Jakarta -

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas barang impor ilegal. Hal ini merupakan hasil diskusi dengan lembaga perlindungan konsumen dan asosiasi pengusaha.

"Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal. Tentu nanti kita akan ditindaklanjuti bareng-bareng asosiasi untuk buat bikin satgas, kita cek nanti di market barang-barang ilegal dijualnya seperti apa, di pasar seperti apa. Tadi satgas dengan lembaga perlindungan konsumen, asosiasi, satu lagi dengan satgas penegak hukum," kata dia ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Zulhas mengatakan, berdasarkan informasi dari pengusaha, hal yang mengganggu produk dalam negeri karena banyaknya barang impor ilegal. Oleh sebab itu, Zulhas berkomitmen untuk memberantas barang impor ilegal.

"Satgas ini itu baru tadi. Kita besok masih akan lanjut lagi. Saya juga akan mengundang Kadin, mengundang Hipmi, dan asosiasi lainnya. Kalau benang merah yang menghancurkan itu adalah barang-barang ilegal," terangnya.

Namun untuk mengendalikan importasi, pemerintah melalui Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki beberapa barang impor yang diindikasi menghancurkan produk dalam negeri.

Untuk membuktikan itu, melalui KADI akan dilihat apakah sejumlah barang impor terbukti dumping dan apakah jumlah impornya meningkat. Jika terbukti ada tindakan dumping, maka akan ditetapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

"Akan dilihat abis itu mereka akan rapat abis itu itu diputuskan. Berapa tarifnya? Mereka (KADI akan hitung), bukan saya, jadi KADI," ujarnya.

Kedua, pemerintah juga tengah menyelidiki melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) kepada tujuh produk impor. Ketujuh barang impor itu termasuk, tekstil, pakaian jadi, kecantikan, elektronik, bahan kainnya dan lainnya, hingga keramik.

Ketujuh barang impor itu akan dilihat selama tiga tahun terakhir apakah jumlah masuknya ke Indonesia melonjak signifikan. Jika terbukti juga maka akan dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

"Sekarang KPPI lagi bekerja, nanti kita tunggu. Nggak bisa Mendag menentukan (tarif) 100% itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengatakan masalah yang harus diatasi pemerintah adalah maraknya impor ilegal. Untuk itu, mereka keberatan jika pemerintah berencana menambah pajak berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk impor legal.

"Kita dengar dari pemerintah menaikkan biaya masuk 200% ini menurut kita kalau isinya barang-barang impor ilegal solusinya tidak tepat. Karena yang namanya ilegal tidak lapor, tidak kena regulasi jadi yang kena adalah legal importir yang mereka sebenarnya bayar pajak," kata Sekjen Hippindo Haryanto Pratantara dalam konferensi pers di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7) lalu.

Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak barang impor ilegal yang dijual di bawah harga pasar atau predatory pricing. Hal inilah yang menurutnya harus menjadi perhatian pemerintah.

"Kalau kita melihat kemarin ramai-ramai waktu soal TikTok dilarang itu karena dua hal. Satu karena predatory pricing artinya banting harga untuk menarik orang masuk website. Kedua yang paling utama adalah barang-barang yang dijual di titik tersebut itu kebanyakan barang yang nggak jelas masuknya dari mana dan itu barang-barang murah," ungkapnya.

(ada/ara)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Praktik judi online masih marak terjadi di Indonesia dan berpotensi menyasar ke berbagai lini, tak terkecuali platform dompet digital. Mengenai hal itu, platform dompet digital DANA menerangkan sebagai bagian dari industri teknologi finansial, ikut mendukung pemerintah dan regulator dalam menjalankan tugasnya memberantas aktivitas judi online.

CEO & Co-Founder DANA Indonesia Vince Iswara mengatakan upaya tersebut merupakan bentuk komitmen DANA sebagai dompet digital dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Vince mengatakan dalam memberantas judi online, DANA telah menerapkan sejumlah upaya. Salah satunya, yakni senantiasa bekerja sama dengan berbagai otoritas lintas sektor, termasuk Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) guna memastikan unsur-unsur kepatuhan terlaksana.

"Dalam menanggulangi perjudian online, DANA secara berkala menginformasikan pandangannya selaku pelaku industri atas berbagai inisiatif yang dijalankan dalam memerangi judi online. Secara berkala, DANA juga terlibat dalam diskusi bersama dengan regulator dan para pelaku industri lainnya, untuk berbagi pandangan pola modus operandi judi online dan langkah-langkah mitigasi ke depannya," ucapnya dalam keterangan resmi, Senin (8/7).

Vince menyampaikan pihaknya juga melakukan pelaporan berkala kepada kementerian terkait situs web yang terindikasi melakukan tindakan ilegal serta menggunakan merek dagang DANA sebagai salah satu opsi pembayaran yang digunakan. Pelaporan itu juga dilakukan untuk meminimalisir kemunculan praktik judi online.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demi terus menjaga kuatnya tata kelola yang baik, Vince menerangkan secara internal DANA menciptakan satuan kerja anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dia bilang satuan kerja lintas sektor itu menjalankan fungsi kepatuhan perihal proses identifikasi dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi judi online dan berkonsultasi kepada otoritas terkait dalam melihat tren terbaru dari praktik judi online.

"Informasi-informasi penting lainnya senantiasa diberikan kepada otoritas terkait, guna memudahkan analisis keuangan terkait judi online," tuturnya.

Secara operasional dan pengembangan inovasi, Vince mengatakan DANA telah menerapkan prosedur proses mengenal nasabah dalam proses pembukaan akun untuk pengguna dan mitra merchant guna memastikan keabsahan identitas serta profil pengguna teridentifikasi dan terverifikasi secara benar. Dalam hal itu, dia menyebut DANA bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait yang menatausahakan data dan informasi kependudukan.

"Dengan mendorong keabsahan identitas kepada seluruh pengguna maupun mitra, DANA dapat mengantisipasi akun-akun fiktif yang diduga digunakan untuk aktivitas judi online. Dalam fitur inovasi selanjutnya, DANA akan terus memberikan edukasi dan panduan kepada penggunanya agar terhindar dari praktik judi online," ujarnya.

Sementara itu, Vince mengatakan DANA juga telah meluncurkan kampanye di media sosial bertajuk ‘Monitor, Konfirmasi, dan Lapor’ yang telah berjalan sejak awal Juli 2024 hingga akhir tahun ini. Dia bilang kampanye media sosial itu menyoroti berbagai jenis modus kejahatan digital, hingga cara melaporkannya kepada Customer Care DANA.

Vince menerangkan pesan yang sama juga akan disebarluaskan dalam aplikasi, laman website, maupun kanal komunikasi lainnya. Dia menjelaskan edukasi luring juga menjadi agenda DANA berikutnya dengan melibatkan komunitas, lintas industri, hingga pihak berwenang, untuk memastikan dampak yang lebih luas lagi.

Vince berpendapat fenomena judi online yang marak beredar di tengah masyarakat membutuhkan penanganan khusus dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Dia meyakini kolaborasi antara pelaku industri sektor pembayaran dengan pemerintah dan edukasi pengguna adalah satu-satunya cara untuk memberantas bentuk tindakan ilegal secara online. Dengan demikian, visi Indonesia mengakselerasi inklusi keuangan bisa tercapai dan ekosistem ekonomi digital dapat tumbuh sehat berkelanjutan.

Sebagai informasi, PPATK mencatat total transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp 101 trilun pada kuartal I-2024. Adapun total transaksi judi online pada 2023 mencapai Rp 327 triliun.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, 11 ribu pekerja menjadi korban PHK disinyalir akibat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

"Ini dikarenakan masalah banjir impor dan berhadapan langsung terhadap industri dalam negeri," ujar Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reny Yanita dalam acara media briefing di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, kebijakan itu menyebabkan semakin membanjirnya barang impor masuk ke pasar Indonesia. Alhasil, membuat industri dalam negeri menjadi kalah saing hingga terjadinya penurunan produksi.

Lebih rinci, Reny mengungkapkan, enam perusahaan yang melakukan PHK, yaitu PT S Dupantex, Jawa Tengah melakukan PHK sekitar 700 lebih pekerja. PT Alenatex, Jawa Barat melakukan PHK terhadap 700 lebih pekerja dan PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah PHK 500 lebih orang.

Selain itu, ada PT Kusumaputra Santosa di Jawa Tengah melakukan PHK terhadap 400 lebih tenaga kerja. PT Pamor Spinning Mills di Jawa Tengah melakukan PHK terhadap 700-an pekerja.

Terakhir, PHK paling banyak di PT Sai Apparel, Jawa Tengah melakukan PHK sekitar 8.000 lebih pekerja.

Lewat aturan tersebut, sambungnya, membuat utilisasi Industri Kecil Menengah (IKM) turun rata-rata mencapai 70 persen, berdasarkan catatan Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB).

Selain itu, isu yang muncul dengan terbitnya Permendag 8/2024 juga membuat pembatalan kontrak oleh pemberi maklon dan marketplace, karena pemberi maklon dan marketplace kembali ke produk impor.

Kemudian hilangnya pasar IKM dan konveksi berimbas ke industri hulunya terutama unutk kain dan benang juga disebabkan oleh lahirnya Permendag tersebut.

Isu lainnya, dengan adanya Permendag 8/2024 juga dianggap Kemenperin membuat hilangnya harapan untuk berusaha karena tidak ada kepastian berusaha terutama di industri TPT akibat banjirnya barang impor.

"Dulu (sebelum lahir Permendag 8/2024) diatur saja sudah banjir barang impor, apalagi menjadi barang bebas," kata Reny.

(YNA)

PEKALONGAN, iNews.id - Kebakaran hebat melanda sebuah rumah sekaligus tempat produksi batik di Kabupaten Pekalongan, Senin (8/7/2024). Kebakaran diduga kuat akibat pembakaran lilin batik saat proses produksi berlangsung.

Detik-detik kebakaran rumah sekaligus tempat produksi batik itu terekam video amatir. Tampak, kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi hingga membuat panik warga.

Rumah tersebut milik Saeful Wafa, warga Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Dua rumah megah yang sekaligus dijadikan tempat produksi batik ini nyaris ludes dilalap api.

Saeful mengatakan, kejadian bermula saat para pekerja memulai aktivitas memproduksi batik di bagian belakang. “Sumber api belum diketahui secara pasti, tapi dugaan kuat akibat pembakaran malam atau lilin batik,” katanya.

Kobaran api berhasil dijinakkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dari kota dan Kabupaten Pekalongan dikerahkan ke lokasi. 

Kobaran api menghanguskan satu rumah yang dijadikan tempat produksi batik dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Editor: Kastolani Marzuki

Telkomsel, melalui unit bisnis Telkomsel Enterprise, akan menghadirkan solusi digital terpadu untuk memperluas akses layanan keuangan digital dan meningkatkan inklusi keuangan di Bali. Upaya ini bakal dilakukan bersama dengan PT USSI dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di seluruh Bali.

Kemitraan strategis Telkomsel Enterprise dengan PT USSI dan LPD Provinsi Bali diresmikan di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (5/7) lalu. Kerja sama ini bertujuan menyediakan solusi telekomunikasi dan keuangan yang inklusif, inovatif, dan transformatif, sejalan dengan komitmen Telkomsel untuk terus berinovasi dan memberi dampak positif bagi digitalisasi dan inklusivitas di Indonesia.

"Melalui penyediaan solusi telekomunikasi dan teknologi finansial yang terpadu bersama PT USSI serta pemanfaatan jaringan layanan LPD Provinsi Bali, kami berharap dapat menghadirkan kontribusi yang bermakna dalam mempercepat inklusi keuangan," kata Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, dalam pernyataan resmi.

Kemitraan ketiganya ditetapkan dalam kerangka sinergi korporasi dan retail untuk mempercepat implementasi platform Gerai Pintar dengan solusiend-to-end yang disediakan Telkomsel. Konektivitas jaringan yang andal dan platform pembayaran digital yang aman juga dihadirkan.

PT USSI akan menyediakan perangkat lunak dan dukungan teknis yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional. Sementara itu, LPD Provinsi Bali, yang kini memiliki lebih dari 2,2 juta nasabah, akan berperan sebagai stakeholder utama lembaga keuangan desa adat.

PT USSI maupun LPD Provinsi Bali menyambut baik kemitraan dengan Telkomsel.

"Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam upaya kami untuk memperluas jangkauan solusi teknologi kami ke lembaga keuangan mikro di seluruh Indonesia," ujar Maman Tirta Rukmana, CEO USSI Group. "Kami optimis bahwa dengan dukungan Telkomsel dan LPD Provinsi Bali kami dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Bali."

"Kami yakin bahwa dengan dukungan dari Telkomsel dan PT USSI, kami dapat meningkatkan layanan kami dan mencapai lebih banyak masyarakat yang membutuhkan akses ke layanan keuangan," pungkas I Nyoman Cendikiawan, Ketua Badan Kerja Sama LPD Provinsi Bali.

Perusahaan satelit Indonesia, PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), berkolaborasi dengan perusahaan manufaktur produk berbasis navigasi dari Bengaluru, India, Elena Geo Tech Pvt Ltd. Kerja sama ini untuk mengembangkan sistem Positioning, Navigation, and Timing (PNT) satelit Indonesia.

Sistem PNT satelit merupakan teknologi yang menggunakan satelit untuk menyediakan informasi mengenai posisi, navigasi, dan waktu secara akurat.

Direktur Teknologi PSN Satrio Adiwicaksono mengatakan sebagai perusahaan anak bangsa yang beroperasi selama 33 tahun, PSN fokus dalam layanan komunikasi dan terus mengembangkan diri dalam memberikan layanan berbasis satelit. “Dengan rekam jejak yang panjang serta melihat potensi besar yang bisa dimaksimalkan dari industri satelit, PSN melakukan ekspansi strategis dengan memasuki bidang navigasi,” katanya dalam keterangan pers, Senin (8/7).

Melalui kolaborasi internasional antara PSN dan Elena, Satrio mengatakan perusahaan terus memacu diri untuk memperkuat ekosistem bidang antariksa dengan membangun kemampuan manufaktur di industri satelit Indonesia, salah satunya dengan Positioning, Navigation dan Timing (PNT) berbasis satelit.

Ia menambahkan, nantinya PNT akan dikelola secara mandiri, dan diharapkan akan mendukung pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi di industri satelit nasional.

Adapun, kolaborasi antara PSN dan Elena direalisasikan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) di India Space New Congress di New Delhi, India.

Direktur Utama PSN, Adi Rahman Adiwoso menyampaikan, latar belakang PSN berkolaborasi dengan Elena mempertimbangkan rekam jejak perusahaan tersebut dalam menghasilkan manufaktur sistem navigasi berbasis satelit. Aspek lainnya adalah majunya industri satelit di India.

Menurutnya, kemajuan industri satelit di India berkat dukungan kuat dari Pemerintah India memajukan industri satelit dalam negeri. Hasilnya, India berhasil memiliki sistem navigasi satelit (Navigation with Indian Constellation) yang dikembangkan Organisasi Penelitian Ruang Angkasa India (ISRO).

“Kedua aspek tersebut menjadi pertimbangan kuat bagi kami berkolaborasi dengan Elena. Melalui momentum ini, kami juga akan memaksimalkan untuk alih teknologi sehingga kedepannya Indonesia bisa menghasilkan sistem PNT berbasis satelit sendiri,” kata Adi.

Dengan pengembangan sistem navigasi satelit bersama Elena, Adi mengatakan teknologi ini nantinya akan ditujukan pada sektor jasa transportasi, navigasi udara dan laut serta pertahanan.

“Dengan mengaplikasikan navigasi satelit di Indonesia, maka semua sektor yang memerlukan dan menggunakan PNT akan mendapatkan kemudahan dalam menentukan posisi, kecepatan, arah, dan ketepatan waktu secara akurat sehingga menciptakan ketepatan dan efisiensi yang tinggi,” kata dia.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga minyak dunia diprediksi menguat pada pekan ini. Berdasarkan Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 1,14% ke level US$ 82,48 per barel. Sedangkan minyak Brent juga melemah 1,11% ke US$ 86,004 per barel pada perdagangan Senin (8/7) pukul 15.30 WIB.

Analis Deu Calion Futures (DCFX), Andrew Fischer memperkirakan bahwa harga minyak akan naik meskipun tidak signifikan. Harga minyak berpotensi untuk menguat lebih lanjut terutama untuk minyak mentah WTI.

Menurut dia, salah satu faktor utama yang mempengaruhi prediksi ini adalah berakhirnya perjanjian Petrodollar 50 tahun antara Arab Saudi dan Amerika Serikat (AS) pada Juni 2024. Arab Saudi telah memutuskan untuk tidak memperbarui perjanjian tersebut, yang diperkirakan akan mengurangi minat terhadap minyak WTI.

“Hal ini karena harga minyak WTI yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan minyak lainnya,” kata Fischer dalam riset hariannya, Senin (8/7).

Meskipun demikian, Fischer bilang, pola pergerakan harga minyak saat ini menunjukkan tren kenaikan yang kuat, didukung oleh analisis trendline dan candlestick.

Dia menambahkan bahwa harga minyak relatif stabil selama jam perdagangan di Asia pada hari ini, Senin (8/7). Namun, harga minyak mentah Brent melemah tipis setelah melonjak 7% selama sebulan terakhir.

Fischer menilai, kenaikan harga minyak yang stabil didorong oleh antisipasi permintaan bahan bakar yang kuat selama musim panas, terutama di Amerika Serikat, yang merupakan konsumen minyak terbesar di dunia.

“Kemudian, adanya data mobilitas yang positif dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga menjadi faktor pendukung sentimen pasar minggu ini,” imbuh dia.

Sentimen lainnya datang dari Administrasi Informasi Energi AS (EIA) yang melaporkan adanya penurunan signifikan pada persediaan minyak dengan penarikan sebesar 12,2 juta barel pada minggu lalu. Penurunan ini jauh melebihi proyeksi analis yang hanya memperkirakan penurunan sebesar 700.000 barel.

Data ekonomi AS juga turut mempengaruhi pasar minyak. Terlebih, klaim pengangguran meningkat dan jumlah pengangguran juga naik pada minggu lalu. Ini dipandang sebagai indikasi potensial untuk penurunan suku bunga oleh Federal Reserve AS. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan tambahan bagi pasar minyak.

Di sisi suplai, Fischer menjelaskan, laporan terbaru mengindikasikan bahwa perusahaan minyak Rusia, Rosneft dan Lukoil, berencana untuk mengurangi ekspor minyak mereka dari pelabuhan Novorossiisk di Laut Hitam pada bulan Juli.

“Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh para produsen OPEC yang harus bersaing dengan meningkatnya pasokan minyak dari non-OPEC,” ujarnya.

Tak hanya itu, Saudi Aramco, perusahaan minyak dan gas alam nasional Arab Saudi, telah menyesuaikan strategi penetapan harganya untuk bulan Agustus. Perusahaan ini menurunkan harga minyak mentah andalannya, Arab Light, untuk pelanggan Asia menjadi $1,80 di atas harga rata-rata Oman/Dubai.

“Penurunan harga ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh produsen OPEC dalam menghadapi peningkatan pasokan minyak dari non-OPEC,” kata dia.

Secara keseluruhan, Fischer memprediksi bahwa harga minyak WTI cenderung naik meskipun kenaikannya tidak signifikan. Berakhirnya perjanjian Petrodollar, permintaan bahan bakar yang kuat selama musim panas, penurunan persediaan minyak, serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah merupakan faktor-faktor utama yang mendukung proyeksi kenaikan harga minyak minggu ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Di akhir zaman semakin banyak modus-modus penipuan dan tipu muslihat yang menimpa umat manusia. Hal ini sudah diperingatkan Rasulullah SAW sejak berabad-abad lalu agar umatnya berhati-hati terhadap dunia yang penuh dengan kedustaan ini.

Dalam Islam, akhir zaman merujuk pada periode menjelang terjadinya hari kiamat, yang ditandai dengan berbagai peristiwa besar dan tanda-tanda tertentu. Beberapa tanda dan kejadian yang sering disebutkan dalam literatur Islam terkait akhir zaman antara lain, munculnya Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan munculnya Ya'juj dan Ma'juj.

Di samping itu, Rasulullah SAW juga telah memberi peringatan kepada umatnya tentang banyaknya penipuan di akhir zaman. Peringatan tentang tipu daya pada akhir zaman sering disebut dalam hadits-hadits Nabi.

Rasulullah SAW memperingatkan bahwa pada akhir zaman, akan muncul banyak kedustaan yang menimpa manusia. Dalam hadits riwayat Ibnu Majah dijelaskan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ

“Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidhah turut bicara.” Lalu beliau ditanya, “Apakah al-ruwaibidhah itu?” Beliau menjawab,“Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum.” (HR Ibnu Majah).

Imam Al-Suyuthi menjelaskan, maksud dari kata al-khada’ dalam Hadits di atas adalah “Al-Khadda’ al-makru wa al-hilatu, wa idhafatu al-khadda’ ila as-sanawat majaziyah wal–muradu ahlu as-sanawati” (Al Khadda’ artinya makar dan muslihat.

Dikaitkannya Al Khadda’ kepada al-sanawat (tahun-tahun) merupakan bentuk kiasan/majaz, maksudnya adalah orang yang hidup di tahun-tahun tersebut) (Syarh Sunan Ibni Majah, 1/292).

Dosen Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) dan mengajar di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, Ruslan Fariadi dalam artikelnya menjelaskan, hadits di atas memberi suatu peringatan akan datangnya suatu masa, di mana manusia dipenuhi berbagai intrik dan tipu-muslihat, serta kebohongan.

Gambaran ini...

Gambaran ini dijadikan Rasulullah sebagai tanda-tanda dekatnya hari kiamat, di mana banyak pembohong dicitrakan sebagai orang jujur. Sebaliknya, orang jujur dikriminalisasi sebagai pembohong, para pengkhianat dipandang amanah, disambut bak pahlawan.

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW juga memperingatkan tentang munculnya banyak dajjal kecil (pendusta) sebelum datangnya Dajjal yang terbesar. Dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda,

"Demi Allah, sesungguhya Hari Kiamat belum akan terjadi sampai tiga puluh orang pendusta muncul, dan yang terakhir muncul di antara mereka adalah pendusta terbesar yang bermata satu" (HR Ahmad).

Peringatan-peringatan ini menekankan pentingnya berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar, memperdalam pengetahuan agama, dan berhati-hati terhadap berbagai bentuk tipu daya yang mungkin muncul. Hadits di atas menjadi peringatan keras bahaya dusta, yang mana hal ini jiga selaras dengan sabda Rasulullah saw dari Abdullah bin Mas’ud ra berikut ini:

“....Jauhilah kedustaan, karena ia menyeret kepada keburukan, dan keburukan menjerumuskan ke neraka. Bila seseorang terus berdusta dan mempertahankannya, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR Muslim).

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sektor jasa keuangan RI pada Juni 2024 berada pada kondisi yang tetap stabil di tengah tantangan kondisi perekonomian global.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, berdasarkan ada hasil Rapat Dewan Komisioner (DK) OJK per 3 Juli 2024 kemarin. Menurutnya, kinerja sektor jasa keuangan masih kontributif terhadap pertumbuhan nasional.

"Sektor jasa keuangan terjaga stabil dan kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, didukung oleh tingkat solvabilitas yang tinggi dan profil risiko yang manageable di tengah masih tingginya ketidakpastian global," kata Mahendra, dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024, melalui saluran telekonferensi, Senin (8/7/2024).

Mahendra mengatakan, perekonomian global secara umum menunjukkan pelemahan dengan data perekonomian HS tercatat lebih rendah di tengah inflasi yang masih sticky atau melekat kuat di dalam perekonomian Amerika Serikat (AS). Begitu pula di Eropa dan China.

"Sementara di Eropa perekonomian tengah menghadapi tantangan stagnasi pertumbuhan dan tekanan fiskal. Sementara di Tiongkok terjadi disabling demand dan supply yang terus berlangsung di tengah stimulus agresif yang tengah dilakukan pemerintah Tiongkok dan oleh otoritas moneter serta fiscal," paparnya.

Sementara itu, di perekonomian domestik pemulihan permintaan masyarakat terus berlanjut meskipun cenderung masih lambat. Kemudian inflasi inti masih stabil dengan pertumbuhan beredar (M2) yang meningkat mengindikasikan potensi berlanjutnya penguatan permintaan ke depan.

Berikutnya di sisi produksi, sektor manufaktur mencatatkan ekspansi meskipun termoderasi. Hal ini terlihat dari penurunan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur menjadi sebesar 50,7, dibandingkan bulan sebelumnya 52,1.

"Di sisi kebijakan, di tengah tekanan pasar keuangan global dan turunnya ekspektasi pasar terhadap kondisi higher for longer, OJK tetap dicermati down side risk ke depan yang dapat berdampak pada sektor jasa keuangan ke depan," ujarnya.

Kemudian terkait risiko kredit, khususnya pada UMKM, berdasarkan hasil press test yang dilakukan OJK, secara umum perbankan dinilai masih resilien, didukung permodalan yang terjaga dan tingkat pencadangan yang memadai.

Selain itu, secara umum rasio kredit yang berisiko untuk UMKM saat ini dalam rentang level yang terjaga dan dalam tren yang menurun jauh di bawah level puncaknya di masa pandemic Covid-19.

Mahendra mengatakan, dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan OJK menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang selaras dengan standar nasional.

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan secara elektronik kepada industri agar lebih efektif dan efisien, OJK dan Ditjen Dukcapil memperkuat kerjasama pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam lingkup memperluas cakupan persetujuan kerjasama sebelumnya dengan menambah pemanfaatan teknologi biometrik atau pemindai wajah untuk mendukung kegiatan di SJK dan OJK.

"Selain itu, OJK meresmikan penggunaan aplikasi SPRINT untuk melayani Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah dalam penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama serta bidang IAKD dalam proses permohonan masuk ke dalam regulatory sandbox maupun proses pendaftaran sebagai penyelenggara di ITSK di OJK," pungkasnya.

(shc/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan penyematan opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian ATR/BPN tahun 2023 menjadi bentuk komitmen pihaknya untuk terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

“Secara umum diberikan WTP, ini termasuk juga status kepada peringkat atau predikat bagi ATR/BPN,” kata AHY saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024).

Namun demikian, AHY menekankan pihaknya untuk tidak berpuas diri. Pasalnya cap WTP tersebut bukanlah sebuah prestasi, melainkan sebuah kewajiban yang memang perlu dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Karena ini adalah uang rakyat, uang negara yang harus bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, sepanjang 2023 Kementerian ATR/BPN menyerap anggaran mencapai 97,56% dari total alokasi anggaran sebesar Rp8,72 triliun atau senilai Rp7,8 triliun.

Perinciannya, serapan anggaran tersebut berhasil merealisasikan 10 program dan proyek prioritas nasional. Di mana, dari 10 program tersebut, 3 program di antaranya rampung dikerjakan.

Kemudian, realisasi anggaran itu juga berdistribusi positif pada 5 program yang melampaui target yakni dokumen persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota dengan realisasi mencapai 116,98%, Peta Tematik Pertanahan dan Ruang realisasinya 143,29%, dan peta bidang tanah PTSL realisasinya sekitar 101,87%.

Kemudian, data dan informasi P4T (Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah) realisasinya 100,16%, serta penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan dengan realisasi 120,32%.

Terakhir, serapan anggaran sepanjang 2023 itu juga berdampak positif pada realisasi target SK redistribusi mencapai 98,15% dan sertifikat ha katas tanah PTSL mencapai 96,24%.

JAKARTA - Badai pemutusan hubungan kerja ( PHK ) di industri tekstil masih belum reda. Menurut laporan Kementerian Perindustrian korban PHK mencapai 11 ribu orang akibat lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Reny Yanita mengatakan hal itu disebabkan oleh membanjirnya barang impor masuk ke pasar Indonesia sehingga membuat industri dalam negeri menjadi kalah saing berakibat pada penurunan produksi.

"Memang ada PHK sekitar 11 ribu orang dari 6 perusahaan pasca lahirnya Permendag 8/2024. Ini dikarenakan masalah banjir impor dan berhadapan langsung terhadap industri dalam negeri," ujar Reny dalam acara media briefing di Kementerian Perindustrian, Senin (8/7/2024).

Lebih rinci, Reny mengungkapkan 6 perusahaan yang melakukan PHK terdiri dari PT S Dupantex, Jawa Tengah melakukan PHK sekitar 700-an orang. PT Alenatex, Jawa Barat melakukan PHK terhadap 700-an orang. PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah PHK 500 -an orang.

Selain itu, ada PT Kusumaputra Santosa di Jawa Tengah melakukan PHK terhadap 400 -an orang. PT Pamor Spinning Mills di Jawa Tengah melakukan PHK terhadap 700 -an orang. Terakhir paling besar terjadi PHK di PT Sai Apparel, Jawa Tengah melakukan PHK sekitar 8.000-an orang.

Menurut Reny maraknya PHK massal yang saat ini terjadi di industri tekstil disinyalir akibat lahirnya Permendag 8/2024. Lewat aturan tersebut, menurutnya membuat utilisasi IKM (Industri Kecil Menengah) turun rata-rata mencapai 70%, hal berdasarkan catatan IPKB (Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya).

Selain itu isu yang muncul dengan terbitnya Permendag 8/2024 juga membuat pembatalan kontrak oleh pemberi maklon dan market place, karena pemberi maklon dan market place kembali ke produk impor.

Kemudian hilangnya pasar IKM dan konveksi berimbas ke industri hulunya terutama unutk kain dan benang juga disebabkan oleh lahirnya Permendag tersebut. Isu lainnya, dengan adanya Permendag 8/2024 juga dianggap Kemenperin membuat hilangnya harapan untuk berusaha karena tidak ada kepastian berusaha terutama di industri TPT akibat banjirnya barang impor.

Sebagai informasi, Permendag 8/2024 mengatur soal larangan terbatas barang impor. Adapun item barang yang dilarang untuk diimpor dalam Permendag 8/2024 ini lebih sedikit jika dibandingkan aturannya.

Dalam aturan sebelumnya yang diatur lewat Permendag 36/2023, barang yang yang diatur meliputi produk tas, tekstil dan produk tekstil, TPT batik dan motif batik, pakaian jadi dan aKsesoris pakaian jadi, barang tekstil sudah jadi lainnya, alas kaki, bahan baku plastik, OTSDK, dan kosmetik-PKRT.

Sedangkan dalam Permendag 8/2024 barang yang diatur dalam larangan terbatas impor ini hanya mencakup tekstil dan produk tekstil, TPT batik dan motif batik, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan bahan baku plastik.

"Dulu sebelum lahir Permendag 8/2024 diatur saja sudah banjir barang impor, apalagi menjadi barang bebas," pungkas Reny.

KPK tengah mengusut dugaan korupsi pembangunan shelter atau tempat evakuasi sementara (TES) dari tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengungkapkan bahwa pembangunan shelter itu dilakukan oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perwakilan NTB pada 2014.

Penyidikan pun telah dilakukan lembaga antirasuah itu sejak 2023 lalu dan telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini.

"KPK sejak tahun 2023, telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut dan telah menetapkan 2 tersangka, yaitu satu dari Penyelenggara Negara dan satu lainnya dari BUMN," ujar Tessa kepada wartawan, Senin (8/7).

Akan tetapi, Tessa belum membeberkan identitas para tersangka maupun perannya dalam kasus tersebut.

"Terkait dengan nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan diumumkan saat penyidikan perkara ini telah dirasakan cukup," tutur dia.

Adapun dalam kasus ini, Tessa mengungkapkan kerugian negara mencapai kurang lebih sekitar Rp 19 miliar.