Sejumlah program pemerintah daerah diberikan nama tertentu sehingga bila disingkat membentuk singkatan yang nyeleneh, seperti Sipepek, Simontok, dan Sisemok.

Pengamat Kebijakan Pemerintah, Adib Miftahul, menyayangkan penamaan-penamaan tersebut. Menurutnya penamaan itu vulgar dan seksis.

"Tapi saya kira bahwa landasan baku juga harus dipikirkan, setidaknya masih ada lah sisi kreativitas yang harusnya berkaidah dengan pedoman bahasa baku karena untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia ya," jelas Adib saat dihubungi kumparan, Kamis (11/7).

"Itu yang saya kira harus menjadi perhatian utama sebenarnya. Jadi kalo dibilang cenderung vulgar dan seksis gitu, saya katakan iya," sambungnya.

Adib melihat munculnya fenomena ini adalah wujud dari ketiadaannya panduan atau aturan dalam birokrasi guna menjaga kebakuan berbahasa Indonesia untuk sebuah nama-nama program.

Pemerintah, menurutnya, latah dalam memberikan penamaan seperti itu. Mereka dinilai hanya mementingkan faktor penerimaan masyarakat agar programnya mudah diingat.

"Sebenarnya penamaan program tetap menggunakan kaidah bahasa baku. Biar tidak terlihat ikut-ikutan. Ini fenomena latah saja, cenderung malah birokrasi ini tidak punya guidance untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia," terang Adib.

"Makanya penamaan program harusnya tetap pakai bahasa baku. Kan banyak bahasa baku yang kalau disingkat baku. Ini kan dari sisi kreativitas aja sebenarnya. Ya kadang-kadang program itu kan hanya diserahkan ke beberapa orang yang cenderung memang ikut latah juga. Ini jadi masalah yang terjadi," tutupnya.

Nama-nama program sejumlah instansi pemerintah itu sendiri viral di media sosial. Berikut beberapa program dengan nama-nama yang dinilai vulgar dan seksis:

SIPEPEK - singkatan Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan. Melengkapi kebutuhan warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon.

SITHOLE - singkatan dari Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online Pengadilan Negeri Semarang.

SISKA KU INTIP - Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti - Plasma yang ada di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan.

SIMONTOK - Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok. Pemerintah Kota Solo.

SISEMOK - Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

SICANTIK - Sistem Pencatatan Kehadiran & Kinerja. mencatat kehadiran serta kinerja ASN di wilayah Kabupaten Bogor.

SIGANTENG - Sistem Informasi Ketenagalistrikan Jawa tengah. Aplikasi pengajuan terkait izin ESDM di Jawa Tengah.

SIPEDO - Sistem Pelatihan Berbasis Data Online. Memudahkan fungsi pelatihan di Balai Pelatihan Kerja di Sumedang.

MAS DEDI MEMANG JANTAN - Masyarakat Berdedikasi Memperhatikan Angkatan Kerja Rentan. Kota Tegal, untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

i-PUBERS - Integrasi Pupuk Bersubsidi. Program Kementan kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia.

JEBOL YA MAS - Program Inovasi Puskesmas Anggut Atas. Pemerintah Kota Bengkulu.

BOTI - Bantuan Operasional Tempat Ibadah milik Pemprov DKI.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menampik adanya pengaruh dirinya terhadap pencalonan Bobby Nasution pada Pemilihan Gubernur Sumatra Utara atau Pilgub Sumut tahun ini.

Jokowi mengatakan faktor elektabilitas menjadi sebab para partai politik (parpol) untuk memberikan dukungan kolektif kepada Bobby sebagai calon pimpinan provinsi tanah batak November mendatang.

"Tanyakan partai politik. Partai politik itu pintar-pintar, biasanya yang dilihat adalah elektabilitas," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meninjau RSUD Dr. H. Bob Bazar di Bandan Hurip, Lampung Selatan pada Kamis (11/7).

Jokowi menjelaskan, parpol umumnya melihat faktor elektabilitas untuk menentukan arah dukungan kepada calon pimpinan daerah tertentu. Daya tarik elektoral dipercaya dapat menarik suara atau dukungan dari pemilih dalam sebuah pemilihan umum (Pemilu).

Elektabilitas yang mengacu pada popularitas dan reputasi dianggap menjadi faktor penting untuk menilai peluang kemenangan dari calon pimpinan daerah. "Yang dilihat itu biasanya elektabilitas, ya. Partai politik itu pintar-pintar, apalagi ketua umumnya," ujar Jokowi.

Dalam sesi konferensi pers itu, Jokowi turut didampingi oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasionan (PAN) yang juga menjabat sebagai Menteri Pedagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas.

PAN merupakan salah satu parpol pengusung Bobby di Pilgub Sumut. Zulhas optimistis, Bobby dapat memenangi kontestasi Pilgub Sumut periode 2024-2029. "Ya kami pilih yang menang dong," kata Zulhas.

Sikap parpol yang berbondong-bondong mendukung Bobby di Pilgub Sumut mendapat sorotan dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat.

Eks Gubernur DKI Jakarta yang saat ini menjadi anggota Komisi II DPR itu mempertanyakan alasan tujuh parpol mendukung Bobby pada Pilgub Sumut. Ia meragukan alasan partai mendukung Bobby karena faktor personal Bobby.

“Untuk Mas Bobby itu mendapat dukungan parpol karena Mas Bobby-nya atau karena mertuanya, itu pertanyaannya,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa (9/7).

Bobby Nasution yang merupakan menantu Jokowi itu kini telah mengantongi dukungan dari sejumlah parpol. Teranyar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi memberikan dukungan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB. Penyerahan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid kepada Bobby di kantor DPP PKB, Jakarta pada Kamis (4/7).

Sejumlah parpol lainnya yang telah menyatakan dukungan untuk Bobby yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PAN. Pada pertengahan Juni 2024, Bobby resmi mendapatkan dukungan dari Partai Golkar. Dukungan diberikan usai ia bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Sumut Musa Rajekshah.

Di bulan yang sama, Bobby resmi mendapatkan dukungan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk maju di Pilgub Sumut. Surya Paloh juga membebaskan Bobby untuk menentukan calon wakil gubernurnya.

Bobby juga telah resmi menjadi kader Partai Gerindra pada 20 Mei 2024 lalu. Pada saat yang sama, ia juga mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara pada tim penjaringan Partai Gerindra.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) resmi melakukan "naming rights" Halte Gelora Bung Karno (GBK) yang diubah menjadi Halte Senayan Bank DKI.

Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan, penamaan Halte Senayan Bank DKI akan berlangsung selama tiga tahun.

"Kami kerjasama dengan Bank DKI untuk penamaan halte (naming rights) Halte Senayan Bank DKI, kerjasama ini berlangsung tiga tahun ," ujar Welfizon saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Penamaan ini disebut "naming rights" sebagai bentuk kerjasama PT Transjakarta dengan Bank DKI, di mana perusahaan transportasi menjual hak penamaan halte atau stasiun kepada perusahaan.

Berkait dengan penjualan hak penamaan halte GBK, Welfizon enggan mengungkapkan berapa nominal harganya.

"Nilai investasinya enggak usah dishare lah. Jadi kalau nilainya mungkin kita tidak bisa publish. Cukup kami yang tahu," kata Welfizon.

Sementara itu, Welfizon menjelaskan, pemilihan Halte GBK karena lokasi yang strategis dan halte yang paling ramai.

"Setiap hari kurang lebih 10.000 pengguna yang menggunakan halte ini. Kami menempatkan naming rights karena ini halte yang paling ramai," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pelayanan dan Bisnis Transjakarta Fadly Hasan mengatakan, seiring dengan pergantian tersebut, pihaknya juga akan mengganti nama Halte Senayan JCC menjadi Halte Gerbang Pemuda agar namanya berbeda dengan Halte Senayan Bank DKI.

"JCC Senayan akan jadi Gerbang Pemuda karena kebetulan lokasinya itu ada di Jalan Gerbang Pemuda. Jadi yang sekarang GBK akan menjadi Senayan Bank DKI," ujarnya saat ditemui di Transport Hub, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dia mengugkapkan, pergantian nama Halte GBK menjadi Halte Senayan Bank DKI ini dilakukan sebagai salah satu upaya perusahaan mendapatkan pendapatan selain dari penjualan tiket bus Transjakata.

Jakarta: Pimpinan kementerian dan lembaga diminta segera menindak pegawainya yang bermain judi online (judol). Nama-nama pegawai yang bermain judi online telah diserahkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto ke instansi terkait.

"Saya biasanya langsung ngomong ke kepala lembaga atau kementerian untuk segera ditindaklanjuti, didisiplinkan," ujar Hadi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring, kata Hadi, telah memblokir kanal-kanal terkait judol. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah menyerahkan rekening yang berkaitan dengan judi online ke pihak kepolisian.
"Mungkin dalam minggu ini, minggu depan saya minta sudah berapa yang diambil dananya oleh penyidik Polri," jelas dia.

Satgas Pemberantasan Perjudian Daring tancap gas melakukan penindakan melalui tiga operasi. Pertama, melalui pemblokiran rekening yang diduga terkait judol.

"Yang pertama adalah sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada empat ribu sampai dengan lima ribu rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri walaupun PPATK juga memiliki wewenang untuk membekukan selama 20 hari," kata Hadi, Rabu, 19 Juni 2024.

Bareskrim akan membekukan rekening dari hasil laporan PPATK. Hadi mengatakan Bareskrim memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan pembekuan rekening tersebut.

Selain melalukan upaya pemberantasan lewat pembekuan rekening, Satgas bakal menindak modus jual beli rekening yang ada di masyarakat.

"Kita akan melakukan penindakan jual beli rekening," kata Hadi.

Baca Juga: Kronologi Pegawai KPK Ketahuan Habiskan Rp74 Juta untuk Judi Online

Sementara itu, operasi ketiga ialah terkait game online dengan modus membeli pulsa atau top up di minimarket. Satgas akan memantau aktivitas tersebut.

"Sasarannya adalah yang akan kita lakukan Satgas adalah menutup pelayanan top up online yang terafiliasi karena pengisian pulsa di minimarket," kata Hadi.

(AZF)

Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023 jadi salah satu yang terbaik di dunia. Kondisi ini sedikit banyak didukung dengan banyaknya investasi yang masuk ke berbagai daerah di Indonesia.

Pada awalnya Bahlil menjelaskan dalam 4-5 tahun ke belakang, kondisi ekonomi global mengalami berbagai macam kendala. Kondisi ini dimulai saat perang dagang antara Amerika dengan China dimulai.

Belum selesai dengan perang dagang, ekonomi global kembali dihantam COVID-19. Masih belum cukup, jelang masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pecah perang antara Rusia melawan Ukraina yang membuat tensi global memanas.

"Tambah panas lagi ini barang (ekonomi global), tambah panas. Belum selesai perang antara Ukraina dan Rusia, lahir lagi ketegangan di (jalur) Gaza, antara Palestina dan Israel," kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN Jatinangor, Jawa Barat yang juga disiarkan secara online, Kamis (11/7/2024).

"Sampai dengan hari ini, belum pernah ada satu pemikir ekonom dari kampus manapun yang bisa meramalkan tentang bagaimana ekonomi global ke depan. Oleh karena itu sekarang adalah kepiawaian, kemampuan leadership dari masing-masing kepala negara untuk menyelamatkan negaranya," jelasnya lagi.

Di tengah berbagai permasalahan global itu, Bahlil mengatakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5% di 2023, dengan inflasi di bawah 3%. Menurutnya ini merupakan salah satu pencapaian terbaik di dunia.

"Hanya tiga negara pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia di tahun 2023; India, China, dan Indonesia. Selebihnya di bawah 5% dan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong salah satu di antaranya adalah investasi," paparnya lagi.

Untuk itu Bahlil meminta kepada para pemimpin daerah, dan juga para peserta didik IPDN yang nantinya akan bertugas di berbagai daerah di Indonesia untuk membantu proses masuknya investasi di wilayah kerjanya masing-masing.

Sebab Kementerian Investasi/BKPM hanya bisa menawarkan investasi kepada para pengusaha global dan dalam negeri, namun proses pengawasan hingga pelaksanaan investasi itu terjadi di pemerintah daerah masing-masing wilayah.

"Kementerian investasi mendatangkan investasi, tapi akan mengurus investasi di daerah itu adalah camat, lurah, Sekda, kepala dinas, dan mereka mayoritas adalah tamatan-tamatan dari keluarga besar IPDN," pungkasnya.

Realisasi Investasi

Bahlil mengatakan di 2023 Indonesia berhasil menarik investasi sebesar Rp 1.418,9 triliun. Nilai ini disebut lebih tinggi dari target yang ditentukan. Di mana untuk target rencana strategis Kementerian pada 2023 ada di angka Rp 1.099,8 triliun (capaian 129,0%) dan target langsung yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Bahlil di angka Rp 1.400 triliun (tercapai 101,3%).

"Pertumbuhan kita di tahun 2023 salah satu kontribusinya adalah investasi. target investasi kita di tahun 2023, itu Rp 1.400 triliun dan itu adalah target yang dikasih oleh pak Presiden Jokowi, dan kita mampu menyelesaikan Rp 1.418,9 triliun," kata Bahlil.

Dari capaian investasi itu, Bahlil mengatakan sekitar 52,4% atau Rp 743,9 triliun merupakan investasi luar negeri (penanaman modal asing/PMA) dan 47,6% atau Rp 674,9 triliun sisanya merupakan hasil investasi dalam negeri (penanaman modal dalam negeri/PMDN).

Jika dibagi berdasarkan wilayah, sebanyak Rp 730,8 triliun atau (51,5%) investasi itu masuk ke wilayah di Luar Pulau Jawa, dan Rp 688,1 triliun berada di Pulau Jawa. Berkat itu pemerintah bisa membuka sekitar 1,8 juta lapangan pekerjaan sepanjang 2023.

"PMA-nya 52,4%, PMDM-nya itu 47,6%. Antara Jawa dan luar jawa itu kurang lebih sekitar 51,5% (di Luar Pulau Jawa dan sisanya di Pulau Jawa) dan penciptaan lapangan kerja sekitar 1,8 juta," jelasnya.

Menurut Bahlil dari sana terlihat bagaimana realisasi investasi Indonesia, khususnya di sektor manufaktur, merupakan yang terbaik di Asia Tenggara. Ia mengatakan ini merupakan capaian yang sangat besar dan menunjukkan bagaimana tangguhnya ekonomi Indonesia saat ini.

"Realisasi investasi ini untuk sektor manufaktur di Asia Tenggara, Indonesia adalah yang paling besar peminatnya foreign direct investment masuk ke negara kita. Ini tidak main-main," ucapnya.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA--DPP Partai Nasdem memastikan akan menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait perkara korupsi yang kini menjerat Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Sekjen DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim mengatakan bahwa pihaknya tidak mau ikut berkomentar mengenai perkara korupsi itu. Pasalnya, dia mengaku khawatir komentar dalam bentuk apapun bakal mengganggu proses persidangan di Pengadilan Tipikor.

"Kita sepenuhnya akan menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan. Semua proses peradilan idealnya tidak boleh ada yang mengomentari, kita serahkan semua kepada hakim," tuturnya di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Dia meyakini bahwa Majelis Hakim Tipikor bakal mengganjar vonis secara transparan dan adil sesuai dengan fakta terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo para hari ini Kamis 11 Juli 2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Putusan hakim itu merupakan kristalisasi hasil musyawarah dan fakta persidangan yang ada," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis, terdakwa Syahrul Yasin Limpo bakal menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini Kamis 11 Juli 2024.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut agar Syahrul Yasin Limpo dipenjarakan selama 12 tahun dan membayar denda sebesar Rp500 juta, apabila denda tidak dibayar maka bisa diganti dengan kurungan tambahan selama 6 bulan.

JPU meyakini terdakwa Syahrul Yasin Limpo terbukti melakukan korupsi hingga Rp44,2 miliar dan USD300.000 selama menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah melakukan penandatanganan perjanjian proyek kerja sama dengan badan usaha (KPBU), Rabu (3/7/2024). Kerja sama ini menandai bahwa pemerintah siap membangun Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan.

"Pembangunan jalan ini telah lama dicita-citakan sejak pemerintahan Presiden Soeharto pada awal 1980," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Basuki mengungkapkan bahwa jalan tersebut dapat membantu distribusi logistik di wilayah tersebut. Dan tingkat kemahalan barang dan jasa di Wamena dapat diturunkan.

"Selain itu, kesejahteraan di Papua dan Papua Pegunungan dapat segera terwujud," sambungnya.

Penandatanganan perjanjian pembangunan jalan tersebut dilakukan antara KPBU oleh Dirjen Bina Marga dan Dirut PT Hutama Mambelim Trans Papua.

Sedangkan perjanjian penjaminan proyek ditandatangani Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan Dirut PT Hutama Mambelim Trans Papua.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR menandatangani perjanjian regres (hak penjamin menagih penanggung jawab proyek) dengan Dirut PT PII. "Saya ingatkan jangan main-main dengan KPBU," tegas Basuki.

Segmen Mamberamo-Elelim dibangun sepanjang 50,14 kilometer. Dibangun dengan skema KPBU, adalah bagian dari ruas Jayapura-Wamena. Lingkup pembangunannya meliputi jembatan, satu unit pelaksana penimbangan bermotor, penanganan lereng dan tebing, serta O&M selama masa layanan.

SERGAI, iNews.id - Penemuan mayat di areal kebun sawit pinggir Sungai Balutu menggemparkan warga Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Sumatra Utara, Selasa (9/7/2024) petang. Identitas korban yakni Kepala Desa Sarang Giting Kahan bernama Joas Simanjuntak.

Kapolsek Kotarih Iptu Mula Purba mengatakan korban diduga tewas akibat tersambar petir.

"Benar, peristiwanya Selasa sore pukul 16.45 WIB. Korban berinisial JS usia 48 tahun, warga Dusun I Desa Sarang Giting Kahan," ujar Iptu Mula Purba didampingi Kasi Humas Polres Sergai Ipda Brimen, Kamis (11/7/2024). 

Mendapat laporan adanya penemuan mayat, Kapolsek langsung memimpin personel turun ke lokasi TKP bersama Unit Identifikasi Polres Sergai untuk olah TKP.

"Saat ditemukan korban tergeletak di pinggir ladang sawit pinggir Sungai Balutu dengan posisi telungkup. Dari mulut dan wajah mengeluarkan darah dan sekitar badan korban sudah membiru," katanya.

Korban selanjutnya dievakuasi dengan dibantu warga untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tebingtinggi. Pihak keluarga selanjutnya membawa jenazah korban untuk disemayamkan di rumah duka.

"Benar kondisi cuaca sebelum korban ditemukan meninggal dunia sangat mendung dan disertai petir," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN) atau Mandala Finance telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp3,2 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut meningkat 17% secara tahunan (year-on-year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Managing Director Mandala Finance Christel Lesmana melihat kenaikan penyaluran pembiayaan tersebut lantaran adanya kebutuhan masyarakat yang perlu didukung untuk terus bertumbuh dan maju, terutama bagi masyarakat yang belum tersentuh sektor perbankan.

“Ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan permintaan terhadap pembiayaan semakin meningkat,” kata Christel kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Christel mengatakan sampai dengan saat ini kontributor terbesar dalam pembiayaan Mandala Finance masih didominasi oleh pembiayaan motor baru dan bekas.

Selain itu, dia mengungkapkan pembiayaan multiguna untuk berbagai kebutuhan, salah satunya sebagai modal kerja sektor produktif UMKM khususnya segmen usaha yang berskala mikro dan kecil.

Sejalan dengan outlook positif dari OJK terkait pertumbuhan industri pembiayaan sebesar 10-11%, Christel mengatakan pihaknya terus optimis dengan proyeksi pertumbuhan dua digit dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat tahun ini.

Untuk terus meningkatkan pembiayaan dan keberlanjutan, pihaknya akan tetap fokus pada pertumbuhan jangka panjang perusahaan melalui penyaluran pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian yang tepat sasaran untuk menjaga portofolio bisnis yang sehat.

“Serta diversifikasi portofolio, peningkatan inovasi teknologi dalam produk dan layanan untuk menjawab berbagai kebutuhan pelanggan,” kata Christel.

Sepanjang 2023, Mandala Finance telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp5,5 triliun. Angka tersebut meningkat 5,76% yoy apabila dibandingkan Rp5,2 triliun pada 2022.

Dari sisi kinerja, Mandala Finance meraup laba sebanyak Rp422 miliar per 31 Desember 2023. Angka tersebut turun 35,8% yoy apabila dibandingkan dengan laba pada 2022 yang mencapai Rp658 miliar.

Penurunan laba tersebut disebut lantaran efek jangka panjang pandemi Covid-19. Di mana mempengaruhi kemampuan bayar konsumen Mandala Finance.

Meskipun sudah mulai ada pemulihan dan kebangkitan usaha mikro, namun masih ada beberapa konsumen yang masih terpengaruh efek jangka panjang pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi korban koperasi Indosurya meminta penjualan aset untuk membayar kerugian dari nasabah.

Salah satu perwakilan Aliansi korban Koperasi Indosurya Teddy Adrian mengungkapkan, sampai saat ini korban juga belum menerima penggantian kerugian dari aset yang disita.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar aset sitaan berupa 202 aset properti dan 180 unit mobil segera dilelang untuk membayar kerugian kepada korban.

Total aset tersebut ditaksir sekitar Rp 2,4 triliun.

"Walaupun kesemua aset sitaan dilelangkan tetapi masih jauh dari cukup karena aset tersebut diprediksi telah turun banyak nilainya karena berbagai macam kondisi," ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, ditulis Kamis (11/7/2024).

Audit forensik penyidik menemukan kerugian seluruh korban dari kasus Indosurya ini mencapai Rp 16,08 triliun.

Tak hanya itu, Teddy juga meminta Mahkamah Agung (MA) dan aparat penegak hukum menolak permohonan peninjauan kembali (PK) terdakwa kasus tersebut.

Pasalnya, korban merasa khawatir ketika ada peninjauan kembali.

Untuk itu, ia berharap PK tersebut tidak disetujui oleh Mahkamah Agung karena akan pihaknya merasa belum menerima keadilan dari perkara ini.

"Jika itu terjadi (persetujuan PK) bisa menimbulkan kemarahan serta kesedihan dari 23.000 korban," ungkap dia.

Sebagai informasi, kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya ini bermula pada 2018. Saat itu Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) pernah menjatuhkan sanksi administratif karena disebut terdapat indikasi penyimpangan di KSP Indosurya.

Salah satu kejanggalan yang terjadi adalah KSP Indosurya tidak menyampaikan laporan keuangan dan Rapat Anggota Tahunan pada 2019. Padahal semestinya laporan itu disampaikan pada kuartal ke-1 pada 2020.

Kemudian pada 10 Februari 2020 terjadi gagal bayar yang dialami sejumlah nasabah. Lalu pada 24 Februari 2020, sejumlah nasabah menerima surat dari KSP Indosurya yang menyatakan uang mereka yang berada di deposito tidak bisa dicairkan.

Setelah itu para nasabah mulai mengeluh tidak bisa menarik simpanan pokok dan imbal hasil yang dijanjikan KSP Indosurya.

Saat itu KSP Indosurya memberi syarat nasabah baru bisa mencairkan uang dalam jangka waktu 6 bulan sampai 4 tahun tergantung nilai asset under management (AUM).

Pada Maret 2020, para nasabah KSP Indosurya diberi tahu melalui pesan WhatsApp yang menyatakan mereka bisa menarik tabungan dengan batas Rp 1 juta per nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri merespons kritik yang dilontarkan oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin soal penyidik yang dinilai kurang teliti dalam menangani kasus Pegi Setiawan.

Seperti diketahui, PN Bandung memutuskan status tersangka Pegi telah gugur di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dalam pertimbangannya, hakim menilai penyidik Polda Jabar tidak menjalankan prosedur saat menetapkan Pegi sebagai tersangka.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa pihaknya tidak anti-kritik dalam setiap persoalan yang ada. Terlebih, hal tersebut merupakan amanat dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

"Ini bagian hal-hal pada putusan kita hargai, terkait dengan masukan kemudian kritik, bapak Kapolri juga selalu menekankan bahwa Polri tidak anti kritik," kata Trunoyudo di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Dia juga memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh terkait penyidikan pada kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon.

Disitat dariwapres.go.id, Wapres RI Ma'ruf Amin menilai Polda Jabar kurang teliti dalam menangani kasus Pegi. Oleh sebab itu, dia berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi.

“Saya kira kita harapkan ke depan tidak terjadi lagi. Jadi kalau menangkap, betul-betulfirm[pasti] dan memang buktinya cukup,” tegas Wapres.

Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI itu juga mendukung keberlanjutan proses hukum kasus pembunuhan Vina, khususnya dalam menemukan orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Bahwa ada tiga orang yang dicari itu, DPO, kalau betul itu ada, ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang Pegi itu bukan orangnya, ya dicari, dilanjutkan saja,” pungkasnya.

Banda Aceh: Sebanyak 393 jemaah haji Aceh kloter pertama mendarat dengan selamat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa jemaah dari Madinah, Arab Saudi, disambut haru oleh keluarga dan petugas yang telah menunggu di bandara.

"Alhamdulillah semua jemaah dalam kondisi sehat, namun ada beberapa orang yang membutuhkan ambulan," kata Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH) Debarkasi Aceh, Azhari, Kamis, 11 Juli 2024.

Kloter pertama ini terdiri dari 393 jemaah yang berasal dari Aceh Besar dan Sabang. Jemaah dari Aceh Besar akan dijemput keluarga dari asrama haji, sedangkan jemaah dari Sabang akan menginap di asrama semalam dan menyeberang ke Pulau Weh esok paginya.

"Sementa itu, satu jemaah kloter 1 asal Sabang, Ruhamah Hasan Amin (84), meninggal dunia di Makkah beberapa hari setelah tiba di Tanah Suci. Hingga hari ini, tercatat 11 jemaah dan satu petugas yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji," ungkapnya.
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Banda Aceh, dr Ziad Batubara, menjelaskan bahwa 4 jemaah kloter satu membutuhkan ambulans saat tiba di bandara.

"Satu di antaranya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, Banda Aceh," kata Ziad.

Pihaknya juga akan mengecek suhu tubuh jemaah dan melakukan swab bagi yang memiliki suhu di atas 37,5 derajat celcius untuk mendeteksi covid-19 atau penyakit lainnya.

(WHS)