Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai tukar rupiah di pasar spot terus tertekan hingga akhir perdagangan hari ini. Rabu (6/11), rupiah spot ditutup di level Rp 15.833 per dolar Amerika Serikat (AS).

Ini membuat rupiah melemah 0,53% dibanding penutupan hari sebelumnya di Rp 15.749 per dolar AS. Pergerakan rupiah ini sejalan dengan seluruh mata uang di Asia.

Hingga pukul 15.00 WIB, baht Thailand menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah anjlok 1,54%. Disusul, yen Jepang yang ambles 1,53%.

Selanjutnya, ringgit Malaysia yang turun 1,27% dan dolar Singapura yang melemah 1,26%. Lalu ada won Korea Selatan yang sudah ditutup koreksi 1,02%.

Berikutnya, dolar Taiwan yang sudah ditutup tertekan 0,76%. Kemudian ada yuan China yang terdepresiasi 0,74% dan peso Filipina yang sudah ditutup koreksi 0,61%.

Kemudian, rupee India terlihat turun 0,16% dan dolar Hongkong yang melemah tipis 0,01% terhadap the greenback pada sore ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, kenaikan pangkat bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi merupakan amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab.

Pesan ini disampaikan Maruli melalui Wakil Kepala Staf TNI AD Letjen Tandyo Budi yang menerima 12 orang perwira tinggi TNI AD penerima kenaikan pangkat, Selasa (5/11/2024) kemarin.

“Kenaikan pangkat ini bukan hanya wujud apresiasi, tetapi juga amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab,” kata Tandyo mengutip pesan Maruli, dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

KSAD juga menekankan tentang pentingnya peran para pati dalam menjaga profesionalisme dan integritas sebagai prajurit, terutama di tengah tantangan strategis yang semakin kompleks di tingkat nasional, regional, dan global.

Menurut Maruli, dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, dan ancaman non-tradisional menuntut kesiapan serta kecepatan respons TNI AD atas potensi gangguan yang mengemuka.

Adapun para pati yang mendapat kenaikan pangkat dan berdinas di luar struktur TNI AD adalah Letjen TNI Muhammad Hasan sebagai Sesmenko Polhukam, Mayjen TNI Sinyo (Staf Ahli Bidang Sosbud Setjen Wantanas), Mayjen TNI Harvin Kidingallo (Staf Ahli Tingkat III Bidang Wasum dan LH Panglima TNI).

Kemudian, Brigjen TNI Heri Rustandi (Pa Sahli Tingkat II Kamkonf Komunal Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI), Brigjen TNI Denny Marantika(Waasrenum Panglima TNI), Brigjen TNI Rio Hendrawan Alin Putra (Karo TU dan Protokol Setjen Kemhan), dan Brigjen TNI Lin Nufrianto (Kapusada TNI).

Sementara itu, pati yang berdinas di dalam struktur TNI AD meliputi Mayjen TNI Budi Irawan (Pa Sahli Kasad Tingkat III Bid. Jahpers), Mayjen TNI Tatang Subarna (Pa Sahli Kasad Tingkat III Bid. Banusia), Brigjen TNI Purnomosidi (Danrem 121/ABW Kodam XII/Tpr), Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto (Kapoksahli Pangdam V/Brw), dan Brigjen TNI Wimoko (Danrem 102/Pjg Kodam XII/Tpr).

Menurut TNI AD, kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian luar biasa yang diberikan oleh para Pati dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, baik di dalam maupun di luar struktur organisasi TNI AD.

KOMPAS.com - Penggunaan bahan kimia dalam berbagai produk semakin mendapat perhatian serius dari para pakar kesehatan.

Salah satunya adalah Bisphenol A (BPA), senyawa yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika terpapar dalam jangka panjang. Sejumlah riset internasional pun sudah lama menunjukkan bahaya paparan BPA dalam jangka panjang.

Pada acara Detikcom Leaders Forum yang diadakan di Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024), Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang juga dokter spesialis obstetri dan ginekologi dr Ulul Albab SpOG mengatakan, IDI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu meluruskan miskonsepsi tentang masalah BPA.

Pasalnya, selama ini terdapat upaya membelokkan informasi bahaya BPA terhadap kesehatan menjadi isu persaingan usaha.

“Kita tidak bisa membelokkan bahwa masalah BPA cuma sekadar persaingan usaha atau tidak. Fokus IDI dan BPOM sebagai lembaga negara, akademisi, ataupun praktisi adalah melindungi masyarakat Indonesia. Ini jadi alasan utama dari semua alasan yang lain,” ujar dr Ulul.

Dokter Ulul pun menegaskan penolakannya terhadap pihak-pihak yang mengaitkan BPA dengan isu persaingan usaha. Sebab, bahaya paparan BPA merupakan fakta ilmiah. Permasalahan ini juga sudah menjadi perhatian di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia.

“Dulu, ketika Covid-19 dan banyak orang meninggal, isunya dibelokkan menjadi macam-macam. Pemahaman baru yang dianggap mengganggu kestabilan biasanya memang akan berhadapan dengan upaya-upaya pembelokan seperti itu,” ucap dr Ulul.

Sebagai lembaga profesi dokter, imbuh dr Ulul, IDI wajib menyampaikan kebenaran. Sekalipun kebenaran itu belum diterima dengan baik, lanjutnya, IDI tetap harus berani menyampaikan keberadaan masalah yang bisa ditimbulkan dari paparan BPA.

Sebab, IDI punya kepedulian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait BPA berdasarkan fakta ilmiah.

“Karena sifatnya hormonal destructor, BPA bisa memengaruhi segala hal, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, laki-laki dan perempuan bisa infertile atau mandul,” jelasnya.

Dukung upaya BPOM

IDI, lanjutnya, mendukung penuh BPOM yang telah mengeluarkan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Dalam regulasi tersebut, BPOM meminta pelaku industri untuk memberikan label peringatan bahaya paparan BPA pada galon guna ulang yang terbuat dari plastik polikarbonat.

Meski belum sampai tahap pelarangan, dr Ulul menilai, kebijakan terbaru BPOM tersebut merupakan langkah awal yang baik.

Dokter Ulul melanjutkan, IDI sedari awal sudah membahas dan mendukung pembuatan regulasi soal BPA.

“Pada 11 Agustus 2022, kami telah mengeluarkan pernyataan dukungan untuk pelabelan BPA pada semua kemasan makanan. Sering kali kita concern pada apa yang kita makan, tetapi kita jarang concern dengan bagaimana cara makanan itu dibungkus, dikemas, dan diwadahi. Jadi, masalah BPA bukan hanya terkait air minum, tetapi juga kemasan makanan secara keseluruhan,” terang dr Ulul.

Faktor pemicu migrasi BPA di galon guna ulang

Pada forum yang sama, pakar polimer Universitas Indonesia Prof Dr Mochamad Chalid SSi MSc, Eng turut memaparkan bahasa BPA.

Chalid menjelaskan bahwa proses distribusi dan kemasan polikarbonat sangat memengaruhi pencemaran senyawa BPA dari kemasan polikarbonat ke dalam produk air minum.

"Ibaratnya, polimer seperti untaian kalung. Satu mata rantai dari kalung tersebut di antaranya adalah BPA. Pada saat digunakan itu, sangat mungkin tali tersebut ada yang copot sehingga menimbulkan permasalahan," jelas Chalid.

Chalid pun mengingatkan terkait beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko peluruhan (leaching) BPA dari kemasan polikarbonat ke dalam air minum.

Faktor itu di antaranya adalah paparan sinar matahari selama proses distribusi, suhu tinggi, dan pencucian berulang yang tidak tepat pada kemasan yang digunakan kembali.

Hasil pemeriksaan BPOM pada fasilitas produksi air minum berkemasan polikarbonat periode 2021-2022 menunjukkan adanya pelarutan BPA pada kemasan galon polikarbonat.

Data pemeriksaan BPOM menemukan bahwa kadar BPA yang bermigrasi ke dalam air minum di atas standar BOPM, atau 0,6 ppm, meningkat hingga 4,58 persen.

Sementara, hasil pengujian migrasi BPA dengan kadar 0,05-0,6 ppm juga menunjukkan peningkatan hingga 41,56 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan mengenai penerapan kembali ujian nasional (UN).

Menurut Mu’ti, pihaknya masih melakukan kajian dan evaluasi terhadap sejumlah program di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Jadi masih kita evaluasi, dan kita coba nanti keputusannya setelah kita evaluasi. Belum ada keputusan soal UN,” ujar Mu’ti kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (6/11/2024).

Mu’ti menambahkan, proses pengkajian terkait perlunya penerapan UN di tingkat sekolah dasar dan menengah akan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kita masih mengkaji UN itu dan baru akan melakukan diskusi dengan para peneliti dan pengambil kebijakan terkait dengan UN itu,” kata Mu’ti.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan bahwa pihaknya terbuka jika Mendikdasmen Abdul Mu'ti ingin mengembalikan pelaksanaan UN bagi siswa.

"Iya, pasti kita selalu terbuka ya kepada perubahan apakah namanya juga UN atau apa," kata Hetifah di Komisi X DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Hetifah mengungkapkan bahwa Indonesia memang membutuhkan data yang dapat dimanfaatkan secara nasional untuk membandingkan kondisi pendidikan antar daerah.

Menurutnya, jika UN akan diadakan kembali, maka perlu dipertimbangkan tujuannya, apakah sebagai penentu kelulusan atau sebagai alat untuk mendapatkan data dan informasi mengenai peta kondisi pendidikan secara menyeluruh.

Namun demikian, Hetifah mengingatkan agar pelaksanaan UN tidak menyebabkan stres bagi siswa.

"Jadi tidak menakuti anak gitu. Kalau dulu kan, UN itu pertama tadi, yang membuat anak jadi stres. Kedua, banyak kecurangan juga dalam UN, kebocoran-kebocoran, inget enggak?" ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (AKUMANDIRI) berharap persyaratan kebijakan penghapusan utang bagi pelaku UMKM, petani dan nelayan tidak rumit.

Ketua Umum AKUMANDIRI, Hermawati Setyorinny, menyebut kebijakan ini dapat menjadi angin segar jika diterapkan tanpa hambatan birokrasi dan syarat berbelit.

"Hanya saja kami belum tahu apakah nanti ada syarat kriteria tertentu untuk mendapatkan penghapusan? Karena jika ada syarat kriteria tertentu belum tentu semua bisa mendapatkan manfaat kebijakan ini," kata Hermawati saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Hermawati menyatakan dukungan penuh bagi kebijakan ini karena selaras dengan upaya pemerintah mendorong ketahanan pangan dan kemandirian di sektor pangan. Namun, Hermawati menekankan pentingnya penerapan tanpa diskriminasi, agar sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan dapat merasakan manfaat nyata.

"Semoga kebijakan ini benar-benar dilaksanakan kepada semua pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan, juga mereka diberikan kemudahan untuk mendapatkan bibit dan pupuk," ujar Hermawati.

Hermawati juga berharap pemerintah menyediakan bantuan lebih luas dalam hal alih teknologi, yang dinilai krusial untuk memajukan sektor pangan dan perikanan.

Dukungan teknologi modern dianggap dapat meningkatkan kualitas dan hasil produksi petani dan nelayan, menciptakan dampak jangka panjang pada ketahanan pangan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengesahkan kebijakan menghapus utang macet usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya.

Kebijakan itu tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024).

KOMPAS.com - Penggunaan bahan kimia dalam berbagai produk semakin mendapat perhatian serius dari para pakar kesehatan.

Salah satunya adalah Bisphenol A (BPA), senyawa yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika terpapar dalam jangka panjang. Sejumlah riset internasional pun sudah lama menunjukkan bahaya paparan BPA dalam jangka panjang.

Pada acara Detikcom Leaders Forum yang diadakan di Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024), Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang juga dokter spesialis obstetri dan ginekologi dr Ulul Albab SpOG mengatakan, IDI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu meluruskan miskonsepsi tentang masalah BPA.

Pasalnya, selama ini terdapat upaya membelokkan informasi bahaya BPA terhadap kesehatan menjadi isu persaingan usaha.

“Kita tidak bisa membelokkan bahwa masalah BPA cuma sekadar persaingan usaha atau tidak. Fokus IDI dan BPOM sebagai lembaga negara, akademisi, ataupun praktisi adalah melindungi masyarakat Indonesia. Ini jadi alasan utama dari semua alasan yang lain,” ujar dr Ulul.

Dokter Ulul pun menegaskan penolakannya terhadap pihak-pihak yang mengaitkan BPA dengan isu persaingan usaha. Sebab, bahaya paparan BPA merupakan fakta ilmiah. Permasalahan ini juga sudah menjadi perhatian di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia.

“Dulu, ketika Covid-19 dan banyak orang meninggal, isunya dibelokkan menjadi macam-macam. Pemahaman baru yang dianggap mengganggu kestabilan biasanya memang akan berhadapan dengan upaya-upaya pembelokan seperti itu,” ucap dr Ulul.

Sebagai lembaga profesi dokter, imbuh dr Ulul, IDI wajib menyampaikan kebenaran. Sekalipun kebenaran itu belum diterima dengan baik, lanjutnya, IDI tetap harus berani menyampaikan keberadaan masalah yang bisa ditimbulkan dari paparan BPA.

Sebab, IDI punya kepedulian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait BPA berdasarkan fakta ilmiah.

“Karena sifatnya hormonal destructor, BPA bisa memengaruhi segala hal, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, laki-laki dan perempuan bisa infertile atau mandul,” jelasnya.

Dukung upaya BPOM

IDI, lanjutnya, mendukung penuh BPOM yang telah mengeluarkan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Dalam regulasi tersebut, BPOM meminta pelaku industri untuk memberikan label peringatan bahaya paparan BPA pada galon guna ulang yang terbuat dari plastik polikarbonat.

Meski belum sampai tahap pelarangan, dr Ulul menilai, kebijakan terbaru BPOM tersebut merupakan langkah awal yang baik.

Dokter Ulul melanjutkan, IDI sedari awal sudah membahas dan mendukung pembuatan regulasi soal BPA.

“Pada 11 Agustus 2022, kami telah mengeluarkan pernyataan dukungan untuk pelabelan BPA pada semua kemasan makanan. Sering kali kita concern pada apa yang kita makan, tetapi kita jarang concern dengan bagaimana cara makanan itu dibungkus, dikemas, dan diwadahi. Jadi, masalah BPA bukan hanya terkait air minum, tetapi juga kemasan makanan secara keseluruhan,” terang dr Ulul.

Faktor pemicu migrasi BPA di galon guna ulang

Pada forum yang sama, pakar polimer Universitas Indonesia Prof Dr Mochamad Chalid SSi MSc, Eng turut memaparkan bahasa BPA.

Chalid menjelaskan bahwa proses distribusi dan kemasan polikarbonat sangat memengaruhi pencemaran senyawa BPA dari kemasan polikarbonat ke dalam produk air minum.

"Ibaratnya, polimer seperti untaian kalung. Satu mata rantai dari kalung tersebut di antaranya adalah BPA. Pada saat digunakan itu, sangat mungkin tali tersebut ada yang copot sehingga menimbulkan permasalahan," jelas Chalid.

Chalid pun mengingatkan terkait beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko peluruhan (leaching) BPA dari kemasan polikarbonat ke dalam air minum.

Faktor itu di antaranya adalah paparan sinar matahari selama proses distribusi, suhu tinggi, dan pencucian berulang yang tidak tepat pada kemasan yang digunakan kembali.

Hasil pemeriksaan BPOM pada fasilitas produksi air minum berkemasan polikarbonat periode 2021-2022 menunjukkan adanya pelarutan BPA pada kemasan galon polikarbonat.

Data pemeriksaan BPOM menemukan bahwa kadar BPA yang bermigrasi ke dalam air minum di atas standar BOPM, atau 0,6 ppm, meningkat hingga 4,58 persen.

Sementara, hasil pengujian migrasi BPA dengan kadar 0,05-0,6 ppm juga menunjukkan peningkatan hingga 41,56 persen.

Jakarta: Pemilu Presiden Amerika Serikat 2024 semakin mendekati titik penentuan. Berdasarkan hasil sementara yang terus diperbarui, Donald Trump saat ini memimpin dengan 267 suara elektoral, hanya terpaut tiga suara dari ambang batas kemenangan 270 suara. Sementara itu, Kamala Harris, kandidat dari Partai Demokrat, tertinggal di belakang dengan 224 suara elektoral.

Peta elektoral yang dirilis Perplexity-AP per Rabu 6 November 2024 pukul 15.00 WIB, menunjukkan bahwa Trump memenangkan banyak negara bagian di bagian tengah dan selatan AS, termasuk Texas, Florida, dan Ohio, yang secara historis sering kali menjadi penentu hasil pemilu. Harris, di sisi lain, mendominasi di wilayah Pantai Barat seperti California dan negara bagian di Timur Laut, termasuk New York dan Illinois.

Baca juga: Memimpin Suara Elektoral, Trump Dipastikan Akan Jadi Presiden AS
Beberapa negara bagian kunci seperti Nevada, Wisconsin, dan Michigan masih belum melaporkan hasil akhir, membuat situasi masih cukup dinamis dan tegang. Penghitungan yang berlanjut di negara-negara bagian ini akan sangat menentukan siapa yang akhirnya akan meraih kursi kepresidenan.

Para pendukung kedua kubu terus mengikuti perkembangan terbaru dengan penuh antusiasme, sementara publik menunggu kepastian apakah Trump akan berhasil kembali ke Gedung Putih atau Harris akan memecahkan rekor sebagai presiden perempuan pertama AS.

Hasil sementara menunjukkan bahwa Donald Trump memimpin di berbagai negara bagian swing atau negara bagian penentu dengan margin suara yang variatif. Berikut adalah rincian perolehan suara di beberapa negara bagian kunci:

1. Arizona (11 suara elektoral): Trump unggul dengan margin tipis di bawah 1%, sementara penghitungan suara telah mencapai 52%.
2. Georgia (16 suara elektoral): Trump memimpin dengan selisih 3% atau sekitar 119.180 suara, dan 95% suara telah dihitung.
3. Michigan (15 suara elektoral): Trump memiliki keunggulan 6% atau sekitar 305.920 suara, dengan 65% suara yang telah terlaporkan.
4. Nevada (6 suara elektoral): Trump unggul 5% dengan margin sekitar 54.401 suara, sementara 81% suara telah dihitung.
5. North Carolina (16 suara elektoral): Trump memimpin dengan 3% atau sekitar 191.543 suara, dan seluruh suara telah dilaporkan (100%).
6. Pennsylvania (19 suara elektoral): Trump unggul 3% atau sekitar 190.355 suara, dengan 96% suara telah dihitung.
7. Wisconsin (10 suara elektoral): Trump memimpin dengan margin 4% atau sekitar 123.526 suara, sementara 77% suara telah dihitung.

Dukungan kuat Trump di negara-negara bagian penentu ini semakin memperbesar peluangnya untuk mencapai atau melampaui batas 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilu. Kamala Harris, kandidat dari Partai Demokrat, harus berusaha keras mengejar ketertinggalan ini di beberapa negara bagian kunci yang masih menghitung suara.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Simak cara menutup rekening BCA di Cabang terdekat. Salah satu bank swasta yang memiliki banyak nasabah dan beragam pelayanan ini adalah BCA.

Bank memberikan layanan perbankan secara jarak jauh dengan berbagai keuntungan seperti pembuatan deposito hingga integrasi dompet digital.

Bagi nasabah yang ingin menutup rekening BCA dapat menjadi keputusan penting yang memerlukan beberapa langkah sederhana namun signifikan.

Nasabah dapat memutuskan untuk beralih ke bank lain, menyederhanakan portofolio keuangan, atau tidak lagi ingin memakai layanan tabungan.

Ada beberapa langkah dan prosedur penutupan akun akan membantu memastikan proses berjalan lancar dan tanpa hambatan.

Sebelum melakukan penutupan rekening

Pastikan nasabah sudah melakukan hal-hal berikut ini:

• Tarik/transfer saldo yang masih ada.
• Hapus hubungan (unlink) kartu debit BCA sebagai metode pembayaran dari aplikasi lain (mis. layanan streaming, e-commerce, dll.)

Syarat tutup rekening BCA

• Bawa identitas KTP, kartu ATM, dan Buku Tabungan.
• Tidak memiliki tunggakan kartu kredit.
• Baya penutupan rekening BCA sebesar Rp5.000 hingga Rp25.000 sesuai jenis rekening.

Apabila ada kesulitan atau kendala saat menggunakan rekening BCA, nasabah bisa coba menghubungi tim kami terlebih dahulu untuk mengatasinya.

Cara menutup rekening BCA

Setelah itu, nasabah yang masih ingin menutup akun, silakan ikuti langkah-langkah berikut:

• Kunjungi kantor cabang BCA terdekat.
• Bawa dokumen seperti KTP, buku tabungan, kartu ATM, dan kartu identitas lainnya jika diperlukan.
• Jangan lupa membawa sisa saldo dalam rekening Anda atau memindahkannya terlebih dahulu ke rekening lain, karena sisa saldo akan ditarik pada saat proses penutupan.
• Mintalah formulir penutupan rekening di bagian customer service, lalu isi sesuai data rekening dan identitas Anda.
• Pihak bank akan meminta beberapa informasi untuk memverifikasi identitas, jadi pastikan membawa dokumen yang lengkap.
• Petugas akan melakukan verifikasi terhadap data Anda dan mengkonfirmasi alasan penutupan rekening.
• Setelah verifikasi selesai, petugas akan melakukan penutupan rekening secara resmi.
• Biasanya, kartu ATM dan buku tabungan akan diminta untuk diserahkan kembali ke pihak bank sebagai tanda bahwa rekening telah ditutup.
• Beberapa rekening mungkin dikenakan biaya administrasi penutupan, tergantung dari jenis tabungan dan ketentuan dari bank BCA.
• Pastikan untuk menanyakan rincian biaya, jika ada, pada petugas customer service.
• Penutupan rekening selesai, kartu ATM akan dipotong oleh CS.

Demikian penjelasan terkait syarat dan cara menutup rekening BCA di CS cabang terdekat dengan praktis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyebut bahwa program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan ditata ulang menyesuaikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan dalam rapat kerja yang turut menghadirkan Kementrian Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Rabu (6/11/2024).

"LPDP memang dalam proses untuk penataan kembali, memastikan bahwa program LPDP itu menunjang program pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo," kata Satryo dalam rapat tersebut.

"Untuk pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, dan hilirisasi untuk membangun Indonesia mencapai ekonomi 8 persen pertumbuhannya dan mencapai tujuan pembangunan pada tahun 2029," sambungnya.

Satryo kembali menegaskan hal yang sama ketika dikonfirmasi wartawan selepas rapat dengan Komisi X.

Ia tak menjawab secara tegas apakah itu berarti LPDP hanya akan berfokus pada beasiswa program studi sains dan teknologi (saintek).

"Yang utama itu, kemudian dalam bidang lain kalau ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai," kata dia.

Satryo juga menyebut bahwa kelonggaran agar penerima beasiswa LPDP tak perlu buru-buru pulang ke Tanah Air tak perlu dikaji kembali, sepanjang ia bukan penerima beasiswa yang berasal ikatan dinas.

"Yang dikaji ulang itunya, bagaimana kita memastikan yang didanai itu yang sesuai dengan program pemerintah, Kabinet Merah Putih," tegasnya.

JAKARTA - Setiap hari, ratusan kilogram cangkang rajungan dari belasan sentra pengupas rajungan di Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang, dibuang begitu saja sebagai limbah. Desa Sukajaya dikenal sebagai kampung rajungan.

Di desa pesisir ini, setiap hari, berton-ton rajungan segar dibawa nelayan dari laut ke darat. Begitu mendarat, rajungan-rajungan ini langsung dibawa ke sentra-sentra pengupas rajungan. Dagingnya dikeluarkan dan diproses. Cangkangnya dibuang menggunung.

Sejumlah masyarakat memanfaatkan sebagian limbah ini untuk mendatangkan larva maggot. Caranya, cangkang rajungan disimpan di wadah yang membentang di atas empang. Seiring waktu, cangkang membusuk dan menarik lalat jenis black soldier fly (BSF) untuk bertelur.

Larva yang dihasilkan dari lalat ini berjatuhan ke dalam empang, menjadi sumber makanan bagi lele budidaya. Namun, pembusukan cangkang rajungan ini mendatangkan masalah. Bau amis busuk menyebar dan tercium sampai ke kampung. Aroma tak sedap ini tidak kunjung hilang, lantaran setiap hari datang ratusan kilogram limbah baru.

Sisa limbah cangkang yang tidak termanfaatkan menambah problem. Sebab, tidak ada tempat pembuangan sampah yang dapat mengolah limbah ini. Setiap hari, rata-rata setengah sampai satu ton limbah dibiarkan membusuk, yang tentunya mencemari udara, air, dan tanah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, PHE ONWJ bekerja sama dengan lembaga Inkubasi, Hilirisasi, dan Komersialisasi (IHK) dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk meneliti pemanfaatan limbah cangkang rajungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cangkang rajungan di Sukajaya memiliki kandungan substansi yang cukup untuk diolah menjadi kitosan, yang kemudian dapat dioleh menjadi pupuk cair. Dengan pemanfaatan limbah cangkang rajungan menjadi kitosan, tidak saja masalah pencemaran lingkungan dapat diatas, warga pun mendapat manfaat ekonomi.

Berkat melimpahnya bahan baku yang dapat diperoleh secara gratis, produk akhir berupa pupuk cair ini diharapkan dapat dikemas dan dipasarkan dengan harga yang kompetitif. Targetnya, satu ton cangkang rajungan dapat menghasilkan sekitar 10 ribu liter pupuk cair, dengan potensi pendapatan Rp10 ribu per liter.

In-In Hanidah, salah seorang dosen Unpad yang memimpin penelitian, menyebutkan bahwa kitosan merupakan senyawa dari limbah kulit hewan bercangkang. Melalui proses kimiawi yang aman, cangkang rajungan dapat diubah menjadi kitosan yang bisa dimanfaatkan untuk industri makanan, biomedis dan kimia. ?Sifat kitosan mudah diurai, tidak beracun, dan ramah lingkungan,? tutur In-In.

Karena proses kimiawi yang aman dan mudah, siapa saja bisa membuat kitosan dari cangkang rajungan. Oleh karena itu, untuk mendukung ekonomi sirkular dan upaya keberlanjutan dalam meminimalisir dampak lingkungan, PHE ONWJ mengajak ibu-ibu Desa Sukajaya untuk mengolah kitosan, yang sebelumnya berupa limbah cangkang yang mencemari lingkungan, menjadi produk bernilai tinggi.

Dengan mendatangkan langsung dua spesialis kitosan, yakni Pipih Suptijah, PHE ONWJ mengadakan pelatihan pengolahan kitosan. Pelatihan mencakup penggunaan alat boiler untuk proses menghilangkan kandungan mineral pada cangkang rajungan menjadi serbuk berserat berwarna putih, yang dinamakan kitosan.

?Kitosan kemudian bisa diolah menjadi pasta gigi, deodoran, cairan pembersih mulut (mouth wash), foot spray, pelapis (coating) buah, edible film, kaldu instan, pengawet ikan, dan pupuk cair,? jelas In-In.

Menurut Head of Communication, Relations & CID PHE ONWJ R. Ery Ridwan, setelah masyarakat diberi pelatihan cara mengubah limbah cangkang rajungan jadi kitosan, selanjutnya PHE ONWJ akan mendampingi masyarakat hingga terampil memproduksi secara mandiri.

Targetnya masyarakat dapat membuat pupuk cair dari kitosan, dan memasarkan produk tersebut. Ery menuturkan, program ini merupakan komitmen PHE ONWJ dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pihaknya berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Sukajaya dan menjadi inspirasi bagi daerah lain.

?Kami akan dampingi dari hulu sampai hilir. Mulai dari pembentukan kelompok pengolah, peningkatan kapasitas anggota, pembuatan produk, bantuan alat untuk produksi, bantuan sertifikasi produk, sampai pemasaran. Harapan kami, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami juga ingin membantu mengurangi dampak lingkungan dari keberadaan limbah cangkang rajungan,? kata Ery.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memberikan tanggapan terkait kemungkinan keterlibatannya dalam dugaan tindak pidana judi online (judol) yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

Hal ini mengemuka lantaran Budi sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendur,” tegas Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Ia menambahkan, saat ini fokus utamanya adalah menjalankan tugas baru yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Koperasi.

“Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat,” katanya.

Meskipun demikian, Budi tetap mendukung proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terkait kasus judi online di Polda Metro Jaya.

“Kita mendukung penegakkan hukum,” imbuhnya.

Saat ini, pihak kepolisian telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus judi online tersebut.

Diduga, para pegawai Kemkomdigi yang terlibat melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memelihara sekitar 1.000 website judi online.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus tersebut.

“Akan kami dalami,” ujar Wira saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

Jakarta: Black Duck Software telah merilis laporan "Global State of DevSecOps 2024", mengeksplorasi tren, tantangan, dan peluang yang memengaruhi keamanan perangkat lunak. Laporan tersebut mengungkapkan perubahan radikal dalam bagaimana perangkat lunak beralih dari ide ke penerapan, didorong oleh adopsi AI yang meluas.

Lebih dari 90% responden survei menunjukkan bahwa mereka menggunakan AI dalam beberapa kapasitas dalam proses pengembangan perangkat lunak mereka, menyoroti kebutuhan mendesak bagi organisasi untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat di seluruh siklus hidup pengembangan. Namun, 67% menyatakan keprihatinan tentang mengamankan kode yang dihasilkan AI.

Di Singapura, adopsi AI telah melonjak sebesar 37% selama tiga tahun terakhir, dengan lebih dari 70% bisnis mengintegrasikan teknologi AI ke dalam operasi mereka menurut sebuah penelitian baru-baru ini.
Tren ini sejalan dengan inisiatif Smart Nation 2.0, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 15.000 individu dalam teknologi AI pada tahun 2026. Khususnya, 96% responden survei dari Singapura melaporkan menggunakan AI dalam proses pengembangan mereka—salah satu tingkat tertinggi secara global.

Terlepas dari antusiasme terhadap AI ini, masalah keamanan yang signifikan tetap ada. Laporan tersebut menyoroti bahwa 67% responden khawatir tentang potensi kerentanan yang diperkenalkan oleh alat pengkodean yang dibantu AI.

Penggunaan cuplikan kode—ekstrak kecil dari basis kode yang lebih besar—telah menjadi praktik umum di kalangan pengembang, yang semakin memperumit kepatuhan keamanan.

Dengan meningkatnya asisten pengkodean AI, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan lisensi yang terkait dengan cuplikan ini sangat penting. Bahkan satu lisensi yang tidak sesuai dapat menyebabkan komplikasi hukum, penundaan peluncuran produk, dan potensi hilangnya hak kekayaan intelektual.

Karena AI terus mempercepat pengembangan, proses keamanan berisiko tertinggal tanpa otomatisasi yang memadai. Organisasi didesak untuk mengevaluasi secara kritis pendekatan mereka terhadap pengujian keamanan perangkat lunak untuk melindungi informasi sensitif—prioritas utama bagi 37% responden.

Laporan ini juga menggarisbawahi tantangan berkelanjutan untuk menyeimbangkan keamanan dan kecepatan dalam proses pengembangan, dengan lebih dari 60% responden global mencatat bahwa pengujian keamanan memoderasi atau sangat memperlambat pembangunan.

Sementara 49% organisasi mengadopsi prioritas otomatis untuk masalah keamanan, banyak yang masih mengandalkan proses manual untuk berbagai aspek pengujian dan remediasi keamanan aplikasi.

"Merangkul AI bukan hanya keuntungan strategis—ini penting bagi organisasi yang ingin berkembang dalam lanskap digital yang serba cepat saat ini. Saat bisnis memanfaatkan AI untuk merampingkan proses dan meningkatkan produktivitas, mereka juga harus mengawasi keamanan." kata Tan Geok Cheng, Managing Director, APAC, Black Duck. "Imbalan potensial dari AI sangat besar, tetapi begitu pula risikonya jika perlindungan yang tepat tidak ada."

Analisis terbaru terhadap 1.300 aplikasi pelanggan oleh Black Duck menemukan bahwa 86% menunjukkan masalah paparan data sensitif, terhitung lebih dari 30.000 kerentanan, termasuk 4.800 instans berisiko kritis. Temuan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan praktik enkripsi yang lebih kuat, protokol terkini, dan langkah-langkah perlindungan data yang efektif.

Hal ini terutama terjadi untuk sektor-sektor seperti Aplikasi/Perangkat Lunak (43%), Perbankan/Keuangan (46%), Perawatan Kesehatan (32%), dan Pemerintah (38%) yang menangani data yang semakin sensitif, membuat praktik keamanan yang tangguh menjadi penting.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)