MENGEJARpajak dari shadow economy adalah langkah strategis, tapi penuh tantangan bagi Indonesia.

Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan rencana kebijakan untuk memperluas basis pajak dengan mengintegrasikan aktivitas ekonomi bawah tanah ini ke dalam ekonomi formal.

Shadow economy atau ekonomi bawah tanah mencakup berbagai aktivitas yang berjalan di luar pengawasan pemerintah, baik yang dilakukan secara informal maupun ilegal.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, sektor ini memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat lapisan bawah. Namun, tanpa pengawasan dan kontribusi pajak, aktivitas ini mengurangi potensi penerimaan negara.

Sejauh ini, Prabowo belum memberikan rincian lengkap bagaimana kebijakan ini akan dijalankan. Namun, wacana ini memicu diskusi di kalangan akademisi, ekonom, dan masyarakat.

Di satu sisi, kebijakan ini berpotensi besar memperluas penerimaan pajak negara yang selama ini terlewatkan. Namun, banyak yang mempertanyakan apakah kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif tanpa menimbulkan konsekuensi negatif, terutama bagi sektor informal yang rentan dan menjadi tulang punggung perekonomian bagi sebagian besar masyarakat menengah ke bawah.

Di negara-negara berkembang, shadow economy umumnya tumbuh subur karena sejumlah alasan, mulai dari prosedur bisnis yang rumit hingga rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Banyak pelaku ekonomi bawah tanah adalah UMKM dan usaha mikro yang sulit bertahan hidup karena terbatasnya akses terhadap modal dan pasar.

Memaksakan mereka untuk masuk ke dalam sistem formal dengan tuntutan pajak mungkin akan mengancam keberlanjutan bisnis mereka, yang justru berpotensi meningkatkan pengangguran.

Di sisi lain, kebijakan ini dapat membantu mengurangi ketimpangan dalam beban pajak. Saat ini, beban pajak lebih banyak dipikul oleh perusahaan formal dan pekerja di sektor formal.

Jika shadow economy mulai berkontribusi, maka ada peluang untuk mengurangi beban pajak bagi sektor formal, sehingga terjadi distribusi beban yang lebih adil.

Namun, untuk mencapai hal ini, pendekatan kebijakan harus lebih inklusif dan bukan represif. Artinya, pemerintah perlu memberikan jalan dan insentif bagi pelaku shadow economy agar bersedia mendaftar, bukan dengan ancaman denda atau penalti yang hanya akan mendorong mereka untuk tetap berada di luar sistem.

Nilai ekonomi dari shadow economy

Secara ekonomi, shadow economy memuat nilai yang cukup besar. Estimasi oleh berbagai lembaga ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi bawah tanah di Indonesia bernilai sekitar 20 persen hingga 30 persen PDB, yang bila diterjemahkan ke dalam rupiah berada pada kisaran Rp 4.000 triliun - Rp 6.000 triliun.

Bayangkan jika ekonomi ini bisa dikendalikan dan dimasukkan ke dalam sistem pajak formal, negara bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang substansial.

Dengan tarif pajak penghasilan rata-rata 15-25 persen, maka potensi pajak yang bisa dikumpulkan dari shadow economy dapat mencapai Rp 600 triliun hingga Rp 1.200 triliun per tahun, yang hampir menyamai separuh dari total penerimaan pajak Indonesia saat ini.

KOMPAS.com - Harga tiket masuk terbaru ke Taman Nasional (TN) Alas Purwo di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, akan diterapkan mulai Rabu (30/10/2024).

Tarif masuk TN Alas Purwo terbaru mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

• 5 Fakta Taman Nasional Alas Purwo, Hutan Tertua di Pulau Jawa
• Wisata Banyuwangi Tak Hanya Kawah Ijen, Ada TN Alas Purwo

PP tersebut ditekan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo sebulan sebelumnya yakni Senin (30/9/2024).

Sebelum berkunjung, simak dulu harga tiket masuk TN Alas Purwo terbaru berikut ini.

Tarif TN Alas Purwo terbaru 2024

Tiket masuk pintu Rowobendo dan Plengkung Bedung

Wisatawan nusantara (wisnus):

• Mulai Rp 20.000 per orang per hari kerja
• Mulai Rp 30.000 per orang per hari libur

Wisatawan mancanegara (wisman):

• Mulai Rp 200.000 per orang setiap hari

Tiket masuk pintu Kucur

Wisnus:

• Mulai Rp 10.000 per orang per hari kerja
• Mulai Rp 15.000 per orang per hari libur

Wisman:

• Mulai Rp 150.000 per orang setiap hari

Tiket masuk kendaraan di seluruh pintu

Sepeda:

• Mulai Rp 2.000

Roda dua:

• Mulai Rp. 5.000

Roda empat:

• Mulai Rp 10.000

Roda enam atau lebih:

• Mulai Rp 50.000

Harga tiket masuk TN Alas Purwo sebelumnya

Tarif masuk TN Alas Purwo sebelumnya ditetapkan berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada KLHK dengan rincian sebagai berikut.

Tiket masuk kawasan, termasuk pengamatan hidupan liar

Wisnus:

• Mulai Rp 15.000 per orang per hari kerja
• Mulai Rp 17.500 per orang per hari libur

Wisman:

• Mulai Rp 160.000 per orang per hari kerja
• Mulai Rp 235.000 per orang per hari libur

Tiket masuk kendaraan

Roda dua:

• Mulai Rp 5.000

Roda empat:

• Mulai Rp 10.000

• Itinerary Sehari di Alas Purwo Banyuwangi, Lepas dari Kesan Mistis
• TN Alas Purwo Buka Lagi untuk Wisatawan Berusia di Atas 12 Tahun
• 4 Wisata Alam di Banyuwangi, dari Kawah Ijen hingga Alas Purwo

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) meminta pemerintahan baru lebih memperhatikan masyarakat di sektor pertambakauan. Kemudian, meminta agar seluruh pemangku kepentingan terkait dilibatkan dalam merumuskan kebijakan.

"Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win/win (dapat menyesuaikan semua pihak), tidak mematikan, tetapi memberi solusi," ujar Ketua Umum FSP RTMM SPSI Sudarto dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia merujuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau). Di penghujung masa pemerintahan sebelumnya, dia menilai, Kementerian Kesehatan justru menyusun aturan yang dilakukan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak yang terdampak. Menurutnya, buruh bisa terkena imbas karena adanya potensi kerugian dari industri apabila aturan tersebut diterapkan.

RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan mengenai standardisasi kemasan yang akan menyamaratakan seluruh kemasan produk tembakau. Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat.

Sekitar 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada industri berpotensi kehilangan pekerjaan, hingga adanya risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.

"Sudah seharusnya seluruh pihak terdampak diundang dan didengar masukannya bila tidak ingin ada polemik yang meluas, (terlebih) polemik RPMK belum selesai. Pada saat kami unras (unjuk rasa) tanggal 10 Oktober lalu, disepakati tertulis kami akan diundang, diberi ruang, didengar, dan dipertimbangkan pandangan-pandangan kami, tetapi kami masih dijanjikan untuk dapat bertemu" ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI akan mendukung rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk hapus tagih atau memutihkan utang petani dan nelayan.

Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan, hal ini sebenarnya telah dinanti oleh bank-bank pelat merah sejak lama.

"Sebenarnya kebijakan bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih sudah ditunggu-tunggu. Kenapa? karena selama ini tidak berani melakukan itu, karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa masuk kerugian negara," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (30/10/2024).

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

Adapun, hal yang paling penting dalam rencana kebijakan ini adalah pengkategorian dan penetapan kriteria UMKM penerima manfaatnya.

"Agar tidak menumbulkan moral hazard," imbuh dia.

Menurut Sunarso, ketika tidak terjadi moral hazard, pihaknya telah mengkalkulasi dampaknya terhadap kinerja keuangan BRI. Untuk itu, pihaknya juga akan memasukkan perhitungan tersebut dalam perencanaan keuangan tahun depan.

Ia menekankan, yang paling penting dari kebijakan ini adalah pemutihan dar daftar hitam atau blacklist. Dengan demikian, UMKM yang masih kuat untuk menjalankan usaha tetap bisa mengakses pembiayaan dari perbankan dan berusaha lagi.

"Bagi banknya yang memberikan kesempatan itu tidak dikategorikan merugikan negara, dan yang perlu dijaga adalah jangan sampai terjadi moral hazard dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik," tutup dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan (penghapusan) utang jutaan petani dan nelayan.

Menurut rencana, Perpres tersebut segera diteken oleh Presiden Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI akan mendukung rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk hapus tagih atau memutihkan utang petani dan nelayan.

Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan, hal ini sebenarnya telah dinanti oleh bank-bank pelat merah sejak lama.

"Sebenarnya kebijakan bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih sudah ditunggu-tunggu. Kenapa? karena selama ini tidak berani melakukan itu, karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa masuk kerugian negara," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (30/10/2024).

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

Adapun, hal yang paling penting dalam rencana kebijakan ini adalah pengkategorian dan penetapan kriteria UMKM penerima manfaatnya.

"Agar tidak menumbulkan moral hazard," imbuh dia.

Menurut Sunarso, ketika tidak terjadi moral hazard, pihaknya telah mengkalkulasi dampaknya terhadap kinerja keuangan BRI. Untuk itu, pihaknya juga akan memasukkan perhitungan tersebut dalam perencanaan keuangan tahun depan.

Ia menekankan, yang paling penting dari kebijakan ini adalah pemutihan dar daftar hitam atau blacklist. Dengan demikian, UMKM yang masih kuat untuk menjalankan usaha tetap bisa mengakses pembiayaan dari perbankan dan berusaha lagi.

"Bagi banknya yang memberikan kesempatan itu tidak dikategorikan merugikan negara, dan yang perlu dijaga adalah jangan sampai terjadi moral hazard dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik," tutup dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan (penghapusan) utang jutaan petani dan nelayan.

Menurut rencana, Perpres tersebut segera diteken oleh Presiden Prabowo.

Karena bagaimanapun ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan semangat satuan tugas (Satgas) penurunan harga tiket pesawat untuk kemudahan dan nilai ekonomi bagi masyarakat.

"Tentunya semangatnya bahwa tadi ada satgas penurunan tiket (pesawat), itu memang kita juga pastinya akan terus kelola. Karena bagaimanapun ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, jika perekonomian di daerah ingin lebih maju dan tumbuh maka biaya transportasi harus semakin efisien.

"Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju, lebih tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah termasuk barang itu harus semakin efisien," katanya.

AHY juga menyampaikan bahwa biaya transportasi yang terlampau tinggi dapat berpengaruh bukan hanya pada mobilitas, namun juga produktivitas.

"Karena kalau masih terlampau tinggi, nah ini akan sangat berpengaruh pada bukan hanya pergerakan tetapi juga pada produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depan," katanya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) terkait hasil dari satgas penurunan harga tiket pesawat.

"Setahu saya itu dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, nanti kami menunggu dari Kemenko Perekonomian untuk menyampaikan hasil dari satgas tersebut. Kami masih menunggu," kata Dudy.

Dirinya berharap hasil dari satgas penurunan harga tiket pesawat tersebut bisa didapatkan sebelum Natal dan Tahun Baru.

"Saya harapannya sebelum Natal dan Tahun Baru ini kita sudah bisa mendapatkan hasil dari satgas tersebut," katanya.

Sebagai informasi, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwi Ardianta Kurniawan mendukung penerapan sistem multiprovider (tidak monopoli) suplai avtur untuk menekan tingginya harga tiket pesawat terbang.

Dwi Ardianta mengatakan sistem multiprovider yang sebelumnya diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu akan mencegah praktik monopoli penjualan avtur di Indonesia.

Mahalnya harga tiket pesawat di dalam negeri disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti harga avtur, pajak impor suku cadang pesawat, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengumumkan kinerja keuangan untuk kuartal III-2024. Periode Januari-September 2024, emiten teknologi ini mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp 11,66 triliun, naik sebesar 11% dari periode yang sama dibandingkan dengan tahun lalu.

Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis, GOTO juga konsisten memangkas rugi berjalan menjadi Rp 4,539 triliun hingga September 2024, membaik sebesar 53% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 9,6 triliun. Sementara, pada kuartal-III 2024, rugi periode berjalan menyusut 29% sebesar Rp 1,69 triliun secara tahunan.

Capaian tersebut tak lepas dari pertumbuhan pendapatan di beberapa anak usaha. Pendapatan tertinggi disumbang oleh pendapatan jasa pinjaman yang meroket hingga 593% jadi Rp 1,231 triliun periode Januari-September 2024 dari tahun sebelumnya hanya Rp 178 miliar. Perusahaan juga menerima pendapatan bersih dari e-commerce service fee yang berasal dari Tokopedia sebesar Rp 439 miliar dari sebelumnya tidak ada.

Selain itu, jasa layanan atau on demand services juga mencatatkan pertumbuhan positif selama tiga kuartal beruntun. Pendapatan bruto naik 17%, menjadi Rp 10,3 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama Grup GOTO, Patrick Walujo mengatakan capaian tersebut menandakan semua lini usaha bergerak secara optimal. Dia menilai strategi bisnisnya berhasil karena setiap bagian ekosistem dapat memberikan nilai tambah kepada unit bisnis lainnya.

"Sebuah model yang semakin membuahkan hasil seiring dengan upaya kami secara agresif mendapatkan pengguna baru dan meningkatkan profitabilitas di seluruh bisnis kami yang berkembang pesat," kata Patrick dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Dia menjelaskan pihaknya menginginkan agar pengguna dapat menikmati semua manfaat dari produk pembayaran dan layanan on-demand. Dengan perkembangan positif tersebut, pihaknya juga memperkirakan segmen fintech akan mencapai EBITDA yang disesuaikan positif di kuartal selanjutnya. Hal ini menjadi satu tahun lebih cepat dari pedoman sebelumnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan Grup GOTO, Simon Ho mengatakan bisnis GOTO berkembang pesat terutama untuk segmen fintech.

"Kami terus berhati-hati dalam mengelola beban. Hal ini tercermin nyata dalam pertumbuhan top-line dan perbaikan bottom-line, baik di level unit bisnis maupun di Grup. Kami berharap dapat terus mendorong pertumbuhan bisnis dalam beberapa bulan mendatang, sambil melakukan penghematan biaya lebih lanjut dan memperkuat upaya perbaikan bottom-line. Kami berada di jalur yang tepat untuk mencapai target EBITDA Grup yang disesuaikan impas untuk keseluruhan tahun," katanya.

Pengusaha sekaligus investor kawakan Pandu Sjahrir merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, sore ini. Pandu yang merupakan salah satu keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto soal Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Seperti diketahui Danantara bakal menjadi embrio pengelola investasi besar di Indonesia, bahkan digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek dari Singapura.

Dia menemui Prabowo bersama dengan Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad, Wakil Kepala BP Investasi Danantara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, dan juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pandu keluar dari istana bersamaan dengan Muliaman dan juga Djenod. Bahkan, Pandu satu mobil bersama Muliaman ketika pulang dari Istana.

Usai pertemuan, Muliaman enggan bicara banyak soal pembahasan yang dilakukan dengan Prabowo. Dia sempat mengamini pertanyaan awak media soal pertemuan dilakukan untuk membahas peluncuran Danantara.

"Nanti saja ya. (Soal peluncuran Danantara?) Iya persiapan. Iya makasih ya mas ya," ujar Muliaman singkat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Selang 5 menit setelah rombongan Pandu keluar, Rosan baru keluar dari Istana. Dia membenarkan ada pertemuan antara Pandu dengan Prabowo. Pertemuan dilakukan untuk berdiskusi soal Danantara, namun dia tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang dibahas.

"Ya diskusi aja lah. Diskusi Danantara. Iya, kita diskusi ini bersama pak Prabowo," kata Rosan singkat.

Pandu Sjahrir sendiri dikenal sebagai investor kawakan di Indonesia. Dia memiliki jabatan di beberapa perusahaan, dilihat dari laman LinkedIn, dia menyematkan diri sebagai investor, Co-Ceo Indies Capital, Founding Partner AC Ventures, dan Vice CEO PT TBS Energi Utama.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menduga manajemen PT Sri Rejeki Isman atau Sritex lalai dalam manajemen risiko utang. Sritex kini berstatus pailit atas putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang dilayangkan PT Indo Bharat (IBR).

Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan. Sementara liabilitas Sritex secara keseluruhan tercatat sebesar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu Menaker mengingatkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara dari sisi pemerintah punya mekanisme untuk monitoring.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga menceritakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tutupnya.

Ketua Umum Perisai Prabowo, Ahmad Kailani, menegaskan jika pihaknya berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan biodiesel 50% (B50) agar sesuai dengan kepentingan petani sawit.

Menurut dia, petani sawit berperan penting dalam rantai industri biodiesel sehingga kepentingan mereka tidak boleh diabaikan begitu saja.

Penyidik senior di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut juga mengaku bahwa dirinya sering terjun langsun ke lapangan untuk melihat kondisi para petani kecil yang merugi lantaran buah sawit yang sudah matang tidak kunjung dibeli dan membusuk.

“Karena itu, kami di Perisai bersama dengan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bakal mengawasi kebijakan pemerintah terkait biodiesel, terutama untuk memastikan kemitraan anatara petani dan pengusaha berjalan adil,” ungkap Kailani dalam keterangan yang dikutip Warta Ekonomi, Rabu (30/10/2024).

Tak hanya itu, dia juga menjabarkan bahwa tantangan petani sawit tidak terbatas pada penyediaan bibit atau peremajaan lahan saja, melainkan juga terkait dengan kebijakan pemerintah yang memengaruhi industri sawit secara keseluruhan.

Kailani pun sempat menyinggung peran dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam mendukung peremajaan tanaman sawit, khususnya bagi petani yang memiliki lahan yabg berusia di atas 25 tahun.

Menurutnya, proses peremajaan itu harus dilakukan dengan tepat waktu dan merata bagi petani yang membutuhkan. Pasalnya, banyak tanaman sawit yang sudah berumur lebih dari 25 tahun dan harus segera ditanam ulang agar produktivitasnya tetap terjaga.

Di sisi lain, dia menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada petani dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Prabowo konsisten dengan hak-hak petani sawit.

“Kebijakan pemerintah ke depannya harus benar-benar membumi, bukan sekadar rencana di atas kertas. Kemitraan dengan pelaku usaha harus berdampak langsung bagi kesejahteraan petani,” kata dia.

Terkait biodiesel 50 (B50), dia menegaskan bahwa program tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi petani sawit, bukan hanya untuk kepentingan pengusaha besar saja.

“Kami akan terus mengawal kebijakan biodiesel ini agar tidak merugikan petani kecil. Kesejahteraan petani adalah hal yang utama,” ujar Kailani.

Tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong pernah membuat pernyataan yang menyita perhatian publik dalam masa Pilpres 2024 lalu. Mantan Menteri Perdagangan itu mengaku punya penyesalan besar pernah menjadi menjadi bagian dari pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat itu, Tom Lembong bicara sebagai Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN). Di pemerintahan Jokowi, Tom Lembong pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM.

"Saya punya rasa sesal, nyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," kata Tom Lembong dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, pada 9 Februari 2024.

Alasan Tom Lembong menyesal menjadi bagian pemerintahan Jokowi karena kala itu strategi yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil. Strategi yang disepakati disebut gagal mengembangkan ekonomi di Indonesia.

"Di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat, rada-rada tidak berhasil. Kalau mau lebih keras lagi, ya banyak gagal," beber Tom Lembong.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan yang dimaksud adalah pemerintah Jokowi tidak dapat memperbaiki kondisi kelas menengah di Indonesia. Menurutnya dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Dia mengatakan salah satu indikatornya bisa dilihat dari data tentang penurunan penjualan sepeda motor. Selain itu pertumbuhan pembelian mobil dan barang elektronik, jumlahnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan, kesejahteraan kelas menengah terus terhimpit.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan Tom Lembong sebagai salah satu tersangka dalam kasus korupsi impor gula tahun 2015-2016.

alam kasus ini, Tom Lembong diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah alias surplus ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan di 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antarkementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus, sehingga impor tak diperlukan.

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN. Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Sementara CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padalah, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000. PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

Anggota holding BUMN pangan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) buka suara terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS. Kasus ini juga menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong.

Direktur Utama PT PPI S Hernowo, mengatakan PPI menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaaan Agung RI (Kejagung) tersebut. Pada Selasa (29/10), Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka di mana salah satunya adalah Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," jelas Hernowo dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Hernowo menegaskan hingga saat ini aktivitas bisnis PPI masih berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan. Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis perusahaan.

Dikutip dari detikNews, Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendag pada 2015-2016. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 CS sebagai tersangka.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

"Kedua, tersangka atas nama CS (Charles Sitorus) selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," sambungnya.