Transportasi publik di daerah banyak tidak jalan. Ini penting disiapkan sehingga ada alternatif bagi masyarakat

Mataram (ANTARA) - Ekonom Universitas Mataram Muhammad Firmansyah menyarankan pemerintah agar mengutamakan penyiapan transportasi publik ketimbang membatasi masyarakat dalam membeli bahan bakar minyak bersubsidi.

"Transportasi publik di daerah banyak tidak jalan. Ini penting disiapkan sehingga ada alternatif bagi masyarakat," ujar Muhammad Firmansyah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Firmansyah menuturkan bahan bakar minyak bersubsidi banyak dinikmati oleh kalangan kelas menengah yang menggunakan kendaraan untuk bekerja dan menjalankan aktivitas produktif lainnya.

Oleh karena itu, pembatasan bahan bakar bersubsidi perlu alternatif agar tidak mengubah pengeluaran masyarakat pengguna.

"Mau diatur macam apapun BBM, bila ada alternatif penggunaan transportasi publik tidak terlalu masalah, akan berkurang dampaknya ke pemilik kendaraan karena transportasi jadi kebutuhan vital," kata Firmansyah.

Di Indonesia saat ini transportasi publik yang layak dan masif hanya berpusat di kawasan Jabodetabek dan beberapa kota besar di Pulau Jawa. Sedangkan, daerah lain kategori madya justru masih banyak yang belum tersentuh oleh kehadiran transportasi publik.

Lebih lanjut Firmansyah mempertanyakan target pembatasan tersebut, apakah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau hanya alasan efisiensi anggaran pemerintah.

"Dalam kondisi saat ini sebaiknya dipikirkan secara matang," pungkas dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tersebut.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, agar mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Luhut meyakini pemerintah dapat menghemat APBN 2024 melalui skema pengetatan penerima subsidi bahan bakar minyak.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Sebuah video viral di media sosial memuat sejumlah hewan ternak ditemukan mati. Peristiwa ini disebut di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dalam unggahan tersebut, memperlihatkan keluhan yang disampaikan pemilik hewan ternak. Ia mengaku, kehilangan 4 domba jantan dan 2 domba betina.

Namun, 2 domba betina ditemukan mati dan ditinggalkan pencuri dalam keadaan mulut terikat karet ban.

Terkait hal ini, Kanit Reskrim Polsek Cibinong AKP Yunli Pangestu mengaku belum menerima laporan polisi dari korban yang merasa dirugikan.

"Korban belum laporan," kata Yunli saat dikonfirmasi, Kamis (11/7).

Namun demikian, Yunli menyatakan pihaknya tetap akan proaktif dengan terjun langsung ke lokasi kejadian guna menyelidiki kasus ini.

"Iya, kita akan cek TKP," ujarnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 mencapai Rp44 triliun yang akan disebar kepada 16 BUMN.

Hal ini disampaikannya kala melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, pada Rabu (10/7/2024).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, hal ini merupakan perbaikan selama lima tahun terakhir yang sebelumnya sangat bergantung kepada utang negara, kini dapat dibiayai dari capaian dividen.

“Nilainya kurang lebih Rp 280 triliun selama 5 tahun dan tentu suntikannya kurang lebih Rp 212 triliun,” kata Erick.

Lebih lanjut Erick menyebut jika selama lima tahun terakhir PMN tersebut telah terserap lebih dari 90%. Dengan penyerapan PMN 2023 yang cair di Desember 2023 dan beberapa PMN 2024 yang masih dalam proses pencairan akan terus dioptimalkan penggunaannya.

Di mana, mayoritas PMN (89%) yang diterima oleh BUMN adalah untuk tujuan Penugasan Pemerintah, seperti program Listrik desa, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, pembangunan Infrastruktur dan konektivitas seperti LRT, Jalan Tol, dan Pelabuhan.

“Ditekankan memang merupakan penugasan, yang tidak lain ada sebagian 7% seperti restrukturisasi, 4% pengembangan usaha dan ini yang tentu bagaimana dipantau terus menerus,” paparnya.

Sebelum ketok palu, masing-masing fraksi memberi catatan di mana fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan menolak pemberian PMN untuk PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dan Perumnas sebesar Rp 1 triliun.

Namun, pada akhirnya usulan PMN untuk 16 BUMN disetujui dengan catatan meminta Menteri BUMN memastikan agar PMN dipergunakan secara produktif, efektif dan efisien bagi peningkatan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Berikut 16 BUMN yang mendapat PMN Tahun Anggaran 2025:

1. PT Hutama Karya (Persero) akan diguyur PMN sebesar Rp13,86 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

2. PT Asabri (Persero) senilai Rp3,61 triliun untuk perbaikan permodalan.

3. PT PLN (Persero) sekitar Rp3 triliun untuk program listrik desa.

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG akan mengantongi Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR.

5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni akan memperoleh Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.

6. PT Bio Farma (Persero) akan meraup Rp 2,21 triliun untuk fasilitas capex baru.

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk bakal mendapat Rp2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja - Bawen dan Solo - Jogja.

8. PT Wijaya Karya (Persero) Rp 2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.

9. PT Len Industri (Persero) Rp2 triliun untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.

10. PT Danareksa (Persero) Rp2 triliun untuk pengembangan usaha.

11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food Rp1,62 triliun untuk modal kerja program CPP.

13. PT PP (Persero) Rp1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Jogja - Bawen dan KIT Subang.

14. Perum DAMRI Rp1 triliun untuk penyediaan bus listrik.

15. Perumnas Rp 1 triliun untuk penyelesaian persediaan perumahan.

16. PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Rp 976 miliar untuk pembuatan kereta KRL.

Jakarta: PDI Perjuangan (PDIP) merespons wacana pembentukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai nomenklatur pembaruan menggantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Keanggotaan DPA harus dilakukan dengan pendalaman berbagai aspek.

"Bagaimana proses pengisian orang, persyaratannya kan jelas, bagaimana proses, bagaimana di situ ada prasyarat harus mempunyai sifat-sifat kenegarawanan," ujar Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Sifat kenegarawanan yang perlu dimiliki dari sosok DPA juga perlu diperjelas. Menurut Djarot, aspek-aspek ini perlu minta pendalaman dari ahli hukum negara. Termasuk minta pandangan pentingnya kehadiran DPA yang pernah ada pada zaman orde baru.
"Untuk kenegarawanan itu kan perlu di-breakdown seperti apa, jadi biarkan nanti ini ahli hukum tata negara yang bisa menjelaskan," ucap Djarot.

Baca Juga: Wacana Dewan Pertimbangan Agung Diisi Presiden Sebelumnya, PKB: Enggak Ada Masalah

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Salah satu usulan perubahannya, yakni mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA. Selain itu, jumlah anggota DPA akan ditentukan presiden dengan menyesuaikan kebutuhan.

(AZF)

Bisnis.com, JAKARTA- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo angkat bicara terkait rencana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Agustus 2024.

Tiko mengatakan, RUPSLB tersebut kemungkinan akan membahas pergantian manajemen.

"Kemungkinan soal pergantian pengurus lagi," kata Tiko di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (11/7/2024).

Tiko juga memberi perkembangan terbaru terkait penggabungan usaha Garuda Indonesia ke dalam ekosistem PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney. Dia mengatakan, proses penggabungan masih berjalan hingga saat ini.

Tiko menjelaskan, pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penggabungan usaha ini masih terus berlangsung. Dia menargetkan regulasi tersebut akan rampung tahun ini.

"Lagi berjalan PP-nya, integrasinya dengan InJourney, bukan Pelita. Sekarang, lagi nunggu proses pembuatan PP. Tahun ini Insya Allah rampung," kata Tiko.

Adapun, mengutip pengumuman pada keterbukaan informasi pada laman Bursa Efek Indonesia pada Kamis (11/7/2024) rapat tersebut merupakan usulan dari pemegang saham seri A Dwiwarna.

Meski demikian, mata acara RUPSLB tersebut belum dijelaskan secara terperinci.

Pengumuman tersebut menjelaskan, sesuai dengan Pasal 16 Peraturan OJK dan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau satu Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Usulan mata acara Rapat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Bisnis.com,JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joe Biden akan melanjutkan pengiriman bom seberat 500 pound atau sekitar 226 kg ke Israel. Namun, pemerintah AS tetap menahan pengiriman seberat 2.000 pound karena kekhawatiran atas penggunaannya di Gaza yang padat penduduk.

Informasi ini diungkapkan oleh seorang pejabat Amerika Serikat (AS) pada Rabu (11/7/2024) dengan sebelumnya pada Mei 2024 AS menghentikan pengiriman bom seberap 2.000 pound dan 500 pound.

Kekhawatiran utama pemerintah AS adalah penggunaan bom besar tersebut di Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina berlindung. AS juga telah memberitahu Israel bahwa mereka akan melepaskan bom 500 pound, namun tetap menahan bom yang lebih besar.

"Kami telah menyatakan dengan jelas bahwa kekhawatiran kami adalah pada penggunaan akhir bom seberat 2.000 pon, khususnya untuk operasi Rafah Israel yang telah mereka umumkan akan segera diakhiri," jelas pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (11/7).

Sebagai informasi, satu bom seberat 2.000 pound dapat menembus beton tebal dan logam, menciptakan radius ledakan yang luas.

Pejabat AS tersebut mengatakan bahwa bom seberat 500 pon dikemas dalam pengiriman yang sama dengan bom-bom yang lebih besar, yang ditunda karena tertahan.

"Kekhawatiran utama kami adalah dan tetap pada potensi penggunaan bom seberat 2.000 pon di Rafah dan tempat lain di Gaza ... Karena kekhawatiran kami bukan tentang bom seberat 500 pon, bom-bom itu terus bergerak maju sebagai bagian dari proses yang biasa," jelas pejabat tersebut.

Sebelumnya pada Juni 2024, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Washington menahan senjata dan memohon kepada pejabat AS untuk memperbaiki situasi tersebut. Para pegawai Biden menyatakan kekecewaan dan kebingungan atas pernyataan pemimpin Israel tersebut.

Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menuturkan bahwa telah terjadi kemajuan signifikan dalam masalah pasokan amunisi AS ke Israel. Ia juga menambahkan bahwa hambatan telah disingkirkan dan telah diatasi.

Meskipun ada penghentian sementara pada satu pengiriman, Israel terus menerima aliran persenjataan AS yang stabil.

Dortmund: Manajer Timnas Belanda Ronald Koeman, membantah anggapan bahwa Inggris telah bermain 'membosankan' di Euro 2024 dan percaya tim asuhan Gareth Southgate bisa mengalahkan Spanyol di final pada Senin, 15 Juli 2024.

"Saya pikir Inggris menunjukkan sepak bola yang hebat di babak pertama setelah tertinggal 1-0,” kata Koeman, dikutip dari Metro.

"Itu sepak bola dan mungkin jika Anda menonton semua pertandingan mereka, mungkin tim nasional Spanyol bermain sedikit lebih ofensif, dengan pemain sayap, sepak bola hebat dari belakang, penguasaan bola yang bagus,” jelasnya.
Inggris mencapai final Kejuaraan Eropa untuk kedua kalinya berturut-turut setelah kemenangan 2-1 atas Belanda pada Kamis, 11 Juli 2024 dini hari WIB.

Baca juga:Belanda vs Inggris: Tiga Singa Terkam Si Oranye

Gol spektakuler Xavi Simons memberi Belanda keunggulan awal di semifinal, tetapi Inggris diberikan peluang besar untuk menyamakan kedudukan setelah mereka diberi penalti karena pelanggaran terhadap Harry Kane.

Kapten Inggris itu mengeksekusi tendangan penalti dengan baik untuk menyamakan skor dan dengan pertandingan tampak akan berlanjut ke perpanjangan waktu, pemain pengganti Ollie Watkins melepaskan tembakan rendah yang brilian pada menit ke-90 untuk memastikan kemenangan dramatis bagi Inggris.

Sebelumnya, Inggris dan Southgate menghadapi kritik berat sepanjang turnamen karena penampilan mereka yang tidak konsisten, tetapi Koeman bersikeras bahwa Inggris memiliki kualitas yang cukup untuk mengalahkan Spanyol.

Ketika diusulkan bahwa penggemar tidak ingin menonton tim Inggris yang 'membosankan' di final melawan Spanyol, Koeman membela pasukan Southgate dalam konferensi pers pasca-pertandingan. (Jennifer Carorine Gouw/Metro)

(ASM)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengakui revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di DPR dilakukan secepat kilat.

Kendati demikian, ia memastikan tidak ada upaya menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai pengganti Wantimpres.

Menurut Djarot, jika ada upaya menghidupkan kembali DPA, maka yang pertama perlu dilakukan adalah mengamendemen UUD 1945.

"Saya ditugaskan di Badan Pengkajian MPR itu belum pernah membahas amendemen terkait dengan keberadaan DPA ini. Dewan Pertimbangan Agung yang sesuai dengan jiwa dan semangat UUD yang asli lho ya," kata Djarot ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Seperti diketahui, nomenklatur Wantimpres bakal diganti menjadi DPA dalam revisi UU Wantimpres kali ini. Nantinya, DPA akan memiliki seorang ketua yang dipilih presiden.

Tak hanya ketua, presiden juga berwenang memilih anggota DPA dengan tidak ada batasan jumlah orangnya. Ini akan diakomodasi dalam RUU Wantimpres.

RUU ini secepat kilat disusun. RUU ini pertama kali dimunculkan pada Selasa (9/7/2024) dengan rapat perdana di Baleg DPR dan langsung diambil keputusan untuk dibawa ke rapat paripurna.

Ada dugaan revisi UU Wantimpres hanya untuk bagi-bagi jabatan.

"Ya. Jadi, biarkan nanti ini ahli hukum tata negara yang bisa menjelaskan. Karena termasuk usul ini termasuk proses yang kilat. Cepat," katanya.

"Biarkan itu nanti masyarakat yang kita semua menilai, apakah ini bagi-bagi jabatan, kementerian 34 jadi terserah, pengisian Wantimpres (anggotanya dibebaskan jumlahnya). Dan ini nanti masyarakat yang bisa menilai, dan berbahaya kalau seumpama memang betul itu digunakan untuk bagi-bagi jabatan dan tidak dilakukan secara merit sistem meritokrasi," ujar Djarot.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mengungkapkan usulan penerbitan Obligasi Orange atau Orange Bonds akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta, bukan pemerintah.

Adapun, Impact Investment Exchange (IIX) dan Ford Foundation berkolaborasi memperkenalkan Orange Movement melalui Orange Bond untuk mendukung tujuan kelima SDGs, yakni kesetaraan gender.

Dalam masa penjajakan obligasi baru ini, Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pendalaman Pasar SUN DJPPR Kemenkeu Chandra A.S. Wibowo menyampaikan saat ini pemerintah sudah memiliki sederet obligasi yang bertujuan kepada Sustainable Development Goals (SDGs).

Di antaranya Green Bond pada 2018, kemudian pada 2021 terdapat SDGs Bond yang mencakup tujuan 1 hingga 17 SDGs, serta pada tahun lalu melalui Blue Bond.

“Bukan berarti pemerintah menolak inisiatif Orange Bond. Kami melihat bahwa Orange Movement ini sebenarnya sudah tercakup dalam instrumen SDGs Bond,” tuturnya kepada wartawan di Hotel Bidakara, Rabu (10/7/2024).

Sementara pemerintah telah memiliki produk serupa, Chandra mendorong sektor swasta dapat menerbitkan Orange Bond untuk mendukung SDGs.

“Dan untuk spesifik penerbitan Orange Bond, pememerintah mendorong sektor swasta untuk bisa berpartisipasi,” lanjutnya.

Berdasarkan penerbitan obligasi-obligasi terkait SDGs sebelumnya, Chandra melihat instrumen seperti demikian cukup diminati pasar.

Terbukti dari penerbitan Blue Bond berdenominasi Yen Jepang untuk kedua kalinya senilai 25 miliar yen, dengan sebagian pada tenor 7 tahun dan 10 tahun, serta keseluruhan tenor 20 tahun.

kita kemarin di pasar Jepang juga kita berhasil menerbitkan blue bonds 25 miliar Japanese Yen. Kemudian terakhir, green suku kan juga dapatnya berapa ya? Tidak salah 500-an juta ya, US dollar.

Senada, Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas Yanuar Nugroho menjelaskan, Orange Bonds, yang mengambil inspirasi dari tujuan kelima SGDs (kesetaraan gender) dengan logo berwarna oranye ini, bukan hanya akan menawarkan solusi pembiayaan yang inovatif.

Lebih dari itu, juga untuk mempromosikan inklusi sosial ekonomi dengan memberikan akses keuangan yang lebih besar kepada perempuan dan kelompok yang terpinggir atau marjinal.

Pihaknya sangat menyarankan bahwa Orange Bonds ke depannya dapat diterapkan ke non-sovereign bond agar swasta dapat lebih berperan dalam pembiayaan.

“Harapannya dengan melibatkan swasta kita bisa memperluas jangkuan dan dampak dari Orange Bonds dan memastikan sumber daya lebih besar tersedia untuk proyek-proyek yang mempromosikan keberlanjutan dan kesetaraan gender,” tuturnya.

Sebagai informasi, Orange Bond bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan dan mendukung masyarakat dan UMKM yang berfokus pada perempuan sebagaimana tujuan kelima SDGs.

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) divonis 10 tahun penjara. Majelis hakim meyakini politikus NasDem itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa pungli di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Menyatakan Terdakwa Syahrul Yasin Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7).

“Menjatuhkan pidana terhadap Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun,” tambah hakim.

Selain pidana badan, SYL juga dibebankan denda Rp 300 juta. Bila tidak dibayar, maka hukumannya diganti dengan 4 bulan kurungan.

Menurut Hakim, SYL terbukti melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal itu terkait pungli/pemerasan.

SYL dinilai terbukti meminta uang dari para pejabat Kementan melalui Kasdi Subagyono sebagai Sekjen Kementan kala itu dan Muhammad Hatta selaku eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan. Nilai uang yang diterima SYL dkk sebesar Rp 44.269.777.204 dan USD 30.000.

Namun, Hakim menilai bahwa dari total uang tersebut, ada yang memang dipergunakan untuk kepentingan dinas SYL. Misalnya sewa pesawat untuk kunjungan dinas, bantuan bencana alam dan pemberian sembako kepada masyarakat, hingga pembayaran kegiatan keagamaan.

Meski demikian, ada juga uang yang digunakan untuk pribadi SYL dan juga keluarganya. Seperti pembelian perhiasan dan mobil, sewa kendaraan perawatan kecantikan, pesta keluarga. Ada pula pemberian perhiasan kepada orang lain atas nama SYL.

Tak hanya itu, ada juga pemberian ke Partai NasDem. Salah satunya terkait bantuan untuk acara pendaftaran bacaleg NasDem di KPU dalam Pemilu 2024.

Hakim menilai bahwa total uang yang digunakan untuk keperluan pribadi SYL, keluarga dan koleganya adalah sebesar Rp 14.147.144.786 dan USD 30 ribu atau setara Rp 14,6 miliar.

Majelis Hakim pun menjatuhkan pidana tambahan kepada SYL untuk membayar uang pengganti sebesar yang diterimanya itu. Dikurangi dengan jumlah uang yang sudah disita dan dirampas dalam perkara ini.

Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta agar SYL dihukum 12 tahun penjara.

Dalam sidang yang sama, Hatta dan Kasdi yang juga berstatus terdakwa turut menjalani vonis. Keduanya dihukum masing-masing 4 tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa 6 tahun penjara.

SYL didakwa menerima sebesar Rp 44,5 miliar. Uang miliaran tersebut dipungut dari setoran para jajarannya pejabat eselon di Kementerian Pertanian.

Pungli dilakukan SYL dengan bantuan dua anak buahnya, yakni Kasdi Subagyono sebagai Sekjen Kementan kala itu dan Muhammad Hatta selaku eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan.

Dalam dalilnya, Jaksa KPK menyebut, sejak menjabat Menteri Pertanian pada Oktober 2019, SYL menempatkan beberapa orang kepercayaannya dalam jabatan tertentu di Kementan. Termasuk Kasdi dan Hatta.

Hatta merupakan staf SYL ketika menjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Hatta ditempatkan sebagai Pj Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan pada Juni 2020-2022 yang kemudian menjadi Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan sejak Januari 2023.

Selain Hatta, ada pula Imam Mujahidin Fahmid sebagai staf khusus Mentan. Sementara Kasdi belakangan dipromosikan SYL menjadi Sekjen Kementan. Tujuan pembangunan ‘gerbong Sulawesi Selatan’ ini dilakukan untuk memudahkan SYL memberikan perintah.

Pada awal tahun 2020, SYL mengumpulkan sejumlah anak buah di ruangan menteri. Dia memerintahkan Imam, Kasdi sebagai Direktur Jenderal Perkebunan saat itu, Hatta dan Panji Harjanto (ajudan SYL), untuk melakukan pengumpulan uang ‘patungan/sharing’ dari para pejabat eselon I Kementan: para Dirjen, Kepala Badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I.

Besaran uang yang dipungut mulai dari USD 4.000-10.000. SYL juga disebut meminta jatah 20% dari anggaran di masing-masing Sekretariat, Direktorat, dan Badan pada Kementan.

Dalam dakwaan, jaksa membeberkan bahwa permintaan tersebut dilakukan dengan disertai ancaman. SYL disebut pernah mengingatkan jajarannya, bila tak bisa memenuhi permintaan itu maka jabatan mereka dalam bahaya.

Total uang yang diraup SYL dari pungli, yang dilakukan melalui dua anak buahnya Kasdi dan Hatta itu, mencapai Rp 44,5 miliar. Meski belakang dalam tuntutan bertambah menjadi sekitar Rp 44,7 miliar. Namun, dalam vonis, Hakim meyakini yang dinikmati SYL, keluarga, dan koleganya adalah sebesar Rp 14,6 miliar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut menanggapi rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Jokowi mengatakan rencana perubahan tersebut merupakan inisiatif DPR, sehingga segala persoalan yang menyangkung upaya untuk mengganti terminologi Wantimpres menjadi DPA dapat ditanyakan kepada DPR.

"Ya itu inisiatif dari DPR, tanyakan ke DPR," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meninjau RSUD Dr. H. Bob Bazar di Bandan Hurip, Lampung Selatan pada Kamis (11/7).

Adapun Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, struktur organisasi dan kelembagaan DPA nantinya sama dengan Wantimpres. Selain itu, terdapat pula perubahan jumlah anggota.

Dia menambahkan, nantinya jumlah anggota DPA tak dibatasi dan menyesuaikan kebutuhan presiden. Pada Undang-Undang lama diatur bahwa anggota Wantimpres berjumlah 8. Dalam revisi tidak ada batasan baku mengenai jumlah orang yang akan duduk di DPA.

Terdapat pula perubahan ketiga, di mana RUU Wantimpres akan mengatur mengenai syarat menjadi anggota DPA. Baleg menyetujui DPA diisi oleh orang yang duduk atau pernah duduk sebagai pejabat negara.

Adapun Baleg telah menggelar rapat pada Selasa (9/7), Supratman yang memimpin rapat meminta persetujuan dari anggota sidang untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Sebanyak 9 fraksi partai politik di DPR setuju revisi UU dibawa ke Paripurna DPR.

Sedangkan politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung atau DPA di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Ara menyebut figur Jokowi punya kapasitas mumpumi untuk memimpin sebuah lembaga tinggi yang punya fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan tersebut.

"Saya harapkan Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung ke depan. Karena beliau punya pengalaman menjadi wali kota, gubernur hingga presiden," kata Ara kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) RI meluncurkan pedoman penerapan kurikulum yang berlaku untuk lembaga pendidikan raudlatul athfal (RA), madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), madrasah aliyah (MA), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK). Hal itu termaktub di dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 450 Tahun 2024.

Peluncuran KMA tersebut berlangsung saat sosialisasi dengan para kepala RA dan madrasah di Provinsi Lampung. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Abu Rokhmad, beleid itu selaras dengan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

“Isinya sama dengan Permendikbud ditambah dengan kekhasan tertentu, dan merupakan kilometer asasi untuk kurikulum nasional atau kurikulum merdeka. KMA ini menjadi penanda bahwa mulai hari ini, Kemenag dalam hal ini madrasah (RA, MI, MTs, MA dan MAK) sudah menerapkan kurikulum yang baru menggantikan kurikulum sebelumnya," ujar Plt Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad, seperti dikutip Republika dari laman resmi Kemenag RI, Rabu (10/7/2024).

Ia mengakui, kurikulum hanya menjadi "hidup" bila diterapkan oleh guru dan para pendidik di ruang kelas. Karena itu, pihaknya berharap kerja sama yang baik dengan kalangan guru, kepala madrasah, maupun para pengawas.

“Kita hidup di zaman disrupsi, dengan penanda perubahan yang cepat dan tidak terduga. Semoga Allah memberikan jalan terang bagi implementasi KMA ini, amin,” harapnya.

Sebelumnya, Direktur KSKK Madrasah Sidik Sisdiyanto mengatakan penyusunan KMA 450 telah melalui serangkaian proses yang panjang. Ini dilakukan oleh tim pengembang kurikulum pusat, yang terdiri atas guru, pengawas, kepala madrasah terpilih, serta akademisi pendamping dari dosen pelbagai perguruan tinggi negeri.

“KMA ini sebagai pengganti KMA 347 Tahun 2022," ucap Sidik Sisdiyanto.

Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud RI, Dr Yogi Anggraena mengapresiasi terbitnya KMA 450 tahun 2024. Menurunya, beleid ini sudah melalui tahap harmonisasi dengan Kemendikbud.

“Alhamdulillah Pak Basit sebagai Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi secara aktif berkoordinasi dengan kami, meng-update berbagai regulasi supaya menjadi sinkron,” kata dia.