Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa ketentuan kunci Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) bakal berdampak pada iklim investasi di Indonesia.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan pihaknya menghormati proses hukum di MK terkait judicial review UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun, pihaknya melihat dampak lain dari putusan ini.

“Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa ketentuan kunci UU Cipta Kerja, hal ini dapat memicu ketidakpastian regulasi yang berdampak pada iklim investasi,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (1/11).

Bob menjelaskan, stabilitas regulasi dan kepastian hukum adalah faktor kunci bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang. Tanpa kepastian ini, kata dia, Indonesia berisiko menurunkan daya tariknya sebagai tujuan investasi.

“Pada gilirannya dapat memperlambat aliran modal baru dan bahkan memengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Bob, perubahan 21 pasal yang diputuskan MK ini bakal membuat dunia usaha mengukur kembali dampak ke peningkatan beban operasional ke depan.

Bob bilang, dengan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, peningkatan beban operasional akan berdampak ke kemampuan perusahaan untuk menjaga daya saing. Pada akhirnya ini menekan stabilitas produksi di sektor manufaktur, yang notabene punya pekerja besar dan sensitif terhadap perubahan biaya pekerja.

Lebih lanjut, Bob menambahkan, pihaknya tengah mengkaji dampak putusan MK terutama untuk klaster ketenagakerjaan. Apindo juga meminta pemerintah untuk melibatkan dunia usaha dalam pembahasan subtantif terhadap putusan MK tersebut.

“Pelibatan secara bermakna sebagaimana diperintahkan dalam UU Penyusunan Peraturan Perundang Undangan sangat diharapkan Apindo dalam penyusunan berbagai produk kebijakan,” tandasnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan pihaknya menghormati proses hukum dan akan mematuhi putusan MK karena pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja/buruh dan kepentingan dunia usaha. Di sisi lain, ia meminta semua pihak melihat dampak dari keputusan ini secara lebih luas.

"Kami mendorong semua pihak untuk dapat melihat dampak dari putusan ini dalam perspektif yang lebih luas, terutama di tengah dinamika ekonomi saat ini. Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tekanan dan pelambatan imbas dari tantangan ekonomi global. Selama beberapa bulan terakhir, tren deflasi menunjukkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak besar pada konsumsi domestik," kata Bob dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Dengan putusan MK yang membatalkan beberapa ketentuan UU Cipta Kerja, kata Bob, dapat memicu ketidakpastian regulasi yang berdampak pada iklim investasi. Padahal stabilitas regulasi dan kepastian hukum adalah faktor kunci bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang.

"Kondisi ini secara langsung akan memengaruhi berbagai sektor usaha, terutama industri padat karya yang memiliki ketergantungan besar pada stabilitas perekonomian nasional. Dalam situasi ini, fleksibilitas dalam kebijakan ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk memungkinkan dunia usaha menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif, guna mempertahankan kelangsungan operasional dan tetap berkontribusi pada perekonomian," ucapnya.

Tanpa kepastian ini, Bob menyebut daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi bisa turun. Pada gilirannya dapat memperlambat aliran modal baru dan bahkan memengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada.

Selain itu, perubahan 21 pasal yang diputuskan oleh MK dinilai akan membuat dunia usaha harus mengukur kembali dampak yang ada terhadap kondisi dan perencanaan perusahaan ke depan, terutama yang berpotensi meningkatkan beban operasional.

"Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, peningkatan beban biaya ini akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menjaga daya saing. Beban operasional yang lebih tinggi akan menekan stabilitas produksi, terutama di sektor padat karya seperti manufaktur, yang mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar dan sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja," imbuhnya.

Saat ini Apindo disebut akan mengkaji lebih dalam dampak dari putusan MK, terutama untuk kebijakan yang berdampak di klaster ketenagakerjaan. Pihaknya mendorong pemerintah untuk melibatkan dunia usaha dalam pembahasan substantif untuk menindaklanjuti putusan MK.

Terkait proses penetapan upah minimum (UMP) untuk 2025 yang sudah diambang pintu, Apindo berharap agar proses penetapannya masih tetap mengikuti ketentuan yang ada sebelumnya.

"Hal ini mengingat kerumitan yang akan terjadi di seluruh daerah bahkan di tingkat perusahaan apabila putusan MK terkait tentang upah minimum langsung diberlakukan dan menjadi acuan penetapan upah minimum tahun 2025," ucapnya.

Apindo berharap dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan ke depan, keputusan-keputusan yang diambil agar mempertimbangkan situasi ekonomi makro yang dihadapi dunia usaha.

"Kebijakan yang adaptif dan proporsional akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pekerja, namun juga bagi dunia usaha secara keseluruhan, untuk mempertahankan daya saing Indonesia di kancah internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, utamanya untuk penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 1 November 2024 dimulai dari Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Disusul, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula pada 2015. Jaksa menuduhnya membuat kebijakan impor gula yang merugikan negara senilai Rp 400 miliar.

Selanjutnya, selama tiga tahun terakhir, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menghadapi situasi semakin berat, mengakibatkan banyak perusahaan yang harus tutup dan mem-PHK ribuan pekerjanya.

Berikutnya, nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, belakangan disoroti seiring penetapan tersangka korupsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam oleh Kejaksaan Agung.

Terakhir, setelah 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024 atau sebesar 1,71 persen (year on year/yoy).

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Kemenperin dan Kemendag Bahas Permendag Nomor....

<!--more-->

1. Kemenperin dan Kemendag Bahas Permendag Nomor 8 Tahun 2024 di Bandung, Buntut Kasus Sritex?

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

“Saya mendapat info sudah ada pertemuan membahas Permendag 9/2024 antara Kemenperin, Kemendag, dan Bea Cukai di Bandung hari ini,” ujar Febri di Kantor Kemenperin, Kamis, 31 Oktober 2024.

Febri menyebut, pertemuan itu membahas mengenai industri tekstil serta Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Namun, kata Febri, isi dari Permendag Nomor 8 tersebut tak hanya mengenai industri tekstil.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Mendag Selain Tom Lembong Juga Buat Kebijakan Impor Gula Kenapa Tak Diusut? Ini Kata Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula pada 2015. Jaksa menuduhnya membuat kebijakan impor gula yang merugikan negara senilai Rp 400 miliar.

“Saudara TTL diduga memberikan izin impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong digeser Jokowi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yakni Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan, juga membuat kebijakan mengimpor gula.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Kronologi Terpuruknya Industri Tekstil Indonesia....

<!--more-->

3. Kronologi Terpuruknya Industri Tekstil Indonesia dalam Tiga Tahun Terakhir

Selama tiga tahun terakhir, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menghadapi situasi semakin berat, mengakibatkan banyak perusahaan yang harus tutup dan mem-PHK ribuan pekerjanya.

Sektor yang dulunya menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia ini kini diambang jurang kolaps, dengan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tajam industri TPT. Menurut Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), ada beberapa alasan utama di balik kehancuran industri ini, dan peraturan pemerintah mengenai kebijakan impor hanyalah salah satunya.

Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang memperlonggar ketentuan masuknya produk-produk tekstil impor ke Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, tekstil dari luar negeri – baik legal maupun ilegal – masuk ke pasar Indonesia dengan lebih mudah, tanpa kontrol teknis yang ketat. Akibatnya, produk-produk impor dengan harga yang lebih murah membanjiri pasar, membuat produk-produk lokal sulit bersaing. Danang menyatakan bahwa akibat dari kebijakan ini, industri tekstil lokal kesulitan bertahan karena tidak mampu menghadapi harga rendah yang ditawarkan produk impor.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Bahlil: Prihatin Soal Kasus Tom Lembong hingga Pertemuan dengan Prabowo

Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, belakangan disoroti seiring penetapan tersangka korupsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam oleh Kejaksaan Agung.

Bahlil mengatakan semua pihak harus percaya kepada aparatur negara dan proses hukum yang baik. “Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Jadi, kami mendoakan yang terbaik,” kata Bahlil, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Selain soal Tom Lembong, Bahlil, belum lama ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mengadakan pertemuan bersama Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, dan Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore, 31 Oktober, 2024. Dalam pertemuan tersebut membahas langkah-langkah untuk meningkatkan lifting minyak.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia.....

<!--more-->

5. Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia Akhirnya Inflasi, Artinya Apa?

Setelah 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024 atau sebesar 1,71 persen (year on year/yoy).

“Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar (pada Oktober 2024) adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 1 November 2024 dimulai dari Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Disusul, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula pada 2015. Jaksa menuduhnya membuat kebijakan impor gula yang merugikan negara senilai Rp 400 miliar.

Selanjutnya, selama tiga tahun terakhir, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menghadapi situasi semakin berat, mengakibatkan banyak perusahaan yang harus tutup dan mem-PHK ribuan pekerjanya.

Berikutnya, nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, belakangan disoroti seiring penetapan tersangka korupsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam oleh Kejaksaan Agung.

Terakhir, setelah 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024 atau sebesar 1,71 persen (year on year/yoy).

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Kemenperin dan Kemendag Bahas Permendag Nomor....

<!--more-->

1. Kemenperin dan Kemendag Bahas Permendag Nomor 8 Tahun 2024 di Bandung, Buntut Kasus Sritex?

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

“Saya mendapat info sudah ada pertemuan membahas Permendag 9/2024 antara Kemenperin, Kemendag, dan Bea Cukai di Bandung hari ini,” ujar Febri di Kantor Kemenperin, Kamis, 31 Oktober 2024.

Febri menyebut, pertemuan itu membahas mengenai industri tekstil serta Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Namun, kata Febri, isi dari Permendag Nomor 8 tersebut tak hanya mengenai industri tekstil.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Mendag Selain Tom Lembong Juga Buat Kebijakan Impor Gula Kenapa Tak Diusut? Ini Kata Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula pada 2015. Jaksa menuduhnya membuat kebijakan impor gula yang merugikan negara senilai Rp 400 miliar.

“Saudara TTL diduga memberikan izin impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong digeser Jokowi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yakni Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan, juga membuat kebijakan mengimpor gula.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Kronologi Terpuruknya Industri Tekstil Indonesia....

<!--more-->

3. Kronologi Terpuruknya Industri Tekstil Indonesia dalam Tiga Tahun Terakhir

Selama tiga tahun terakhir, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menghadapi situasi semakin berat, mengakibatkan banyak perusahaan yang harus tutup dan mem-PHK ribuan pekerjanya.

Sektor yang dulunya menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia ini kini diambang jurang kolaps, dengan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tajam industri TPT. Menurut Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), ada beberapa alasan utama di balik kehancuran industri ini, dan peraturan pemerintah mengenai kebijakan impor hanyalah salah satunya.

Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang memperlonggar ketentuan masuknya produk-produk tekstil impor ke Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, tekstil dari luar negeri – baik legal maupun ilegal – masuk ke pasar Indonesia dengan lebih mudah, tanpa kontrol teknis yang ketat. Akibatnya, produk-produk impor dengan harga yang lebih murah membanjiri pasar, membuat produk-produk lokal sulit bersaing. Danang menyatakan bahwa akibat dari kebijakan ini, industri tekstil lokal kesulitan bertahan karena tidak mampu menghadapi harga rendah yang ditawarkan produk impor.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Bahlil: Prihatin Soal Kasus Tom Lembong hingga Pertemuan dengan Prabowo

Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, belakangan disoroti seiring penetapan tersangka korupsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam oleh Kejaksaan Agung.

Bahlil mengatakan semua pihak harus percaya kepada aparatur negara dan proses hukum yang baik. “Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Jadi, kami mendoakan yang terbaik,” kata Bahlil, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Selain soal Tom Lembong, Bahlil, belum lama ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mengadakan pertemuan bersama Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, dan Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore, 31 Oktober, 2024. Dalam pertemuan tersebut membahas langkah-langkah untuk meningkatkan lifting minyak.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia.....

<!--more-->

5. Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia Akhirnya Inflasi, Artinya Apa?

Setelah 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024 atau sebesar 1,71 persen (year on year/yoy).

“Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar (pada Oktober 2024) adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

JAKARTA, investor.id – Indeks harga saham gabungan (IHSG) tumbang sebesar 68,76 poin (0,91%) ke level 7.505,2 pada penutupan perdagangan Jumat (1/11/2024). Saat IHSG hari ini memerah, lima saham bikin pemodal tekor banyak, bahkan ada yang jatuh sampai menyentuh batas Auto Rejection Bawah (ARB).

Lima saham tersebut masuk daftar top losers. Sebab, anjlok hingga 24%.

Berdasarkan data RTI, diantara kelimanya, saham PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk (BDKR) jatuh sampai menyentuh batas Auto Rejection Bawah (ARB). Sebab, BDKR tersungkur 24,3% menjadi Rp 545

Diikuti saham PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) terjungkal 18,4% menjadi Rp 106 dan PT Multipolar Tbk (MLPL) jatuh 14,3% menjadi Rp 185.

Ada pula saham PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) turun 12,5% menjadi Rp 238 dan PT Pabrik Kerta Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) melemah 7,7% menjadi Rp 6.825.

Sementara itu, saat IHSG hari ini ambles, indeks saham Asia mayoritas melemah. Nikkei (Jepang) ambles 2,6%, Shanghai (China) turun 0,2%, dan Straits Times (Singapura) melemah 0,1%. Sedangkan Hang Seng (Hong Kong) malah melesat 0,9%.

Saham ARA

Saat IHSG hari ini ditutup memerah, tiga saham malam melesat sampai menembus batas Auto Rejection Atas (ARA) dan teratas dalam daftar top gainers. Sebab, melonjak hingga 34%.

Ketiga saham ARA tersebut adalah PT Eratex Djaja Tbk (ERTX) melonjak 34,8% menjadi Rp 120, PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) melejit 34,7% menjadi Rp 260, dan PT Jakarta International Hotels Tbk (JIHD) meningkat 25% menjadi Rp 950. 

Selain ketiga saham ARA tersebut, ada dua saham yang masuk top gainers, yaitu PT Megapolitan Devepomets Tbk (EMDE) menguat 25,5% menjadi Rp 172 dan PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS) naik 17% menjadi Rp 172.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai 10 pegawainya yang ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi rekanan situs judi online.

Hal itu dilaporkan Meutya saat bertemu Prabowo di Istana, pada Jumat (1/11/2024).

"Tentu kita update mengenai ditangkapnya beberapa karyawan dari Kemkomdigi. Ini sebetulnya, awal yang juga mengejutkan bagi saya, sebagai Menkomdigi, namun harus dihadapi dan juga harus didukung," kata Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Ia mengaku membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan pengembangan lebih lanjut maupun penyidikan lebih dalam. Termasuk kata dia, jika perlu penggeledahan kantor.

Menurut Meutya, pembersihan akan sangat baik bagi Komdigi.

"Sebagai upaya bersih-bersih. Agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait," ucapnya.

Terlebih, Prabowo pun menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan pihaknya sudah betul dan tinggal dilanjutkan.

Terbaru, ia menerbitkan Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 yang mencakup upaya untuk mendukung penegakan pemberantasan judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

"(Tujuannya) agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Komdigi, bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan, kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Komdigi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan," bebernya.

Di sisi lain, ia memberlakukan apel bersama tiga kali sehari bagi setiap pegawai yang berbagi shift.

Hal ini memberikan semangat moril bagi staf dan mengingatkan bahwa seluruh pegawai bekerja untuk NKRI, sesuai yang diminta Presiden Prabowo.

Ia berharap, dengan cara-cara itu, pemberantasan judi online akan makin masif. Diketahui dalam 20 hari sejak presiden baru dilantik, pihaknya sudah menutup 187.000 situs judi online.

"Mudah-mudahan tentu dalam waktu, meskipun tidak ada terminologi 100 hari, tapi kalau kita kali 10 saja dalam kurang lebih tiga bulanan, itu kita mudah-mudahan bisa menangani lebih dari 1,8 sampai 2 juta. Karena kita akan naikkan terus," jelas Meutya.

Sebagai informasi, Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 11 orang terkait kasus dugaan judi online (judol). Sebanyak 10 orang adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, para pegawai dari Komdigi ini sebenarnya mendapatkan kewenangan untuk memblokir sejumlah situs judol.

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan (wewenang). Mereka tidak blokir data mereka, (tapi) mereka menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” ujar Ade Ary.

Salah satu tersangka mengungkapkan, seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs judi online yang harusnya diblokir malah 'dibina'.

PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) berhasil meraih penghargaan Outstanding Performance dengan predikat Best in Class dalam ajang Indonesia Performance Excellence Award (IPEA) 2024 di Bandung pada 24 Oktober lalu. Penghargaan ini diberikan setelah PLN EPI melalui proses penilaian berdasarkan Baldridge Excellence Framework 2023-2024 Criteria dari tanggal 26 hingga 30 Agustus 2024.

Menurut hasil penilaian dari Tim Asesor IPEA 2024, PLN EPI berhasil mencapai skor total 630,63, masuk dalam kategori Best in Class sesuai Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) atau setara dengan band Emerging Industry Leader menurut Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN, dengan peningkatan sebesar 52 poin dari tahun 2023.

Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara, menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti komitmen PLN EPI sebagai Perusahaan berkinerja unggul dan berkelanjutan.

"Penghargaan ini merupakan landasan penting bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan serta kinerja perusahaan secara efektif dan efisien dalam menjaga rantai pasok energi. Keberhasilan ini adalah keberhasilan bersama. Tanpa dedikasi dan sinergi kuat dari setiap pegawai, pencapaian ini tentu sulit terwujud," ungkap Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa PLN EPI memiliki peran strategis dalam ekosistem energi nasional. Tahun 2024 menjadi tonggak bagi PLN EPI untuk mewujudkan destination statement, yakni menjadi market leader dalam penyediaan multi energi primer dengan pangsa pasar signifikan melalui proses bisnis yang handal dan terintegrasi, sesuai visi perusahaan sebagai Triple A Company.

Untuk mencapai hal ini, PLN EPI telah merumuskan 3 (tiga) strategi utama: Penyusunan Dokumen Aplikasi dan Asesmen Malcolm Baldrige, Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) secara terintegrasi, dan Integrasi Sistem Manajemen.

Menurut Iwan, framework Malcolm Baldrige tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga menjadi acuan bagi Perusahaan untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kinerja dalam penyediaan produk dan layanan berkualitas.

IPEA merupakan penghargaan nasional yang diakui atas pencapaian keunggulan kinerja organisasi, mengacu pada Baldrige Excellence Framework. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia (AMMPI) atau Indonesia Quality & Productivity Management Association (IQPMA) bekerja sama dengan PT Wahana Kendali Mutu (WKM), yang bertujuan untuk mendorong perusahaan Indonesia menjadi Perusahaan unggul kelas dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. Melalui BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Kali ini, BRI Peduli memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 Provinsi di Indonesia. Tercatat, sebanyak 1502 produk/menu telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Dalam pelaksanaanya, BRI berkolaborasi dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Berbagai proses telah dijalankan, dimana pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari BRI yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Setelah mengikuti kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, para peserta mengikuti audit sertifikasi halal secara on site hingga akhirnya terbit sertifikasi halal bagi seluruh peserta.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa BRI akan terus mengambil peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifkasi halal yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang dapat bersaing di pasar.

“Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya”, ungkap Catur.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

BRI sendiri telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. “Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan,” ujar Catur.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang. Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal.

Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

“Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi – penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas. Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami”, ungkapnya.

Manfaat lain juga dirasakan oleh Vanessa (29), pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asala Tangerang Banten. Nama Senda Tea diambil dari kata "senda tawa" dan "senda gurau" yang berarti tertawa dan bersenang-senang. Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

“Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client level National Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023”, ungkap Vanessa.

Bisnis.com, JAKARTA - Polisi memastikan terdapat buron dalam kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKomdigi) selain 11 pegawai dan pihak terkait yang diamankan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam mengatakan tak hanya oknum dari Komdigi, terdapat beberapa warga sipil juga diamankan oleh Kepolisian.

“ini 11 orang, beberapa orang diantaranya adalah oknum pegawai kemkomdigi, antara lain ada juga staf staf ahli dari Komdigi,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Ade menjelaskan, pegawai dan staf ahli di Komdigi ditangkap karena menyalahgunakan wewenang yang sudah diamanatkan.

Mereka diketahui diberi wewenang untuk memblokir situs judi online, namun dalam praktiknya mereka tidak melakukan hal tersebut.

“Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ade menuturkan saat ini perkembangan kasus ini masih terus dilakukan dan masih ada beberapa orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). “Masih ada yang DPO segala macem,” ucap Ade.

Diberitakan sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memeriksa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait dugaan kasus judi online.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menggali keterangan pegawai Komdigi itu untuk keperluan penyidikan.

"Terkait salah satu pegawai pada kementerian Komdigi [Kominfo] masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

Hanya saja, Trunoyudo enggan menjelaskan lebih detail terkait sosok dan duduk perkara dugaan kasus yang terkait judi online itu lebih detail.

Namun demikian, dia menekankan bahwa pihaknya bakal bekerja sama dengan pihak terkait untuk membuat terang peristiwa kasus judi online ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia masih di bawah titik krusial 50,0 selama empat bulan terakhir. Bahkan pada Oktober 2024 tercatat stagnan di angka 49,2.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, terkontraksinya PMI Manufaktur Indonesia disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat.

“Kita melihat juga dari segi domestik itu terjadi pelemahan konsumen,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

SHUTTERSTOCK/JASEN WRIGHT Ilustrasi manufaktur.

Kendati demikian, Indonesia tidak menjadi satu-satunya negara yang sektor manufakturnya terkontraksi pada periode ini.

“Berbagai negara masih kontraksi di sektor manufaktur, termasuk di ASEAN, hanya mungkin yang masih baik itu adalah Vietnam,” ucapnya.

Untuk itu, diharapkan daya beli masyarakat kembali pulih agar sektor manufaktur dalam negeri tumbuh kembali. Pemerintah juga akan memonitor kinerja pasar domestik dan permintaan dari pasar ekspor.

“Kalau konsumsinya recover kita juga berharap industrinya juga bisa akan terdorong,” kata Airlangga.

Sebelumnya, S&P Global melaporkan PMI Manufaktur Indonesia terkontraksi karena produksi, permintaan baru, dan ketenagakerjaan turun sejak September 2024.

“Panelis sering mencatat bahwa aktivitas pasar kurang bergairah, yang dalam beberapa kasus berkaitan dengan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan klien waspada dan tidak bergerak,” tulis Economics Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith dalam laporan S&P Global, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia masih di bawah titik krusial 50,0 selama empat bulan terakhir. Bahkan pada Oktober 2024 tercatat stagnan di angka 49,2.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, terkontraksinya PMI Manufaktur Indonesia disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat.

“Kita melihat juga dari segi domestik itu terjadi pelemahan konsumen,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

SHUTTERSTOCK/JASEN WRIGHT Ilustrasi manufaktur.

Kendati demikian, Indonesia tidak menjadi satu-satunya negara yang sektor manufakturnya terkontraksi pada periode ini.

“Berbagai negara masih kontraksi di sektor manufaktur, termasuk di ASEAN, hanya mungkin yang masih baik itu adalah Vietnam,” ucapnya.

Untuk itu, diharapkan daya beli masyarakat kembali pulih agar sektor manufaktur dalam negeri tumbuh kembali. Pemerintah juga akan memonitor kinerja pasar domestik dan permintaan dari pasar ekspor.

“Kalau konsumsinya recover kita juga berharap industrinya juga bisa akan terdorong,” kata Airlangga.

Sebelumnya, S&P Global melaporkan PMI Manufaktur Indonesia terkontraksi karena produksi, permintaan baru, dan ketenagakerjaan turun sejak September 2024.

“Panelis sering mencatat bahwa aktivitas pasar kurang bergairah, yang dalam beberapa kasus berkaitan dengan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan klien waspada dan tidak bergerak,” tulis Economics Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith dalam laporan S&P Global, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia masih di bawah titik krusial 50,0 selama empat bulan terakhir. Bahkan pada Oktober 2024 tercatat stagnan di angka 49,2.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, terkontraksinya PMI Manufaktur Indonesia disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat.

“Kita melihat juga dari segi domestik itu terjadi pelemahan konsumen,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

SHUTTERSTOCK/JASEN WRIGHT Ilustrasi manufaktur.

Kendati demikian, Indonesia tidak menjadi satu-satunya negara yang sektor manufakturnya terkontraksi pada periode ini.

“Berbagai negara masih kontraksi di sektor manufaktur, termasuk di ASEAN, hanya mungkin yang masih baik itu adalah Vietnam,” ucapnya.

Untuk itu, diharapkan daya beli masyarakat kembali pulih agar sektor manufaktur dalam negeri tumbuh kembali. Pemerintah juga akan memonitor kinerja pasar domestik dan permintaan dari pasar ekspor.

“Kalau konsumsinya recover kita juga berharap industrinya juga bisa akan terdorong,” kata Airlangga.

Sebelumnya, S&P Global melaporkan PMI Manufaktur Indonesia terkontraksi karena produksi, permintaan baru, dan ketenagakerjaan turun sejak September 2024.

“Panelis sering mencatat bahwa aktivitas pasar kurang bergairah, yang dalam beberapa kasus berkaitan dengan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan klien waspada dan tidak bergerak,” tulis Economics Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith dalam laporan S&P Global, Jumat (1/11/2024).