NEW YORK, KOMPAS.com - Bursa saham AS atau Wall Street mayoritas menguat pada akhir perdagangan Senin (8/7/2024) waktu setempat. Pergerakan indeks S&P 500 dan Nasdaq mencatat rekor tertinggi pada hari Senin karena investor menunggu data inflasi utama.

Data inflasi utama menjadi acuan investor untuk memberikan petunjuk lebih lanjut tentang reli pasar tahun. Investor juga menantikan laporan pendapatan dari beberapa perusahaan keuangan besar dan perusahaan konsumen.

S&P 500 naik 0,1 persen pada level 5.572,85, dan Nasdaq Komposit bertambah 0,28 persen berakhir pada level 18.403,74. Sementara itu, Dow Jones Industrial Average (DJIA) berakhir turun 31 poin, atau 0,08 persen pada level 39.344,79.

S&P 500 memasuki minggu positif keempat dalam lima minggu terakhir di tengah optimisme yang terus berlanjut bahwa penurunan inflasi dan pelemahan ekonomi dapat menyebabkan penurunan suku bunga Federal Reserve.

Indeks harga konsumen bulan Juni, yang akan dirilis pada hari Kamis, juga meningkatkan harapan akan adanya sedikit perbaikan. Sementara itu, data indeks harga produsen akan dirilis pada hari Jumat.

Pekan lalu, data tenaga kerja mencerminkan pasar tenaga kerja yang sedikit melemah, sehingga mendorong ekspektasi penurunan suku bunga.

Meskipun perekonomian AS menunjukkan lebih banyak lapangan pekerjaan pada bulan Juni dibandingkan ekspektasi analis, terdapat pula peningkatan tak terduga dalam tingkat pengangguran, menjadi 4,1 persen dari sebelumnya 4 persen.

Menurut CME FedWatch Tool, investor saat ini memperkirakan dua kali penurunan suku bunga pada tahun 2024 dan pertama akan terjadi pada bulan September.

“Kami yakin latar belakang fundamental tetap mendukung ekuitas, didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang solid, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi pada AI,” kata ahli strategi UBS Vincent Heaney.

Saham PepsiCo dan Delta Air Lines bakal merilis laporan keuangannya pada hari Kamis pekan ini. Kemudian, sejumlah bank besar, termasuk Citigroup dan JPMorgan Chase juga akan memulai musim pendapatan kuartal kedua yang akan dirilis pada Jumat minggu ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan sanksi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang dijatuhkan kepada dirinya salah sasaran.

Bamsoet menyebut MKD DPR tidak berhak menyidangkan anggota MPR, apalagi pimpinan MPR.

Adapun Bamsoet dinyatakan melanggar kode etik oleh MKD DPR karena mengklaim semua partai politik setuju amendemen UUD 1945.

"Sidang MKD kemarin salah sasaran. Karena dia tidak berhak mengadili pimpinan MPR atau menyidangkan anggota MPR, apalagi pimpinan MPR. Itu ranahnya di MPR," ujar Bamsoet dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan agar Majelis Kehormatan MPR dibentuk.

Dia berharap Majelis Kehormatan MPR bisa segera dibentuk usai menggelar rapat pada Agustus 2024.

"Kita akan menyelenggarakan rapat gabungan di akhir Agustus. Sehingga kita bisa putuskan, sehingga bisa kita laksanakan pembentukannya, memasukkannya ke dalam tata tertib dan UU yang terkait," jelas HNW.

Terkait pembentukan itu, HNW berharap Majelis Kehormatan MPR tidak berbentuk ad hoc atau sementara. Sebab, kata dia, permasalahan etika pasti bisa terjadi kapan saja.

"Jadi kita berharap dalam rapat gabungan pada Agustus yang akan datang kita bisa menyepakati Majelis Kehormatan MPR dalam bentuk yang bukan ad hoc. Karena permasalahan etika ini tidak ad hoc tapi sepanjang waktu," terangnya.

Sebelumnya, sidang MKD DPR memutuskan Bamsoet terbukti melanggar kode etik anggota DPR.

Bamsoet dianggap melanggar kode etik setelah mengeklaim semua partai politik (parpol) di parlemen menyepakati wacana amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

"MKD memutuskan dan mengadili sebagai berikut. Pertama, menyatakan Teradu terbukti melanggar. Kedua, memberikan sanksi kepada Teradu berupa sanksi ringan dengan teguran tertulis," kata Ketua MKD Adang Daradjatun saat membacakan putusan sidang, Senin (24/6/2024).

"Ketiga, kepada Teradu agar tidak mengulanginya dan lebih berhati-hati dalam bersikap," sambungnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dikabulkannya Praperadilan tersangka pembunuh Vina, Pegi Setiawan, menjadi pukulan telak buat Polda Jabar. Hakim tak hanya meminta agar polisi membebaskan Pegi, tapi juga menghentikan penyidikan yang dinilai cacat prosedural. Manajamen penyidikan yang dilakukan oleh Polda dianggap tidak profesional.

Kejaksaan pun mengakui bahwa perkara yang disusun untuk menjerat Pegi sudah bermasalah sejak awal. Pegi tidak diperlakukan sebagai saksi, tapi langsung tersangka.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar menerangkan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar dalam pemulangan berkas perkara Pegi tersebut, sudah menebalkan beberapa catatan petunjuk terkait keabsahan penyidikan.

Beberapa di antaranya, kata Harli, terkait syarat formal, yang menjadi prosedural hukum beracara dalam penetapan Pegi sebagai tersangka. Misalnya, kata Harli, dalam penetapan Pegi sebagai tersangka, dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buronan.

“Setelah ditangkap, terhadap yang bersangkutan (Pegi Setiawan) tidak terlebih dahulu sebagai saksi. Tetapi, diperiksa langsung sebagai tersangka,” kata Harli saat ditemui di Kejakgung, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Padahal, kata Harli, Polda Jabar semestinya mentaati ketentuan hukum beracara pidana yang dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu terkait dengan proses penetapan tersangka terhadap seseorang harus berawal dari pemeriksaan sebagai saksi.

“Merujuk keputusan MK, bahwa terhadap itu harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu. Kalau ditemukan bukti permulaan yang cukup terhadap yang bersangkutan, maka diperiksa sebagai tersangka. Prosedur-prosedur ini yang tidak dijalankan oleh penyidik kepolisian,” kata Harli.

Sebab itu, kata Harli, JPU memandang putusan praperadilan PN Jabar yang membebaskan Pegi sebagai tersangka, dapat dimaklumi sebagai putusan yang tepat. “Kami sebagai pihak penuntutan sangat menghormati keputusan pengadilan ini. Dalam hal ini, putusan praperadilan yang sudah diputuskan oleh hakim tunggal tersebut harus tetap dilaksanakan,” ujar Harli.

Eman Sulaeman hakim tunggal sidang praperadilan gugatan Pegi Setiawan pun menyatakan enyidik Polda Jawa Barat tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Pegi sebagai saksi. Namun, Pegi langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Hakim tidak sependapat dengan dalil termohon soal tidak perlu pemanggilan kepada pemohon," ucap Eman saat membacakan putusan di sidang praperadilan, Senin (8/7/2024).

Ia mengatakan panggilan dilakukan agar keluarga dari calon tersangka mengetahui termasuk masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Eman mengatakan pemanggilan bersifat wajib dan nyata. "Karena keluarga harus tahu pemohon masuk ke dalam DPO," kata dia.

Eman mengatakan tidak sependapat dengan termohon maupun ahli termohon bahwa penetapan tersangka minimal adanya alat bukti dan tidak perlu ada pemeriksaan calon tersangka. "Hakim menimbang penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukup dan bukti cukup, dua alat bukti harus ada pemeriksaan calon tersangka dulu," ungkap dia.

Ia mengatakan putusan mahkamah konstitusi terkait pemeriksaan calon tersangka bersifat mengikat dan harus dipatuhi.

Evaluasi Kompolnas

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyampaikan bahwa putusan hakim terhadap sidang praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung harus menjadi bahan evaluasi bagi Polda Jabar.

"Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami, yang pertama, tentunya evaluasi bagaimana implementasi Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Polri (Perpol) tentang manajemen penyidikan," kata Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto di Bandung, Senin.

Benny menilai bahwa penyidik Polda Jabar dalam penanganan sebuah kasus harus bisa membedakan antara kasus pembunuhan dengan penipuan. "Tidak bisa semua kasus disamakan, ada perbedaan. Oleh sebab itu kami melihat dari sisi sana. Beda kasus penipuan dan pembunuhan, beda dalam penanganan-nya, beda SOP-nya," tuturnya.

Sebab, kata dia, dalam putusan hakim didapati bahwa Polda Jabar tidak sama sekali memberikan panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka pembunuhan Vina dan Rizky (2016) yaitu Pegi Setiawan. Namun, langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Inilah hasil pengamatan kami makanya kami tadi hadir mendengar, mencermati, apa pertimbangan hakim sampai dengan putusan diberikan," ujar Benny.

Kelompok yang mengatasnamakan Konsorsium Mahasiswa Jawa Barat Menggugat juga menyerukan agar Bareskrim Polri mencopot Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar Komisaris Besar (Kombes) Surawan, dan memberikan sanksi terhadap para penyidik terkait pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky. Hal tersebut disampaikan oleh Konsorsium Mahasiswa Jawa Barat Menggugat dalam pamflet seruan aksi yang akan digelar di Mabes Polri, pada Kamis (11/7/2024) mendatang.

Pegi Bebas

Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam Pegi Setiawan resmi bebas dari tahanan Polda Jawa Barat, sekitar pukul 21.41 WIB malam, Senin (8/7/2024) usai ditahan kurang dari dua bulan. Ia dibebaskan setelah gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung dikabulkan hakim Eman Sulaeman.

Pantauan, sejumlah kuasa hukum, keluarga dan pendukung Pegi Setiawan memenuhi Gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jawa Barat. Mereka menanti pembebasan Pegi Setiawan sejak sore hingga malam.

Wajah Pegi Setiawan terlihat pucat saat keluar dari gedung. Ia memakai pakaian berwarna cokelat sambil memegang tasbih dan didampingi kuasa hukum Insank Nasaruddin dan Nico Kilikily dan lainnya.

Kepada media, Pegi langsung berteriak syukur sambil mengepalkan tangan ke atas. "Saya Pegi Setiawan bersama keluarga dan kuasa hukum terima kasih banyak kepada masyarakat Indonesia yang mendoakan dan mendukung saya," ucap dia girang, Senin (8/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan ini, fenomena adanya "joki Strava" tengah ramai diperbincangkan di media sosial.

Adapun Strava adalah aplikasi olahraga yang keluar pada 2009. Fitur aplikasi ini mencakup melacak dan merekam jarak, kecepatan, ketinggian, dan waktu dari setiap aktivitas.

Aktivitas olahraga yang bisa dilacak dan direkam menggunakan GPS termasuk berlari, bersepeda, dan berenang.

Namun, belakangan aplikasi ini lebih sering digunakan oleh pengguna sepeda dan pelari.

Biasanya, hasil aktivitas olahraga yang berhasil dilacak dan direkam Strava akan ditangkap layar (screenshot) oleh pengguna untuk dibagikan di media sosial.

• 3 Tips Memilih Sepatu untuk Lari Maraton
• Lari Lambat Apakah Bermanfaat?

Sementara itu, istilah joki Strava disematkan pada seseorang yang menawarkan jasa untuk mendapatkan capaian tertentu dalam aplikasi itu.

Dengan kata lain, pengguna tidak benar-benar berolahraga sendiri lantaran yang menggunakan aplikasi adalah joki alias orang lain.

Isu joki Strava belakangan ramai dibahas di media sosial. Beberapa pengguna dengan jumlah pengikut banyak turut membahas atau berkelakar tentang fenomena ini. Misalnya, seorang pengguna X dengan akun @fxmario, Rabu (3/7/2024).

"Dari pada pake joki strava buat pamer lari kan mending dikerjain sendiri. Kalo cuma mau dipuji kencang / jauh ya tinggal naek ojek," ujar Mario dalam unggahannya yang Kompas.com kutip, Senin (8/7/2024).

Akun lainnya yang ikut berkelakar soal joki Strava adalah dokter sekaligus influencer dr Tirta. Dalam sebuah unggahan, ia yang hobi lari itu berkelakar menawarkan joki Strava.

"Rate: start 1 juta/km. Minat kabari," demikian potongan isi unggahannya.

Open joki strava

Kelebihan
1. Bisa lari di berbagai kota yg penting ada SAC nya

2. Sepatu bisa ganti2 trus (bonus flexing)

3. Free content, biar bukti seolah2 kalian lari beneran (tangan ga akan terlihat)

Rate: start 1 juta / km

Minat kabari.

— TIRTA (@tirta_cipeng) July 4, 2024

Joki Strava, mengapa orang lakukan segala cara demi update?

Fenomena joki Strava memunculkan pertanyaan besar, yakni mengapa sebagian orang melakukan segala cara demi mengunggah alias update sesuatu di media sosial?

Secara psikologis, ternyata hal ini dapat dijelaskan. Psikolog sekaligus Ketua Lembaga M.eureka Psychology Consultant Meity Arianty STP, MPsi menjelaskan, para pengguna jasa joki tersebut melakukannya demi pengakuan dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya.

"Orang seperti ini biasanya orang yang infantil (bersifat kekanak-kanakan), persis anak-anak atau remaja yang sedang mencari jati diri dan butuh pengakuan," ujar Meity saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Mereka, lanjut Meity, melakukan segala cara untuk mendapatkan perhatian atas capaiannya.

• Sebelum Lari Maraton, Perhatikan Asupan yang Dikonsumsi
• Lebih Banyak Orang Mencari Sepatu Lari Tahun Ini, Mengapa?

Dalam kasus ini, mereka mungkin ingin mendapatkan pujian tertentu karena berhasil berlari mencapai jarak tertentu dengan memamerkan hasil tangkap layarnya di media sosial.

"Kepuasan yang diperoleh tidak sebanding dengan upaya yang dia (pengguna jasa) lakukan," papar Meity.

Padahal, menurutnya olahraga adalah kegiatan yang seharusnya dilakukan untuk membuat tubuh lebih bugar dan sehat. Sehingga, pengakuan dari orang lain seharusnya tidak penting.

Sementara itu, psikolog klinis sekaligus Pendiri Cup of Stories Fitri Jayanthi, MPsi melanjutkan, menggunakan joki Strava sama dengan membohongi diri sendiri.

Namun, hal tersebut bisa dipahami karena saat ini, banyak orang seringkali mengira bahwa validasi diukur berdasarkan like, comment, save, dan share yang diperoleh di media sosial.

Semakin tinggi empat faktor itu didapatkan, ada kecenderungan untuk timbul perasaan senang yang lebih besar.

Sebab, mereka merasa kehebatannya dalam olahraga divalidasi oleh orang lain.

"Mengejar dengan berbagai cara, termasuk menggunakan cara-cara yang kurang sehat (menggunakan joki Strava)," tutur Fitri saat dihubungi, Senin.

• Salah Memilih Sepatu Lari, Apa Akibatnya?
• 3 Tips Mudah Membersihkan Sepatu Lari agar Tetap Awet

Ia melanjutkan, jika hal tersebut terus dilakukan, tanpa sadar kita sama saja membohongi diri sendiri.

Sebab, validasi yang diperoleh adalah pencapaian orang lain, bukan capaian diri sendiri. Sehingga, menurut Fitri, para pengguna joki terjebak dalam kehidupan palsu.

"Dan perasaan yang dicapai pun akan berbeda dengan ketika kita melakukannya sendiri," ucap dia.

View this post on Instagram

A post shared by KOMPAS Lifestyle (@kompas.lifestyle)

JAKARTA, investor.id–Kantor Staf Presiden (KSP) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera menerbitkan sisa persetujuan impor (PI) bawang putih yang masih 315.735 ton untuk tahun ini. Hal itu diperlukan agar masyarakat tidak menanggung tingginya harga bawang putih yang disebabkan oleh lambannya pelaku usaha dalam merealisasikan impor komoditas tersebut. Saat ini, rerata harga bawang putih mencapai Rp 43.350 per kilogram (kg).

Dalam catatan KSP dengan merujuk data Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), total kuota impor bawang putih tahun ini mencapai 665.025 ton, PI yang telah terbit 349.290 ton, dan realisasi impor per 4 Juli 2024 sebesar 207.237 ton.

Artinya, PI yang terbit terhadap total kuota impor bawang putih baru 52,5%, realisasi impor terhadap kuota sekitar 31,2%, dan realisasi impor terhadap PI mencapai 59,3%. Sementara itu, rerata harga bawang putih terkini Rp 43.350 per kg atau lebih rendah dari 24 Mei 2024 yang di atas Rp 46 ribu per kg, sementara harga median 2023 sebesar Rp 38.200 per kg, atau selisih harga aktual dan median sekitar 6,91%.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Edy Priyono menjelaskan, harga bawang putih saat ini memang sudah mulai turun tapi masih jauh di atas harga median 2023 yang juga sudah relatif tinggi. Harga bawang putih nasional terkini Rp 43.350 per kg, sudah turun tapi masih sangat tinggi.

“Kalau kita lihat, realisasi impor baru 31,2%, padahal saat ini sudah Juli, berarti masih banyak pemegang PI yang belum merealisasikan impornya dengan baik. Karena itu, kami berkali-kali dan tidak bosan menyampaikan rekomendasi untuk percepatan realisasi impor. Kami sarankan Kemendag untuk segera menerbitkan PI yang tersisa karena PI yang terbit baru 52,5%, diterbitkan saja sisa PI itu,” ungkap Edy saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Jakarta, Senin (08/07/2024).

Selain merekomendasikan penerbitkan sisa PI bawang putih 2024, KSP juga meminta Kemendag dan atau Bapanas segera menerbitkan regulasi tentang sanksi bagi pemegang PI yang tidak merealisasikan impornya dengan baik. Sanksi diberikan karena saat ini Indonesia memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap bawang putih impor.

“Kita semua tahu bahwa Indonesia tergantung kepada bawang putih impor. Tentu kita tidak mau kuota impor dan PI yang sudah diberikan kepada pelaku usaha itu tidak dimanfaatkan secara baik, sehingga kemudian berdampak kepada masyarakat yang harus menanggung tingginya harga bawang putih,” jelas Edy. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com – Angka penyaluran subsidi motor listrik semester I-2024 mencapai 24.042 unit. Perolehan ini telah meraih dua kali lipat capaian pada sepanjang 2023, yakni sebanyak 11.532 unit.

Dilansir dari situs penyaluran subsidi Sisapira (Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua) (9/7/2024), terdapat 14.943 unit yang masih dalam proses pendaftaran dan 599 unit telah terverifikasi.

Laman Sisapira juga menghitung setidaknya sudah ada 39.584 unit motor listrik subsidi yang diterima masyarakat pada 2024.

KOMPAS.com/FATHAN Volta Mandala Brilliant Yellow yang dijual terbatas, harganya sama, cuma Rp 10,95 juta setelah potong subsidi

Artinya untuk mencapai target 50.000 unit pada tahun ini, penyaluran motor listrik subsidi hanya butuh 10.416 unit lagi. Sedangkan untuk mengejar target awal sebanyak 600.000 unit, masih kurang 560.416 unit.

“Kami berharap penjualan sepeda motor listrik dengan bantuan pembelian pemerintah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lebih banyak lagi,” ujar Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi, kepada Kompas.com belum lama ini.

Budi juga mendorong supaya merek-merek yang telah memasarkan motor listrik untuk meningkatkan TKDN agar tetap jadi pilihan masyarakat.

“Artinya semakin banyak tipenya juga pilihan masyarakat semakin luas untuk mendapat motor listrik sesuai spesifikasi yang diharapkan,” ucap Budi.

“Kalau sebagian besar sudah bisa TKDN dan bisa subsidi, yang enggak subsidi kan pastinya tidak kompetitif karena harga makin tinggi. Pastinya mereka akan kejar untuk sampai sana,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) diusulkan meraih Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 sebesar Rp1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Tol Jogja – Bawen dan Kawasan Industri Grand Rebana di Subang, Jawa Barat.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan latar belakang dan urgensi dari usulan PMN dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya terkait keterbatasan kapabilitas keuangan.

Oleh karena itu, suntikan PMN diharapkan mampu menurunkan tingkat leveraging dan memperbaiki kondisi keuangan perseroan. Injeksi modal juga diharapkan mengurai kesulitan penggalangan dana akibat menurunnya tingkat kepercayaan terhadap BUMN Karya.

Adapun latar belakang lainnya menyangkut kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui perbaikan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha perseroan.

“Proyek yang kami lakukan untuk PMN ini adalah Grand Rebana Tahap I dan Tol Jogja – Bawen yang merupakan PSN dan ini menjaga momentum pertumbuhan serta pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya saat rapat dengar pendapat di DPR RI, Senin (8/7/2024).

Secara rinci, nilai usulan PMN yang mencapai Rp1,56 triliun akan dialokasikan untuk dua PSN. Pertama, sebesar Rp1 triliun untuk Kawasan Industri Grand Rebana Tahap I dengan masa durasi konstruksi selama 2025 - 2035. Adapun sisanya atau senilai Rp563 miliar digunakan untuk menuntaskan proyek Tol Jogja – Bawen yang ditargetkan rampung pada 2026.

Selain PTPP, emiten BUMN lainnya yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) juga diusulkan mendapatkan PMN sebesar Rp2,09 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Entus menyampaikan bahwa ada tiga faktor yang melatarbelakangi usulan PMN 2025. Pertama, injeksi tersebut akan digunakan untuk penyelesaian dua proyek strategis nasional (PSN) jalan Tol Jogja – Bawen dan Solo – Jogja.

Adapun faktor kedua adalah adanya perubahan kondisi pada pembangunan tol Solo – Jogja – Kulonprogo yang membuat saham ADHI bertambah dari 24% menjadi 47,18%.

“[Ketiga] perubahan kondisi pada pembangunan Tol Jogja – Bawen yaitu kenaikan biaya konstruksi dan investasi dari Rp14,2 triliun menjadi berkisar Rp18,3 triliun dalam upaya menjaga cagar budaya seperti Selokan Mataram dan situs penting lainnya,” tuturnya.

Selain itu, masih terkait dengan pembangunan Tol Jogja – Bawen, Entus menyampaikan bahwa adanya peningkatan saham ADHI dari 12,5% menjadi 13,16%. Hal ini dikarenakan pemegang saham lainnya tidak melakukan setoran modal pada 2022.

“PMN 2025 merupakan opsi terbaik, dengan adanya PMN akan memberikan perbaikan terhadap rasio keuangan ADHI, terutama pada rasio debt to equity,” pungkasnya.

----------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. harus menelan pil pahit usai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) membatalkan rencana akuisisi. Di lantai bursa, bergulirnya sentimen itu justru membuat saham BBTN ditutup menguat jelang akhir perdagangan Senin (8/7/2024).

Pada perdagangan kemarin, BBTN menguat 2,34% ke level Rp1.310 per saham. Saham BBTN memantul sekitar pukul 15.00 WIB atau setelah kabar pembatalan rencana akuisisi Bank Muamalat terlontar dari mulut Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016.

Oleh karenanya, terhadap Pegi Setiawan dinyatakan harus bebaskan dari penahanan sebab penetapan tersangkanya oleh Polda Jawa Barat (Jabar) dinyatakan tidak sah.

Pegi pun sudah resmi keluar dari rumah tahanan Polda Jawa Barat pada Senin (8/7/2024) pukul 21.39 WIB dijemput keluarga dan 22 kuasa hukumnya.

Ditemui di Mapolda Jawa Barat (Jabar), salah satu tim Kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM menyebut bahwa pihaknya akan menuntut ganti rugi kepada Polda Jabar.

Pasalnya, perihal ganti rugi belum ada dalam amar putusan praperadilan yang dibacakan oleh Majelis Hakim PN Bandung.

Menurut Toni, ganti rugi akan diajukan karena selama dilakukan penahanan, Pegi Setiawan kehilangan pekerjaan dan penghasilannya.

“Amar yang belum ada mengenai ganti kerugian. Karena Pegi selama ditahan kehilangan penghasilan, pekerjaan meskipun sebagai kuli bangunan. Dia berpenghasilan untuk membantu kedua adiknya sekolah,” kata Toni dikutip dari video Antaranews, Selasa (9/7/2024).

“Sehingga ketika ditahan, Pegi kehilangan penghasilan. Maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian,” ujarnya melanjutkan.

Diberitakan Antaranews juga, beberapa hal yang dimintakan ganti rugi adalah atas dua sepeda motor yang pernah ditahan Polda Jabar dan tidak dikembalikan sejak tahun 2016.

Kemudian, penghasilan Pegi Setiawan sebagai kuli bangunan selama beberapa ditahan.

“Kurang lebih Rp175 juta dari dua sepeda motor yang ditahan Polda Jabar dengan ditambah penghasilan setiap bulan Rp5 juta sebagai kuli bangunan yang terhenti selama tiga bulan,” katanya.

Selain itu, Toni menuntut agar Polda Jabar segera mengumumkan bahwa Pegi Setiawan bukan lagi tersangka. Sebagaimana bunyi amar putusan hakim PN Bandung, yakni "memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala”.

"Amar putusan rehabilitasi penyidik mengumumkan Pegi tersangka Polda Jabar untuk mengumumkan tidak lagi tersangka,” ujar Toni.

Aturan ganti kerugian

Namun, ada sejumlah aturan hal yang patut diperhatikan terkait ganti kerugian karena menjadi korban salah tangkap. Seperti, hanya bisa diajukan oleh seseorang yang berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana.

Kemudian, dapat diterapkan apabila keputusan pengadilan telah berkuatan hukum tetap. Dengan kata lain, bisa saja sudah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) atau tidak diajukannya banding.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang diatur mengenai rehabilitasi, ganti rugi hingga pemulihan nama baik korban salah tangkap oleh Kepolisian.

Hak ganti kerugian bagi korban salah tangkap dituangkan dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Tuntutan ganti kerugian juga dapat diajukan oleh ahli waris yang bersangkutan kepada pengadilan yang berwenang mengadili, sebagaimana termaktub dalam Pasal 95 Ayat (2).

Kemudian, dalam ayat (3) sampai (5) pasal yang sama mengatur perihal pengajuan dan pemeriksaan permintaan ganti rugi bisa diajukan melalui praperadilan.

Besaran ganti kerugian yang akan didapat oleh korban salah tangkap adalah minimal Rp 500.000 dan paling banyak Rp 100 juta. Angka ini sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Namun, jika kekeliruan atau kesalahan penangkapan atau penahanan yang dialaminya mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian yang diterima adalah Rp 25 juta-Rp 300 juta.

Sementara itu, jika penangkapan atau penahanan yang dialami mengakibatkan kematian, maka besarnya ganti kerugian yang diberikan sesuai aturan adalah Rp 50 juta-Rp 600 juta.

Kemudian, diatur juga bahwa tuntutan ganti kerugian dapat diajukan paling lama tiga bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Dalam hal perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan, ganti kerugian diajukan paling lambat tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Kemudian, terkait pemohonan rehabilitasi, seseorang bisa mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan

Pasal 97 Ayat 1 KUHAP berbunyi, “Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Sementara itu, permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim praperadilan.

Berikut dua link berita Antaranews, https://www.antaranews.com/berita/4187970/kuasa-hukum-pegi-setiawan-tuntut-ganti-rugi-ratusan-juta-rupiah

dan https://www.antaranews.com/video/4188279/kuasa-hukum-pegi-siapkan-gugatan-ganti-rugi-kepada-polda-jabar

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) telah mencapai Rp 75,8 triliun hingga akhir Juni 2024 atau semester I-2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi bansos tersebut naik 3% dibandingkan realisasi tahun lalu di periode sama sebesar Rp 73,6 triliun.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan, realisasi belanja bansos yang meningkat ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan jumlah penerima dan unit cost bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2024 serta penyaluran bantuan permakanan lansia dan disabilitas.

"Bantuan sosial pada semester I tahun ini mencapai Rp 75,8 triliun atau hampir sama dengan tahun lalu sebesar Rp 73,6 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Sri Mulyani merinci, pemanfaatan belanja bansos ini dilaksanakan Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 37,5 triliun. Ini digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.

Kemudian Kementerian Kesehatan sebesar Rp 23,2 triliun terutama untuk bantuan iuran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI-JKN) bagi 96,8 juta peserta.

Setelahnya ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) sebesar Rp 13,2 triliun untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 8,9 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 769,4 ribu mahasiswa.

Lalu, Kementerian Agama sebesar Rp 1,7 triliun yang juga dalam bentuk bantuan PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 99,86 ribu mahasiswa.

Sedangkan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah dicairkan Rp 0,2 triliun untuk bantuan sosial akibat daerah atau masyarakat yang mengalami bencana alam.

REPUBLIKA.CO.ID, MUNCHEN -- Gelandang Prancis Adrien Rabiot mengatakan pelatih Didier Deschamps terpaksa merahasiakan rencana taktisnya, bahkan kepada para pemainnya sendiri. Sebab, game plan yang dirancang Deschamps bocor sebelum pertandingan Prancis di Euro 2024.

Deschamps dilaporkan telah mengubah susunan pemain dan pendekatan taktis hanya beberapa jam sebelum kemenangan mereka di perempat final atas Portugal akhir pekan lalu. Ia juga tidak memberi tahu para pemainnya tentang susunan starting XI sampai mereka berada di bus dalam perjalanan menuju stadion.

Harian olahraga Prancis L'Equipe pada akhir pekan lalu mengungkapkan game plan Deschamps. Cara ia biasa memberi tahu para pemainnya telah berubah beberapa kali selama turnamen ini, seperti diungkapkan Rabiot dalam konferensi pers jelang semifinal kontra Spanyol.

"Mungkin ini lebih terkait dengan menyembunyikan sesuatu dari Anda daripada terkait dengan kami," kata Rabiot kepada wartawan dalam konferensi Senin (8/7/2024).

"Tidak dapat dihindari, ada kerusakan tambahan. Sulit bagi pelatih, ketika ia mencoba menerapkan strateginya, karena informasi bocor sebelum latihan hampir selesai. Tidak menyenangkan melihat bahwa ketika Anda benar-benar bekerja keras pada sesuatu, di akhir sesi, media sudah mengetahuinya."

Menurut Rabiot, ini memalukan bagi Prancis dan juga media. Sebab ketika bocor, lawan akan tahu tentang hal-hal yang sedang coba dikerjakan Prancis. Untuk itu, Prancis mencoba merahasiakannya hingga menit terakhir, sampai kickoff.

"Pelatih telah mencoba menutupi jejaknya. Ia melatih berbagai formasi bersama kami. Namun, bahkan jika ia mengubah formasi pada menit terakhir, kami tahu persis apa yang perlu kami lakukan saat bermain dalam setiap formasi yang berbeda ini. Anda harus selalu memiliki kemampuan beradaptasi jika Anda adalah pemain sepak bola tingkat tinggi," kata Rabiot.

Rabiot, yang diharapkan kembali ke susunan pemain setelah diskors untuk pertandingan terakhir Prancis, mengisyaratkan Spanyol akan mendapatkan ujian dengan tekanan yang lebih besar daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya sepanjang Euro 2024 ini.

"Kita sepakat bahwa mereka adalah tim yang bermain paling baik saat menguasai bola. Mereka adalah tim yang lengkap tetapi kami yakin, kami tahu apa yang harus dilakukan," katanya.

Menurut Rabiot, Spanyol tim yang perlu bergerak. Sejauh ini, menurut dia, lawan-lawan Spanyol telah banyak membiarkan mereka memainkan bola.

"Kita harus melihat bagaimana mereka akan bermain besok karena tim-tim sering mengubah permainan mereka saat menghadapi Prancis," ujar Rabiot percaya diri.

Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 menjadi salah satu biang kerok banyaknya PHK massal di industri tekstil Tanah Air.

Sebab menurutnya, dalam Permendag 25/2022 pemerintah sempat menerapkan cukup banyak pembatasan impor industri kimia termasuk di dalamnya petrokimia hingga industri tekstil dan produk tekstil (TPT), khususnya untuk produk tekstil jadi perlu mendapat rekomendasi teknis sebelum bisa melakukan impor.

Namun pembatasan ini justru banyak dihilangkan dalam Permendag No 8/2024. Sehingga pasar dalam negeri tidak lagi terlindungi dari gempuran barang impor, baik dari produk bahan baku hingga produk tekstil jadi.

Reni mengatakan kondisi ini terlihat dari data impor tekstil RI yang pada Januari mencapai 206,3 ribu ton sempat turun jadi 136,36 ribu ton pada April 2024, kembali naik setelah Permendag 36/2023 berlaku menjadi 194,87 ribu ton di bulan berikutnya.

"Efektivitas pengendalian impor terlihat dari turunnya volume impor sebelum dan setelah pemberlakuan Permendag 36/2023. Impor TPT yang pada Januari dan Februari 2024 berturut-turut, impornya menurun ya," jelas Reni dalam diskusi media di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (8/7/2024).

"Kemudian terbitnya Permendag 8/2024, nah ini menyebabkan impornya kembali naik yang tadinya sudah mulai menurun," tegasnya lagi.

Reni mengatakan tentu kondisi banjir impor ini sangat memberatkan industri tekstil dalam negeri. Terutama setelah dari 2020 sampai 2024 ini, sektor tersebut digempur banyak masalah seperti COVID-19, kondisi geopolitik dan ekonomi dunia ketika Rusia menginvasi Ukraina pada awal 2022, serta inflasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Berdasarkan laporan Kemenperin, berikut daftar 6 Perusahaan yang tutup akibat diberlakukannya Permendag 8/2024:

1. PT S Dupantex, Jawa Tengah: PHK 700an orang
2. PT Alenatex, Jawa Barat: PHK 700an orang
3. PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah: PHK 500an orang
4. PT Kusumaputra Santosa, Jawa Tengah: PHK 400an orang.
5. PT Pamor Spinning Mills, Jawa Tengah: PHK 700 orang
6. PT Sai Apparel, Jawa Tengah: PHK 8.000 orang.

Di luar itu menurut Reni kondisi banjir impor karena Permendag 8/2024 ini juga mempengaruhi rencana investasi sektor kimia dalam negeri, khususnya di industri produk plastik dan tekstil. Padahal nilai investasi sektor ini hingga 2030 nanti bisa mencapai US$ 31,41 miliar.

"Jadi terkait dengan perubahan ini, dampaknya adalah menurunnya minatnya investasi karena terlalu cepatnya perubahan regulasi ini. Termasuk ada beberapa perusahaan yang akan melakukan, sudah merencanakan (investasi) apakah akan lanjut atau tidak," ucapnya.

Saksikan Live DetikPagi: