Reporter: Siti Masitoh | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mendirikan usaha bisa berasal dari sumber daya yang melimpah di suatu daerah. Inilah yang dilakukan Ida Royani ketika mendirikan usaha bawang goreng pada tahun 2019 silam.

Maklumlah, Ida Royani tinggal di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Wilayah tersebut merupakan salah satu daerah penghasil utama bawang merah. Melihat pasokan bawah merah yang melimpah, naluri bisnis Ida langsung jalan.

Dia kemudian berinisiatif mendirikan usaha bawang goreng yang banyak dibutuhkan kalangan rumah tangga dengan label KWT Kemuning Tunkeme. Label usaha yang didirikan dengan modal pribadi Ida ini artinya adalah kebersamaan dalam bahasa Rejang.

Untuk itulah dirinya merangkul banyak orang dalam menjalankan usaha. Lantaran pekerjaan mengupas bawang tergolong ringan, Ida merekrut para perempuan lanjut usia di sekitar tempat tinggalnya.

"Lansia di desa kami tergolong banyak," kata dia kepada KONTAN belum lama ini.

Pelan namun pasti, usaha Tunkeme terus menanjak. Bisnis yang awalnya hanya bisa memproduksi bawang merah seberat 10 kilogram (kg) sampai 20 kg saja per minggunya semakin bertambah banyak. Hingga akhirnya Ida saat ini sanggup memproduksi bawang goreng sebanyak 200 kg dalam seminggu.

Berkembangnya usaha Tunkeme membuat Ida terus menambah jumlah tenaga kerjanya. Hingga saat ini dia sudah mempekerjakan 30 perempuan lansia.

Berkembangnya usaha Ida tidak terlepas dari langkahnya yang membuat beragam produk bawang goreng dengan variasi rasa. Seperti rasa orisinal hingga yang pedas. Kemudian Ida Royani juga tidak cuma menjual bawang merah goreng, melainkan juga bawang putih goreng yang juga banyak penggemarnya.

Hasilnya kini Ida sanggup menjual sebanyak 500 bungkus produk bawang merah termasuk juga bawang putih dalam beragam ukuran. Produk tersebut Ida jajakan dengan harga terendah Rp 18.000 per bungkus hingga ukuran yang paling besar seharga Rp 200.000 per bungkus.

Pencapaian yang diraih KWT Kemuning Tunkeme juga tidak terlepas dari beragam program pemasaran yang Ida jalani. Selain menjajakan produk Tunkeme di gerai-gerai di sekitar Bengkulu, dia juga kerap mengikuti berbagai pameran, termasuk juga penjualan secara daring lewat media sosial.

Dari ajang tersebut, pasar Tunkeme semakin meluas tidak cuma berasal dari Bengkulu saja, tetapi juga hingga pasar luar negeri. Hal itu lantaran pada April tahun ini Ida mengikuti pameran yang berlangsung di salah satu kota di Malaysia.

Tak disangka di pameran tersebut produknya mendapat respons posifit.

"Penjualannya lumayan. Ini yang saya tunggu-tunggu," kata dia.

Meski sudah bisa menembus pasar luar negeri, fokus Ida masih tetap untuk terus memperluas pasar Tunkeme di dalam negeri.

Jakarta: Ratusan penyanyi Indonesia berkompetisi dalam ajang Bintang Radio Nasional 2024 yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur pada 8 hingga 12 November 2024. Direktur Teknologi dan Media Baru Radio Republik Indonesia, Muhammad Sujau mengatakan, peserta yang ikut berjumlah 136 orang.

"Mereka telah melalui seleksi yang digelar di 67 satuan kerja RRI se- Indonesia plus satu Stasiun Produksi RRI di Kamiana dengan total yang mendaftar sebanyak 3.956 orang," ucap Sujai di Surabaya.

Babak putaran final dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2024 di Balai Pemuda, Surabaya. 15 penyanyi kategori putra dan putri akan masuk babak semifinal yang akan digelar pada 10 November 2024.
Sedangkan babak grand final akan menampilkan lima penyanyi dari masing-masing kategori putra dan putri yang digelar pada 12 November 2024. Dalam memeriahkan puncak Grand Final Bintang Radio 2024, RRI mengundang Padi Reborn.

baca juga: Konser Dua Lipa di Jakarta Batal!

Sujai juga mengatakan, ajang Bintang Radio Nasional 2024 bukan hanya menjadi ajang pencarian penyanyi, melainkan acara yang dapat mempromosikan dan memberikan dampak positif bagi kebudayaan maupun pariwisata.

Sebagai informasi, Bintang Radio Nasional merupakan ajang pencarian penyanyi tertua di Indonesia, ajang ini telah ada sejak 1951. Beberapa jebolan ajang ini antara lain Titiek Puspa, Adi Bing Slamet, Broery Marantika, Eddy Silitonga, Hetty Koes Endang, Andi Meriem Matalata, Rafika Duri, dan Sammy Simorangkir.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

SALAH satu cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang disebutkan secara eksplisit di dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden terpilih 2024-2029 adalah Ketahanan Pangan.

Namun, dari narasi penjelasan beliau, ketahanan pangan yang dimaksud adalah kedaulatan pangan (food sovereignty), yang tidak hanya sekedar memenuhi syarat-syarat minimal ketahanan pangan versi Bank Dunia, misalnya Availability, Access, Healthy, dan Stability.

Artinya, Prabowo menginginkan Indonesia tidak sekadar berkecukupan pangan, tapi juga menghasilkan pangan sendiri (self-sufficient), baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijadikan komoditas ekspor jika produksi domestik mengalami surplus.

Secara strategis maupun teknis, tentu urusannya tidak semudah menarasikan cita-cita tersebut, lalu membacanya di dalam pidato-pidato kenegaraan.

Secara strategis, urusan pangan tentu harus ditempatkan tidak saja pada ranah ketahanan, tapi juga pada ranah lebih luas, yakni ranah keamanan dan pertahanan.

Perut yang lapar, dalam konteks peperangan, misalnya, adalah kekalahan yang sangat telak dihadapan lawan yang berkecukupan pangan.

Sehingga cukup bisa dipahami mengapa kemudian urusan ketahanan dan keamanan pangan (food resilience and food security) diletakkan di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, sejak Prabowo menduduki posisi tersebut.

Keputusan tersebut tentu sangat bisa dipahami mengingat betapa signifikan dan krusialnya urusan perut, sebelum kita berbicara urusan-urusan lainnya.

Perut yang lapar, bukan saja akan menyebabkan kekalahan di dalam pertandingan dan pertempuran, tapi juga akan menghambat perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM/Human Resources), yang kemudian akan menghalangi lahirnya temuan-temuan dan kreatifitas-kreatifitas teknologis, yang akan menguatkan bangsa dan negara kita di kemudian hari.

Perut yang lapar akan membuat bangsa ini menjadi penghamba kepada negara-negara besar lainnya, hanya karena ingin menyelesaikan urusan perut sendiri.

Namun lagi-lagi secara teknis, dalam praktiknya pemerintah yang belum terbiasa melakukan aktifitas ekonomi produktif cenderung akan “keteteran” menjalankannya.

Sebagaimana telah disaksikan, program food estate pada ujungnya terlantar. Padalah food estate adalah program strategis yang bisa menjawab berbagai persoalan rendahnya kapasitas produksi pangan nasional. Secara konsepsional dan strategis, memang itulah peruntukan food estate.

Nah, karena terkait dengan urusan pertahanan, Kementerian Pertahanan tentu bisa memberikan tanggung jawab khusus tersebut kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai tugas tambahan dalam rangka mendukung tugas utama yang terkait dengan pertahanan nasional.

Secara teoritik, terkait dengan relasi sipil-militer, misalnya, tugas-tugas nonkombatan juga acap kali memang diserahkan kepada militer.

Beberapa di antaranya seperti pembasmian ancaman kartel narkoba, pertolongan pertama korban bencana alam, fasilitator program-program sosial kemanusiaan, fasilitator program pendidikan di daerah-daerah tertinggal, dan sejenisnya.

Hal itu sangat bisa dilakukan karena militer memiliki rantai struktural dan komando yang sangat luas, nyaris menyerupai rantai organisasi pemerintahan sipil dan kepolisian.

Sehingga untuk program-program tertentu, yang secara strategis masuk ke dalam urusan pertahanan dan ketahanan nasional, struktur-struktur tersebut bisa dimanfaatkan, selama diatur secara spesifik dengan kepastian akuntabilitas yang juga spesifik dan jelas pula.

Pun secara reputasional, militer, dalam hal ini TNI, memiliki tingkat akseptabilitas yang tinggi di mata masyarakat banyak.

Nyatanya selama ini memang TNI adalah salah satu institusi negara yang memiliki tingkat “approval rating” paling tinggi di satu sisi dan masih sangat dihormati oleh hampir semua elemen masyarakat di sisi lain.

Sehingga, keunggulan reputasional tersebut semestinya bisa menjadi modal awal bagi TNI untuk mendulang keberhasilan dalam menjalankan program-program ketahanan dan kedaulatan pangan di seluruh Indonesia di kemudian hari.

Urusan pertama terkait dengan kedaulatan pangan yang harus dilakukan, terutama oleh TNI, jika kewenangan urusan kedaulatan pangan diserahkan kepada TNI sepenuhnya, adalah dari sisi produksi.

Dalam hal ini, secara spesifik tentu tidak melulu soal penguasaan lahan tersendiri yang luas untuk berproduksi.

Perkara peningkatan produksi tidak melulu soal di mana lahannya dan bagaimana proses pengalihan lahan tersebut kepada institusi yang dipercaya untuk menanganinya.

Memang TNI, layaknya beberapa institusi negara lainnya, memiliki lahan atas nama institusi, yang jumlahnya boleh jadi cukup luas.

Namun, perkara produksi tidak melulu dikaitkan dengan keharusan memiliki lahan sendiri, yang berpotensi menyuluk konflik dengan banyak pihak di lahan-lahan luas tersebut.

Dalam temuan saya di lapangan, Danrem 162 Wira Bhakti Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup bisa memahami kerumitan dalam menguasai lahan yang luas tersebut, sehingga mencoba bereksperimen dengan model kemitraan dengan petani di Lombok Timur untuk memastikan bahwa produksi jagung dan padi di sana terjamin hasilnya.

Lagi-lagi hal tersebut bisa diwujudkan karena kedekatan Korem (dan Danrem) Wira Bhakti dengan masyarakat setempat sekaligus mendapatkan dukungan penuh dari pengusaha lokal dan petani-petani di sana.

TNI bisa dengan cukup mudah untuk menyampaikan visi betapa pentingnya urusan kedaulatan pangan kepada masayarakat di satu sisi dan sekaligus bisa merangkul mereka dengan cukup erat karena faktor reputasional di satu sisi dan faktor kedekatan di sisi lain.

Selain urusan model kemitraan, hal lain soal produksi pangan yang layak dipelajari dari Korem 162 Wira Bhakti NTB adalah memahami urusan kedaulatan pangan tidak melulu perkara ekstensifikasi atau perluasan lahan produksi, tapi juga urusan produktifitas.

Dengan luas lahan yang masih sama dengan waktu-waktu sebelumnya, Korem Wira Bhakti meyakini, akan tetap bisa meningkatkan produksi dengan upaya-upaya perbaikan produktifitas, yang menurut kajian dari Tim Ahli Danrem Wira Bhakti, bisa diangkat hingga ke level 30 persen.

Hal itu bisa dicapai dengan dua cara. Pertama adalah penggunaan teknologi. Kedua, karena teknologi tersebut, masa panen bisa dilakukan sebanyak dua kali di lahan-lahan yang selama ini hanya bisa panen sekali lantaran faktor iklim.

Untuk urusan pertama, Korem bekerja sama dengan salah satu penyedia semacam pupuk berupa air yang diawetkan, yang bisa bertahan cukup lama.

Lahan yang kering di saat musim kemarau, tetap bisa digunakan untuk bercocok tanam jagung dan sejenisnya, setelah diberi pupuk tersebut, karena lahannya akan tetap lembab dan mengandung air yang cukup di musim kemarau.

Selain itu, Korem Wira Bhakti juga bermitra dengan “start-up” lokal yang berhasil mengembangkan pupuk dari bahan berkandungan lokal yang bisa meningkatkan produktifitas tanaman sampai lebih dari 30 persen.

Uji coba yang dilakukan Korem Wira Bhakti dan salah satu start-up pupuk di NTB berhasil menunjukkan hasil yang sangat positif.

Penggunaan pupuk bisa meningkatkan produktifitas hampir semua jenis tanaman pertanian, mulai dari jagung, padi, tembakau, dan lainnya, termasuk untuk ternak, dengan nominal kenaikan yang sangat memuaskan.

Selain urusan produksi, masalah lainnya adalah pengelolaan cadangan. Selama ini, institusi sosial komersial yang dipercaya untuk mengurus kepastian cadangan pangan nasional adalah BUMN Bulog.

Hanya saja selama ini Bulog kurang terlalu berhasil menjalankan tugasnya, sehingga urusan cadangan pangan acapkali tak beririsan dengan urusan kedaulatan pangan, karena ujung-ujungnya harus mengimpor bahan pangan.

Nah, ketika urusan ketahanan pangan menjadi urusan kedaulatan di satu sisi dan urusan keamanan dan pertahanan di sisi lain, maka mau tak mau sebenarnya Bulog juga harus berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan secara umum dan di bawah koordinasi TNI secara khusus.

Harapannya, implementasi visi kedaulatan pangan di bawah wewenang TNI menjadi jauh lebih terintregrasi, sehingga mudah dikelola sedari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, sampai pada urusan pengelolaan stok (reserves management).

Di bawah koordinasi dan arahan TNI, saya yakin berbagai macam “patologi” bisnis yang terjadi selama ini di dalam Bulog bisa segera diatasi.

Setidaknya, dalam logika yang paling sederhana, jika sudah masuk ke dalam ranah pertahanan dan keamanan negara, TNI sudah sangat terbukti jauh lebih berani mengorbankan darah dan nyawanya untuk Indonesia, ketimbang institusi lain, yang berusaha berlindung di balik urusan ketahanan pangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok.

Dengan kata lain, ketimbang mengarahkan wacana Bulog disubordinasi di bawah Kementerian Pertanian melalui Badan Pangan Nasional, lebih baik Bulog berada di bawah koordinasi dan arahan TNI, yang sudah terlebih dahulu diberi wewenang penuh dalam urusan kedaulatan pangan.

Saya cukup yakin, TNI tidak akan sembarang dalam menjalankannya, karena taruhannya adalah reputasi yang sudah sangat baik selama ini di mata publik.

Reputasi tersebut bisa seketika hancur hanya karena satu praktik buruk yang ditemukan publik di kemudian hari.

Simpulan yang ingin saya sampaikan di sisi adalah bahwa pertama, jika memang urusan ketahanan pangan kita adalah urusan kedaulatan pangan, maka mau tidak mau Kementerian Pertahanan harus segera menurunkannya kepada institusi TNI, sebagai penjaga gawang utama kedaulatan nasional Indonesia.

Kedua, urusan peningkatan produksi pangan nasional tak melulu urusan ekstensifikasi lahan, di mana lahan yang sangat luas harus disediakan secara tersendiri untuk memproduksinya.

Model kemitraan dengan petani bisa dilakukan di satu sisi dan peningkatan produktifitas lahan dengan menggunakan teknologi di sisi lain.

Ketiga, karena masalah pangan kita sangat terkait dengan urusan musim dan momen, sehingga membutuhkan pengelolaan cadangan secara baik, maka TNI juga semestinya diberikan wewenang di ranah itu.

Artinya, urusan pengelolaan cadangan pangan yang diurus oleh Bulog harus juga berada di bawah koordinasi TNI.

Bulog semestinya berada di bawah institusi TNI, dalam konteks wewenang TNI dalam mewujudkan urusan kedaulatan pangan. Sehingga urusan peningkatan produksi, distribusi, dan pengelolaan cadangan berada di bawah satu atap yang terintegrasi.

Keempat, sebagaimana cerita saya di atas tentang sepak terjang Korem 162 Wira Bhakti NTB, proyek percontohan diperlukan untuk membuktikan konsep kedaulatan pangan berbasiskan kemitraan dan teknologi baru ini.

Untuk itu, NTB dan Korem 162 Wira Bhakti, dalam hemat saya, layak dijadikan pilot project untuk wilayah Indonesia Timur.

Saya meyakini, waktu setahun cukup untuk Korem 162 Wira Bhakti untuk membuktikan model yang telah mereka rumuskan tersebut.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aion Indonesia berambisi menjadikan Indonesia sebagai basis produksi mobil listrik di kawasan Asia Tenggara.

Vice President Aion Indonesia Major Qin mengatakan, Aion merupakan merek mobil listrik yang tengah tumbuh pesat di pasar global. Merek asal China ini telah mengekspor produk-produknya ke 20 negara di seluruh dunia.

Di Indonesia, Aion hadir sebagai pendatang baru di pasar otomotif dengan menggandeng Indomobil Group. “Kerja sama dengan Indomobil tidak hanya untuk penjualan mobil listrik saja, tetapi juga untuk produksi,” kata Qin dalam konferensi pers di PIK 2, Jumat (8/11).

Saat ini, Aion telah memiliki pabrik mobil listrik di Thailand. Ekspansi Aion akan berlanjut dengan pendirian pabrik mobil listrik di Indonesia, tepatnya di Cikampek, Jawa Barat. Dalam catatan Kontan, pabrik berkapasitas 50.000 unit tersebut akan beroperasi pada kuartal I-2025.

Dengan kehadiran pabrik tadi, Aion ingin menjadikan Indonesia bersama Thailand sebagai basis produksi dan ekspor mobil listrik merek tersebut. Nantinya, akan ada model mobil listrik yang berbeda ketika Aion memproduksinya di Indonesia ataupun Thailand.

“Pabrik di Indonesia akan fokus untuk produk SUV,” ujar Qin.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Aion Indonesia Andry Ciu memastikan seluruh model Aion yang dipasarkan di Indonesia kelak akan dirakit secara completely knocked down (CKD) di pabrik Cikampek. Hal ini sejalan dengan strategi Aion Indonesia yang hendak mengejar target Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimum 40% sehingga berhak memperoleh insentif PPN 1%.

“Kami harus mencapai target TKDN tersebut,” imbuh dia, Jumat (8/11).

Sebagai pengingat, Aion Indonesia baru saja meluncurkan mobil listrik SUV premium Hyptec HT dengan harga Rp 685 juta on the road (OTR) Jakarta untuk varian Premium dan Rp 835 juta untuk varian Ultra.

Sebelumnya, Aion Indonesia telah menghadirkan dua model mobil listrik yaitu Aion Y Plus dan Aion ES.

TANGERANG, KOMPAS.com - Polres Metro Tangerang Kota menangkap 22 orang yang terlibat dalam kericuhan terkait truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Kamis (7/11/2024).

"Kami telah mengamankan 22 orang yang terkait masalah tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum," ujar Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho di Kantor Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Jumat (8/11/2024).

Dia menyebut, 22 orang yang sebagian besar masih berusia muda itu tengah diperiksa di Kantor Polres Metro Tangerang Kota terkait aksinya.

"Tentunya saat ini masih dalam pemeriksaan di Polres Metro Tangerang Kota. Rata-rata remaja semua," kata dia.

Sebelumnya, terjadi aksi oleh warga lantaran ketidakjelasan jam operasional truk tanah di Teluknaga.

Mereka menuntut agar jam operasional truk tanah diterapkan pada malam hari sesuai dengan peraturan agar tidak lagi korban.

Salah satunya yang menjadi korban adalah APN (9). Dia terlindas truk saat tengah berboncangan dengan SD (20) di lokasi kejadian.

Peristiwa yang dialami APN menjadi puncak kemarahan warga terhadap truk tanah yang melintas.

Bahkan, dari mereka ada yang memblokade Jalan Raya Salembaran dan menjarah belasan truk tanah itu.

Warga Kosambi, Kabupaten Tangerang bernama Hidayat (31) mengatakan bahwa warga sempat menjarah truk pengangkut tanah yang melintasi Jalan Raya Salembaran.

"Saya sebenarnya sambil lewat dan kelihatannya begitu. Ada yang ambil pintu truknya, ada juga yang ambil bagian kepala besi mobilnya, banyak. Bahkan tape audio mobil truknya juga ada yang ambil," ujar Hidayat di tempat kerjanya yang tidak jauh dari lokasi kejadian, Jumat (8/11/2024).

Hidayat sempat kaget saat melihat aksi penjarahan yang dilakukan warga itu. Dia tidak mengetahui dari mana asal warga yang menjarah mobil truk itu.

"Kemarin itu situasinya enggak kondusif. Kalau dari mananya, saya kurang tahu karena mereka banyak yang bawa pakai motor," ucap dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Atmo Prakoso (45). Dia mengatakan, banyak warga yang menjarah mobil truk tanah itu.

"Kalau kejadian itu mungkin sebagai bentuk kekesalan mereka karena yang kami lihat mobil truk tanah itu beroperasi hampir 24 jam," kata Atmo.

Terdapat 19 truk tanah yang dijarah warga pada Kamis (7/11/2024). Mereka menjarah truk tanah itu pada siang hari, tepatnya saat sedang melintasi tempat kejadian perkara (TKP).

KOBAR, iNews.id - Seekor ular piton sepanjang 4 meter tergantung di atas trafo milik PLN di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Diduga ular berukuran besar tersebut sempat tersetrum listrik.

Petugas PLN yang takut melihat hal ini lalu menghubungi tim Rescue Damkar Kobar. Sebab jika dibiarkan, ditakutkan ular yang melilit pada ujung kabel trafo bisa menyebabkan gangguan listrik tegangan tinggi.

Dalam video yang dilihat iNews tampak anggota Rescue Damkar Kobar dan petugas PLN mengevakuasi ular piton tersebut. Lokasinya di sekitar trafo PLN di Jalan Pakunegara, Pangkalan Bun, Sabtu (9/11/2024) pagi.

Ular ini sebelumnya naik ke trafo dan sempat tersetrum aliran listrik lalu jatuh dan melilit di besi penyangga pukul 05.50 WIB. Tim Mako Damkar Kobar menerima laporan dari warga adanya ular sebab tidak ada yang berani yang mengevakuasinya.

Selanjutnya anggota piket regu III Damkar Kobar mendatangi lokasi keberadaan ular di belakang kantor PLN. Tak kurang dari 10 menit, ular piton tersebut berhasil dievakuasi.

Kabid Damkar Kobar Dwi Agus Suhartono mengatakan, ular piton memang tidak berbahaya namun penanganannya tidak bolej oleh sembarang orang. Harus orang atau petugas yang mengetahui teknis mengevakuasi ular.

"Meski tidak berbisa, ular piton ini kadang membuat masyarakat yang melihatnya fobia. Memang untuk evakuasi ular ini butuh penanganan khusus yang tidak bisa dilakukan semua orang. Jika melihat hewan liar, mohon segera hubungi kami untuk dievakuasi," ujar Dwi Agus, Sabtu (9/11/2024).

Dia mengimbau masyarakat jika melihat binatang buas segera melapor ke komunitas atau langsung kepada petugas BKSDA. Sebab jika salah melakuan evakuasi bisa membahayakan keselamatan jiwa.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Penyaluran uang pensiun secara simbolis dilakukan PT Taspen di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Besaran Uang Pensiun Jokowi

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

(hal/fdl)

New York: Wall Street ditutup pada minggu terkuatnya tahun ini pada perdagangan Jumat waktu setempat. Indeks S&P 500 sempat menyentuh angka 6.000 di tengah reli yang didorong oleh kemenangan presiden Donald Trump dan pemangkasan suku bunga Federal Reserve baru-baru ini.

Melansir Xinhua, Sabtu, 9 November 2024, indeks Dow Jones Industrial Average naik 259,65 poin atau 0,59 persen menjadi 43.988,99. S&P 500 naik 22,44 poin atau 0,38 persen menjadi 5.995,54. Indeks Komposit Nasdaq naik 17,32 poin atau 0,09 persen menjadi 19.286,78.

Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan utilitas dan real estat memimpin penguatan dengan masing-masing naik 1,79 persen dan 1,66 persen. Sementara itu, material dan layanan komunikasi memimpin penguatan dengan masing-masing turun 0,91 persen dan 0,66 persen.

Baca juga: Investor Wall Street di Antara The Fed dan Trump

Reli Trump masih topang Wall Street

Penguatan Jumat memperpanjang reli besar minggu ini yang dipicu oleh kemenangan Trump di Gedung Putih pada Rabu. "Reli Trump belum berakhir dengan saham mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa karena investor menantikan pemotongan pajak, deregulasi, dan kebijakan Made in America untuk mendorong penguatan di masa mendatang," kata ekonom senior di Interactive Brokers, José Torres.

Dalam perubahan indeks yang penting, Nvidia bergabung dengan Dow, menggantikan Intel karena pembuat chip yang sedang kesulitan itu sedikit merosot pada perdagangan akhir. Perusahaan cat Sherwin-Williams juga bergabung dengan Dow, menggantikan raksasa kimia Dow Inc.

Sementara itu, saham Tiongkok yang diperdagangkan di Amerika Serikat menurun. ETF iShares MSCI China turun lebih dari lima persen, dengan perusahaan-perusahaan besar China seperti PDD Holdings, JD.com, Alibaba, dan Li Auto mengalami penurunan.

Ke depannya, setelah serangkaian kenaikan pasar menyusul kemenangan Trump, investor diharapkan mengalihkan perhatian mereka ke data ekonomi mendatang minggu depan untuk mendapatkan wawasan tentang keadaan ekonomi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

KEBOCORAN anggaran di negeri ini bukanlah isu baru. Persoalan laten pengelolaan anggaran negara itu terjadi hampir di seluruh tingkatan pemerintahan. Belakangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali membongkar modus yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencurangi anggaran. Modus itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

Hasil pengawasan BPKP pada 2023 menunjukkan lebih dari separuh perencanaan dan penganggaran pemda tidak efektif dan tidak efisien. Angkanya sangat tinggi, mencapai total rata-rata 53,95%. Nilai total ketidakefisienan tersebut melebihi Rp141 triliun.

Ketidakefektifan pengelolaan anggaran inilah yang membuka celah kebocoran anggaran, yang menurut BPKP modusnya tidak berubah sejak puluhan tahun silam. Meskipun beragam sistem dibangun, modus pencurian uang negara lewat penganggaran ternyata masih bisa dilakukan.

Modus pertama yang dilakukan pemda ialah manipulasi perencanaan dan penganggaran. Kecurangan ini yang paling banyak ditemukan BPKP. Modus lainnya ialah suap dan gratifikasi, nepotisme, serta kroniisme dalam perizinan. Selain itu, ada modus yang memanfaatkan diskresi kebijakan. Modus ini kerap dijadikan alasan dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Kemudian, modus penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa pun masih dipakai para pelaku rasuah.

Modus berikutnya ialah pungutan liar dalam pemberian izin serta manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan. Ini juga masih marak dilakukan oknum-oknum yang gemar menggerogoti uang rakyat.

Buruknya pengelolaan anggaran daerah juga tecermin dari minimnya jumlah pemda yang melakukan penerapan pengendalian kecurangan yang sudah memadai. Hanya 9% dari total pemda yang terdiri dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi yang sudah melakukan itu. Sisanya yang 91% tidak masuk kategori memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan.

Data tersebut jelas menggambarkan buruknya sistem dalam tata kelola anggaran. Seakan para pengguna kuasa anggaran ini enggan untuk berbenah, atau memang sengaja tidak ingin berbenah karena menganggap celah itu sebagai ladang keuntungan mereka.

Persoalan laten kebocoran anggaran ini menjadi penyakit yang tidak ditemukan obatnya. Padahal beragam sistem telah dibangun. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik bahkan telah diterapkan di hampir semua lembaga pemerintahan. Pun, sejumlah lembaga turut melakukan pendampingan dalam pembenahan tata kelola anggaran pemda, mulai dari KPK, Kejaksaan Agung, hingga lembaga-lembaga auditor.

Namun, nyatanya kebocoran tetap tidak bisa dihindarkan. Sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK ataupun kejaksaan ternyata justru dilakukan dengan mengakali sistem e-katalog dan e-procurement lewat cara persekongkolan. Para pelaku telah menyepakati harga dan sudah ada pemenangnya.

Sebagus apa pun sistem dibangun, tampaknya para pencuri anggaran tetap menemukan celah untuk mengakalinya. Inilah pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Komitmen Presiden kedelapan RI tersebut untuk mengatasi kebocoran anggaran di berbagai level, yang ia ungkapkan saat pidato pelantikan, sangat ditunggu realisasinya.

Jangan sampai anggaran yang seharusnya sepenuhnya untuk rakyat terus-terusan disodet oleh oknum-oknum culas demi memperkaya diri dan kelompoknya semata. Jangan ada lagi inefisiensi, celah penyimpangan, dan ruang patgulipat, karena sesungguhnya semua dana APBN harus terserap untuk pembangunan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Tim transisi Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menyiapkan perintah eksekutif dan proklamasi untuk menarik diri dari perjanjian iklim Paris.

Trump juga akan mengecilkan ukuran beberapa sumur minyak nasional untuk memungkinkan lebih banyak pengeboran dan penambangan, New York Times melaporkan pada Jumat (8/11), seperti dikutip Reuters.

Trump juga diharapkan untuk mengakhiri jeda dalam mengizinkan ekspor gas alam cair baru ke pasar-pasar besar di Asia dan Eropa dan mencabut keringanan yang memungkinkan California dan negara bagian lain memiliki standar polusi yang lebih ketat, menurut laporan tersebut.

Trump berjanji selama kampanyenya untuk mengambil banyak tindakan yang tercantum dalam laporan tersebut. Karoline Leavitt, juru bicara tim transisi Trump, mengatakan dalam tanggapannya terhadap permintaan Reuters bahwa hasil pemilu memberi Trump mandat untuk melaksanakan janji-janji yang dibuatnya di jalur kampanye.

Dia akan menepatinya." Pemerintahan Presiden Joe Biden menghentikan sementara persetujuan ekspor LNG baru pada bulan Januari untuk menyelesaikan studi tentang dampak lingkungan dan ekonomi dari ekspor tersebut. Departemen Energi AS akan mengeluarkan draf analisis terbaru untuk periode komentar publik selama 60 hari sebelum akhir tahun, kata seorang pejabat departemen.

Beberapa orang di tim transisi sedang mendiskusikan pemindahan kantor pusat Badan Perlindungan Lingkungan dari Washington, kata laporan itu, mengutip orang-orang yang tidak disebutkan namanya yang terlibat dalam diskusi tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI melalui Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) RI, Zelda Wulan Kartika mengatakan, proses pencarian dua warga negara Indonesia (WNI) yang hilang dalam peristiwa tenggelamnya kapal penangkap ikan Geumseong 135 terus dilakukan.

Dia meminta kepada otoritas setempat untuk melakukan pencarian dengan maksimal.

"Upaya pencarian 2 ABK WNI agar terus dilakukan, bahkan kalau perlu melewati batas 3x24 jam" ujar Zelda dalam keterangan pers, Sabtu (9/11/2024).

Zelda mengatakan, ia telah menemui jajaran pemerintah Republik Korea Selatan terkait proses pencarian tersebut.

Di sisi lain, KUAI RI menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa atas tragedi yang saat ini sudah memakan dua korban jiwa itu.

Dia mengatakan, Pemerintah Korea Selatan telah menyampaikan komitmen melakukan pencarian 12 orang ABK yang di dalamnya termasuk 2 WNI tersebut.

"Sebagaimana telah menjadi instruksi langsung Presiden Yoon Suk-yeol, jajaran pejabat Republik Korea sampaikan komitmen untuk terus melakukan pencarian terhadap ABK yang hilang, termasuk jaminan atensi dan perawatan terhadap 9 ABK WNI yang berhasil diselamatkan," ucap Zelda.

"Pemerintah Republik Korea akan terus sampaikan berbagai perkembangan di lapangan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, kapal penangkap ikan berbendara Korea “Geumseong 135” telah tenggelam di perairan pulau Jeju, Korsel pada 8 November 2024 pukul 04.33 waktu setempat.

Kapal berawakkan 27 ABK yang terdiri dari 16 WN Korea dan 11 WN Indonesia. Pada pencarian hari ini (Jumat), 15 ABK berhasil ditemukan, termasuk 9 ABK WNI.

Sementara itu, 12 ABK, di antaranya 10 WN Korea dan 2 WNI dilaporkan masih belum ditemukan hingga saat ini.

Sebanyak 9 ABK WNI yang berhasil diselamatkan berada dalam kondisi baik dan telah mendapat perawatan medis di Seobu Public Health Center, Jeju.

KBRI Seoul terus melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait di Korea Selatan, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Korean Coast Guard serta para agen dan pemilik kapal.

Upaya saat ini difokuskan untuk mencari ABK yang masih hilan

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap Presiden Prabowo Subianto siap melanjutkan konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sembari merintis pembangunan proyek giant sea wall.

AHY menjelaskan, Presiden Prabowo bahkan membidik pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dapat rampung dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun.

“Targetnya 4 - 5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11/2024).

Pada tahap awal tersebut, AHY menyebut pemerintahan Prabowo bakal mempercepat pembangunan sarana dan prasarana IKN sebagai pusat legislatf dan juga yudikatif.

Serta bakal melakukan dukungan percepatan pembangunan ekosistem IKN yang ramah bagi para pejabat dan ASN yang bakal mulai berkantor di IKN.

"Bukan hanya [mempercepat pembangunan] kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan," tegasnya.

Di sisi lain, pembangunan IKN itu bakal dibarengi dengan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang bakal membentang di seluruh pesisir utara pulau Jawa mulai dari Banten hingga Gresik.

AHY menegaskan, komitmen pembangunan giant sea wall itu juga dilakukan guna memastikan kelayakan hidup para masyarakat Indonesia di sekitar pesisir, khususnya nelayan.

"Lebih jauh kita harap akan ada tanggul yang lebih kokoh, lebih tinggi dan bisa mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir Utara. Jadi itu dua highlight selain proyek-proyek yang kita lanjutkan untuk dibangun ke depan,” tambah AHY.

Pada saat yang sama, AHY mengakui bahwa pembangunan dua proyek tersebut bakal memakan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karenanya, dirinya mengimbau kepada Kementerian PU untuk dapat kembali mengkurasi proyek-proyek lain di luar proyek tersebut.

Dia juga mengimbau agar nantinya proyek IKN dan Giant Sea Wall dapat dilaksanakan melalui skema pembiayaan kreatif dan tak hanya mengandalkan suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

“Karena memang semangatnya kita lebih hemat, tapi lebih tepat sasaran. Jadi nanti tak semua proyek Infrastruktur itu bersumber dari APBN ada yang bersumber dari yang lain," pungkasnya.