Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di Komisi VI DPR RI menolak usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 kepada PT Danareksa (Persero) dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Harris Turino mengatakan Danareksa dinilai mampu mendapatkan pendanaan di luar injeksi modal negara, sehingga tidak memerlukan PMN. Adapun Perum Perumnas disebut tidak memiliki rencana bisnis yang jelas.

"Kami menolak usulan PMN 2025 untuk dua BUMN, yakni Danareksa dan Perumnas. Danareksa karena bisa mendapatkan pendanaan dalam bentuk lain, sementara Perumnas konsep perencanaan bisnisnya tidak jelas," ujar Harris dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Berdasarkan usulan Kementerian BUMN, Danareksa direkomendasikan meraih PMN sebesar Rp2 triliun yang ditujukan untuk pengembangan usaha. Sementara itu, Perumnas diusulkan meraih injeksi modal negara sebesar Rp1 triliun guna penyelesaian persediaan perumahan.

Kementerian BUMN diketahui mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara terperinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Berikut daftar 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN Tahun Anggaran 2025:

1. Hutama Karya: Rp13,86 triliun

2. Asabri: Rp3,61 triliun

3. PLN: Rp3 triliun

4. IFG – Bahana PUI: Rp3 triliun

5. Pelni: Rp2,5 triliun

6. Biofarma: Rp2,21 triliun

7. Adhi Karya: Rp2,09 triliun

8. Wijaya Karya: Rp2 triliun

9. Len Industri: Rp2 triliun

10. Danareksa: Rp2 triliun

11. Kereta Api Indonesia: Rp1,8 triliun

12. ID Food: Rp1,62 triliun

13. PT PP (Persero): Rp1,56 triliun

14. Perum Damri: Rp1 triliun

15. Perumnas: Rp1 triliun

16. INKA: Rp976 miliar

IDXChannel- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kinerja positif di industri alat angkut Indonesia. Industri tersebut menjadi tulang punggung PDB industri pada 2023 dengan pertumbuhan sebesar 7,63 persen.

Hal ini diungkap oleh Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika. Menurutnya, industri alat angkut mampu memberikan kontribusi yang signfikan bagi perekonomian nasional.

“Industri alat angkut menjadi motor utama pertumbuhan PDB industri pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 7,63 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan," kata Putu pada Rabu (10/7/2024).

"Pertumbuhan industri alat angkut tersebut tidak terlepas dari kontribusi sektor otomotif,” tuturnya.

Kemenperin mencatat, selama 2023, penjualan untuk kendaraan roda dua di pasar domestik sebesar 6,2 juta unit dan ekspornya mencapai 570 ribu unit. Sementara itu, ekspor kendaraan mobil sebesar 506 ribu unit untuk jenis CBU dan 65 ribu unit untuk CKD.

Namun demikian, dalam 10 tahun terakhir, penjualan untuk kendaraan mobil di pasar domestik masih cenderung bertahan pada angka 1 juta unit. Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk dapat meningkatkan penjualan tersebut.

Tren kenaikan ekspor untuk kendaraan mobil, tercermin dari 2016 sebesar 194 ribu unit dan pada 2023 mencapai 506 ribu unit. Saat ini, sejumlah produsen otomotif skala global sedang membidik Indonesia sebagai basis produksi, termasuk menjadikan hub ekspor.

“Meskipun penjualan di domestik stagnan, produksinya terus meningkat karena untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Artinya, industri otomotif kita masih punya daya saing,” tutur Putu.

“Bahkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini terdapat penambahan industri otomotif baru antara lain Hyundai, Chery, Neta, Citroen dan MG,” ujarnya.

(SAN)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan penyertaan modal negara (PMN) kini tidak lagi mengandalkan utang luar negeri. Erick mengatakan PMN yang diterima BUMN berasal dari setoran dividen perusahaan pelat merah kepada negara dalam beberapa tahun terakhir.

"Ini salah satu perbaikan yang luar biasa di bawah pengawasan Komisi VI, kami bisa yakinkan bersama-sama ketika dividen bisa membiayai PMN itu sendiri," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR, Rabu (10/7/).

Erick mengatakan hal ini merupakan pencapaian transformasi BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan BUMN telah menyetorkan sekitar Rp 280 triliun dalam lima tahun terakhir, jauh lebih tinggi dari PMN selama lima tahun terakhir sekitar Rp 212 triliun.

Erick mengatakan mayoritas PMN yakni sekitar 89% digunakan BUMN untuk menjalani penugasan negara. Sementara untuk restrukturisasi sebesar tujuh persen dan pengembangan usaha sebesar 4%.

"Angka detail keseluruhan yaitu PMN yang dibutuhkan untuk 2025 sebesar Rp 44 triliun," kata Erick.

Erick berharap usulan ini dapat didukung Komisi VI. Erick juga mengajak Komisi VI untuk terus membantu mengawal implementasi penggunaan PMN.

Ada beberapa catatan yang diberikan oleh beberapa fraksi Anggota Komisi VI DPR. Misalnya saja Fraksi PDIP Harris Turino memberi penolakan pemberian PMN untuk Danareksa dan Perumnas.

Harris mengatakan bahwa sumbangan dividen BUMN kepada negara menjadi tolok ukur pemberian PMN. BUMN telah menyuntik dividen Rp 279,8 triliun dari periode 2020 sampai 2024.

Namun dia menilai catatan pencapaian dividen tersebut belum merefleksikan kinerja seluruh BUMN. Sebab hanya beberapa perusahaan saja yang menyetor dividen besar dividen yakni perbankan, energi dan telekomunikasi.

"Danareksa bisa mendapatkan pembiayaan dari sumber lain. Sementara penolakan Perumnas karena konsep perencanaannya tidak jelas," kata Harris dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama BUMN, Rabu (10/7).

Berbeda dengan Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra menyetujui pengajuan penyertaan modal negara (PMN) 2025 sebesar Rp 44 triliun. Wakil Ketua IV dari Fraksi Gerindra Mohamad Hekal mengatakan lampu hijau dari Gerindra tak lepas dari pencapaian BUMN selama ini.

"Mudah-mudahan PMN yang kita tanam sekarang akan membuahkan hasil di periode yang akan datang," ujar Hekal saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7).

Hekal menyampaikan Fraksi Partai Gerindra melihat secara umum apa yang diusulkan BUMN semuanya menyangkut hajat hidup orang banyak. Hekal mencontohkan PMN untuk sektor industri, transportasi, ketahanan pangan, ketahanan negara, industri obat-obatan pengembangan usaha masyarakat kecil untuk mendukung program KUR, hingga infrastruktur yang dibangun BUMN Karya.

Jakarta: Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba disebut menyerahkan jabatan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan di wilayahnya kepada Imran Jakub tanpa disertai asesmen. Sebanyak 14 saksi dalam persidangan suap di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Ternate telah membeberkan informasi itu.

“Pengembalian jabatan IY (Imran Jakub) ke jabatan kadis pendidikan Malut, yang dilakukan tanpa dilakukan asesmen,” kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 11 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci identitas 14 saksi yang membeberkan informasi itu dalam persidangan. Keterangan mereka sudah dicatat oleh jaksa untuk ditindaklanjuti.
Di sisi lain, Imran sudah dijadikan tersangka atas dugaan jual beli jabatan oleh KPK. Dia juga sudah ditahan, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Abdul Gani Kasuba Disebut Sering Meminta Uang ke Pejabat di Pemprov Malut

“Dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan 23 Juli 2024,” kata Direkutr Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Juli 2024.

Dalam kasus ini, Imran diduga memberikan uang sebesar Rp1,2 miliar kepada Abdul. Penyerahan dilakukan dua kali dalam kurun waktu November 2023 hingga Desember 2023.

Pemberian pertama yakni saat pelantikan Imran belum dilakukan. Totalnya dana panas awal ini sebesar Rp210 juta.

“Setelah dilantik menjadi kepala dinas pendidikan Provinsi Maluku Utara (menyerahkan lagi) sebesar Rp1.027.500.000,” ujar Asep.

KPK meyakini dana itu diberikan Imran kepada Abdul karena adanya kesepakatan untuk menempati posisi kepala dinas pendidikan. Lembaga Antirasuah terbuka untuk mengembangkan kasus ini.

(ABK)

KOMPAS.com – Pelatih Inggris, Gareth Southgate, membuktikan kecerdasannya saat membawa Tiga Singa menang atas Belanda.

Inggris berhasil memetik kemenangan 2-1 atas Belanda dalam partai semifinal Piala Eropa atau Euro 2024.

Laga Belanda vs Inggris dalam semifinal Euro 2024 bergulir di BVB Stadion Dortmund, Jerman, pada Rabu (10/7/2024) atau Kamis (11/7/2024) dini hari WIB.

Inggris sempat tertinggal dari Belanda via Xavi Simons (7’). Walau begitu, Inggris dapat menyamakan skor melalui penalti Harry Kane (18’).

Selanjutnya, Inggris dan Belanda sempat mengalami kebuntuan sampai waktu babak kedua nyaris habis.

Pelatih Inggris, Gareth Southgate, membuat keputusan yang berdampak positif untuk Tiga Singa, yakni memasukkan Ollie Watkins dan Cole Palmer, pada menit ke-81.

Saat itu, Watkins masuk menggantikan Harry Kane, sedangkan Palmer menggantikan Phil Foden.

Ollie Watkins dan Cole Palmer memberikan dampak cepat untuk Inggris. Kedua pemain itu mampu membukukan gol kemenangan Inggris atas Belanda.

Gol bermula saat Palmer mengirimkan umpan kepada Watkins yang bergerak ke kotak penalti Belanda.

Ollie Watkins pun langsung melepaskan tembakan keras dari sisi kanan yang meluncur ke gawang Belanda.

Keputusan memasukkan Watkins dan Palmer membuktikan kecerdasan Southgate dalam melakukan pergantian pemain saat melawan Belanda.

Gareth Southgate mengungkapkan soal efektivitas pergantian pemain di Inggris saat melawan Belanda.

Menurut Southgate, dirinya sengaja memasukkan Watkins karena sang penyerang Aston Villa itu mampu memberikan energi baru ke Inggris.

“Terpenting adalah seluruh skuad siap untuk bermain. Dari segi energi, kami merasa kami mulai kehilangan tekanan, dan Kane cedera,” kata Southgate, dikutip dari laman resmi UEFA.

“Ollie dapat menekan dengan baik dan melakukan serangan balik. Kami merasa, ini saat yang tepat untuk mencobanya,” tutur dia.

“Saya sangat senang Ollie dapat memanfaatkan momentumnya,” ungkap pelatih yang membawa Inggris dua kali ke final Euro itu.

Di lain sisi, gelandang Inggris, Jude Bellingham, tampak memberikan terima kasih kepada Ollie Watkins yang sudah menjadi seorang pahlawan bagi kemenangan Tiga Singa kontra Belanda.

"Ollie masuk dan memenangi laga. Kami sangat bersyukir karena saya tidak tahu apakah masih mempunyai tenaga (sampai tambahan waktu)," kata Bellingham.

"Saya sangat senang. Ia masuk dan memanfaatkan kesempatan, saya bangga. Seluruh tim mendukungnya, dia pahlawan dan telah menyelamatkan kami," tuturnya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Neta V-II yang dipasarkan di Indonesia tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi pasar domestik. Salah satunya penggunaan DC Fast Charging dengan socket CCS2, dimana seluruh SPKLU yang ada di Tanah Air menggunakan tipe soket tersebut.

Akan tetapi, jika diperhatikan detail ada slot kosong di bagian fender kanan mobil. Khusus untuk pasar domestik China, slot ini dipakai buat mengisi daya baterai tipe GB/T. Bagian ini tidak dihilangkan, tapi dibiarkan terlihat begitu saja.

Menanggapi hal itu, Januar Eka Saputra, After Sales Senior Manager PT NAI mengatakan, berbagai pihak tentunya ingin menutup bagian tersebut, tapi Neta V-II yang dijual di Indonesia itu mengikuti desain dari China.

"Pastinya kita juga mendengarkan saran dari konsumen. Kami sebenarnya ingin menutup bagian kanan tersebut. Tapi tentunya butuh cost lagi dan secara fungsi juga tidak mempengaruhi segala halnya,” kata Januar di Bandung Jawa Barat, Selasa (8/7/2024).

Januar mengatakan, buat di China tentunya slot tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga jika buat pasar Indonesia dibedakan akan membutuhkan biaya tambahan.

"Konsumen kalau mau mengisi daya baterai tentunya tetap menggunakan slot socket CCS2 yang memang digunakan oleh SPKLU yang ada sekarang ini," tutur Januar.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN bersama anak usaha, PT Gagas Energi Indonesia memulai distribusi Compressed Natural Gas (CNG) untuk pelanggan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

PGN dan Gagas mulai menyalurkan Gas bumi untuk PT Bumi Liputan Jaya (Blue Sky Hotel) dengan volume penyaluran mencapai 700 MMBTU per bulan.

Penyaluran gas bumi di Balikpapan juga sebagai salah satu upaya PGN untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Negara (IKN).

Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini mengatakan, PGN mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan jaringan infrastruktur di IKN khususnya di hunian atau rumah dinas untuk menteri hingga pegawai di IKN.

Pada tahap awal, sambungan jargas di IKN disediakan untuk 166 tower (hunian ASN) dan 34 rumah tapak menteri. Gas bumi disuplai dengan CNG yang bersumber dari Balikpapan atau Bontang di Kalimantan Timur.

Blue Sky Hotel akan memanfaatkan gas bumi untuk kebutuhan dapur dan laundry. Menurut Rachmad selaku Chief Engineering Blue Sky Hotel, penggunaan Gas bumi harapannya akan memberikan efisiensi yang siginifikan bagi mereka.

“Penggunaan Gas bumi harapannya akan memudahkan operasional hotel dan memberikan efisiensi untuk bahan bakar hingga 25%,” kata Ratih dalam siaran pers, Rabu (10/7).

Ratih mengungkapkan bahwa pengembangan pemanfaatan gas bumi PGN Group di Kalimantan didominasi dengan moda beyond pipeline. Ada juga layanan gas bumi untuk rumah tangga yang dikelola oleh afilasi perusahaan.

Namun dari sisi kebermanfaatan tetap sama, PGN Group ingin memberikan pengalaman menggunakan energi yang efisien, praktis, aman, tersedia 24 jam serta ramah lingkungan bagi pelanggan.

Plt Direktur Utama Gagas Enro Situmorang menjelaskan, pihaknya siap memulai penyaluran untuk Pulau Kalimantan.

“Kami akan memulai penyaluran gas bumi di Pulau Kalimantan melalui kota Balikpapan dengan proyeksi penyaluran gas bumi untuk sektor industri dan komersial hingga mencapai 1.500 MMBTU per bulan pada akhir tahun 2024. Selanjutnya kami harapkan kota-kota lain di Kalimantan akan merasakan hal serupa,” jelasnya.

Enro menambahkan, Gagas bersama PGN akan terus mendukung Pemerintah mencapai Net Zero Emission pada 2060 salah satunya dengan perluasan pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi.

“Fokus kami saat ini adalah dengan memperluas pemanfaatan gas bumi khususnya untuk kota-kota maupun daerah yang belum terjangkau oleh jaringan gas pipa PGN,” ungkap Enro.

Saat ini, penyaluran gas bumi di Balikpapan akan didukung melalui penyaluran Gas bumi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Balikpapan. Gas bumi yang dikompresi atau dikenal sebagai CNG, selanjutnya akan disalurkan ke lokasi pelanggan menggunakan Gas Transport Module (GTM).

Selain CNG, PGN juga akan mempersiapkan pemanfaatan Gas bumi menggunakan Gas bumi yang dicairkan atau dikenal sebagai Liquified Natural Gas (LNG) untuk Kota Balikpapan dan sekitarnya.

Pemanfaatan Gas bumi melalui metode LNG akan ditujukan khususnya bagi pelanggan-pelanggan industri yang membutuhkan pemanfaatan Gas bumi yang lebih besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Mahfud MD prihatin saat mengetahui Ketua KPU Hasyim Asy'ari dipecat karena tindakan asusila. Mahfud menyindir Hasyim yang berani membohongi istri dan anaknya.

Mahfud merasa ini bukan lagi masalah sederhana karena menyangkut perzinahan yang berkelanjutan dan berulang. Apalagi, ia mengingatkan, jika dilihat dari kasus ketua KPU sebelumnya bersama Wanita Emas, itu terjadi atau dilakukan Hasyim Asy'ari berkali-kali dan tidak bisa dibantah.

"Karena apa, kalau orang berani melanggar moral seperti itu, membohongi istrinya, membohongi anaknya, membohongi teman-teman kerjanya, pasti berani melakukan apa saja untuk membohongi rakyat Indonesia, pasti. Iya dong, pasti, kalau orang begitu sama istrinya, begitu sama anaknya, begitu sama teman-teman sekerjanya pasti berani membohongi rakyat Indonesia, itu keyakinan saya secara moral," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD disimak pada Rabu (10/7/2024).

Menkopolhukam periode 2019-2024 itu menuturkan, semua ini menjadi salah satu masalah yang muncul pada era Reformasi sebagai akibat dari demokratisasi. Sebab, DPR kemudian memiliki peran yang sangat banyak karena pada era sebelumnya, Orde Baru, DPR hanya sebagai rubber stamp atau stempel karet mengesahkan kehendak pemerintah.

Kini, ia menekankan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi wadah bisa melakukan tawar-menawar dengan pemerintah. Sebab, mulai dari pengangkatan Hakim Agung, 3 hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komnas HAM sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semua harus lewat DPR.

Pada akhirnya, Mahfud menyampaikan tawar-menawar terjadi dengan partai politik dan siapa yang memiliki lobi-lobi khusus dengan partai politik akan menang. Bahkan, terjadi trade off atau tukar-menukar jasa karena mereka bisa saja menjanjikan untuk memilih orang-orang yang mengisi deretan lembaga negara tersebut dengan perjanjian tertentu.

"Kamu akan saya pilih tapi besok kalau terpilih begini, kamu akan saya pilih tapi besok kalau kamu jadi hakim agung ini diamankan, kalau KPU harus gini dan seterusnya. Di BPK kemudian koruptor, di MA juga hakim agung penerima suap, yang seperti itu merupakan akibat lain, konsekuensi baru dari demokrasi yang tidak terkendali," ujar Mahfud.

Anggota DPR RI periode 2004-2008 itu menekankan di MK ada Ketuanya yang dipecat karena melakukan pelanggaran etik. Lalu ada pula Ketua KPU yang dipecat karena pelanggaran tindakan asusila. Meski begitu, Mahfud menegaskan, hasil dari yang sudah dikerjakan ketua lembaga negara itu suka tidak suka memang harus kita terima.

"Di MK ketua MK-nya pelanggaran etik, sekarang KPU dengan disclaimer, hasil yang sudah dia kerjakan harus kita terima, meskipun lahir dari orang tidak bermoral," kata Mahfud.

Menteri Pertahanan periode 2000-2001 itu menambahkan, kualitas orang tidak bermoral seperti itu yang dipilih untuk memimpin sebuah lembaga negara seperti KPU memang membuat orang jadi ragu atas apa yang sudah dikerjakan. Sekalipun, lanjut Mahfud, apa yang sudah dikerjakan seperti pemilihan umum memang berjalan dengan relatif baik.

"Karena secara moral kalau orang seperti itu jangankan membohongi rakyat yang tidak melihat dia langsung, membohongi istrinya yang sehari hari dengan dia saja bisa, anaknya dipermalukan, istrinya dipermalukan, institusinya dipermalukan dan merasa tenang tenang saja tuh sudah begitu," ujar Mahfud.

Bisnis.com, PADANG — PT Bank Nagari melakukan upaya meningkatkan penguatan unit usaha syariah (UUS) yang merupakan anak usaha untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan harapan bisa setara dengan usaha induk yakni Bank Nagari.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan bicara soal rencana konversi Bank Nagari menjadi perbankan syariah, sejauh ini belum bisa dipastikan kapan rencana tersebut terlaksana.

Namun dengan adanya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK) turut mengubah kewajiban waktu untuk memisahkan UUS dari induk.

"P2SK ini membuat kami mengambil langkah untuk melakukan upaya meningkatkan penguatan UUS dan membuat UUS setara dengan induk (Bank Nagari)," katanya, Selasa (9/7/2024).

Dia menjelaskan penguatan UUS ini juga tertuang di dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Setelah itu Bank Nagari akan melihat respons masyarakat melalui produk yang ada di UUS tersebut.

Produk yang dimaksud yakni tabungan haji, tabungan kurban, dan kemudian akan dikembangkan kurban dan aqiqah, tabungan umroh, tabungan haji muda, dan gadai syariah.

"Kalau untuk tabungan haji muda itu, usia nasabahnya dimulai dari usia 12 tahun. Jadi masyarakat yang ini anaknya setelah dewasa nanti sudah bisa pergi ke Makkah melaksanakan ibadah haji, bisa ikut tabung haji muda," ujarnya.

Untuk itu, Gusti Candra melihat dengan adanya tenggat waktu untuk memisahkan UUS dengan induknya itu, Bank Nagari menargetkan meningkatkan kinerja dari UUS tersebut. "Sekarang kita kuatkan UUS ini, dengan harapan bisa setara dengan usaha induk yakni Bank Nagari," tegasnya.

Terkait kinerja UUS, Bank Nagari mencatat kinerja UUS sepanjang semester I-2024 terus menunjukan pertumbuhan. Total DPK yang dilihat dari sisi penghimpunan, UUS Bank Nagari mampu mencapai Rp3,98 triliun, tumbuh Rp272,66 miliar atau 7,35% dari Desember 2023.

Kemudian untuk total pembiayaan juga tercatat mengalami peningkatan sejak awal tahun hingga Juni 2024 mencapai Rp3,66 triliun, tumbuh Rp256,33 miliar atau 7,53% dari Desember 2023.

"Jadi kami mencatat dengan kinerja yang baik itu, pertumbuhan bisnis UUS Bank Nagari hingga Juni 2024 berdampak kepada perolehan laba UUS yang mencapai Rp81,40 miliar," kata Gusti Candra.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan membebani APBN. Menurut Esther, meski program lain seperti makan bergizi gratis juga memberatkan, namun dinilai lebih baik. “Kalau diminta memilih Makan siang gratis atau IKN, saya pilih Makan siang gratis,” ujarnya dihubungi Rabu, 10 Juli 2024.

Ia menerangkan, setidaknya program usulan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto itu bisa mendorong konsumsi masyarakat. Pergerakan konsumsi dinilai bisa mendorong peningkatan nilai produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis Tim Big Data Indef menyatakan 78 persen warganet menyatakan IKN membebani APBN. Alasannya, realisasi investasi swasta yang saat ini masih seret. Ia mengatakan janji awal pemerintah, ibu kota baru akan menelan anggaran sekitar Rp 466 triliun dan dari kas negara hanya sekitar 20 persen.

Namun kas negara yang digunakan berpotensi membengkak. Pada bulan lalu, pihak Otorita IKN telah mengajukan tambahan anggaran Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Karena bebani anggaran, pemindahan pusat pemerintahan harus tinjau ulang. Esther ragu pembangunan proyek usulan Presiden Joko Widodo tersebut dapat mendorong Indonesia jadi negara maju.

Ia juga menyoroti pernyataan Jokowi yang akan menunda rencana berkantor di IKN jika infrastruktur tidak rampung. Esther berpendapat, investor kemungkinan enggan menanamkan modal jika pembangunan fasilitas publik di ibu kota baru belum siap.

Pemerintah diminta berhati-hati mengelola anggaran di tengah turunnya penerimaan saat ini. Di tambah ada utang jatuh tempo Rp 800 triliun pada masa transisi pemerintahan 2025 hingga 2027. Anggaran seharusnya dialokasikan untuk program dan proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, selama tiga tahun belakangan alokasi APBN untuk ibu kota negara di Kalimantan Timur sudah mencapai Rp 72,5 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Rp 40 triliun. Ia berharap IKN sudah dapat digunakan untuk upacara peringatan ulang tahun RI 17 Agustus mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim agung untuk kamar perdata Ennid Hasanuddin ditanya terkait beragam isu terkini dan peran pengadilan di dalamnya.

Hal itu ditanyakan oleh Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi saat wawancara terbuka calon hakim agung di Gedung KY, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

"Di tahun 2024, belum lama kita dengar kekisruhan, protes banyak pihak mengenai kekisruhan penyelenggaraan ibadah haji, ada banyak isu yang terungkap, misalnya soal penentuan dan alokasi kuota haji reguler dan haji khusus, kemudian juga ada banyak keluhan terkait dengan pemenuhan layanan dasar jemaah haji," kata Binziad.

Dia juga mengutarakan masalah pendaftaran peserta didik baru (PPDB) yang setiap tahun pasti mengalami masalah tanpa adanya penyelesaian yang jelas.

"Kita semua tersentuh soal pusat data nasional sementara yang di-hack oleh hacker dan tentu saja setiap saat potensial untuk dibocorkan, padahal di sana termuat data-data yang menyangkut identitas kita sebagai warga negara," ucapnya.

"Pertanyaan saya, dalam situasi yang genting seperti itu, ketika ada muncul masalah yang menyangkut kepentingan publik, apa potensi kontribusi pengadilan memberikan solusi?" sambung Binziad.

Ennid kemudian menjawab, pengadilan memiliki alur hukum acara yang jelas dan tidak bisa menangani fenomena ketidakadilan di masyarakat secara aktif.

"Jadi ketika hanya melihat case seperti itu mungkin hanya sebagai referensi atau tontonan aja. Baru pengadilan memberikan kontribusi apabila itu menjadi kasus. Karena sesuai fungsi sebagai lembaga yudikatif," ujarnya.

Ennid memberikan kesimpulan, pengadilan bisa berkontribusi jika ada pihak yang memperkarakan saja.

"Jadi kesimpulan saya adalah kontribusi pengadilan apabila sesuatu jadi kasus baik di perdata maupun di pidana. Dan hakim tentu akan memberikan pertimbangan dampak sosial putusan," tandasnya.

Sebagai informasi, Ennid merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten.

Pria kelahiran Tasikmalaya, 1959, ini menamatkan sarjana hukumnya di Universitas Islam Indonesia (UII) 1984.

Ia kemudian melanjutkan magister notariat pada 1989 di Universitas Padjadjaran.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan hibah Barang Milik Negara (BMN) lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Kideco Jaya Agung kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Paser.

Hibah ini berupa sebagian tanah seluas 1.000 meter persegi yang akan digunakan untuk membangun akses jalan alternatif di Tokare.

Kepala Pusat Pengelolaan BMN Sumartono mengatakan, tanah yang diserahkan, seluas 200 x 5 m2 atau 1.000 m2, di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dihibahkan untuk digunakan sebagai jalan alternatif di Tokare, Desa Batu Kajang, yang akan memudahkan warga untuk pergi ke sekolah, pasar, dan lokasi lainnya.

"Kami berharap hibah ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya warga Desa Batu Kajang," ujar Sumartono, Rabu (10/7).

Sumartono menjelaskan, akses jalan alternatif ini akan mempermudah mobilitas warga dan membuka peluang ekonomi baru di Tokare.

Menurutnya, penyerahan hibah BMN ini merupakan tindak lanjut dari permohonan hibah yang diajukan oleh Bupati Paser dengan nomor B.600.10.3/056/KP.1/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023, yang juga telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan nomor S-443/MK.6/2024 pada tanggal 25 Juni 2024.

Sumartono berharap hibah BMN akan dilanjutkan dan didaftarkan sebagai aset daerah.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Paser Katsul Wijaya menyampaikan terima kasih kepada PT Kideco Jaya Agung atas kepeduliannya terhadap masyarakat sehingga warga sebanyak 70 kepala keluarga yang bermukim di dekat bantaran Sungai Kandilo tidak lagi terisolasi pada musim hujan.

"Hibah ini merupakan bukti nyata komitmen PT Kideco Jaya Agung dalam memperbaiki taraf hidup di masyarakat di Kabupaten Paser," pungkas Katsul.