masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia mencapai 54% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham di BEI.

"Hal ini juga menunjukkan bahwa saham syariah masih diminati investor," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Wakaf mungkin adalah istilah yang sudah dikenal banyak orang, baik berupa wakaf tunai maupun wakaf barang atau wakaf aset. Namun, bagaimana dengan wakaf saham?

Di Indonesia, wakaf saham mulai menjadi topik yang terus digaungkan literasinya. Adapun di luar negeri seperti Turkiye, wakaf dengan model seperti ini sudah banyak diketahui dan dipraktikkan oleh umat Islam di sana.

Wakaf pada dasarnya adalah bentuk dari sedekah jariyah, yaitu memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk digunakan bagi kepentingan umat atau kemaslahatan umat.

Perbedaan wakaf dengan sedekah lainnya adalah pada nilainya yang tidak boleh berkurang dan tidak boleh juga diwariskan. Harta yang sudah diserahkan untuk wakaf akan dikelola oleh nadzir wakaf.

Tujuannya, nadzir wakaf akan menjaga, merawat, bahkan mengembangkan harta wakaf tersebut agar menjadi berkembang serta manfaatnya lebih banyak lagi.

Untuk bisa berwakaf, maka Anda harus memiliki harta atau aset yang bisa diwakafkan. Misalnya uang tunai, rumah, lahan, tempat atau fasilitas umum, dan lainnya.

Adapun saham adalah salah satu hal yang bisa menjadi aset wakaf dengan jenis objek wakaf berupa aset tidak bergerak.

Secara mekanisme pelaksanaan wakaf saham sama seperti objek wakaf lainnya. Perbedaannya hanya pada jenis objeknya saja yang berupa saham.

"Pewakif bisa mewakafkan seluruh harta namun tetap mempertahankan pokoknya sebagian dari wakaf. Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan akad wakaf," tulis lembaga filantropi Dompet Dhuafa dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Di Indonesia, wakaf sudah diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Adapun dalam Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2013 juga disebutkan tentang cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang.

Begitupun mengenai wakaf uang sudah disebutkan dalam Fatwa MUI.

Wakaf saham sudah diakui di Indonesia dan objek wakaf saham tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)
2. Keuntungan investasi saham syariah (capital gain & dividen) dari investor saham

Pada model yang pertama, sumber wakaf berasal dari saham syariah yang dibeli investor syariah, bukan dari keuntungan. Saham syariah yang akan diwakafkan kemudian disetor ke lembaga pengelola investasi.

Sementara itu, keuntungan yang berasal dari pengelolaan saham syariah tersebut akan disetor ke lembaga pengelola wakaf oleh pengelola investasi.

Saham syariah yang sudah diwakafkan tidak bisa diubah oleh pengelola wakaf tanpa seizin pemberi wakaf dan disebutkan dalam perjanjian wakaf.

Sementara pada model yang kedua, wakaf bersumber dari keuntungan investor saham syariah. Kemudian model wakaf ini akan melibatkan AB-SOTS (Anggota Bursa Syariah Online Trading System) sebagai institusi yang melakukan pemotongan keuntungan.

Nantinya keuntungan ini akan disetor kepada lembaga pengelola wakaf. Lalu, pengelola wakaf akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif seperti masjid, sekolah, lahan produktif, dan lain-lain.

Metode wakaf saham yang berkembang di Indonesia saat ini sangat memungkinkan untuk semua orang menjadi investor saham dan mewakafkan sahamnya. Model ini diklaim oleh beberapa ahli sebagai yang pertama di dunia karena bisa melibatkan semua orang, bukan hanya perusahaan.

Karena setiap orang bisa menjadi investor wakaf saham, investor ini kemudian disebut sebagai wakif (yang mewakafkan sahamnya). Untuk bisa berwakaf, maka harus ada akta ikrar atau akad atau pernyataan.

Jenis akadnya adalah wakalah dan dikeluarkan oleh nadzir wakaf.

Berdasarkan IDX 6th Indonesia Sharia Economic Festival tahun 2019, Indonesia sudah memiliki skema dan cara lengkap investasi syariah dalam bentuk wakaf saham.

Di pasar saham Indonesia, saham harus berpindah melalui anggota bursa, sehingga harus melalui perusahaan efek dan broker saham. Untuk itu, investor yang ingin mewakafkan sahamnya harus memiliki akun di perusahaan efek dan nadzir yang akan mengelola wakaf saham tersebut, harus memiliki akun juga di perusahaan efek.

Broker saham fungsinya sebagai pihak yang mewakili nadzir untuk menerima wakaf saham dan mewakili investor untuk menyerahkan wakaf saham tersebut.

Transaksi yang terjadi adalah investor bertemu dengan nadzir, namun diwakili oleh broker. Hal ini sudah menjadi regulasi tersendiri di Indonesia. Apabila wakaf saham yang dikelola oleh nadzir sudah besar, maka nadzir bisa membentuk pengelola investasi dan harus memenuhi syarat khusus.

Hasil dari pengelolaan itu akan disalurkan penerima manfaat atau menjadi program produktif yang maslahat untuk umat. Sehingga, aset tidak akan hilang, malah akan berkembang, dan bentuknya tetap saham.

Aturan syariah mengenai wakaf saham adalah sebagai berikut.

1. Saham syariah

Saham syariah dibuktikan dengan kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha, produk, dan akadnya sesuai dengan syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa (saham preferen atau golden stocks atau golden shares.

Jenis saham yang halal diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Standar Syariah Internasional.

Saham ditegaskan tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan. Kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil atau dividen.

"Saat ini Dompet Dhuafa berkolaborasi dengan beberapa Sekuritas untuk penerimaan wakaf saham, salah satunya adalah PT Phillip Sekuritas Indonesia dan PT Panin Sekuritas," jelas Dompet Dhuafa.

2. Jelas secara objek dan nilainya

Sebelum diwakafkan, maka saham harus jelas objek dan nilainya. Misalnya saja kejelasan tentang berapa lembar saham, nilai, dan termasuk apakah yang diwakafkan tersebut sahamnya atau hanya manfaat dari sahamnya.

3. Wakaf adalah milik mustahik

Sejak harta diwakafkan, maka ia adalah milik mustahik atau penerima manfaat. Nantinya dikuasakan kepada nazir untuk dikelola sehingga hasilnya lebih bermanfaat dan produktif dalam artian yang luas.

Penerapan wakaf saham mungkin belum begitu familiar di Indonesia. Namun, wakaf jenis ini sebenarnya sudah banyak diimplementasikan di negara luar, seperti Malaysia dan Turki.

Sama seperti namanya, objek wakaf tersebut adalah saham. Wakif bisa mewakafkan seluruh harta namun tetap mempertahankan pokoknya sebagian dari wakaf. Pemanfaatannya pun akan disesuaikan dengan akad wakaf.

Di Indonesia, pelaksanaan wakaf saham sudah diatur dalam PP No 42 Tahun 2006. Adapun objek wakafnya terbagi menjadi dua.

Pertama, saham yang diwakafkan berupa saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Keuntungan dari saham tersebut akan disetor ke lembaga pengelola wakaf oleh pengelola investasi. Saham syariah yang sudah diwakafkan tidak bisa diubah oleh pengelola wakaf tanpa seizin pemberi wakaf dan disebutkan dalam perjanjian wakaf.

Lalu objek wakaf kedua bersumber dari keuntungan investor saham syariah. Model wakaf ini akan melibatkan AB-SOTS (Anggota Bursa Syariah Online Trading System) sebagai institusi yang melakukan pemotongan keuntungan.

Nantinya keuntungan ini akan disetor kepada lembaga pengelola wakaf untuk dikonversikan menjadi aset produktif seperti masjid, sekolah, lahan produktif, dan sebagainya.

Karena setiap orang bisa menjadi investor wakaf saham, investor ini kemudian disebut sebagai wakif (yang mewakafkan sahamnya). Untuk bisa berwakaf, harus ada akta ikrar atau yang biasa disebut akad. Jenis akadnya yaitu wakalah dan dikeluarkan oleh nadzir wakaf.

Investor maupun nadzir yang terlibat dalam wakaf saham harus memiliki akun di perusahaan efek. Nantinya, broker saham akan menjadi pihak yang mewakili nadzir untuk menerima wakaf saham dan mewakili investor untuk menyerahkan wakaf saham tersebut.

Sehingga, transaksi yang terjadi adalah investor bertemu dengan nadzir yang diwakilkan oleh broker. Hal ini sudah menjadi regulasi tersendiri di Indonesia. Apabila wakaf saham yang dikelola oleh nadzir sudah besar, nadzir bisa membentuk pengelola investasi dan harus memenuhi syarat khusus.

Hasil dari pengelolaan itu akan disalurkan penerima manfaat atau menjadi program produktif yang maslahat untuk umat. Sehingga, aset tidak akan hilang, malah akan berkembang, dan bentuknya tetap saham.

Seiring dengan kemudahan berinvestasi saham, pewakaf saham pun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dalam lima tahun terakhir, jumlah investor saham syariah meningkat 240 persen. Dari 44.536 investor pada 2018, menjadi 151.560 investor pada 2024.

Masyarakat bisa menyalurkan wakaf saham melalui Dompet Dhuafa. Nantinya, Dompet Dhuafa akan menyalurkan wakaf menjadi aset produktif seperti rumah sakit, masjid, sekolah, bahkan green house.

Sebelum diwakafkan, pastikan objek dan nilai saham jelas. Misalnya, berapa lembar saham, nilai, dan termasuk apakah yang diwakafkan tersebut sahamnya atau hanya manfaat dari sahamnya.

Sejak harta diwakafkan, maka ia adalah milik mustahik atau penerima manfaat. Nantinya dikuasakan kepada nazir untuk dikelola sehingga hasilnya lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio