Jakarta: Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mencari komisioner yang bisa menyelesaikan polemik saat ini. Salah satunya soal renggangnya koordinasi antara Lembaga Antirasuah, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri.

“Kami bahas semua aspek,” kata anggota Pansel capim KPK Ivan Yustiavandana kepada Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.

Ivan tidak memerinci pembahasan khusus pihaknya terkait pencarian sosok yang bisa memastikan jembatan KPK, Polri, dan Kejagung terjamin ke depannya. Namun, dia meyakinkan timnya mumpuni melakukan penilaian karena terdiri dari banyak instansi.
“Semua hal kami pertimbangkan, insyaallah tidak ada yang terlewat. Alhamdulillah pansel punya unsur yang lengkap,” ucap Ivan.

Baca juga: Pendaftaran Calon Pimpinan Baru Sepi Peminat, Ini Respons KPK

Sebelumnya, KPK mengaku senang dengan respons Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membantah adanya penutupan pintu koordinasi jika ada jaksa diproses hukum. Pernyataan itu dianggap sebagai komitmen kerja sama.

“Kami anggap itu sebagai sebuah komitmen,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.

Bantahan penutupan koordinasi juga diberikan oleh Polri. KPK akan menindaklanjuti pernyataan dua instansi itu jika menangani kasus yang menyeret lembaga mereka.

“Saya bersyukur, artinya itu adalah komitmen, dan tentu kami akan tindak lanjuti bahwa beliau menyampaikan tidak ada kendala dalam proses koordinasi maupun supervisi baik ke Kepolisian ataupun Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi,” ujar Ghufron.

(AGA)

Hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ada sejumlah pertimbangan yang memberatkan dalam vonis itu, salah satunya adalah karena politikus NasDem itu berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

"Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan," kata Hakim membacakan pertimbangan memberatkan bagi SYL dalam sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7).

Majelis hakim meyakini politikus NasDem itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa pungli di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Total keuntungan yang diterimanya, menurut Hakim, adalah sebesar Rp 14.147.144.786 dan USD 30 ribu, bila dijumlah setara Rp 14,6 miliar.

Dalam menjatuhkan vonis itu, Hakim turut mempertimbangkan sejumlah hal bagi SYL. Baik yang meringankan maupun memberatkan

Berikut pertimbangan lengkapnya:

Syahrul Yasin Limpo (SYL) menanggapi putusan 10 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia menilai apa yang dialaminya adalah risiko seorang pemimpin.

“Izinkan saya menyampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini bagi saya, ini bagian dari konsekuensi jabatan saya, ini adalah tanggung jawab kepemimpinan saya yang selama 3,4 tahun ini memimpin pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional, di dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan, di dalam rangka melaksanakan keterjangkauan pangan Indonesia dalam kondisi COVID,” kata SYL usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7).

“Oleh karena itu, mungkin saya sebagai manusia biasa, ini risiko leadership, ini risiko dari jabatan dari sebuah diskresi dan jabatan yang saya ambil, saya akan pertanggungjawabkan itu,” tambah dia.

SYL menghargai putusan yang dijatuhkan majelis hakim.

“Saya menghargai sepenuhnya sebagai orang yang patuh pada aturan dan hakim, saya menghargai apa yang menjadi kesimpulan dari majelis hakim,” imbuh dia.

SYL divonis 10 tahun dalam perkara pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan). Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima senilai Rp 14,6 miliar, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang warga bernama Rahlan (77) mengaku menyesal sudah menandatangani surat persetujuan pembangunan tower telekomunikasi ilegal di atas masjid Al Ihsan, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Sebenarnya bapak menyesal suruh tanda tangan setuju, karena kirain untuk kepentingan masjid," ucap Rahlan ketika ditemui Kompas.com di depan Masjid Al Ihsan, Rabu (10/7/2024).

Rumah Rahlan berada persis di depan Masjid Al Ihsan sehingga pembangunan tower setinggi 20 meter itu harus ada persetujuannya.

Ia mengatakan, saat disuruh tanda tangan, tidak dijelaskan berapa ketinggian tower yang akan dibangun.

Namun, saat tower itu jadi, ia kaget karena tingginya melebihi masjid dan juga rumah warga.

"Iya kaget, saya pikir enggak setinggi itu. Eh enggak tahunya ditambah lagi jadi tinggi," ucap dia.

Tower yang dibangun di lantai dua masjid itu membuat Rahlan khawatir karena sewaktu-waktu bisa menimpa rumahnya.

Senada dengan Rahlan, warga lain bernama Amri juga merasa takut apabila sewaktu-waktu tower itu menimpa rumah warga.

"Namanya musibah enggak ada yang tahu, ya, kita takut aja," ucap dia.

Jika tower itu tidak penting untuk masjid, ia meminta segera dibongkar.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga setempat datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengadukan terkait tower yang dibangun di lantai dua masjid itu.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apapun soal pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

Sadar sewaktu-waktu bisa roboh dan menimpa rumahnya, sejumlah warga pun ingin tower tersebut dirobohkan atau dipindahkan agar tidak lagi berada di atas masjid.

Muncul banyak kritikan terkait revisi UU TNI-Polri yang dinilai akan membuat wewenang kedua lembaga itu tak terbatas. Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto mengatakan, masyarakat justru akan bangga jika memiliki institusi kepolisian yang profesional.

Hal ini disampaikan Hadi usai membuka kegiatan Dengar Pendapat Publik tentang RUU TNI dan RUU Polri di Hotel Borobudur Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

"Seluruh masyarakat Indonesia pasti bangga apabila memiliki institusi lembaga kepolisian yang profesional melaksanakan tugasnya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Hadi.

Menurutnya, kritikan masyarakat soal peluang Polri punya wewenang tak terbatas sudah masuk dalam pembahasan RUU Polri. Maka, pemerintah menghadirkan lembaga masyarakat untuk memberikan masukan pada RUU Polri.

"Apa yang ditanyakan ini sudah masuk dalam pembahasan. Oleh sebab itu, kita hadirkan kementerian lembaga masyarakat untuk berikan masukan, agar Undang-Undang atau RUU perubahan Polri nanti ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat apabila organisasi ini dikembangkan," ucap Hadi.

"Sehingga masyarakat juga akan tenang dan bangga memiliki dua institusi, yaitu TNI Polri harapan masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Hadi juga menjelaskan peran TNI di kementerian atau lembaga terkait yang saat ini tengah digodok dalam RUU TNI.

"Yang saat ini dilaksanakan, tentara aktif, TNI aktif, yang bisa menjabat di kementerian lembaga adalah yang di bawah koordinator Kemenko Polhukam, nantinya akan diperluas," ujar Hadi.

Perluasan peran TNI di kementerian atau lembaga terkait juga menyesuaikan bidang apa saja yang diperlukan. Ia mencontohkan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut Hadi, apabila di KKP membutuhkan ahli bidang kelautan, maka TNI AL bisa mengirim setingkat Dirjen di posisi yang dibutuhkan.

"Di situ diperlukan keahlian dalam bidang kelautan, maka diperlukan ahli-ahli dari TNI AL bisa menduduki jabatan setingkat Dirjen dan sebagainya," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Allianz Utama Indonesia mengingatkan, memiliki perlindungan perjalanan penting bagi para pelancong untuk meminimalisir ketidaknyamanan selama perjalanan.

Direktur dan Chief Technical Officer Allianz Utama Indonesia Ignatius Hendrawan mengatakan, asuransi perjalanan tidak hanya sekadar memberikan perlindungan terhadap pelaku perjalanan, tetapi juga bisa memberikan ketenangan pikiran.

"Asuransi perjalanan dapat memberikan ragam manfaat perlindungan yang komprehensif," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (11/7/2024).

Ia menambahkan, asuransi perjalanan akan menjamin pembatalan dan perubahan perjalanan, keterlambatan keberangkatan, layanan bantuan darurat 24 jam, sampai penundaan penerbangan.

Tak hanya itu, asuransi perjalanan juga akan menjamin kerusakan dan kehilangan bagasi, penundaan bagasi, pengobatan di luar negeri dengan batasan sesuai ketentuan Polis, santunan kecelakaan diri dan cacat tetap, dan manfaat ketidaknyamanan lainnya.

Berikut ini adalah beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan untuk memiliki asuransi perjalanan saat bepergian.

1. Biaya Medis

Apabila terjadi penyakit serius atau cedera selama perjalanan sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut pada polis, biaya medis yang diperlukan untuk pengobatan tersebut tanpa adanya risiko sendiri dan limit yang tinggi dengan maksimum sesuai plan yang dipilih.

Dalam hal ini, Allianz Utama juga menyediakan fasilitas cashless untuk rawat inap yang dijamin. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan ketenangan pikiran dan memungkinkan pelancong untuk fokus pada pemulihan akibat risiko cedera atau jatuh sakit.

2. Evakuasi medis dan repatriasi

Ketika pelancong secara medis membutuhkan perawatan medis yang lebih serius atau perlu dievakuasi ke rumah sakit terdekat atau kembali ke negara Indonesia atau negara asal, asuransi perjalanan dapat menjamin biaya evakuasi dan repatriasi.

Asal tahu saja, proses ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama jika melibatkan perjalanan internasional jarak jauh.

3. Kerusakan dan Kehilangan Barang Bagasi Pribadi

Ketika bepergian, ada kemungkinan barang-barang pribadi yang dibawa atau dibeli mengalami pencurian, perampasan, perampokan atau bahkan barang bagasi check-in pelancong hilang oleh maskapai.

Hal ini tentunya dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelaku perjalanan, sehingga, salah satu manfaat dari asuransi perjalanan adalah untuk memberikan penggantian finansial apabila terjadi kerusakan atau kehilangan tersebut.

4. Bantuan Darurat 24 Jam di Seluruh Dunia

Salah satu produk perusahaan, yakni Allianz TravelPro menyediakan layanan bantuan darurat yang dapat dihubungi dalam waktu 24 jam dari seluruh dunia.

Hal ini memudahkan pelancong untuk akses kontak ke layanan bantuan darurat Allianz, jika sewaktu-waktu membutuhkannya.

Demikian adalah beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan untuk memiliki asuransi perjalanan saat bepergian.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) mengerem ekspansi kredit mereka pada tahun ini seiring dengan tantangan likuiditas saat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) masih tinggi.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan tren suku bunga acuan BI yang tinggi berdampak pada biaya dana atau cost of fund perbankan. Bank pun terus berupaya menjaga cost of fund-nya.

Kondisi tersebut mengharuskan bank untuk turut memonitor performa kreditnya. Adapun, hingga saat ini CIMB Niaga masih membukukan pertumbuhan kredit yang positif sebesar 6%. Meski begitu, bank mengerem ekspansi kredit di sejumlah segmen.

"Dari target awal, ada penurunan di kredit korporasi yang masih terkendala karena faktor suku bunga yang relatif masih tinggi," kata Lani kepada Bisnis pada Rabu (10/7/2024).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu juga mengatakan seiring dengan tren suku bunga tinggi, saat ini likuiditas seret. "Hari ini likuiditas mahal, tersedia, ada, tapi mahal," ujarnya pada Senin (8/7/2024).

Dengan kondisi seperti itu, bank pun mengerem kreditnya. "Pada kuartal I/2024, kredit kami tumbuh 14,8%, namun akan turunkan hanya 10%-11% pada akhir tahun, karena likuiditas mahal. Jangan sampai kami salurkan kredit, tapi lama-lama rugi karena dana mahal," tuturnya.

Sebelumnya, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan seiring dengan tren kenaikan suku bunga acuan, likuiditas bank menjadi mahal. “Karena ada beban cost of fund yang cukup lumayan," katanya.

Amin juga menyoroti bagaimana permintaan kredit yang diprediksi tidak terlalu tinggi karena bank kini mulai selektif.

Sebagaimana diketahui, suku bunga acuan BI masih dalam tren tinggi. BI telah mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 19-20 Juni 2024.

Dalam RDG pada April 2024, BI telah memutuskan untuk menaikan suku bunga acuannya atau BI Rate 25 basis poin (bps) dari 6% ke 6,25%. Kenaikan suku bunga acuan saat itu menjadi yang pertama kali sejak Oktober 2023.

Pendaftaran seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas (Dewas) KPK masih berlangsung. Panitia seleksi mencatat bahwa hingga hari ini, Kamis (11/7), jumlah pendaftar telah mencapai 632 orang.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Arif Satria, saat ditemui di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (11/7).

"Hingga hari ini, pendaftar Capim KPK yang sudah mendaftar akun mencapai 632 orang. Dari jumlah tersebut, 79 orang telah mengirimkan dokumen untuk Capim. Sementara untuk Dewas, sebanyak 64 orang telah mendaftar. Jumlah ini terus bertambah setiap hari," kata Arif di Makassar.

Arif optimistis bahwa pendaftar Capim dan Dewas KPK, yang dibuka sejak 26 Juni 2024, akan terus bertambah hingga pendaftaran ditutup pada 15 Juli 2024.

"Kami berharap jumlah pendaftar akan terus meningkat. Saya optimistis, karena perhatian publik terhadap pemilihan Capim dan Dewas KPK sangat tinggi," ujarnya.

Rasa optimisme tersebut tumbuh karena Pansel Capim dan Dewas KPK telah melakukan dialog dengan penggiat anti-korupsi dan berbagai elemen lainnya di berbagai daerah di Indonesia, seperti Medan, Surabaya, dan Makassar.

"Kami sudah melakukan dialog atau konsultasi publik. Ini adalah upaya kami untuk menjaring aspirasi dan masukan, sekaligus menghimbau kepada masyarakat untuk mendorong calon-calon terbaik mendaftar sebagai Capim dan Dewas KPK," katanya.

Namun, Arif mengaku belum bisa mengumumkan nama-nama pendaftar Capim dan Dewas KPK.

"Nama-nama pendaftar akan kami umumkan pada saatnya. Setelah proses registrasi dan verifikasi selesai, kami akan mengumumkan semuanya. Intinya, setelah proses administrasi selesai," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan perubahan penamaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dianggap sebagai simbolisasi politik Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Saya secara pribadi melihatnya bukan dalam perspektif wewenang seorang presiden terkaitnya Wantimpres atau DPA, tapi melihat lembaga tersebut dari sisi simbolisasi politik Prabowo," kata pengamat politik Jannus TH Siahaan saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (10/7/2024).

Jannus mengatakan, Prabowo membutuhkan simbol dukungan politik dari mantan-mantan presiden yang terlembagakan secara legal dalam pemerintahannya mendatang.

Menurut dia, Prabowo sangat membutuhkan dukungan politik secara simbolis buat mengesankan pemerintahannya mendatang kuat secara politik.

Simbol kekuatan itu, kata Jannus, karena pemerintahan terlihat didukung oleh koalisi besar di satu sisi dan mendapat sokongan secara personal oleh mantan-mantan presiden negeri.

"Secara teknis, Prabowo membutuhkan 'dukungan keroyokan' dari SBY dan Jokowi untuk menghadapi kemungkinan resistensi keras dari oposisi, yakni PDIP," ucap Jannus.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diputuskan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan itu disepakati sembilan fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Selasa (9/7/2024).

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam draf RUU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

Sebagaimana diketahui, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbagan kepada Presiden, dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.

Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.

Akan tetapi, keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh dewan pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pertimbangan itu adalah Wantimpres.

Dengan kata lain, tidak sejajar dengan presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA.

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

Perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA. Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan, pemulihan layanan dilakukan dengan strategi dekripsi (decrypt). “Hingga hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB, terdapat total 30 layanan dari 12 K/L/D yang telah berhasil dipulihkan atau Go Live,” ujar Hadi dalam keterangan pers, Kamis (11/7).

Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan terhadap 282 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah PDNS 2, terdapat sebanyak 167 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak.

“Masih berjalan, saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih,” kata Hadi.

Menurut Hadi, percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan backup data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan backup lokal di PDNS 2 Surabaya.

"Kemenkominfo juga mengambil strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak, dan kini secara gradual kita atasi dengan hati-hati,” ujarnya.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Ismail menjelaskan, pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk pemulihan layanan publik di PDNS 2.

"Untuk jangka pendek sebagai langkah emergency recovery yang berlangsung selama Juli-Agustus 2024. Pemulihan ditargetkan untuk layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi menjadi salah satu bagian dari pemulihan darurat ini,” jelasnya.

Menurut Ismail, dalam strategi jangka pendek ini proses forensik juga berjalan dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Selanjutnya untuk jangka menengah, pemerintah menargetkan untuk melakukan redeploy tenant, melakukan perbaikan tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan berlangsung pada Agustus hingga September 2024.

Terakhir, untuk strategi jangka panjang atau normalisasi, pemerintah melakukan audit keamanan pada PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga yang independen dan dijadwalkan berlangsung hingga September 2024.

"Dan selanjutnya setelah itu, diharapkan implementasi audit bisa dilakukan dengan tenggat waktu November 2024,” ujar Ismail.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Jumlah pemegang saham PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) hingga akhir Juni 2024 mencapai 7.498 investor berdasarkan data RTI. Angka pemegang saham tersebut bertambah dari posisi akhir Mei 2024 yang mencapai 7.419. Bahkan jika dibandingkan dengan akhir Desember 2023 yang mencapai 6.377 pemegang saham, jumlah investor naik 1.121.

Investor asing menjadi salah satu yang paling getol memborong saham anak usaha PT Pertamina (Persero). Sejak Januari hingga akhir Juni 2024, dana asing yang masuk ke saham TUGU secara total mencapai Rp8,4 miliar. Usut-punya usut beberapa nama investor asing terpantau mengoleksi saham TUGU.

Salah satu yang mencolok adalah Jom Fund Management yang terakhir mengempit sebanyak 18 juta saham TUGU. Jom Fund Management merupakan salah satu perusahaan investasi yang berasal dari Finlandia.

Mengacu pada data Bloomberg, Jom Fund Management terlihat menambah kepemilikan sahamnya di TUGU pada April 2024 sebanyak 5 juta dari sebelumnya hanya mengempit 13 juta saham TUGU.

Selain perusahaan pengelola dana investasi asal Finlandia, raksasa investasi asal AS yakni Russell Investment Group juga menjadi salah satu pemegang saham TUGU. Tidak hanya itu, perusahaan investasi yang memiliki aset kelolaan senilai USD 288 miliar tersebut juga meningkatkan porsi investasinya di TUGU.

Di bulan Mei 2024, Russell Investment Group terpantau memiliki 4,15 juta saham TUGU. Kepemilikannya bertambah sebanyak 439 ribu dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya yang mencapai 3,71 juta saham.

“Meski TUGU tergolong saham small & mid cap, tetapi dengan fundamental yang kuat dan prospek yang cerah membuatnya dilirik oleh fund manager asing. Memang dari sisi size atau inflow dana asing yang masuk tidak sebesar pada saham big-caps. Namun masuknya saham TUGU ke dalam portofolio mereka menunjukkan bahwa saham TUGU masuk ke kriteria dan filosofi investasi mereka” kata Leonardo Lijuwardi analis NH Korindo Sekuritas.

Untuk diketahui, baik Jom Fund Management maupun Russell Investment Group memiliki saham TUGU dalam bentuk multiple portfolio yang berarti saham TUGU ditempatkan di berbagai produk investasi yang mereka miliki.

Selain asing yang getol mengoleksi saham TUGU, direksi perseroan juga tercatat melakukan aksi beli. Salah satu anggota direksi yang belakangan ini terbilang rajin membeli saham TUGU adalah Tatang Nurhidayat yang menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan.

Mengacu pada dokumen Keterbukaan Informasi (KI) perseroan, per akhir Juni 2024, Tatang memiliki 244.500 saham TUGU. Jumlah tersebut bertambah dari akhir Mei yang mencapai 168.500 saham. Tatang juga terpantau beberapa kali membeli saham TUGU di bulan Juni lalu.

“Pembelian suatu saham perseroan oleh direksi menunjukkan bahwa jajaran manajemen kunci optimis terhadap fundamental perusahaan dan ini menjadi sinyal ke pasar terkait optimisme mereka dalam mengelola perusahaan” kata Leonardo.

Hingga akhir Mei 2024, laba usaha asuransi TUGU (induk non-konsolidasi) yang turut di kenal publik dengan brand Tugu Insurance tercatat mencapai Rp 285 miliar atau naik 60% secara tahunan dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya di Rp 178 miliar.

Di saat yang sama TUGU induk juga membukukan pendapatan premi senilai Rp 2,2 triliun. Nilai tersebut juga tumbuh 54% dibandingkan dengan akhir Mei 2023 yang juga sejalan dengan kenaikan laba usaha asuransinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya akan membentuk koalisi atau kerja sama politik bernama koalisi semut di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Hal ini disampaikan Djarot usai ditanya tentang PDI-P yang belum juga menentukan sosok yang diusung pada Pilkada Sumut, sedangkan lebih dari lima partai politik sudah mendukung Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

"Kita akan bentuk koalisi semut. Biarkan semut melawan gajah," kata Djarot ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Ia pun kemudian teringat permainan tradisional di masa kecil, yaitu suit. Dalam permainan ini, semut yang dilambangkan oleh jari kelingking menang melawan gajah yang disimbolkan dengan jari jempol.

Menurut Djarot, PDI-P memandang semut itu adalah rakyat, sedangkan gajah bisa saja dipandang menggambarkan koalisi partai politik yang gemuk.

PDI-P, lanjut Djarot, mengutamakan membangun kerja sama dengan rakyat termasuk di Pilkada Sumut.

"Kalau untuk kursi itu sudah diborong. Ada yang mengatakan itu koalisi gemuk, koalisi gajah, koalisi raksasa, begitu ya, kalau PDI Perjuangan itu lebih banyak membangun suara di grassroot. Memang yang menjadi kunci itu sekarang tinggal PDI Perjuangan," jelasnya.

"Kita akan berusaha untuk tetap membangun koalisi, membangun kerja sama dengan rakyat di bawah," sambung dia.

Djarot mengatakan, berbagai jenis semut akan bersatu untuk melawan gajah.

Ia juga menyampaikan bahwa cara menang melawan gajah amat mudah, dengan menyerang telinganya.

"Gampang kalau melawan gajah itu paling gampang itu serang telinganya. Katanya. Telinganya diserang, jatuhlah dia (gajah)," ucap Djarot.

Kembali ke Pilkada Sumut, PDI-P akan membangun sistem demokrasi yang tidak melawan kotak kosong.

Ia menyadari jika saat ini peluang Bobby Nasution akan melawan kotak kosong ada di PDI-P.

"Nah untuk Sumut kembali lagi, apakah kita membangun sistem demokrasi dengan pendidikan politik Bobby dibiarkan melawan kotak kosong? Melawan kotak kosong atau tidak tergantung PDI Perjuangan," kata Djarot.

Seperti diketahui tujuh parpol mendukung Bobby Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo. Ketujuh parpol itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).