Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Baru-baru ini banyak beredar kabar bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghapus batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, apabila kabar tersebut benar akan dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya, maka siap-siap stabilitas makro Indonesia akan terganggu. Bahkan, biaya ekonomi Indonesia akan semakin mahal.

"Kalau dipaksakan ya siap-siap saja makro stabilitasnya goyang. Ongkosnya mahal," ujar Faisal kepada awak media di Gedung DPR RI, Selasa (10/7).

Faisal mengatakan, dengan batas defisit APBN yang akan dihapus, maka ketidakdisplinan fiskal akan terjadi sehingga kebutuhan belanja akan jor-joran dan berujung kepada peningkatan utang apabila tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan negara.

"Kalau defisitnya dinaikkan, artinya kan ngegas terus (belanja). Siapa yang ngerem ini?," tanya Faisal.

"Anggaran militer mau dinaikkan, (biaya) makan gratis ratusan triliun tapi (penerimaan) pajaknya gak naik," imbuh Faisal.

Memang pasangan Prabowo-Subianto berkomitmen untuk meningkatkan tax ratio hingga 23%.

Namun Faisal melihat hal tersebut tidak akan mungkin untuk diraih. Dirinya mewanti-wanti pemerintahan Prabowo tidak mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk menggenjot tax ratio.

"Mau dinaikkan di sekitar 20%, mana ada di dunia tax ratio itu naik dua kali lipat. Itu kan gak ada. Artinya apa yang dinaikkan? PPN biasanya yang dinaikkan. Dampaknya ke rakyat, karena orang miskin bayar PPN-nya sama," terang Faisal.

Bisnis.com, CIREBON - Rangkaian kereta kesehatan atau rail clinic milik PT KAI hadir di wilayah Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon tepatnya di Stasiun Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Rabu (10/7/2024).

Vice President Daop 3 Cirebon Dicky Eka Priandana mengatakan rail clinic merupakan kereta kesehatan yang dihadirkan untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di sekitar jalur sulit dilintasi oleh kendaraan bermotor.

Sebelumnya, kata Dicky, program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) pernah dihadirkan di Stasiun Pasirbungur, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

"Di Stasiun Ketanggungan ini menggunakan rangkaian rail clinic generasi keempat, dengan rangkaian terdiri atas empat kereta diesel. Dua kereta difungsikan sebagai rail clinic sedangkan yang dua lagi difungsikan sebagai rail library," kata Dicky, Rabu (10/7/2024).

Layanan kesehatan di rail clinic itu di antaranya, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan kesehatan bu dan anak; pemeriksaan kesehatan mata, apotek, penyuluhan kesehatan, dan pemeriksaan kebidanan lanjutan.

Selain itu kereta tersebut dilengkapi fasilitas EKG, USG, dan laboratorium hematology analyzer sysmex berbasis komputer sebagai pemeriksaan penunjang yang berfungsi untuk mengukur sampel darah sehingga mampu membantu mendiagnosis penyakit.

Dicky mengatakan, pemeriksaan itu pun melibatkan empat dokter umum dari Klinik Mediska Cirebon Daop 3 Cirebon dan RS Panti Abdi Dharma, dua dokter gigi dari Klinik Cirebon dan RS Dera As-Syifa, satu dokter kandungan dan serta dua bidan Poli KIA dari RS Pelabuhan.

"Kami juga libatkan analis laboratorium dari RS Putera Bahagia, tiga analis kesehatan Mata dari Optik Rinna, dua apoteker dari RS Sumber Kasih dan RS Dera AS-Syifa serta 15 paramedis," ujar Dicky.

Selain rail clinic, rangkaian lain yang dihadirkan di Stasiun Ketanggungan yakni rail library. Di dalam kereta tersebut terdapat perpustakaan manual dengan beragam buku untuk anak-anak sampai pengetahuan umum dewasa.

Selain buku-buku manual, tersedia juga fasilitas e-library atau perpustakaan elektronik berupa enam buah monitor layar sentuh dengan database berbagai bacaan, video edukatif, dan lagu anak-anak.

Ia pun mengharapkan, adanya kereta tersebut bisa meringankan beban masyarakat yang tinggal di sekitar stasiun atau jalur kereta api menjadi lebih baik.

"Dengan harapan masyarakat semakin mencintai transportasi kereta api, dan ikut sama-sama menjaga aset negara, serta dapat lebih peduli terhadap keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api,” tutup Dicky.

Pemerintah tengah mengembangkan lahan pertanian di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai upaya untuk mencapai swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, pihaknya sudah membangun 40 ribu lahan pertanian di wilayah tersebut.

"Kita sudah realisasikan seluas 40 ribu hektare dari total 63 ribu hektare, progres sangat bagus,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Amran meninjau lokasi optimasi lahan pertanian di Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Merauke. Peninjauan dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk terus mengantisipasi dampak perubahan iklim fenomena El Nino dan krisis pangan.

"Kementan bersama TNI saat ini secara intensif mengembangkan lahan pertanian di Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke," ujar Mentan.

Dalam peninjauan yang dilakukan, Amran melihat secara langsung kesiapan benih yang akan ditanam, perbaikan saluran irigasi, alat mesin pertanian serta lahan pertanian yang sedang dilakukan pengolahan oleh petani, TNI dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Kementerian Pertanian.

Menurut dia, cepatnya proses olah lahan di Merauke ini karena mekanisasi pertanian telah diadopsi dengan baik.

Kementan telah mengalokasikan alat dan mesin pertanian sebanyak 330 unit untuk tujuh distrik di Kabupaten Merauke. Alat pertanian tersebut terdiri dari traktor roda empat (TR4) 200 unit, traktor roda dua (TR2) 30 unit, pompa air 80 unit, dan RT 20 unit.

“Dengan mekanisasi dan teknologi pertanian modern, kami ingin lahan pertanian yang sebelumnya hanya bisa tanam satu kali, dengan upaya yang dikerjakan ini dapat mampu tanam 2-3 kali setahun sehingga produksinya pun akan naik,” kata Mentan.

Mentan menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementan akan segera mendatangkan bantuan alsintan lanjutan untuk percepatan olah tanah dan strategi lanjutan penyiapan benih untuk lahan di Merauke.

“Lumbung pangan di Merauke ini akan terus berkembang hingga target 1 juta hektare. Potensinya sangat memungkinkan, dan kita optimistis akan kembali swasembada pangan,” lanjut Mentan.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pangan TNI Ahmad Rizal memaparkan progres optimalisasi lahan yang saat ini dikerjakan. Menurut dia, TNI saat ini telah membentuk kompi produksi pertanian di Merauke untuk mendukung upaya percepatan lumbung pangan.

"Dengan membentuk beberapa regu yang menggarap benih, irigasi dan hama, alsintan dan berfokus pada panen," kata Rizal.

Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan pertanian seluas 1,2 juta hektare, sampai dengan tahun 2023 telah termanfaatkan untuk sektor tanaman pangan dan hortikultura seluas 67.612,49 ha dengan luas baku sawah (LBS, 2023) seluas 42.328,42 ha.

Hadir dalam kunjungan kerja Mentan di Distrik Kurik yakni Anggota Komisi IV DPR RI Sulaiman Hamzah, Wakil KASAD Letjen TNI Tandyo Budi Revita, Direktur Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, hadir pula Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian KKP, Pj Gubernur Papua Selatan, dan Bupati Merauke.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Mandiri terus mempertegas komitmennya dalam mendukung industri kesehatan melalui penyediaan solusi perbankan yang komprehensif bagi nasabah Rumah Sakit. Konsistensi ini diwujudkan Bank Mandiri lewat penandatanganan kerja sama terkait pemberian dan pemanfaatan Jasa Layanan dan Fasilitas Perbankan kepada Rumah Sakit, dokter, dan karyawan Rumah Sakit anggota ARSSI.

Adapun penandatanganan untuk kerjasama tersebut dilakukan dalam kegiatan Seminar Nasional XI dan Healthcare Expo IX yang diselenggarakan oleh ARSSI di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Berlangsung hingga 12 Juli 2024, seminar mengusung tema "Strategi Penguatan Digitalisasi dan Green Hospital dengan Berbasis Kearifan Lokal" serta dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Pejabat Eksekutif Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo, Ketua Umum ARSSI Iing Ichsan Hanafi, dan berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Menurut Totok Priyambodo, penandatanganan untuk kerja sama tersebut sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah melalui layanan digital yang handal dan reliable.

“Dengan hadirnya solusi perbankan yang kami tawarkan, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas operasional Rumah Sakit,” ujarnya.

Totok menjelaskan, Bank Mandiri menawarkan berbagai solusi transaksi, mulai dari penerimaan pasien melalui Mandiri EDC, pemanfaatan Mandiri Virtual Account, hingga pembayaran Rumah Sakit kepada mitranya melalui Kopra by Mandiri. Salah satunya lewat layanan khusus, Kopra Hospital Solution yang dilengkapi dengan fitur pelaporan dan dashboard yang memudahkan manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan pengambilan keputusan.

Selain itu, Bank Mandiri juga menyediakan solusi pembiayaan dan layanan perbankan lainnya untuk Rumah Sakit, dokter, petugas medis hingga karyawan.

Bank Mandiri hadir melalui berbagai solusi transaksi keuangan untuk mempermudah proses bisnis melalui KOPRA by Mandiri. Sebagai pelengkap Sistem Informasi Rumah Sakit, Bank Mandiri menyediakan Kopra Hospital Solution dengan fitur reporting dan dashboard yang dapat mempermudah manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan mengambil keputusan. Bank Mandiri turut hadir memberikan solusi pembiayaan dan solusi perbankan lainnya bagi Rumah Sakit, Dokter, petugas medis dan karyawan Rumah Sakit.

Dalam mendukung tema Seminar Nasional ARSSI 2024, Bank Mandiri melalui Kopra turut memberikan solusi dengan berbagai fitur dan layanan transaksi digital untuk segmen wholesale yang membantu kegiatan transaksi Rumah Sakit. Adapun saat ini, lebih dari 2.000 Rumah Sakit telah menggunakan solusi Bank Mandiri untuk berbagai kebutuhan transaksi dengan layanan digital untuk perusahaan melalui Kopra by Mandiri.

"Dengan adanya solusi inovatif yang ditawarkan Bank Mandiri, kami berharap Rumah Sakit di Indonesia, termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI, dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," imbuh Totok.

Sementara itu, Ketua ARSSI Iing Ichsan Hanafi dengan berbagai solusi inovatif yang disediakan Bank Mandiri diharapkan dapat membantu Rumah Sakit di Indonesia termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Ke depan pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi bersama dengan Bank Mandiri untuk dapat membangun sinergi dan memberikan solusi sesuai kebutuhan rumah sakit.

“Semua tantangan dan harapan menunjukkan pentingnya peran rumah sakit dalam menghadapi perubahan dan menjalankan tugas sebagai bagian dari sektor kesehatan. Mari kita jadikan momentum ini untuk bergerak maju, beradaptasi, dan berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit,” ujar Iing Ichsan.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKRTA. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) resmi menggandeng RSUD Dr. Moewardi,Solo dalam bidang terapi sel dan produk turunannya seperti stem cell, secretome dan exosome.Kerja sama tersebut dilakukan oleh Regenic Stem Cell fasilitas produksi milik anak usaha KLBF, PT Bifarma Adiluhung (BFA).

Direktur Regenic Stem Cell, Sandy Qlintang mengatakan fasilitas layanan stem cell akan memungkinkan lebih banyak pasien untuk mendapatkan manfaat dari terapi stem cell dan secretome. Selain itu, juga akan membuka jalan baru dalam penelitian dan pengembangan stem cell, serta menciptakan berbagai peluang untuk penemuan medis yang lebih revolusioner di masa depan.

"Dengan penunjukkan PT Bifarma Adiluhung Regenic dalam pengembangan fasilitas layanan stem cell, kami berharap RS Dr. Moewardi dapat memberikan akses pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat terhadap teknologi pengobatan regeneratif yang canggih,” ucapnya pada keterangan tertulis, Rabu (10/7).

Sandy mengungkapkan melalui penelitian dan kolaborasi yang berkelanjutan, BFA berkomitmen untuk mencapai kemajuan signifikan dalam pengobatan regeneratif dan membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Ia berharap dapat melanjutkan kerjasama dengan baik dan membawa dampak positif yang nyata bagi dunia medis dan kesehatan di Indonesia.

Direktur RSUD Dr. Moewardi, Cahyono Hadi menambahkan selain akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Moewardi, khususnya dalam bidang terapi stem cell, Kerjasama ini juga akan membuka peluang lebih besar untuk riset dan inovasi di bidang Kesehatan. Dengan adanya kolaborasi dengan PT Bifarma Adiluhung, harapannya dapat memberikan akses kepada teknologi terbaru dalam bidang stem cell dan secretome.

"Hal ini akan memungkinkan kami untuk menawarkan terapi yang lebih efektif dan inovatif kepada pasien-pasien kami," tandasnya.

RSUD Dr. Moewardi telah membangun fasilitas laboratorium stem cell yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah pada 11 Juli 2023. Saat ini sedang berproses untuk mendapatkan ijin operasional sebagai laboratorium pengolahan sel punca dan sertifikasi GMP (Good Manufacturing Practice) atau CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Oleh karena itu, manajemen rumah sakit bekerjasama dengan BFA untuk membantu proses mendapatkan sertifikasi GMP. BFA merupakan industri farmasi pertama yang memiliki fasilitas produksi stem cell bersertifikasi CPOB dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sejak tahun 2013.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mengungkap progres pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal menempati kantor tersebut pada Juli 2024.

Preisden Jokowi diketahui batal menempati kantor di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada bulan ini karena infrastruktur pendukung belum sepenuhnya siap.

Sebagaimana diketahui, PTPP mendapat penugasan untuk menggarap 10 proyek di IKN , antara lain Istana Presiden, Lapangan Upacara, Kantor Presiden, Jalan Tol IKN, Jalan Sisi Kebangsaan Sumbu Barat, hingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 1 dan 2.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo memastikan Kantor Presiden dan Istana Presiden di IKN Nusantara dapat digunakan untuk pelaksanaan HUT RI ke-79 pada Agustus 2024. Pasalnya, progres pembangunan dua proyek itu sudah nyaris rampung.

“Untuk Istana Presiden progres hampir 80% kemudian Kantor Presiden 90%. Perseroan optimistis terkait dengan proyek itu bisa dipakai dalam agenda Upacara 17 Agustus 24,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia menambahkan bahwa sejatinya kontrak pembangunan dua proyek itu ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Artinya, progres dari proyek Istana dan Kantor Presiden sudah lebih cepat dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sarana dan prasarana di IKN sudah siap untuk menggelar Upacara 17 Agustus. Bahkan, pada akhir Juli 2024 diperkirakan seluruh sarana dan prasarana sudah selesai.

“Saya dari Kementerian PUPR bertanggung jawab penuh untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Sampai sekarang prasarananya Insya Allah nanti pada Juli ini telah selesai,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi diketahui batal pindah kantor ke IKN Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur belum siap.

Hal itu disampaikannya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

“Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah,” ujar Jokowi kepada awak media.

Lebih lanjut, dia membenarkan telah memperoleh laporan dari Basuki Hadimuljono terkait dengan perkembangan pembangunan di IKN. Menurutnya, berdasarkan laporan Menteri PUPR, pembangunan Kantor Presiden belum sepenuhnya rampung.

“Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap],” pungkas Jokowi.

PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) menyatakan belum berkomunikasi dengan pemerintah dalam pembangunan Menara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menara BUMN rencananya akan dibangun setinggi 778 meter.

"Isu tower pembangunan menara BUMN sepertinya ada. Tapi belum tau yang mengerjakan, masih menunggu," kata Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo, Rabu (10/7/).

Jojo menyebut PTPP belum berkomunikasi dengan Kementerian BUMN maupun Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) soal pembangunan menara.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga sebelumnya menyampaikan keputusan konstruksi menara BUMN tersebut ada di tangan Kementerian BUMN.

"Kami belum tahu apakah menara tersebut mau dibangun atau tidak. Seandainya mau dibangun, itu keputusan Kementerian BUMN," kata Danis kepada Katadata.co.id, Kamis (13/6).

Saat ini PTPP tengah fokus untuk persiapan 17 Agustus. Menteri BUMN Erick Thohir telah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Telkom, dan perusahaan pelat merah lainnya untuk mempersiapkan upacara kemerdekaan pertama di Ibu Kota Nusantara.

Secara khusus, Erick meminta adanya interkoneksi jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi di IKN. Tugas khusus ini diberikan kedua perusahaan pelat merah penyedia listrik dan jaringan telekomunikasi tersebut dalam rangka menyiapkan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 yang akan diselenggarakan di IKN.

PT Bank Muamalat Tbk buka suara terkait keputusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN batal mengakuisisi bank syariah pertama di Indonesia tersebut.

Kepastian batalnya BTN akuisisi Bank Muamalat, diungkapkan Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7).

Corporate Secretary Bank Muamalat, Hayunaji, mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi terkait rencana merger antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah.

Menurut dia, hal ini merupakan ranah dari BPKH selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat. Dia mengatakan perseroan akan mengikuti arahan dari PSP.

"Kami mengapresiasi upaya semua pihak dalam proses rencana merger antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah," kata Hayunaji kepada kumparan, Rabu (10/7).

Dia menjelaskan bahwa merger merupakan salah satu aksi korporasi yang bersifat non organik, yang terpisah dari kegiatan organik atau business as usual.

Dengan demikian, hal ini tidak berdampak dan tidak mengganggu kinerja perseroan baik dalam kegiatan bisnis maupun operasional Bank Muamalat.

"Kami senantiasa fokus pada kepentingan nasabah dan pemegang saham, khususnya dalam melayani aktivitas perbankan sehari-hari dengan mengedepankan tata kelola yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku,"

"Kinerja keuangan Bank Muamalat dalam kondisi solid yang antara lain ditandai dengan stabilnya penghimpunan dana pihak ketiga maupun penyaluran pembiayaan," ujarnya.

Hayunaji tidak memberitahu alasan BTN batal akuisisi Bank Muamalat. Begitu juga dengan Nixon yang mengaku belum bisa membuka berbagai pertimbangan atas keputusan batalnya BTN mengakuisisi Bank Muamalat.

Dalam rapat bersama DPR, Nixon mengatakan akan membeberkan alasan tersebut dalam rapat tertutup dengan Komisi VI DPR.

"Dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan pada saat tertutup, kami tidak akan meneruskan," kata Nixon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Dharmasraya yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengeluhkan anggaran pembangunan jalan daerah yang belum turun pada 2024.

Padahal menurutnya anggaran tersebut sangat diperlukan untuk membangun jalan seluruh kabupaten di Indonesia.

"Yang menjadi kado istimewa bagi kami, para bupati adalah Inpres Jalan Daerah, yang sangat membantu kami untuk membangun jalan di seluruh kabupaten yang ada di seluruh Indonesia," ujar Sutan Riska di acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Terima kasih Presiden sudah memikirkan jalan-jalan kabupaten, dan tahun ini belum turun anggarannya Bapak," lanjutnya.

Sutan Riska menuturkan, keberadaan anggaran Inpres Jalan Daerah diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi khusus.

Mewakili Apkasi, ia berharap program tersebut bisa dilanjutkan di pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Kami berharap menjadi program lanjutan bagi Presiden terpilih nantinya," tegasnya.

Lebih lanjut Sutan Riska menyinggung soal kenaikan dana desa di era pemerintahan Presiden Jokowi yang terjadi beberapa kali.

Kenaikan itu bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM desa.

"Bukan hanya itu yang dapat kami lihat dan rasakan. Kawasan 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar tidak lepas dari perhatian Presiden. Teman-teman bupati dari kepulauan perbatasan menyampaikan kepada kami terima kasih kepada Presiden yang telah membangun perbatasan-perbatasan negara dengan negara-negara tetangga kita," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga MRR (23), korban penyekapan dan penyiksaan di sebuah kafe di Duren Sawit, Jakarta Timur, mengungkapkan kondisi mental korban.

Menurut paman korban, Yusman, MRR saat ini masih mengalami trauma berat setelah disekap dan disiksa selama berbulan-bulan.

"Kondisi korban saat ini masih sangat trauma. Jadi melihat keramaian dia takut, melihat mobil yang warna dan jenis yang sama dengan milik pelaku itu dia takut juga," kata Yusman ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (9/72024).

"Jadi, sekarang ini, hasil dari pemeriksaan dokter saraf dan rekomendasi dari dokter kejiwaan, ini membutuhkan waktu panjang untuk membuat traumanya ini hilang. Dan kemungkinan besar, di masa tuanya ada sedikit masalah," ujar dia.

Yusman mengatakan, keponakannya mengalami sejumlah perubahan perilaku yang tidak pernah ia lihat sebelumnya.

"Si adik ini sekarang ada masalah dengan perubahan perilaku karena efek dipukul tabung gas itu, dan dipukul dengan benda-benda yang keras seperti tong sampah, atau apa lah," ucap Yusman.

"Efeknya itu sekarang jadi sering blank. Kalau jalan sering lupa dia, tujuannya ke mana dia jalannya ke mana. Dan setiap bangun tidur katanya perasaan dia enggak napak kakinya. Itu yang berulang-ulang efek dari pemukulan itu," imbuh dia.

Selain itu, MRR juga sering mengalami pusing, tidur yang lama, dan emosi yang naik turun.

"Ini baru kali ini saya melihat korban seperti ini. Dia kan emosi tiba-tiba redam sendiri lalu menangis. Nah ini efeknya, mungkin itu dari perilaku-perilaku yang diberlakukan oleh mereka kepada adik kita ini," ujar Yusman.

"Tapi ini jelas sekali perubahan fisik dan mentalnya, semua kena," imbuh dia.

Penyekapan dan penganiayaan terhadap MRR terjadi kurang lebih tiga bulan, mulai 19 Februari hingga 30 Mei 2024.

"Puncaknya itu dari bulan Februari sampai akhir bulan Mei, tanggal 1 Juni dia sudah pulang ke rumah, dalam arti kabur ya. Jadi selama tiga bulan itu," kata Yusman.

Penyekapan tersebut diduga dipicu tindakan wanprestasi dalam hal kerja sama jual beli mobil antara MRR dan pelaku penganiayaan berinisial HRA.

Penganiyaan terhadap keponakannya tersebut diduga dilakukan oleh 30 orang anggota dari kelompok jual beli mobil tersebut.

"Intinya ini semua tadinya teman-temannya. Mereka saling kenal. Cuma kalau ada kesalahan, mereka langsung sistem plonco istilahnya. Plonconya ini tapi keterusan," ucap dia.

Selain disekap, MRR juga disiksa, antara lain dipukul, disabet, hingga disundut rokok.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan cegah ke luar negeri untuk seorang Warga Negara Asing (WNA) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan oleh BUMD DKI Jakarta Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Rorotan, Jakarta Utara.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pihak WNA dimaksud berinisial SHJB. Pengajuan cegah itu sudah disampaikan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). WNA dimaksud juga dikonfirmasi tengah berada di Indonesia.

"Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhadap satu orang berkewarganegaraan asing dengan inisial SHJB," ujarnya kepada wartawan melalui rekaman video, Rabu (10/7/2024).

Tessa tidak memerinci lebih lanjut identitas maupun keterkaitan SHJB dalam perkara lahan Rorotan. Namun, dia memastikan pihak WNA itu dibutuhkan dalam proses penyelesaian penyidikan tersebut.

"Pencekalan dimaksud terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di lokasi Rorotan, DKI Jakarta oleh BUMD SJ," terang juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu.

Untuk kasus di Rorotan, lembaga antirasuah menduga kerugian keuangan negaranya mencapai sekitar Rp400 miliar.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara pada kasus Rorotan berasal dari perbedaan harga antara yang diberikan oleh pembeli tanah serta pihak yang diduga makelar.

"Perbedaan dari harga yang diberikan si pembeli kepada si makelar, dengan harga awal. Jadi si makelar membeli kepada si pemilik tanah awal," ungkap Asep.

Pada pengembangan perkara itu, penyidik KPK sebelumnya telah mengajukan cegah ke luar negeri untuk 10 orang. Cegah itu berlaku untuk enam bulan pertama.

Pihak-pihak yang dicegah yakni ZA (Swasta); MA (Karyawan Swasta); FA (Wiraswasta); NK (Karyawan Swasta); DBA (Manager PT CIP dan PT KI); PS (Manager PT CIP dan PT KI); JBT (Notaris); SSG (Advokat); LS (Wiraswasta); dan M (Wiraswasta).

Untuk diketahui, kasus lahan Rorotan itu merupakan pengembangan dari sejumlah perkara korupsi di lingkungan Sarana Jaya terkait dengan pengadaan lahan untuk program rumah DP Rp0. Sebelumnya, KPK telah mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan terkait di wilayah Munjul dan Pulo Gebang.

Pada perkara sebelumnya, KPK telah melimpahkan berkas terdakwa mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan ke pengadilan.

Yoory selaku bekas Dirut Sarana Jaya sebelumnya telah divonis bersalah dalam kasus Munjul, dan dijatuhkan pidana penjara selama 6,5 tahun. Dia didakwa melakukan tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Sementara itu, Yoory juga kini masih disidang terkait dengan kasus lahan di Pulogebang. Persidangan kasus tersebut masih berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Lembata: Ratusan calon siswa baru, Rabu, 10 Juli 2024, mulai memadati sejumlah sekolah di dalam Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.

Selain membereskan biaya pendafataran, para calon siswa itu dijadwalkan mengambil seragam yang akan dipakai pada pembukaan sekolah, usai liburan panjang tahun 2024 ini.

Seperti disaksikan Media Indonesia di SMPN 1 Nubatukan, ratusan calon siswa baru memadati ruangan pengambilan seragam yang baru di pesan pihak sekolah.

Ratusan calon siswa itu sebagaian besar di antar oleh orang tuanya. Sebagian besar telah membayar uang sekolah dan uang komite. Sebagian lainnya, belum melunasi uang sekolah selama 1 tahun pelajaran. Meski
begitu, para calon siswa tersebut tetap diberi seragam.

"Biaya masuk sekolah pertama di SMPN 1 Nubatukan, tergolong murah. Sedikit mahal karena harus bayar seragam baru. Total biaya 1.250.000 rupiah, untuk 1 tahun pelajaran termasuk seragam. Tetapi demi anak, kami tetap berusaha agar mereka bisa sekolah dengan baik," ujar Anna Killok, salah seorang tua siswa baru.

Sementara itu, untuk siswa baru, pihak SMPN 1 Nubatukan mempersiapkan 7 ruangan belajar, dengan masing-masing rombongan belajar (rombel), 33 siswa. MI/Alexander Taum

(CDE)