Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya akan menggelar rapat menyikapi hasil Pilpres Amerika Serikat (AS). Rapat akan digelar sore ini.

"Ya ada (arahan Prabowo) nanti. Nanti sorelah," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Luhut menjawab pertanyaan apakah ada arahan Prabowo terkait antisipasi hasil Pilpres AS.

Luhut menegaskan kembali pihaknya akan menggelar rapat. Belum diketahui di mana rapat akan berlangsung.

"Ya (ada rapat)," singkatnya.

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan pihaknya sudah menganalisis soal Pilpres AS. Analisis tersebut sebagai langkah antisipasi hasil Pilpres AS untuk Indonesia.

"Kita mungkin belum saatnya memberikan pendapat tetapi kita melakukan analisa mengenai hal itu dan kita laporkan ke presiden, dalam tujuan bagaimana sebaik mungkin Indonesia mengantisipasi hasilnya. Kan kita belum tahu hasilnya," tambah Mari.

Diketahui, Pilpres AS berlangsung hari ini. Ada dua capres AS, yakni Donald Trump dan Kamala Harris.

(isa/taa)

DEPOK, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya konsistensi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui pidato yang dibacakan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Pembukaan Konferensi Internasional Humanitarian Islam di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, pada Selasa (5/11/2024).

"Sebagai tuan rumah, saya mengucapkan rasa bangga sekaligus bahagia atas terselenggaranya acara mulia ini," kata Nasaruddin Umar saat membacakan pidato Prabowo.

"Indonesia adalah bagian penting perdamaian dunia. Semoga kita terus konsisten menjaga dan menebar perdamaian dunia," imbuhhnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti keragaman yang dimiliki Indonesia. Sebanyak 270 juta penduduk di Tanah Air hidup berdampingan dengan harmoni, saling menghormati perbedaan agama, budaya, dan etnis.

"Indonesia adalah cerminan tentang nilai-nilai Islam yang ramah, damai dan moderat. Di sini lah seluruh bangsa dapat merasakan kehengatan persaudaraan, ketulusan gotong royong, dan kerendahan hati untuk saling berbagi dan menghormati," ujarnya.

Prabowo menambahkan, nilai-nilai humanitarian Islam merupakan jangkar yang mengikat keberagamaan Indonesia menjadi harmoni yang indah.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya Pancasila sebagai landasan yang menggabungkan spiritualitas dengan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara merupakan titiktemu yang menyatukan prinsip-prinsip Islam dengan semangat kebangsaan yang inklusif dan humanis.

"Inilah nilai-nilai yang telah diwariskan para pendiri bangsa untuk kita jaga dan untuk kita lanjutkan," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada kemampuannya memadukan keimanan dengan semangat persaudaraan, yang menunjukkan bahwa Islam dapat berkembang dan menyebarkan pesan perdamaian dalam kerangka kebhinekaan.

Oleh karena itu, dia menilai sangat layak bagi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila kepada dunia sebagai manifestasi dari humanitarian Islam.

Dia juga mengingatkan bahwa sejarah panjang perdamaian dunia tidak dapat dipisahkan dari peran Indonesia.

Sejak deklarasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah aktif mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan dialog antarbangsa.

Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung menjadi salah satu tonggak sejarah dan komitmen Indonesia untuk mendorong solidaritas, kemerdekaan, dan perdamaian dunia.

Indonesia juga secara konsisten mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan stabilitas di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik.

"Kiprah Indonesia dalam upaya mediasi konflik antar negara mencerminkan dedikasi yang tidak tergoyahkan dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai dan harmonis," tambahnya.

Prabowo menekankan bahwa semua pencapaian ini tidak terlepas dari nilai-nilai humanitarian Islam dan prinsip Pancasila yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan persaudaraan universal.

Dia menyatakan bahwa visi Indonesia Emas 2045 adalah komitmen untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang berperan aktif dalam membangun perdamaian dunia.

Humanitarian Islam menjadi pilar penting dalam upaya kami menuju visi tersebut melalui dialog, kerja sama, dan pembinaan hubungan antarbangsa yang damai. Indonesia siap berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih harmonis, bebas dari konflik, dan penuh dengan semangat kemanusiaan

"Saya ingin kembali menekankan bahwa humanitarian Islam sejatinya bukan hanya sebuah warisan lokal, akan tetapi pesan global yang mengajak seluruh umat manusia untuk kembali pada fitrah yang penuh kasih, keadilan, dan kebijaksanaan," katanya.

Dengan beragam pengalamannya dalam merawat kebangsaan, Indonesia siap berbagi inspirasi dan praktik terbaik untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan berkeadilan.

Sebagai informasi, Konferensi Internasional Humanitarian Islam ini dihadiri oleh banyak tokoh dan delegasi organisasi Islam dari seluruh dunia.

Selain Menteri Agama, hadir juga sederet menteri dalam Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sekretaris Negara RI Juri Ardiantoro

Selain itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf juga hadir, serta Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Syekh Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, yang hadir secara virtual.

Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan tersebut dinilai dapat menghambat pelaku usaha di luar BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa di BUMN.

Hambatan seperti ini tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (Permen 2/2023), tepatnya pada Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini mengatur bahwa penunjukan langsung sebagai penyedia barang/jasa di BUMN dapat dilakukan salah satunya apabila penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN. Sayangnya, aturan ini dinilai membuat persaingan usaha dalam pengadaan di BUMN menjadi tidak sehat.

Diketahui, selama ini KPPU aktif melakukan pengawasan atas berbagai upaya sinergi BUMN yang dilakukan pemerintah. Terakhir pada tanggal 20 Mei 2014, KPPU telah menyarankan pemerintah untuk mendesain ulang kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta berkoordinasi dengan KPPU dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan sinergi BUMN.

Tahun ini, KPPU kembali melakukan analisis kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan menemukan fakta bahwa masih terdapat pengaturan yang menghambat pelaku usaha tertentu.

Hambatan tersebut terdapat di dalam Permen 2/2023, tepatnya Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini menyebut bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan, yaitu penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, dan barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia bersangkutan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menilai, aturan ini justru menghambat persaingan dan patut dihapus. Berdasarkan penilaian kebijakan persaingan usaha yang KPPU lakukan, peraturan ini menghambat pelaku usaha lain selain BUMN, anak usahanya, atau perusahaan yang terkait dengan BUMN untuk bisa ditunjuk langsung sebagai penyedia barang dan jasa di BUMN.

"Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip netralitas persaingan, dan justru malah mematikan persaingan. Untuk itu, aturan ini wajib dihapus", ungkap dia dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Guna menyampaikan sikap tersebut, KPPU telah menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Menteri BUMN pada tanggal 25 Oktober 2024. Dalam surat tersebut KPPU menyarankan tiga hal, yakni agar penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau jasa BUMN harus tetap mengutamakan persaingan sehat, menghapus ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf j dalam Permen 2/2023, dan selalu meminta saran dan pertimbangan dari KPPU sebelum melakukan aksi sinergi BUMN.

Hal ini ditujukan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa BUMN berjalan transparan, efisien, dan kompetitif. Hingga rilis ini dikeluarkan, KPPU masih belum menerima tanggapan resmi Menteri BUMN perihal persoalan tersebut.

(akd/ega)

Jakarta -

Emiten cetakan sarung tangan, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) mengumumkan rencana pembagian dividen interim kepada para pemegang saham. Pada kuartal III-2024, MARK mencatatkan peningkatan laba bersih 124% secara tahun ke tahun mencapai Rp 221,2 miliar dibandingkan Rp 98 miliar pada 2023.

Direktur Utama MARK, Ridwan Goh mengatakan pencapaian ini terutama didorong oleh pertumbuhan penjualan ekspor yang naik terutama di Malaysia. Berdasarkan pencapaian tersebut, manajemen MARK memutuskan untuk membagikan dividen interim sebesar Rp 20 dengan total dividen yang dibagikan sebesar Rp 76 miliar guna memberikan manfaat langsung kepada para pemegang saham dari pertumbuhan kinerja yang solid.

"Keputusan untuk membagikan dividen interim ini adalah bentuk apresiasi kami kepada para pemegang saham yang telah mendukung perjalanan kami. Kami yakin bahwa pembagian dividen ini tidak hanya akan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, tetapi juga menunjukkan komitmen MARK dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan," kata dia dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Jadwal Pembagian Dividen MARK 2024:

• Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi: 13 November 2024
• Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi: 14 November 2024
• Cum Dividen Interim di Pasar Tunai: 15 November 2024
• Ex Dividen Interim di Pasar Tunai: 18 November

Berdasarkan histori pembagian dividen, tahun ini perseroan telah membagikan dividen sebesar Rp 133 milyar untuk tahun buku 2023, yang setara dengan 85% dari laba bersih perusahaan yang dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 35 per saham, serta dividen interim tahun buku kuartal 1 2024 sebesar Rp 20 per saham.

MARK telah menjadi salah satu emiten tidak pernah absen membagikan dividen dengan total dividen yang sudah dibagikan semenjak IPO mencapai lebih dari Rp 500 Miliar.

(ada/ara)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) dalam waktu dekat akan menyerahkan data terbaru ke Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) untuk digunakan dalam penyusunan upah minimum provinsi atau UMP 2025.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, BPS telah mengumpulkan data yang diminta berupa perhitungan Inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Tentu data sudah kami kumpulkan dan kami sampaikan yang terbaru tentunya setelah dari rilis ini,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Sebagaimana diketahui, penetapan upah minimum 2025 masih terus digodok oleh Depenas. Depenas yang terdiri atas pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu tengah menunggu data dari BPS untuk melakukan simulasi perhitungan upah dengan mempertimbangkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, dari perhitungan tersebut, pemerintah akan mencoba mencari solusi terbaik bagi semua pihak terkait penetapan upah minimum tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli seiring adanya usulan agar penetapan upah minimum tidak mengacu pada formula yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

“Masukan dari buruh kita tampung dan kita pahami itu,” kata Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

Adapun, formula yang digunakan dalam penetapan upah minimum tahun ini masih merujuk pada PP No.51/2023.

Bila merujuk pada beleid tersebut, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan.

Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan. Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t).

Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan rencananya untuk menggabungkan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni dengan PT ASDP Indonesia Ferry Persero ke dalam PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

“Kami berencana akan menggabungkan Pelni dan ASDP di Pelindo agar menjadi satu kekuatan besar di laut, karena kita kan negara maritim,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Erick menyebut, sebagai negara maritim, menjadi hal yang penting bagi Indonesia untuk menjaga sinergi kebijakan antara pelayanan pelabuhan dan pengiriman. Menurut dia, kebijakan yang terpotong-potong antara pelabuhan dan pengiriman dapat membuat Indonesia kalah saing.

Ia pun menyinggung mengenai dumping impor yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Menurut dia membanjirnya produk-produk impor di Indonesia merupakan akibat dari kurangnya sinergitas antara kebijakan pelabuhan dan pengiriman.

“Kita harus mulai menentukan pelabuhan-pelabuhan mana yang memiliki akses impor, sebab impor ini juga banyak yang dumping impor sehingga membunuh umkm kita,” kata dia.

Oleh karena itu, ia mengatakan, menggabungkan Pelni dan ASDP ke Pelindo menjadi Solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Hal ini, kata Erick, merupakan upaya untuk menjaga keadilan bagi bangsa Indonesia sendiri.

Erick pun menyebut, sebagai negara industri, Indonesia tidak boleh kecolongan dengan banyaknya produk impor yang masuk secara ilegal dan tanpa membayar bea masuk.

“Karena kita tidak mungkin menjadi negara yang terus didumping produk-produk luar negeri tanpa struktur pajak, stuktur distribusi yang adil untuk bangsa akita sendiri,” ucapnya.

Adapun rencana perampingan BUMN ini santer disebut oleh dia sejak beberapa bulan belakangan. Pada awal Maret 2024, ia telah merancang peta jalan untuk periode 2024–2034 terkait rencana konsolidasi perusahaan pelat merah, termasuk memangkas jumlah BUMN menjadi 30.

“Kalau bisa BUMN berjumlah 30-an. Sekarang menjadi 41 pun baru tahun ini. Nah ke depan 30-an,” kata dia kepada wartawan di sela-sela acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.

Sejak awal menjabat pada 2019, Erick merencanakan pengurangan jumlah BUMN. Pada Juni 2020, Kementerian BUMN telah mengurangi jumlah entitasnya dari 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan.

Ini dilakukan sebagai bagian dari program restrukturasi BUMN, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mempersiapkan ketentuan pelaksana terkait wacana hapus buku dan hapus tagih kredit sekitar 6 juta petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meskipun dinilai dapat menjadi sumber baru pertumbuhan kredit perbankan, wacana tersebut berpotensi menimbulkan moral hazard bagi industri perbankan jika tidak diterapkan secara hati-hati.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, dalam pelaksanaan rencana penghapusan utang kredit debitur, yang perlu menjadi perhatian adalah pihak yang menanggung biaya penghapusan.

Agar risiko moral hazard dapat diminimalisir, Trioksa bilang, seharusnya beban penghapusan utang kredit debitur tidak dibebankan kepada bank, karena dapat berdampak terhadap peningkatan bagi bank.

"Potensi moral hazard juga dapat terjadi bila tidak disiapkan dengan baik, untuk itu aturan harus jelas dan dapat diimplementasi dengan baik tanpa harus menambah beban bagi bank sebagai kreditur," tutur dia kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, untuk memitigasi risiko moral hazard, pemerintah harus membuat aturan main pelaksanaan pemutihan kredit macet debitur petani, nelayan, dan UMKM secara jelas dan detail.

"Serta menutup celah adanya negoisasi terkait pemutihan ini," ujarnya.

Lebih lanjut Ia menyebutkan, dampak pemutihan justru berpotensi merugikan bank jika dilakukan secara umum beban pencadangan pemutihan menjadi tanggungan bank.

"Dan bila beban pencadangan bertambah maka berpotensi menggerus laba bank," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mempersiapkan ketentuan pelaksana terkait wacana hapus buku dan hapus tagih kredit sekitar 6 juta petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meskipun dinilai dapat menjadi sumber baru pertumbuhan kredit perbankan, wacana tersebut berpotensi menimbulkan moral hazard bagi industri perbankan jika tidak diterapkan secara hati-hati.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, dalam pelaksanaan rencana penghapusan utang kredit debitur, yang perlu menjadi perhatian adalah pihak yang menanggung biaya penghapusan.

Agar risiko moral hazard dapat diminimalisir, Trioksa bilang, seharusnya beban penghapusan utang kredit debitur tidak dibebankan kepada bank, karena dapat berdampak terhadap peningkatan bagi bank.

"Potensi moral hazard juga dapat terjadi bila tidak disiapkan dengan baik, untuk itu aturan harus jelas dan dapat diimplementasi dengan baik tanpa harus menambah beban bagi bank sebagai kreditur," tutur dia kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, untuk memitigasi risiko moral hazard, pemerintah harus membuat aturan main pelaksanaan pemutihan kredit macet debitur petani, nelayan, dan UMKM secara jelas dan detail.

"Serta menutup celah adanya negoisasi terkait pemutihan ini," ujarnya.

Lebih lanjut Ia menyebutkan, dampak pemutihan justru berpotensi merugikan bank jika dilakukan secara umum beban pencadangan pemutihan menjadi tanggungan bank.

"Dan bila beban pencadangan bertambah maka berpotensi menggerus laba bank," ucapnya.

Risiko moral hazard dari wacana penghapusan utang macet petani, nelayan, dan UMKM sebelumnya juga menjadi sorotan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso.

Sunarso mengatakan, rencana penghapusan utang yang kembali digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah dinanti oleh bank-bank pelat merah sejak lama.

"Sebenarnya kebijakan bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih sudah ditunggu-tunggu. Kenapa? karena selama ini tidak berani melakukan itu, karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa masuk kerugian negara," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (30/10/2024).

Adapun, hal yang paling penting dalam rencana kebijakan ini adalah pengkategorian dan penetapan kriteria UMKM penerima manfaatnya.

"Agar tidak menumbulkan moral hazard," imbuh dia.

Ia menekankan, yang paling penting dari kebijakan ini adalah pemutihan dari daftar hitam atau blacklist. Dengan demikian, UMKM yang masih kuat untuk menjalankan usaha tetap bisa mengakses pembiayaan dari perbankan dan berusaha lagi.

"Bagi banknya yang memberikan kesempatan itu tidak dikategorikan merugikan negara, dan yang perlu dijaga adalah jangan sampai terjadi moral hazard dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mempersiapkan ketentuan pelaksana terkait wacana hapus buku dan hapus tagih kredit sekitar 6 juta petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meskipun dinilai dapat menjadi sumber baru pertumbuhan kredit perbankan, wacana tersebut berpotensi menimbulkan moral hazard bagi industri perbankan jika tidak diterapkan secara hati-hati.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, dalam pelaksanaan rencana penghapusan utang kredit debitur, yang perlu menjadi perhatian adalah pihak yang menanggung biaya penghapusan.

Agar risiko moral hazard dapat diminimalisir, Trioksa bilang, seharusnya beban penghapusan utang kredit debitur tidak dibebankan kepada bank, karena dapat berdampak terhadap peningkatan bagi bank.

"Potensi moral hazard juga dapat terjadi bila tidak disiapkan dengan baik, untuk itu aturan harus jelas dan dapat diimplementasi dengan baik tanpa harus menambah beban bagi bank sebagai kreditur," tutur dia kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, untuk memitigasi risiko moral hazard, pemerintah harus membuat aturan main pelaksanaan pemutihan kredit macet debitur petani, nelayan, dan UMKM secara jelas dan detail.

"Serta menutup celah adanya negoisasi terkait pemutihan ini," ujarnya.

Lebih lanjut Ia menyebutkan, dampak pemutihan justru berpotensi merugikan bank jika dilakukan secara umum beban pencadangan pemutihan menjadi tanggungan bank.

"Dan bila beban pencadangan bertambah maka berpotensi menggerus laba bank," ucapnya.

Risiko moral hazard dari wacana penghapusan utang macet petani, nelayan, dan UMKM sebelumnya juga menjadi sorotan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso.

Sunarso mengatakan, rencana penghapusan utang yang kembali digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah dinanti oleh bank-bank pelat merah sejak lama.

"Sebenarnya kebijakan bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih sudah ditunggu-tunggu. Kenapa? karena selama ini tidak berani melakukan itu, karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa masuk kerugian negara," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (30/10/2024).

Adapun, hal yang paling penting dalam rencana kebijakan ini adalah pengkategorian dan penetapan kriteria UMKM penerima manfaatnya.

"Agar tidak menumbulkan moral hazard," imbuh dia.

Ia menekankan, yang paling penting dari kebijakan ini adalah pemutihan dari daftar hitam atau blacklist. Dengan demikian, UMKM yang masih kuat untuk menjalankan usaha tetap bisa mengakses pembiayaan dari perbankan dan berusaha lagi.

"Bagi banknya yang memberikan kesempatan itu tidak dikategorikan merugikan negara, dan yang perlu dijaga adalah jangan sampai terjadi moral hazard dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Grup Modalku kembali mendapatkan kucuran dana dari HSBC senilai US$100 juta atau sekitar Rp1,55 triliun. Ini menjadi fasilitas kredit ketiga yang diterima platform pendanaan digital untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Asia Tenggara tersebut dari HSBC.

Co-founder and Group CEO of Funding Societies Kelvin Teo mengatakan dengan fasilitas kredit tersebut, Grup Modalku dapat memperdalam dan memperluas jangkauannya dalam menyediakan akses kredit kepada segmen UMKM yang kurang terlayani di kawasan Asia-Pasifik (APAC).

Kawasan tersebut menurutnya masih memiliki kesenjangan akses kredit sebesar US 2,5 triliun atau sekitar Rp38,7 kuadriliun yang menyumbang lebih dari setengah kekurangan pembiayaan usaha kecil secara global.

“Dukungan berkelanjutan dari bank global seperti HSBC merupakan bukti komitmen HSBC dalam mendukung perkembangan bisnis platform digital seperti kami. Ini juga memungkinkan kami untuk mengeksplorasi lebih jauh terkait pendanaan kredit yang terukur untuk mendorong pertumbuhan dan profitabilitas, serta meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM yang belum terlayani institusi keuangan konvensional di Asia Tenggara,” kata Kelvin dalam keterangan resmi pada Selasa (5/11/2024).

Hingga saat ini, Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan sebesar lebih dari Rp64 triliun dalam bentuk pendanaan bisnis serta memberikan dampak positif kepada lebih dari 100.000 bisnis UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Di sisi lain, Head of Corporates and Business Banking HSBC Singapore Harish Venkatesan menambahkan bahwa kerja sama tersebut memungkinkan perusahaan untuk terus mendukung upaya Grup Modalku dalam menyediakan pendanaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang akan berkontribusi pada pembangunan masyarakat di kawasan Asean.

“Kami berharap dapat terus mendukung Grup Modalkudalam mengembangkan bisnis mereka serta mendukung UMKM di wilayah ini melalui HSBC ASEAN Growth Fund,” katanya.

Adapun HSBC ASEAN Growth Fund senilai US$1 miliar atau sekitar Rp15,47 triliun telah diluncurkan pada Maret 2024. Pendanaan tersebut digunakan untuk memberdayakan perusahaan digital yang berbasis di Singapura dalam mendukung e-commerce di kawasan tersebut untuk mencapai skala ekonomi di berbagai pasar internasional, mengembangkan portofolio aset, serta mengakselerasi siklus bisnis mereka.

Jakarta: Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membocorkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Senin 4 November 2024 malam. Dasco menyebutkan bahwa pertemuan itu membahas rencana pembentukan lembaga investasi baru.

"Pak Prabowo melakukan pertemuan dengan Pak SBY antara lain membicarakan tentang pembentukan lembaga investasi yang akan dibentuk," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 5 November 2024.

Menurut Dasco, diskusi antara Prabowo dan SBY bukanlah hal yang luar biasa, terutama mengingat pengalaman SBY sebagai Presiden selama dua periode. Ia menilai wajar jika Prabowo meminta masukan dari SBY.
Baca juga: Ida Oetari Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Satu-satunya Jenderal Wanita Anggota Kompolnas

"Karena Pak SBY itu berpengalaman memimpin Republik Indonesia ini 10 tahun tentunya sebagai kawan dan sahabat ya itu biasa bertukar pikiran," tambah Dasco.

Meski demikian, Dasco enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai konsep atau rencana operasional lembaga investasi tersebut. Ia menyebut bahwa pihak pemerintah akan mengumumkannya secara resmi.

"Saya enggak tahu, saya enggak tahu," ucapnya saat ditanya mengenai kemungkinan pembahasan terkait pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam pertemuan itu.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat mengungkapkan adanya pertemuan tersebut. AHY menyebut Prabowo dan SBY tengah menikmati makan malam bersama di kediaman SBY di Cikeas pada Senin malam.

“Kita kumpul di sini, Pak SBY lagi makan malam dengan Pak Presiden di Cikeas,” kata AHY saat memberikan sambutan dalam acara Konsolidasi dan Bimbingan Teknis Partai Demokrat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu raksasa tekstil nasional, tengah menghadapi tekanan finansial besar setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang akibat gugatan dari PT Indo Bharat Rayon.

Dalam upaya menyelamatkan perusahaan yang telah beroperasi selama 53 tahun ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan empat kementerian untuk segera bertindak.

Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI), Agus Riyanto, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil Presiden. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pembenahan menyeluruh pada ekosistem industri tekstil dalam negeri yang selama ini terganggu oleh maraknya impor borongan dan ilegal.

"Gerakan cepat ini patut diapresiasi, tapi kita harus ingat bahwa ekosistem ini perlu pembenahan total karena sudah rusak oleh impor borongan dan ilegal yang menguasai pasar," ujar Agus dalam keterangan resminya, Selasa (5/11).

Agus, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif KAHMI Rayon Tekstil, menegaskan bahwa revisi Permendag No. 8 Tahun 2024 akan sia-sia jika penegakan hukum terhadap impor ilegal tidak diperketat. Menurutnya, produk tekstil ilegal yang menghindari aturan dan pajak telah mendominasi hingga 80% pasar tekstil di Indonesia, terutama di pasar tradisional.

"Revisi Permendag 8 mungkin hanya akan berdampak pada bahan baku plastik, tapi tanpa penegakan hukum terhadap impor ilegal, dampaknya sangat terbatas. Pasar kita sudah didominasi impor ilegal, ini harus diberantas hingga tuntas," tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa jika pemerintah dan aparat penegak hukum mampu mengatasi praktik impor ilegal ini, industri tekstil dalam negeri, termasuk Sritex, akan mendapatkan kepastian pasar domestik yang akan memperbaiki aliran kas mereka.

"Pembenahan harus menyeluruh. Jika impor borongan dihentikan dan impor ilegal diberantas, Sritex dan industri tekstil lainnya bisa berangsur pulih," jelas Agus.

Agus menegaskan bahwa praktik impor ilegal ini telah menjadi rahasia umum dan diketahui oleh pihak Bea Cukai serta Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, ia berharap Satgas yang dibentuk pemerintah dapat mengoptimalkan pengawasan untuk menindak pelaku impor ilegal dan memperbaiki sistem di Bea Cukai.

"Sudah banyak yang tahu soal praktik ini. Jasa impor borongan dan ilegal pun terang-terangan dipublikasikan. Kami berharap, dengan adanya Satgas, penindakan bisa maksimal dan pelakunya dapat ditemukan. Bea Cukai juga harus segera dibenahi," pungkasnya.