Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -ANKARA. Presiden Tayyip Erdogan menyatakan bahwa keputusannya untuk menghadiri perempat final Euro 2024 di Berlin dipengaruhi oleh kontroversi seputar selebrasi gol "salam serigala" yang dilakukan oleh pemain sepak bola Turki awal pekan ini.

Sebagaiman laporan CNNTurk dan media Turki lainnya pada hari Jumat (5/7).

"Apakah ada yang bertanya mengapa jersey nasional Jerman memiliki gambar elang, atau jersey Prancis memiliki gambar ayam jantan? Merih (Demiral) menunjukkan kegembiraannya dengan isyarat itu," kata Erdogan kepada wartawan pada hari Kamis dalam penerbangan dari Kazakhstan.

UEFA menghukum larangan dua pertandingan kepada Demiral karena "salam serigala" yang bersifat politis selama kemenangan Turki atas Austria di babak 16 besar pada hari Selasa (3/7).

Turki akan bertemu Belanda di perempat final di Olympiastadion Berlin pada hari Sabtu (6/7).

KOMPAS.com - Awal tahun 2023, seorang peretas (hacker) memperoleh akses ke sistem pesan internal OpenAI, perusahaan pembuat chatbot AI ChatGPT.

OpenAI tidak mengungkap insiden peretasan ini secara publik. Bahkan perusahaan yang dipimpin oleh CEO Sam Altman ini juga disebut tidak melaporkan kasus ini ke pihak berwenang, seperti FBI.

Laporan insiden peretasan OpenAI baru mencuat setahun setelah kejadian, lewat laporan outlet media The New York Times baru-baru ini.

Menurut sumber yang familiar dengan isu ini, hacker mencuri rincian diskusi di forum online perusahaan di mana karyawan berbicara tentang teknologi terbaru OpenAI.

Tak dirinci informasi teknologi terbaru OpenAI apa saja yang dicuri. Namun, menurut sumber, hacker tidak masuk ke sistem di mana OpenAI menampung dan membangun kecerdasan buatannya, termasuk tidak mencuri sumber kode ChatGPT atau teknologi kecerdasan lain bikinan OpenAI.

Para eksekutif OpenAI mengungkapkan insiden tersebut kepada karyawan selama pertemuan di San Francisco pada April 2023. Kemudian, dilaporkan ke dewan direksi.

Para petinggi OpenAI memutuskan untuk tidak membagikan berita tersebut kepada publik karena tidak ada informasi tentang pelanggan atau mitra yang dicuri.

Insiden tersebut tidak dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional karena mereka yakin peretasnya adalah individu yang dinilai tidak memiliki hubungan dengan pemerintah asing. Oleh karena itu, para bos OpenAI diduga tidak memberi tahu FBI atau penegak hukum lainnya.

Keamanan OpenAI tak kuat?

Setelah insiden tersebut, manajer program teknis OpenAI, Leopold Aschenbrenner mengirimkan memo kepada dewan direksi OpenAI.

Dalam memo itu, Aschenbrenner berpendapat bahwa perusahaan termasuk dewan direksi tidak berbuat cukup banyak untuk mencegah pemerintah China dan musuh asing lainnya mencuri rahasia perusahaan.

Dia juga mengatakan keamanan OpenAI tidak cukup kuat untuk melindungi terhadap pencurian rahasia penting jika ada pihak asing yang menyusup ke sistem perusahaan.

Aschenbrenner kemudian menuduh OpenAI telah memecatnya pada musim semi ini (Maret-Juni 2024) karena membocorkan informasi lain di luar perusahaan dan berargumen bahwa pemecatannya bermotif politik. Aschenbrenner menyinggung insiden peretasan tersebut dalam podcast baru-baru ini.

Namun, OpenAI ternyata memecat Aschenbrenner pada musim semi 2024 ini, sekitar Maret-Juni 2024. Musababnya, Aschenbrenner dinilai membocorkan informasi lain di luar perusahaan dan berargumen bahwa pemecatannya bermotif politik.

Aschenbrenner menyinggung pelanggaran tersebut dalam podcast baru-baru ini, namun rincian insiden tersebut belum dilaporkan sebelumnya. Aschenbrenner mengatakan keamanan OpenAI tidak cukup kuat untuk melindungi terhadap pencurian rahasia utama jika ada pihak asing yang menyusup ke perusahaan.

Juru bicara OpenAI Liz Bourgeois mengatakan OpenAI menghargai kekhawatiran Aschenbrenner saat berada di OpenAI. Hal ini bukan menjadi alasan ia dipecat dari OpenAI, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari The New York Times, Jumat (5/7/2024).

"Meskipun kami memiliki komitmen yang sama dengan beliau dalam membangun AGI yang aman, kami tidak setuju dengan banyak klaim yang beliau buat mengenai pekerjaan kami," kata Bourgeois.

“Ini termasuk karakterisasinya terhadap keamanan kami, terutama insiden ini, yang kami tangani dan bagikan kepada dewan direksi kami sebelum dia bergabung dengan perusahaan," lanjut Bourgeois.

Jakarta: Polisi menangkap Batara Ageng, eks manajer Fuji Utami Putri atau biasa dikenal Fuji. Batara diduga melakukan penggelapan dana milik sang artis.

“Benar kita telah menahan saudara BA. Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kita lakukan penahanan sejak sabtu, 29 juni 2024″ kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Andri menyebut Batara menggelapkan dan milik Fuji sejumlah Rp1,3 miliar. Tindakan tersebut juga sudah diakui oleh Batara
“Tersangka Batara Ageng membenarkan bahwa total uang nominal Rp 1.312.997.100 pembayaran dari brand dan atau agency dari 21 pekerjaan yang dilakukan oleh saudari Fujianti Utami Putri tersebut masuk ke rekening bank pribadi milik terlapor dan uang tersebut tidak dilaporkan dan tidak diberikan kepada saudari Fujianti Utami Putri,” bebernya.

Diketahui sebelumnya, Fuji tengah tersandung kasus dugaan penggelapan oleh eks manajer yang membuatnya rugi pada tahun 2023. Total kerugian yang menimpanya adalah kurang lebih sekitar Rp 1 miliar. Ia mengaku mengetahui perbuatan itu sejak tahun 2022.

Baca juga: Ketipu Miliaran Rupiah, Fuji: Aku Gampang Percaya Orang

Kekecewaan tersebut tentu sangat membekas bagi Fuji lantaran ia mengaku sangat dekat dengan sang mantan manajer. Durasi bekerja sama mereka juga terbilang sudah cukup lama.

Ia mengaku kekecewaan tersebut juga kerap menghantui kesibukannya lantaran ia merasa dikhianati, terlebih oleh orang yang hubungannya sangat dekat dengannya.

Fuji sendiri sudah membuat laporan ke polisi pada September 2023 terkait Pasal 374 KUHP dan atau atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dana. "Batara dilaporkan Fuji terkait Pasal 374 KUHP dan atau atau Pasal 372 KUHP pada September 2023 yang lalu," kata Andri.

(RUL)

DEPOK, KOMPAS.com - Crumple zone merupakan bagian sasis mobil yang akan menjadi peredam ketika terjadi benturan atau tabrakan. Sayangnya, tidak semua arah benturan bisa diredam olehnya.

Crumple zone berada di area depan khususnya di ruang mesin dan belakang di area bagasi pada mobil yang menggunakan jenis sasis monokok.

Artinya tidak semua benturan dapat dihalau oleh crumple zone. Lantas, area mobil mana saja yang tidak memiliki efek crumple zone?

Aris Wijanarko, Kepala Bengkel Body Repair Indomobil Nissan Datsun Sukamaju, Depok mengatakan crumple zone disediakan untuk meredam benturan dari arah depan dan belakang, tapi syaratnya objek harus menabrak area ini.

“Jika objek yang ditabrak tidak mengenai crumple zone, misal mobil menabrak belakang truk dan masuk kolong, maka area yang bertumbukan adalah bagian pilar dan kaca, akibatnya benturan langsung mengenai penumpang,” ucap Aris kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Aris mengatakan crumple zone akan bekerja efektif ketika objek yang ditabrak memiliki luas penampang besar dan mengenai tepat area crumple zone atau bagian ruang mesin.

“Dari beberapa hasil uji tabrak mobil, ketika crumple zone bisa ringsek sempurna maka kondisi kabin masih utuh, dan tingkat fertilitasnya rendah, berbeda dengan benturan yang tidak mengenai crumple zone secara sempurna,” ucap Aris.

Aris mengatakan secara kasat mata dari pandangan orang awam, ketika tumbukkan mengenai kaca atau pilar secara langsung maka fatalitasnya tinggi karena tidak ada efek crumple zone.

Aris mengatakan airbag dan seat belt akan efektif mencegah penumpang membentur bagian dalam kabin seperti kemudi dan sekitarnya ketika mobil menerima benturan. Tapi, bila benturan langsung mengarah ke area kabin maka fatal risikonya.

“Tetap perlu berhati-hati dan jangan abaikan keselamatan saat berkendara, seperti memakai sabuk keselamatan, jaga kecepatan aman dan taat terhadap tata tertib berlalu lintas,” ucap Aris.

Jadi, saat ini belum ada teknologi yang dapat meredam benturan di area kaca dan pilar ketika mobil mengalami kecelakaan meski

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mengambil sikap terkait putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta perihal kasus Kresna Life.

Adapun PTTUN Jakarta memutuskan untuk menggugurkan banding yang dilakukan Pembanding I (Tergugat I) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pembanding II (Tergugat II) Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono.

Mengenai putusan PTTUN Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa menyebut pihaknya menghormati keputusan tersebut.

"Selanjutnya, akan menempuh upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA)," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Sementara itu, Aman menerangkan bahwa langkah pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) serta pemberian Perintah Tertulis kepada pihak-pihak tertentu pada 23 Juni 2023 sudah berdasarkan pada peraturan pengawasan yang tepat.

Keputusan itu juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang makin besar serta untuk mencegah bertambahnya masyarakat calon konsumen baru yang dirugikan.

Dia menyampaikan pencabutan izin usaha Kresna Life telah didahului oleh proses pengawasan OJK dalam waktu yang cukup panjang dengan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung, yang menemukan adanya konsentrasi investasi dana asuransi Kresna Life pada saham-saham yang dinilai terafiliasi grup Kresna dan pencatatan kewajiban yang lebih kecil dari seharusnya sehingga menyebabkan rasio solvabilitas (risk based capital) lebih rendah dari ketentuan.

Sebelum melakukan pencabutan izin usaha, Aman mengatakan OJK telah memberikan kesempatan perbaikan cukup panjang untuk mendorong Kresna Life segera memperbaiki kondisi keuangannya.

OJK juga secara konsisten menerbitkan sanksi-sanksi untuk setiap jenis pelanggaran ketentuan yang terjadi secara bertahap.

Selain itu, dia bilang OJK juga telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi maupun Pemegang Saham untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Namun Kresna Life tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas sesuai ketentuan dan tidak dapat menutup defisit keuangan melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali (PSP) atau mengundang calon investor.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, PSP Kresna Life tidak mengeluarkan dana segar untuk menyehatkan perusahaan. Pembayaran kepada pemegang polis yang diklaim sebagai bukti tanggung jawab pemegang saham berasal dari aset Kresna Life yang telah ada," tuturnya.

Aman menyebut upaya penyehatan dengan menawarkan konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL) yang disampaikan dalam Rencana Penyehatan Keuangan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat sebagian besar pemegang polis yang menolak dan tidak adanya perjanjian konversi SOL yang sudah diaktanotariilkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dia mengatakan hasil analisis atas program konversi SOL yang disampaikan Kresna Life ke OJK menunjukkan masih adanya defisit yang harus ditutup dengan tambahan modal dari PSP.

Namun, permintaan OJK kepada PSP untuk menutup perkiraan sisa defisit setelah program konversi SOL dijalankan, tidak pernah dipenuhi.

"Pada faktanya, program SOL yang ditawarkan oleh direksi bukan subordinate loan yang pada umumnya merupakan pinjaman dari pemegang saham untuk memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan bermasalah.

Apabila program konversi SOL yang ditawarkan Kresna Life terlaksana, kedudukan hukum pemegang polis jatuh tempo yang berhak atas pembayaran manfaat (klaim) asuransi akan menjadi pemberi pinjaman.

Dengan demikian, ekuitas perusahaan akan meningkat tanpa adanya aliran dana segar yang masuk yang seharusnya menjadi tanggung jawab PSP untuk menyehatkan perusahaan," kata Aman.

Atas rencana program SOL yang ditawarkan Kresna Life, Aman mengatakan OJK telah berupaya memberikan pemahaman kepada perwakilan pemegang polis bahwa kedudukan dan hak pemegang polis dengan pemegang SOL atas aset Kresna Life berbeda, yang mana pemegang polis memiliki prioritas yang lebih tinggi, sedangkan pemegang SOL secara hukum disejajarkan dengan pemegang saham, yaitu sebagai pihak yang paling akhir memiliki hak atas aset perusahaan dalam likuidasi.

Aman menerangkan pemberian Perintah Tertulis merupakan kewenangan OJK yang memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk mengganti kerugian kepada Kresna Life yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak tertentu tersebut.

Penerbitan Perintah Tertulis merupakan salah satu upaya OJK untuk melindungi konsumen, karena adanya indikasi tindakan pihak tertentu yang menyebabkan terjadi kerugian pada Kresna Life.

Mengenai upaya hukum, sebelumnya OJK telah melakukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat, yakni Penggugat I PT Duta Makmur Sejahtera dan Penggugat II Michael Steven, terhadap Tergugat I Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia dan Tergugat II Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK terkait perkara cabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Adapun nomor perkaranya, yakni 475/G/2023/PTUN.JKT.

Berdasarkan data SIPP PTUN Jakarta, putusan banding OJK tersebut dinyatakan gugur dan telah ditetapkan pada 14 Juni 2024. Adapun nomor putusan banding 238/B/2024/PT.TUN.JKT.

Amar putusan menerangkan, majelis hakim PTTUN Jakarta menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II. Selain itu, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 475/G/2023/PTUN.JKT pada 22 Februari 2024 yang dimohon banding, serta menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp 250 ribu.

Artinya, putusan PTUN Jakarta terkait pembatalan cabut izin usaha Kresna Life tetap berlaku dan diperkuat. Dengan demikian, OJK dinyatakan kalah banding atas kasus Kresna Life.

Apa itu DKPP? DKPP adalah singkatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lembaga negara ini memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan berkontribusi dalam pelaksanaan pemilu yang bermartabat.

DKPP merupakan salah satu lembaga penting di negara sehingga masyarakat perlu memahami apa saja tugas dan wewenang lembaga ini. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui sejarah DKPP.

Apa itu DKPP? Dikutip dari situs resmi dkpp.go.id, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat (pasal 1 ayat (7)).

Pasal 1 ayat (24) menjelaskan bahwa, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”.

Sejarah DKPP dimulai dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. DK-KPU ini adalah bagian dari KPU dan bersifat ad hoc.

Pada tanggal 12 Juni 2012, DK-KPU secara resmi berubah menjadi DKPP. Lembaga ini menjadi bersifat resmi dan struktur kelembagaannya lebih profesional.

Tugas dan wewenang DKPP disesuaikan dengan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penjelasan mengenai DKPP diatur dalam Bab III UU Pemilu. Berikut adalah tugas dan wewenang DKPP.

Tugas DKPP berdasarkan pasal 156 ayat (1) adalah sebagai berikut.

Dalam menjalankan tugasnya, DKPP memiliki sejumlah wewenang yang tertera dalam pasal 159 ayat (2) sebagai berikut.

Apa itu DKPP? DKPP merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan memiliki sejumlah tugas serta wewenang tertentu. (KRIS)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar Festival Kurikulum Merdeka di Jakarta pada Jumat, 5 Juli 2024. Festival ini menyediakan ruang bagi warga dunia pendidikan untuk menampilkan karyanya.

Adapun bentuk karya yang ditampilkan mulai dari foto, karya seni, dan prototipe teknologi pembelajaran. Selain itu, terdapat pula penggambaran penerapan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan.

"Dengan menyoroti pengalaman nyata pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka, serta manfaat yang dirasakan oleh orang tua, festival ini berupaya menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan dengan Kurikulum Merdeka," Plt Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kemendikbudristek, Aswin Wihdiyanto, di JCC Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.
Beberapa karya itu dipamerkan dalam bentuk Pameran Karya Potret Cerita dan Interaksi Bersama Peserta, Pameran Kolaborasi Pendidikan, dan Pemutaran Film Dokumenter. "Untuk Karya Potret Cerita sendiri, kami telah memilih 46 karya peserta yang memberikan gambaran pembelajaran relevan dan menyenangkan dengan Kurikulum Merdeka," kata dia.

Selain itu, terdapat 221 karya yang tayang secara digital. Menurutnya, baik karya terpilih maupun karya relevan yang ditampilkan melalui pameran digital, merupakan hasil kurasi dari 43.000 karya foto dan video yang dikirimkan mulai dari bulan Mei hingga Juni 2024.

Ia menyebutkan dari keseluruhan peserta yang mengunggah karya tersebut, 35.182 karya merupakan kiriman pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian 6.505 karya peserta didik, dan 1.379 merupakan karya orang tua.

"Festival Kurikulum Merdeka sendiri, yang puncaknya kita laksanakan pada saat ini, ditujukan sebagai ruang bagi seluruh ekosistem pendidikan, khususnya pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua untuk berekspresi sekaligus sebagai wadah apresiasi atas keterlibatan mereka dalam mengimplementasikan dan mendukung Kurikulum Merdeka," kata dia.

Baca juga: Guru dalam Pelik Kurikulum Merdeka untuk Anak Sawit Berprestasi

(REN)

Pelaku usaha menilai masalah impor tekstil ilegal mulai berdampak signifikan pada sektor retail dan mal. Berkurangnya pangsa pasar produk lokal mengakibatkan banyak investor memindahkan dananya ke luar negeri.

Ketua Umum Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan produk impor ilegal berpotensi mengurangi pasokan tekstil bermerek global dari dalam negeri. Sebab, biaya importasi akan dinilai lebih murah dibandingkan memproduksi di dalam negeri.

"Ada satu merek global dengan kontrak produksi US$ 500 juta ke pabrik garmen lokal bisa rugi besar akibat impor ilegal," kata Budiharjo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/7).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia Suryamin Halim menemukan produk garmen impor ilegal dari Cina hanya seharga Rp 140 ribu per unit. Sedangkan merek lokal yang mematuhi aturan dan dengan model yang sama dijual hingga Rp 300 ribu per unit.

Dengan kata lain, harga produk garmen ilegal lebih murah hingga 50% dari harga produk lokal. Karena itu, revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 dinilai akan menjadi masalah baru jika tidak menyentuh masalah impor ilegal tersebut.

Sebagai informasi, Permendag tersebut merupakan revisi ketiga dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Di dalamnya berisi sejumlah aturan yang harus dipatuhi para importir barang.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alphonzus Widjaja mengatakan masalah pada industri retail akan merangsek hingga industri pusat perbelanjaan tahun ini. Produk impor ilegal membuat peretail menahan hingga mengurangi jumlah toko di dalam mal.

Dampaknya, jumlah penyewa di mal secara agregat diperkirakan tidak berubah dari tahun lalu. "Okupansi pada 2023 sebenarnya sudah 80% dan berharap bisa sampai 90% pada 2024. Mudah-mudahan okupansi bisa mencapai 85% pada akhir tahun ini, tapi sepertinya akan stagnan di 80%," kata Alphonzus.

Hippindo menilai banjir impor produk ilegal yang terjadi saat ini akibat dari relaksasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Pada Mei lalu pemerintah melakukan relaksasi tersebut dan mengakibatkan 26.415 kontainer yang tertahan di pelabuhan masuk ke Indonesia.

Komoditas dalam kontainer tersebut adalah besi dan baja, tekstil dan produk tekstil, elektronika, dan kosmetik. Pemerintah beralasan melakukan langkah tersebut demi menjaga bisnis retail di dalam negeri.

"Barang impor ilegal itu sebaiknya disita, toko yang menjual ditutup, lalu diproses secara hukum. Langkah itu bisa dengan sangat signifikan mengurangi volume impor ilegal," kata Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara.

Menkominfo Budi Arie Setiadi enggan berkomentar soal desakan terhadap dirinya untuk mundur dari jabatannya. Musababnya tak lain karena serangan server PDN yang mengganggu pelayanan masyarakat.

Budi yang ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, hanya memberi salam namaste. Sebelum masuk lift, Budi Arie sempat memberi tanda jempol tanpa menjawab pertanyaan.

Budi Arie juga sempat ditanya soal mundurnya Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan.

Samuel mundur karena menjadi orang yang bertanggung jawab atas serangan ransomware Brain Chiper ke server PDNS.

Tapi, reaksinya juga sama. Tak memberi komentar dan hanya tersenyum tipis.

Sementara itu, desakan mundur kepada Budi Arie lewat petisi di change.org telah ditandatangani sebanyak 24.389. Petisi yang dimotori SAFEnet itu bertajuk "Kartu Merahkan Budi Arie".

Sebelumnya, Dirjen Aptika Samuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatan usai merasa menjadi pihak yang paling bertanggung atas serangan Ransomware Brain Chipper, Kamis (4/7) lalu.

"Setelah 8 tahun, dengan ini menyatakan per tanggal 1 Juli saya sudah menyatakan pengunduran diri secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo," kata Semuel dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Semuel dilantik sebagai Dirjen Aptika oleh Menkominfo Rudiantara pada Jumat, 7 Oktober 2016. Dirjen Aptika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika.

"Terima kasih atas kerja samanya selama ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan. Demikian yang bisa saya sampaikan," lanjut Semuel.

Dalam sesi tanya jawab, Semuel menjelaskan, alasan utama dirinya mundur karena merasa bertanggung jawab atas serangan siber terhadap server PDN. Data di PDN dienkripsi atau dikunci sehingga tak bisa diakses oleh para tenant yang berasal dari lembaga negara, kementerian, dan pemda.

"Kejadian ini bagaimanapun secara teknis tanggung jawab saya sebagai Dirjen pengampu transformasi pemerintahan secara teknis," tutur Semuel.

"Saya mengambil tanggung jawab ini secara moral harusnya selesai di sana karena masalah ini harus saya tangani," ucap dia.

Serangan ransomware sendiri diketahui setelah Imigrasi mengalami gangguan layanan di bandara-bandara internasional sekitar pukul 04.00 WIB pada 20 Juni 2024.

Imigrasi merupakan salah satu dari ratusan tenant PDN. Imigrasi kini kembali beroperasi normal setelah menghidupkan kembali data cadangannya, sementara PDN sebagai pusat data sentral nasional tak mem-back up data para tenant. Sekarang Imigrasi menyimpan datanya di Amazon Web Services (AWS).

Kasus fraud, ya fraud, korupsi kita tangkap. Tetapi bagaimana Indofarma-nya sendiri, harus bisa keluar dengan baik, ya kita harus lakukan penyelamatan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah tetap melakukan penyelamatan terhadap BUMN yang bermasalah, termasuk pada PT Indonesia Farma Tbk (Indofarma).

Erick menegaskan, terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung untuk memberantas kasus korupsi di Kementerian BUMN.

"Kasus fraud, ya fraud, korupsi kita tangkap. Tetapi bagaimana Indofarma-nya sendiri, harus bisa keluar dengan baik, ya kita harus lakukan penyelamatan termasuk tentu utang vendor, dengan macam-macam yang kita harus selesaikan," ujar Erick usai Relaunching Yayasan BUMN di Jakarta, Jumat.

Kementerian BUMN akan melakukan berbagai langkah strategis untuk menyelamatkan perusahaan yang bermasalah.

Lebih lanjut, Erick menyampaikan, pihaknya tidak pernah menutup mata terhadap kasus-kasus yang terjadi di BUMN.

Menurut Erick, selama ini Kementerian BUMN selalu melakukan investigasi audit terhadap perusahaan-perusahaan. Apabila ditemukan kejanggalan, maka segera dilaporkan ke BPK.

"Kalau dibilang (Kementerian) BUMN tidak mempelajari, justru BUMN yang nemuin. BUMN yang melakukan investigasi audit, baru kita laporkan ke BPK, BPK juga periksa lagi, baru terjadi," katanya.

Kementerian BUMN disebut Erick akan selalu konsisten dalam melakukan pelaporan. BUMN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerja sama untuk melakukan pencegahan.

"Setiap ada kasus korupsi, ya kita laporkan dengan pihak terkait, ya kita kerja sama dengan kejaksaan, bahkan KPK sendiri kan kita friendly, di mana kita melakukan banyak isu-isu pencegahan kepada KPK," ujar Erick.

Diketahui, PT Bio Farma (Persero), induk perusahaan dari Indofarma mendapat suntikan dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) nontunai senilai Rp68 miliar. Namun Kementerian BUMN membantah jika dana tersebut untuk membayar utang dari Indofarma pada platform pinjaman online. PMN yang diajukan Bio Farma ini akan digunakan untuk pengembangan vaksin.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Sumadilaga menyebut 14 dari 36 rumah menteri di IKN bakal selesai total bulan ini. Fasilitas di rumah-rumah itu akan diisi lengkap dan diklaim siap digunakan. Namun, kata Danis, prosesnya akan dilakukan bertahap.

"Yang disebut siap untuk Juli itu, 14 (rumah) furnished, sudah lengkap dengan segala perlengkapan dan piring," kata Danis di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. "Nanti di September dan Oktober, sudah siap semua 36 (unit rumah)."

Rumah dinas menteri di IKN dibangun dengan luas sekitar 580 meter persegi di atas lahan seluas kurang leboh 1.000 meter persegi. Anggaran pembangunan satu unit rumah di ibu kota baru ini mencapai Rp 14 miliar. Salah satu rumah menteri di IKN yang sudah rampung adalah rumah dinas milik Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Ia juga pernah mengatakan akan pindah ke IKN pada Juli 2024.

Tempo turut menyambangi rumah dinas baru milik Basuki pada Selasa, 7 Mei 2024. Kunjungan ini berbarengan dengan agenda kerja Basuki meninjau perkembangan proyek pembangunan IKN menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang

Rumah dinas menteri di IKN dibangun dengan dua lantai yang dilengkapi ruangan semi basement untuk garasi dan ruangan asisten. Dinding depan rumah dicat coklat dan dilengkapi dekorasi tanaman hias daun hijau dan tanaman rambat yang menjuntai di bagian atas. Halaman luarnya berupa paving block persegi panjang berseling rumput dengan variasi paving block berlogo IKN di sejumlah titik.

Selain dibuat dengan desain compact, rumah menteri di IKN dilengkapi dengan teknologi smart home. Akses pintunya pun menggunakan smart lock door alias gagang pintu dibuka menggunakan kode pin atau sidik jari pemilik rumah. Rumah menteri di IKN juga dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 6,6 kilowatt peak (Kwp).

Basuki juga mengatakan seluruh material yang digunakan di rumah dinas menteri merupakan produk dalam negeri. "Kecuali mungkin yang smart system itu,” kata dia saat meninjau rumahnya, Selasa, 7 Mei 2024.

Rumah dinas Basuki juga sempat digunakan Presiden Jokowi bermalam ketika melaksanakan groundbreaking proyek IKN tahap keenam pada 4-5 Juni 2024. Ia mengaku terkesan dengan rumah baru itu.

“Pagi sangat indah sekali, kemarin waktu sunset – matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang saya sampaikan – tidur nyenyak sekali,” katanya usai meninjau lokasi lapangan HUT Kemerdekaan RI di IKN, Rabu pagi, 5 Juni 2024, dikutip dari keterangan video.

TEMPO.CO, Jakarta - Dokumen dari audit menyeluruh terhadap subkontraktor yang dilakukan kejaksaan Milan di Italia mengungkapkan bahwa perusahaan fesyen mewah milik LVMH, Dior, hanya membayar sejumlah US$57 untuk membuat tas tangan yang terjual ribuan dolar.

Dalam beberapa bulan terakhir, jaksa Milan menyelidiki Dior, sebuah anak perusahaan LVMH, yang mengeksploitasi subkontraktor pihak ketiga, menurut Business Insider pada Kamis.

Jaksa mengatakan bahwa bisnis ini mengambil keuntungan dari karyawannya untuk memproduksi tas dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga eceran.

Bulan lalu, LVMH ditempatkan di bawah administrasi peradilan di Milan karena diduga melakukan outsourcing tenaga kerja ke perusahaan milik Cina yang melakukan penganiayaan terhadap karyawannya. Menurut dokumen keputusan yang dilihat Reuters, para pekerja tidur di tempat kerja agar “tenaga kerja tersedia 24 jam sehari.”

Dior dilaporkan bukan satu-satunya merek yang bersalah karena pihak berwenang juga melakukan penyelidikan terhadap produsen Giorgio Armani. Aparat menemukan bahwa bisnis tersebut membayar US$99 untuk tas yang dijual di toko dengan harga lebih dari US$1.900, The Street melaporkan.

Reuters mengutip catatan pengadilan yang menyatakan bahwa “ini bukanlah sesuatu yang sporadis yang menyangkut satu lot produksi, namun metode manufaktur yang digeneralisasi dan dikonsolidasikan.”

Fabio Roia, presiden Pengadilan Milan mengatakan “Masalah utamanya tentu saja adalah orang-orang yang dianiaya: menerapkan undang-undang ketenagakerjaan, jadi kesehatan dan keselamatan, jam kerja, bayar.”

Bernard Arnault, CEO LVMH, menempati peringkat orang terkaya ketiga secara global, dengan perkiraan kekayaan bersih US$201 miliar menurut Bloomberg Billionaires Index. Putrinya, Delphine Arnault, kini menjabat sebagai Chief Executive Officer Dior.

REUTERS | AL BAWABA