Serumpun bambu di kebun merupakan contoh dari populasi. Populasi dapat dipahami sebagai kumpulan dari suatu jenis makhluk hidup yang mendiami wilayah tertentu.

Serumpun bambu di kebun artinya adalah sekumpulan populasi bambu yang berada di suatu kebun. Selain itu, ada pula contoh populasi lain yang mendiami suatu wilayah lingkungan hidup.

Serumpun bambu di kebun merupakan contoh dari populasi. Menurut buku Biology Junior High School Year VII, Drs. Suyitno Aloysius, M.S., dan Drs. Sukirman, M.S. (2008: 156), populasi adalah sekelompok individu dari suatu spesies yang mendiami suatu daerah pada waktu tertentu.

Pertumbuhan populasi artinya pertambahan jumlah anggota populasi sebagai akibat dari laju kelahiran yang lebih cepat dari laju kematian. Pertumbuhan populasi suatu organisme ada batasnya.

Artinya, setelah anggota suatu populasi mencapai jumlah tertentu, maka pertumbuhannya akan terhenti. Pertumbuhan populasi terhenti karena telah dicapai keadaan seimbang antara jumlah anggota populasi yang harus didukung kehidupannya dan kemampuan lingkungan untuk mendukung.

Jumlah maksimum anggota populasi dari spesies berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan organisme tersebut.

Faktor yang menentukan kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan adalah ketersediaan sumber daya. Kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan sejumlah organisme disebut daya dukung lingkungan.

Setiap makhluk hidup memiliki tingkat pertumbuhan yang tidak sama. Ada dua tipe pertumbuhan populasi, yaitu tipe pertumbuhan J dan tipe pertumbuhan S. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Pertumbuhan tipe J disebut demikian karena jika digambarkan dalam bentuk grafik, pertumbuhannya mengikuti pola seperti huruf J.

Disebut tipe pertumbuhan S karena jika digambarkan dalam grafik mengikuti pola seperti huruf S.

Manusia adalah salah satu organisme yang mendiami Bumi. Populasi manusia pada suatu tempat disebut sebagai populasi penduduk. Populasi penduduk di suatu wilayah terus mengalami pertumbuhan.

Pertumbuhan populasi penduduk di Bumi tidak merata. Pertumbuhan penduduk di negara maju relatif lebih lambat dari negara yang berkembang.

Serumpun bambu di kebun merupakan contoh dari populasi. Populasi adalah suatu kelompok individu dari spesies organisme tertentu yang mendiami suatu wilayah. (IND)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengakui nama Ketua DPD PDI-P Jawa Barat Ono Surono masuk dalam penjaringan nama untuk Pilkada Jawa Barat 2024.

Menurut Pacul, saat ini proses penjaringan sudah selesai dan akan masuk tahapan penyaringan sejumlah nama.

"Kalau penjaringan banyak, yang penyaringan ini sudah tinggal dikit," kata Pacul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024)

"Nama Kang Ono masuk?" tanya wartawan ke Pacul.

"Masuk lah," jawab Pacul.

Ketua Komisi III DPR ini kemudian ditanya apakah nama Ono Surono akan dibawa ke partai politik lain untuk dibicarakan.

Tak masalah, ia pun mempersilakan semua jajaran PDI-P di Jabar mensosialisasikan nama Ono ke partai politik lain karena sudah masuk penjaringan nama di PDI-P.

"Monggo dikomunikasikan saja," ucap Pacul.

Pacul juga mengatakan bahwa partainya kemungkinan menyampaikan satu sampai dua nama kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk Pilkada Jabar.

Setelah itu, Megawati akan memutuskan siapa yang akan diusung partai banteng moncong putih untuk Pilkada Jabar.

"Nanti dikerucutkan mungkin ada satu atau dua opsi yang kemudian dilaporkan ke ketua umum," katanya.

Sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan, ada tiga nama yang masuk bursa calon gubernur Jawa Barat di PDI-P, yakni mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi; putra Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie; dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti.

Saat itu, Ono tidak menyebut namanya masuk dalam bursa Pilkada Jabar.

Dia menuturkan, dari tiga nama tersebut, PDI-P sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra untuk mengusung Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur pada Pilkada Jawa Barat 2024.

"Bisa. Kita sudah ketemu Gerindra, saya pun sudah ketemu Kang Dedi Mulyadi. Jadi sangat bisa. Tapi tentunya pun kita saat ini melakukan analisa terhadap figur lain di Jabar yang punya potensi untuk kita majukan," kata Ono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti atau tahap II kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) 2015–2022 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan tiga orang tersangka itu adalah Amir Syahbana (AS) selaku eks Kabid Pertambangan Mineral Logam, Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung (Babel); eks Kepala Dinas ESDM Kepulauan Babel Suranto Wibowo (SW); eks Kepala Dinas ESDM Kepulauan Babel, Rusbani (BN).

"Tim penyidik Jampidsus melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas tiga orang Tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," ujarnya dalam keterangan, Kamis (11/7/2024).

Adapun, barang bukti uang turut diserahkan penyidik yaitu sejumlah dokumen, beberapa di antaranya berupa dokumen persetujuan RKAB, Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

Harli juga menjelaskan peran ketiga tersangka ini mulai dari AS telah membuat persetujuan RKAB yang tidak sesuai dengan ketentuan pada 2019–2020. Persetujuan itu juga dilakukan pada 2020 dan 2021 saat AS menjabat Plt Kepala Dinas ESDM Babel.

Bahkan, Amir disebut telah menerima Rp325 juta dari tersangka Achmad Albani (AA) sebagai GM Operasional CV Venus Inti Perkasa (CV VIP) dan PT Menara Cipta Mulia (MCM) untuk mengabaikan kesimpulan tim Evaluator. Uang itu diperoleh sejak 20 Desember 2028 hingga 5 Maret 2019.

PERAN KEPALA DINAS

Kemudian, BN yang terlibat dalam evaluasi RKAB tahunan 2019 PT Timah tidak melakukan pertimbangan maupun rekomendasi dalam tata kelola pertambangan di Babel.

Rusbani juga dalam evaluasi dan pengawasan tidak pernah meminta kontrak IUP dengan PT Timah, tidak meminta laporan triwulan dan tahunan para pemegang IUJP, dan tidak memberikan sanksi kepada pemegang IUJP.

Selanjutnya, BN tidak menjalankan fungsinya sebagai Plt Kepala Dinas Babel serta tidak memberikan sanksi kepada pemegang IUP PT MCM, PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Artha Prima Nusa Jaya, PT Prisma Multi Karya, PT Bumi Hero Perkasa, dan PT Fortuna Tunas Mulya.

Sementara, Suranto berperan menyetujui RKAB 2015–2018 yang isinya tidak benar terhadap enam smelter, serta tidak melakukan pembinaan dan pengawasan.

Harli menyampaikan SW juga telah menerima fasilitas berupa hotel dan transportasi serta uang saku dari PT Stanindo Inti Perkasa (SIP). Selain itu, SW menerima fasilitas berupa seluruh biaya atas pembahasan RKAB yang dibebankan kepada pemohon persetujuan RKAB.

Akibatnya, SW telah menyetujui RKAB PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Tinindo Inter Nusa (TIN), CV VIP, PT RBT, PT SIP, dan PT MCM, yang bekerja sama dengan PT Timah dalam kerja sama sewa menyewa alat peralatan proses pelogaman. Persetujuan itu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,28 triliun.

"Berdasarkan uraian tersebut, ketiga tersangka selaku Kepala Dinas ESDM Baebl yang ikut membahas dan tidak memberikan pertimbangan/rekomendasi yang benar terhadap RKAB PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022 sehingga PT Timah membayarkan bijih timah ilegal sejumlah Rp26,6 triliun," kata Harli.

Jakarta: Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung melimpahkan tiga tersangka kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jaksel. Pelimpahan ketiga tersangka untuk menjalani persidangan.

"Tim Jampidsus Kejaksaan Agung telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II) atas tiga orang tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Juli 2024.

Ketiga tersangka yang dilimpahkan ialah Amir Syahbana (AS) selaku Kabid Pertambangan Mineral Logam pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, periode 4 Mei 2018 s/d 9 November 2021. Sambil menunggu jadwal sidang, Amir ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.
Lalu, Rusbani (BN) selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 5 Maret 2019-31 Desember 2019. Rusbani tidak dilakukan penahanan.

Kemudian, Suranto Wibowo (SW) selaku Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung periode 19 Januari 2015-4 Maret 2019. Suranto juga ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

Harli mengatakan tim penyidik juga turut menyerahkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan ketiga tersangka. Barang bukti itu beberapa di antaranya berupa dokumen Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

"Barang bukti elektronik berupa handphone," ujar Harli.

Tindak pidana yang dilakukan tersangka menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp300.003.263.938.131 (Rp300 triliun). Nilai kerugian ini berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan dilimpahkannya ke-3 tersangka mantan pejabat di ESDM ini, total sudah 16 tersangka yang berkasnya dilimpahkan ke Kejari Jaksel. Bahkan, terdapat salah satu tersangka yang sudah menjalani sidang di Bangka Belitung.

Adapun para tersangka dalam kasus ini dipersangkakan primair Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubaha Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(LDS)

Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan 3 tersangka dan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah periode 2015-2022 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Kejaksaan Agung telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas tiga orang Tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya, Kamis (11/7).

Ketiga tersangka yang dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan, yakni:

Harli mengatakan, pihaknya turut melimpahkan sejumlah barang bukti yang telah dikantongi penyidik.

"Barang bukti berupa dokumen, beberapa di antaranya berupa dokumen Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan Barang bukti elektronik berupa handphone," jelasnya.

Dengan pelimpahan ini, Jaksa Penuntut Umum segera menyusun surat dakwaan untuk ketiganya. Setelah dakwaan rampung, akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan dalam waktu dekat.

Kejagung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani perkara korupsi yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun ini.

"Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/6).

Puluhan jaksa yang bakal menangani perkara tersebut berasal dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Harli memastikan, terhadap para jaksa itu bakal diberikan pengamanan khusus.

"Tentu terhadap semua jaksa yang menangani ini akan ada pengamanan-pengamanan khusus terhadap mereka, dan itu sejak awal sudah kami lakukan, ya," jelas Harli.

"Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik, ya, khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara," tambah dia.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menjerat total 22 tersangka, satu di antaranya dugaan perintangan penyidikan. Mereka yang dijerat sebagai tersangka termasuk pengusaha sekaligus suami Sandra Dewi, Harvey Moeis; bos Sriwijaya Air, Hendry Lie; serta sejumlah mantan direksi PT Timah.

Megakorupsi ini disebut menimbulkan kerugian perekonomian dan keuangan negara hingga Rp 300 triliun. Secara garis besar, modus korupsi kasus ini yakni pengumpulan bijih timah oleh sejumlah perusahaan yang diambil secara ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Upaya itu melibatkan pejabat di PT Timah, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara.

Kerugian negara ini dihitung dari adanya kemahalan pembelian smelter, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada perusahaan penambang, hingga kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan.

Jakarta -

Penjualan mobil lesu sepanjang Januari-Mei 2024. Adakah jurus supaya bisa menggairahkan pasar lagi?

Peneliti senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI Riyanto menyebutkan untuk mendongkrak penjualan maka perlu strategi pemasaran berupa pemotongan harga. Di sisi lain memang terjadi penurunan daya beli lantaran gap pendapatan per kapita dengan harga mobil yang makin melebar.

"Bagaimana dengan keterbatasan daya beli tapi memaksimalkan marketing, dari segi pameran, kalau saran saya jangka pendeknya diskon-diskon, 5 persen kalau harganya Rp 400 juta, kan lumayan (potongan harganya)," ujar Riyanto saat diskusi Solusi Mengatasi Stagnasi Pasar Mobil yang digelar Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Perlu diketahui, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan sepanjang Januari-Juni tahun 2024 baru mencapai 408.012 atau minus 19,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal penjualan bisa tembus setengah juta unit atau tepatnya 506.427 unit pada semester pertama 2023.

Ada beragam faktor yang menyebabkan turunnya penjualan mobil di pasar domestik, mulai dari naiknya suku bunga, meningkatnya kredit macet atau NPL (Non Performing Loan), pengetatan pembiayaan kredit dari lembaga pembiayaan, hingga jam kerja yang berkurang karena terpotong hari libur tanggal merah seperti masa lebaran.

Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) seperti masa pandemi Covid-19 lalu bisa menjadi angin segar bagi pelaku usaha otomotif yang terpukul. Variasi pemberlakuan insentif PPnBM yang berjangka membuat para pelaku usaha otomotif antusias baik pada tahapan produksi maupun tahapan penjualan.

"Kita diskusi dalam kondisi seperti ini teman-teman (anggota Gaikindo) banyak yang menahan, sebab kalau dinaikkan bukan naik malah jeblok," ujar Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara dalam kesempatan yang sama.

"Pajak daerah mereka maunya dapat banyak, sekali tembak 40 persen (besaran pajak dari total harga mobil), tapi 40 persen nggak ada jualan kan nol pak. Itu yang berulang-ulang kami sampaikan," tambah dia.

"Padahal yang kita harapkan adalah seperti PPnBM DTP, kalau ini kemudian ini diturunkan, penjualan naik gak? ternyata terbukti pada tahun 2021 naik dari 500 menjadi 800 ribu dalam waktu sekian bulan, ini perlu kita jaga," jelasnya lagi.

Berdasarkan kajian dari LPEM UI, penyebab tren negatif penjualan mobil di Indonesia dipengaruhi penurunan daya beli masyarakat. Untuk itu diperlukan lagi paket kebijakan fiskal dari pemerintah, misalnya eperti PPnBM DTP seperti era pandemi silam.

Solusi jangka pendek, Riyanto menyarankan supaya pemerintah perlu memberi stimulus fiskal agar kelompok upper middle yang hampir masuk kategori makmur (affluent) saat ini, dapat membeli mobil baru. Pada saat yang sama perlu dirancang program "mobil murah" atau penyegaran program KBH2 (LCGC).

Penghilangan sumber pendapatan pemerintah dari PPnBM tentu akan menurunkan pendapatan. Tetapi bisa jadi hal ini akan terkompensasi oleh adanya peningkatan permintaan serta peningkatan produksi dari industri manufaktur.

"Di satu sisi mungkin PPnBM turun, tapi di satu sisi PPN akan meningkat, termasuk PKB, akan memperluas produksi mobil, output industri suku cadang meningkat, kita ada peningkatan PPh badan, ataupun PPh orang pribadi," kata Riyanto.

"Dari situ dari dampaknya ada penciptaan lapangan kerja, meningkatkan investasi kita, multiplier effect," tambahnya lagi.

Kemenperin mencatat, selama tahun 2023, penjualan untuk kendaraan roda dua di pasar domestik sebesar 6,2 juta unit dan ekspornya mencapai 570 ribu unit. Sementara itu, ekspor kendaraan mobil sebesar 506 ribu unit untuk jenis CBU dan 65 ribu unit untuk CKD.

"Meskipun penjualan di domestik mengalami stagnan, produksinya terus meningkat karena untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Artinya, industri otomotif kita masih punya daya saing," ungkap Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika.

Tren kenaikan ekspor untuk kendaraan mobil, tercermin dari tahun 2016 sebesar 194 ribu unit dan pada tahun 2023 mencapai 506 ribu unit.

(riar/dry)

Kegiatan ini menjadi upaya edukasi penanganan anak yang terafiliasi terorisme karena terorisme masih menjadi ancaman yang serius.

Baca Selengkapnya

Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, mengungkapkan sudah banyak pemerintah daerah yang melibatkan sekolah swasta dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Satuan pendidikan yang dipilih yaitu sekolah swasta dengan kualitas menengah.

"Kita pilihkan yang tengah-tengah yang pemerintah juga mampu untuk membantu," ujar Suharti dalam RDP dengan Eselon I Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI dikutip Kamis, 11 Juli 2024.

Ia menjelaskan tidak tersedianya pilihan sekolah swasta berkualitas bagus dalam PPDB. Sebab, sekolah tersebut sudah mampu, sehingga tidak akan berkenan bermitra dengan pemerintah daerah.
Sekolah dengan kualitas yang masih tertinggal juga tidak menjadi mitra dalam PPDB. Sebab, siswa mesti mendapatkan layanan berkualitas.

"Sekolah-sekolah yang terlalu rendah kualitasnya juga kita tidak dilibatkan karena bagaimanapun juga untuk memutus rantai kemiskinan perlu pendidikan yang berkualitas juga," tutur dia.

Suharti mengungkapkan ketika sekolah swasta menjadi mitra dalam PPDB, ada dua bentuk bantuan yang tersedia. Yaitu bantuan personal seperti beasiswa untuk siswa dan bantuan operasional untuk sekolah.

Pihaknya terus mendorong pemerintah daerah memperhatikan kualitas pendidikan di sekolah swasta. Menurutnya, kesenjangan kualitas di sekolah swasta lebih besar ketimbang di sekolah negeri.

"Untuk sekolah negeri kualitasnya mungkin sudah lebih baik persebarannya tetapi untuk sekolah swasta memang sangat-sangat senjang. Ada yang sangat baik sekali tapi juga ada yang masih jauh dari yang kita harapkan," tutur Suharti.

Baca juga: PPDB Terus Bermasalah, Legislator: Kita Terus Jatuh di Lubang yang Sama

(REN)

JAKARTA, investor.id - KB Bank Syariah (KBBS) menjalin kerja sama dengan PT Surya Finansial Utama (SFU) yang merupakan badan usaha milik Muhammadiyah di bidang financial technology. Sinergi tersebut untuk menciptakan peluang bisnis baru antar kedua perusahaan.

Sinergi diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KBBS dan SFU yang disaksikan oleh Presiden Direktur KB Bank Woo-yeul Lee dan Wakil Ketua V PP Muhammadiyah yang membidangi Jasa Keuangan dan Bisnis Digital Amal Fithri Hadi, di Jakarta, Kamis (11/07/2024).

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi bisnis antara Bank KB Syariah dan Muhammadiyah guna menciptakan peluang bisnis baru, seperti B2B dan B2C yang menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif. Hal ini untuk mendukung berbagai kegiatan bisnis Muhammadiyah yang dikelola oleh warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

Melalui perjanjian ini, KB Bank Syariah akan menjadi mitra eksklusif PP Muhammadiyah dalam memberikan layanan keuangan syariah bagi sekitar 12 juta warga aktif Muhammadiyah yang terdiri dari Gen X, Milenial, dan Gen Z. Ratusan Badan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang membutuhkan kemitraan.

Eksklusivitas ini akan memastikan bahwa seluruh warga dan afiliasinya mempunyai akses prioritas terhadap produk dan layanan keuangan yang dikembangkan khusus untuk memenuhi kebutuhan warga Muhammadiyah.

Direktur Utama SFU Ardian Asmar mengatakan, KBBS akan memiliki close loop access yang luas kepada AUM dan Insan Muhammadiyah. "Sebagai calon penyimpan iB Siaga, produk iB Haji, debitur pembiayaan multiguna syariah, kepemilikan rumah, kepemilikan emas bahkan aktivitas transaksi sehari-hari pembelian kredit, token listrik, bayar tagihan, dan lain-lain. Kemitraan strategis antara KB Bank Syariah (KBBS) dan PT Surya Finansial Utama (SFU) merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dan Persatuan Muhammadiyah di atas,” ungkap Ardian di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Presiden Direktur KB Bank Woo-yeol Lee mengatakan, KB Financial Group akan lebih aktif mendukung digitalisasi komunitas Muslim Indonesia melalui kolaborasi ini. "Selain itu, penyediaan layanan keuangan digital baru mendorong perkembangan bisnis dan ekonomi syariah,” sambung dia.

Fokus utama dalam kerja sama ini adalah penyiapan ekosistem syariah yang komprehensif termasuk pengembangan layanan keuangan sesuai prinsip syariah, edukasi keuangan syariah, serta dukungan terhadap inisiatif yang berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam. Diharapkan dengan ekosistem ini, kebutuhan keuangan warga Muhammadiyah dapat dipenuhi dengan aplikasi digital baru bernama KB FIntechMu.

KB Bank Syariah dan SFU akan bersinergi untuk meningkatkan akses layanan keuangan digital bagi masyarakat Muhammadiyah, termasuk di daerah terpencil, sehingga memudahkan transaksi keuangan sehari-hari bagi warga Muhammadiyah.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Konglomerat Prajogo Pangestu menempati urutan ke-23 sebagai orang terkaya sedunia versi Forbes, Kamis (11/7), dengan total kekayaan US$65,1 miliar atau sekitar Rp1.054,19 triliun (asumsi kurs Rp16.192 per dolar AS).

Kekayaan ini melesat sekitar Rp28 triliun jika dibandingkan dengan 13 Mei lalu yang tembus US$63,8 miliar.

Tumpukan hartanya itu juga membuatnya menjadi orang terkaya di Indonesia saat ini. Harta Prajogo jauh berada di atas Low Tuck Kwong yang berada di peringkat 72 orang terkaya dunia dengan kekayaan US$25,5 miliar atau setara Rp412,89 triliun.

Kekayaan itu juga berada jauh di atas duo Hartono. Pasalnya, Robert Budi Hartono yang berada di posisi 77 orang terkaya dunia hanya memiliki kekayaan US$24,9 miliar atau Rp403,19 triliun. Sementara itu, Michael Budi Hartono yang menempati posisi orang terkaya dunia nomor 84 hanya memiliki kekayaan US$23,9 miliar atau Rp387 triliun.

Prajogo sebelumnya sempat menempati peringkat ke-24 orang terkaya dunia versi Forbes pada Januari 2024 yang kemudian turun ke posisi 25 pada Mei 2024.

Berdasarkan data real time Forbes, kekayaan terbesar Prajogo Pangestu berasal dari PT Barito Pacific Timber (BRPT) yang didirikan pada 1979 silam. Bisnis perusahaan ini bergerak di bidang petrokimia yang terintegrasi di Indonesia.

Perusahaan yang telah berganti nama menjadi Barito Pacific ini tercatat mengakuisisi 70 persen saham perusahaan petrokimia Chandra Asri, yang juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tak hanya di bidang industri petrokimia, perusahaan milik Prajogo ini juga memperluas jangkauan bisnis ke sektor perdagangan, angkutan dan jasa.

Selain itu, Prajogo memiliki perusahaan pertambangan batu bara yakni Petrindo Jaya Kreasi yang go public pada Maret 2023. Prajogo mencatatkan saham perusahaan energi terbarukan Barito Renewables Energy enam bulan kemudian pada Oktober 2023.

Peringkat miliarder Real-Time Forbes melacak naik turunnya orang-orang terkaya di dunia setiap hari. Mereka memperbarui nilai kepemilikan publik individu diperbarui setiap 5 menit ketika masing-masing pasar saham dibuka (akan ada penundaan 15 menit untuk harga saham).

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menginstruksikan anggota TNI-Polri dapat terlibat maksimal dalam mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia menilai tantangan keamanan pilkada lebih berat dibandingkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Tantangan di pilkada justru jauh lebih besar, dengan dinamika yang lebih beragam di masing-masing daerah serta potensi pelanggaran yang membutuhkan pengawasan lebih oleh personel di daerah," ujar Wapres Ma'ruf saat memberikan pembekalan kepada Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI-Polri 2024, di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Namun, Wapres optimis Pilkada 2024 dapat terselenggara dengan baik. Hal ini berkaca pada penyelenggaran pilpres lalu.
"Kolaborasi dan sinergi TNI/Polri terbukti dapat menekan potensi ancaman keamanan selama penyelenggaraan berlangsung," ungkap dia.

Baca juga: Wapres Instruksikan TNI-Polri Konsisten Dukung Keberlanjutan Program Pemerintah

Lebih lanjut, Wapres meminta TNI-Polri dapat merangkul semua pihak yang berkontestasi dalam Pilpres 2024. Hal ini untuk memastikan proses pergantian pemerintahan berjalan baik.

"Kita akan memastikan proses transisi pemerintahan nanti berlangsung dengan aman, tertib, dan damai," tegasnya.

(END)

IDXChannel - Nilai transaksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui PaDi UMKM mencapai Rp13,5 triliun. Angka ini dibukukan per Juli 2024.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting mengatakan, nilai transaksi PaDi UMKM akan meningkat di periode mendatang. Hal ini sejalan dengan kegiatan PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2024.

"Kemudian, angkanya ya, saya kasih per Juli 2024 aja ya, ini catatannya ini dalam artian sudah invoice bukan sekadar transaksi, per 2 Juli tercatat Ro13,5 triliun, ini awal satu semester,” kata Loto di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Dia menambahkan, dari sisi frekuensi, barang/jasa yang paling banyak dibeli dan sewa BUMN diantaranya, alat tulis kantor (ATK), catering dan snak, barang elektronik komputer dan peripheral, pengadaan dan sewa peralatan mesin, souvenir dan merchandise.

Lalu, pengadaan dan sewa kendaraan, jasa konstruksi dan renovasi, jasa event organizer (EO), pengadaan dan sewa perlengkapan furniture, serta jasa percetakan dan media.

"Dari sisi frekuensi ATK, catering dan snak, barang elektronik komputer dan peripheral, pengadaan dan sewa peralatan mesin, souvenir dan merchandise, pengadaan dan sewa kendaraan, jasa konstruksi dan renovasi, jasa EO, pengadaan dan sewa perlengkapan furniture , jasa percetakan dan media,” kata dia.

Kementerian BUMN, lanjut Loto, memproyeksikan nilai transaksi di PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2024 melebihi realisasi 2023. Pada tahun lalu, angka transaksi mencapai Rp18,7 miliar.

“Nah, jadi 2023 apa yang transaksinya itu totalnya adalah Rp18,7 miliar, harapannya bisa melewati angka tersebut. Jadi kita dari waktu ke waktu ada catatannya,” kata dia.

(NIY)