Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan efektivitas pembangunan daerah masih terkendala kurangnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam merancang perencanaan dan penganggaran.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh menegatakan isu kualitas perencanaan pada pemerintah daerah ditemukan mulai dari penetapan besaran anggaran pembangunan hingga penganggaran belanja yang berpotensi tidak efektif. Hal itu karena tidak dirancang dalam perencanaan berdasarkan alur logika program.

"Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan ketidakefisienan," jelas Yusuf dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, Kamis (7/11).

Yusuf mengatakan BPKP pada tahun 2023 lalu, mengambil lima sampel pada lima sektor. Pertama ketahanan pangan, kemudian daya saing para wisata, pemberdayaan UMKM, dan anggaran tentang stunting dan kemiskinan. Hasil pengawasan BPKP masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidak efektifan dan tidak efisien, masih mencapai rata-rata 53%.

"Itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif dan tidak efisien itu hampir melebihi Rp 141 triliun," ujarnya.

Yusuf melihat yang menjadi akar masalahnya adalah perencanaan penganggaran masih banyak yang belum jelas ukurannya. Menurutnya konstruksi logika perencanaan pembangunan di daerah perlu diperbaiki. Aktivitas dan belanja pemerintah daerah berpotensi tidak efektif karena rancangan logika programnya tidak baik, tidak berorientasipada hasil, tidak dapat iukur dan tidak dilengkapi dengan indikator atau target yang tepat.

"Masih ditemukan juga pengalokasian anggaran tanpa didasari basis perencanaan. Perencanaan pemerintah daerah tidak diikuti dengan system perencanaan yang memadai.," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa ada suatu daerah di kawasan pantai utara Jakarta (Jakarta Utara) yang mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10 centimeter setiap tahunnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membahayakan dan perlu segera dicari solusinya. Situasi itu dipantau AHY saat meninjau lokasi penurunan permukaan tanah yang ada di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Kita ingin mengatasi ancaman banjir dan penurunan permukaan tanah, land subsidence, yang terjadi di pantai utara Jakarta. Kami sudah meninjau langsung lokasi yang dimaksud. Ada suatu daerah yang bahkan penurunan permukaan tanahnya itu sampai dengan 10 cm setiap tahun. Ini berbahaya," ujar AHY saat memberikan pemaparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir siaran YouTube Kementerian Dalam Negeri.

AHY menjelaskan, saat ini tanggul setinggi 4,8 meter sudah dibangun untuk mengantisipasi situasi itu.

Namun, pemerintah ingin memastikan ke depannya masyarakat sekitar dan nelayan tetap bisa hidup aman dan selamat. Sehingga, pemerintah akan terus mengkaji realisasi proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan giant sea wall (tanggul laut raksasa).

"National Capital Integrated Coastal Development, NCICD, ini juga akan terus kita berdayakan dan mudah-mudahan apa yang divisikan oleh Bapak Presiden, dibangunnya giant sea wall, diawali dari Jakarta dan juga nanti ke arah pantai utara Pulau Jawa, ini bisa kita jalankan dengan baik," tambah AHY.

Diberitakan sebelumnya, salah satu penyebab terjadinya land subsidence atau penurunan permukaan tanah di pantai utara Jakarta adalah eksploitasi air bersih yang berlebihan oleh masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu yang membuat potensi terjadinya banjir rob semakin besar.

Merespons hal itu, Menko AHY menyatakan bahwa harus ada suplai air yang cukup bagi warga Jakarta Utara.

Sehingga, rencananya pemerintah akan menyuplai air baku dari Bendungan Jatiluhur dan Karian untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya penurunan tanah.

Terlebih, menurut AHY, masyarakat pesisir utara Jakarta terancam bencana, yaitu banjir rob dan penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap saat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan alasan saudara mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo mengajukan keberatan atas perampasan aset oleh KPK.

Hal ini tertuang dalam tanggapan Jaksa KPK atas permohonan keberatan keluarga Rafael di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Jaksa KPK mengatakan, permohonan keberatan atas perampasan aset di antaranya diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam perkara Tipikor.

“(Permohonan sesuai undang-undang dan Perma) atau hanya upaya dari pemohon mencari celah seolah-olah aset yang telah dirampas itu merupakan harta kekayaan yang sah,” kata jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Jaksa KPK menyebutkan, alasan pengajuan keberatan menjadi salah satu aspek yang akan diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan cermat.

Hakim nantinya akan memberikan pendapat mengenai aspek formil dan materiil guna menilai apakah alasan pengajuan keberatan itu sesuai UU Pemberantasan Tipikor dan Peraturan MA Nomor 2 tahun 2022.

Jaksa KPK yakin, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memiliki pandangan yang arif dan bijaksana dalam menentukan pandangan rasional terkait suatu peristiwa pidana dan perbuatan materiil.

“Mengingat di dalam diri setiap majelis hakim terpatri nilai kebenaran dan nilai keyakinan untuk menakar mana yang benar itu benar dan mana yang salah itu salah,” ujar jaksa KPK.

Sebelumnya, sejumlah saudara Rafael mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan KPK.

Mereka yang menjadi pemohon adalah Petrus Giri Herniawan, Markus Seloadji, Martinus Gangsar, serta pemohon dari korporasi yakni CV Sonokeling Cita Rasa.

Pihak CV Sonokeling Cita Rasa tidak terima 1 unit mobil Innova dengan nomor polisi AB 1016 IL dan 1 unit mobil Grand Max dengan nomor polisi AB 8661 PH disita.

Sementara itu, aset yang disita dari tiga pemohon lainnya terdiri dari uang di SDB RAT sebesar Euro 9.800, 2.098.365 dolar Singapura, dan 937.900 dolar AS; perhiasan di SDB RAT berupa 6 cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting, dan 1 liontin; serta beberapa properti termasuk rumah di Jalan Wijaya Kebayoran.

Selain itu, terdapat rumah di Srengseng, dan ruko di Meruya; 2 unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta 1 unit mobil VW Caravelle Nopol AB 1253 AQ.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengeklaim bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah oke untuk digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

Kepala BSSN, Hinsa Siburian menyebut bahwa pihaknya sudah lama berkoordinasi dengan KPU.

"Kemudian ketika mereka membangun Sirekap itu juga tentu kita lihat dari sisi kemananan," kata Hinsa seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI mengenai persiapan pilkada, Kamis (7/11/2024).

"Laporan kemarin ke saya, hasil monitor dari teman-teman, secara umum it's okay," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebuah sistem elektronik perlu diperhatikan dari dua sisi.

Pertama, dari segi keandalan, sejauh mana sebuah sistem elektronik dapat berfungsi dengan baik.

Kedua, BSSN melihat dari sisi keamanan, apakah ada hal-hal yang perlu ditambahkan untuk menambah keamanan sistem elektronik tersebut.

Ia mengaku, KPU sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai arahan BSSN saat saling berkoordinasi tentang pengembangan Sirekap.

"Tentu keandalan itu, antara mereka dengan si pengembang," tegas dia.

Namun, BSSN mengaku tidak dapat memastikan apakah Sirekap dapat dipastikan 100 persen aman dari penyusupan atau peretasan jelang Pilkada Serentak 2024.

"Di ruang siber tidak ada istilah seratus persen itu aman. Yang diutamakan itu adalah bagaimana upaya kita, bagaimana antisipasi kita, bagaimana ketajaman kita membuat prediksi dan apa yang kita lakukan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, hari ini KPU RI meluncurkan Sirekap Mobile untuk Pilkada Serentak 2024.

"Jadi beberapa rangkaian teknologi informasi (Sirekap) Insya Allah sudah optimal untuk dilakukan di Pilkada 2024," ujar anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Betty menuturkan, ada beberapa perbaikan yang diberikan KPU kepada Sirekap Mobile dibandingkan versi Sirekap pada Pemilu 2024.

Misalnya, ada formulir yang memiliki penanda pada kolom dan baris sehingga bisa mempercepat konversi sistem informasi dari Sirekap Web.

Kemudian ada pengamanan aritmatika yang diberikan untuk mendeteksi salah input dalam sistem Sirekap Mobile yang dipegang oleh petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

"Lalu untuk beberapa hal yang lain, adalah ada fitur sekarang perbaikan yang bisa dilakukan oleh KPPS, jika yang dilihat mata itu berbeda dengan yang ada di form C hasilnya," ujar Betty.

Selain itu, Sirekap mobile juga bisa digunakan tanpa harus terhubung dengan internet.

Rekapitulasi akan diunggah ke server Sirekap Web setelah ponsel milik KPPS kembali terhubung dengan jaringan internet.

Betty menyebutkan, KPU akan memberikan bimbingan teknis kepada para pengguna Sirekap Mobile berupa video simulasi penggunaan aplikasi tersebut serta layanan bantuan 24 jam bagi pengguna yang bingung.

"Jadi kami akan menyiapkan help desk 24 jam kepada petugas kami, di seluruh Indonesia agar penggunaan Sirekap Mobile ini bisa optimal," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa ada suatu daerah di kawasan pantai utara Jakarta (Jakarta Utara) yang mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10 centimeter setiap tahunnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membahayakan dan perlu segera dicari solusinya. Situasi itu dipantau AHY saat meninjau lokasi penurunan permukaan tanah yang ada di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Kita ingin mengatasi ancaman banjir dan penurunan permukaan tanah, land subsidence, yang terjadi di pantai utara Jakarta. Kami sudah meninjau langsung lokasi yang dimaksud. Ada suatu daerah yang bahkan penurunan permukaan tanahnya itu sampai dengan 10 cm setiap tahun. Ini berbahaya," ujar AHY saat memberikan pemaparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir siaran YouTube Kementerian Dalam Negeri.

AHY menjelaskan, saat ini tanggul setinggi 4,8 meter sudah dibangun untuk mengantisipasi situasi itu.

Namun, pemerintah ingin memastikan ke depannya masyarakat sekitar dan nelayan tetap bisa hidup aman dan selamat. Sehingga, pemerintah akan terus mengkaji realisasi proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan giant sea wall (tanggul laut raksasa).

"National Capital Integrated Coastal Development, NCICD, ini juga akan terus kita berdayakan dan mudah-mudahan apa yang divisikan oleh Bapak Presiden, dibangunnya giant sea wall, diawali dari Jakarta dan juga nanti ke arah pantai utara Pulau Jawa, ini bisa kita jalankan dengan baik," tambah AHY.

Diberitakan sebelumnya, salah satu penyebab terjadinya land subsidence atau penurunan permukaan tanah di pantai utara Jakarta adalah eksploitasi air bersih yang berlebihan oleh masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu yang membuat potensi terjadinya banjir rob semakin besar.

Merespons hal itu, Menko AHY menyatakan bahwa harus ada suplai air yang cukup bagi warga Jakarta Utara.

Sehingga, rencananya pemerintah akan menyuplai air baku dari Bendungan Jatiluhur dan Karian untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya penurunan tanah.

Terlebih, menurut AHY, masyarakat pesisir utara Jakarta terancam bencana, yaitu banjir rob dan penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap saat.

Bisnis.com, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Daerah bergotong-royong untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada akhir periodenya kelak.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwana X mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu menekankan agar Pemimpin Daerah (Pemda) dapat fokus dalam menangani masalah manajemen pemerintahan hingga mencakup pemberantasan korupsi.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Presiden juga meminta bagaimana kebocoran APBN dan APBD bisa dikurangi, berarti kan bisa menambah volume meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak average 5% tapi yang bisa 8% kan akhirnya kan bisa begitu,” ujarnya kepada Bisnis.

Presiden Ke-8 RI itu dalam arahannya, kata Hamengkubuwono X, menekankan agar langkah-langkah kinerja pemda bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Harapannya, dia mengatakan melalui efisiensi bisa menambah potensi yang ada untuk meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi Negara dengan kondisi keuangan yang lebih bersih dan lebih akuntable sehingga kesejahteraan itu juga bisa makin meningkat.

“Sebetulnya ada kemauan apapun bisa itu. Sekarang aja kemauan itu bagaimana kan gitu. Tapi kalau asal ada kemauan merealisasi dirinya juga bersih kan terus sebetulnya kan juga bisa dilakukan, tergantung kembali pada daerah sendiri,” pungkas Hamengkubuwono X.

Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 Kementerian Desa mendapat pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya atau sekitar Ro 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

(shc/ara)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menambah 3 kursi deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinakhodai Erick Thohir. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 179/2024.

Berdasarkan beleid yang diteken Prabowo pada 5 November 2024, jabatan deputi Kementerian BUMN bertambah dari semula 3 kursi kini menjadi 6 kursi.

Tiga jabatan baru itu adalah Deputi Bidang BUMN Penciptaan Nilai, Deputi BUMN Pemberdayaan Pembangunan, serta Deputi Bidang Kepatuhan dan Tata Kelola.

Adapun tiga kursi deputi lainnya masih sama, yakni Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang saat ini masih dijabat oleh Robertus Bilitea, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi dihuni Tedi Bharata, sementara posisi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ditempati oleh Nawal Nely.

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81/2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis beleid anyar tersebut, dikutip pada Kamis (7/11/2024).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir telah mengungkapkan pihaknya akan memilih 3 deputi baru yang ditambah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

“Kemarin, dari Menpan RB ada struktur yang baru, itu kami ditambahkan 3 deputi,” ujarnya saat rapat kerja di DPR RI, Senin (4/11/2024).

Dengan penambahan struktur baru itu, Erick memandang anggaran Kementerian BUMN yang dipatok Rp277 miliar pada 2025 belum dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan. Apalagi, dengan ditambahnya 3 deputi baru ke dalam kementerian.

Dia menuturkan bahwa dari Rp277 miliar, sebanyak Rp78,4 miliar digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai Kementerian BUMN dan operasional kantor Rp71 miliar. Di samping itu, dukungan pembinaan tercatat mencapai Rp47 miliar serta pengembangan dan pengawasan memakan biaya senilai Rp80 miliar.

“Ini yang kami sedang negosiasi juga, tidak mungkin kami dananya cukup karena ada penambahan (deputi),” pungkas Erick yang juga menjabat Ketua Umum PSSI.

Bisnis.com, JAKARTA — Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump memenangi Pemilu AS, mengalahkan lawannya dari Partai Demokrat Kamal Harris. Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan dana asing akan kembali ke AS dengan kemenangan Trump ini.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menjelaskan kemenangan Trump dapat berarti kebijakannya akan lebih mendahulukan kepentingan Amerika. Dengan demikian, akan banyak dana dari AS yang akan kembali ke AS.

"Prediksi dari analis-analis kan begitu, jadi kemungkinan akan ada banyak yang kembali karena era Trump. Kita lihat juga kebijakan era Trump nanti," kata Irvan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sentimen lainnya yang membayangi pasar modal dengan kemenangan Trump adalah perang dagang yang menurutnya akan kembali dilakukan AS dengan China.

"China kan salah satu tujuan ekspor kita, takutnya akan lebih tight [ketat] lagi," tuturnya.

Di sisi lain, Irvan mencermati pertumbuhan IHSG yang baru mencapai 1,53% sejak awal tahun disebabkan salah satunya oleh dinamika hasil Pemilu AS dan pemangkasan suku bunga The Fed. Menurut Irvan, sentimen bagi IHSG untuk melaju sejauh ini masih kurang baik.

Hanya saja, Irvan masih optimistis investor asing masih akan kembali ke pasar modal Indonesia. Optimisme tersebut karena pemangkasan suku bunga The Fed dan Bank Indonesia.

"Insyaallah indeksnya lebih baik. Kalau Fed rate turun lagi, mudahan lari lagi ke capital market. Beberapa terobosan juga kami tunggu dari Pak Prabowo pada akhir tahun," ucap Irvan.

Irvan juga menuturkan pihaknya akan meluncurkan produk derivatif baru seperti Single Stock Futures untuk menaikkan transaksi.

TANGERANG - PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) kembali memperkenalkan pengembangan kawasan terbarunya. Berbekal pengalaman 49 tahun dalam mengembangkan kawasan berskala kota seperti Summarecon Kelapa Gading, Summarecon Serpong, Summarecon Bekasi, Summarecon Bandung, Summarecon Emerald Karawang, Summarecon Mutiara Makassar, Summarecon Bogor, dan Summarecon Crown Gading, kini mengembangkan kawasan ke-9: Summarecon Tangerang .

President Director PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto P. Adhi menjelaskan, memasuki usia ke 49 tahun, Summarecon terus berupaya memberikan kontribusi positif untuk perkembangan industri properti tanah air. Hal ini sejalan, dimana Industri Properti merupakan salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi yang dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kehadiran proyek township ke-9 yaitu Summarecon Tangerang merupakan respon terhadap permintaan pasar akan kawasan hunian di wilayah Jabodetabek. Momentum ini juga akan memperkuat bisnis Summarecon dengan mempercepat seluruh pengembangan guna memenuhi permintaan pasar," terang Adrianto.

Director PT Summarecon Agung Tbk, Sharif Benyamin menjelaskan, ?Summarecon telah mengembangkan kawasan utara dan timur Jakarta melalui kehadiran Summarecon Kelapa Gading, Summarecon Bekasi, Summarecon Emerald Karawang dan Summarecon Crown Gading. Kami melakukan pengembangan yang sama di wilayah Barat. Di samping Summarecon Serpong kini kami juga menghadirkan Summarecon Tangerang sebagai alternatif solusi untuk masyarakat yang ingin membeli hunian di Barat Jakarta.?

Memiliki luas area 109 hektar, Summarecon Tangerang hanya 200 meter dari Akses Tol Bitung, KM 26 Tol Jakarta Tangerang. Dengan waktu tempuh hanya 10 menit dari KM 18 Tol Jakarta Tangerang (Akses Tol Serpong), dengan mudah menjangkau Summarecon Serpong juga berbagai fasilitas pendidikan seperti Sekolah Terpadu Pahoa. Selain dengan kendaraan pribadi, kawasan ini juga mudah diakses dengan transportasi publik, bahkan rencananya juga akan dilintasi oleh MRT Fase 3 Jalur Cikarang - Balaraja.

Executive Director PT Summarecon Agung Tbk, Hindarko Hasan mengatakan, ?Summarecon Tangerang direncanakan bersama-sama dengan konsultan masterplan terpilih Andrew Watkins dari JZMK. Dengan pendekatan berdasar desain masterplan yang kuat, human experience berorientasi estetika kawasan, dan tentunya water engineering system, maka lahirlah konsep 6 danau yang menjadi pusat dari Summarecon Tangerang dan juga menjadi inspirasi terbesar untuk tagline Summarecon Tangerang: Six Lakes, One Vibrant City.?

Summarecon Tangerang didesain sebagai kawasan yang dapat dengan nyaman diakses berjalan kaki (walkable township) sehingga penghuninya bisa hidup lebih sehat. Berjalan kaki ataupun bersepeda di Summarecon Tangerang akan sangat menyenangkan karena tersedia jalur terowongan khusus tanpa harus khawatir akan arus kendaraan saat melintasi jalan Bulevar.

Menjadi bagian dari kawasan hunian yang terintegrasi dan mengusung harmoni dengan alam, menghadirkan kesejukan melalui 6 buah danau, dan hunian hasil karya desain arsitektur yang indah. Selain itu beragam fasilitas juga akan segera dihadirkan untuk meramaikan kawasan, di antaranya Summarecon Mall Tangerang serta beragam fasilitas komersial lainnya yang telah hadir. Kebutuhan akan lifestyle, wellness, dan rekreasi bagi keluarga akan hadir dalam satu kawasan Summarecon Tangerang. Karena hal inilah Summarecon Tangerang memiliki tagline Six Lakes, One Vibrant City.

Peluncuran 2 Cluster Perdana

Launching perdana Summarecon Tangerang akan diadakan pada 30 November 2024 dengan penjualan cluster Havena Lakes dan Briza Lakes. Ditawarkan sebanyak 205 unit untuk cluster Havena Lakes dan 408 unit untuk cluster Briza Lakes dengan penjualan akan dilakukan secara bertahap.

Kedua cluster ini berorientasi ke danau yang eksklusif dapat diakses hanya oleh penghuni Havena Lakes dan Briza Lakes. Semua cluster di Summarecon Tangerang dilengkapi dengan fasilitas keamanan 24 jam, one gate system, clubhouse yang dilengkapi dengan kolam renang, ruang terbuka hijau, infrastruktur kabel bawah tanah yang tertata rapi.

Havena Lakes merupakan cluster kelas menengah atas yang diperuntukkan bagi keluarga mapan. Rumah-rumah di Havena Lakes berorientasi ke danau yang luas, bahkan sebagian unit Havena Lakes dengan jumlah yang sangat terbatas menghadap langsung ke danau. Dengan desain arsitektur yang mencerminkan kemapanan penghuninya.

Desain ruang dalam rumah di Havena Lakes dengan high ceiling untuk aliran udara optimal, serta memiliki pilihan dengan lantai attic untuk menikmati pemandangan yang bebas dan indah.

Havena Lakes dilengkapi clubhouse dan swimming pool, dengan desain yang kental nuansa resor, seakan setiap hari terasa suasana liburan. Havena Lakes memiliki tipe 8x15 dan tipe 10x15 dengan harga mulai Rp2 miliar. Dan unit yang menghadap langsung ke danau dengan jumlah yang sangat terbatas terdiri dari tipe 10x18 dan tipe 12x18 dengan harga mulai Rp4,7 miliar.

Sedangkan Briza Lakes dirancang untuk keluarga muda yang dinamis. Semua rumah di Briza Lakes berorientasi ke danau, dengan beberapa unit rumah khusus yang memiliki view langsung ke danau. Desain arsitektur rumah di Briza Lakes mengikuti trend arsitektur saat ini, dengan ruang-ruang dalam yang compact, efisien namun tetap nyaman dan pas untuk penghuninya. Juga dilengkapi dengan pilihan lantai attic sebagai skydeck sebagai ruang bersantai. Club house di Briza Lakes tampil dengan ala beach club yang seru dan nyaman.

Briza Lakes memiliki tipe 5x12 dan tipe 7x12 dengan harga mulai dari Rp940 juta, serta unit spesial tipe 7x16 yang memiliki view langsung ke danau, dengan jumlah unit yang sangat terbatas, dengan harga mulai Rp2,5 miliar.

Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai tukar rupiah di pasar spot tampil perkasa dan sukses mempertahankan penguatan hingga akhir perdagangan hari ini. Kamis (7/11), rupiah spot ditutup di level Rp 15.740 per dolar Amerika Serikat (AS).

Ini membuat rupiah menguat 0,59% dibanding penutupan hari sebelumnya di Rp 15.833 per dolar AS. Rupiah pun menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia.

Hingga pukul 15.00 WIB, pergerakan mata uang di Asia cenderung menguat. Di mana, won Korea Selatan berada satu tingkat di bawah rupiah setelah ditutup melonjak 0,51%.

Selanjutnya, dolar Singapura yang terkerek 0,41% dan yen Jepang terangkat 0,38%. Diikuti, baht Thailand terapresiasi 0,23%.

Berikutnya, yuan China terlihat naik 0,16% dan dolar Hongkong yang menguat tipis 0,04% di sore ini.

Sementara itu, dolar Taiwan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam setelah ditutup koreksi 0,16%. Lalu ada ringgit Malaysia yang tertekan 0,11%.

Kemudian, rupee India yang turun 0,09% dan peso Filipina yang melemah tipis 0,08% terhadap the greenback.

JAKARTA, investor.id - PT XL Axiata Tbk (EXCL) mencetak pendapatan dan laba bersih kompak tumbuh sepanjang periode Januari-September 2024. Pendapatan melejit sebesar 6% secara yoy menjadi Rp 25,37 triliun dan laba bersih naik 30% secara yoy menjadi Rp 1,31 triliun dari sebelumnya Rp 999 miliar.

Tren pertumbuhan EXCL juga tercermin dari capaian EBITDA yang menguat 13% yoy menjadi Rp 13,3 triliun, dan EBITDA Margin menjadi 52,4%. Pada periode sembilan bulan tahun ini, EXCL mengumumkan, pendapatan data dan layanan digital mencapai Rp 23,38 triliun, atau merefleksikan sekitar 92% dari total pendapatan.

Manajemen XL Axiata optimistis, masa depan bisnis layanan Fixed Broad Band (FBB) dan Fixed Mobile Convergence (FMC) akan terus menunjukkan pertumbuhan positif. Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini menyampaikan, sepanjang sembilan bulan terutama di kuartal III-2024, situasi dan kondisi industri telekomunikasi nasional sangat menantang. Kompetisi berlangsung ketat di tengah daya beli masyarakat yang terus melemah.

"Namun, kami tetap mampu meraih kinerja yang cukup baik, dengan tetap mampu mencetak tingkat profitabilitas yang tumbuh positif," ungkap Dian dalam keterangan resminya, Kamis (7/11/2024).

Dian memprediksi, tantangan ke depan tentu tidak akan lebih ringan terutama kondisi ekonomi Indonesia yang masih akan terpengaruh kondisi geopolitik dunia dan tingkat daya beli masyarakat yang masih lemah.

"Kami akan terus bekerja keras untuk tetap menjaga pertumbuhan kinerja di periode yang akan datang. Kami yakin, akan mampu melakukannya," sambung Dian.

Salah satu inisiatif EXCL untuk mendapatkan sumber pendapatan baru di masa mendatang adalah melalui layanan internet rumah. emiten berkode saham EXCL tersebut berterus terang, akan mengakselerasi pertumbuhan bisnis layanan internet rumah FBB secara keseluruhan mencapai lebih dari 1 juta pelanggan. 

Terbesar Kedua

Dian menuturkan, dengan bertambahnya pelanggan First Media tersebut, XL Axiata menjadi penyedia layanan internet kedua terbesar di Indonesia dengan cakupan jaringan FBB sebanyak 6 juta home passed yang tersebar di lebih dari 127 kota di berbagai wilayah Indonesia.

"Saat ini, kami juga menawarkan akses ke berbagai konten hiburan yang bisa dinikmati pelanggan sebagai wujud layanan di luar FBB dan siap membawa layanan konvergensi ke level berikutnya," tuturnya.

Hingga akhir September 2024, EXCL mencatatkan jumlah pelanggan tumbuh mencapai 58,6 juta, dengan ARPU campuran (blended) mencapai Rp 43 ribu, meningkat  secara. Peningkatan blended ARPU ini paralel dengan fokus perusahaan untuk meraih dan mempertahankan pelanggan produktif.

Dari sisi biaya-biaya operasional, XL Axiata juga berhasil menjaga tingkat stabilitasnya. Bahkan, biaya terkait penjualan dan pemasaran bisa ditekan menurun jika dibanding periode sama tahun sebelumnya. Ini sejalan dengan penerapan strategi digitalisasi.

Tidak berhenti di itu, beberapa komponen biaya lain juga turun secara yoy, seperti biaya interkoneksi dan pengeluaran langsung lainnya. Sedangkan, beban biaya regulatory meningkat secara yoy. Dengan demikian, secara keseluruhan, beban biaya operasional tahunan bisa dipertahankan di bawah pertumbuhan pendapatan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News