Nilai tukar rupiah berada di level Rp16.277 per dolar AS pada Jumat (5/7) sore. Mata uang Garuda menguat 52,5 poin atau 0,32 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp16.312 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia kompak berada di zona hijau. Yen Jepang menguat 0,32 persen, baht Thailand menguat 0,19 persen, yuan China menguat 0,01 persen, peso Filipina menguat 0,13 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,05 persen.

Dolar Singapura juga menguat 0,14 persen dan dolar Hong Kong terpantau menguat 0,01 persen pada penutupan perdagangan sore ini.

Senada, mata uang utama negara maju juga kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,11 persen, poundsterling Inggris menguat 0,12 persen, dan franc Swiss menguat 0,17 persen.

Lalu, dolar Australia menguat 0,07 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,02 persen.

Analis Pasar Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah ditopang oleh proyeksi pasar atas data ketenagakerjaan AS yang bakal dirilis akan lebih lemah dari perkiraan.

"Rupiah ditutup menguat terhadap karena investor mengantisipasi data pekerjaan NFP malam ini akan lemah menyusul data lemah ADP dan klaim pengangguran yang dirilis sebelumnya," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Di sisi lain, rupiah berkilau karena memang dolar sedang lesu.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --Ibadah sholat merupakan kewajiban sehari-hari bagi setiap Muslim yang beriman. Sholat tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga sebagai pondasi utama untuk menjaga hubungan antara manusia dan Sang Pencipta.

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 238: "Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa (shalat Ashar). Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk."

Pelaksanaan sholat lima waktu yang dilakukan dengan khusyuk dapat menjadi sarana introspeksi diri dan memperkuat keimanan. Dalam menghadapi kerasnya tantangan kehidupan modern, sholat memberikan ketenangan hati serta meneguhkan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah SWT. Sholat juga memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan arti kehidupan, memohon petunjuk, dan memohon ampunan atas segala kesalahan.

Berikut ini adalah jadwal sholat untuk Kota Bandung pada tanggal 05 Juli 2024 dalam Zona Waktu Indonesia Barat (WIB):

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penerimaan cukai diperkirakan akan terus melorot hingga akhir tahun ini, termasuk penerimaan cukai hasil tembakau (CHT).

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menerangkan bahwa realisasi penerimaan cukai turun 12,6% per Mei 2024. Penerimaan yang turun tersebut juga disebabkan terkontraksinya penerimaan dari cukai hasil tembakau.

Menurutnya, kinerja penerimaan cukai tersebut memperlihatkan penurunan yang luar biasa, meski pada bulan-bulan sebelumnya penerimaan cukai tumbuh negatif.

"Padahal setahu saya tidak ada kebijakan forestalling di akhir tahun 2023, yang mana seharusnya penerimaan cukai di awal tahun 2024 terdorong meski pada kenyataannya masih terkontraksi. Artinya, jika ada kebijakan pada forestalling akhir 2023 lalu, penerimaan awal 2024 ini akan lebih rendah dari yang sekarang," kata Fajry kepada Kontan, Jumat (5/7).

Fajry menjelaskan bahwa penurunan penerimaan cukai bukan hal yang mengejutkan dan sudah sesuai prediksi sejak tahun lalu. Ia menghitung melalui ukuran tax buoyancy, yang menunjukkan kebijakan tarif sudah tidak mampu mendorong penerimaan cukai semenjak tahun 2016.

"Semakin turun hingga negatif pada tahun lalu," ujarnya.

Selain itu, dalam perhitungannya menggunakan tax elasticity juga menunjukkan kalau kenaikan tarif berdampak negatif pada penerimaan pada tahun lalu.

"Ini semua akibat beban tarif yang terlalu berat. Mudahnya, bisa lihat harga saham perusahaan rokok yang terdaftar di bursa saham, hancur semua itu. Mengapa? karena kondisinya sudah dalam fase menurun. Dan penurunan basis penerimaan (industri) pastinya akan menurunkan penerimaan cukai. Ini tidak perlu rocket science," ucapnya.

Hingga akhir tahun, ia memprediksi penerimaan cukai akan tetap tumbuh negatif atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ini tentunya menjadi tantangan fiskal bagi pemerintah, mengingat penerimaan pajak tahun ini juga ikut terkontraksi.

"Tahun lalu, penerimaan pajak bisa meng-offset penurunan cukai. Kalau sekarang? sudah tidak bisa," tutupnya.

Perlu diketahui, Kementerian keuangan melaporkan pendapatan dari Cukai Hasil Tembakau mencapai Rp 77,94 triliun per Mei 2024. Angka ini turun 13,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 89,95 triliun. Realisasi penerimaan CHT itu setara 33,83% dari target.

Kemenkeu menyebutkan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh relaksasi penundaan pelunasan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-2/ BC/2024.

"Pada dasarnya peraturan tersebut memperpanjang penundaan pelunasan dari 60 hari menjadi 90 hari, sehingga sebagian penerimaan Mei 2024 bergeser ke Juni 2024," tulis laporan Kemenkeu dalam dokumen APBN KiTa edisi Juni 2024, dikutip Jumat (5/7).

Adapun penerimaan dari CHT memiliki kontribusi sebesar 71,43% terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai.

Duet calon petahana Anies Baswedan dan eks Panglima TNI Andika Perkasa menyeruak ke publik di tengah dinamika Pilgub Jakarta. Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun berbicara soal nasib Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub Jakarta.

"Nasibnya baru saja dilantik tadi, jadi DPP PDI Perjuangan, sementara itu," kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Puan pun mengatakan belum dipastikan Andika akan menjadi cawagub Anies di Jakarta. Bisa saja, Andika menjadi cagub.

"Kan belum ada yang bilang Pak Andika jadi wagub," ucap dia.

Apalagi, kata dia, PDIP belum menentukan pilkada mana yang akan menjadi wilayah pertarungan Andika yang sudah menjadi kader partai.

"Ya ini masih kita lihat dulu bagaimana, dan di mana. Karena tadi saya sampaikan pilkada ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang akan ada perbedaannya," tutur Ketua DPR itu.

Apalagi, Puan menambahkan masih banyak nama yang dipertimbangkan seperti sejumlah menteri Presiden Jokowi seperti Pramono Anung dan Nadiem Makarim.

"Jadi nama-nama yang muncul, bahkan dari menteri-menteri juga kan muncul nama mas Pram. Mungkin kalau tertarik Pak Nadiem mungkin, atau ya banyak nama-nama yang kita pertimbangkan," tandas dia.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatannya pada Kamis (4/7). Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo Ismail sebagai pejabat Dirjen Aptika sementara pengganti Semuel.

“(Penggantinya) sudah ada Pak Ismail, sebagai Plt (pelaksana tugas),” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hary Budiarto kepada media di kantor Kominfo di Jakarta, Jumat (5/7).

Hary menyampaikan proses penggantian posisi semuel membutuhkan proses yang panjang dan perlu konsultasi terkait penyelesaian kasus saat ini.

“Prosesnya panjang, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pimpinan itu biasanya ada pengumuman dan seleksi,” ujar dia. Menurutnya, prosesnya memakan waktu tiga sampai empat bulan.

Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan mundur dari jabatannya setelah menjabat selama delapan tahun. "Tidak terasa sudah delapan tahun saya bertemu teman-teman (jurnalis). Semua ada waktunya, ini waktunya saya berpisah,” ujar Semuel di kantornya, Jakarta, Kamis (4/7).

Dirjen Aptika Kominfo itu mengundurkan diri karena Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya diretas. “Bagaimana pun ini tanggung jawab saya sebagai dirjen pengampu, saya mengambil tanggung jawab ini secara moral karena ini masalah yang harus saya tangani,” ujar Semuel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengeklaim bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 sampai saat ini masih sesuai rencana.

Pemberhentian Hasyim Asy'ari dari Ketua dan Komisioner KPU karena pelanggaran kode etik juga dipastikan tak mengganggu persiapan dan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2024.

“Sampai sekarang kami ingin tegaskan untuk Pilkada juga posisinya sudah on the track. Dari sisi anggaran terkait dengan pemda dan segala macam itu sudah jalan,” ujar Mellaz kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).

Selain itu, Mellaz menyampaikan bahwa penyusunan peraturan KPU untuk Pilkada 2024 hingga proses verifikasi calon perseorangan juga sudah berjalan.

Kendala-kendala yang muncul saat proses pelaksanaannya juga masih bisa ditangani oleh jajaran KPU RI maupun di tingkat daerah.

“Kendala-kendala masih relatif, bukan berarti tidak ada sama sekali. Tapi sebagaimana pengalaman kami dalam mengelola Pemilu 2024 lalu, untuk pelaksanaan Pilkada secara relatif kami juga on the track,” ujar Mellaz.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu, Rabu (3/7/2024).

Sanksi itu diberikan karena Hasyim dianggap terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota PPLN Den Haag, Belanda berinisial CAT.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hasyim merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023.

Dalam putusannya, DKPP juga meminta Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Menanggapi putusan itu, Hasyim Asy'ari mengaku bersyukur karena disanksi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila.

“Sebagaimana diketahui substansi putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saya mengucapkan alhamdulillah,” ujar Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu sore.

Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU.

Jakarta: Komika Marshel Widianto diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel). Marshel digadang menjadi bakal calon wakil wali kota Tangsel di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Pengurus Pusat (PP) Satria selaku organisasi sayap partai Gerindra mendukung Marshel Widianto. Di PP Satria, dia sangat aktif dalam setiap kegiatan Satria. Dan dia juga disipilin dalam berorganisasi," kataKetua Umum PP Satria Bambang Haryadi dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut Bambang, Marshel merupakan kader internal PP Satria yang aktif berorganisasi. Dalam konteks pencalonan, Bambang melihat Marshel sosok yang mumpuni.
"PP Satria mendorong setiap kader yang memiliki popularitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk maju di kontestasi Pilkada 2024, dan dia termasuk salah satunya," kata Bambang.

Pimpinan Komisi VII DPR RI ini mendukung langkah kadernya di Pilkada 2024. Marshel Widianto saat ini bakal dimajukan sebagai calon wakil wali kota Tangsel 2024.

"Saya sebagai ketua umum PP Satria mensupport Marshel selaku kader kami yang sudah lama aktif di PP Satria sejak 2018, dan berpengalaman di organisasi," ujar Bambang Haryadi.

Partai Gerindra mencalonkan komika Marshel Widianto, maju dalam kontestasi Pilkada Tangsel. Marshel diusung sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Tangsel

"Saya selaku Ketua Harian Partai Gerindra menugaskan saudara Marshel Widianto sebagai calon Wakil Walikota Tangsel," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan yang diterima, Kamis, 20 Juni 2024.

Ketua DPC Gerindra Tangsel, Li Claudia Chandra menjelaskan, jika pihaknya memilih nama Marshel Widianto bakal calon Wakil Wali Kota Tangerang, lantaran merupakan sosok pekerja yang jujur dan berkomitmen anti korupsi, serta memiliki visi menata kota yang modern.

"Tidak ada Kandidat yang superior dan "Si Paling Hebat atau Si Paling Populer." Masyarakat Tangsel yang cerdas harus di berikan alternatif dalam memilih pemimpinnya. Untuk itu kami menghadirkan Marshel Widianto sebagai calon Wakil Wali Kota Tangsel," kata Claudia.





(ADN)

TEMPO.CO, Jakarta - Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus mengebut pembangunan infrastruktur dasar di IKN, Kalimantan Timur. Terlebih, Presiden Jokowi bakal memimpin upacara HUT Kemerdekaan RI di ibu kota baru tersebut pada 17 Agustus mendatang.

Salah satu infrastruktur dasar yang ditargetkan bisa digunakan saat pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI adalah jalan tol. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut Satgas saat ini fokus pada pembangunan Tol IKN ruas 3A, 3B, dan 5A. Jalan bebas hambatan ini akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Danis mengklaim pembangunan ketiga ruas tol tersebut berjalan bagus. "Sudah diaspal," kata Danis ketika ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. Kementeriannya menargetkan "Target kami, pokoknya akan (difungsionalkan) satu jalur, satu arah, tiga lajur. Itu sudah 90 persen."

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan, Tol IKN akan terhubung dengan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) tepatnya di KM 8 - Kariangau. Dengan begitu, akses jalan nantinya tidak perlu lagi melewati Tol Balsam hingga KM 33, kemudian menuju Sepaku dan masuk ke IKN yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam.

Basuki Hadimuljono juga mengatakan pembangunan Tol IKN yang sedang berjalan saat ini terdiri dari tiga seksi, yakni Tol 3A Karang Joang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km. Kemudian, Tol 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dan Tol 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.

Dengan adanya akses Tol IKN, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan waktu tempuh perjalanan dari Kota Balikapapan menuju IKN bisa semakin dipersingkat. Menurut Jokowi, perjalanan yang biasa ditempuh selama 2 jam bisa menjadi sekitar setengah jam saja. Jokowi pun menilai perjalanan dari Jakarta menuju ibu kota baru di Kalimantan Timur itu tidak akan lagi terasa jauh.

"Sekarang dari Jakarta, kelihatan jauh sekali. Tapi bapak/ibu ke sini lagi awal Agustus, begitu jalan tol jadi, dari Balikpapan ke IKN kira-kira kalau ngebut 30 menit. Kalau nggak ngebut, 40 menit," kata Jokowi saat meresmikan pembangunan Nusantara Sustainability Hub, Rabu, 5 Juni 2024, dipantau Tempo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Bahkan bila ingin menempuh perjalanan udara, Jokowi menambahkam, waktu tempuh bisa semakin singkat karena bisa turun di Nusantara Airport atau Bandara VVIP IKN. Kepala negara mengatakan bandara itu juga bisa digunakan awal Agustus atau sebelum upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia. "Mendarat di Nusantara Airport, ke sini kurang lebih 15 menit," tutur Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta - Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus mengebut pembangunan infrastruktur dasar di IKN, Kalimantan Timur. Terlebih, Presiden Jokowi bakal memimpin upacara HUT Kemerdekaan RI di ibu kota baru tersebut pada 17 Agustus mendatang.

Salah satu infrastruktur dasar yang ditargetkan bisa digunakan saat pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI adalah jalan tol. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut Satgas saat ini fokus pada pembangunan Tol IKN ruas 3A, 3B, dan 5A. Jalan bebas hambatan ini akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Danis mengklaim pembangunan ketiga ruas tol tersebut berjalan bagus. "Sudah diaspal," kata Danis ketika ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. Kementeriannya menargetkan "Target kami, pokoknya akan (difungsionalkan) satu jalur, satu arah, tiga lajur. Itu sudah 90 persen."

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan, Tol IKN akan terhubung dengan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) tepatnya di KM 8 - Kariangau. Dengan begitu, akses jalan nantinya tidak perlu lagi melewati Tol Balsam hingga KM 33, kemudian menuju Sepaku dan masuk ke IKN yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam.

Basuki Hadimuljono juga mengatakan pembangunan Tol IKN yang sedang berjalan saat ini terdiri dari tiga seksi, yakni Tol 3A Karang Joang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km. Kemudian, Tol 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dan Tol 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.

Dengan adanya akses Tol IKN, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan waktu tempuh perjalanan dari Kota Balikapapan menuju IKN bisa semakin dipersingkat. Menurut Jokowi, perjalanan yang biasa ditempuh selama 2 jam bisa menjadi sekitar setengah jam saja. Jokowi pun menilai perjalanan dari Jakarta menuju ibu kota baru di Kalimantan Timur itu tidak akan lagi terasa jauh.

"Sekarang dari Jakarta, kelihatan jauh sekali. Tapi bapak/ibu ke sini lagi awal Agustus, begitu jalan tol jadi, dari Balikpapan ke IKN kira-kira kalau ngebut 30 menit. Kalau nggak ngebut, 40 menit," kata Jokowi saat meresmikan pembangunan Nusantara Sustainability Hub, Rabu, 5 Juni 2024, dipantau Tempo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Bahkan bila ingin menempuh perjalanan udara, Jokowi menambahkam, waktu tempuh bisa semakin singkat karena bisa turun di Nusantara Airport atau Bandara VVIP IKN. Kepala negara mengatakan bandara itu juga bisa digunakan awal Agustus atau sebelum upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia. "Mendarat di Nusantara Airport, ke sini kurang lebih 15 menit," tutur Jokowi.

Denpasar: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan kebutuhan pendanaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan bergizi pada pemerintahan selanjutnya dinilai nihil masalah.

baca juga: Jokowi: IKN Bakal Meningkatkan Produk Pertanian

"Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut, dilansir Antara, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut dia, berdasarkan kajian ekonomi dari Kemenko Marves, pemerintah masih dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun dengan asumsi defisit anggaran mencapai 2,5 persen.

Anggaran itu, kata dia, dapat dialokasikan untuk program makan siang bergizi, pembangunan IKN termasuk menyelesaikan pembangunan tol Sumatra.
"Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ucap Luhut.

Untuk mendukung anggaran itu, lanjut dia, perlu dilakukan sejumlah upaya diantaranya memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan dan memastikan tidak ada yang menunggak pajak.

Ia optimistis baik IKN dan program makan siang bergizi dapat terealisasi tuntas meski keputusan berada di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” kata dia.

Utang pemerintah semakin besar

Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, Direktur Program Institute for Development and Economics Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengungkapkan utang pemerintah jatuh tempo perlu diwaspadai khususnya untuk program pemerintah selanjutnya.

Ia menyebutkan berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 April 2024, utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.

Ada pun porsi utang jatuh tempo pada 2025 itu yakni dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,28 persen dan pinjaman sebesar 11,72 persen. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan utang jatuh tempo pada 2024 mencapai Rp424,29 triliun.

“Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah program pemerintah yang fantastis menjalankan pembiayaan program itu ditambah dengan utang jatuh tempo,” katanya dalam diskusi daring dipantau di Denpasar.

Berdasarkan data APBN Kita per April 2024 yang dirilis edisi Mei oleh Kementerian Keuangan, komposisi utang per 30 April 2024 mencapai Rp8.338 triliun.

Jumlah utang itu sebesar 38,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau berada di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Apabila dirinci, porsi utang itu terdiri dari surat berharga negara sebesar 87,94 persen atau mencapai Rp7,333 triliun dan pinjaman sebesar 12,06 persen atau Rp1.005 triliun. Adapun mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi mencapai 71,18 persen.

(SAW)

Jakarta:Inara Rusli mengungkapkan bahwa mantan suaminya, Virgoun masih tetap memberikan nafkah ke anak-anaknya meskipun sedang menjalani rehabilitasi usai terjerat kasus narkoba.

Diketahui Virgoun tertangkap di kamar kosnya di Jakarta Selatan dengan sejumlah bukti hingga ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam 4 tahun penjara dan akan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di RSKO Jakarta.

Meskipun begitu, Virgoun tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang ayah yang harus menafkahi anak-anaknya. Inara pun mengaku bersyukur karena Virgoun tidak melupakan kewajibannya.
“Alhamdulillah sih biarpun daddy-nya anak-anak lagi tersandung kasus seperti ini ya, beliau masih ada bentuk tanggung jawabnya untuk anak-anak," ungkap Inara kepada awak media di Jakarta Selatan.

baca juga: Ibunda Sempat Berharap Virgoun Rujuk dengan Inara Rusli

Memang nominal yang diberikan tidak seperti biasanya jumlahnya. Namun, Inara juga mengerti kondisi yang tengah dialami oleh mantan suaminya.

"Walaupun enggak seperti biasa nominalnya. Cuma aku di sini berusaha untuk mengerti kondisi beliau," sambungnya.

Sebagai informasi, Virgoun dan Inara telah resmi bercerai pada 10 November 2023. Inara mengugat cerai Virgoun lantaran ia melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan telah terbukti dalam persidangan cerai mereka.

(Indy Tazkia Aulia)

(ELG)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) menarik biaya administrasi sebesar Rp4.000 bagi nasabah yang melakukan tarik tunai melalui mesin EDC BCA mulai Jumat (5/7/2024).

EVP Corporate Communication & Social Responsibility Hera F. Haryn mengatakan BCA berupaya memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam transaksi bagi seluruh nasabah.

Komitmen tersebut dijalankan BCA, untuk setiap layanan transaksi, baik di ekosistem online maupun offline.

“Berdasarkan hal tersebut, mulai 5 Juli 2024, untuk setiap transaksi tarik tunai dengan menggunakan Kartu Debit BCA melalui EDC BCA, nasabah akan dikenakan biaya administrasi oleh merchant sebesar Rp4.000,” ujarnya pada Bisnis beberapa waktu lalu.

Biaya administrasi sebesar Rp4.000 akan dikenakan oleh merchant ritel yang melayani fasilitas "Tunai BCA", seperti minimarket dan supermarket yang terbesar di berbagai wilayah di Indonesia.

Namun, Hera menegaskan bahwa biaya administrasi ini hanya dikenakan untuk transaksi tarik tunai.

“Untuk transaksi lainnya, termasuk belanja dengan Kartu Debit BCA melalui EDC BCA, tidak dikenakan biaya apapun,” imbuhnya.

Melansir dari situs resmi perusahaan, nasabah akan dikenakan tarif untuk setiap transaksi tarik tunai dengan menggunakan Kartu Debit BCA melalui EDC BCA.

Biaya administrasi ini akan dikenakan oleh seluruh merchant yang melayani fasilitas Tunai BCA. Nantinya, nominal biaya administrasi akan muncul pada struk dan mutasi rekening nasabah.

Sebagai informasi, fasilitas "Tunai BCA" menggunakan Debit BCA melalui EDC BCA yang tersedia di berbagai merchant ritel, kerap menjadi salah satu alternatif, selain penarikan uang tunai melalui ATM.

Adapun, biaya administrasi tarik tunai melalui merchant ritel tersebut masih lebih rendah dibandingkan biaya tarik tunai melalui ATM non-BCA yang sebesar Rp7.500 per transaksi.

“Nasabah tetap dapat melakukan tarik tunai secara gratis melalui jaringan ATM BCA yang tersebar di penjuru Indonesia,” ujar Hera.

Per Maret 2024, BCA telah memiliki 19.055 ATM dan tercatat masih dalam tren meningkat dari tahun lalu. Adapun, dari total jumlah ATM tersebut, sekitar 75% merupakan ATM Setor Tarik.