REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Wildan Yasa Kuswandi, alumnus Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) Kampus Tasikmalaya jurusan Sistem Informasi Angkatan 2014, kini telah menjadi dosen praktisi Kampus Mengajar Di Universitas BSI Kampus Tasikmalaya.

Program Kampus Mengajar adalah inisiatif Universitas BSI yang bertujuan untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata di lapangan. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja.

Wildan Yasa Kuswandi, telah ditunjuk sebagai Dosen Praktisi Kampus Mengajar di Universitas BSI Kampus Tasikmalaya, karena telah menunjukkan dedikasi dan prestasi yang luar biasa selama masa studinya. Penunjukan ini juga merupakan bagian dari upaya Universitas BSI Kampus Tasikmalaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa.

Wildan sendiri menjelaskan bahwa selama kuliah Universitas BSI Kampus Tasikmalaya, telah mendalami keahlian di bidang Teknologi Informasi dan kini siap untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa Universitas BSI Tasikmalaya.

"Saya sangat senang dan merasa terhormat dapat kembali ke almamater saya sebagai Dosen Praktisi. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan dan membantu mahasiswa mencapai potensi penuh mereka," ujar Wildan.

Sementara itu, Kaprodi Universitas BSI Kampus Tasikmalaya, Deddy Supriadi, menyatakan kebanggaannya atas pencapaian Wildan dan menyambutnya kembali ke universitas. Penunjukan Wildan Yasa Kuswandi sebagai Dosen Praktisi diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi mahasiswa Universitas BSI Tasikmalaya dan memperkuat ikatan antara alumni dan almamater.

"Kami bangga melihat alumni kami berhasil dan kembali untuk membimbing generasi berikutnya. Kehadiran Wildan sebagai Dosen Praktisi akan membawa perspektif praktis yang sangat berharga bagi mahasiswa kami," katanya.

Beijing: Kapal induk Tiongkok Shandong melintas di dekat Filipina utara dalam perjalanannya untuk melakukan latihan di Pasifik. Kementerian Pertahanan Taiwan pada 10 Juli 2024 melaporkan, Taipei menerima laporan adanya puluhan pesawat tempur bergabung dengan kapal tersebut untuk melakukan latihan.

Taiwan, yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya, terus mencermati pergerakan Tiongkok mengingat aktivitas militer harian di sekitar pulau itu.

Taiwan juga berulang kali mengeluh selama empat tahun terakhir atas peningkatan aktivitas militer Tiongkok di wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan, mulai sekitar pagi hari waktu setempat, pihaknya telah mendeteksi 36 pesawat militer Tiongkok, termasuk pesawat tempur J-16 dan pembom H-6 berkemampuan nuklir, terbang ke selatan dan tenggara pulau menuju ke barat Pasifik.

Berbicara kepada wartawan di Parlemen tak lama sebelum kementeriannya mengumumkan rincian misi terbaru Shandong, Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo mengatakan, mereka telah memahami sepenuhnya pergerakan kapal tersebut.

“Itu tidak melewati Selat Bashi,” katanya, dilansir dari AsiaOne, Rabu, 10 Juli 2024.

Pernyataannya mengacu pada jalur air yang memisahkan Taiwan dari Filipina dan merupakan rute yang biasa dilalui kapal perang dan pesawat tempur Tiongkok ketika mereka menuju ke Pasifik.

“Itu berlanjut lebih jauh ke selatan, melalui Selat Balintang, ke Pasifik Barat,” tambah Koo, jalur air antara Batanes di Filipina dan Kepulauan Babuyan.

Kementerian Pertahanan Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan komentar. Militer Filipina mengatakan, pihaknya prihatin dengan pengerahan kelompok kapal induk Tiongkok.

“Kami menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan dan mendesak semua pihak untuk mematuhi hukum dan norma internasional,” kata Kolonel Francel Margareth Taborlupa.

Filipina terlibat perselisihan dengan Tiongkok terkait sengketa Second Thomas Shoal di Laut China Selatan.

Pada akhir 9 Juli, Pasukan Bela Diri Jepang mengatakan mereka mendeteksi Shandong, bersama dengan pengawalan dua kapal perusak rudal dan sebuah kapal fregat, sekitar 500 kilometer selatan kepulauan Okinawa.

Dua kapal angkatan laut Jepang mengamati pergerakan mereka sementara jet tempur Jepang bergegas merespons pesawat yang diluncurkan oleh kapal induk tersebut, katanya dalam sebuah pernyataan.

Taiwan sebelumnya telah melaporkan Shandong beroperasi di dekat pulau itu, termasuk pada Desember ketika kapal tersebut melewati Selat Taiwan hanya beberapa minggu menjelang pemilu Taiwan.

Taiwan mengadakan latihan perang Han Kuang tahunan mulai 22 Juli, dan Tiongkok telah meningkatkan aktivitasnya sebelum itu.

Sejak awal Juli, Taiwan telah melaporkan mendeteksi lebih dari 270 pesawat militer Tiongkok yang beroperasi di sekitar pulau itu, serta dua “patroli kesiapan tempur gabungan” Tiongkok dengan pesawat tempur dan kapal perang.

Salah satu sumber keamanan, yang akrab dengan pengerahan pasukan Tiongkok di wilayah tersebut, mengatakan, cuaca yang lebih baik pada bulan-bulan musim panas adalah ketika Tiongkok biasanya melakukan latihan, namun mencatat adanya peningkatan yang “tidak biasa” dalam pergerakan baru-baru ini.

“Situasi keamanan di sekitar Taiwan mengkhawatirkan,” tambah sumber tersebut, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk berkomentar secara terbuka.

Tiongkok tidak merahasiakan ketidaksukaannya terhadap Presiden Taiwan Lai Ching-te, dan melakukan latihan perang selama dua hari tak lama setelah ia menjabat pada bulan Mei.

Tiongkok mengatakan, dia adalah seorang "separatis" dan telah berulang kali menolak tawaran perundingan. Lai menolak klaim kedaulatan Beijing, dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka.

Baca juga: Taiwan Keluarkan Peringatan Perjalanan, Warga Diimbau Tak ke Tiongkok

(FJR)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan tidak menemukan kasus Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menyerahkan tugas ke orang lain untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit).

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya menuturkan, pelanggaran semacam itu tidak terjadi karena kinerja Pantarlih di lapangan diawasi secara melekat.

"Kami memastikan di Jakarta tidak terjadi karena kami diawasi oleh teman-teman pengawas Pemilu secara melekat," kata Dody di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Dody menegaskan, penggunaan joki untuk coklit sudah dipastikan dilarang di wilayah manapun, termasuk di DKI Jakarta.

Sebab, Pantarlih dipilih untuk menentukan pemilih yang akan memberikan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Kalau hal gitu enggak diperbolehkan karena petugas coklit itu kan punya SK. Dia punya kewenangan untuk menentukan status data coklit ini memenuhi syarat atau tidak," imbuhnya.

Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan Pantarlih pada saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pilkada 2024 menggunakan tenaga joki dengan melimpahkan tugasnya ke orang lain.

Kasus joki Pantarlih terjadi di TPS 02 Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan coklit dan uji petik Bawaslu NTB periode 28 Juni sampai 7 Juli 2024.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah menegaskan rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi pada Agustus 2024 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembatasan pembelian BBM Subsidi akan dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Pendistribusian BBM Subsidi yang belum tepat sasaran menjadi salah satu pertimbangan kebijakan ini. Upaya pengetatan penjualan BBM subsidi diharapkan dapat menghemat keuangan negara.

"Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut dikutip dari laman Instagramnya.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pihaknya menyiapkan sejumlah persiapan untuk mendukung pelaksanaan subsidi tepat sasaran.

"Pertamina akan menjalankan arahan pemerintah. Beberapa upaya sudah dan terus dijalankan Pertamina untuk subsidi tepat," ujar Fadjar kepada Kontan, Rabu (10/7).

Fadjar menjelaskan, Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.

Kedua, program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Melalui skema ini, Pertamina melakukan digitalisasi di seluruh SPBU Pertamina yang mencapai lebih dari 8000 SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

"Hasilnya, hingga saat ini 82% SPBU telah terkoneksi secara nasional. Semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi," jelas Fadjar.

Strategi ketiga, Pertamina terus meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya.

Sementara itu, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan, sejauh ini upaya pelaksanaan subsidi tepat sasaran berjalan untuk pembelian solar subsidi.

"Kalau saat ini yang sudah ada kan pengendalian untuk solar dengan batasan 60 liter, 80 liter dan 200 liter per hari," kata Saleh kepada Kontan, Rabu (10/7).

Saleh menjelaskan, dalam pelaksanaan subsidi tepat sasaran, digitalisasi menjadi salah satu faktor utama. Pertamina pun dinilai siap mengimplementasikan kebijakan ini.

"Salah satu mekanisme pengendalian subsidi tepat melalui perluasan penerapan digitalisasi lewat pemberian barcode untuk konsumen yang berhak termasuk untuk Pertalite. Saya kira pengalaman dari penerapan barcode di solar, Pertamina mestinya sudah lebih siap," pungkas Saleh.

Tangerang: Seorang pengunjung yang diduga sedang berada di Rumah Sakit Sari Asih Cipondoh, Kota Tangerang, menjadi korban hipnotis dan kehilangan satu unit handphone. Kejadian tersebut terekam dalam ebuah video dan diunggah akun Instagram @infocipondoh.id.

Dalam unggahannya, akun tersebut menarasikan seorang perempuan terkena hipnotis diduga terjadi di salah satu rumah sakit di Cipondoh, Kota Tangerang.

"Korban yang sedang menunggu, tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita dengan dalih meminjam telepon selular. Dan seketika korban tidak sadarkan diri dan memberikan telepon selularnya kepada tersangka," tulis akun tersebut, Rabu, 10 Juli 2024.
"Setelah tersangka mendapatkan satu unit telepon selular milik korban, tersangka langsung meninggalkan lokasi," sambung keterangan postingan tersebut.
Sementara Kapolsek Cipondoh, Kompol Evarmon Lubis, mengatakan saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait kasus tersebut.

"Belum ada (laporan masuk) ke kami (Polsek Cipondoh)," ungkapnya saat dikonfirmasi.

Lubis menuturkan pihaknya akan mengusut kejadian tersebut dengan melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian hingga memeriksa saksi-saksi.

"Yang namanya kejahatan dan cukup bukti pendukung untuk ditindak lanjut, kita akan lakukan untuk kenyamanan masyarakat. Anggota kami juga sudah lidik ke TKP untuk pengembangannya," ujarnya.

(DEN)

Perusahaan rintisan (Startup) Magalarva berhasil mengembangkan pengolahan sampah organik dengan memanfaatkan belatung maggot. Bulan ini, perusahaan tersebut bahkan berencana untuk mengekspor maggot larva lalat yang dihasilkan.

"Kalau sekarang ini kita lagi fokus untuk ekspansi, karena untuk dalam waktu dekat tuh ini kita pengen ekspor ke luar negeri," ujar Rendria saat ditemui di Gunung Sindur, Bogor, pada Rabu (10/7).

Magalarva merupakan sebuah perusahaan rintisan yang menjadikan sampah organik atau sisa makanan untuk dapat menjadi pundi-pundi rupiah. Adapun sampah tersebut dimanfaatkan untuk makanan bagi larva lalat black soldier fly (BSF).

Nantinya, larva daripada lalat tersebut dapat dijual kembali sebagai salah satu pakan ternak mulai dari bebek, ayam, hingga penghobi ikan hias.

Rendria mengatakan, rencana ekspor tersebut dilakukan setelah perusahaan berhasil meningkatkan produksi maggot yang diberi makan sampah organik hingga mencapai angka 1 ton per hari.

"Sekarang kira-kira 1 ton sehari panen larvanya. Dulu jatuhnya kayak kita pinjam lahan temen gitu lah ibaratnya, terus kita bangun kayak ukurannya kecil mungkin setenda ini gitu, lebih setengahnya tenda ini kali," ujarnya.

Berdayakan Masyarakat

Dengan memanfaatkan sampah, Rendria menyebut telah memberdayakan masyarakat sekitar untuk dapat mengelola sampah sebagai bahan baku untuk pakan maggot. Saat ini, perusahaannya telah memberdayakan 25 sampai 30 orang.

"Tapi banyak juga tuh kita kayak memberdayakan beberapa masyarakat di sekitar area gitu," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Magalarva sendiri merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan bantuan dari DBS Foundation dengan kucuran dana hibah sebesar S$ 200.000 atau Rp 2,4 miliar (kurs Rp 12.041 per Dolar Singapura).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Faisal Basri menilai, kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 perlu ditunda. Sebab, kenaikan tarif itu dinilai akan membebani masyarakat.

Kebijakan tersebut menurut dia, merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meminimalkan kesenjangan atau defisit antara pendapatan dan belanja negara. PPN sendiri dipilih sebab pungutannya lebih mudah dilakukan dibanding pajak penghasilan (PPh).

"Karena PPN paling gampang. Kalau PPh masih suka nilep-nilep, kalau PPN itu setiap tahun saksi," ujar dia, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Di tengah simpang siur nasib kebijakan penyesuaian tarif PPN, Faisal menyoroti langkah pemerintah yang justru memberikan sejumlah insentif perpajakan ke industri serta masyarakat yang tergolong kelompok atas. Salah satunya ialah pemberian insentif PPN pembelian mobil listrik.

"Mobil listrik kan Rp 40 juta per mobil kaya gitu. Sementara PPN yang mengenai seluruh rakyat dinaikkan, rasa keadilannya di mana?" tuturnya.

Sebagai informasi, rencana kenaikan tarif PPN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana disebutkan, PPN 12 persen akan diberlakukan paling lambat pada Januari 2025. Ketentuan itu melanjutkan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen yang telah dilakukan sejak April 2022.

Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, pemerintah turut memperhatikan kondisi dari subjek PPN, dalam hal ini orang pribadi atau badan usaha. Kondisi dari subjek PPN akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan tarif PPN, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Akan tetapi di sisi lain, pemerintah perlu mengerek tingkat pendapatan negara, guna mengakomodir kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.

"Tentu juga ada kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama sesudah kenaikan belanja yang sangat besar pada saat pandemi," tutur Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Selasa (11/6/2024).

Terkait dengan keputusan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen, Sri Mulyani menyerahkannya kepada pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"(Kenaikan tarif PPN) 12 persen adalah untuk tahun depan, kami tentu serahkan kepada pemerintah baru," ucapnya.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang akan menjadi dasar arah kebijakan APBN tahun depan, memang tidak disebutkan secara eksplisit, pemerintah akan menaikan tarif PPN menjadi 12 persen sebagai bagian dari arah kebijakan umum perpajakan 2025.

Namun demikian, dalam dokumen itu disebutkan, salah satu kebijakan teknis pajak yang akan ditempuh pada tahun depan ialah mengimplementasi kebijakan perpajakan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Adapun ketentuan mengenai kenaikan tarif PPN diatur dalam Pasal 7, ayat (1), huruf b UU HPP yang berbunyi, tarif PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana mendesak agar Pemprov DKI untuk mencabut bantuan sosial (bansos) bagi pelaku tawuran.

Dia menilai bahwa sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang telah diterapkan Pemprov DKI saat ini belum cukup memberikan efek jera bagi pelajar yang terlibat tawuran.

"Pencabutan KJP saja tidak cukup. Kita perlu tindakan hukum yang lebih tegas untuk menekan angka tawuran," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, pencabutan itu perlu diperluas terhadap keluarga pelaku tawuran yang juga menerima bansos, seperti Kartu Jakarta Lansia (KJL) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Dirinya berargumen hal tersebut akan membuat pelaku tawuran berpikir dua kali sebelum mengulangi aksinya.

“Bahkan kalau perlu keluarga tersebut di-blacklistdari seluruh bentuk pengajuan bantuan,” imbuh Justin.

Lebih lanjut, Justin mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong agar seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum.

Beleid tersebut memuat aspek pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap setiap ketentuan yang ada.

"Kami akan mendorong revisi Perda Ketertiban Umum agar bisa mengatur sanksi hukum yang lebih jelas dan tegas bagi pelaku tawuran," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan belum ada keputusan dari pemerintah untuk memperketat distribusi BBM subsidi mulai 17 Agustus mendatang.

Dia menyebut rencana untuk menerapkan mekanisme seleksi konsumen BBM bersubsidi masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian dan lembaga. "Pemerintah akan rapatkan lagi. Sejauh ini belum ada keputusan," kata Airlangga di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).

Kendati demikian, dia menyatakan beleid rancangan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM telah rampung dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lewat revisi Perpres tersebut, pemerintah berencana mengatur pembelian BBM bersubsidi solar dan Pertalite. Perpres tersebut nantinya akan mengatur kriteria kendaraan mewah yang dilarang membeli BBM bersubsidi.

"Perpres sudah selesai, dan tentu butuh persetujuan. Nanti kami rapatkan. Setelah rapat, baru didorong," ujar Airlangga.

Lebih jauh, dia mengatakan kebijakan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi harus mempertimbangkan dampak terhadap keuangan negara dengan memperhitungkan konsekuensi fiskal negara atau anggaran pemerintah, seperti perubahan pendapatan, pengeluaran, defisit maupun utang.

"Revisi Perpres 191 masih harus dirapatkan dan dikoordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal," kata Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah bakal memperketat pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai 17 Agustus 2024. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut melalui akun instagramnya, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan terkait penggunaan bensin yang membuat defisit APBN naik. Namun ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Pemerintah sejatinya telah menetapkan aturan untuk membatasi distribusi BBM Solar melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020.

Dalam SK tersebut, kendaraan pribadi roda empat dibatasi pembelian maksimal 60 liter per hari. Selanjutnya, angkutan umum orang atau barang roda empat dibatasi 80 liter per hari dan angkutan umum orang atau barang roda enam maksimal 200 liter per hari.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan rencana Pertamina mengakuisisi perusahaan bioetanol Brazil batal dilakukan.

Menurutnya, pengadaan bioetanol untuk produksi bahan bakar rendah sulfur akan diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri. Namun demikian, pemerintah tak menutup kemungkinan membeli bioetanol dari Brazil untuk produksi bahan bakar rendah sulfur.

"Ngga ada akuisisi, kita pakai sumber dalam negeri aja," ujar Arifin di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/7).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini Pertamina sudah melakukan market trial program penggunaan campuran Bioetanol 5% pada bensin atau E5.

"Sekarang Pertamina harus membuat studi bagaimana pengadaan untuk etanolnya dan kedua kita sudah punya roadmap untuk memproduksi etanol dari pengembangan etanol di Papua, Merauke," jelas Airlangga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta kadernya mengubah pengelolaan partai agar PKB mengikuti perubahan zaman.

Hal itu disampaikan Muhaimin saat mengisi Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) Wilayah 1 Jawa Timur yang diikuti para kader PKB yang terpilih sebagai para anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota di Malang.

“Seluruh lini kehidupan telah mengalami disrupsi, termasuk politik. Disrupsi itu akan menimbulkan pergeseran-pergeseran dalam banyak hal,” ujar Muhaimin dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa perubahan dalam pengelolaan partai itu meliputi cara kerja, perekrutan kader, sistem kaderisasi, penanaman ideologi, manajemen partai, hingga masalah lain yang berkembang secara dinamis.

Ia mengatakan, PKB harus menjadi partai politik yang dinamis agar bisa melahirkan banyak kader-kader baru.

“Tanpa adaptasi yang tepat dalam mengelola parpol, maka parpol bisa jadi hanya tinggal sejarah dalam nama besar yang tertulis dalam lembaran-lembaran kertas dan jejak digital,” kata dia.

Cak Imin pun berpandangan bahwa partai politik adalah instansi yang paling mumpuni untuk melahirkan para calon pemimpin masyarakat.

Meski, ia pun mengakui ada berbagai kritik karena banyak politikus yang tak dilahirkan oleh partai politik.

“Parpol adalah media paling sah dalam mendistribusikan kader-kadernya untuk menduduki jabatan-jabatan publik sebagai pemimpin masyarakat. Demokrasi modern tidak bisa dibayangkan tanpa kehadiran parpol,” kata Cak Imin.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan tersangka dalam pengembangan dugaan suap dalam kegiatan pokok pikiran (pokir) dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Sebanyak empat legislator setempat menyandang status hukum itu.

“Dari anggota DPRD empat orang (tersangka) kalau enggak salah,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Alex enggan memerinci identitas mereka. Namun, penyidik saat ini menggeledah sejumlah lokasi di Jatim untuk mencari barang bukti terkait kasus ini.
Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Baca juga: Bukan OTT, KPK Geledah Sejumlah Lokasi terkait Dana Hibah Jatim

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita.

Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara.

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 miliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar.

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

(END)