Jakarta -

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, blak-blakan soal memburuknya keuangan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang kondisinya dikategorikan 'sakit'. Salah satu yang menjadi penyebab menurutnya adalah kesalahan manajemen dan sektor yang tidak strategis.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi XI DPR RI, Senin (1/7) lalu. Menurutnya jika posisi BUMN itu terus menerus seperti itu, berkemungkinan akan ditutup.

"Mungkin juga karena mismanagement sudah lama dan sektor tersebut tidak menjadi sektor yang strategis atau penting. Dalam hal ini, tidak harus dimiliki pemerintah atau bahkan seharusnya bisa ditutup dan dilikuidasi," kata Sri Mulyani dikutip lagi, Sabtu (6/7/2024).

Sri Mulyani akan memasukkan BUMN-BUMN sakit ke dalam Klaster D Non Core. Klasterisasi BUMN ini memang akan dilakukan pemerintah untuk melihat perusahaan-perusahaan pelat merah mana yang performa keuangan dan kinerjanya bagus dan tidak.

"Non Core ini teoritis pemerintah seharusnya tidak masuk dan memiliki, karena ini sebetulnya dari sisi mandat pembangunannya kecil sekali dan performancenya tidak bagus," ujarnya.

Rencananya akan ada empat klaster BUMN yang terbagi ke dalam kuadran. Ini terdiri atas Klaster A Strategic Value and Welfare Creator di Kuadran 2, Klaster B Strategic Value di Kuadran 1, Klaster C Surplus Creator di Kuadran 4, dan Klaster D Non Core di Kuadran 3.

Menurutnya, pembagian perusahaan-perusahaan pelat merah ke dalam kuadran ini juga membantu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam mempertimbangkan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi BUMN.

Di sisi lain, hingga saat ini Sri Mulyani masih melakukan pendalaman tas daftar BUMN yang masuk ke dalam posisi 'sakit' ini. Ia mencatatkan, setidaknya total ada 76 BUMN di RI, termasuk yang berada dalam holding.

"Serta evaluasi dan memberikan dukungan dan catatan terhadap holdingisasi Kementerian BUMN terhadap BUMN-BUMN itu. Nanti saya sampaikan, karena secara indikatif sudah ada, tapi belum bisa kami berikan secara eksplisit hari ini," katanya.

Pasalnya, pembahasan atas klasterisasi BUMN ini perlu berkoordinasi secara mendalam dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Di samping itu, diskusi terkait hal ini baru dilakukan sekali Bersama Komisi XI. Kemenkeu juga masih melakukan validasi tas parameter-parameternya.

(ada/eds)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Target masih jauh, masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) bakal diperpanjang.

Masa kerja Satgas BLBI akan diperpanjang lagi hingga 2025 mendatang. Hal ini dikarenakan Satgas BLBI baru berhasil mengantongi aset obligor atau debitur BLBI sebesar Rp 38,2 triliun, atau baru mencapai 34% dari target sebesar Rp 110,45 triliun.

Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Hadi Tjahjanto mengatakan, banyaknya aset obligor/debitur yang tersebar di banyak daerah menjadi kendala Satgas BLBI dalam menagih hak negara. Oleh karena itu, dengan perpanjangan masa kerja Satgas BLBI tersebut diharapkan seluruh aset yang terdaftar bisa dilakukan penyitaan.

"Aset itu tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaiannya kita dilakukan secara bertahap. Itulah sebabnya kita minta agar Satgas BLBI ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," ujar Hadi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (5/7).

Hadi menyebut, saat ini pihaknya tengah menyiapkan rancangan aturan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan oleh para obligor dan debitur.

Di samping itu, Hadi juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

"Oleh karena itu perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara. Sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," katanya.

Asal tahu saja, sebelumnya masa kerja Satgas BLBI telah diperpanjang hingga 31 Desember 2024.

Perpanjangan masa kerja tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriyah. Momen 1 Muharram 1446 H bertepatan dengan hari Sabtu (6/7/2024) petang hingga Ahad (7/6/2024) besok.

Sosok yang akrab disapa Gus Yaqut ini mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, untuk menjadikan perayaan tahun baru sebagai momen perbaikan diri kolektif. Menurut dia, hal itu selaras dengan semangat hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan kaum Muslimin dari Makkah ke Madinah dahulu.

Rasulullah SAW mengajarkan, hijrah tidak sekadar perpindahan tempat, melainkan juga perjuangan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Di samping itu, seorang yang berhijrah (muhajir) hendaknya selalu berupaya meraih ridha Allah.

“Pada momen berharga ini, mari kita meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat Allah SWT. Mari kita jadikan semangat hijrah sebagai inspirasi untuk terus berusaha memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan agama,” ujar Gus Yaqut di Jakarta, Sabtu (6/4/2024).

Ia mengatakan, perjuangan Rasulullah SAW telah menginspirasi para ulama dalam berdakwah dan mencerahkan masyarakat. Termasuk kaum alim Nusantara. Mereka turut memperjuangkan kemerdekaan dan memajukan bangsa Indonesia. Para pahlawan semisal KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan, dan banyak lainnya telah berjuang keras dalam menyemai ajaran Islam dan membangun persatuan.

“Mereka menghadapi berbagai tantangan, tetapi dengan tekad yang kuat dan semangat yang tinggi, mereka berhasil membawa perubahan yang signifikan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia,” ucap dia.

"Mari kita songsong tahun baru ini dengan semangat baru, harapan baru, dan tekad yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” kata Gus Yaqut menyimpulkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriyah. Momen 1 Muharram 1446 H bertepatan dengan hari Sabtu (6/7/2024) petang hingga Ahad (7/6/2024) besok.

Sosok yang akrab disapa Gus Yaqut ini mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, untuk menjadikan perayaan tahun baru sebagai momen perbaikan diri kolektif. Menurut dia, hal itu selaras dengan semangat hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan kaum Muslimin dari Makkah ke Madinah dahulu.

Rasulullah SAW mengajarkan, hijrah tidak sekadar perpindahan tempat, melainkan juga perjuangan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Di samping itu, seorang yang berhijrah (muhajir) hendaknya selalu berupaya meraih ridha Allah.

“Pada momen berharga ini, mari kita meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat Allah SWT. Mari kita jadikan semangat hijrah sebagai inspirasi untuk terus berusaha memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan agama,” ujar Gus Yaqut di Jakarta, Sabtu (6/4/2024).

Ia mengatakan, perjuangan Rasulullah SAW telah menginspirasi para ulama dalam berdakwah dan mencerahkan masyarakat. Termasuk kaum alim Nusantara. Mereka turut memperjuangkan kemerdekaan dan memajukan bangsa Indonesia. Para pahlawan semisal KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan, dan banyak lainnya telah berjuang keras dalam menyemai ajaran Islam dan membangun persatuan.

“Mereka menghadapi berbagai tantangan, tetapi dengan tekad yang kuat dan semangat yang tinggi, mereka berhasil membawa perubahan yang signifikan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia,” ucap dia.

"Mari kita songsong tahun baru ini dengan semangat baru, harapan baru, dan tekad yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” kata Gus Yaqut menyimpulkan.

Tim Penasihat Hukum Djoko Dwijono (DD) eks Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) dan Yudhi Mahyudin (YM) selaku Ketua Panitia Lelang PT JJC berharap dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan alasan tidak ada bukti bukti persekongkolan dan juga tidak ada bukti kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi Jalan Layang MBZ atau Tol MBZ.

Hal tersebut disampaikan pengacara DD, Wardhani Dyah Gayatri dan pengacara YM, Raden Aria Riefaldhy menjelang sidang tuntutan yang akan berlangsung minggu depan.

"Harapannya dituntut bebas karena dari fakta-fakta persidangan tidak ada satu pun alat bukti yang mengarah adanya keterlibatan para terdakwa DD dan YM dalam dugaan kasus korupsi Tol MBZ sebagaimana isi dakwaan JPU," ujar Wardhani dan Aria saat dihubungi pada Sabtu (06/07).

Wardhani dan Aria membeberkan sejumlah alasan mengapa DD dan YM patut mendapatkan tuntutan bebas dari hukuman pidana.

Pertama, menurut mereka, berdasarkan fakta persidangan, DD dan YM tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan jaksa karena tidak adanya bukti persekongkolan di antara terdakwa. Selain itu juga terbukti tidak ada perbuatan jahat yang melibatkan para terdakwa dengan para saksi yang dihadirkan oleh JPU.

"Bahkan terungkap dalam fakta persidangan, sejumlah terdakwa dalam dugaan kasus ini baru mengenal satu sama lain di dalam mobil tahanan," imbuh mereka.

Selain itu, mengenai dakwaan JPU mengenai kerugian uang negara, Wardhani menyebutkan, dalam fakta persidangan juga sudah terbukti bahwa tidak adanya kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek Tol MBZ. Dana pembangunan PT JJC berasal dari para pemegang sahamnya dan juga pinjaman dari bank.

"Baik saksi maupun ahli yang dihadirkan dalam persidangan juga telah menyebutkan bahwa proyek MBZ ini adalah proyek KPBU yg tidak menggunakan dana APBN dan juga tidak ada fasilitas negara yang digunakan sehingga sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan," imbuh Wardhani.

Kemudian, mengenai kekurangan volume yang menjadi dasar perhitungan kerugian negara ternyata tidak mendasarkan pada perhitungan volume keseluruhan jembatan, sementara dalam fakta persidangan justru terungkap adanya kelebihan volume namun tidak dapat diklaim kontraktor karena kontrak proyek ini bersifat design and build (lumpsum price).

Sementara itu, Aria menekankan, proses lelang pengadaan untuk Tol MBZ juga sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Di dalam proses lelang juga tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu, juga tidak pernah menerima uang maupun janji apa pun dari pihak mana pun termasuk para peserta lelang.

"Baik dari DD maupun YM tidak pernah bermasalah dari sisi pekerjaan serta tidak pernah terlibat pelanggaran hukum. Bahkan keduanya pernah mendapatkan bintang penghargaan pada masa purnabaktinya," tutup Aria.

Diberitakan sebelumnya, JPU akan membacakan tuntutan terhadap para terdakwa sidang dugaan kasus korupsi Tol MBZ di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu mendatang (10/07).

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

KLATEN, KOMPAS.com - Peminat mobil sedan khususnya di bursa mobil bekas masih banyak, dan cukup beragam. Apalagi sekarang ini harganya variatif mulai di bawah Rp 50 jutaan hingga ratusan juta rupiah, tergantung model dan kondisi unit.

Tentunya kondisi ini bisa menjadi alternatif bagi konsumen yang memiliki dana terbatas untuk membeli mobil.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Sabtu (6/7/2024) dari berbagai bursa mobil daring, berikut daftar harga mobil sedan bekas:

• BMW 320i 1995-2015, Rp 32 juta - Rp 449 juta
• Honda City 2005-2022, Rp 63 juta - Rp 310 juta
• Nissan Teana 2004-2016, Rp 55 juta - Rp 255 juta
• Toyota Vios 2006-2023, Rp 70 juta - Rp 320 juta
• Toyota Corolla Altis 2003-2021, Rp 54 juta - Rp 492 juta
• Mercedes Benz E200 1986-2023, Rp 47 juta - Rp 1.750 juta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelatih Jerman Julian Nagelsmann menilai wasit Anthony Taylor lebih berpihak kepada Spanyol ketika timnya kalah 1-2 pada perempat final Euro 2024 di Mercedes-Benz Arena, Stuttgart, Sabtu (6/7/2024) dini hari WIB.

Nagelsmann menyesali keputusan Taylor yang menolak penalti untuk timnya ketika tembakan Jamal Musiala mengenai lengan pemain Spanyol Marc Cucurella yang berdiri di dalam kotak penalti. Kejadian berlangsung saat kedua tim bermain 1-1 pada babak kedua perpanjangan waktu.

Saat kejadian itu, para pemain Jerman bersama dengan pendukungnya tampak merayakan insiden tersebut. Namun Taylor mengabaikannya dan intervensi Video Assistant Referee (VAR) yang diharapkan dapat memberi penjelasan tidak membatalkan keputusan wasit asal Inggris tersebut.

“Itu tidak pantas dilakukan hari ini dan wasit sedikit berpihak pada Spanyol. Itu jelas merupakan penalti," kata Nagelsmann, dikutip dari AFP, Sabtu.

Pelatih 36 tahun itu menuntut perubahan peraturan handball tergantung ke mana arah tembakan dan menyerukan penggunaan kecerdasan buatan untuk menentukan jalur terbang bola.

“Jika Jamal Musiala menembakkan bola ke arah pusat kota Stuttgart dan Cucurella menyentuhnya, saya tidak akan menginginkan penalti. (Tetapi bola) mengarah ke gawang dan dia menghentikannya dengan jelas menggunakan tangannya," katanya.

“Kami punya 50 robot yang membawakan kopi untuk kami, jadi harus ada AI yang menghitung ke mana bola akan pergi," imbuhnya.

Ia menyesali keputusan terkait penalti ini karena menurutnya tendangan Musiala sangat bagus, bahkan mungkin akan masuk. Sementara tangan Cucurella direntangkan jauh dari badan.

Beberapa menit setelah insiden itu, La Roja menyegel kemenangannya pada menit terakhir yang mengantarkan mereka ke semifinal melalui striker pengganti Mikel Merino. Ia melompat tinggi untuk menyundul umpan lambung akurat Dani Olmo.

Spanyol melaju ke semifinal dan akan menghadapi Prancis di Allianz Arena, Muenchen pada Rabu (10/7/2024) pukul 02.00 WIB setelah Le Bleus menekuk Portugal melalui adu penalti dengan skor 5-3.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Waskita Beton Precast Tbk sukses menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Rabu (03/07/2024). Pada RUPST tersebut perseroan melaporkan nilai kontrak baru sepanjang tahun 2023 sebesar Rp1,74 triliun.

Vice President of Corporate Secretary WSBP, Fandy Dewanto menjelaskan nilai tersebut meningkat 15,23% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp1,51 triliun. Sebanyak 81% dari Nilai Kontrak Baru ini berasal dari pelanggan eksternal.

"Keberhasilan WSBP dalam menyelesaikan berbagai proyek di tahun 2023 menjadi bukti bahwa WSBP mampu menjadi partner terpercaya dalam Industri Beton Terintegrasi, Konstruksi dan Modular di Indonesia. Kami berterima kasih kepada para pemegang saham atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan," ujar Fandy dilansir Sabtu 06/07/2024.

Fandi membeberkan, di tahun 2023 pendapatan usaha WSBP bersumber dari 3 lini bisnis yaitu penjualan produk Readymix dan Quarry sebesar Rp580 miliar, pendapatan dari penjualan Precast sebesar Rp540 miliar, dan pendapatan atas usaha jasa konstruksi sebesar Rp367 miliar.

Segmen Readymix dan Quarry memberikan kontribusi usaha terbesar dan meningkat 41% dari tahun lalu yang bernilai Rp411 miliar. Hal ini didukung oleh peningkatan permintaan atas produk Readymix khususnya untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sepanjang tahun 2023, WSBP fokus dalam penyelesaian proyek yang memiliki kemampuan atau kecukupan finansial yang baik. WSBP selektif dalam mengambil dan mengerjakan proyek dalam rangka mitigasi risiko finansial seperti piutang tidak tertagih.

Dalam RUPST ini, 99,65% pemegang saham yang hadir secara luring dan daring menyetujui seluruh laba bersih digunakan sebagai penguatan modal, sejalan dengan program transformasi bisnis WSBP yaitu memperkuat fundamental keuangan dan struktur modal perusahaan.

"Kami percaya bahwa keberlanjutan adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Oleh karena itu, WSBP akan terus berupaya untuk menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, bertanggung jawab sosial, dan dikelola dengan Tata Kelola yang Baik," tutup Fandy.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bahwa semua negara, tak terkecuali Indonesia, boleh menerapkan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) dan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap produk impor demi melindungi industri dalam negeri.

"Kalau barang-barang impor itu tiga tahun berturut-turut misalnya melonjak luar biasa, sehingga menghancurkan industri kita, itu boleh tidak hanya Indonesia, siapa saja boleh, negara mana pun boleh," kata Zulkifli usai menghadiri acara Puncak Milad Naisyatul Aisyiyah, di pelataran Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.

Menurut Zulkifli, BMTP maupun BMAD dapat diterapkan manakala dalam kurun tiga tahun barang-barang impor tertentu berturut-turut melonjak di pasaran, sehingga terbukti menghancurkan industri dalam negeri.

Adapun besaran bea masuk akan ditentukan sesuai hasil penghitungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)."Besarnya berapa nanti mereka (KPPI) yang akan menghitung jadi ada prosedurnya, ada tata caranya dan ini dibolehkan oleh aturan Indonesia dan aturan dunia seperti WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dan semua negara bisa melakukan hal itu," kata dia lagi.

Saat ini, kata Zulkifli, KPPI sedang memantau tujuh komoditas impor yang meliputi tekstil, keramik, elektronik, hingga kosmetik.Jika selama tiga tahun berturut-turut komoditas impor itu melonjak di pasaran hingga terbukti mematikan produk dalam negeri, maka dapat dikenakan bea masuk tindakan pengamanan.

Hal serupa juga tengah dilakukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menghitung peluang penerapan bea masuk antidumping."Kalau dilihat nanti melonjak impornya, sehingga mematikan usaha dalam negeri, setelah dilihat, dinilai itu juga bisa dikenakan bea masuk antidumping," ujar Mendag pula.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menyampaikan dokumentasi Afif Maulana (13) yang membawa pedang bukan foto saat hendak melakukan tawuran pada Minggu (9/7/2024).

Direktur LBH Padang, Indira Suryani menyampaikan pihaknya masih mendalami foto tersebut. Namun demikian, menurut informasi awal yang diterima pihaknya foto tersebut diambil pada periode waktu yang berbeda dengan kejadian.

"Kami masih mendalami foto tersebut karena hp Afif kan sama polisi. Informasi awal foto itu bukan saat kejadian," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (6/7/2024).

Berkaitan dengan hal ini, dia meminta Polda Sumatera Barat (Sumbar) agar menghentikan penggiringan opini buruk terhadap AM yang sudau meninggal.

Sebab, kata Indira, seharusnya Polda Sumbar fokus untuk memberikan tindakan terhadap oknum anggotanya yang telah melanggar etik dalam penanganan remaja yang hendak tawuran di Padang.

"Keluarga merasa, anak mereka sudah meninggal tetap di framing buruk. Tapi Polisi tidak pernah framing buruk anggotanya. Bahkan bilang, penyiksaan itu tak separah yang diberitakan," pungkasnya.

Sebelumnya Kapolda Sumatra Barat Irjen Suharyono mengaku pihaknya memiliki video AM (13) membawa pedang saat hendak melakukan aksi tawuran pada Minggu (9/6/2024).

Dia mengatakan video tersebut diambil dari ponsel AM yang sudah digandakan kepolisian. Dari ponsel tersebut juga terkuak bahwa AM merupakan sosok yang mengajak saksi A untuk melakukan tawuran.

"[Video] menggambarkan bahwa Afif Maulana membawa pedang [panjang di tangannya]. Jam 10 [8/6/2024] itu menanyakan dulu ke A. 'ada tawuran gak malam ini?'. Kemudian percakapan kelihatan di HP dan sudah saya screenshot juga," ujarnya Kamis (4/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kampus Digital Bisnis Universitas Nusa Mandiri (UNM) selalu berupaya mendukung mahasiswa dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Salah satu bukti nyata dalam mendukung bsinis mahasiswa, Nusa Mandiri Entrepreneur Center (NEC) mengadakan WorkshopDigital Marketing.Workshop ini sukses diadakan di Universitas Nusa Mandiri kampus Margonda, pada Juni 21 Juni 2024, mengambil tema “Peran Digital Marketing dalam Optimalisasi Usaha”.

Workshop Digital Marketing ini menghadirkan narasumber M Islahudin (Mas Islah) yang merupakan Founder Pawon Digital dan dimoderatori oleh Maruloh selaku Kepala Nusa Mandiri Entrepreneur Center (NEC).

Maruloh mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pendampingan dan pembinaan bisnis, khususnya pada mahasiswa penerima dana hibah Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW), mahasiswa komunitas Nusa Mandiri Entrepreneurs (NUNERS) dan mahasiswa Universitas Nusa Mandiri pada umumnya.

“NEC komitmen membina mahasiswa dan memberi pendampingan pada mahasiswa yang sudah memulai bisnis. Tercatat sebanyak 33 peserta mengikuti kegiatan Workshop Digital Marketing ini,” kata Maruloh dalam rilis yang diterima, Sabtu (6/7/2024).

Sementara itu, Arif Hidayat selaku Wakil Rektor II Bidang Non Akademik Universitas Nusa Mandiri menyampaikan motivasi kepada peserta agar dapat mengikuti kegiatan dengan baik sehingga ilmu yang disampaikan dapat langsung dipraktikkan pada bisnis mereka.

“Untuk mahasiswa yang belum memiliki bisnis diharapkan untuk memulai bisnisnya. Lewat workshop ini peserta dapat menggali pengetahuan dan pengalaman pada narasumber serta bisnis mahasiswa Universitas Nusa Mandiri bisa berkembang dan menjadi lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas, serta membuka wawasan bagi mahasiswa yang ingin membuka bisnis mengenai pentingnya digital marketing dalam bisnis,” terang Arif saat membuka acara.

Pada kesempatan ini, Mas Islah sebagai narasumber mengatakan mengenai pentingnya Digital Marketing dalam Bisnis saat ini. “Pemasaran digital merupakan penggunaan internet dan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan,” kata Mas Islah.

Menurut Mas Islah, platform yang dapat digunakan dalam digital marketing diantaranya melalui Website/Blog, Sosial Media, Email Marketing, Paid Traffic/Ads, maupun Marketplace. “Pemasaran digital dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan kesadaran merek dan menghasilkan lebih banyak prospek dan penjualan,” katanya.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap oknum pegawai Bappenda Kota Sorong tetap bekerja meski melakukan pemerasan terhadap wajib pajak sebesar Rp130 juta tiap bulan. Namun, oknum tersebut tidak dipecat.

“Jelas-jelas ini masuk gratifikasi, tapi yang bersangkutan malah dipertahankan di Bappenda karena ada unsur kedekatan,” kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria melalui keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2024.

Dian enggan memerinci pegawai yang dimaksudnya. Namun, kata dia, orang itu bisa terus eksis memeras wajib pajak karena masuk pemerintahan pakai jalur nepotisme.
Kelakuan pegawai itu juga dinilai sudah merugikan Pemerintah Kota Sorong. Sebab, kata Dian, pendapatan pajak daerah menjadi berkurang.

Baca juga: KPK Khawatir dengan Nepotisme di Papua

“Sehingga kalau kita lihat, postur APBD Kota Sorong itu pendapatan daerah yang berasal dari pajak, hanya masuk 5,13 persen saja. Tapi belanja pegawainya mencapai 41,23 persen,” ucap Dian.

Angka pendapatan pajak di Sorong dinilai sangat buruk wilayah timur Indonesia. Sebab, persentase daerah lain sudah menyentuh puluhan.

“Sementara kota-kota besar di Timur itu sudah masuk 2 digit untuk persentasenya dengan belanja pegawainya di bawah 30 persen,” ujar Dian.

(ABK)