Seorang pemandu karaoke berinisial DW, di Kota Lubuklinggau, Sumsel, ditangkap polisi usai menusuk rekan seprofesinya berinsial RN. Keduanya sempat terlibat perselisihan akibat rebutan pengunjung.

Informasi yang dihimpun, peristiwa penusukan itu terjadi tempat kos milik

Hj. Nilawati di Jalan Sejahtera, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Minggu, 7 Juli 2024.

Kasat Reskrim Polres Lubuklinggau, AKP Hendrawan, mengatakan pertikaian keduanya berawal mereka sedang bekerja sebagai pemandu lagu di salah satu tempat karaoke di Kota Lubuklinggau.

"Saat itu ada pengunjung atau pelanggan yang datang ke tempat itu lalu mendekati korban. Akan tetapi pengunjung itu direbut, dan membuat korban sakit hati dan cemburu," katanya, Senin, 8 Juli 2024.

Sepulang mereka bekerja, ternyata korban RN ini mendatangi tempat kos DW bersama dengan 2 rekannya. Saat itu, RN berteriak-teriak sembari memaki DW.

"Mereka ini sempat cekcok mulut dan berujung perkelahian. Pelaku lalu mengambil pisau dan menusuk korban beberapa kali," katanya.

Akibatnya, RN mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Seperti di dahi, bibir, serta punggung sebelah kiri yang membuatnya harus menjalani perawatan medis di RS AR Bunda.

"Adapun pelaku kini telah diamankan petugas guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," katanya.

BOGOR, KOMPAS.com - Warga bernama Aminah (51) berharap Terminal Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, segera direvitalisasi.

Aminah menganggap kondisi Terminal Bubulak semakin hari semakin tampak tak terawat.

“Saya harap ada revitalisasi untuk ke depannya. Karena jujur, kondisi Terminal Bubulak makin kayak enggak terawat,” ucap Aminah saat diwawancarai Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Bahkan, jika hujan turun, badan jalan Terminal Bubulak berubah menjadi kubangan yang dipenuhi lumpur.

“Apalagi kalau hujan, sudah kayak di sawah. Lumpur di mana-mana karena jalannya berlubang, air masuk,” ujar dia.

Senada dengan Aminah, Abidin (43) menilai sudah seharusnya Terminal Bubulak mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Bogor mengingat banyak masyarakat yang mengandalkan terminal untuk bepergian.

Jika terminal tipe C ini tidak terawat, masyarakat enggan datang ke terminal. Hal ini akan memengaruhi pendapatan para sopir angkutan perkotaan (angkot) maupun bus.

“Sekarang gini, kalau enggak segera diperbaiki, masyarakat malas buat naik bus atau angkot ke sini. Mereka takut dicopet lah, tempatnya kotor, kan yang rugi sopir juga, pendapatannya menurun,” ujar Aminah.

Salah satu sopir angkot, Asnafi (37) mengatakan, kondisi memprihatinkan Terminal Bubulak sudah terjadi sejak lama.

Kini, banyak penumpang yang lebih memilih naik angkot di luar terminal karena merasa takut menunggu di dalam Terminal Bubulak.

“Kumuhnya sudah lama. Dari anak saya umur 10 tahun sekarang sudah SMA. Penumpang juga enggak mau sekarang mah nunggu di dalam terminal. Jadi kita juga ngikutin mereka nunggunya di mana,” ujar dia.

Dari pantauan Kompas.com, kondisi Terminal Bubulak tidak ada perubahan semenjak liputan pertama kali dilakukan pada Senin, 1 Januari 2024.

Terminal Bubulak tampak tidak terawat. Terlihat kondisi tembok bangunan yang tampak kusam seperti tidak dicat.

Kayu-kayu yang dijadikan pondasi tampak rapuh.

Kebersihan Terminal Bubulak kurang terjaga, terlihat dari sampah yang masih berserakan.

Aroma tak sedap sesekali tercium.

Selain itu, tidak terlihat tempat tunggu penumpang dan rambu-rambu atau petunjuk informasi.

Jalanan yang berlubang membuat beberapa sopir angkot mengurangi laju kendaraannya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara mencapai Rp 1.320,7 triliun selama semester I-2024. Penerimaan negara tersebut turun 6,2% secara tahunan (yoy) dari semester I 2023 tercatat Rp 1.407,9 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, komponen pendapatan negara dari sisi penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp 1,028 triliun, atau turun 7%. Penerimaan dari komponen ini setara 44,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Sementara komponen penerimaan pajak tercatat Rp 893,8 triliun atau turun 7,9%. Penerimaan pajak ini setara 44,9% dari target APBN 2024.

Kemudian, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp 134,2 miliar atau turun 0,9% secara yoy. Penerimaan bea dan cukai tersebut setara 41,8% dari target APBN 2024. Sementara penerimaan negara bukan pajak tercatat sebesar Rp 288,4 triliun atau turun 4,5% yoy.

"Jadi seluruh komponen penerimaan perpajakan dan PNBP semuanya mengalami kontraksi sehingga total pendapatan negara mencapai Rp 1.320,7 triliun atau terkontraksi 6,2%," kata Sri Mulyani dalam Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan penurunan pendapatan negara disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batu bara dan minyak sawit (crude palm oil/CPO).

"Penurunan (harga komoditas) ini terjadi sejak tahun 2023 dan pengaruhnya adalah pada penerimaan pajak, karena pajak dari (PPh) Badan dipengaruhi oleh penerimaan tahun 2023," kata Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA - Justin Bieber diundang untuk tampil di acara pesta pranikah anak Taipan India, Mukesh Ambani (66).

Mukesh Ambani merupakan Taipan yang memiliki perusahaan Reliance Industries. Dirinya diperkirakan memiliki kekayaan bersih lebih dari 120 miliar dolar atau sekitar Rp1.951 triliun.

Taipan asal India itu membuat pesta pra-pernikahan anaknya, Anant Ambani, secara mewah. Dirinya bahkan mengundang Justin Bieber untuk menghibur tamu undangannya.

Justin Bieber dibayar hingga 10 juta dolar atau setara Rp162 miliar. Menilik laporan dari Times Now, Justin Bieber tiba di Mumbai pada Kamis, 4 Juli 2024.

Namun ternyata Justin Bieber bukan satu-satunya penyanyi yang diundang oleh keluarga Ambani. Artis lainnya yakni Adele, Drake dan Lana Del Rey.

Diketahui, Anant Ambani dan Radhika Merchant akan melangsungkan pernikahan pada 12 Juli 2024 di Jio World Convention Center di Kompleks Bandra Kurla (BKC), Mumbai, India.

Perayaan pernikahan tersebut akan berlangsung selama tiga hari yang dimulai dengan 'Shubh Vivah' pada tanggal 12 Juli, diikuti dengan 'Mangal Utsav' atau resepsi pernikahan pada tanggal 14 Juli.

Pesta Prewedding yang Mewah

Sebelumnya, keluarga Ambani juga sempat menggelar pesta prewedding yang mewah dengan mengundang sejumlah artis dan tokoh dunia.

Mengutip Telegraph, prewedding digelar selama 3 hari dan dihadiri sejumlah tokoh dunia seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sunder Pichai dan Ivanka Trump, serta Rihana.

Tak hanya itu, miliarder India yakni Gautam Adani dan Kumar Mangalam Birl juga ikut dalam pesta tersebut.

Kemudian ada pemain kriket legendaris, Sachin Tendulkar hingga sejumlah selebriti Bollywood seperti Deepika Padukone, Shah Rukh Khan, dan Rani Mukherjee.

Fakta menarik lainnya yakni para tamu VIP tersebut diberikan layanan untuk menginap di hotel bintang lima, penthouse, hingga villa yang direnovasi khusus.

Sang miliarder pun menyiapkan 100 koki dengan 500 hidangan mewah dari seluruh dunia untuk para tamu undangan.

Digelar secara mewah, pesta pernikahan ini diprediksi menghabiskan dana jutaan dolar. Bahkan pesta pernikahan ini dinilai lebih mahal dari pesta yang pernah mereka gelar ada 2018.

Saat itu, Ambani juga menggelar pesta untuk putri mereka bernama Isha dan mengundang penyanyi Beyonce.

Kemudian mengutip Forbes, harta kekayaan keluarga Ambani setidaknya mencapai 114 miliar dolar AS atau sekitar Rp1,7 kuadriliun.

Dengan kekayaan tersebut, Ambani menjadi orang terkaya di India, sekaligus Asia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kuasa hukum Pegi Setiawan, Mayor TNI (Purn) Marwan Iswandi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus dicopot dari jabatannya.

Dia menyampaikan, permintaan itu dilayangkan usai Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) memutuskan penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan terkait pembunuhan Vina di Cirebon.

"Saya meminta agar Dirkrimum bahkan Kapolda [Jabar] dicopot sebagai tanggung jawab. Ini permintaan ku kepada Kapolri, aku minta agar dicopot, Kapolda, dirkrimum, dan kebawahnya jajaran," kata Iswandi kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Permintaan itu, kata Iswandi, merupakan pertanggung jawaban jajaran Polda Jabar karena diduga sewenang-wenang saat menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka di kasus Vina.

Selain itu, dia juga bakal segera meminta ganti rugi baik secara materiel dan imateriel lantaran nama baik Pegi dinilai telah dirugikan.

"Termasuk yang memimpin beberapa kali gelar perkara itu harus dicopot. harus bertanggung jawab. Ini kan sudah hak asasi manusia. pelanggaran hak asasi manusia, ini kesewenang-wenangan" tambahnya.

Di samping itu, dia juga menyebutkan pada siang ini pihaknya akan segera melakukan penjemputan terhadap Pegi di rumah tahan (Rutan) kepolisian.

"Hari ini udah mau dijemput abis zuhur tadi putusan sudah dapat, sudah diambil. Hari ini harus keluar, kalau mereka tidak mau mengeluarkan berarti mereka melakukan penyekapan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PN Bandung menetapkan surat ketetapan tersangka terhadap Pegi dengan nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM per tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan tidak sah.

Pertimbangannya, Hakim Tunggal Eman mengatakan pihaknya tidak menemukan bukti soal penyidik Polda Jabar pernah melakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Pasalnya, menurut Eman penetapan tersangka harus dilakukan terlebih dahulu dengan pemeriksaan calon tersangka.

"Surat ketetapan [tersangka] nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM tanggal 21 Mei 2024 Atas nama Pegi Setiawan beserta Surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," Hakim tunggal Eman Sulaeman, di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin melebar hingga paruh pertama 2024. Hal ini seiring dengan pendapatan negara yang tertekan, namun belanja negara tumbuh pesat.

Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati mengatakan, hingga akhir Juni lalu, APBN mencatat defisit Rp 77,3 triliun. Nilai ini setara dengan 0,34 terhadap produk domestik bruto (PDB).

Perkembangan kinerja APBN itu berbanding terbalik jika dibandingkan semester I-2023. Tercatat pada paruh pertama tahun lalu, kas negara masih mencatat surplus sebesar Rp 152,3 triliun atau setara 0,71 persen terhadap PDB.

"Total postur dari APBN 2024, semester I adalah defisit Rp 77,3 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Defisit anggaran selaras dengan realisasi pendapatan negara yang terkontraksi. Tercatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.320,7 triliun, turun 6,2 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 1.407,9 triliun.

Penurunan itu terjadi di seluruh pos pendapatan negara. Mulai dari penerimaan pajak yang turun 7,9 persen, kepabeanan dan cukai turun 0,9 persen, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turun 4,5 persen.

"Jadi seluruh komponen penerimaan perpajakn dan PNBP semuanya mengalami kontraksi," kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, belanja negara tumbuh pesat. Sri Mulyani melaporkan, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.398 triliun, melesat 11,3 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.255,7 triliun.

Dengan perkembangan tersebut, keseimbangan primer atau total pendapatan dikurangi belanja negara tanpa menghitung belanja bunga utang, mencatat surplus Rp 162,7 triliun. Nilai ini ambles 55,8 persen dari tahun lalu mencapai Rp 368,2 triliun.

Meskipun surplus keseimbangan primer semakin menurun dan defisit APBN semakin melebar, Sri Mulyani menyebutkan, hal itu sudah sesuai dengan perhitungan pemerintah. Pasalnya, APBN 2024 memang disiapkan mengalami defisit, yakni sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29 persen terhadap PDB.

"Maka realisasi defisit Rp 73,3 triliun masih di dalam range yang ada di APBN kita," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin melebar hingga paruh pertama 2024. Hal ini seiring dengan pendapatan negara yang tertekan, namun belanja negara tumbuh pesat.

Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati mengatakan, hingga akhir Juni lalu, APBN mencatat defisit Rp 77,3 triliun. Nilai ini setara dengan 0,34 terhadap produk domestik bruto (PDB).

Perkembangan kinerja APBN itu berbanding terbalik jika dibandingkan semester I-2023. Tercatat pada paruh pertama tahun lalu, kas negara masih mencatat surplus sebesar Rp 152,3 triliun atau setara 0,71 persen terhadap PDB.

"Total postur dari APBN 2024, semester I adalah defisit Rp 77,3 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Defisit anggaran selaras dengan realisasi pendapatan negara yang terkontraksi. Tercatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.320,7 triliun, turun 6,2 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 1.407,9 triliun.

Penurunan itu terjadi di seluruh pos pendapatan negara. Mulai dari penerimaan pajak yang turun 7,9 persen, kepabeanan dan cukai turun 0,9 persen, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turun 4,5 persen.

"Jadi seluruh komponen penerimaan perpajakn dan PNBP semuanya mengalami kontraksi," kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, belanja negara tumbuh pesat. Sri Mulyani melaporkan, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.398 triliun, melesat 11,3 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.255,7 triliun.

Dengan perkembangan tersebut, keseimbangan primer atau total pendapatan dikurangi belanja negara tanpa menghitung belanja bunga utang, mencatat surplus Rp 162,7 triliun. Nilai ini ambles 55,8 persen dari tahun lalu mencapai Rp 368,2 triliun.

Meskipun surplus keseimbangan primer semakin menurun dan defisit APBN semakin melebar, Sri Mulyani menyebutkan, hal itu sudah sesuai dengan perhitungan pemerintah. Pasalnya, APBN 2024 memang disiapkan mengalami defisit, yakni sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29 persen terhadap PDB.

"Maka realisasi defisit Rp 73,3 triliun masih di dalam range yang ada di APBN kita," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - BYD M6, MPV listrik baru dari BYD dikabarkan segera masuk Indonesia. Memang belum jelas kapan peluncurannya, cuma salah satu tenaga penjual sudah membuka pemesanan.

Luther Panjaitan, Head of Marketing Communication PT BYD Motor Indonesia memang belum bisa konfirmasi tentang BYD M6.

"Karena memang belum secara resmi diumumkan baik spesifikasi produk, tanggal peluncuran, bahkan harga," kata Luther kepada Kompas.com belum lama ini.

Tapi kenyataannya di lapangan, salah satu tenaga penjual BYD yang Kompas.com hubungi bilang sudah bisa memesan BYD M6. Tapi soal peluncurannya kapan, dia pun belum bisa memberikan informasi.

"Sudah bisa booking untuk M6. Infonya booking fee Rp 10 juta dan kisaran harga di bawah Rp 500 juta," kata tenaga penjual tersebut kepada Kompas.com.

Soal kapan produknya meluncur, tenaga penjual tadi cuma bilang tunggu saja saat GIIAS. Kemungkinan nanti saat pameran disebut estimasi harganya bisa lebih pasti.

Memang BYD di GIIAS dikabarkan akan meluncurkan satu produk baru. Bahkan dibilang mobil tersebut punya spesifikasi yang pas buat pasar di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin melebar hingga paruh pertama 2024. Hal ini seiring dengan pendapatan negara yang tertekan, namun belanja negara tumbuh pesat.

Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati mengatakan, hingga akhir Juni lalu, APBN mencatat defisit Rp 77,3 triliun. Nilai ini setara dengan 0,34 terhadap produk domestik bruto (PDB).

Perkembangan kinerja APBN itu berbanding terbalik jika dibandingkan semester I-2023. Tercatat pada paruh pertama tahun lalu, kas negara masih mencatat surplus sebesar Rp 152,3 triliun atau setara 0,71 persen terhadap PDB.

"Total postur dari APBN 2024, semester I adalah defisit Rp 77,3 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Defisit anggaran selaras dengan realisasi pendapatan negara yang terkontraksi. Tercatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.320,7 triliun, turun 6,2 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 1.407,9 triliun.

Penurunan itu terjadi di seluruh pos pendapatan negara. Mulai dari penerimaan pajak yang turun 7,9 persen, kepabeanan dan cukai turun 0,9 persen, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turun 4,5 persen.

"Jadi seluruh komponen penerimaan perpajakn dan PNBP semuanya mengalami kontraksi," kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, belanja negara tumbuh pesat. Sri Mulyani melaporkan, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.398 triliun, melesat 11,3 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.255,7 triliun.

Dengan perkembangan tersebut, keseimbangan primer atau total pendapatan dikurangi belanja negara tanpa menghitung belanja bunga utang, mencatat surplus Rp 162,7 triliun. Nilai ini ambles 55,8 persen dari tahun lalu mencapai Rp 368,2 triliun.

Meskipun surplus keseimbangan primer semakin menurun dan defisit APBN semakin melebar, Sri Mulyani menyebutkan, hal itu sudah sesuai dengan perhitungan pemerintah. Pasalnya, APBN 2024 memang disiapkan mengalami defisit, yakni sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29 persen terhadap PDB.

"Maka realisasi defisit Rp 73,3 triliun masih di dalam range yang ada di APBN kita," ucapnya.

Jakarta: Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan permohonan praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Eman menyatakan status tersangka yang disematkan kepada Pegi tidak sah dan harus batal demi hukum.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menetapkan penetapan tersangka kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan beserta surat lainnya dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum," kata Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Dalam pertimbangannya, Eman menyoroti kesalahan yang dilakukan penyidik pada Polda Jawa Barat (Jabar). Di antaranya terkait prosedur penetapan DPO dan status tersangka.
Baca juga: Pascaputusan Pegi Setiawan, Saksi Kasus Vina Bernama Aep Dinilai Harus Diproses Hukum

Tindakan yang dilakukan Polda Jabar tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Manajemen Penyidkman Tindak Pidana, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Eman menyebut keluarga seharusnya tahu Pegi masuk dalam DPO. Faktanya, keluarga tidak pernah diberi tahu terkait status DPO dan Pegi tidak diperiksa sebagai saksi sebelum penetapan tersangka.

"Fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satu pun pemohon dalam penyidikan pernah diperiksa sebagai calon tersangka," tegas Eman.

Eman memerintahkan Polda Jawa Barat penghentian proses penyidikan terhadap Pegi. Eman juga meminta Pegi segera dibebaskan dari tahanan.

"Memerintahkan terhadap termohon untuk melepaskan permohon dari tahanan," tegas Eman.

Polda Jabar menyatakan siap membebaskan Pegi dari tahanan.

"Kami dari Polda Jabar, penyidik akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang praperadilan,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast, Senin 8 Juli 2024.

Awal Kasus

Nama Pegi Setiawan alias Perong mulai dikenal publik seiring dirilisnya film Vina: Sebelum 7 Hari pada 8 Mei 2024. Film ini mengambil kisah yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam.

Publik kemudian menyoroti kasus yang sudah terjadi pada 8 tahun silam tersebut. Pasalnya, terdapat sejumlah DPO yang belum ditindak secara hukum.

Polda Jabar kemudian terlihat bergerak dengan mengumumkan 3 DPO. Mereka adalah Andi, Dani dan Pegi.

Polda berhasil menangkap Pegi pada Selasa 21 Mei 2024 di Bandung, Jawa Barat. Pegi disebut sebagai otak pembunuhan.

Uniknya, Polda menegaskan Pegi merupakan satu-satunya DPO kasus ini. Kontroversi semakin terlihat.

Di sisi lain, Pegi membantah terlibat dalam pembunuhan. Pegi menyatakan siap mati.

"Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati," tegas Pegi.

Pada Rabu 12 Juni 2024, tim kuasa hukum Pegi resmi mengajukan praperadilan. Mereka meminta hakim memeriksa terkait keabsahan penetapan Pegi sebagai tersangka.

"Bukti polisi adalah ijazah sama KTP, apa hubungan perkara ini sama ijazah sama KTP ini kan kasus pembunuhan," kata Pengacara Pegi, Marwan Iswandi, Rabu 12 Juni 2024.

(DHI)

Bisnis.com, JAKARTA – Saham PT Indo American Seafoods Tbk. (ISEA) mengalami oversubscribed sebanyak 12,9 kali pada masa penawaran saham alias IPO.

Emiten yang kerap mengekspor olahan udang ini menerbitkan 290 juta saham baru di harga Rp250 per saham dengan total perolehan dana IPO sebesar Rp72,5 miliar. Dalam prospektusnya Manajemen ISEA menyatakan bakal menggunakan dana untuk modal kerja.

Di sisi lain, Manajemen menjanjikan pembagian dividen tiap tahun sebesar 30% dari laba bersih Perseroan. Adapun, investor meresponnya dengan permintaan saham yang melebihi ketentuan atau, oversubscribe sebanyak 12,9 kali.

Direktur KB Valbury Sekuritas Benjamin S. Notodihardjo yang mewakili Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan bahwa oversubscribe dalam IPO ISEA membuktikan minat investor terhadap perusahaan eksportir makanan masih cukup tinggi.

“Kehadiran emiten ISEA di pasar modal semakin menambah pilihan investor untuk memilih saham perusahaan dengan potensi besar ke depannya. Apalagi, ISEA diuntungkan dengan kondisi nilai tukar dolar yang menguat saat ini karena pendapatan usaha Perseroan 98,5% berasal dari segmen ekspor sementara biaya operasional dalam mata uang rupiah,” kata Benjamin dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).

Direktur Utama ISEA Ibnu Syena Alfitra mengatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk ekspansi produk hasil perikanan di pasar dunia karena memiliki potensi melimpah, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Selama periode Januari hingga Juni 2023, ekspor perikanan Indonesia mencapai sekitar US$2,8 miliar. Udang tercatat sebagai komoditas utama yang diekspor, khususnya ke pasar Amerika Serikat (AS) yang mencapai 70% dan Jepang sekitar 19%.

“Pada 2023, pasar udang secara global diestimasikan menghasilkan USD72,6 miliar dan diperkirakan mencapai CAGR 6,6% selama periode hingga 2032 karena popularitasnya sebagai sumber protein tinggi yang terjangkau,” ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa budidaya udang dari akuakultur memainkan peran penting dan menyumbang 55% dari total produksi udang secara global. Adapun jenis udang Vannamei menyumbang sekitar 80% dari produksi tersebut.

Udang Vannamei disebut memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama sebagai komoditas ekspor. Udang yang disebut sebagai udang kaki putih ini memiliki ketahanan lingkungan yang baik dibandingkan dengan jenis udang lainnya.

Spesies ini juga dikenal dengan tingkat produktivitas dan pertumbuhannya yang signifikan dengan periode pemeliharaan 125-140 hari. Karakteristik ini penting karena memungkinkan petani memproduksi lebih banyak udang dalam waktu yang singkat.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, yang membebaskan Pegi Setiawan dari jeratan tersangka di kasus "Vina Cirebon".

Ketua Harian Kompolnas, Irjen (Purn) Benny Mamoto, menyebut pihaknya selaku pengawas eksternal Polri mengatakan sejak awal kasus ini pihaknya ikut melakukan penyidikan kasus Pegi Setiawan pada kasus Vina Cirebon tahun 2016.

"Kami mengawal terus, beberapa kali kami turun, kami mendapatkan gelar perkara, kemudian juga kami mengikuti persidangan hari ini di antaranya yang kami cermati adalah pertimbangan hakim," ujarnya di Polda Jabar, usai putusan praperadilan Pegi dibacakan, Senin (8/7).

Beni menambahkan, terdapat dua pertimbangan hakim yang menjadi masukan penting bagi Kompolnas. Pertama, evaluasi implementasi Perkap (Peraturan Kapolri) dan Perpol (Peraturan Polri) tentang Manajemen Penyidikan. Hakim berpendapat ada beberapa hal yang tidak terpenuhi.

"Oleh sebab itu, kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi, di satu sisi bagaimana evaluasi penanganannya; di sisi lain, juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol karena aturan itu tidak harga mati, itu terus dievaluasi sesuai perkembangan yang ada," tambahnya.

Benny juga menegaskan, bahwa jenis kasus yang berbeda memerlukan penanganan yang berbeda pula.

Sehingga satu Perkap dan Perpol tentang Manajemen Penyidikan ini tidak bisa semua kasus disamakan.

Mantan deputi BNN ini menegaskan bahwa Kompolnas menghormati putusan praperadilan ini dan Polri akan mematuhi serta melaksanakan putusan tersebut.

"Kami menghormati putusan praperadilan ini dan tentunya Polri akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut," kata Benny.

Kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 mencuat kembali setelah film horor " Vina: Sebelum 7 Hari" rilis pada April 2024. Beberapa hari setelah memicu kehebohan masyarakat, polisi Jabar menangkap seorang pria yang disebutnya Pegi Setiawan, salah satu tersangka yang berstatus DPO.

Namun, putusan pengadilan hari ini membuat polisi harus melepaskan Pegi — seorang kuli bangunan berusia 27 tahun — dari tahanan.