Lampung Geh, Bandar Lampung – Sejumlah warga di Kelurahan Gunung Sari, Bandar Lampung, menjadi korban penipuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan penggunaan data pribadi, Selasa (9/7).

Modus Penipuan dengan Janji Aman

Salah satu korban, Friska Okta Vidianiar, menceritakan awal kejadian korban diajak oleh pelaku untuk mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jaminan BPKB motor.

"Dia bilang pinjaman itu untuk koperasi dan nanti uangnya akan diputar sehingga cicilannya aman," ujarnya.

Pinjaman pertama yang diajukan adalah sebesar Rp5 juta dengan jangka waktu tiga bulan.

Pinjaman Kedua dan Tagihan Tak Terduga

Pada Desember 2023, Friska diajak lagi untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp 50 juta. Ia sempat menerima tagihan dari pihak Bank pada akhir Juni 2024.

"Bank datang menagih, padahal saya tidak tahu apa-apa soal pinjaman ini. Saya hanya memberikan KTP, semua berkas lain mereka yang urus," tambahnya.

Pelaku Utama dan Asisten yang Terlibat

Dalam kasus ini ada beberapa terduga pelaku yakni 2 wanita berinisial ST dan SS, yang mengaku sebagai agen BRI, beberapa asistennya, DI dan ER, yang bertugas mengantar warga ke bank.

"ST dan SS mengaku agen BRI, sedangkan yang lainnya adalah asisten mereka," jelas Friska.

Skala Penipuan Melibatkan 132 Warga

Sampai saat ini, sudah teridentifikasi sebanyak 132 warga yang menjadi korban penipuan dengan nominal pinjaman yang bervariasi, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 50 juta. "Pihak BRI mengatakan ada 132 warga yang datanya dipinjam tanpa sepengetahuan mereka," ungkap Friska.

Ketakutan Warga Akibat Penipuan

Kejadian ini membuat banyak warga hidup dalam ketakutan. Beberapa warga bahkan mengaku belum pernah melihat uang pinjaman yang diajukan atas nama mereka.

"Setiap kali ada motor parkir di depan rumah, kami selalu merasa takut. Takut ditagih oleh pihak bank," tutur Friska.

Laporan ke LBH Bandar Lampung

Ketika mengetahui ada pinjaman atas namanya, Friska segera melaporkan kejadian tersebut kepada LBH Bandar Lampung dan berharap LBH bisa membantu menyelesaikan masalah ini.

"Harapannya, LBH bisa membantu kami menyelesaikan masalah ini dan menghilangkan rasa takut yang selama ini kami rasakan," katanya.

Tindakan LBH Bandar Lampung untuk Membantu Korban

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, yang dipimpin oleh Suma Indra, menyatakan mereka akan berkoordinasi dengan pihak bank terkait untuk mengawasi proses penagihan kredit yang dialami oleh warga. Faktanya, saat ini banyak warga yang mulai ditagih terkait kredit bisnis yang dihadapi oleh para korban.

Suma Indra mengungkapkan ini bukanlah kasus pertama yang mereka tangani. Berdasarkan temuan, dugaan korban penipuan pinjaman KUR tidak hanya terjadi di wilayah Kelurahan Gunung Sari, namun juga di beberapa tempat lain. Untuk itu, LBH Bandar Lampung sedang mempertimbangkan untuk membuka posko pengaduan di setiap kabupaten.

"Melihat banyaknya laporan yang masuk, kita sedang mempertimbangkan untuk membuka posko di setiap kabupaten agar korban-korban di luar Gunung Sari juga bisa melakukan pengaduan," ujarnya.

Selanjutnya Suma Indra menambahkan, setiap orang berhak mendapatkan keadilan dan dilindungi, dari segala bentuk ancaman.

"Setiap orang punya hak untuk mendapatkan keadilan. Jika mendapatkan ancaman, mereka bisa melaporkan ke polisi atau mengadu ke LBH Bandar Lampung untuk didampingi dalam menghadapi persoalan yang dihadapi," tambah Suma Indra.

Dukungan dan Perlindungan bagi Korban

LBH Bandar Lampung berkomitmen untuk mendampingi warga dan mendorong proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus intimidasi yang mereka hadapi. (Put/Ansa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 876 pelanggaran lalu lintas terjadi di persimpangan Pusat Grosir Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa (9/7/2024) malam.

Berdasarkan hitung manual Kompas.com selama satu jam pada pukul 18.05-19.05 WIB, pelanggaran dilakukan motor dan mobil.

Selama satu jam melakukan pantauan, Kompas.com menemukan lima jenis pelanggaran lalu lintas, yakni menerobos lampu merah, melewati garis marka, tidak memakai helm, melawan arah, dan menaiki motor melebihi kapasitas.

Kendati demikian, tidak ada penilangan terhadap pengendara yang melanggar lalu lintas. Polisi hanya memberikan teguran.

Mayoritas pelanggaran yakni menerobos lampu lalu lintas dari Jalan Dewi Sartika yang berbelok menuju Jalan Raya Condet.

Selain itu, mayoritas pengendara melawan arus dari Jalan Raya Bogor menuju Jalan Raya Cililitan Besar arah Halim.

Berikut ini rincian pelanggaran yang terjadi di perempatan PGC pada Selasa malam:

1. Menerobos lampu merah: 305 Pengendara

2. Melewati garis marka: 252 pengendara

3. Tidak mengenakan helm: 189 pengendara

4. Melawan arah: 24 pengendara

5. Melebihi kapasitas: 97 pengendara

Jakarta: Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menepis bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan dorongan dari presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Sejumlah nomenklatur diubah di revisi tersebut.

"Enggak lah, enggak ada. Justru kan nanti akan diawasi, kan kalau fungsi pengawasan ada di DPR. Jadi itu pasti akan tetap terjadi," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Dia mengakui bahwa pemerintah melalui kementerian sudah menyetujui perubahan UU Wantimpres. Namun, Supratman enggan menyebutkan spesifik kementerian itu.
"Karena kita bicara soal dengan kementerian ya, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Karena seandainya kalau saya berkomunikasi dengan Pak Jokowi saya akan jawab, tapi kan saya tidak komunikasi dengan beliau," ujar Supratman.

Baca juga: Revisi UU Wantimpres: Jumlah Keanggotaannya Diserahkan Presiden

Baleg DPR sepakat membahas Revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Baleg sepakat revisi UU tersebut jadi usul inisiatif DPR.

Sebanyak sembilan fraksi menyatakan setuju kesepakatan yang diambil Baleg tersebut akan dibawa ke rapat paripurna.

Rapat paripurna bakal disahkan bahwa revisi UU Wantimpres jadi usul inisiatif DPR. Bila disetujui, maka draf revisi beleid itu akan dikirimkan ke pemerintah untuk diterbitkan surat presiden (surpres) untuk pembahasan di DPR.

(ABK)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT San Putra Sejahtera atau PO San, Kurnia Lesani Adnan, menceritakan maraknya penipuan tiket bus masih terus terjadi dan semakin meresahkan. Belakangan, seiring dengan perkembangan di era digital, penipu menyasar korban lewat media sosial dan Google Review.

Sani mencontohkan, penipu menyebar nomor telepon melalui media sosial dan Google Review dan mengaku sebagai agen dari perusahaan bus. Para korban yakni calon penumpang tidak mengecek ulang dan kemudian menghubungi nomor itu, lalu melakukan pemesanan dan membayar sejumlah uang akhirnya tertipu.

Oleh karena itu, ia mengimbau para calon pembeli tiket untuk tak langsung percaya dengan nomor yang beredar di media sosial. "Karena kebenaran nomor kontak tersebut masih diragukan,” kata Sani, dalam keterangan tertulis, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Ia pun mengingatkan agar calon penumpang hanya memesan di jalur resmi pemesanan tiket bus. Dalam hal ini, ia berharap pemerintah terus aktif melakukan upaya perlindungan sehingga dapat mencegah semakin banyak korban berjatuhan dengan memberantas penipuan tiket bus ini.

"Diharapkan semua pihak, masyarakat, pengusaha PO Bus, pemerintah, dan pihak terkait bersama-sama memberantas agar tidak semakin banyak yang dirugikan, yakni masyarakat, pengusaha PO Bus dan para karyawannya,” tutur Sani.

Penipuan tiket bus ini, kata dia, juga mengancam nama baik dan reputasi perusahaan karena masyarakat bisa saja menganggap penipuan ini dilakukan atas kerja sama dengan operator. "Ini akan merusak kepercayaan masyarakat menggunakan jasa bus sebagai salah satu moda transportasi daratnya," ujar dia.“Pemerintah harus menyelesaikan masalah penipuan ini secara hukum dengan sangat serius."

Wakil Direktur PO SAN, Kurnia Lesari Adnan, menambahkan, perusahaannya menjadi korban penipuan tiket bus ini. Penipuan banyak terjadi di Google Review, di akun fanbase Facebook PO. SAN - SAN Lover - serta dilakukan di kolom komentar Instagram PO. SAN.

Pada laman SAN Lover, misalnya, sering muncul pertanyaan dari warganet soal tempat pemesanan tiket PO. SAN. Penipu kemudian menjawab pertanyaan itu dengan mencantumkan nomor telepon palsu. Mereka menuliskan nomor telepon untuk.pemesanan tiket 08383777xxxx, 08527302××××, 08571145××××, dan nomor lainnya yang bukan nomor resmi PO. SAN.

Sayangnya, calon penumpang yang tidak mengecek kebenaran nomor tersebut langsung melakukan transaksi dengan nomor palsu itu. “Kami sudah mendapatkan 20 kali laporan penipuan dengan total kerugian sebesar Rp 15.704.927," tutur dia.

Bahkan, dia menjelaskan, ada calon penumpang yang rugi hingga Rp 2,1 juta untuk membayar tiket tiga penumpang yang akan berangkat. "Yang hebatnya, penumpang ini mendapatkan tiket elektronik yang mirip dengan tiket resmi PO. SAN,” kata Sari, panggilan Kurnia Lesari Adnan.

Sari menduga, penipuan ini dilakukan dengan dengan cara penipu meniru bentuk tiket resmi PO. Bagi calon penumpang yang awam, kata dia, tentu tidak bisa membedakan antara tiket resmi dan tiket palsu. Namun saat akan naik bus di manifest, nama korban tak tercantum.

Misalnya, kata dia, korban tak bisa berangkat karena di jadwal resmi perusahaan pada 23 Juni 2024, tidak ada pemberangkatan bus Executive rute Bengkulu-Solo melalui Lubuk Linggau) di sistem penjualan PO. SAN. "Setelah diteliti, ada banyak perbedaan antara tiket resmi dan tiket palsu,” ucap Sari. Dalam pencegahan penipuan, kata dia, perusahaan telah membuat aplikasi resmi bernama Buzzit.

Bisnis.com,JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp500 miliar pada semester II/2024 untuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa insentif tersebut diperuntukkan pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun.

“Untuk pajak yang ditanggung pemerintah, untuk fasilitas penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun kita menambahkan anggaran Rp500 miliar," katanya dalam rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI, dikutip Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa insentif tersebut untuk melanjutkan program PPN DTP perumahan yang berlaku hingga akhir 2024.

“Diestimasi semester II itu nilainya setengah triliun dan itu melanjutkan yang 50% PPN DTP. Kalau yang sampai Juni kemarin kan 100%, nah ini kita lanjutkan setengahnya,” katanya.

Febrio menjelaskan anggaran Rp500 miliar tersebut disiapkan untuk PPN DTP pembelian rumah hingga 10.000 unit pada semester II/2024.

“Sekitar di atas 10.000 unit untuk yang paruh kedua. Jadi itu memang salah satu yang kita harapkan untuk juga memberikan manfaat, itu terutama untuk kelas menengah,” jelasnya.

Febrio menambahkan, pemberian insentif DTP perumahan juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2% tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya memberlakukan PPN DTP 100% untuk harga rumah Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, berlaku bagi serah terima rumah mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2024.

Sementara itu, mulai 1 Juli 2024 hingga akhir tahun ini, pemerintah hanya akan menanggung PPN terutang sebesar 50%.

BANDUNG, iNews.id - Viralvideo yang menunjukkan seorang penumpang terjatuh dari bus Primajasa di Tol Cipularang Km 99. Dalam video yang diunggah akun Instagram @info.negri, terlihat penumpang tersebut tergeletak di tengah jalan dengan luka parah di bagian kaki. 

Tampak, beberapa orang berada di dekat korban, namun masih belum berani mengambil tindakan sampai petugas datang.

Kanit PJR Tol Cipularang, Iptu Dadang Setiawan ketika dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Kejadian yang viral itu, kata dia pada Senin (8/7/2024) pukul 11.10 WIB.

"Identitas kendaraan Hino Bus dengan nomor polisi B 7494. Nama pengemudi Rusmana," ujar Dadang, Selasa (9/7/2024)

Dia menuturkan, informasi dari sopir dan kondektur, penumpang itu  bernama Sarah Mahdum warga Dusun Buahdua, Kabupaten Sumedang. Perempuan itu, kata dia berangkat dari Terminal Leuwi Panjang menuju ke Bekasi.

"Tiba di TKP, itu teriak-teriak minta kantong plastik, katanya mau muntah. Ketika diambilkan kantong plastik, tiba-tiba korban itu lompat dari bis melalui buka pintu paksa," ucapnya.

Kondektur dan penumpang lainnya, lanjut dia sudah mencoba mencegah Sarah untuk melakukan kasi nekatnya. Perempuan tersebut tetap memaksakan diri untuk melompat keluar dari bus.

"Sudah dicegah sama beberapa penumpang dengan kenek, tapi memaksa diri untuk melompat," katanya.

Dia menduga, Sarah nekat melompat dari bus karena depresi. 
Saat ini kasus tersebut dilimpahkan Polres Purwakarta.

"Kemarin untuk kasusnya kita limpahkan ke penyidik lakalantas Polres Purwakarta," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT United Tractors Tbk (UT) sepanjang 2023 berhasil mendapatkan Renewable Energy Certificate (REC) dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di 27 titik cabang dan site di seluruh Indonesia.

Dari keseluruhan REC, UT dapat menurunkan Greenhouse Gases (GHG) reduction sebesar 5.109 tonCO2eq. REC yang diterima UT ini sejalan dengan salah satu strategi transisi korporasi di bidang energi dan sebagai langkah menuju Net Zero Emission.

“Salah satu strategi transisi korporasi di bidang energi, UT telah menetapkan bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sejalan dengan strategi pengembangan usaha di sektor energi yang ramah lingkungan. Harapannya, inisiatif ini tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan,” ujar Head of Corporate Governance and Sustainability UT, Sara K. Loebis, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Harapannya, lanjuta Sara dengan diterimanya REC ini, perseroan dapat menggunakan energi listrik secara bijak yang bersumber dari energi terbarukan, serta membantu PLN dalam meningkatkan proporsi energi bersih di Indonesia.

“Selain itu, REC juga diharapkan mampu mendorong perusahaan dalam mengimplementasikan aspek-aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs),” tutup Sara.

Asal tahu saja, terdapat dua periode dalam penyerahan REC ini. Tahapan pertama dilakukan selama periode bulan Januari - Juni 2023 di 14 titik cabang dan 1 site dengan total perolehan REC sebesar 4.169 unit. Titik tersebut tersebar di UT Cabang Surabaya, Balikpapan, Semarang, Manado, Makassar, Samarinda, Medan, Pekanbaru, Padang, Jayapura, Banjarmasin, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, dan UT Site Tanjung Enim. Pada tahap ini, GHG reduction yang dapat UT turunkan sebesar 3.627 tonCO2eq dari keseluruhan unit REC.

Selanjutnya, pada periode Juli - Desember 2023 terdapat 2 cabang dan 10 site UT dengan total REC sebanyak 1.704 unit yang diperoleh. Area tersebut meliputi UT Cabang Pontianak dan Sorong, serta UT Site Muara Lawa, Tanjung redeb, Batulicin, Satui, Loa Janan Sanga, Tenggarong, Rantau, Tarakan, Sampit, dan Adaro Tanjung. Melalui tahap dua ini, UT dapat menurunkan GHG reduction sebesar 1.482 tonCO2eq.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyaluran piutang pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater menunjukkan pertumbuhan. Potensi pasarnya masih cukup besar di kemudian hari.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman menyebut total penyaluran piutang pembiayaan paylater perusahaan pembiayaan per Mei 2024 sebesar Rp 6,81 triliun.

"Nilai itu meningkat 33,64%, jika dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun lalu," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (9/7).

Ia menerangkan rasio Non Performing Financing (NPF) Gross paylater perusahaan pembiayaan sebesar 3,22% per Mei 2024. Adapun NPF Netto paylater perusahaan pembiayaan sebesar 0,84% per Mei 2024.

Agusman menyampaikan pembiayaan paylater di Indonesia memiliki potensi pasar yang cukup besar ke depannya. Hal itu sejalan dengan perkembangan perekonomian berbasis digital.

Sementara itu, OJK juga membeberkan kabar terbaru terkait penyusunan aturan paylater. Agusman menjelaskan saat ini prosesnya masih dalam kajian.

Dia menyatakan dalam aturan tersebut akan mengatur sejumlah poin penting, antara lain mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan paylater, kepemilikan sistem informasi, pelindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, serta manajemen risiko.

MANGUPURA, iNews.id  - Maraknya insiden siber yang terjadi akhir-akhir ini menjadi perhatian serius Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung. Dalam rangka mengantisipasi insiden siber di lingkup Pemkab Badung, Diskominfo pun menggelar sosialisasi dengan melibatkan kepala perangkat daerah, di Ruang Gita Gosana, Lantai 3 Kantor Diskominfo Badung, Selasa (9/7/2024).

Sosialisasi tersebut berkaitan dengan keamanan siber ini turut melibatkan tim IT dari masing-masing perangkat daerah. Kepala Diskominfo Badung IGN Gede Jaya Saputra mengatakan, sosialisasi keamanan siber ini sangat penting mengingat akhir-akhir ini banyak sekali terjadi insiden siber.

“Jadi, hari ini kita melaksanakan kegiatan diskusi dengan teman-teman perangkat daerah terkait sosialisasi keamanan siber bagaimana agar mereka menyadari bagaimana pentingnya keamanan siber ini terhadap jaringan, sistem, data center kita dan akses-akses yang lain,” ujarnya.

Maka dari itu, lanjutnya, untuk mengantisipasi gangguan siber masuk di lingkungan Pemkab Badung, Jaya Saputra mengajak perangkat daerah berbagi tugas. Salah satunya, membantu Diskominfo sebagai penyedia layanan melakukan langkah-langkah preventif dan pencegahan di masing-masing perangkat daerah.

“Kita berbagi tugas dengan perangkat daerah yang lain. Apa yang menjadi langkah-langkah preventif di perangkat daerah, dan mana yang menjadi tugas kami sebagai pemberi layanan di Diskominfo,” katanya.

Mantan Camat Mengwi ini juga menyebut dalam diskusi tersebut ada beberapa materi yang disampaikan oleh tim teknis terkait isu-isu aktual yang berkaitan dengan isu siber ini.

“Bagaimana pun juga pengelolaan keamanan dan data center merupakan hal yang sangat strategis dan obyek vital yang harus kita kawal bersama  di lingkungan Pemkab Badung,” tuturnya.

Sementara Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Badung Ida Ayu Gede Dewi Crishnadi mengatakan, pihaknya telah memiliki tim yang khusus menangani keamanan siber, khususnya di Bidang Persandian dan Statistik. Tim ini, kata dia, bertugas untuk mengamankan dan menindaklanjuti insiden-insiden yang terjadi berkaitan dengan siber di lingkup Pemkab Badung.

“Berkaitan dengan keamanan siber ini kita sudah ada tim. Tim ini untuk menindaklanjuti apabila ada insiden-insiden yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Badung,” katanya.

Editor: Rizqa Leony Putri

Jakarta -

Tawuran di Jl Basuki Rahmat (Bassura), Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sudah reda. Lalu lintas di sekitar lokasi sudah kembali normal, yakni padat merayap seperti biasa.

Pantauan detikcom, Selasa (9/7/2024) pukul 8.00 WIB, banyak serpihan tembok dan batu yang berserakan di jalan. Beruntung tidak ada bangunan, marka jalan, atau fasilitas umum yang rusak imbas tawuran tersebut.

Selain itu lalu lintas di kawasan tersebut terpantau padat merayap. Kendaraan tetap bisa melaju meski perlahan.

Seusai tawuran sore tadi, sampai malam ini terlihat petugas keamanan dari kepolisian dan Satpol PP masih berjaga. Terlihat juga ada sebuah tenda cokelat milik petugas keamanan yang didirikan di samping jalan.

Sebelumnya, dalam video yang beredar di media sosial seperti dilihat detikcom, terlihat warga terlibat tawuran di ruas jalan di sana. Mereka saling serang dengan menembakkan petasan ke pihak lawan. Lalu lintas pun tersendat imbas peristiwa yang terjadi.

"Iya (tawuran) antarwarga biasa. Tadi sore jam 5," kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur Kompol Ari Setyo Utomo saat dihubungi, tadi.

Ari mengatakan tawuran yang terjadi sempat membuat kemacetan arus lalu lintas. Namun saat ini aksi tawuran sudah dibutakan dan lalu lintas pun sudah berangsur terurai.

"Iya betul menimbulkan kemacetan. Sebentar saja, dari Sabhara Polres datang sudah bisa dibubarkan. Ini sudah diurai (kemacetan). Situasi kondusif," ujarnya.

Kasus tawuran di Bassura bukan pertama kali terjadi. Terbaru, aksi tawuran sempat terjadi di sana. Pihak kepolisian pun sudah pernah membuat deklarasi damai, namun aksi tawuran terus berulang.

(dnu/dnu)

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik pemecatan Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang diduga terkait dengan protesnya terhadap rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal ‘impor’ dokter asing akhirnya berakhir.

Rektor Unair Surabaya Prof Mohammad Nasih membatalkan keputusan pemberhentian Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran.

Dilansir Antara, Selasa (9/7/2024), Prof Nasih menjelaskan pembatalan keputusan pemberhentian dilakukan usai dia menerima surat dari Prof Bus, sapaan Prof Budi Santoso.

"Kami bisa paham apa yang disampaikan Prof Bus. Karena ada alasan bagi kami untuk mengangkat beliau sebagai dekan, ya kami angkat kembali," kata Prof Nasih.

Kendati begitu, Rektor Unair enggan memerinci dasar pemberhentian Prof Bus dari posisi tersebut. Dia hanya menyebut bahwa saat ini pihaknya fokus terhadap masa depan Unair.

"Itu masa lalu, yang penting sekarang kami fokus ke depan untuk Unair yang kita cintai," katanya.

Menurutnya, dinamika yang kemarin terjadi adalah hal yang biasa, layaknya orang pacaran yang bisa tiba-tiba putus.

"Ini kan biasa saja. Jadisampeanketemu, pacaran, terus ada masalah apa tiba-tiba putus, kan biasa kan. Jadi tidak usah baperan. Tapi Insyaallah semua sudah oke, kami sudah baca surat Prof Bus dan sudah kami angkat kembali jadi Dekan Fakultas Kedokteran," ujarnya.

Guru besar ilmu ekonomi Unair itu menegaskan Prof Bus mulai hari Rabu (10/7/2024) kembali berkantor sebagai dekan."Besok pagi beliau sudahngantorkembali," katanya.

Sementara itu, Prof Bus bersyukur semua dinamika yang terjadi sudah berakhir. Dia pribadi meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi kepada Rektor Unair.

"Alhamdulillah semuanya sudah berakhir. Saya secara pribadi mengaturkan permohonan maaf kepada bapak rektor, mungkin saya bermaksud untuk mewakili diri pribadi tapi mungkin terlalu kelewatan, sehingga daya menggunakan institusi, ini yang mungkin salah saya," katanya.

Dia juga bersyukur Rektor Unair telah memaafkan dan memberinya kesempatan kembali sebagai Dekan Fakultas Kedokteran.

"Alhamdulillah bapak rektor sudah memaafkan dan semuanya saya serahkan kembali ke bapak rektor," ujarnya.

KRONOLOGI PEMECATAN

Polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Budi Santoso ini mengemuka pada akhir Juni lalu. Dia diduga dipecat dari jabatannya usai memprotes rencana Kemenkes soal ‘impor’ dokter asing.

Berdasarkan catatanBisnis, protes itu disuarakan Budi pada Kamis (27/6/2024). Dirinya secara khusus menyoroti Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang memberi sinyal bakal mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Padahal, menurutnya, terdapat setidaknya 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia yang kapabel dalam mencetak dokter berkualitas. Dia juga menyebut banyak dokter spesialis yang kompeten dan tak kalah dibandingkan dokter di luar negeri.

Usai peristiwa tersebut, dirinya kemudian dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin (1/7/2024) lalu. Puncaknya, pada Rabu (3/7/2024), Budi mengumumkan bahwa dirinya telah diberhentikan sebagai Dekan FK Unair.

Ketika dikonfirmasi awak media, dia menyebut bahwa pemanggilannya berkaitan dengan pendapat yang disampaikannya terkait dokter asing.

Sehari setelahnya, gelombang protes atas pemecatan Budi tersebut bermunculan, ditandai dengan unjuk rasa di Kampus A Unair, Surabaya. Kabar pencopotan Budi juga ramai diperbincangkan di media sosial.

Buronan kasus suap pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang pada tahun 2019 bernama Asnah Ifah akhirnya ditangkap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel. Tersangka diketahui buron selama hampir lima bulan usai terlibat dalam kasus suap terkait penerbitan sertifikat tanah. "Selama dalam proses pencarian, posisi Tersangka AI berpindah-pindah dan selanjutnya berhasil ditangkap oleh tim Tabur di daerah Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir," kata Kasi Penkum Kejati Sumatera Selatan, Vanny Yulia Eka, Selasa 9 Juli 2024. Vanny menyebutkan tersangka Asnah menyuap dua pejabat BPN Palembang untuk penerbitan sertifikat tanah seluas 100 Hektare (Ha) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua pejabat yang terlibat yakni mantan Kepala Hubungan Hukum BPN Kota Palembang, Zairili, dan Kasi Penataan dan Pemberdayaan Palembang, Joke. "Asnah Ifah telah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (23/1/2024). Namun, Asnah tidak pernah memenuhi panggilan penyidik Kejari Palembang hingga akhirnya ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Rabu (28/2/2024)," ungkap Vanny. Usai ditangkap Asnah langsung dibawa k kantor Kejati Sumsel untuk menjalani pemeriksaan. Setelah itu, penyidik melimpahkan kasus tersangka ke Kejari Palembang untuk proses hukum lanjutan. "Asnah ifah merupakan tersangka selaku pemberi suap dalam penerbitan sertifikat hak milik melalui PTSL yang menjerat dua tersangka sebelumnya," ujar Vanny. Untuk diketahui, Zairili dan Joke telah divonis oleh Pengadilan Negeri Palembang pada Senin (4/7/2022). Zairili dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara, sedangkan Joke divonis empat tahun penjara.