KOMPAS.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bertemu dengan Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa membahas mengenai kinerja wasit Liga 1.

Dikutip dari Antara, Rabu (6/11/2024), Erick Thohir mengungkapkan bahwa perbincangan dengan Yoshimi Ogawa terkait dengan peningkatan kinerja wasit untuk dapat meningkatkan kualitas kompetisi di Liga 1.

"Pagi ini saya bertemu dengan Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa. Kami membahas tentang kinerja wasit Liga 1 agar kualitas kompetisi semakin meningkat," tulis Erick Thohir.

Erick juga meminta kepada Yoshimi Ogawa untuk terus meningkatkan kualitas wasit di kompetisi strata kedua Indonesia yakni Liga 2.

Selain itu ke depannya Erick juga akan menjalin komunikasi dengan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) selaku operator liga Indonesia untuk menyediakan video assistent referee (VAR) di kompetisi Liga 2, usai sebelumnya VAR telah digunakan di Liga 1.

"Tidak hanya itu, kita juga akan terus meningkatkan kualitas wasit Liga 2 untuk musim depan. Saya juga meminta PT. Liga Indonesia Baru untuk menyediakan VAR untuk digunakan di Liga 2," tulis Erick.

Saat ini kompetisi Liga 1 tengah memasuki pekan ke-10.

Borneo FC masih berada di puncak klasemen sementara usai meraup 21 poin dari sepuluh pertandingan.

Di peringkat kedua terdapat Persebaya Surabaya yang terus menempel ketat dengan perolehan poin yang sama namun kalah dalam margin gol dari Borneo.

Lalu juara bertahan, Persib Bandung menduduki peringkat ketiga. Tim berjulukan Muang Bandung tersebut terpaut satu poin dari Borneo.

Sedangkan Bali United, menempati peringkat keempat dengan perolehan poin yang sama dengan Persib namun Serdadu Tridatu kalah margin gol dari Maung Bandung.

Di peringkat kelima terdapat PSM Makassar yang telah mengumpulkan total 17 poin dari sepuluh pertandingan yang dijalani. Sementara klub promosi sekaligus juara Liga 2 musim lalu, PSBS Biak secara mengejutkan menghuni peringkat keenam usai mengamankan total 15 poin dari sepuluh laga.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID. - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan Perpajakan Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Namun, PMK tersebut masih dinilai memunculkan dua perspektif yang ambivalen atau bertolak belakang.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai kebijakan pajak terkait implementasi Core Tax Administration System (CTAS) di PMK 81/2024 memunculkan dua perspektif yang ambivalen atau bertolak belakang.

Di satu sisi, PMK 81/2024 diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Pada gilirannya, penerimaan pajak akan meningkat. Selain itu, pengaturan administrasi pajak di PMK 81/2024 menyatukan 42 PMK yang berbeda-beda sehingga wajib Pajak cukup membaca satu PMK untuk memahami rincian pengaturan CTAS.

"Jadi, untuk hal tersebut, PMK 81/2024 sudah sesuai dengan kebutuhan pada saat ini," ungkap Prianto kepada Kontan, Rabu (6/11).

Meski begitu di sisi lain, PMK 81/2024 memberikan kompleksitas tersendiri karena bentuknya adalah omnibus law. Selain itu, PMK 81/2024 berisi 484 pasal dan 642 halaman. Ada 342 lembar tentang batang tubuh. Selain itu, ada 300 lembar tentang lampiran contoh dokumen yang digunakan setelah CTAS diimplementasikan.

Wajib pajak dan petugas pajak juga harus memutakhirkan pemahaman mereka selama ini dengan pengaturan baru sesuai PMK 81/2024. Pemutakhiran pengetahuan tersebut pastinya akan dapat menguras energi dan waktu.

Menurut Prianto permasalahan kompleksitas aturan di atas membuat tujuan penerbitan PMK 81/2024 bias karena tidak dapat memberikan kepastian hukum.

"Untuk hal ini, PMK 81/2024 belum sesuai dengan asas kesederhanaan (simplicity)," ujarnya.

Prianto menambahkan, kedudukan PMK 81/2024 di dalam hierarki peraturan perundang-undangan merupakan aturan teknis administratif. Hierarki tersebut diatur UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). PMK 81/2024 tidak boleh bertentangan dengan aturan perpajakan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang pajak dan peraturan pemerintah.

Pengaturan di PMK 81/2024 tidak boleh melebihi kewenangannya sehingga bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (undang-undang dan peraturan pemerintah). Asas hukum yang terkait adalah lex superior derogat legi inferior. Asas hukum tersebut tertuang di Pasal 7 dan Pasal 8 UU P3.

Selain itu, Prianto juga menilai pengaturan di PMK 81/2024 juga tidak boleh mengurangi hak-hak wajib pajak yang telah diatur di undang-undang.

"Jika ada pertentangan secara hierarkis, Wajib Pajak dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) sehingga MA dapat membatalksan PMK 81/2024," jelasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di tengah tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global yang masih membayangi, seperti fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik, hingga proyeksi ekonomi global yang tumbuh 3,2% pada 2024 dan 2025, dimana masih di bawah rata-rata historis, ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2024 mampu tumbuh sebesar 4,95% (yoy), 1,5% (qtq), atau sebesar 5,03% (ctc).

Meskipun secara historical ekonomi Indonesia cenderung turun di kuartal III 2024, namun Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis ekonomi Indonesia mampu tumbuh diatas 5% sepanjang 2024.

“Memang berdasarkan historical kuartal ketiga relatif turun sedikit dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Tentunya kita berharap kuartal keempat bisa lebih baik. Dan kontribusinya walaupun dari kuartal ke kuartal masih naik sebesar 1,5 persen. Kalau kita bandingkan 3 kuartal, kuartal awal sampai dengan kuartal 3 sekarang, kita masih tumbuh 5,03 persen. Artinya kalau tumbuh 5,03 persen kita masih bisa berharap bahwa perekonomian kita bisa jaga di akhir tahun. Masih di level 5 sesuai dengan APBN kita,” ucapnya dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2024 di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari siaran pers, Rabu (6/11).

Sebagaimana siklus triwulanan, pada triwulan III pertumbuhan ekonomi cenderung menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Apalagi pada triwulan ini tidak ada dorongan event besar dan khusus, seperti Hari Besar Keagamaan atau liburan anak sekolah, seperti triwulan sebelumnya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2024 didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali di rentang sasaran 2,5% ±1% yaitu 1,71% di bulan Oktober 2024 dengan rasio utang yang terkendali pada 39,4% di bulan Juni 2024. Kinerja ekonomi Indonesia juga tetap solid, bahkan lebih baik dibandingkan negara maju atau negara berkembang lainnya, seperti Singapura (4,1%), Arab Saudi (2,8%), dan Meksiko (1,5%).

Seluruh komponen pengeluaran juga mengalami pertumbuhan positif. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 4,91% dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,55% yang didorong oleh peningkatan di sektor hotel dan restoran. Sementara itu, PMTB tumbuh sebesar 5,15%, yang didorong investasi pemerintah dan swasta, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Semua sektor lapangan usaha juga mengalami pertumbuhan positif, dengan lima sektor utama yang berkontribusi sebesar 64,94%. Sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh paling tinggi, mencapai 8,64% sejalan dengan peningkatan jumlah penumpang dan pengiriman barang. Sektor makanan dan minuman tumbuh 8,33% seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisman, MICE, dan event internasional seperti Moto GP Mandalika, dan PON XXI.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh wilayah, meski ada pelambatan di beberapa wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Maluku-Papua. Wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusra menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan wilayah lainnya.

“Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga semakin berkualitas. Terkait dengan angka jumlah penduduk yang bekerja bertambah 4,79 juta, menjadi 144,64 juta orang dibandingkan Agustus tahun 2023. Sementara pengangguran pun berkurang 0,39 juta orang atau 390 ribu. Menjadi 7,47 juta orang,” kata Menko Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Plt. Direktur Utama PT Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan diisukan menjadi calon pengganti Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) Irfan Setiaputra.

Tsani, sapaan akrabnya, menjabat sebagai Plt. Dirut Lion Air sejak 2023. Dia sebelumnya menjabat Direktur Keselamatan, Keamanan dan Kualitas (Safety, Security and Quality) Lion Air/Batik Air.

Tsani memulai kariernya di dunia penerbangan pada tahun 2003 setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 2001. Penempatan tugas pertamanya sebagai pilot berada di Makassar, di mana ia menerbangkan pesawat maritim Boeing 737 Patrol Aircraft selama sekitar 10 tahun.

Setelah itu, dia dipindahkan ke Yogyakarta untuk menjadi instruktur di Sekolah Penerbang. Wildan menghabiskan sisa kariernya di sana hingga pensiun dini. Setelah pensiun, ia bergabung dengan Lion Group, awalnya di Batik Air, sebelum akhirnya menjadi Plt Dirut Lion Air saat ini.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Tsani dikabarkan menjadi kandidat utama menggantikan Irfan Setiaputra. Kandidat potensial lainnya adalah Chief Financial Officer Garuda Prasetio.

Sumber Bloomberg menyebutkan penunjukan dirut Garuda akan dilaksanakan pada pertengahan November 2024. Perwakilan Lion Air juga menolak untuk memberikan komentar.

Adapun, Kementerian BUMN berencana untuk kembali merombak susunan pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada November 2024.

Pihak direksi Garuda Indonesia menyatakan bahwa RUPSLB tersebut akan dilaksanakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada tanggal 15 November 2024. Agenda tunggal dalam rapat ini adalah perubahan susunan pengurus GIAA.

“Agenda ini merupakan usulan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara [BUMN] Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna, sesuai dengan surat nomor: SR-463/MBU/09/2024 tertanggal 24 September 2024,” demikian pernyataan direksi GIAA dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (25/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 terus melanjutkan pembayaran kewajiban kepada pemegang polis sesuai dengan perubahan rencana penyehatan keuangan (RPK).

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, sampai dengan akhir bulan September 2024, Bumiputera telah melakukan pembayaran klaim kepada 91.403 peserta.

"Dengan nominal sebesar Rp 337,4 miliar," kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/11/2024).

Ia menambahkan, pembayaran klaim ini terdiri dari asuransi perorangan sebesar Rp 256,04 miliar untuk 84.096 peserta.

Selain itu, ada juga pembayaran klaim asuransi kumpulan sebesar Rp 81,3 miliar untuk 7.307 peserta.

Sebelumnya, OJK menyoroti kinerja AJB Bumiputera yang masih belum mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Ogi menjabarkan, ada empat inisiatif strategis terkait dengan rencana penyehatan, pertama adalah rencana pembayaran outstanding yang mencapai Rp 2,8 triliun sampai akhir tahun.

Namun, sampai September ini, pembayaran klaim baru terealisasikan senilai Rp 337,4 miliar.

Selain itu, Ogi bilang, rencana kedua adalah rencana konversi dari aset tetap menjadi aset produktif atau aset finansial itu baru mencapai Rp 181 miliar.

Kemudian, AJB Bumiputera 1912 juga telah menjual premi baru dengan pertanggungan mencapai Rp 285,3 miliar. Sayangnya, dua aksi tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, AJB Bumiputera juga sedang menjalankan reorganisasi dan rasionalisasi sumber daya manusia (SDM), tetapi juga belum sesuai dengan harapan yang dicantumkan dalam RPK.

"Masih dalam tahap penyiapan perangkat kebijakan peraturan," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Profesi advokat kembali disorot dalam pusaran kasus dugaan suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang menangani vonis perkara penganiayaan terdakwa Ronald Tannur terhadap mendiang Dini Sera Afriyanti.

Kuasa hukum Ronald yang bernama Lisa Rahmat (LR) turut ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengungkap dugaan suap itu.

Ini bukan pertama kali seorang advokat yang seharusnya ikut menegakkan hukum justru terlibat dugaan suap.

Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, LR diduga bersekongkol dengan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW), buat menyuap hakim PN Surabaya yang menangani perkara itu terkait vonis buat sang anak.

Qohar mengatakan bahwa tersangka MW awalnya menghubungi Lisa Rahmat (LR) yang merupakan pengacara Ronald Tannur untuk meminta LR menjadi kuasa hukum Ronald Tannur.

"MW memiliki hubungan yang dekat dengan LR sejak lama karena anak LR dan Ronald Tannur sempat satu sekolah," kata Abdul Qohar di Kejagung Jakarta, Senin (4/11/2024) lalu.

"Jadi mereka sudah lama saling kenal," tambah dia.

Cerita berawal pada 5 Oktober 2023, ketika LR bertemu di salah satu kafe di Surabaya dengan MW untuk membicarakan masalah Ronald Tannur.

Pertemuan berlanjut pada tanggal 6 Oktober 2023 di kantor LR di Surabaya.

Dalam pertemuan lanjutan itu, LR menyampaikan kepada MW terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus kasus Ronald Tannur dan langkah yang akan ditempuh.

"Lalu LR meminta kepada Zarof Ricar (ZR) (mantan pejabat Mahkamah Agung) agar dikenalkan dengan majelis hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tannur," ujar dia.

LR kemudian bersepakat dengan MW untuk biaya pengurusan Ronald Tannur. Adapun biaya tersebut berasal dari uang MW.

"Jika ada biaya yang dikeluarkan LR yang terpakai maka tersangka MW akan mngganti di kemudian hari. Dalam permintaan dana terkit pengurusan perkara, LR juga selalu meminta persetujuan MW," lanjut Qohar.

Qohar menjelaskan, LR meyakinkan MW untuk menyiapkan uang untuk mengurus perkara Ronald Tannur agar dibebaskan oleh majelis hakim PN Surabaya.

Awalnya, istri mantan anggota DPR Edward Tannur itu memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Setelah majelis hakim PN Surabaya mengetuk vonis bebas bagi Ronald Tannur, MW kembali memberikan Rp 2 miliar, sehingga totalnya Rp 3,5 miliar.

Patut dihukum berat

Advokat kawakan Todung Mulya Lubis menilai perilaku LR sangat mencoreng harkat dan martabat profesi itu. Bahkan Mulya berharap hakim menjatuhkan putusan terberat bagi LR jika terbukti bersalah.

"Tidak boleh ada kroni-kroni sedikit pun terhadap siapapun apakah dia hakim, jaksa, advokat. Mereka yang terlibat atau sebagai yang membantu (suap) harus dihukum seberat-beratnya," kata Mulya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Mulya mengatakan, hukuman bagi advokat yang terlibat suap tidak bisa dipandang enteng karena profesi yang mereka jalani juga menjadi bagian dari penegak hukum.

"Mereka kan menegakkan hukum. Ini kan pelanggaran hukum dan tindak pidana," ujar Mulya.

Alhasil ketika seorang advokat justru terlibat suap, kata Mulya, maka hukumannya harus berlapis mulai dari sanksi atas perbuatan pidananya dan pelanggaran etika profesi.

"Pelanggaran etika profesi karena merusak hukum, merusak citra advokat, merusak moral proses penegakan hukum. Harus dihukum seberat-beratnya," ucap Mulya.

Mulya juga menyarankan bagi organisasi advokat yang menjadi tempat bernaung LR supaya bertindak tegas dengan mencabut izin praktiknya.

"Harus mengambil tindakan tegas bagi orangnya, advokatnya," ucap Mulya.

Sanksi bagi advokat yang terlibat suap diatur dalam beberapa undang-undang.

Menurut Pasal 209 ayat (1) UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan, atau denda paling banyak Rp 4.500 bagi orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya.

Sanksi itu juga diterapkan bagi orang yang memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dalam jabatannya.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto (Jo) UU No 20 Tahun 2001 Jo UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang menyuap penyelenggara negara atau penegak hukum diancam sanksi penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit Rp 50,000,000 dan paling banyak Rp. 250,000,000.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang advokat yang berbuat bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela, atau melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat, bisa dikenakan tindakan berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan;
4. pemberhentian tetap dari profesinya.

Tindakan di atas diatur lebih lanjut dengan Keputuan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Selain itu, karena pelanggaran kode etik tidak menghapuskan tanggung jawab pidana, advokat yang dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun atau lebih dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan dikabarkan akan menerbitkan ORI dan Sukri pada sisa akhir tahun ini untuk membiayai kebutuhan negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) di Gandaria City, Rabu (6/11/2024).

Dalam kesempatan ini, Destry mengajak para anak muda untuk ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara dengan membeli instrumen investasi yang disediakan oleh pemerintah.

“Pak Wamenkeu [Suahasil Nazara] sebentar lagi akan issue lagi ORI dan Sukri, jangan ketinggalan, kupon menarik,” ujarnya.

Pada kuartal IV/2024, pemerintah memang direncanakan melakukan pembiayaan lebih awal untuk APBN 2025 alias prefunding.

Namun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kemenkeu Suminto menegaskan bahwa pemerintah memang masih akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel terakhir untuk tahun ini, bukan untuk membiayai APBN 2025.

Suminto menyampaikan bahwa penerbitan SBN Ritel untuk yang terakhir kalinya pada tahun ini berupa Sukuk Tabungan.

“Penerbitan Sukuk Tabungan ini sesuai Strategi Penerbitan SBN TA 2024 untuk pembiayaan APBN TA 2024,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Sementara terkait rencana prefunding APBN 2025, di mana kebutuhan pembiayaan direncanakan senilai Rp775,87 triliun, Suminto belum membeberkannya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) telah resmi menutup penawaran Surat Berharga Negara (SBN) Ritel jenis Obligasi Negara Ritel (ORI) seri 026 (ORI026) pada Kamis (24/10/2024) pukul 10.00 WIB.

Sepanjang masa penawaran ORI026 pada 30 September 2024 hingga 24 Oktober 2024, penjualan ORI026 tembus Rp19,35 triliun dari target kuota nasional Rp25 triliun.

ORI026 sendiri tersedia dalam dua seri, yaitu ORI026T3 tenor tiga tahun dengan kupon 6,3% dan ORI026T6 tenor enam tahun dengan kupon 6,4%.

Adapun pada tahun ini, pemerintah merencanakan penarikan utang senilai Rp609,7 triliun untuk menyokong rencana belanja APBN 2024 yang senilai Rp3.325,1 triliun.

WASHINGTON - Meskipun suara masih dihitung dan beberapa negara bagian medan pertempuran masih harus diumumkan, orang dapat melihat beberapa tren berkembang dalam pemilihan umum 2024.

Mantan Presiden Donald Trump sekali lagi menunjukkan bahwa ia dapat mengubah wilayah negara yang sudah merah menjadi lebih Republik. Dan di daerah pinggiran kota, tempat Demokrat memperoleh dukungan selama era Trump, dukungan tersebut tampaknya tidak konsisten kali ini.

Sementara itu, meskipun masih terlalu dini untuk mengatakan dengan pasti, tampaknya Trump telah membuat terobosan besar-besaran dengan pemilih kulit berwarna, khususnya di komunitas Latino.

Jajak pendapat, cara utama komentator dan jurnalis mencoba memahami tren elektoral yang terjadi secara nasional, terkenal tidak dapat diandalkan, dan akan memakan waktu berminggu-minggu, atau berbulan-bulan, sebelum mereka melukiskan gambaran yang lengkap. Namun, berikut adalah beberapa tren yang tampak jelas sejauh ini.

3 Alasan Mengapa Donald Trump Menang Pilpres AS, Salah Satunya Menguasai Wilayah Perdesaan

1. Trump telah mampu memaksimalkan dukungannya di daerah perdesaan

Melansir Vox, semua orang memperkirakan Trump akan mendominasi di daerah pedesaan. Namun, yang tidak jelas adalah apakah ia dapat meningkatkan margin kemenangannya yang sudah besar pada tahun 2020.

Tetap saja, tampaknya ia telah melakukannya. Di awal malam, Trump membangun banyak dukungan di Indiana, Kentucky, Georgia, dan North Carolina. Tren itu berlanjut sepanjang malam. Di daerah pedesaan di Pennsylvania, misalnya, tren umum saat suara dihitung adalah bahwa Trump mampu meningkatkan jumlah pemilih dan meningkatkan margin dukungannya di daerah inti Partai Republik.

Salah satu contoh nyata dari lonjakan pedesaan ini: Daerah Lackawanna, tempat asal kampung halaman Presiden Joe Biden di Scranton, bergeser 5,6 poin ke kanan dari tahun 2020 ? meskipun Kamala Harris masih tampak berada di jalur yang tepat untuk memenangkan daerah itu dengan margin terkecil.

2. Pergeseran daerah pinggiran kota ke Demokrat terhenti

Untuk mengimbangi margin dukungan GOP yang diharapkan di daerah pedesaan, Demokrat harus mengandalkan tidak hanya memenangkan pusat kota, tetapi juga mendapatkan dorongan di daerah pinggiran kota sekitarnya. Daerah pinggiran kota tersebut telah cenderung ke Demokrat sejak 2016 ? tetapi tidak jelas saat ini apakah pergeseran ke kiri ini berlanjut.

Tanda pertama yang jelas dari masalah di daerah pinggiran kota datang dari Loudoun County di Virginia utara, daerah pinggiran kota Washington, DC, dengan konsentrasi besar pemilih berpendidikan perguruan tinggi. Joe Biden memenangkannya dengan sekitar 25 poin pada tahun 2020; tahun ini, Harris tampaknya memenangkannya hanya dengan sekitar 17 poin.

Di Hamilton County di Indiana, yang mungkin dianggap sebagai indikator awal tren lain karena daerah pinggirannya di Indianapolis, Harris tertinggal dari Trump sekitar 6 poin ? hampir menyamai kinerja Biden pada tahun 2020 (Trump +7).

Namun, daerah pinggiran kota lain di seluruh negeri melanjutkan pergeseran Demokrat itu. Di daerah pinggiran kota di sekitar Atlanta, misalnya, Harris berada di jalur yang tepat untuk meraih hasil yang sedikit lebih baik daripada Biden pada tahun 2020, dengan meningkatkan margin Demokrat di daerah Cobb dan Gwinnett masing-masing sekitar satu poin.

3. Dukungan Demokrat di antara pemilih kulit berwarna, khususnya orang Latin, terus terkikis

Jajak pendapat pra-pemilu menunjukkan bahwa Trump berada di jalur yang tepat untuk mencatat perolehan dukungan bersejarah dari pemilih nonkulit putih. Meskipun kami belum memiliki data nasional yang bagus (jajak pendapat awal tidak dapat diandalkan), kami melihat beberapa perubahan dramatis dari tempat-tempat dengan populasi Latin yang besar.

Contoh yang paling jelas adalah Florida. Negara bagian itu bergerak ke arah yang jelas-jelas Republik, dan para pemilih Latinnya juga demikian. Daerah Miami-Dade, yang dulunya merupakan daerah Demokrat yang dapat diandalkan dengan populasi Kuba Amerika yang besar, beralih ke Trump dengan selisih dua digit.

Melansir Vox, Osceola, daerah dengan komunitas Puerto Rico yang besar, juga beralih ke Trump, setelah Biden memenangkannya dengan selisih 14 poin. Dan lebih khusus lagi, kota-kota dengan populasi Puerto Rico dan Kuba yang besar, seperti Kissimmee dan Hialeah, mengalami penurunan dukungan Demokrat yang dramatis, menurut analisis firma Demokrat Equis Research.

Satu peringatan: populasi Latino Florida tidak seperti di bagian lain negara itu ? populasi ini jauh lebih beragam dalam hal asal negara dan telah beralih ke Partai Republik setelah 2020.

Namun, perubahan serupa terjadi di Texas Selatan, di mana Trump memperluas marginnya di daerah yang dimenangkannya pada tahun 2020, Zapata; membalikkan dua daerah lagi (Starr dan Cameron); dan hampir imbang dengan Harris di daerah Hidalgo dan Webb.

Di luar kedua negara bagian tersebut, yang semakin condong ke merah, jajak pendapat nasional, meskipun tidak dapat diandalkan, tampaknya menggambarkan gambaran yang lebih luas tentang terkikisnya dukungan Demokrat di kalangan warga Latin: Hasil awal menunjukkan Demokrat hanya menang tipis atas mayoritas pemilih ini, setelah jajak pendapat tahun 2020 mengisyaratkan Biden menang sekitar dua pertiga.

JAKARTA - Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Pol Winarto memimpin pengecekan lokasi lahan untuk program ketahanan pangan di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Kalimantan Selatan, Selasa (5/11/2024). Selain melakukan pengecekan lokasi lahan, Kapolda juga bertatap muka dengan kelompok tani.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Winarto berdialog dengan para petani dan kelompok tani setempat guna mengetahui kondisi lahan serta mendiskusikan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lahan pertanian.

Irjen Pol Winarto mengatakan, tujuan kehadirannya bersama tim adalah untuk memastikan kesiapan dan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, khususnya dalam mengoptimalkan penggunaan lahan agar bermanfaat bagi ketahanan pangan lokal.

"Kami berharap sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan para petani dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian, mendukung kesejahteraan petani, dan menciptakan ketahanan pangan yang kuat di wilayah Tanah Laut," ujarnya.

Irjen Pol Winarto menekankan pentingnya peran seluruh pihak dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di wilayah Kalsel. Seperti diketahu, ketahanan pangan merupakan bagian dari Program 100 Hari Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjadi isu strategis yang harus diperhatikan.

"Ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara Polri, khususnya Polda Kalsel dengan instansi terkait dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai hasil maksimal."

Kapolda mengatakan, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan. Langkah tersebut meliputi penguatan kordinasi antara pihak kepolisian dan pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi pertanian dan perkebunan lokal.



Dalam kunjungan kerja tersebut, Kapolda Kalsel antara lain didampingi Dansat Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Pria Premos, Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut, Manager Inhutani III Kabupaten Tanah Laut, Pembina dan Ketua Gapoktan Sumber Rejeki, serta 40 anggota gabungan kelompok tani.

SURABAYA - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono berharap Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi Jawa Timur menjadi jembatan bagi kaum tuna rungu.

Harapan itu disampaikan Adhy saat menyaksikan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2023 - 2028 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (5/11/2024).

Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Dewan Pengurus Pusat Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Nomor 093/SK D6pp Gerkatin-X/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023. Terdapat 12 anggota Gerkatin Jawa Timur yang dilantik yang di antaranya adalah Maskurun sebagai Ketua DPD Gerkatin Jatim, Muhammad Rizal Jahya sebagai Wakil Ketua, Fathan Abiyoto Kurniawan sebagai Sekretaris, serta Sapto Pramono Wardoyo sebagai Bendahara.


Pj. Gubernur Adhy mengatakan, ini adalah kali pertama organisasi tuna rungu tersebut mengadakan pengukuhan di Grahadi. Sehingga, dirinya menyambut hangat kedatangan para anggota Gerkatin.

"Komunitas ini penting bagi kami untuk kesejahteraan tunarungu. Maka kami persilakan karena yang paling penting kami ingin mereka merasa sebagai komunitas atau organisasi yang diakui," katanya. ?Semua kita ini sama, berikan kesempatan yang sama,? ujarnya.

Pj. Gubernur Adhy menjelaskan, dirinya memiliki harapan besar terhadap Gerkatin. Sehingga, organisasi ini bisa menjadi wadah dan pendukung kaum tuna rungu di Jawa Timur. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan program Sahabat Disabilitas Tuli (Sobat Dili) yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di mana, mereka memberdayakan penyandang tuna rungu di Jawa Timur melalui berbagai aktivitas seperti edukasi Al-Qur'an.

"Harapan saya besar agar Gerkatin bisa menjadi jembatan yang menjadi media untuk memenuhi kebutuhan para kaum tuna rungu di Jawa Timur. Terutama komunikasi dengan pemerintah maupun masyarakat secara umum," tuturnya.

Hal ini menurut Pj. Gubernur Adhy sangat penting sebagai bentuk implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Bisabilitas. Yang menitikberatkan pada bagaimana mereka memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Selain itu, dalam sisi ketenagakerjaan, Adhy mengatakan bahwa di Jawa Timur telah memenuhi peraturan yang mengalokasikan satu persen lowongan untuk kaum penyandang disabilitas. Hanya saja, masih harus banyak ruang untuk perbaikan ke depannya.

"Ini memang sudah terpenuhi. Tetapi jumlah populasi kita akan terus bertambah, sehingga proporsional lowongan untuk disabilitas ini juga perlu bertambah. Beberapa usaha yang sudah kita lakukan antara lain memberikan penghargaan bagi para pengusaha, UMKM, maupun perusahaan yang merekrut pekerja disabilitas. Jadi mereka kita berikan apresiasi," tuturnya.

Menurut Adhy, sebetulnya produktivitas penyandang disabilitas sama, sesuai dengan tugas dan jenis pekerjaannya. Oleh karena itu Adhy ingin bursa tenaga kerja memberikan kuota yang cukup untuk para kaum disabilitas.

Sementara itu, Ketua DPD Gerkatin Jatim Maskurun menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan Pemprov Jawa Timur. Terlebih atas fasilitas yang disediakan untuk pengukuhan para pengurus yang baru.

"Terima kasih banyak untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kesempatan untuk pengukuhan di Grahadi ini adalah yang sudah kami impikan dan kami usahakan. Semoga kita bisa terus semangat dan semakin maju," katanya dengan menggunakan bahasa isyarat.

Ke depan, lanjut Maskurun, Gerkatin akan berupaya untuk mewujudkan DPD di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur. Untuk sekarang ini, telah ada Gerkatin telah ada di 26 kabupaten/kota sehingga masih dibutuhkan perwujudan di 12 kota lainnya.

"Semoga apa yang kami lakukan bisa mewujudkan generasi-generasi disabilitas tuli yang bisa aktif, dan menjadi orang-orang yang selalu tangguh serta menjalankan perintah Allah," ujarnya berharap.

Bisnis.com, JAKARTA - Dengan cara blokir panggilan tidak dikenal secara otomatis dapat membantu Anda menghindari telepon dari nomor asing yang tidak diinginkan, terutama panggilan spam atau penipuan. Fitur ini tersedia di banyak perangkat, baik Android maupun iOS, dan dapat diaktifkan melalui pengaturan ponsel atau aplikasi khusus pemblokir panggilan.

Dengan mengaktifkan opsi blokir panggilan tidak dikenal otomatis, pengguna tidak perlu lagi khawatir menerima gangguan telepon dari nomor tak dikenal. Artikel ini akan membahas cara memblokir panggilan tidak dikenal dengan mudah dan praktis, termasuk langkah-langkah di masing-masing perangkat serta aplikasi yang direkomendasikan untuk tambahan perlindungan.

Panggilan dari nomor tidak dikenal kerap kali membuat seseorang merasa risih. Penting untuk Anda mengetahui cara blokir panggilan tidak dikenal untuk mencegah penipuan ataupun spam yang mengganggu.

Selain itu, cara memblokir panggilan tidak dikenal juga bisa melindungi privasi dan nomor telepon Anda. Tanpa adanya telepon-telepon mengganggu tersebut, Anda jadi bisa lebih berkonsentrasi untuk aktivitas yang lebih penting.

Cara Blokir Panggilan/Telepon Tidak Dikenal

1. Melalui Pengaturan

Android:

• Buka aplikasi "Telepon" atau "Panggilan"
• Cari menu "Setelan" atau "Pengaturan"
• Pilih opsi "Blokir Nomor" atau "Panggilan yang Diblokir"
• Aktifkan opsi "Blokir pemanggil yang Tidak Dikenal" atau "Unknown"

iPhone:

• Buka aplikasi "Telepon"
• Gulir ke bawah dan temukan opsi "Heningkan Nomor Tidak Dikenal"
• Aktifkan fitur tersebut.

2. Menggunakan Fitur "Jangan Ganggu" (Do Not Disturb)

Aktifkan mode "Jangan Ganggu" atau "Do Not Disturb" untuk menolak semua panggilan di Android maupun iPhone, kecuali dari kontak yang Anda pilih. Anda bisa mengatur jadwal untuk mengaktifkan mode ini.

3. Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga

• Truecaller: Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi nomor tidak dikenal dan memblokirnya secara otomatis.
• Call Bliss: Aplikasi ini menawarkan fitur-fitur seperti daftar hitam, white list, dan penjadwalan panggilan.
• Hiya: Aplikasi ini juga dapat mengidentifikasi penelepon spam dan memblokirnya secara otomatis.

Bahaya Menerima Panggilan Tidak Dikenal

Menerima telepon atau panggilan dari nomor tidak dikenal bisa berisiko dan berbahaya, karena dapat menjadi sarana penipuan atau pencurian data pribadi. Modus penipuan telepon umumnya melibatkan upaya untuk membujuk atau memanipulasi korban agar memberikan informasi sensitif seperti nomor rekening bank, kode OTP, atau data pribadi lainnya.

Berdasarkan laporan dari para pakar keamanan yang sudah dirangkum dari berbagai sumber, terdapat beberapa jenis bahaya utama, di antaranya:

1. Penipuan dan Pemerasan

Penipu sering kali berpura-pura menjadi petugas bank atau perusahaan kredit, meminta data finansial dengan dalih keamanan atau verifikasi. Hal ini berpotensi membuat korban mengalami kerugian finansial jika informasi yang diminta diberikan kepada penipu.

2. Pencurian Identitas

Telepon dari nomor tak dikenal bisa jadi merupakan langkah pertama dari strategi untuk mengumpulkan data korban sedikit demi sedikit. Informasi ini nantinya dapat digunakan untuk melakukan pencurian identitas atau mengambil alih akun korban.

3. Pemanfaatan Suara untuk Penipuan AI

Teknologi AI yang canggih memungkinkan penipuan dengan suara. Beberapa kasus menunjukkan bahwa suara korban selama panggilan dapat direkam untuk digunakan kembali sebagai bagian dari penipuan berbasis suara, seperti pemalsuan suara untuk mengakses akun pribadi atau berkomunikasi dengan pihak keluarga korban.

Dengan meningkatnya modus penipuan melalui telepon, pengguna dianjurkan untuk berhati-hati dan sebisa mungkin menghindari menjawab panggilan dari nomor yang tidak dikenal, terutama jika nomor tersebut mencurigakan atau tidak jelas asalnya.

Itulah tadi cara menolak panggilan nomor tidak dikenal secara otomatis dengan 3 metode mudah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut sengkarut permasalahan pupuk petani yang terjadi di lapangan bisa menghambat swasembada pangan yang diimpikan Presiden Prabowo Subianto.

Di hadapan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) serta 1.500 kepala desa se-Pulau Jawa dan Sumatra, Mentan Amran pun berjanji akan mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui koordinasi dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto.

Dia mengatakan, dirinya akan menindak oknum yang telah mengacaukan distribusi pupuk petani.

“Gini deh, Pak Menteri Desa, aku janji koordinasi dengan Menteri Desa. Pasti kami tindak nanti, Itu sudah pasti, apakah manajernya atau distributornya,” kata Amran di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Terlebih, kata Amran, masalah pupuk ini bisa merembet pada cita-cita Indonesia yang bisa memenuhi kebutuhan pangan secara pangan lewat swasembada pangan.

“Kami pasti tindak, karena ini menghambat swasembada pangan. Ini gagasan besar Bapak Presiden,” tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Indonesia bisa menjadi negara swasembada untuk komoditas beras dan jagung pada 2028 mendatang.

Zulhas mengatakan bahwa swasembada pangan ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia menjelaskan pangan yang dimaksud bukan hanya sebatas komoditas beras saja, melainkan juga jagung, gula, kedelai, cabai, bawang, cokelat, kelapa, hingga kopi.

“Tetapi paling kurang 2028, kita harus bekerja keras harus bisa swasembada paling kurang beras dan jagung, paling kurang,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Untuk itu, Zulhas menyampaikan bahwa Indonesia harus bekerja keras mempersiapkan ketahanan pangan guna mencapai swasembada pangan pada 2028 mendatang.