JAKARTA - Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung investasi dalam rangka peningkatan produksi migas nasional. Keterlibatan kabupaten/kota maupun provinsi dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan tertentu khususnya yang menyangkut lahan.

?Dengan participating interest sebesar 10 persen, harapannya pemda memiliki kewajiban untuk mendukung. Kalau ada hambatan kita minta dukungan pemda,? ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto kepada SINDONews, Jumat (19/7/2024).

Ia mengatakan, sejauh ini sinergi dan kolaborasi bersama pemda dinilai cukup baik. ?Dengan provinsi Riau, kita punya kerja sama yang baik,? imbuhnya. Selain Riau, tercatat provinsi lain yang berpotensi untuk memperkuat kolaborasi yakni Jawa Timur, Jawa Barat, serta Jambi.

Ia menambahkan, pada semester I 2024, SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berhasil melakukan efisiensi biaya di semua lini. Hal ini terlihat dari realisasi cost recovery hingga Juni 2024 yang sebesar USD3,3 miliar dari yang ditetapkan sebesar USD3,47 miliar atau realisasi cost recovery lebih rendah 4% dari anggaran.

Hal ini menunjukkan bahwa SKK Migas dan KKKS berhasil mengendalikan cost recovery dengan menerapkan efisiensi serta tetap menjaga produktivitas. ?Kami bersyukur industri hulu migas berhasil memberikan penerimaan negara di atas target,? katanya.

Terkait kinerja lifting minyak dan gas, Dwi menyampaikan bahwa hingga Juni 2024 lifting minyak mencapai 576 ribu barel minyak per hari (BOPD) dan untuk salur gas mencapai 5.301 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Belum optimalnya lifting minyak disebabkan realisasi program pemboran sumur pengembangan belum optimal akibat ketersediaan rig serta adanya banjir di beberapa lokasi sehingga lifting dengan menggunakan truk tidak bisa dilakukan.

Untuk salur gas mencatatkan kinerja yang lebih baik dengan realisasi salur gas hingga Juni 2024 mencapai 5.301 MMSCFD atau meningkat dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 5.326 MMSCFD.

Sementara, Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, sejumlah tantangan seperti masalah lahan di daerah menjadi perhatian untuk diselesaikan.

Ia menyebutkan, pengembalian beberapa wilayah kerja ke Pemerintah sehingga masuk sebagai discovery resources opportunity (DRO). Ini akan didorong untuk mendapatkan operator yang tepat sehingga dapat segera diproduksikan dengan pilihan PSC sesuai keekonomian yang dibutuhan investor.

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait kecelakaan jatuhnya helikopter di Suluban Pecatu, Bali, Jumat (19/7/2024) lalu. Menurut dia perkara ini disebabkan kurangnya pengamanan.

Budi tidak merinci lebih jauh soal minimnya pengamanan yang dimaksud. Hanya saja, dia menilai insiden tersebut menjadi pelajaran mahal bagi agar maskapai penerbangan mengutamakan aspek keselamatan.

"Helikopter kemarin saya pikir menjadi pelajaran kita untuk mengutamakan keselamatan. Jadi pelajaran yang mahal. Satu sisi mereka baik melayani customer, tapi ada hal-hal yang kurang keamanan, jadi saya pikir pelajaran yang mahal," ujar Budi saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Aspek keamanan, lanjut dia, menjadi tanggung jawab bersama yang harus disiapkan. Sehingga, tak terulang lagi peristiwa serupa di kemudian hari. "Jadi yang akan datang itu menjadi kewajiban yang kita harus persiapkan," paparnya.

Per hari ini, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tengah menginvestigasi jatuhnya helikopter yang dioperasikan PT Whitesky Aviation.

Tiba di lokasi kejadian, petugas KNKT langsung membuka terpal penutup. Tiga orang perwakilan KNKT ini akan bekerja di Bali, seperti mencatat kondisi helicopter, termasuk benang layangan yang membelit bagian baling-baling, yang diduga menjadi penyebab helikopter itu jatuh.

Kepala Otoritas Bandara Wilayah IV, Agustinus Budi Hartono menjelaskan, helikopter jenis bell 505 tidak wajib dilengkapi dengan FDR fdr atau CRD yang biasanya terekam dalam kotak hitam atau black box.

Tetapi semua informasi terekam di ATC Bandara Ngurah Rai, terutama soal informasi lokasi dan tinggi terbang. Helikopter yang membawa tiga wisatawan dan satu kru ini, dilaporkan mengudara dari home base Bali heli tour di desa Ungasan selama empat menit.

Dari pantauan flight radar, heli terbang secara bertahap sampai ketinggian 1.000 feet. Namun, tak berselang lama heli mulai turun sampai akhirnya hilang dari radar di ketinggian 275 feet atau sekitar 100 meter di atas permukaan laut.

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyarankan agar operator bandara dan maskapai penerbangan di dalam negeri menggunakan teknologi canggih. Aksi tersebut untuk mengantisipasi gangguan (error) cloud Microsoft yang bisa berdampak langsung pada sistem penerbangan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, operator bandara dan maskapai peberbangan tidak hanya mengandalkan satu teknologi saja namun perlunya menggunakan sistem pencadangan (back up).

Sebab itu, pihaknya meminta kepada pengelola bandara dan perusahaan penerbangan dapat memakai teknologi terbaik ketika mengoperasikan layanannya di waktu mendatang.

"Maka yang akan datang kita minta para pengguna ini (operator bandara dan maskapai), selain menggunakan teknologi yang terbaik juga ada backupnya," ujar Budi saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta, Minggu (21/7/2024).

"Jadi tidak bisa mengandalkan satu sistem saja, tapi selalu ada backup-nya," paparnya.

Sebagai informasi, layanan cloud Microsoft baru saja mengalami down. Efeknya pengguna layanan ini, seperti bank dan bandara di dunia sempat lumpuh.

Di Indonesia, gangguan sistem IT terjadi di beberapa sistem check-in milik beberapa maskapai seperti PT Citilink Indonesia, Scoot Airlines, AirAsia dan Indigo, mengingat sistem tersebut terhubung dengan provider sistem secara global.

Budi mengklaim dampak dari gangguan Microsoft untuk layanan penerbangan di Indonesia tidak berdampak signifikan. Soal sistem Citilink dan AirAsia pun sudah kembali normal.

"Ada (dampak), tapi tidak terlalu masif. Kemarin itu kan memang LCC yang kena. Terutama di Citilink dan AirAsia yang paling terkena. Sempat satu hari itu harus manual. Tapi besoknya kita sudah recovery. Nah, oleh karena sama seperti yang terjadi waktu yang baru lalu, satu sistem imigrasi terganggu," tutur Budi.

JAKARTA - Melalui ajang Grand Final Proliga Bolavoli 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada 20-21 Juli 2024, Bank DKI kembali mengajak warga untuk merasakan kemudahan dan keamanan bertransaksi secara non tunai menggunakan produk perbankan digital. Dukungan ini juga mencakup kolaborasi antara Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) dan Jakarta Experience Board (JXB) dalam penyelenggaraan Proliga Bolavoli 2024.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo melalui keterangan resmi pada Sabtu (20/7/2024) mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat.

?Kami ingin terus mengedukasi masyarakat mengenai berbagai manfaat dan kemudahan menggunakan produk perbankan digital seperti JakOne Mobile untuk berbagai transaksi,? ucap Agus.

Grand Final Proliga Bolavoli 2024 merupakan seri terakhir dari rangkaian seri liga bola voli profesional Indonesia yang diselenggarakan secara tahunan dan bertujuan untuk mengangkat kembali popularitas bola voli serta mencetak tim terbaik bangsa.

Bank DKI memandang ajang ini sebagai kesempatan strategis untuk kembali mempromosikan penggunaan transaksi non tunai melalui JakOne Mobile kepada masyarakat luas.

?Kami meyakini bahwa dengan mendorong penggunaan transaksi non tunai, hal ini dapat membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan efisien,? tambah Agus.

Selama berlangsungnya Grand Final Proliga Bolavoli 2024, Bank DKI menyediakan berbagai fasilitas dan promosi menarik untuk pengunjung, di antaranya diskon khusus bagi nasabah yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS JakOne Mobile pada merchant yang tersedia di lokasi Fan Zone, serta berbagai hadiah menarik bagi pengguna baru aplikasi JakOne Mobile.

Tidak hanya itu, Bank DKI juga menyediakan booth layanan di lokasi pertandingan untuk memberikan penjelasan mengenai aplikasi JakOne Mobile, cara melakukan transaksi non tunai, serta beberapa tips keamanan dalam bertransaksi digital.

Selain JakOne Mobile, Bank DKI juga terus mensosialisasikan penggunaan JakCard sebagai kartu pembayaran digital pada berbagai moda transportasi terintegrasi di Jakarta, seperti Transjakarta, JakLingko, MRT, LRT dan Commuter Line, serta pembayaran tempat wisata kelolaan Pemprov DKI Jakarta, seperti Monas, TMR Ragunan, Ancol, berbagai Museum.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi pada kesempatan terpisah menambahkan bahwa melalui ajang ini, Bank DKI berharap dapat memperkenalkan dan mempromosikan penggunaan transaksi non tunai melalui JakOne Mobile.

?Proliga Bolavoli 2024 merupakan ajang yang tepat untuk mempromosikan transaksi non tunai melalui JakOne Mobile. Melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi yang ada di booth Bank DKI pada lokasi pertandingan, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami cara penggunaan dan manfaat dari transaksi digital,? tutup Arie.

JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani sebagai salah satu pendiri Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) mengingatkan agar PADSK selaku stakeholder APS dapat menyampaikan usulan perbaikan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang belum secara rinci membahas tentang APS. Ini akan mendukung dan memberi dasar hukum yang lebih kuat dalam penggunaan APS.

"Saya mendorong PADSK memelopori penyempurnaan UU No. 30 Tahun 1999 agar penyelesaian sengketa konstruksi bisa lebih baik lagi," ungkap Arsul dalam acara International Conference bertemakan 'Synchronizing the application of FIDIC Contracts with specific related project country's regulation to avoid disputes' di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Konferensi internasional yang berlangsung selama dua hari diselenggarakan oleh PADSK dan Society of Construction Law Indonesia (SCLI). Dalam hal ini sebagai host adalah Ketua Umum PADSK dan SCLI, Prof. Sarwono Hardjomuljadi, yang juga dikenal sebagai pendorong fungsi ?avoidance? (pencegahan) terjadinya sengketa konstruksi yang masuk dalam UU 2 Tahun 2017 dan kemudian FIDIC Contract Edisi 2017.

Dalam sambutannya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili Direktur Jenderal Bina Konstruksi Abdul Muis, menekankan perlunya penyelarasan pemahaman kontrak konstruksi dan harmonisasi antara standar kontrak yang digunakan di Indonesia sebagai langkah awal mengeliminasi potensi sengketa konstruksi.

Untuk itu, Menteri PUPR mendorong agar sinergi untuk menjembatani kontrak dengan peraturan serta kebijakan nasional sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengurangi risiko dan meningkatkan kualitas pengadaaan, serta mewujudkan value for money.

?Semuanya bertujuan mendorong tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,? ujar Abdul Muis.

Presiden The Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) Jeremy Glover menyambut baik kegiatan konferensi internasional dan menekankan keberhasilan fungsi ?avoidance? atau pencegahan sengketa penting untuk mendukung keberhasilan proyek dan dimulai sejak sebelum sengketa tersebut terbentuk.

?Saya mendukung penuh kegiatan dan mendorong agar PADSK dan SCLI dapat menjangkau lebih banyak pihak untuk mensukseskan pencegahan sengketa,? tutur Jeremy.

Konferensi internasional diikuti 250 peserta dari 20 negara membahas beragam topik menarik mulai regulasi terkait penyelesaian sengketa di Asia, pembaharuan kontrak FIDIC 2017, dan bentuk penyelesaian sengketa serta aplikasi Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB) dalam proyek-proyek di Asia maupun negara lain.

Para peserta merupakan stakeholder kunci industri konstruksi yang diharapkan menjadi katalis terjadinya kolaborasi untuk menjembatani continuous learning and improvement dalam mendorong kemajuan industri konstruksi Indonesia melalui penerapan kontrak dan pencegahan sengketa yang tepat.

Pembicara konferensi dua hari ini terbagi 10 sesi dengan menghadirkan pengguna jasa, kontraktor, konsultan, government auditor, pakar-pakar kontrak konstruksi yang dikenal sebagai para praktisi papan atas sebagai pembicara baik dari dalam dan luar negeri.

Salah satu contoh penyelarasan regulasi dan kontrak diungkapkan Iwan Suprijanto, salah seorang pengurus PADSK yang saat ini adalah Direktur Jenderal Perumahan menjelaskan pengalamannya mengelola proyek pembangunan infrastruktur strategis pemerintah.

Tuntutan pembangunan terutama pemenuhan mutu dan kualitas dengan target fungsionalitas yang ketat serta teknologi tinggi dengan tetap mengutamakan produk dalam negeri memilliki kewajiban untuk menjaga audibilitas dalam tata kelola pelaksanaannya.

Penyempurnaan terhadap standar kontrak khususnya rancang bangun yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur strategis pemerintah akan menjawab kebutuhan pedoman pengendalian yang memberi keyakinan pemenuhan prinsip audibilitas. Dalam penerapannya potensi dispute antara pengguna jasa, konsultan dan kontraktor juga antara auditee dengan auditor akan berkurang.

Dengan pembicara berasal dari Inggris, Swedia, Kanada, Australia, Rumania, China, Jepang, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia yang memiliki latar belakang engineer, lawyer, government auditor, praktisi serta penggiat asosiasi terkait penyelesaian Sengketa Konstruksi di dunia internasional dapat dipastikan pengetahuan yang dibagikan dan diskusi yang dilakukan meningkatkan pemahaman pelaku konstruksi terutama untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa konstruksi.

JAKARTA - Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) meluncurkan program Gelegar PLN Mobile 2024 di Ciwalk, Bandung, Sabtu (20/7). Program Gelegar PLN Mobile diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi perseroan kepada seluruh pengguna PLN Mobile. Selain menawarkan kemudahan bertransaksi, PLN juga menyiapkan berbagai program loyalti.

"Tujuan meningkatkan awareness masyarakat terhadap penggunaan aplikasi PLN Mobile. Aplikasi ini kita ciptakan untuk mendekatkan layanan dengan pelanggan, supaya orang semakin mudah mendapatkan layanan PLN tanpa harus datang ke kantor PLN. Itu perlu kita bangun awareness-nya dan perlu kita sampaikan kepada masyarakat fitur-fitur yang ada di PLN Mobile," ujar Vice President Pengelolaan Pemasaran PLN Daniel Lestanto dalam siaran pers, Minggu (21/7/2024).

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan aplikasi PLN Mobile, PLN memberikan apresiasi berupa program Loyalti Gelegar Maksi (Maksimalkan Transaksi) yang telah diselenggarakan sejak Januari 2024. Program ini berhadiah peralatan elektronik untuk pelanggan yang bertransaksi di PLN Mobile pada 1-10 setiap bulan.

Seperti pembelian token minimal Rp50 ribu pembayaran tagihan listrik, transaksi pasang baru, tambah daya, pemasangan sementara, belanja di marketplace minimal Rp50 ribu.

"Kita ada program undian sejak Januari yang akan ditutup bulan Desember dengan berbagai macam hadiah. Hari ini adalah launching-nya. Harapannya semakin banyak orang aware terhadap aplikasi PLN Mobile. Mereka juga bisa memanfaatkan fitur di aplikasi PLN Mobile untuk kemudahan bertransaksi mulai dari pasang baru, tambah daya, beli token listrik, bayar tagihan, sampai membayar BPJS juga sudah bisa di aplikasi PLN Mobile," ucap Daniel.

Pemenang program Gelegar Maksi PLN Mobile ini akan diundi dan diumumkan melalui aplikasi PLN Mobile. Superapps ini telah diunduh oleh lebih dari 75 juta ID Pelanggan (IDPEL) terdaftar. Selain itu, berbagai fitur juga dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan seperti pembelian token listrik mulai dari Rp 5 ribu, pembayaran tagihan listrik, catat meter mandiri, pembelian pulsa telepon seluler/paket data internet, hingga belanja.

"Perbanyak terus transaksi di PLN Mobile supaya bisa memenangkan undian di bulan Desember. Setiap bulan juga ada hadiah yang kita berikan kepada pengguna PLN Mobile jika membeli token listrik atau membayar tagihan listrik sebelum tanggal 10. Lalu mereka mencatat meteran sendiri atau swacam, itu juga ada undiannya sendiri," kata dia.

"Bagi mereka yang belum menang undian bulanan, akan diundi kembali di bulan Desember, undian Gelegar PLN Mobile. Kami harap ke depan nanti aplikasi ini dapat terus kami perbaiki, kami develop, sesuai kebutuhan pelanggan."

Terkait penyelenggaraan peluncuran Gelegar PLN Mobile 2024 di Ciwalk, Bandung, Daniel mengatakan pihaknya terkesan karena acara berjalan meriah dan mendapat sambutan hangat masyarakat.

"Hari ini banyak sekali yang datang di acara launching Gelegar PLN Mobile 2024. Acara kita pusatkan di Ciwalk, Bandung, dari pagi sampai sore. Pagi ada acara olahraga bareng pound fit, push bike untuk anak 3-5 tahun, lalu ada live performance sore. Kami terkesan dengan acara ini. Ini pertama kali kami buat acara di mall yang sifatnya outdoor seperti ini," ucapnya.

Keseruan Gelegar PLN Mobile 2024 turut dirasakan oleh salah satu pengunjung yang ditemui di lokasi acara, Triva. Ia menemani anaknya mengikuti lomba push bike.

"Alhamdulillah, menang juara 1. Memang sebelumnya sering ikut lomba. Acaranya keren meski track-nya kecil. Lain kali mungkin bisa lebih besar. Ditunggu acara selanjutnya ya," ucap Triva.

Dia berharap PLN akan kembali mengadakan event sejenis dengan variasi lomba yang lebih banyak.

"Terima kasih PLN Mobile menjadikan push bike sebagai ajang perlombaan untuk anak. Semoga akan ada lagi perlombaan dari PLN yang lebih meriah, megah, dan seru," katanya.

Pengunjung lainnya, Dian dan Tria, juga merasakan keseruan acara Gelegar PLN Mobile 2024. Mereka mengikuti kegiatan pound fit. "Kegiatan pound fit ini seru banget karena banyak gerakan yang baru aku lihat. Acaranya seru karena atraktif banget," ujar Dian.

"Semoga ke depannya PLN bisa mengadakan acara ini tahun depan. Semoga bisa lebih berkembang dan seru," kata Tria.

JAKARTA - Thomas M. Djiwandono atau akrab disapa Tommy Djiwandono baru saja dilantik Presiden Jokowi sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Ia sebelumnya menjabat sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran.

Melansir dari situs resmi Gerindra, Thomas M. Djiwandono, lahir di Jakarta, 7 Mei 1972. Tommy adalah anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.



Karier dimulai magang menjadi wartawan pada 1993 hingga 1994. Setelah menjadi jurnalis, Thomas merantau ke Hongkong dan menjadi analis keuangan di Whetlock NatWest Securities. Lalu pada 2006, pamannya Hashim Djojohadikusumo memintanya untuk membantu di Arsari Group, sebuah perusahaan agrobisnis, dan dia ditunjuk sebagai Deputy CEO.

Thomas kemudian mulai memasuki dunia politik sejak 2014. Dia terpilih menjadi Bendahara Partai Gerindra sampai 2019 dan berlanjut hingga periode 2020-2025. Sesuai Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2020, setiap penyelenggara negara yang baru pertama kali menjabat wajib menyampaikan LHKPN paling lambat tiga bulan sejak dilantik.

Menurut laporan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyurati wakil menteri yang baru dilantik agar melaporkan harta dan kekayaannya termasuk Thomas Djiwandono.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) konsisten mendukung kemajuan ekonomi digital melalui berbagai program strategis sehingga dapat meningkatkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Salah satunya melalui program peningkatan kapasitas bertujuan untuk membekali penggiat pariwisata daerah dengan keterampilan dan pengetahuan agar lebih unggul dalam meningkatkan industri pariwisata.

"Fokus dari program ini adalah untuk mendorong upaya transformasi digital sektor pariwisata melalui kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan terkait serta dengan menggandeng industry player yang terlibat di dalam sektor pariwisata," ujar Ketua Tim Transformasi Digital Pendidikan Kesehatan dan Pariwisata Kemenkominfo Hari Purwadi melalui keterangan pers, Minggu (21/7/2024).

Adapun salah satu bentuk dukungan yang dilaksanakan adalah fasilitasi adopsi teknologi digital untuk perkembangan pada sektor pariwisata. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah dibutuhkan oleh masyarakat penggiat pariwisata untuk menggaet lebih banyak wisatawan domestik serta mancanegara.

Program ini bertujuan untuk membekali penggiat pariwisata daerah dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk unggul dalam industri pariwisata. Para penggiat wisata akan mengikuti beberapa pelatihan dengan topik pengembangan produk wisata, penggunaan smartphone untuk foto dan video, hingga manajemen media sosial, setelah itu produk wisatanya akan dimasukkan ke beberapa platform OTA.

Melalui pelatihan dan workshop langsung, peserta memperoleh keahlian untuk menciptakan produk wisata yang menarik, mengambil foto dan video yang memukau, serta memanfaatkan platform media sosial secara efektif untuk mempromosikan produk wisata mereka.

Pendekatan terarah ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk dan layanan pariwisata, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam rantai nilai pariwisata, yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

Program perdana pada tahun ini telah dilaksanakan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Berau diproyeksikan menjadi daerah destinasi wisata penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), hal ini dikarenakan Berau memiliki daya tarik wisata maritim yang memukau wisatawan sejak lama seperti Pulau Derawan, Pulau Maratua, Pulau Kakaban, dan lain sebagainya.

Pelatihan yang Kominfo lakukan bertujuan untuk mendukung optimalisasi potensi pariwisata tersebut sekaligus mendukung ekosistem digital di desa wisata. Sebanyak 10 penggiat pariwisata dari 3 desa wisata dan Dinas Pariwisata Kabupaten Berau mengikuti pendampingan selama 3 hari di Pulau Derawan pada tanggal 9-11 Juli 2024. Adapun 3 desa wisata tersebut adalah Desa Tanjung Batu, Desa Payung-Payung, dan Desa Pulau Derawan.

Lebih lanjut, Berau merupakan kawasan KSPN yang memiliki potensi wisata cukup banyak dan sudah dikenal oleh masyarakat lokal maupun global.

"Kami berharap dengan apa yang telah dilakukan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku wisata untuk melakukan digitalisasi yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan potensi nilai ekonomi yang bisa diperoleh dari potensi wisata di ketiga desa wisata tersebut," tambahnya.

Hari menegaskan pembangunan ekosistem desa wisata serta program digitalisasi ini, jelas dia, diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi peserta di ketiga desa wisata tersebut, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat dan daerah setempat.

"Kominfo tetap pada komitmen untuk berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan digital, mendukung kedaulatan digital dengan melakukan penyelenggaraan ekosistem digital, dan menjalin kerja sama multipihak dengan menyasar berbagai kelompok masyarakat," kata dia.

JAKARTA - Indonesia akan membutuhkan 106 hingga 120 kargo LNG pada tahun 2025 untuk menghindari potensi kekurangan gas, karena pertumbuhan konsumsi gas domestik melampaui pasokan. Peningkatan permintaan yang signifikan ini disebabkan oleh berkurangnya pasokan gas pipa dari ladang tua di wilayah Jawa Barat dan Sumatra, sementara permintaan domestik diperkirakan akan terus meningkat.

Sedangkan proyek-proyek baru, termasuk Lapangan Abadi di blok Masela yang sebagian besar berada di Indonesia timur, diperkirakan baru akan beroperasi setelah tahun 2027. Untuk menjembatani kesenjangan ini, PGN diharapkan akan membeli sekitar 23 kargo LNG untuk memenuhi tahun 2025, hal ini meningkat dari penyerapan 3 kargo pada tahun 2024.

Selanjutnya PLN akan membutuhkan tambahan 27 kargo LNG pada tahun 2025. Secara total, Indonesia berpotensi perlu mengimpor hingga 35 kargo LNG tahun depan, mengingat suplai domestik hanya mencapai 14 kargo.

"Pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan cepat untuk mempercepat infrastruktur gas dan pengembangan hulu, memastikan harga gas yang ekonomis bagi produsen hulu, dan mendorong kemitraan publik-swasta untuk memanfaatkan keahlian dan pendanaan sektor swasta," kata Aris Mulya Azof, Ketua Indonesian Gas Society selama IndoPACIFIC LNG Summit 2024.

Kebutuhan mendesak akan impor LNG menyoroti pentingnya investasi dalam ladang gas dan infrastruktur baru untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat di Indonesia. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan gas domestik dan mengurangi ekspor akan sangat penting dalam menjaga keamanan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Selain itu, insentif keuangan yang ditargetkan, seperti pengurangan pajak, pinjaman berbunga rendah, dan subsidi langsung, dapat membantu mengurangi biaya awal yang tinggi dalam mengembangkan infrastruktur gas yang kritis, terutama untuk mendukung kebutuhan LNG," tambah Aris.

Berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk memberikan izin bagi kawasan industri untuk mengimpor LNG dan membangun infrastruktur regasifikasi LNG. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) mengidentifikasi 7 lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang berpotensi untuk pengembangan jaringan gas alam.

Menurut neraca gas alam 2023-2032, sektor industri mengkonsumsi 30,83% gas, diikuti oleh sektor listrik sebesar 11,82%, dan sektor pupuk sekitar 11%. 22,18% dari produksi gas diekspor sebagai LNG dan 8,40% sebagai gas pipa. Presiden baru-baru ini menandatangani undang-undang tentang gas alam untuk kebutuhan domestik, yang menetapkan kewajiban pemenuhan domestic market obligation (DMO) sebesar 60 persen.

PGN memperkirakan bahwa untuk periode 2024-2034, tambahan pasokan gas regasifikasi LNG yang dibutuhkan sekitar 73 miliar British thermal units per hari (BBtud) ? 355 BBtud. Perkiraan ini setara hingga 25 persen dari total pasokan gas untuk kebutuhan pelanggan PGN di seluruh indonesia.

Skenario Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 memproyeksikan penggunaan gas mencapai 15,4 persen pada tahun 2030, dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) memperkirakan setidaknya 24 persen pada tahun 2050. Selain itu, rencana Indonesia untuk menambah 80 GW kapasitas pembangkit listrik baru dalam revisi RUPTL terbaru, dengan 20 GW bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar gas.

PLN memperkirakan permintaan gas alamnya hampir dua kali lipat pada tahun 2040 karena bertujuan untuk membangun 20 gigawatt (GW) pembangkit listrik berbahan bakar gas. Permintaan gas diperkirakan mencapai 1,2 TBtu pada tahun 2023, meningkat menjadi 1,5 TBtu pada tahun 2027, dan mencapai 2,3 TBtu pada tahun 2040, atau bahkan 3,4 TBtu dengan meningkatnya permintaan dari smelter.

Beberapa cadangan gas signifikan sekitar 10 hingga 12 TCF (trillion cubic feet) gas telah ditemukan, seperti di Wilayah Kerja North Ganal milik Eni di sumur Geng North-1, Kalimantan Timur, dan sumur eksplorasi Layaran-1 milik Mubadala Energy yang terletak di Blok Andaman Selatan. Proyek-proyek ini akan memerlukan waktu untuk dikembangkan.

Infrastruktur yang ada saat ini (Arun Regas, FSRU Lampung, FSRU Nusantara Regas, FSRU Jawa 1, FSRU Karunia Dewata, dan FSRU Sulawesi Regas Satu) masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gas di tahun 2025. Ke depannya akan dibutuhkan tambahan infrastruktur untuk dapat memenuhi kebutuhan LNG yang terus meningkat.

Hal ini tergambar dari rencana PLN dalam rencana pengembangan infrastruktur LNG di seluruh Indonesia yang dalam hal ini mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia. Saat ini harga LNG impor dan domestik tidak memiliki disparitas yang tinggi. Produsen dalam negeri pun mulai menerapkan harga jual yang merefleksikan harga pasar LNG secara global. Dari sisi ini, impor LNG belum tentu akan menaikkan harga gas bumi di dalam negeri.

IndoPACIFIC LNG Summit 2024, yang diadakan pada 16-17 Juli 2024, di Hotel Sofitel di Nusa Dua, Bali, Indonesia, mengumpulkan lebih dari 150 pemimpin sektor gas dan LNG global untuk membahas peran kritis LNG dalam mencapai emisi nol bersih.

Acara ini mengeksplorasi isu-isu penting, termasuk kebijakan iklim, volatilitas harga, infrastruktur midstream, dan energi alternatif, yang membatasi pasar LNG global dan regional.

Sorotan utama termasuk pidato pembukaan tentang Pasar Energi dan LNG Global 2024-2025, Outlook Industri LNG Regional menuju Emisi Nol Bersih, dan Strategi Dekarbonisasi Jangka Panjang Chubu Electric di bawah Rencana Energi Jepang.

Diskusi panel membahas topik-topik seperti Dinamika Pasar LNG Jangka Pendek Global, Pasokan dan Permintaan LNG Masa Depan dalam Waktu yang Tidak Pasti, Optimisasi Rantai LNG, Masa Depan Pengiriman LNG Global, dan Peran Infrastruktur Midstream LNG dalam Mengisi Kesenjangan Permintaan Energi.

JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) Investasi Yuliot mengungkapkan, pemerintah berencana memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk impor mesin dan peralatan pertanian. Kebijakan itu dinilai perlu untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi.

Pembebasan bea masuk impor pada sektor pertanian tersebut akan diberikan untuk mendukung mekanisasi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan energi. Kebutuhan alat dan mesin pertanian itu untuk mendukung program seperti pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik di Merauke.

"Fasilitas importasi mesin peralatan untuk sektor pertanian itu kan tidak ada. (Saat) ini harus melalui mekanisme normal, bayar bea masuk. Padahal kebutuhan kita ke depan khususnya untuk pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan energi itu, perlu sektor pertanian kita masukkan sebagai sektor yang mendapatkan fasilitas," ujar Yuliot dalam keterangan resminya, Sabtu (20/7/2024).

Yuliot juga membeberkan perkembangan investasi perkebunan tebu dan industri gula di Merauke. Saat ini, kata dia, pengembangan kluster 3 dari lahan tebu seluas 2 juta hektare (ha) di Kabupaten Merauke itu terus berjalan.

"Pembangunan industri gula kluster 3 ini direncanakan ada 5 pabrik yang akan dibangun dan terintegrasi dengan bioetanol. Saat ini sudah disiapkan infrastruktur dan pendanaan oleh pelaku usaha di Kabupaten Merauke.

Selain itu, juga telah dibangun Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama dengan Sugar Research Australia (SRA). Total investasi perkebunan tebu terintegrasi pada swasembada gula dan bioetanol kluster 3 di Merauke ini rencananya mencapai USD5,62 miliar atau setara Rp83,27 triliun.

Investasi tersebut terdiri dari perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian sebesar Rp29,2 triliun, pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol sebanyak Rp53,8 triliun, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia senilai Rp120 miliar, dan pembangunan fasilitas riset dan inovasi mencapai Rp150 miliar per tahun.

JAKARTA - Dalam rangka menjaga daya saing dan produktivitas industri dalam negeri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengamankan sebanyak 25.257 unit speaker aktif yang tidak memiliki SPPT-SNI. Nilai puluhan ribu speaker dari tiga perusahaan itu mencapai Rp10,2 miliar.

Kemenperin menegaskan, pengawasan terhadap produk industri adalah langkah penting untuk menegakkan ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam rangka keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L) serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

"Kami akan terus memastikan bahwa produk-produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Puluhan ribu speaker aktif itu diamankan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin dari tiga perusahaan. Secara terinci, ketiga perusahaan tersebut adalah PT BSR sebanyak 24.099 unit dengan nilai sekitar Rp8,6 miliar, PT SEI sebanyak 353 unit dengan nilai sekitar Rp1,4 miliar, dan PT PIS sebanyak 805 unit dengan nilai sekitar Rp281,7 juta.

"Ketiganya diwajibkan untuk menghentikan kegiatan impor dan dilarang untuk mengedarkan produk tersebut," ungkap Kepala BSKJI Kemenperin Andi Rizaldi.

Menurut Andi, temuan ini terkait ketidakpatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan SNI yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis secara wajib.

Hasil pengawasan terhadap PT BSR, PT SEI, dan PT PIS pada bulan Juli 2024 di Jakarta, menunjukkan adanya produk speaker aktif hasil importasi dari RRT yang tidak memiliki SPPT-SNI. Ketiadaan SPPT-SNI pada produk tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keamanan dan keselamatan pengguna serta merugikan produsen dalam negeri.

"Produk yang tidak memiliki SPPT-SNI ini berpotensi merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kami tidak akan menoleransi pelanggaran semacam ini," tegas Kepala BSKJI.

Speaker aktif merupakan produk yang termasuk dalam daftar SNI wajib dan larangan terbatas (lartas) yang proses importasinya memerlukan dokumen SPPT-SNI dengan kode Harmonized System (HS) sesuai ketentuan yang berlaku.

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meminta para calon penumpang pesawat berangkat lebih awal ke bandara. Pasalnya, gangguan sistem teknologi informasi (TI) yang terjadi di beberapa bandara mengharuskan beberapa maskapai memberlakukan check-in manual.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara M Kristi Endah Murni mengatakan, beberapa maskapai yang saat ini terdampak gangguan sistem IT Check-in bandara adalah Citilink, Scoot Airlines, AirAsia dan Indigo. Sistem check-in maskapai-maskapai tersebut terhubung dengan provider sistem secara global.

Saat ini Kemenhub telah meminta operator penerbangan untuk membuka lebih banyak check-in counter karena pelayanan proses check-in keberangkatan penumpang dan bagasi secara manual karena adanya gangguan tersebut.

"Langkah-langkah yang dilakukan untuk antisipasi gangguan tersebut yaitu melakukan pelayanan proses check-in keberangkatan penumpang dan bagasi secara manual, membuka lebih banyak check-in counter serta menghimbau agar para penumpang berangkat lebih awal," ujar Kristi dalam keterangan resminya, Sabtu (20/7/2024).

Meski demikian, Kemenhub memastikan operator penerbangan PT Angkasa Pura Indonesia dan Airnav Indonesia tetap menjalankan operasional penerbangan dengan normal dan tidak terdapat gangguan. Ditjen Hubud pun terus memonitor perkembangan masalah tersebut dan melakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi.

Ditjen Hubud juga telah menugaskan para inspektur penerbangan untuk bekerja sama dengan para operator penerbangan, penyelenggara bandara dan penyelenggara navigasi penerbangan untuk memastikan operasional penerbangan tetap berjalan dengan aman dan selamat.

Kemenhub juga memastikan penanganan penumpang dengan memberikan kompensasi keterlambatan (delay management) dan opsi pelayanan terbaik kepada penumpang.