Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) menyatakan kenaikan harga biodiesel merupakan dampak dari kenaikan harga minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) global seiring supply vegetable oil yang belum meningkat secara signifikan akibat faktor iklim dan demand yang masih baik.

Untuk diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Biodiesel untuk bulan Juli 2024 sebesar Rp 12.161 per liter atau naik Rp 429 jika dibandingkan Juni sebesar Rp 11.732 per liter.

Coorporate FundingDept Head Triputra Agro Persada (TAPG), Regina Anggraeni mengatakan, kenaikan harga biodiesel diperkirakan tidak akan mempengaruhi kinerja program Biodiesel nasional karena BPDP Kelapa Sawit masih dapat memberikan insentif yang cukup dari pengelolaan dana serta pungutan ekspor yang juga meningkat di bulan Juli ini.

"Program biodiesel ini diharapkan masih dapat mengurangi ketergantungan dari impor fossil fuel dan menjaga demand domestic dari CPO," ungkapnya kepada KONTAN Senin (8/7).

Regina menerangkan, bisnis biodiesel memiliki skema industri yang membantu industri melalui program BPDP Kelapa Sawit sehingga dapat beradaptasi di setiap level harga.

Menurutnya, tujuan utama dari program ini memang untuk mengurangi ketergantungan dari energi berbasis fossil dengan mengganti dengan renewableenergy yang dimiliki oleh Indonesia dimana salah satunya adalah vegetable oil melalui kelapa sawit yang merupakan salah satu sumber daya strategis nasional.

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyelesaikan kajian tahunan (annual review) bersama Morningstar Sustainalytics. Hasilnya, BBRI secara konsisten menurunkan skor ESG Risk Rating, dari high risk pada 2020 hingga berpredikat low risk dalam dua tahun terakhir.

Setelah melakukan analisis, Sustainalytics memberikan ESG Risk Score kepada perusahaan dan mengelompokkannya ke beberapa kategori, yaitu negligible risk (skor 0-10), low risk (skor 10-20), medium risk (skor 20-30), high risk (skor 30-40) and severe risk (skor di atas 40). Semakin rendah ESG Risk Score, semakin rendah risiko perusahaan terhadap dampak finansial dan material yang didorong oleh faktor ESG. BRI memperoleh skor 17,8.

Predikat Low Risk yang diberikan Sustainalytics merupakan pengakuan lembaga rating berskala internasional terhadap komitmen BBRI atas implementasi Keberlanjutan dalam perusahaan. Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BBRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman.

Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system. Dalam penilaiannya, Sustainalytics menilai BRI memiliki strong management dalam pengelolaan isu cyber security system, sehingga turut mengatrol predikat BBRI di ESG Risk Rating.

Selain berfokus pada penilaian terhadap tata kelola BBRI, Sustainalytics juga memberikan apresiasi terhadap upaya BBRI untuk meningkatkan inklusi keuangan. Hingga 2023, BBRI berkontribusi atas 65 persen pencapaian inklusi keuangan di Indonesia. Ini sejalan dengan tujuan korporasi BBRI untuk menjadi “The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Finansial Inclusion”.

Melengkapi ketiga aspek ESG, penilaian ESG Risk Rating juga dilakukan atas aspek lingkungan, termasuk bagaimana BBRI menyikapi risiko iklim yang berpotensi memberi dampak pada kegiatan bisnis dan operasional perusahaan. Sebagai lembaga jasa keuangan, BBRI memegang peranan dalam berkontribusi atas investasi dan pembiayaan ke proyek-proyek yang ramah lingkungan.

Saat ini, BBRI telah menetapkan Net Zero Emission Targets yang mencakup Scope 1, Scope 2, dan Scope 3 (Financed Emissions). Tidak hanya membiayai proyek ramah lingkungan, BBRI juga melakukan upaya pendanaan yang dilakukan dengan menerbitkan instrumen-instrumen keuangan berwawasan lingkungan, serta penggunaan kendaraan listrik dan pemasangan solar panel dari sisi operasionalnya.

Implementasi keberlanjutan yang dijalankan BBRI, selanjutnya akan dituangkan ke dalam Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan setiap tahun sebagai bentuk transparansi perusahaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk lembaga ESG rating internasional untuk mendapatkan rating ESG.

Rating ESG menjadi penting karena merupakan cerminan persepsi dari lembaga rating terhadap implementasi ESG perusahaan. Memiliki rating ESG yang baik akan menguntungkan, serta dapat menjadi competitive advantage bagi perusahaan. Tidak hanya itu, dalam proses asesmennya, perusahaan pun dapat mengeksplorasi berbagai parameter dan indikator keberlanjutan yang dianggap material dan relevan dengan kegiatan operasional bisnisnya. Hal ini menjadi bekal dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko ESG, serta menyusun strategi keberlanjutan.

Direktur Kepatuhan BBRI A. Solichin Lutfiyanto mengatakan kemampuan pengelolaan ESG BBRI memiliki arah dan strategi yang jelas sebagai bagian dari value creation untuk seluruh stakeholders.

"Membaiknya skor ESG Risk Rating Sustainalytics menjadi low risk ini mencerminkan bahwa BRI terus berusaha menerapkan prinsip keberlanjutan, dan diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai tata kelola perusahaan bagi BRI, untuk terus diimplementasikan dalam berbagai model bisnis perseroan," ujarnya lewat keterangan resmi, Senin (8/7/2024).

Menurut Solichin, pelaksanaan tata kelola ESG dapat dilakukan dengan mendapat dukungan yang kuat dari manajemen terkait keberlanjutan. Artinya, manajemen perusahaan harus memiliki urgency dan arahan atas strategi perusahaan, sehingga implementasi ESG di perusahaan dapat berjalan sesuai tujuan korporasi.

“BRI menunjukkan komitmen manajemen dalam menangani isu-isu ESG ini, salah satunya dengan membentuk Komite ESG di level direksi, yang diketuai langsung oleh Direktur Utama. Komite ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyetujui kebijakan keberlanjutan, strategi, dan roadmap implementasi ESG untuk mengarahkan BRI dalam mencapai tujuan keberlanjutannya,” kata Solichin.

(RFI)

Prof Dr Budi Santoso dr SpOG (K) mengajukan surat keberatan terkait pemecatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair). Pemecetannya ramai karena sebelum itu ia bicara penolakan dokter asing.

Ia mengajukan surat tersebut ke pihak rektorat Unair pada Senin (8/7) sore dengan didampingi kuasa hukumnya dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), LBH Surabaya, dan sebagainya.

Usai mengirim surat tersebut di Gedung Rektorat Kampus C Unair sekitar pukul 15.20 WIB, ia pun lalu menuju ke Kampus A Unair dan sempat bertemu dengan sejumlah orang di tempat tersebut.

"Ada satu hal yang perlu saya sampaikan, kami datang ke Kampus C tadi ke kantor rektor dengan niatan baik kami. Kami ingin mengantarkan sebuah surat yang isinya klarifikasi dan mempertanyakan alasan dan prosedur apa yang diberlakukan kepada kami sehingga begitu singkatnya saya mendapatkan SK tersebut," ujar Prof. Budi di depan Kampus A Unair Surabaya, Senin (8/7).

Prof. Budi menyampaikan, tujuan dirinya mengajukan surat tersebut yakni untuk mendapatkan kejelasan serta mempertanyakan dan klarifikasi prosedur pemberhentian kepada pihak rektorat.

"Dengan surat ini saya berharap bahwa nanti akan ada dialog yang baik antara kami dengan pimpinan universitas untuk menghasilkan solusi yang baik demi rumah besar kita Unair. Karena rumah besar ini harus kita rawat dengan hati yang lebar, pikiran yang lapang dan jiwa yang tenang. Kita ingin Unair tetap maju dan berkembang," ucapnya.

Usai pemberhentiannya sebagai dekan FK Unair, Prof. Budi mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Rektor Unair, Prof Dr Mohammad Nasih.

"Insyaallah kami berharap akan ada (komunikasi). Kami harap ada. Dengan surat ini, kami ingin semua bahwa kami ingin berniat baik. Kita pun ingin menyelesaikan ini dengan baik-baik secara kekeluargaan dan berkaitan dengan masalah administrasi yang prosedurnya memang demikian," ungkapnya.

Sementara itu, LBH Surabaya, Jauhari Kurniawan mengatakan, pihaknya belum ada arah untuk membawa ke jalur hukum terkait pemberhentian Prof. Budi sebagai dekan FK Unair yang diduga secara sepihak dan tanpa alasan oleh rektor Unair.

"Untuk langkah hukum kita belum terpikirkan, kami masih menunggu respons dari pihak rektorat dan membuka dialog pihak rektorat untuk mencari solusi penyelesaian dari permasalahan ini," ucap Jauhari.

Jauhari menegaskan bahwa Prof. Budi memang telah menerima Surat Keterangan (SK) pemberhentiannya dari rektor Unair. Namun, ia belum bisa menunjukkan surat tersebut.

"SK tentu ada, tentu sudah ditandatangani rektor, sudah diterima (Prof. Budi)," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berencana untuk menerapkan pembatasan usia kendaraan bermotor sebagai salah satu upaya memperbarui kualitas udara sekaligus menekan kemacetan dianggap kurang tepat.

Sebab, dikatakan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, untuk mengatasi masalah transportasi harus berfokus pada bagian hulu, bukan hilr.

"Ketika usia kendaraan dibatasi, lantas apa? Lebih baik fokus saja pada pengembangan angkutan umum pada wilayah penyanggah Jakarta karena keterjangkauan transportasi publik saat ini baru fokus di Jakarta," katanya kepada Kompas.com, Sabtu (6/7/2024).

"Kemudian supaya angkutan tersebut dipakai, harus bagus dan modern sesuai dengan jaman. Lalu kita juga harus berfikir bagaimana caranya membatasi penggunaan sepeda motor pribadi yang saat ini merupakan predator angkutan umum," ucap Djoko.

Untuk mewujudkan angkutan umum yang humanis, lanjut dia lagi, masalah sosial lebih mengemuka ketimbang persoalan teknis. Pemerintah pun bisa melibatkan operator yang saat ini sudah ada, tidak perlu membuat baru lagi.

Djoko menyebut, proses menggeser lebih tepat dibanding menggusur operator yang sudah ada. Menggeser praktek pengemudi dari setoran menjadi gaji bulanan tentu bisa meningkatkan kemamuran para pengemudi angkutan umum.

"Sementara kalau tujuannya (pembatasan usia kendaraan) untuk mobil, cukup jalankan yang sudah ada saja seperti ERP dan MLFF, itu sudah bagus. Tinggal diterapkan secara konsisten saja," kata dia.

Hal serupa dinyatakan Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas yang mengatakan bahwa sebaiknya Pemprov Jakarta menegaskan aturan yang sudah ada saja ketimbang buat baru.

"Misalnya, mengenai aturan kepemilikan lahan parkir bagi pemilik kendaraan bermotor. Ini tinggal koordinasikan saja dari Pemerintah Daerah ke Kelurahan hingga RT/RW," ujar dia.

KOMPAS.com - Durian merupakan buah tropis dengan aroma yang sangat khas. Meski kulitnya tebal dan berduri, durian memiliki buah yang manis dan lembut.

Di samping itu, buah durian memiliki profil nutrisi yang cukup mengesankan. Buah durian pun menawarkan sejumlah manfaat untuk kesehatan.

Manfaat durian bagi kesehatan

Studi menunjukkan bahwa buah durian menawarkan manfaat kesehatan sebagai berikut:

1. Mengurangi risiko kanker

Antioksidan dalam buah durian dapat menetralkan radikal bebas pemicu kanker. Dalam satu penelitian tabung reaksi, ekstrak durian mencegah penyebaran sel kanker payudara.

2. Mencegah penyakit jantung

Beberapa senyawa dalam durian dapat membantu mengurangi kadar kolesterol dan risiko aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah..

3. Melawan infeksi

Kulit buah durian mengandung senyawa yang memiliki sifat antibakteri dan antiragi sehingga dipercaya dapat melawan infeksi.

4. Menurunkan gula darah

Durian memiliki indeks glikemik (GI) yang lebih rendah daripada banyak buah tropis lainnya, yang berarti durian dapat meningkatkan kadar gula darah lebih sedikit.

Sementara studi tersebut cukup menjanjikan, banyak studi masih dilakukan pada hewan atau dalam tabung reaksi. Jadi, belum ada klaim kuat terkait manfaat durian yang telah dikonfirmasi oleh studi terkontrol terhadap manusia.

Berpotensi berbahaya dalam kombinasi dengan alkohol

Mengonsumsi durian bersamaan dengan alkohol dapat menyebabkan masalah. Para ilmuwan percaya bahwa senyawa seperti belerang dalam durian dapat mencegah enzim tertentu memecah alkohol, sehingga menyebabkan peningkatan kadar alkohol dalam darah.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, dan jantung berdebar-debar. Oleh sebab itu, hindari makan durian dan minum alkohol secara bersamaan.

Kandungan durian

Satu porsi durian segar atau beku (243g) menyediakan 357 kalori, 3,6g protein, 66g karbohidrat, dan 13g lemak. Durian juga merupakan sumber potasium, fosfor, magnesium, vitamin C, dan folat.

Dilansir dari, berikut adalah kandungan nutrisi dalam buah durian:

• Kalori : 357
• Lemak : 13 g
• Natrium : 4,9 mg
• Karbohidrat : 66 g
• Serat : 9,2 g
• Protein : 3,6 g
• Kalium : 1060 mg
• Fosfor : 94,8 mg
• Magnesium : 72,9 mg
• Vitamin C : 47,9 mg
• Folat : 87,5 mcg.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 77,3 triliun atau 0,34% dari produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024. Angka ini tidak terlepas dari kondisi belanja negara yang tumbuh 11,3%, tetapi penerimaan negara terkontraksi 6,2%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi defisit sebesar Rp 77,3 triliun masih berada dalam kisaran target pemerintah. Pasalnya, dalam APBN 2024 pemerintah menargetkan defisit hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp 522,8 triliun.

“Apabila kita lihat postur keseluruhan APBN 2024 dimana desain APBN 2024 adalah defisit Rp 522,8 triliun, maka realisasi defisit Rp 77,3 triliun masih di dalam range APBN. Defisit sebesar Rp 77,3 triliun adalah 0,34% dari PDB, sedangkan desain APBN 2024 adalah defisit 2,29% dari PDB,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Adapun keseimbangan primer selama semester I-2024 mencapai Rp 162,7 triliun. Bila dibandingkan dengan posisi semester I-2023, maka terjadi penurunan hingga 55,8% karena saat itu terjadi surplus keseimbangan primer sebesar Rp 368,2 triliun.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.320,7 triliun pada semester I-2024 atau 47,1% dari target tahun 2024 yang sebesar Rp 2.802,3 triliun. Jika dibandingkan dengan periode semester I-2023, terjadi kontraksi 6,2%. Realisasi pendapatan negara terbagi dalam penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.028 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 288,4 triliun.

Jika dirinci, penerimaan perpajakan terbagi dalam penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 893,8 triliun atau 44,9% dari target penerimaan pajak tahun ini yang mencapai Rp 1.989 ,9 triliun. Terjadi penurunan dari penerimaan pajak semester I-2023 sebesar 7,9% yang saat itu mencapai Rp 970,2 triliun. Sedangkan realisasi kepabeanan dan cukai sebesar Rp 134,2 triliun, atau 41,8% dari target Rp 321 triliun.

“Kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi, meskipun tipis sebesar 0,9% dibandingkan periode semester I-2023 yang sebesar Rp 135,4 triliun,” kata Sri Mulyani.

Selanjutnya realisasi PNBP semester I-2024 sebesar Rp 288,4 triliun atau cukup tinggi 58,6% dari target. Namun, jika dibandingkan tahun lalu, terjadi kontraksi 4,5% dari periode semester I-2023 yang mencapai Rp 302,4 triliun.

“Jadi, seluruh komponen penerimaan perpajakan dan PNBP mengalami kontraksi sehingga total pendapatan negara mencapai Rp 1.320,7 triliun atau terkontraksi 6,2% dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1.407,9 triliun,” kata Sri Mulyani.

Realisasi Belanja 

Selanjutnya, realisasi belanja semester I-2024 mencapai Rp 1.398,9 triliun atau 42% dari total anggaran belanja negara yang sebesar Rp 3.325,1 triliun, Jika dibandingkan secara tahunan, terjadi pertumbuhan hingga 11,3%. Pada saat semester I-2023, realisasi belanja negara sebesar Rp 1.255,7 triliun. Komponen belanja terbagi dalam belanja pemerintah pusat sebesar 997,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 400,1 triliun.

“Belanja pemerintah pusat menunjukkan kenaikan yang cukup besar Rp 997,9 triliun atau 42% dari total alokasi belanja pemerintah pusat yang sudah dianggarkan di APBN. Angka Rp 997,9 triliun ini 11,9% lebih tinggi dari tahun lalu yang Rp 891,6 triliun,” tutur Sri Mulyani.

Jika dirinci, belanja pemerintah pusat terbagi dalam belanja Kementerian/Lembaga(K/L) dan non K/L. Realisasi belanja K/L mencapai Rp 487,4 triliun atau tumbuh 16,8% dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 417,2 triliun. Sedangkan belanja non k/l mencapai Rp 510,6 triliun ini tumbuh 7,6% dibandingkan belanja non k/l yang pada tingkat Rp 474,4 triliun.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah sebesar transfer Rp 400,1 triliun dari alokasi Rp 857,6 triliun atau sudah 46,7% dari pagu. “Transfer ke daerah mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 9,9%, dibandingkan tahun lalu transfer hingga semester I-2024 hanya Rp 364,1 triliun atau hanya 44,7%,” ujar Sri Mulyani.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyebut masih menyelidiki laporan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron terhadap anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Laporan itu disebut masih tahap penyelidikan.

"Terkait laporan seseorang kita wajib menindaklanjuti, dan saat ini prosesnya masih dalam penyelidikan," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Djuhandhani masih enggan banyak bicara soal duduk perkara kasus. Pasalnya, kasus masih tahap penyelidikan.
Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri menerima laporan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terhadap Dewas KPK atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Laporan Ghufron diterima dengan nomor: LP/B/138/V/2024/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 6 Mei 2024.

"Diberitahukan kepada saudara bahwa Subdit IV Dittipidum Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penghinaan dan atau penyalahgunaan wewenang," demikian isi dalam surat pemberitahuan yang diterima Medcom.id, Selasa, 21 Mei 2024.

Baca juga: Penanganan Kasus Pembunuhan Vina Masih Dipercayakan ke Polda Jabar

Dugaan tindak pidana itu disebut terkait penyampaian kepada pers tentang pelanggaran etik pimpinan KPK Nurul Ghufron sudah cukup bukti dan siap disidangkan. Serta penanganan pemeriksaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK terkait dugaan intervensi mutasi ASN Kementerian Pertanian (Kementan).

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP yang terjadi di Jakarta pada kurun waktu Januari-Mei 2024," isi berikutnya dalam surat tersebut.

Dalam surat ini juga terlihat, penyelidikan dilakukan sejak Selasa, 14 Mei 2024. Berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor:SP.Lidik/1057/V/Res.1.14./2024/Dittipidum. Di samping itu, Ghufron mengakui melaporkan Dewas KPK. Pelaporan disebut dilayangkan pada 6 Mei 2024.

"Saya laporkan pada tanggal 6 Mei 2024 ke Bareskrim," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 20 Mei 2024.

Ghufron menyampaikan dirinya memperkarakan Dewas KPK dengan dua pasal. Pertama Pasal 421 KUHP yang menyebutkan penyelenggara negara yang memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Ghufron enggan memerinci maksud pemaksaan untuk berbuat sesuatu yang dimaksud. Dugaan berikutnya berkaitan dengan pencemaran nama baik sesuai Pasal 310 KUHP. Anggota Dewas KPK yang dilaporkan ialah Albertina Ho

(AGA)

Bisnis.com, JAKARTA - Musibah longsor di tambang emas, Suwawa Timur, Bone Bolango, Gorontalo telah menelan 11 korban jiwa, sementara 17 pekerja tambang masih hilang.

Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) mengerahkan kekuatan penuh tim petugas SAR gabungan untuk mencari 17 pekerja tambang emas yang masih hilang tertimbun longsor.

"17 orang penambang merupakan bagian dari total 33 orang korban tanah longsor pada areal tambang emas rakyat di Suwawa Timur," ujar Direktur Operasi Basarnas Brigjend TNI Edy Prakoso dilansir dari Antara, Senin (8/7/2024),

Identitas ke-17 orang tersebut sudah didapatkan oleh petugas SAR gabungan. Mereka mayoritas adalah laki-laki dan satu perempuan. Saat ini, keberadaan para korban masih berstatus hilang dalam pencarian sejak kemarin malam Minggu (7/7/2024).

Edy mengonfirmasi bahwa dalam operasi SAR hari ke dua ini jumlah petugas gabungan yang dikerahkan ke lokasi tambang emas Suwawa Timur total sebanyak 206 orang berikut dua unit alat berat, satu unit helikopter dan peralatan SAR lengkap.

Tim tersebut masing-masing terdiri atas personel Kantor SAR Gorontalo sebanyak 25 orang. Selebihnya merupakan tenaga bantuan dari personel Kepolisian Daerah Gorontalo, Korem Batalyon 173, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gorontalo, kelompok pencinta alam dan seterusnya.

Berdasarkan laporan terkini dari Posko SAR Utama pada Senin siang, jumlah korban sudah bertambah dari delapan menjadi 11 orang yang meninggal dunia. Delapan di antaranya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo, lalu beberapa sudah berada di rumah duka, dan 3 masih di lokasi longsor.

Kemudian, sebanyak lima orang selamat dalam keadaan luka-luka ringan dan berat seperti patah tulang di bagian kaki dan tulang belakang, mereka sudah dilarikan ke sejumlah rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Para warga dan anggota keluarga turut membantu petugas SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi korban yang berhasil ditemukan dari lokasi longsor tersebut.

Meski akses ke lokasi longsor cukup sulit, yakni berjarak lebih dari 20 kilometer dari jalan utama tapi, Edy memastikan bahwa personel SAR gabungan yang dipimpin oleh Kepala Kantor SAR Gorontalo tersebut akan bertugas secara maksimal dengan harapan semua korban dapat ditemukan setidaknya kurang dari 7 hari ke depan.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, kinerja industri perbankan di Indonesia masih mampu menjaga kinerjanya tetap kuat dan stabil. Hal ini ditopang oleh pemodalan yang kuat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal per Mei 2024 mencapai posisi 26,22%. Sementara pada April lalu di posisi 25,97%.

"Industri perbankan per Mei 2024 menunjukkan kinerja yang tetap stabil dan berkelanjutan ditopang oleh permodalan yang kuat dengan CAR perbankan tercatat relatif tinggi sebesar 26,22,% sementara April lalu itu berada di angka 25,97%," kata Dian, dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024, melalui saluran telekonferensi, Senin (8/7/2024).

Selain itu, lanjut Dian, tingkat profitabilitas perbankan atau ROA terjaga dengan aset sebesar 2,56% dan April lalu tercatat 2,51% dan net interest margin sebesar 4,5% pada Mei atau sama seperti bulan sebelumnya.

Berikutnya, dari sisi kinerja intermediasi pada Mei 2024 kredit tumbuh double digit 12,15% (yoy) menjadi Rp 7.376 triliun, dengan rasio kredit macet (NPL) gross 2,34% dan NPL nett 0,79%.

"Penyaluran kredit yang cukup signifikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan kredit sejak periode sebelumnya dan searah dengan target pertumbuhan 2024," ujarnya.

Sejalan dengan itu, dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh 8,63% (yoy) jadi Rp 8.699 triliun. Likuiditas bulan Mei memadai, tercermin dari alat likuid per non core deposit (AL/NCD) dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing 114,58% dan 25,79%. Ini jauh di atas threshold masing-masing 50% dan 10%.

"Kondisi likuiditas perbankan nasional tergolong baik di tengah likuiditas global yang cukup ketat, seiring kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang mempertahankan suku bunga tinggi atau high for longer," imbuhnya.

Hal ini terlihat dari kualitas kredit terjaga, dengan NPL gross UMKM stabil di 4,27% dari bulan sebelumnya 4,26%. Ini sejalan kredit berisiko (LAR) UMKM turun jadi 13,83% dari bulan April di 14,29%, serta dari tahun sebelumnya 17,63%.

(shc/rrd)

Peta jalan ini merupakan arah kebijakan bagi industri dana pensiun yang dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dan merupakan roadmap kesembilan yang diluncurkan pada periode Dewan Komisioner saat ini

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan dana pensiun dengan meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 di Yogyakarta, Senin.

“Peta jalan ini merupakan arah kebijakan bagi industri dana pensiun yang dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dan merupakan roadmap kesembilan yang diluncurkan pada periode Dewan Komisioner saat ini,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam acara tersebut yang diikuti secara daring dari Jakarta.

Di tengah perekonomian global yang masih stagnan dan dipenuhi ketidakpastian karena ketegangan geopolitik dan perang dagang yang meningkat, serta adanya transisi pemerintahan di Indonesia, menurut Mahendra, perekonomian nasional tetap mampu tumbuh positif.

Ia menyatakan bahwa hal tersebut pun dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja industri keuangan nasional, terutama sektor dana pensiun.

“Sebagai negara dengan populasi keempat besar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan industri dana pensiun ke depannya,” ucap Mahendra.

Pihaknya mencatat bahwa pertumbuhan aset industri dana pensiun nasional mencapai Rp1.432,7 triliun pada April 2024, atau naik sebesar 8,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Tidak hanya dari nilai aset , lanjutnya, potensi besar pengelolaan dana pensiun di Indonesia juga terlihat dari besarnya jumlah pekerja secara nasional, yang merupakan calon nasabah potensial bagi para pelaku sektor dana pensiun.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari lalu, proporsi tenaga kerja Indonesia terdiri dari 58,05 juta pekerja formal dan 84,13 juta pekerja informal.

Mahendra mengatakan bahwa peta jalan tersebut diharapkan dapat membuat industri dana pensiun menjadi lebih sehat, efisien, dan berintegritas serta memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peta jalan ini adalah komitmen bersama kami untuk menciptakan sistem pensiun nasional yang lebih baik. Saya berharap dan percaya seluruh pemangku kepentingan yang terkait akan memberikan dukungan terbaik sehingga implementasi kebijakan berjalan dengan tepat, baik, dan berkontribusi mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia,” katanya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyinggung persoalan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan tak ada ampun bagi Pejabat (Pj) kepala daerah yang korupsi.

Pasalnya, kata dia, Pj kepala daerah itu dipilih untuk mengisi kekosongan jabatan di pemerintahan daerah. Oleh karenanya, mereka tak memiliki biaya politik untuk menduduki jabatan itu.

"Adanya korupsi di daerah, pertama kepala daerah, yang penting, pendapat saya, sekarang ini, saat ini, sekarang ini kita ada 276 kepala daerah yang penjabat, artinya mereka berasal dari birokrat mengisi kekosongan, tapi dalam waktu yang cukup lama. Ada yang satu tahun, dua tahun, ada yang tiga tahun," ujar Tito kepada wartawan, di Gedung Juang KPK, Senin (8/7).

"Dan mereka tidak ada biaya politik. Dan kami di Kemendagri sangat keras, tidak boleh ada, sampai ada transaksi apa pun," lanjut dia.

Tito pun menjelaskan bahwa hal berbeda mesti ditempuh oleh kepala daerah yang sebelumnya dipilih dari hasil Pilkada.

Saat ini, lanjutnya, dilakukan penelitian untuk melihat kelebihan dan kekurangan antara kepala daerah hasil Pilkada dengan Pj kepala daerah yang ditunjuk mengisi kekosongan.

"Bagi Kemendagri, inilah waktu untuk kita melakukan survei penelitian plus minus kepala daerah hasil pilkada, plus minus kepada daerah hasil penunjukan karena mengisi kekosongan yang waktu yang panjang ini," tutur Tito.

"Nah, di sini kita berusaha tetap tentunya mendorong demokrasi, tapi bagaimana mengurangi damage dari sistem Pilkada langsung, ya kelemahan-kelemahan Pilkada langsung yaitu biaya politik yang tinggi," sambungnya.

Mantan Kapolri itu menegaskan, tindakan korupsi dengan tujuan mengembalikan biaya politik yang dikucurkan saat proses Pilkada berlangsung tak dapat dibenarkan.

"Jadi, tantangan kita adalah bagaimana kita menemukan sistem yang tepat untuk membuat rekrutmen kepala daerah, biaya-biaya politiknya rendah, itu satu," imbuh Tito.

Tak hanya itu, ia pun juga menyinggung terkait ide peningkatan kesejahteraan yang sempat diusulkan oleh para kepala daerah.

"Yang kedua adalah bagaimana kita untuk menjaga, membuat, meningkatkan, kesejahteraan aparat di daerah termasuk kepala daerah," ucap Tito

"Salah satu ide yang pernah terlempar dari teman-teman kepala daerah adalah misalnya memberikan selain biaya operasional tertentu, mereka juga diberikan insentif ketika PAD-nya [pendapatan asli daerah] berhasil ditingkatkan. Jadi sekian persen dari PAD itu diberikan bonus kepada kepala daerah. Nah, ini mungkin salah satu solusi tadi yang perlu dibicarakan nantinya," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketika membuka media sosial, tidak jarang kamu akan menemukan beberapa akun yang kamu ikuti mengunggah aktivitas berolahraga mereka di sana.

Mulai dari foto atau video mereka sedang berlari, menunjukkan sepatu berlari, berenang, memanjat tebing, bahkan mengikuti lomba.

Bagi pengguna aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa merekam jejak kegiatan berolahraga, mereka juga sering mengunggah screenshot aplikasi tersebut ke media sosial.

Psikolog klinis sekaligus Pendiri Cup of Stories Fitri Jayanthi, M.Psi. mengatakan, setiap orang memiliki alasan tersendiri mengapa mereka suka memamerkan aktivitas olahraganya di media sosial.

"Bisa saja karena murni ingin meninggalkan jejak perjuangan mereka melakukan olahraga," ujar dia saat dihubungi, Senin (8/7/2024).

Bisa jadi, mereka mengunggahnya demi mendapatkan validasi dan dukungan dari pengikutnya di media sosial.

Sementara alasan lainnya adalah untuk memberi motivasi agar para pengikutnya melakukan hal serupa dengan mereka.

Psikolog Meity Arianty STP., M.Psi. menambahkan, alasan lainnya berkaitan dengan tingkat kepercayaan diri atau validasi.

"Bisa keduanya, misalnya mau mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa ia juga hidup sehat," Ketua Lembaga M.eureka Psychology Consultant ini berujar saat dihubungi, Senin.

Bisa pula mereka ingin meningkatkan rasa percaya diri melalui perhatian yang diterima dari para pengikutnya.

"Namun, jika pada akhirnya membuat orang tersebut jadi menyukai olahraga dan hidup sehat ya akan baik," terang dia.

"Namun, sayangnya kebanyakan hanya ikut-ikutan saja dan berujung pada euforia sesaat," lanjut Meity.

View this post on Instagram

A post shared by KOMPAS Lifestyle (@kompas.lifestyle)