Bisnis.com, BATAM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) per semester I/2024 sudah mencapai 50% dari target 2024. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri, realisasi PAD sebesar Rp899 miliar dari target Rp1,79 triliun.

"Realisasi semester pertama hingga akhir Juni 2024 PAD sudah mencapai 50,18%," ujar Kepala Bapenda Provinsi Kepri Diky Wijaya, Rabu (10/7/2024).

Diki kemudian merinci capaian PAD dari masing-masing jenis pajak yang memang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

"Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) telah mencapai 54,34% yakni Rp256,58 miliar dari target Rp472,17 miliar," katanya lagi.

Realisasi Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sudah mencapai 63,50%, yakni Rp246,34 miliar dari target Rp387,93 miliar.

Kemudian realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sudah mencapai 52,72% yakni Rp249,75 miliar dari target Rp473,71 miliar.

Sementara itu, untuk Pajak Air Permukaan (PAP) baru mencapai 1,58% yakni Rp535,72 juta dari target Rp33,93 miliar.

"Terkait PAP baru mencapai 1,58%, kami kembali mengingatkan agar pihak PT Adya Tirta Batam (ATB) untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah inkrah. Jadilah wajib pajak yang taat hukum dan dapat segera melaksanakan pembayaran hutang pajaknya pada Pemprov Kepri," tegasnya.

Dengan pencapaian target yang sudah terealisasi setengahnyah ini, Diky optimis di akhir tahun 2024 nanti target Rp1,79 triliun akan tercapai.

"Kita optimis realisasi PAD Kepri di 2024 akan tercapai hingga akhir tahun, dan ini sebagai bukti bahwa antusias masyarakat Kepri cukup tinggi dalam hal pembayaran pajak kendaraan maupun program lainnya," tutup Diky.(K65)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menanggapi rencana pembentukan satgas pengendalian impor ilegal oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Airlangga menilai pemberantasan impor ilegal sebenarnya cukup ditindak melalui jalur hukum saja sesuai dengan aturan yang ada.

"Ya silahkan dibuat (satgas), tapi kan namanya ilegal tindak saja sesuai dengan aturanya," kata Airlangga pada awak media, Selasa (9/7).

Ia tidak memberikan jawaban yang jelas apakah rencana ini sudah dikoordinasikan di Kementerianya. Yang terang, menurutnya pemerintah telah berupaya menekan masuknya barang impor ilegal itu.

"Kan pemerintah sudah beberapa kali mempersiapkan itu untuk melarang barang ilegal masuk," urai Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan pembentukan satgas pengendalian impor ilegal ini penting dilakukan. Ia menemukan adanya perbedaan data impor dalam negeri dengan data ekspor dari negara asal. Artinya, memang ada indikasi terjadinya impor yang tidak tercatat atau tidak resmi.

"Data impor milik kita dengan data milik luar (negara asal) ternyata jomplang. Misalnya di BPS tercatat impor kita US$ 100 juta dolar, tapi bunyi data di luar ekspor mereka (ke Indonesia) tercatat US$ 300 juta dolar," jelas Zulkifli.

Zulkifli menyebut pembentukan satgas ini juga menjadi usulan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), lantaran mendapatkan banyaknya keluhan dari pelaku industri terkait banjirnya produk impor ilegal.

"Oleh karena itu kami sudah sepakat akan bikin satgas, Kadin sama Kemendag nanti tentu ada siapa lagi, akan dirumuskan," jelas Zulhas dijumpai di Kantor Kemendag, Selasa (9/7).

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memproyeksikan kebutuhan baja untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tembus 330 ribu ton hingga akhir Desember 2024.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis menjelaskan, kebutuhan yang tinggi itu sejalan dengan pembangunan konstruksi yang saat ini tengah masif dilakukan di IKN. Baik untuk proyek-proyek milik pemerintah, maupun proyek yang digarap oleh sektor swasta atau investor.

"Kalau khusus IKN dari 2023 sampai 2024 ini kita kalkulasi sekitar 330 ribu ton yang kita butuhkan, sampai akhir Desember nanti," ujar Abdul Muis saat ditemui usai acara Seminar dan Pameran Rantai Pasok Konstruksi Baja di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut, Abdul Muis mengatakan, di tengah kebutuhan yang tinggi tersebut, pihaknya juga akan memperketat untuk pengadaan baja impor. Sehingga, harapannya baja yang diproduksi oleh produsen dari dalam negeri bisa terserap optimal.

Bahkan dikatakan Abdul Muis, pengadaan baja dengan nilai di atas Rp1 miliar saja yang harus memerlukan persetujuan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Sebab, saat ini industri baja di tanah air juga berkembang cukup baik utamanya dari sisi kapasitas produksi.

"Kelau lebih dari Rp1 miliar yang akan kita impor, itu izinnya dari Pak Menteri. Jadi kita betul-betul selektif," katanya.

Kemudian dia menambahkan, jika ditarik untuk kebutuhan nasional, maka kebutuhan baja dari dalam negeri diproyeksikan tembus sekitar 1,1 juta ton hingga akhir 2024. Mengingat saat ini juga proyek-proyek infrastruktur juga tengah banyak dikerjakan melalui Program Strategis Nasional (PSN).

"Jadi di tahun 2024 itu kota estimasikan penggunaan baja konstruksi baja sebanyak 1,1 juta ton," ujar dia.

(YNA)

IDXChannel - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp3 triliun. Dana segar ini akan dialokasikan untuk program listrik desa (lisdes), terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, suntikan dana tersebut akan digunakan untuk menggenjot target rasio desa berlistrik 100 persen pada 2027.

"Untuk itu kami mengajukan alokasi PMN untuk program lisdes senilai Rp3 triliun di tahun 2025. Untuk mendukung target rasio desa berlistrik 100 persen di 2027," ujar Darmawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan, investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah 3T sepuluh kali lipat lebih mahal dibandingkan investasi di daerah non-3T. Hitungan ini melalui persentase kenaikan atau penurunan investasi selama periode tertentu atau rate of return (ROR) dari program listrik desa.

Dari hitungan PLN, investasi untuk penyambungan ketenagalistrikan di rumah-rumah daerah non-3T rata-rata di kisaran Rp2 juta-Rp2,5 juta per rumah.

Sedangkan daerah 3T untuk regional Jawa dan Bali berada di nilai Rp18,5 juta per pelanggan. Sumatera dan kalimantan rata-rata Rp38,7 juta per pelanggan, regional Sulawesi, Maluku, Papua, sekitar Rp35,3 juta per pelanggan.

Dalam rasio desa berlistrik di 2027, PLN menargetkan 192 kabupaten, 548 kecamatan, dan 1.092 desa.

"Jumlah pelanggannya adalah 85.017, kapasitas, nanti ada sebagian memang di daerah yang sangat terisolasi sehingga kami bangun juga tenaga listrik berbasis pada tenaga surya 19.877 Kwp dan jaringan tegangan menengah (JTM) ini 2.388 Kms, jaringan tegangan rendah (JTR) 1.692 Kms, dan juga gardu distribusi (GD) 54.940 kVa," kata Darmawan.

(NIA)

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menilai aturan OJK memiliki andil dalam anjloknya penjualan mobil pada semester pertama tahun ini. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengakui aturan OJK tersebut didukung oleh mayoritas orang. Namun beleid tersebut berdampak pada pengetatan penyaluran kredit oleh lembaga keuangan.

"Jelang akhir 2023, OJK mengeluarkan POJK No. 22 Tahun 2023. Intinya kendaraan yang mengalami kesulitan cicilan kredit tidak boleh ditelepon setelah pukul 19.00 dan hari libur. Dampaknya pembelian kendaraan semakin turun pada Januari 2024," kata Kukuh di Kementerian Perindustrian, Rabu (10/7).

Kukuh menjelaskan, penurunan pembelian mobil di pasar lokal terjadi sejak pada September 2023. Penurunan penjualan merupakan dampak Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuannya pada Juli 2023. Hal tersebut berpengaruh lantaran industri otomotif domestik masih bergantung pada bahan baku impor sebesar 20%.

Kenaikan suku bunga The Fed diperburuk oleh data kredit bermasalah pada segmen kendaraan bermotor sepanjang Januari-Agustus 2023 pada Oktober 2023. OJK menemukan nonperforming loan atau NPL Kredit kendaraan bermotor naik dari 1,82% pada Agustus 2022 menjadi 1,99% pada Agustus 2023.

Kukuh menilai, penjualan mobil membaik pada November 2023 sampai pertengahan Desember 2023. Capaian penjualan kembali susut akibat POJK No. 22 Tahun 2023 yang terbit pada 20 Desember 2023.

Ia mencatat penjualan mobil belum membaik pada Februari 2024 akibat Pemilu 2024. "Pemilu membuat konsumen cenderung menahan pembelian atau wait and see," katanya.

Pada Maret 2024, penjualan mobil di dalam negeri turun hampir 50% secara bulanan. Selain hari kerja yang berkurang, konsumen mengubah alokasi pembelian mobil ke kebutuhan lain selama Bulan Suci Ramadan.

Sinyal Ubah Target

Kukuh mengakui penjualan mobil sepanjang paruh pertama konsisten lebih rendah secara tahunan. PT Astra International Tbk mendata, angka penjualan mobil turun 19% menjadi 408.012 unit.

Namun, Kukuh melihat mulai ada perbaikan angka penjualan sepanjang kuartal kedua tahun ini. Total penjualan mobil per Juni 2024 naik hampir 50% dari 48.702 unit pada Mei 2024 menjadi 72.936 unit.

Oleh karena itu, Kukuh berencana untuk melihat kondisi setiap Agen Penjual Mobil dalam waktu dekat untuk menentukan target penjualan tahun ini. Selain itu, Kukuh mengatakan GAIKINDO Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024 akan menjadi faktor penentu apakah target penjualan 1 juta unit mobil tahun ini perlu diubah.

GIIAS 2024 akan berlangsung pada 18-28 Juli 2024. Secara rinci, Kukuh akan melihat jumlah kunjungan dan realisasi transaksi pada GIIAS bulan ini sebelum menentukan target penjualan tahun ini.

"Kalau jumlah transaksi di GIIAS 2024 lebih rendah dari GIIAS 2023 berarti sudah ada tanda-tanda penjualan tahun ini tidak mencapai 1 juta unit," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, MADINAH -- Jamaah haji diminta selalu menjaga kesehatan sebagai bekal kembali ke Tanah Air. Apalagi pelaksanaan haji sudah selesai, sehingga jamaah yang ingin ke Masjid Nabawi diharapkan santai saja, jangan tergesa-gesa untuk menghindari kelelahan.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Madinah, Ali Machzumi berpesan agar jamaah selalu menjaga kesehatan sebagai bekal kembali ke Indonesia. Ali menyebut, fokus jamaah saat ini adalah jamaah harus menjaga kesehatan.

“Pesan saya agar bapak ibu selalu menjaga kesehatan dan kalau ke Masjid Nabawi tidak usah terburu-buru, saat ini bapak ibu tinggal santainya saja karena pelaksanaan haji sudah selesai. Jadi fokus penting jamaah haji saat ini adalah menjaga kesehatan,” ujar Ali saat menghadiri 'Ngobrol Gerakan Jantung Sehat Jemaah Haji' di Madinah, Senin (8/7/2024).

Acara yang digelar sekitar 100 jamaah haji itu digelar Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) bekerja sama dengan Sektor 3 Madinah. Selain Ali Machzumi, Ngoras juga dihadiri Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi Dokter Indro Murwoko, dan para Tenaga Emergency (TEMS) Sektor 3 Madinah.

Kabid Kesehatan, Dokter Indro menyampaikan Ngobrol Sehat adalah sosialisasi kesehatan bagi jamaah haji yang berkaitan dengan penyakit jantung. Fokusnya adalah agar jamaah haji menjaga kesehatannya sehingga bisa kembali ke tanah air sesuai jadwal.

Di akhir sosialisasi Dokter Kelly mengajak seluruh jemaah haji yang hadir untuk mengecek denyut nadi masing-masing. Petugas juga mengajak jamaah mengikuti senam haji dan dipandu oleh para petugas kesehatan dari Tim Emergency Medis Sektor (TEMS) Sektor 3 Madinah.

Bandung: Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja terus menggelorakan terkait berbagai macam program salam satunya kepengurusan izin usaha satu pintu atau Online Single Submission – Riskbased Approach (OSS-RBA). Bahkan Satgas UU Cipta Kerja menggandeng praktisi media sebagai upaya menyempurnakan program tersebut.

Menurut Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, pihaknya terus berupaya untuk merespon berbagai tanggapan dari masyarakat terkait UU Cipta Kerja. Terutama terkait kendala yang selama ini terus berupaya disempurnakan sejak berdirinya satgas tersebut sejak 2021 silam.

"Maka atas dasar itu, aktivitas ini dilakukan sekaligus untuk menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Satgas sekaligus juga mendapat tanggapan sekaligus respon dari teman-teman, seperti apa perkembangan UU Cipta Kerja ini menurut tangkapan media di masyarakat atau pun pemangku kepentingan yang lain," kata Arif usai pemaparan Survei Publik Implementasi Pelayanan Perizinan Usaha Melalui OSS RBA di Hotel Crowne Plaza Bandung, Jawa Barat, Rabu, 10 Juli 2024.
Arif mengatakan pihaknya pun sebelumnya telah melakukan sosialisasi mulai dari pelaku usaha hingga mahasiswa terkait program OSS. Hal itu agar masyarakat yang memiliki usaha untuk mengurus perizinan agar segera mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
"Sebelumnya sosialisasi UU Cipta Kerja sudah dilakukan dengan berbagai macam pemangku kepentingan daerah, asosiasi pelaku usaha, dengan teman-teman kementerian lembaga, termasuk dengan asosiasi pekerja, kemudian dengan akademisi, perguruan tinggi, termasuk juga dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa. Karena UU Cipta Kerja ini menyasar berbagai lapisan masyarakat atau pun golongan usaha," jelasnya.

Arif mengaku Indonesia ini banyak para pelaku usaha terutama UMKM yakni sekitar 65 juta. Sehingga transformasi perekonomian di Indonesia harus terus dibenani salah satunya perizinan usaha melalui portal satu pintu tersebut.

"Dalam berbagai macam golongan UMKM sampai dengan yang besar termasuk tentu ke pemerintah daerah juga menjadi tonggak atau pun kunci dari pada transformasi perekonomian kita," ungkapnya.

(DEN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, pihaknya ingin menambah jumlah uang operasional yang diterima oleh prajuritTNI yang bertugas di Papua.

Hal tersebut disampaikannya usai menggelar rapat tertutup bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Tadi kita ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka (sebesar) Rp 97.000 per hari," ujar Meutya di Gedung DPR, Rabu.

Meutya mengatakan, tambahan uang operasional bagi prajurit TNI dibutuhkan karena Papua adalah daerah khusus.

Apalagi, kata dia, harga di Papua relatif mahal-mahal.

"Kan di sana mahal-mahal, kan kita tahu di sana banyak konflik, sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya," tuturnya.

Menurut Meutya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan membuat keputusan akhir terkait penambahan biaya operasional TNI di Papua.

Yang pasti, penambahan biaya operasional ini tidak termasuk ke dalam RAPBN 2025.

Ditemui terpisah, Jenderal Agus Subiyanto menyebut pihaknya fokus membahas perihal penanganan masalah di Papua ketika rapat bersama DPR.

Sebab, masalah di Papua betul-betul kompleks, mulai dari menghadapi kelompok separatis hingga masalah kesejahteraan masyarakat.

"PDN (pinjaman dalam negeri), fokus anggarannya untuk menangani Papua. Karena di Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif," kata Agus.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang salah satunya memperkuat pengaturan influencer dari sisi perusahaan efek (PE), sebagai upaya menghindari kasus investasi bodong seperti yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya.

Perkiraan dana dari investor yang dititipkan untuk Ahmad Rafif Raya mencapai Rp 96 triliun, yang seharusnya untuk diinvestasikan justru digunakan untuk membiayai operasional PT Waktunya Beli Saham, termasuk untuk membayar gaji karyawan.

“Dalam ketentuan tersebut, nantinya mengatur syarat-syarat PE dalam bekerja sama dengan influencer, termasuk (namun tidak terbatas) pada lingkup kegiatan dan perizinan yang harus dipenuhi influencer yang melakukan kerja sama dengan PE,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi, dikutip Rabu (10/7).

OJK bersama dengan SRO dan stakeholder lainnya memastikan akan terus melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) di berbagai daerah.

Dalam sosialisasi ini, dijelaskan terkait perencanaan keuangan, pengenalan produk-produk Pasar Modal dan cara berinvestasi di Pasar Modal. OJK mengingatkan agar masyarakat selalu berhati-hati dalam menyikapi tawaran investasi dari pihak lain.

“OJK juga terus mengingatkan masyarakat agar memastikan pihak-pihak yang menawarkan investasi dan produk yang ditawarkan,” kata Inarno.

“Apakah telah memiliki legalitas dari regulator terkait, dan tentunya juga kelogisan imbal hasil yang ditawarkan. Untuk memastikan kebenaran investasi tersebut, masyarakat dapat menghubungi Kontak 157,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan Ahmad Rafif sudah menawarkan solusi untuk para investor.

Adapun solusinya yakni menjadikan dana investor sebagai yang diserahkan ke Ahmad Rafif sebagai utang dan akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Ahmad Rafif mengeklaim sebagian investor setuju dengan skema tersebut.

“Skema pengembalian kerugian yang disampaikan antara lain bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh para investornya dengan harapan bisnis tersebut menjadi pemasukan bagi Rafif untuk melunasi kewajibannya. Ini sekali lagi perlu untuk dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait,” imbuh Kiki dalam konferensi pers RDK, Senin (8/7).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) bisa menjadi solusi untuk mengatasi stagnasi pasar mobil sehingga mendorong penjualan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Paris: Koalisi sayap kiri baru di Perancis New Popular Front (NPF) yang baru-baru ini mendapatkan suara terbanyak di parlemen mengalahkan koalisi tengah dan sayap kanan.

Perancis telah mengumumkan rencana-rencana yang akan mereka dorong dalam parlemen Perancis. Para pemimpin NPF telah bertemu pada hari Senin dan mengumumkan rencana-rencana mereka.

Dilansir dari News Sky, Manuel Bompard, anggota partai France Unbowed yang menjadi bagian dari NPF menyatakan pada hari Senin bahwa Presiden Perancis harus menunjuk seorang dari NPF sebagai Perdana Menteri.
?
“Presiden harus menunjuk seorang dari New Popular Front sebagai Perdana Menteri untuk mengimplementasikan program NPF, seluruh program, dan hanya program” Ujar Bompard.

Program-program mereka berupa 90% pajak untuk pendapatan pertahun untuk warga Perancis dengan pendapatan melebihi 400,000 Euro per tahun.
Mereka juga akan mengurangi umur pensiun pekerja dari 64 tahun menjadi 60 tahun.
NPF berkomitmen untuk menggunakan 150 miliar euro dari pendapatan nasional selama 3 tahun mendatang dan mencoba memberi peningkatan 14% untuk gaji minimum.

Namun, program-program ini tidak akan mudah tercapai. NPF pada pemilu putaran kedua gagal mendapatkan suara yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

NPF hanya mendapatkan 182 kursi di parlemen, sedangkan untuk membentuk pemerintahan mayoritas, dibutuhkan setidaknya 471 kursi.

Untuk mencoba melancarkan program-program mereka. NPF harus mencoba berkoalisi dengan partai-partai lain di parlemen.

(WAN)

Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini. Bagi pada pendidik, informasi mengenai alokasi waktu dan jadwal pelajaran kelas 3 Kurikulum Merdeka tentunya sangat berguna.

Hal tersebut dikarenakan dengan panduan ini maka pendidik bisa menyusun rencana pembelajaran dengan maksimal. Rencana pembelajaran yang baik akan membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Dikutip dari laman ditpsd.kemdikbud.go.id, Kurikulum Merdeka adalah kurikulum pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki waktu dalam mendalami konsep yang diberikan.

Sementara itu, dari sisi pendidik atau guru, kurikulum ini tentunya memberikan keleluasaan dalam memilih berbagai perangkat pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat dari peserta didik.

Kurikulum jenis ini memberikan banyak keleluasaan serta menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas sesuai dengan lingkungan, bakat serta minat dari peserta didik. Untuk menerapkan kurikulum ini dengan baik, maka diperlukan perencanaan pembelajaran yang matang.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membuat rencana pembelajaran untuk siswa. Salah satu yang harus diperhatikan adalah alokasi waktu dan jadwal pembelajaran kelas 3 Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka untuk kelas 3 sendiri menggunakan pendekatan mata pelajaran serta alokasi waktu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa dikenal dengan 5P.

Bagi siswa yang masih duduk di kelas tiga, dalam satu minggu total jam pelajaran adalah 50 jam pelajaran dengan rincian 33 jam pelajaran alokasi intrakurikuler serta 7 jam pelajaran yang dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Untuk pelajaran siswa kelas 3 terdiri dari Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), Seni dan Budaya, Bahasa Inggris, serta Muatan Lokal.

Berikut ini adalah rincian total jam pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran yang bisa digunakan sebagai panduan.

Demikian adalah pembahasan mengenai alokasi waktu dan jadwal pelajaran kelas 3 Kurikulum Merdeka untuk panduan pendidik. Dengan panduan ini, maka bisa menyusun rencana pembelajaran dengan baik. (WWN)