JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI disebut akan memanggil KPU RI dalam waktu dekat untuk membahas evaluasi penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) jelang Pilkada 2024.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berujar, pihaknya telah menyampaikan kepada lembaga penyelenggara pemilu bahwa jika Sirekap akan kembali dipakai pada Pilkada 2024, maka Dewan ingin meminta penjelasan yang lebih detail.

"Tentang pelaksanaannya dan apa evaluasi terhadap (pemakaian Sirekap saat) pileg dan pilpres kemarin, sebelum kami nanti ambil keputusan apakah memang saat ini kita perlu lagi menggunakan Sirekap atau tidak," ungkap Doli secara virtual dalam diskusi "Sirekap di Pemilu 2024: Evaluasi dan Rekomendasi untuk Pilkada 2024", Sabtu (6/7/2024).

Dalam diskusi yang digelar Netgrit dan International Idea itu, Doli mengungkapkan, secara pribadi dirinya sebetulnya ingin sistem digital dalam tahapan pemilu harus digunakan, suka atau tidak suka.

"Tetapi, kalau misalnya teman-teman penyelenggara tidak siap, daripada menimbulkan kekisruhan, mending kita tunda dan kemudian kita sempurnakan dulu semuanya," ujar dia.

"Mulai dari regulasi dan konsepsinya, baru kita gunakan untuk pilkada atau pemilu berikutnya," tambah politikus Golkar itu.

Sebelumnya diberitakan, KPU RI mengaku akan menyusun perbaikan Sirekap untuk diterapkan pada Pilkada Serentak 2024.

"Sirekap akan kita gunakan untuk pilkada tentu dengan perbaikan-perbaikan. Kita belajar dari Pemilu 2024, kita perbaiki di Pilkada tahun 2024," ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, Rabu (29/5/2024), dalam diskusi yang diselenggarakan Bappenas.

Betty menegaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2024, kelemahan Sirekap ditemukan "karena Sirekap itu sendiri".

Sebab, karena transparansi Sirekap, masyarakat dapat mengakses langsung formulir C.Hasil di tingkat TPS yang angka perolehan suaranya ternyata berbeda dengan angka yang diterjemahkan oleh Sirekap.

Sehingga, dalam Pilkada Serentak 2024, kemampuan Sirekap untuk membaca dan menerjemahkan foto angka perolehan suara menjadi data numerik akan diperbaiki.

Hal ini bertujuan supaya tidak ada lagi perbedaan angka perolehan suara antara yang dicatat di TPS dengan hasil pembacaan Sirekap yang menggunakan teknologi optical character recognition (OCR).

"Kami belajar banyak karena ini kali pertama Indonesia menjalankan ini untuk lima jenis surat suara sekaligus (Pemilu 2024)," ujar Betty.

"Ini terus-menerus akan kita libatkan terutama pada Divisi Teknis keterlibatannya seperti apa, lalu dari sisi kami akan kami sempurnakan," tambahnya.

Ia optimistis perbaikan akan dapat membuat Sirekap lebih baik, terlebih penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 tidak serumit Pemilu 2024 dengan lima jenis surat suara.

"Jumlah peserta calon pilkada tidak sebanyak pileg, misalnya untuk gubernur dan wakil gubernur sekaligus untuk salah satunya wali kota atau bupati dan wakilnya," ujar eks Ketua KPU DKI Jakarta tersebut.

Jakarta -

Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa mark up impor beras. Tindakan mark up juga menyeret salah satu perusahaan asal Vietnam yakni Tan Long Group.

Perum Bulog menjelaskan perusahaan tersebut memang pernah mendaftarkan diri menjadi salah satu mitra dari BUMN pangan tersebut. Namun, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog menegaskan perusahaan itu tidak pernah memberikan penawaran harga kepada Bulog.

"Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," ucapnya, dalam keterangannya, dikutip lagi, Sabtu (6/7/2024).

Mark up sendiri merupakan kegiatan peningkatan atau penggelembungan suatu nilai atau anggaran. Tindakan itu merupakan kecurangan karena bisa dikatakan mempermainkan harga agar mendapatkan keuntungan dari selisih dari penggelembungan anggaran tersebut.

Dalam keterangan terpisah, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) I Gusti Ketut Astawa juga mengatakan perusahaan Vietnam itu tidak pernah menawarkan harga ke Bulog.

Meski begitu pihaknya tetap menghormati aduan tersebut sebagai hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

"Kami sampaikan bahwa Badan Pangan Nasional sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tentunya tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Bulog, dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog," ujar Ketut.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional,

"Kami di Badan Pangan Nasional sejak awal berdiri berfokus membangun ekosistem pangan nasional. Sebagai regulator yang diamanatkan Perpres 66 tahun 2021, tentunya prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif senantiasa kami usung," katanya.

"Bersama BUMN pangan melalui penugasan ke Perum Bulog dan ID FOOD, kami terus bahu membahu menyokong kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Kami rangkul pula teman-teman swasta dan berbagai asosiasi. Semua guyup bergotong royong dengan satu tujuan, petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK. Keduanya dilaporkan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto.

Hari menjelaskan ada dua pelaporan yang dibuat. Pertama berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa mark up impor beras dan kedua terkait masalah tertahannya beras di Tanjung Priok atau demurrage.

"Ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapanas dan Bulog. Karena menurut kajian kami dan hasil investigasi, ada dugaan mark up yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut terkait masalah impor beras. Karena itu, kami coba memasukkan laporan pada hari ini dan ada dua hal indikasi korupsi," jelas Hari di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7), dikutip dari detiknews.

(ada/eds)

Jakarta -

Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa mark up impor beras. Tindakan mark up juga menyeret salah satu perusahaan asal Vietnam yakni Tan Long Group.

Perum Bulog menjelaskan perusahaan tersebut memang pernah mendaftarkan diri menjadi salah satu mitra dari BUMN pangan tersebut. Namun, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog menegaskan perusahaan itu tidak pernah memberikan penawaran harga kepada Bulog.

"Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," ucapnya, dalam keterangannya, dikutip lagi, Sabtu (6/7/2024).

Mark up sendiri merupakan kegiatan peningkatan atau penggelembungan suatu nilai atau anggaran. Tindakan itu merupakan kecurangan karena bisa dikatakan mempermainkan harga agar mendapatkan keuntungan dari selisih dari penggelembungan anggaran tersebut.

Dalam keterangan terpisah, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) I Gusti Ketut Astawa juga mengatakan perusahaan Vietnam itu tidak pernah menawarkan harga ke Bulog.

Meski begitu pihaknya tetap menghormati aduan tersebut sebagai hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

"Kami sampaikan bahwa Badan Pangan Nasional sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tentunya tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Bulog, dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog," ujar Ketut.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional,

"Kami di Badan Pangan Nasional sejak awal berdiri berfokus membangun ekosistem pangan nasional. Sebagai regulator yang diamanatkan Perpres 66 tahun 2021, tentunya prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif senantiasa kami usung," katanya.

"Bersama BUMN pangan melalui penugasan ke Perum Bulog dan ID FOOD, kami terus bahu membahu menyokong kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Kami rangkul pula teman-teman swasta dan berbagai asosiasi. Semua guyup bergotong royong dengan satu tujuan, petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK. Keduanya dilaporkan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto.

Hari menjelaskan ada dua pelaporan yang dibuat. Pertama berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa mark up impor beras dan kedua terkait masalah tertahannya beras di Tanjung Priok atau demurrage.

"Ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapanas dan Bulog. Karena menurut kajian kami dan hasil investigasi, ada dugaan mark up yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut terkait masalah impor beras. Karena itu, kami coba memasukkan laporan pada hari ini dan ada dua hal indikasi korupsi," jelas Hari di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7), dikutip dari detiknews.

(ada/eds)

Jakarta: Misi diplomatik India untuk ASEAN membuka pameran karya seni bertajuk Ocean of Connectivity di Jakarta pada Jumat, 5 Juli 2024. Lukisan yang dihadirkan di pameran ini merupakan hasil karya para seniman yang ikut dalam ASEAN-India Artists Camp.

Pameran ini diadakan di Galeri Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dan terbuka untuk umum.

Acara ini diselenggarakan Indian Mission to ASEAN bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Lukisan-lukisan yang dipamerkan dibuat oleh para seniman di ASEAN-India Artists' Camp 2022 yang dilaksanakan di Udaipur.
Second Secretary of Indian Mission to ASEAN, Richa Rathi, menjelaskan proses seleksi dan pelaksanaan kamp yang melibatkan sembilan seniman dari negara-negara anggota ASEAN dan 11 seniman dari India.

"Untuk kamp ini, kami mengirimkan proposal ke ASEAN, dan kemudian perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN serta seniman dipilih dari pihak India. Semua seniman ini kemudian menghadiri camp, di mana mereka mengikuti lokakarya dan proyek kelompok, menciptakan karya seni secara kolaboratif," ucap Rathi.

Indian Mission to ASEAN menyediakan lingkungan menyegarkan dan logistik untuk para seniman, serta mengatur kunjungan ke beberapa tempat di India agar mereka dapat belajar lebih banyak tentang India.

Rathi menjelaskan bahwa pameran ini telah dipamerkan di Kamboja, Thailand, dan Malaysia. "Setelah ini, kami akan mengadakan pameran di Sekretariat ASEAN pada akhir Juli, kemudian di Bali dan Bandung," tambahnya.

Rathi juga menambahkan bahwa kamp dan pameran ini bertujuan memperlihatkan keterkaitan budaya dan sejarah antara India dan ASEAN.

"Pada dasarnya adalah, kami mencoba menampilkan hubungan budaya dan sejarah antara India dan ASEAN, jadi bagaimana semuanya menyatu dan bagaimana budaya kita saling terkait. Sebagai contoh, Ramayana dan Mahabharata, merupakan bagian utama dari budaya di negara-negara anggota ASEAN dan juga India," jelasnya.

Pameran ini menunjukkan bagaimana seni dapat menjadi jembatan antara budaya dan negara. Pengunjung juga dapat menikmati karya seni yang mempesona dan memahami lebih dalam tentang hubungan budaya antara India dan ASEAN. (Shofiy Nabilah)

Baca juga: Jadi Mitra Dagang Terbesar, India Tegaskan Dukung Sentralitas ASEAN

(WIL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain menyetujui penggunaan laba bersih dalam memperkuat struktur modal kerja dan fundamental, PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP juga merombak susunan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (5/7/2024), seluruh Direktur perseroan dirombak, kecuali Direktur Utama masih diemban FX Poerbayu Ratsunu.

Mereka yang dirombak adalah Asep Mudzakir, Asep Kurnia, Bambang Dwi Wijayanto, dan Sugiharto.

Lalu, digantikan oleh Itung Prasaja, Fathul Anwar, dan Anak Agung (AA) Gede Sumadi.

"Kami percaya, keberlanjutan adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Oleh karena itu,
WSBP akan terus berupaya untuk menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, bertanggung jawab sosial, dan dikelola dengan Tata Kelola yang Baik," kata Vice President of Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto.

Sedangkan, susunan Dewan Komisaris WSBP tidak mengalami perubahan.

Adapun susunannya sebagai berikut:

Dewan Komisaris (sebelum RUPST 2023):

• Komisaris Utama/Independen: Agus Budiman Manalu
• Komisaris: Asep Arofah
• Komisaris: Purwanto
• Komisaris Independen: Fathur Rokhman
• Komisaris Independen: Abianti Riana

Direksi (sebelum RUPST 2023):

• Direktur Utama: FX Poerbayu Ratsunu
• Direktur: Asep Mudzakir
• Direktur: Asep Kurnia
• Direktur: Bambang Dwi Wijayanto
• Direktur: Sugiharto

Dewan Komisaris (setelah RUPST 2023):

• Komisaris Utama/Independen: Agus Budiman Manalu
• Komisaris: Asep Arofah
• Komisaris: Purwanto
• Komisaris Independen: Fathur Rokhman
• Komisaris Independen: Abianti Riana

Direksi (setelah RUPST 2023):

• Direktur Utama: FX Poerbayu Ratsunu
• Direktur Operasional: Itung Prasaja
• Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal: Fathul Anwar
• Direktur Pengembangan Bisnis dan HCM: Anak Agung Gede Sumadi

Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR tengah menangani dugaan anggota legislatif pusat bermain judi online. Pengusutan dilakukan secara transparan.

“MKD juga menanganinya dengan cepat dan juga terus terang, perlu kepastian tentang tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada anggota DPR," kata Ketua MKD DPR Adang Daradjatun saat dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 6 Juli 2024.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan pengusutan transparan dinilai penting dilakukan. Sebab, kasus judi online menjadi perhatian masyarakat.

Baca juga: Menko Polhukam Paparkan Progres Satgas Judi Online

Adang menyampaikan tahap yang tengah dilakukan MKD saat ini yaitu proses klarifikasi. Klarifikasi dilakukan berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Ini kita sedang klarifikasi, karena walaupun itu laporan dari PPATK, namun kita ingin bahwa laporan itu benar adanya,” ujar dia.

Sebelumnya, PPATK mengungkap seribu anggota legislatif bermain judi online. Mereka terdiri dari anggota DPR, DPRD serta sekretariat kesekjenan dengan jumlah transaksinya mencapai 63 ribu.

(ABK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Valentino Rossi sempat membuat heboh belum lama ini. Pebalap yang dijuluki The Doctor tersebut dikira akan turun di World Superbike (WorldSBK) bersama Yamaha.

Belum lama ini, Rossi terlihat mencoba Yamaha R1 milik tim GYTR GRT Yamaha WorldSBK di Sirkuit Jerez, Spanyol. Momen tersebut diabadikan melalui video dan diunggah pada akun Instagram @grtyamahawsbk.

"Valentino Rossi di atas motor GRT WorldSBK, hal yang tidak kami duga di Yamaha Racing Experience di Jerez. Dengan Remy yang menggantikan Alex Rins di Sachsenring untuk GP Jerman, Yamaha R1 miliknya bebas dikendarai hari ini dan Valentino Rossi pun mengambil tempat duduknya," tulis keterangan pada unggahan tersebut.

View this post on Instagram

A post shared by GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team (@grtyamahawsbk)

Yamaha R1 yang digunakan Rossi adalah milik Remy Gardner, mantan pebalap MotoGP yang sekarang beralih ke WorldSBK. Remy sendiri saat ini menggantikan sementara Alex Rins pada MotoGP Jerman 2024.

Mengendarai Yamaha R1 dengan spesifikasi motor balap bukanlah hal asing bagi Rossi. Pasalnya, dia berlatih bersama VR46 Academy Riders juga menggunakan motor produksi massal tersebut.

Melihat motornya digunakan oleh Rossi, Remy malah terpukau. Dia mengaku, tidak menyangka pebalap legendaris seperti Rossi bisa menggunakan motornya.

View this post on Instagram

A post shared by WorldSBK (@worldsbk)

"Tim saya mengatakan, Vale akan menggunakan motor. Saya bilang, tidak mungkin. Saya bilang, biarkan joknya dan yang lainnya, jangan ada yang diubah. Lalu, mereka mengirimkan saya foto Vale sedang mengendarai motor saya dan saya tidak mempercayainya," ujar Remy.

"Saya hampir menangis, jujur saja, itu cukup keren. Bahkan, dia mengendarai motor itu menggunakan nomor saya. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak ingin mereka mengganti joknya, setang, dan semuanya. Dewa sudah menyentuh motor saya," kata Remy.

Remy menambahkan, saya akan menggantung jok tersebut di dinding rumah saya.

Namun, bukan hanya Rossi yang mencoba motor balap Yamaha R1 tersebut. Bahkan, Managing Director Yamaha Motor Racing Lin Jarvis pun ikut merasakannya pada acara bertajuk Yamaha Racing Experience tersebut.

Jaksa KPK menilai Syahrul Yasin Limpo, dalam nota pembelaannya (pleidoi), secara tidak langsung mengakui sendiri perbuatan korupsinya.

Sebab, dalam pleidoi Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang dibacakan melalui kuasa hukumnya, mempermasalahkan soal penggunaan pasal pemerasan.

“Dapat kami tanggapi bahwa dari sekilas, tentu nanti kami akan membaca rigid ya, dalam notanya yang diserahkan kepada kami, namun yang sudah dibacakan, dapat kami tanggapi bahwa pada pokoknya ternyata Pak Syahrul Yasin Limpo itu mengakui melakukan tindakan korupsi,” kata tim Jaksa KPK Meyer Simanjuntak kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/7).

Jaksa menilai bahwa uraian pleidoi SYL yang dibacakan kuasa hukumnya menyebutkan adanya kekeliruan pasal yang didakwakan kepada SYL.

“Menurut Pak Syahrul Yasin Limpo dan penasihat hukumnya menyebut seharusnya dakwaan itu adalah pasal suap yaitu Pasal 12 huruf a. Artinya Pak Syahrul Yasin Limpo, diwakili oleh penasihat hukumnya, menerima uang tetapi seharusnya pemberinya itu juga diproses tindak pidana korupsi sebagai pemberi suap,” kata Meyer.

Pada kesempatan sama, Meyer menegaskan bahwa penerapan pasal adalah murni kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Apabila terjadi perbedaan dalam hal pasal, nanti kita tentu saja seusai putusan dari majelis hakim,” katanya.

Dalam sidang sebelumnya, SYL dituntut 12 tahun penjara. Jaksa KPK meyakini SYL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang pungli mencapai Rp 44,7 miliar.

Diduga, uang berasal dari hasil pungli terhadap pejabat Kementan. Uang yang terkumpul diyakini dipakai untuk kepentingan pribadi SYL dan juga keluarganya.

Selain pidana penjara, SYL juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Tak hanya itu, SYL juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan USD 30.000, yang dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini.

Dalam pleidoi, SYL membantah dirinya melakukan korupsi. Ia pun meminta hakim menjatuhkan vonis bebas.

Jakarta -

Pemerintah Yunani telah menetapkan sistem enam hari kerja dalam seminggu untuk sektor industri tertentu. Langkah ini merupakan bagian dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara di Eropa Tenggara itu.

Undang-undang baru yang mulai berlaku sejak 1 Juli ini bertentangan dengan negara Uni Eropa lainnya yang umumnya empat hari kerja dalam seminggu.

Sementara Uni Eropa mengharuskan negara anggotanya untuk menjamin masa kerja 48 jam saja dalam seminggu, termasuk lembur.

Melansir dari BBC, Sabtu (6/7/2024), secara umum aturan ini hanya berlaku untuk bisnis atau usaha yang beroperasi 24 jam dan bersifat opsional bagi pekerja, yang mendapat bayaran tambahan sebesar 40% untuk lembur yang mereka lakukan. Namun usaha di bidang pariwisata dan industri makanan tidak termasuk dalam kebijakan tersebut.

"inti dari undang-undang (kerja enam hari dalam seminggu) ini adalah ramah pekerja, sangat berorientasi pada pertumbuhan, hal ini membawa Yunani sejajar dengan negara-negara Eropa lainnya," kata Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis.

Sementara itu, Juru bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Yunani mengatakan kebijakan tersebut diterapkan pada dua jenis usaha tertentu, yakni usaha yang beroperasi terus menerus (24/7) dengan menggunakan shift bergilir dan usaha yang beroperasi 24 jam selama lima atau enam hari seminggu, juga dengan shift bergilir.

"Dalam kedua kasus tersebut, opsi hari kerja tambahan merupakan tindakan yang luar biasa, hanya diperbolehkan sebagai respons terhadap peningkatan beban kerja," kata seorang juru bicara kepada BBC.

"Penting untuk dicatat bahwa tindakan ini sama sekali tidak mempengaruhi penetapan lima hari kerja dalam seminggu yang diamanatkan oleh undang-undang. Sebaliknya, tindakan ini berfungsi untuk mengatasi tuntutan operasional mendesak yang tidak dapat dipenuhi melalui pasokan pekerja khusus yang tersedia" jelasnya lagi.

Pemerintah Yunani menambahkan peraturan baru ini juga akan melindungi pekerja dari pekerjaan yang tidak diumumkan (sesuai job desk) dan memastikan kompensasi yang adil yang mengarah pada penghindaran pajak.

Perlu diketahui, krisis keuangan global pada akhir tahun 2000an mempunyai dampak yang sangat buruk terhadap Yunani. Sebab krisi kala itu membuat belanja publik menjadi sangat tinggi dan penggelapan pajak yang meluas membuat negara ini memiliki utang yang sangat besar.

(hns/hns)

Jakarta -

Bekerja sebagai karyawan kantoran dengan gaji tetap kerap menjadi pilihan banyak orang dalam berkarier. Namun ada juga sejumlah orang yang memilih untuk membantu usaha orang tua mereka meski itu hanya berjualan di pasar.

Kondisi ini dialami Miru Wong (33) seorang lulusan Universitas Politeknik di Hong Kong. Miru Wong lebih memilih meneruskan usaha orang tuanya di pasar ketimbang bekerja sebagai pegawai kantoran.

Melansir dari Business Insider Sabtu (6/7/2024) pada awalnya Wong tidak pernah bercita-cita untuk bekerja di toko sepatu sulam tradisional milik keluarganya yang sudah berjalan selama dua generasi. Toko bernama Sindart itu pertama kali didirikan oleh sang kakek pada 1958.

Namun saat ia berkuliah dan lulus pada usia 22 tahun dengan gelar sarjana, entah mengapa ia malah memilih untuk membantu orang tuanya berjualan di toko. Meski awalnya tidak terlalu tertarik dengan bisnis keluarganya ini, saat ia mulai memikirkan rencana usaha, Wong malah terpikir berbagai ide untuk mengembangkan toko keluarga mereka.

"Awalnya saya belum terpikir untuk terjun ke bisnis keluarga, namun setelah membuat rencana bisnis, saya tahu saya ingin menekuninya," ujarnya kepada Business Insider.

Pada awalnya ia mulai merubah citra sepatu tenun tradisional yang sudah ketinggalan zaman menjadi salah satu barang 'trendi' yang unik. Selain itu ia juga menambahkan berbagai fungsi dan pola baru pada produk-produk buatannya.

"Rencana saya adalah mengubah citra toko tersebut dengan memperbaiki pola lama dan fungsi produk, menambahkan desain baru, dan mempromosikan pengetahuan dan keahlian warisan sepatu bordir," kata Wong.

"Dulu, kakek saya membuat sandal hanya untuk digunakan di dalam ruangan. Jadi setelah saya lulus, saya ingin membuat lebih banyak desain luar ruangan sekaligus memperluas koleksi untuk menawarkan gaya pernikahan dan pilihan kasual sehari-hari," jelasnya lagi.

Meski begitu, ia tetap setia pada visi kakeknya dalam menyediakan pilihan sepatu tenun dengan harga yang terjangkau. Karena itu Wong selalu sebisa mungkin menjaga harga jual produknya untuk tetap masuk akal di kantong.

Sepasang sepatu tenun termurah yang dibuat tanpa bordir ia jual dengan harga HK$ 99 dolar Hong atau US$ 12 (Rp195.600). Sedangkan untuk sepatu dengan desain atau bordiran yang lebih detail, harganya bisa mencapai sekitar HK$ 300 atau US$ 38 (Rp 4.890.000).

Dia mengatakan toko tersebut dapat menjual 80 hingga 100 pasang sepatu dalam seminggu. Dengan asumsi harga sepatu termurah, ia bisa mendapatkan cuan sebesar Rp 62.592.000-78.240.000 per bulan.

Karena perhitungan ini menggunakan asumsi harga termurah, maka dalam sebulan Miru Wong bisa saja mendapat lebih dari Rp 80 juta.

Mengenai kelanjutan bisnisnya hingga generasi keempat, Wong saat ini belum menikah dan tidak memiliki anak. Dia mengatakan dia harus melihat apakah ada anak muda di masa depan yang memiliki minat yang sama dengan dia terhadap bisnis ini.

"Saya akan lihat apakah mereka meminta saya untuk mengajari mereka karena menurut saya Anda pasti sangat tertarik dengan keahlian ini. Dan jika Anda benar-benar mengambil alih bisnis ini, Anda harus sangat menyukainya, seperti saya," ucap Wong.

(hns/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyedia layanan perjalanan terpadu internasional Trip.com memperkuat layanan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk makin mempermudah dan "memanjakan" penggunanya.

Dengan strategi ini, Trip.com yang berpusat di China optimistis dapat "mencuil" kue pasar pariwisata di Indonesia yang sangat besar, terutama pariwisata domestik.

General Manager Indonesia Trip.com Krishna Arya mengatakan, saat ini pihaknya fokus ke pasar pariwisata dari China ke Indonesia, serta pasar pariwisata domestik di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, wisatawan China sangat besar dengan total 2 juta kunjungan sebelum pandemi.

Turis China juga paling royal, bahkan selama 2023 pengeluaran mereka di Indonesia mencapai 196,5 miliar dollar AS. Uniknya, sebanyak 56 persen wisatawan asal China mudah terpengaruh oleh content destinasi di media.

Tak heran jika pemerintah menargetkan 1 juta-1,5 juta kunjungan wisatawan asal China ke Indonesia pada tahun 2024. Di sisi lain, pemerintah pada 2024 juga menargetkan 1,2 miliar-1,5 miliar pergerakan wisatawan nusantara (wisnus).

Untuk 'mencuil" peluang pasar itu, Trip.com melakukan sejumlah terobosan dan investasi di bidang teknologi agar para penggunanya makin nyaman melakukan booking dari platform ini.

"Kami ingin semakin relevan bagi pengguna di Indonesia. Pada 2023 lalu kami perkuat opsi pembayaran dengan sejumlah bank, juga BCA, serta e-wallet seperti OVO, juga kartu debit dan kredit," kata Krishna kepada Kompas.com, awal Juli ini.

"Terobosan lain, kami punya membership deals, sebagai deals eksklusif, untuk member kami. Namanya Trip Plus, yang mana harga booking di mobile apps akan lebih murah dibanding di website kami," tambahnya.

Terobosan lain yakni TripPlus, yakni Hotel Plus X Program, yakni "highlight unique value" sebuah hotel. Jadi saat seseorang mau booking hotel via Trip.com, customer akan segera tahu apa keunggulan dan keunikan layanan hotel yang mau di-booking. Misal, hotel ini punya shuttle dari dan ke airport, atau keunggulan lain.

"Ini jadi pembeda layanan Trip.com dengan kompetitor. Kami punya personalized offer melalui Hotel Plus X ini," lanjut Krishna.

Pelemahan rupiah

Krishna tak menampik saat ini ada pelemahan rupiah yang dikhawatirkan akan memperlambat daya beli masyarakat, terutama buat liburan. Namun, dari data yang ada, perjalanan domestik ternyata selalu naik dari tahun ke tahun.

"Tahun lalu saja data BPS sebut travel domestik itu 600 juta trip (pergerakan), tahun ini belum tutup tahun sudah 1 miliar trip (pergerakan). Kalau kita lihat domestic travel ini punya potensi yang sustain," katanya.

Selain itu, destinasi domestik yang dituju juga masih konsisten, seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Surabaya.

"Walaupun dollar naik, travel domestik kemungkinan akan tetap dilakukan. Concern-nya tiket pesawat mahal, tapi untuk menyiasatinya kami punya kerja sama eksklusif dengan beberapa airline, agar harga tiket lebih murah," lanjut Krishna.

Jakarta -

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menanggapi adanya laporan pihak terkait mengenai dugaan mark up impor 2,2 juta ton. Sebelumnya Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi yang telah dilaporkan ke KPK.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pihaknya menghormati aduan tersebut sebagai hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

"Tentu kita hormati dan hargai pelaporan dari masyarakat tersebut sebagai hak dalam berdemokrasi. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK juga mesti kita hormati dan dukung sepenuhnya," kata dia dalam keterangannya dikutip, Sabtu (6/7/2024).

Namun terkait dengan adanya perusahaan Vietnam yang disebut terlibat dalam dugaan mark up, Ketut membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan perusahaan atas nama Tan Long Vietnam tidak pernah memberikan penawaran harga kepada Perum Bulog.

"Kami sampaikan bahwa Badan Pangan Nasional sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tentunya tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Bulog, dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog," jelasnya.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional,

"Kami di Badan Pangan Nasional sejak awal berdiri berfokus membangun ekosistem pangan nasional. Sebagai regulator yang diamanatkan Perpres 66 tahun 2021, tentunya prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif senantiasa kami usung," katanya.

"Bersama BUMN pangan melalui penugasan ke Perum Bulog dan ID Food, kami terus bahu membahu menyokong kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Kami rangkul pula teman-teman swasta dan berbagai asosiasi. Semua guyup bergotong royong dengan satu tujuan, petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum," pungkasnya.

Sebelumnya, Perum Bulog telah mengklarifikasi terkait isu mark up yang dilaporkan oleh pihak terkait, berkenaan dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group, ternyata entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog.

"Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," ucap Mokhamad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, yang menyayangkan tuduhan tanpa berdasarkan fakta tersebut.

(ada/eds)