Lampung Geh, Bandar Lampung – Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu Kota Bandar Lampung meresmikan Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, sebagai kampung pengawasan partisipatif untuk Pilkada 2024, pada Minggu (7/7).

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kerentanan wilayah tersebut terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu seperti politik uang, isu SARA, dan penyebaran hoaks.

Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Apriliwanda, menyatakan pembentukan kampung pengawasan partisipatif ini diharapkan dapat meminimalisir potensi pelanggaran di daerah tersebut.

"Keputusan menentukan kelurahan ini sebagai kampung pengawasan partisipatif karena wilayah ini rentan money politik, isu sara, hoaks dan sejumlah kerawanan lainnya," ujarnya, pada Minggu (7/7).

Selain mendeklarasikan Kelurahan Karang Maritim, Bawaslu juga membentuk 100-120 pengawas partisipatif yang akan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu Bandar Lampung.

Dia mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama mendorong sukseskan Pilkada guna menghasilkan pemimpin yang baik.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh bantuan stakeholder terkait agar pemilu berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin yang baik dalam Pilkada," jelasnya.

Sementara, Anggota Bawaslu Lampung, Imam Bukhari, menambahkan kampung pengawasan partisipatif ini juga tersebar di lima belas kabupaten/kota se-Lampung.

"Di Lampung total masing-masing tiap kabupaten/kota satu lokasi, jadi total lima belas lokasi," ujarnya

Menurutnya, tujuan dari kampung pengawasan partisipatif ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengawasi tahapan pilkada, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Bawaslu.

Ia menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga demokrasi.

"Kita menyadari betul SDM secara kuantitas tidak ideal untuk mengawasi semua tahapan, sehingga kita mencoba membentuk locus untuk dijadikan wilayah pengawasan partisipatif. Outputnya yang kita harapkan akan menularkan ke wilayah masing-masing," tambahnya.

Ia berharap melalui kampung partisipatif ini, masyarakat akan lebih memahami bahwa Pilkada adalah tanggung jawab bersama.

Selain itu, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yang hadir dalam acara deklarasi tersebut, berharap Kota Bandar Lampung bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga integritas pemilu.

"Harapan kita masyarakat mengawasi dan dapat berpartisipasi dalam Pilkada serentak ini. Yang bisa jaga daerah adalah kita semua, dan Bandar Lampung bisa menjadi contoh daerah lainya," pungkasnya. (Cha)

Jakarta -

Jasa layanan dukungan layanan bandara dan aviasi milik BUMN kini digabung menjadi satu dalam PT Integrasi Aviasi Solusi atau dikenal dengan nama InJourney Aviation Services (IAS). IAS yang secara hukum dibentuk pada 4 Januari 2024 lalu disebut bakal menjadi kekuatan sentral di industri aviasi.

IAS dibentuk dengan mengusung visi menjadi penyedia jasa layanan dukungan aviasi yang profesional dan kompeten di ranah nasional maupun secara regional.

Penggabungan usaha ini menjadi bentuk transformasi dan sinergi yang kuat antara perusahaan pelat merah. Dengan penggabungan usaha dalam IAS, diharapkan BUMN dapat memiliki keuntungan berupa kekuatan sentral dalam memberikan layanan pendukung bandara, serta maskapai penerbangan demi pertumbuhan industri pariwisata Indonesia.

"Melalui transformasi, sinergi dan semangat #ElevateAviationJourney, IAS akan menjadi kekuatan sentral dalam memberikan layanan pendukung bandar udara serta maskapai penerbangan demi pertumbuhan industri pariwisata Indonesia," kata Direktur Utama InJourney Aviation Services Dendi T. Danianto dalam keterangannya, Minggu (7/7/2024).

IAS terbentuk dari konsolidasi sembilan anak usaha di bawah PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Beroperasi di 55 kota dengan 155 area wilayah kerja di seluruh Indonesia dan memiliki 4 portfolio bisnis dengan 12 layanan bisnis.

Empat portfolio bisnis yang dijalankan IAS mencakup Ground Handling & Cargo Terminal, Logistics, Hospitality, dan Operations Support.

Proses penggabungan ini telah dan akan dijalankan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, Dendi mengatakan perusahaannya saat ini diperkuat oleh kurang lebih 36 ribu karyawan di seluruh Indonesia. Ini akan menciptakan nilai tambah yang akan membawa perusahaan berkembang lebih pesat.

Dendi juga memastikan semua proses merger akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan tetap mengacu kepada Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023, yang mengatur tata kelola perusahaan, pengelolaan aset, dan kebijakan strategis BUMN agar proses merger ini membawa manfaat besar bagi semua pihak, terutama untuk seluruh karyawan, stakeholder dan pelanggan.

(das/das)

REPUBLIKA.CO.ID, MERAK -- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mewajibkan pengguna jasa membeli tiket online via Ferizy sehubungan dengan diluncurkan program "Say No to Calo" yang diberlakukan mulai Senin (1/7/2024) di empat pelabuhan utama yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan di Merak, Ahad (7/7/2024) mengatakan pihaknya secara aktif dan berkelanjutan melakukan sosialisasi pembelian tiket ferry secara online via Ferizy.

Pembelian tiket secara online via Ferizy memberikan banyak manfaat bagi pengguna jasa antara lain lebih cepat dan dapat meminimalisir antrian di pelabuhan.

"Digitalisasi pembelian tiket penyeberangan feri ini merupakan bukti komitmen atas transformasi digital yang dilakukan ASDP dalam lima tahun terakhir untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa," ujarnya.

Ia mengatakan, ASDP semakin gencar dalam penerapan reservasi tiket online di cabang melalui aplikasi maupun website trip.ferizy.com.

Saat ini terdapat 28 pelabuhan yang telah menerapkan pemesanan tiket online yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Ajibata, Ambarita, Jangkar, Sape, Labuan Bajo, Lembar, Padangbai, Jepara, Karimun Jawa, Ujung, Kamal, Kayangan, Pototano, Tanjung Kalian, Pagimana, Gorontalo, Galala, Hunimua, Waipirit, Namlea, Batulicin, Tanjung Serdang, Bajoe, dan Kolaka.

Memperkuat reservasi tiket via Ferizy tersebut, manajemen pun merancang program "Say No to Calo" yang bertujuan melindungi pengguna jasa dari praktik percaloan.

"Kehadiran calo berdampak negatif terhadap pelayanan prima di pelabuhan diantaranya ketidaknyamanan penumpang karena mendapatkan tiket dengan harga yang melambung sangat tinggi dari harga resmi. Selain itu, banyak pengguna jasa melaporkan yang mengalami kerugian saat membeli tiket via calo karena boarding pass tidak dapat digunakan saat masuk ke pelabuhan," kata Shelvy.

Untuk itu, ASDP meningkatkan patroli di pelabuhan dan menerapkan sistem geofencing yang memastikan pembelian tiket hanya bisa dilakukan melalui loket resmi dan aplikasi Ferizy. Hanya penumpang dengan tiket resmi yang dapat masuk ke area pelabuhan, berkat filterisasi ketat di titik masuk.

ASDP juga mempermudah pembelian tiket melalui layanan tiket online Ferizy karena saat ini sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan.

Pemesanan tiket ferry pun sekarang bisa dilakukan hingga 60 hari sebelum keberangkatan lewat aplikasi Ferizy, dengan pembayaran via transfer bank, virtual account, atau e-wallet. Melalui mekanisme transfer bank dan virtual account tersedia layanan Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BCA, hingga layanan e-wallet seperti LinkAja, ShopeePay, OVO, dan Dana. Hal ini, kata dia, memudahkan pengguna karena dapat memilih metode yang paling nyaman sesuai kebutuhan masing-masing.

"Dengan kemudahan ini, kami sangat mengharapkan kerjasama dan konsistensi pengguna jasa dan seluruh masyarakat agar tidak lagi membeli tiket melalui calo. Dengan komitmen kuat dari ASDP dan partisipasi aktif dari para pengguna jasa, mari bersama-sama ciptakan pelabuhan yang bebas calo, aman, dan nyaman bagi semua," tegas Shelvy.

Batang: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan tempat pengungsian sementara untuk para korban gempa bumi yang mengguncang sejumlah desa di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Gempa bumi berkekuatan 4,4 magnitudo terjadi pada Minggu siang, 7 Juli 2024 pukul 14.35 WIB yang episenternya berada di darat dengan kedalaman 6 kilometer pada jarak 5 kilometer arah timur laut Batang, Jawa Tengah dan tidak berpotensi tsunami.

"Berdasarkan hasil kaji cepat tim gabungan di lapangan didapati setidaknya delapan keluarga terdampak oleh guncangan gempa bumi ini," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.
Ia menjelaskan, gempa telah merusak rumah delapan keluarga tersebut dengan rincian tiga rumah rusak berat, lima rumah rusak ringan dan saat ini sedang disiapkan tempat pengungsian untuk mereka yang terdampak.

Selain itu, BNPB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batang juga menangani setidaknya empat orang yang mengalami luka - luka akibat terkena runtuhan bangunan rumah tersebut.

Para korban korban luka-luka itu adalah Sri Mukartuna, 37, Cati, 78, Yunun Safarih, 42, dan Sapiin, 65, warga Kelurahan Karangasem Selatan, Kecamatan Batang dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari, Batang.

Abdul memastikan hingga saat ini petugas gabungan BNPB, BPBD, Basarnas, TNI/Polri, Tagana, kalangan relawan dan lainnya masih bersiaga di lokasi kejadian dan melakukan pendataan terkait dampak kerusakan pada rumah warga dan fasilitas umum akibat gempa.

Data terkini yang didapatkan Pusdalops BNPB ada satu tempat ibadah rusak ringan, satu sekolah rusak sedang dan gempa juga merusak kantor Bupati Batang. Meski demikian tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa gempa bumi tersebut.

(WHS)

JAKARTA - Tak hanya menjerumuskan pelakunya, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperingatkan bahwa judi online juga memiliki efek buruk bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, judi online bisa membebani kas negara.

Bhima mengatakan, judi online bisa memiskinkan pelaku atau orang yang sudah ketergantungan terhadap aktivitas ilegal tersebut. Masalahnya, hal ini juga memicu masalah bagi negara lantaran bisa meningkatkan jumlah orang miskin di Tanah Air.

"Pelaku judi biasanya ketika terdesak akan mencari jalan pinjaman dengan akses mudah dan cepat. Ketika utang sudah menumpuk, maka pelaku judi online sudah jatuh tertimpa tangga. Judi online bisa memiskinkan pelakunya," ujar Bhima di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Bila jumlah orang miskin bertambah, termasuk akibat banyak masyarakat yang terjerat utang judi, maka pemerintah terpaksa memperluas jumlah penerima program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net). Akibatnya, anggarannya pun membengkak dan tidak tepat sasaran. Sementara, sumber dana utama program bantuan sosial ini adalah APBN.

"Ini jadi masalah negara juga, karena beban Jaring Pengaman Sosial akan bengkak dalam jangka panjang," tuturnya.

Tak hanya itu, kata Bhima, judi online juga membuat negara ini rentan terhadap tindak pidana pencuian uang, juga pidana lintas negara. Asumsi itu didasarkan pada transaksi judi online yang tercatat berada di angka Rp600 triliun sepanjang kuartal I-2024. "Artinya, ada transaksi ilegal keluar-masuk Indonesia," cetusnya.

Di luar persoalan tadi, Bhima mengatakan bahwa judi online pun meningkatkan kriminalitas. Sebab, ada kecenderungan pelaku judi mencari berbagai cara untuk mendapat uang guna memenuhi ketergantungannya, termasuk dengan pencurian, perampokan, penjualan narkoba, dan lainnya.

Perjudian menurutnya juga bisa menurunkan produktivitas kerja karena konsentrasi pelaku terpecah akibat kecanduan bermain judi online. "Pelaku judi online banyak juga dari kalangan pelajar, yang harusnya meningkatkan skill malah terjebak pada permainan judi. Ini juga menurunkan pendapatan keluarga dalam jangka panjang, karena uang yang harusnya bisa diinvestasikan atau ditabung habis untuk judi online," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah memperingatkan tentang ancaman Perang Dunia III dan menyerukan agar masalah ini ditanggapi dengan serius oleh semua negara di dunia.

Penyataan itu muncul setelah Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan tentang kemungkinan konflik di Ukraina meningkat menjadi konflik global.

"Dunia harus menanggapi ancaman ini dengan serius. Risiko seperti itu memang ada. Kami telah membicarakannya sejak awal," katanya di Haberturk TV, dilansir TASS, pada Minggu (7/7/2024).

Lebih lanjut, Fidan sebelumnya telah berulang kali berbicara tentang risiko konflik di Ukraina yang akan kian meluas. Dia mengatakan telah membahas masalah penyelesaian konflik kedua negara itu selama kunjungannya ke Rusia pada 10-11 Juni 2024.

Bukan hanya itu, menurut Fidan, ketegangan di dunia juga meningkat karena krisis akibat konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, Palestina.

"Pembantaian dan genosida di Gaza telah memecah belah kemanusiaan [di Timur Tengah]," tambahnya.

Sementara itu, konflik di Jalur Gaza kini juga sudah meluas ke Lebanon, lantaran perpecahan Israel bukan hanya dengan Hamas, tetapi juga dengan Hizbullah.

Bahkan konflik kian meluas, karena Iran baru-baru ini mengancam perang besar-besaran jika Israel menyerang Lebanon. Militer Israel sebelumnya telah menyetujui rencana operasional untuk serangan ke Lebanon.

Misi Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan keras kepada Israel bahwa serangan besar-besaran terhadap Lebanon akan memicu perang pemusnahan.

"Meskipun Iran menganggap propaganda rezim Zionis tentang niat menyerang Lebanon sebagai perang psikologis, jika negara itu melancarkan agresi militer skala penuh, perang yang menghancurkan akan terjadi. Semua opsi, termasuk keterlibatan penuh semua Front Perlawanan, ada di atas meja," kata misi Iran di X.

Sementara itu, perang sudah sangat memprihatinkan karena menurut Kementerian Kesehatan Gaza bahwa jumlah warga Palestina yang tewas dalam operasi Israel di Jalur Gaza telah melampaui 38.000, sejak Oktober 2023.

"Jumlah total korban agresi Israel telah meningkat menjadi 38.011 sejak Oktober 2023. Sebanyak 87.455 orang lainnya terluka," kata kementerian itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan mengadakan aksi serempak di seluruh Indonesia pada Senin (8/7/2024).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi ini akan berlangsung di kantor-kantor Gubernur, Bupati, dan Walikota di berbagai kota seperti Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar.

Untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, massa akan berkumpul di Jakarta, dengan titik utama di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara.

"Jumlah massa aksi diperkirakan mencapai ribuan orang," ujarnya lewat rilisnya, Minggu (7/7/2024).

Dia melanjutkan bahwa, di Jakarta, titik kumpul aksi adalah di bundaran Patung Kuda. Aksi akan diselenggarakan mulai pukul 09.00 WIB hingga Selesai.

Menurut Said, aksi ini dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan Judicial Review Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

"Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Kosntitusi yang sedang menyidangkan uji materiil Omnibus Law UU Cipta Kerja," ucapnya.

Sementara itu, tuntutan utama dalam aksi kali ini adalah Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dan HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah).

Disampaikan Said Iqbal, buruh melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena setidaknya ada sembilan alasan, yaitu

1. Terkait konsep Upah Minimum yang Kembali pada Upah Murah yang dinilai akan mengancam kesejahteraan buruh dengan kenaikan upah yang kecil dan tidak mencukupi.

2. Outsourcing Tanpa Batasan Jenis Pekerjaan, sehingga dengan tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing, akan menghilangkan kepastian kerja bagi buruh. Ini sama saja menempatkan negara sebagai agen outsourcing.

3. UU Cipta Kerja memungkinkan kontrak kerja berulang-ulang tanpa jaminan menjadi pekerja tetap, hal ini mengancam stabilitas kerja.

4. Pesangon yang diberikan hanya setengah dari aturan sebelumnya, merugikan buruh yang kehilangan pekerjaan.

5. Proses PHK dipermudah, membuat buruh tidak memiliki kepastian kerja dan selalu berada dalam posisi rentan.

6. Jam kerja yang tidak menentu menyulitkan buruh untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

7. Tidak adanya kepastian upah selama cuti, khususnya bagi buruh perempuan, menambah kerentanan dan diskriminasi di tempat kerja.

8. Peningkatan jumlah tenaga kerja asing tanpa pengawasan ketat menimbulkan kekhawatiran di kalangan buruh lokal.

9. Penghapusan sanksi pidana bagi pelanggaran hak-hak buruh memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa konsekuensi hukum berat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Perlawanan sengit antara Hamas dan Israel yang tak kunjung berakhir sejak 7 Oktober 2023, belum menunjukkan akan berakhir, tetapi upaya mewujudkan perundingan genjatan senjata terus dilakukan.

Teranyar, pekan ini, kantor Netanyahu mengatakan bahwa para perundingnya, telah menerima respons Hamas tentang kesepakatan prospektif yang akan memastikan pembebasan sandera dengan imbalan gencatan senjata di Gaza.

Kepala Intelijen Israel David Barnea bertolak ke Qatar pada Jumat untuk melanjutkan pembicaraan tidak langsung dengan Hamas. Kantor Netanyahu mengatakan negosiasi akan dilanjutkan minggu depan dan masih ada perbedaan pandangan di antara kedua belah pihak.

Reuters melaporkan, Hamas telah menerima usulan Amerika Serikat untuk memulai pembicaraan mengenai pembebasan sandera Israel, termasuk tentara dan pria, 16 hari setelah tahap pertama perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri perang Gaza.

Kelompok Islam tersebut telah membatalkan tuntutan agar Israel terlebih dahulu berkomitmen pada gencatan senjata permanen sebelum menandatangani perjanjian tersebut. Mereka akan mengizinkan negosiasi untuk mencapai hal tersebut selama enam pekan tahap pertama, kata sumber tersebut kepada Reuters tanpa menyebut nama karena pembicaraan tersebut bersifat pribadi.

Seorang pejabat Palestina yang dekat dengan upaya perdamaian yang dimediasi secara internasional mengatakan bahwa proposal tersebut dapat menghasilkan kesepakatan kerangka kerja jika diterima oleh Israel dan akan mengakhiri perang sembilan bulan antara Israel dan Hamas di Gaza.

Sebuah sumber di tim perundingan Israel, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya, mengatakan sekarang ada peluang nyata untuk mencapai kesepakatan. Hal ini sangat kontras dengan kejadian di masa lalu dalam perang sembilan bulan di Gaza, ketika Israel mengatakan persyaratan yang diberikan oleh Hamas tidak dapat diterima.

Juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak segera menanggapi permintaan komentar pada Sabtu, hari Sabat Yahudi. Pada Jumat, kantornya mengatakan pembicaraan akan dilanjutkan pekan depan dan menekankan bahwa kesenjangan antara kedua belah pihak masih ada.

Konflik tersebut telah merenggut nyawa lebih dari 38 ribu warga Palestina, menurut pejabat kesehatan Gaza, sejak Hamas menyerang kota-kota Israel selatan pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang, menurut angka resmi Israel.

Proposal baru tersebut memastikan bahwa mediator akan menjamin gencatan senjata sementara, pengiriman bantuan dan penarikan pasukan Israel selama pembicaraan tidak langsung terus melaksanakan tahap kedua perjanjian tersebut, kata sumber Hamas.

Upaya untuk mengamankan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza telah meningkat selama beberapa hari terakhir dengan adanya diplomasi antar-jemput yang aktif antara Washington, Israel dan Qatar, yang memimpin upaya mediasi dari Doha, tempat kepemimpinan Hamas di pengasingan bermarkas.

Sebuah sumber regional mengatakan pemerintah Amerika Serikat berusaha keras untuk mencapai kesepakatan sebelum pemilihan presiden pada bulan November.

Netanyahu mengatakan pada hari Jumat bahwa kepala badan intelijen Israel Mossad telah kembali dari pertemuan awal dengan mediator di Qatar dan negosiasi akan dilanjutkan pekan depan.

Mansour Shouman, seorang warga Gaza yang pernah mengalami perang di Rafah dan Khan Younis, mengatakan kepada Al Jazeera dari Istanbul Turki bahwa “rakyat Palestina di dalam dan di luar Gaza merasa sedikit lebih optimis” mengenai perundingan gencatan senjata yang diadakan di Doha, Qatar.

“Sumber yang dekat dengan tim perundingan Palestina mengatakan kepada kami bahwa mereka menjadi lebih lunak pada beberapa poin yang menghambat kemajuan negosiasi,” katanya.

“Poin-poin tersebut antara lain pembebasan tentara Israel yang ditangkap pada 7 Oktober dengan imbalan gencatan senjata jangka panjang, penarikan pasukan Israel dari seluruh Gaza dan pembukaan semua perbatasan,” tambahnya.

Negosiasi tersebut...

Laporan itu juga menunjukkan bahwa Hamas: "Masih dapat melakukan serangan di Israel; Hamas kemungkinan memiliki sekitar 15 ribu pejuang yang dimobilisasi-kurang lebih sepuluh kali lipat dari jumlah pejuang yang melakukan serangan 7 Oktober. Selain itu, lebih dari 80 persen jaringan terowongan bawah tanah kelompok ini masih dapat digunakan untuk merencanakan, menyimpan senjata, dan menghindari pengawasan, penangkapan, dan serangan Israel. Sebagian besar pimpinan tertinggi Hamas di Gaza masih utuh."

Majalah tersebut menjelaskan pengeboman dan invasi darat Israel ke Jalur Gaza tidak menyebabkan penurunan dukungan rakyat Palestina, dan: "Dukungan terhadap serangan bersenjata terhadap warga sipil Israel tampaknya telah meningkat terutama di kalangan warga Palestina di Tepi Barat, yang kini setara dengan tingkat dukungan yang tinggi secara konsisten terhadap serangan-serangan ini di Gaza, yang menunjukkan bahwa Hamas telah memperoleh keuntungan yang luas di seluruh masyarakat Palestina sejak tanggal 7 Oktober."

Seorang pejabat Amerika Serkat mengatakan kepada perusahaan penyiaran televisi CBS bahwa Israel belum mencapai tujuannya untuk menghancurkan Hamas, mengingat kurangnya rencana Israel untuk hari setelah perang di Gaza.

"Usaha menghancurkan Hamas, membuat Hamas lenyap - itu hanya melemparkan pasir ke mata publik," kata juru bicara militer Israel Daniel Hagari.

Ia menambahkan bahwa kelompok tersebut akan tetap menguasai Jalur Gaza kecuali Israel mengembangkan sesuatu yang lain untuk menggantikannya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menjawab kebutuhan mendesak akan keamanan siber yang mengancam kelancaran operasional dan finansial berbagai sektor di Indonesia, Cisometric, sebuah perusahaan konsultasi yang bergerak di bidang cybersecurity atau keamanan siber di Indonesia, meluncurkan layanan Security Operations Center (SOC) atau Pusat Operasi Keamanan terbaru mereka.

Mengatasi Tantangan Keamanan Siber di Indonesia

Berdasarkan laporan dari Help Net Security, pada tahun 2023 terjadi total 279 juta serangan siber dan 34% di antaranya tidak terdeteksi. Di Indonesia, banyak organisasi masih kekurangan kemampuan untuk mendeteksi dan merespons serangan siber dengan efektif, yang menjadikan serangan-serangan seperti penipuan, pemerasan, serta peretasan digital pada sistem perusahaan kerap terjadi.

Oleh karena itu, tim SOC sangat dibutuhkan perusahaan untuk menjadi garis pertahanan siber pertama untuk memonitor dan mendeteksi berbagai serangan siber. Namun, kurangnya talenta di bidang keamanan siber dan tingginya tingkat pergantian/turnover personel SOC dalam perusahaan, serta kerumitan membangun tim SOC yang matang, menjadi salah satu tantangan utama sejumlah organisasi.

Solusi Komprehensif dari Cisometric

Menjawab permasalahan tersebut, Cisometric menghadirkan layanan SOC yang tidak hanya bekerja sebagai garis pertahanan pertama dalam menjaga sistem informasi, jaringan, dan data organisasi dari berbagai ancaman siber, tetapi juga memenuhi standar wajib dari beberapa regulasi keamanan siber bagi perusahaan, seperti ISO27001, ISO27701, PCI-DSS, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hana Abriyansyah selaku Founder dari Cisometric menekankan bahwa, “Cisometric memahami bahwa banyak organisasi dihadapkan pada sumber daya yang terbatas, serta kurangnya keterampilan di area ini. Oleh karena itu, dengan pengalaman kami dan dikombinasikan dengan teknologi yang advance, kami berusaha menghadirkan solusi terbaik bagi mereka.”

Olehnya itu, untuk menunjang kemampuan dalam mendeteksi dan merespon serangan siber, layanan SOC dari Cisometric tidak hanya berfokus pada teknologi terdepan, tetapi terlebih lagi pada dua faktor yang paling utama dalam SOC itu sendiri, yaitu investasi terhadap People dan Process. Sebab SOC adalah suatu proses atau operasi dalam mendeteksi dan merespon.

Cisometric menggunakan teknologi eksklusif dengan lebih dari 100 fitur deteksi keamanan, teknologi kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI), serta pembelajaran mesin/machine learning terdepan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan ancaman digital.

Pendekatan operasional Security Operations Center (SOC) berpusat pada integrasi yang lancar dengan kapabilitas Proactive Threat Hunting dan intelijen ancaman yang canggih. Hal ini memungkinkan tim SOC, yang terdiri dari Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan Tim Forensik dengan spesialisasi tinggi, untuk melakukan operasi keamanan siber secara efektif.

"Komitmen kami adalah untuk menghadirkan efisiensi dalam memberikan visibilitas terhadap ancaman, melindungi aset perusahaan dan secara efektif mengelola risiko informasi terhadap setiap organisasi," tutup Hana.

IDXChannel - Indonesia belum memenuhi kriteria untuk membangun family office. Pasalnya, pemerintah belum mampu menjaga kerahasian data.

Hal ini dikatakan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Menurutnya, menjaga kerahasiaan data orang-orang kaya yang akan menaruh uang di family office ini sangat penting.

"Family office tidak semudah itu masuk ke Indonesia karena Indonesia belum memenuhi syarat," kata Bhima, Minggu (7/7/2024).

"Kerahasiaan data, di mana orang-orang super kaya menempatkan dananya ke negara yang mampu menjaga privasi data," kata dia.

Dia menambahkan, beberapa pekan ini Indonesia digegerkan dengan diretasnya Pusat Data Nasional (PDN).

Kemudian, Indonesia belum memenuhi syarat untuk mendirikan family office adalah soal regulasi yang kerap dan bahkan mudah diubah seiring pergantian kekuasan. Hal ini membuat kepercayaan investor menjadi terganggu untuk memulai bisnis di Indonesia.

"Regulasi di indonesia sering berubah ubah jadi persoalan utama. Bayangkan family office investasi jutaan dolar kemudian regulasi tidak pasti. Pastinya mereka kalkulasi untung rugi dari risiko hukum," kata dia.

(NIY)

JAKARTA, KOMPAS.com - Prajurit TNI Angkatan Darat Praka Jingko Lewi Kase dinobatkan menjadi siswa terbaik dalam latihan militer lintas negara di Adelaide, Australia, Sabtu (29/6/2024).

Jingko Lewi Kase merupakan prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dari Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) 81.

Dalam latihan militer itu, TNI AD diwakili oleh Jingko Lewi Kase dan Praka Khamdani Dwi Rahman dari Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya. Keduanya lolos seleksi mengikuti latihan Section Commander Course (Sub 1 Corporal Course).

Keduanya berlatih selama lebih kurang tiga bulan bersama prajurit lain dari berbagai negara.

"Hasilnya, Praka Jingko mampu membawa harum nama bangsa dengan meraih penghargaan sebagai siswa internasional terbaik di latihan militer lintas negara tersebut dengan nilai excellent," tulis siaran pers Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad).

Jingko pun mengaku senang dengan capaiannya tersebut.

"Instruktur memberi tahu saya bahwa saya luar biasa. Saya siap pulang ke Indonesia," kata Jingko dalam keterangan video Dispenad, Minggu (7/7/2024).

Dalam video tersebut, Jingko juga memberikan pesan ke para prajurit di Indonesia.

"Tetap semangat, rajin belajar, kita juga bisa. Di mana pun berada lakukan yang terbaik. Komando," ujar Jingko.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai, menurunnya penerimaan negara yang disebabkan anjloknya harga komoditas, dikhawatirkan akan menambah beban utang.

Ecky menyebut, saat ini utang pemerintah sudah sekitar Rp 8.262 triliun. Bahkan, peningkatan tersebut mencapai lebih dari Rp 5.000 triliun sejak 2024.

Dirinya menilai, jika proyek-proyek mercusuar terus berjalan dan penerimaan negara terus merosot karena anjloknya harga komoditas, maka beban utang akan terus bertambah.

"Bahkan, untuk pembayaran bunga saja pada 2024 sudah mencapai 15% dari total belanja negara. Saya khawatir bukan hanya soal utang yang terus meningkay, namun juga persoalan crowding out dana publik," ujar Ecky dikutip dari laman resmi dpr.go.id, Minggu (7/7).

Ecky bilang, sentimen suku bunga The Fed akan memiliki konsekuensi pada peningkatan tingkay yield Surat Berharga Negara. Hal ini akan berdampak pada peningkatan beban bunga pada masa yang akan datang.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong spending better dalam belanja negara. Pemerintah perlu menghentikan pengeluaran yang tidak perlu seperti proyek-proyek mercesuar yang bukan menjadi prioritas.

"Berikutnya, pertebal bantalan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Kenaikan harga pangan, energi, dan listrik punya dampak instan dalam memukul masyarakat miskin dan mereka yang rentan untuk jatuh dalam jurang kemiskinan," katanya.

Menurutnya, prioritas fiskal secara total harus dialokasikan untuk membantu masyarakat tersebut.

Anggaran belanja sosial perlu ditambah, salah satu yang menjadi perhatian adalah subsidi upah dan bantuan langsung bagi buruh dan pekerja informal di sektor pertanian.

Di tengah gejolak harga pangan, bantalan tersebut menjadi penting.

"Sebab, kenaikan harga yang terjadi, di satu sisi, tidak dapat diikuti oleh peningkatan pendapatan," kata Ecky.