JAKARTA - 23 negara secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi BRICS sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2024 di Kazan, Rusia. Negara-negara ini berasal dari Asia, Afrika dan Amerika Selatan semuanya merupakan negara berkembang, yang ingin menggunakan mata uang lokal untuk perdagangan bukan dolar AS.

Perkembangan ini mengindikasikan bahwa blok ini menguntungkan bagi negara-negara berkembang karena memberikan solusi membantu mata uang lokal mereka berkembang. Aliansi BRICS berada di garis depan dalam agenda dedolarisasi dan negara-negara berkembang menemukan bahwa inisiatif ini sangat produktif.

BRICS menarik perhatian negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia menyatakan keinginan mereka bergabung dengan blok ini. Thailand negara yang pertama mengajukan permohonan keanggotaan dengan memulai prosedur-prosedur formal.

"Menjadi anggota BRICS akan membuka peluang perdagangan dan investasi, jadi pertanyaannya adalah, mengapa tidak?" ujar Direktur Eksekutif ASEAN Foundation, Piti Srisangam mengatakan kepada DW, belum lama ini.

Baca Juga: China Kuasai Harta Karun Super Langka Dunia, AS dan Sekutu Tak Terima

Sementara, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Pham Thu Hang, mengatakan, "Seperti banyak negara di seluruh dunia, kami memantau dengan seksama proses perluasan keanggotaan BRICS."

Pada KTT BRICS di Afrika Selatan tahun lalu memunculkan spekulasi bahwa Indonesia satu-satunya negara G20 di Asia Tenggara yang berharap dapat menyelesaikan proses aksesi dengan OECD dalam waktu tiga tahun bisa menjadi anggota BRICS.

JAKARTA - India berada di jalur yang tepat untuk menjadi ekonomi terbesar ketiga dunia , yang menurut proyeksi S & P Global bakal terjadi pada tahun 2031. Saat ini ekonomi India berada di belakang AS (Amerika Serikat), China, Jepang, dan Jerman, jika diukur dalam greenback atau dolar AS.

Namun secara paritas daya beli, India sudah duduk di tempat ketiga. Analis memperkirakan, nilai ekonomi India bakal mencapai USD10 triliun setara Rp150.853 triliun (Kurs Rp15,085 per USD) pada akhir dekade ini.

S & P memperkirakan pertumbuhan PDB tahunan untuk India sebesar 6,7% dalam laporan terbarunya. Semantara menurut data pemerintah, PDB meningkat sebesar 8,2% pada tahun fiskal 2023-2024 dan 7,2% pada tahun fiskal sebelumnya, memperkuat posisi India sebagai ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Awal bulan ini, Bank Dunia (World Bank) menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi India menjadi 7% untuk tahun fiskal saat ini, naik dari 6,6%. Revisi ini mencerminkan ekspektasi kinerja ekonomi yang lebih kuat, didukung oleh faktor-faktor termasuk konsumsi swasta dan investasi.

Laporan tersebut mencatat bahwa meskipun ekonomi menunjukkan ketahanan, mencapai target ambisius ekspor barang dagangan sebesar USD1 triliun pada tahun 2030 akan membutuhkan diversifikasi strategis dan integrasi yang lebih besar ke dalam rantai pasokan global.

Pembaruan ini menggemakan optimisme serupa dari IMF, yang juga merevisi proyeksi pertumbuhan India untuk tahun fiskal saat ini menjadi 7% pada bulan Juli, hal itu meningkat 20 basis poin. IMF menyoroti peningkatan konsumsi swasta yang signifikan, sebagai faktor kunci yang mendorong penyesuaian tersebut.

Untuk mempertahankan pertumbuhan, India harus memperkenalkan reformasi demi meningkatkan transaksi bisnis dan logistik, meningkatkan investasi sektor swasta, dan mengurangi ketergantungan pada modal publik, tulis S&P. Ditambahkan juga bahwa India perlu fokus pada pengembangan infrastruktur pelabuhan dan garis pantai untuk mengakomodasi peningkatan ekspor.

Bulan lalu, New Delhi menyetujui proposal untuk membangun pelabuhan besar di pantai baratnya agar terhubung dengan jaringan perdagangan global utama, termasuk Rusia, Asia Tengah, dan Eropa. Pelabuhan, yang akan dibangun di Maharashtra, akan membantu arus perdagangan melalui Koridor Transportasi Utara-Selatan Internasional.

Rute tersebut melewati Iran, di mana India juga sedang mengembangkan proyek besar ? Pelabuhan Chabahar di Teluk Oman. Hal itu menawarkan India pijakan strategis di kawasan ini, menyediakan rute langsung ke sejumlah pasar yang juga diincar oleh China melalui Belt and Road Initiative (BRI)-nya.

S&P mengatakan, untuk mendukung pertumbuhan yang cepat dan mengatasi polusi udara dan ancaman perubahan iklim, India perlu mempercepat transisi energinya. Untuk memenuhi tantangan ini, laporan S&P mencatat, India mendiversifikasi sumber energi dan meningkatkan infrastruktur jaringan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas terbarukan lebih dari tiga kali lipat menjadi sekitar 500 GW pada tahun 2030.

Selain itu, India fokus pada teknologi rendah emisi seperti hidrogen hijau, amonia hijau, reaktor nuklir kecil, dan penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon untuk mencapai target iklimnya.

Sektor pertanian berkontribusi 18% terhadap PDB dan juga bertanggung jawab atas mata pencaharian 47% populasi di India, akan mengandalkan teknologi canggih dan kebijakan baru "untuk meningkatkan infrastruktur dan produktivitas."

Lembaga pemeringkat juga memperkirakan bahwa AI bakal memainkan peran penting di beberapa sektor utama di masa depan. Pasar AI di India diperkirakan akan tumbuh sebesar USD17 miliar-USD22 miliar pada tahun 2027, efeknya bakal menarik investasi sebesar USD4 miliar, menurut NASSCOM.

JAKARTA - China secara tegas menjatuhkan sanksi pembekuan aset-aset properti kepada 9 perusahaan Amerika Serikat (AS) atas penjualan persenjataan kepada Taiwan, yang dianggap Beijing sebagai provinsi yang memisahkan diri.

"AS telah mengumumkan bahwa mereka akan menjual senjata ke wilayah Taiwan di China, yang secara serius melanggar prinsip China dan tiga komunike bersama China-AS," ungkap Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip dari Anadolu Ajansi, Minggu (22/9/2024).

Baca Juga: China Kuasai Harta Karun Super Langka Dunia, AS dan Sekutu Tak Terima

Berdasarkan laporan tersebut, penjualan senjata Washington ke Taipei secara serius mencampuri urusan dalam negeri China, dan merusak kedaulatan dan integritas teritorial China.

Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui penjualan pengembalian, perbaikan, dan pengiriman kembali suku cadang dan peralatan terkait ke Taiwan. Hal ini merupakan penjualan senjata ke-16, senilai USD228 juta ke Taiwan sejak pemerintahan Biden dilantik pada 2021.

Baca Juga: Cegah Ledakan Pager Kembali Terulang, Rusia Minta Pembatasan Akses Perusahaan Teknologi

China mengungkapkan akan membekukan aset, serta melarang transaksi dan kerja sama dengan organisasi dan individu China oleh perusahaan-perusahaan AS, termasuk Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal, dan Exovera.

JAKARTA - Jepang memiliki penduduk lansia mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah . Berdasarkan data pemerintah, populasi di Jepang yang berusia 65 tahun ke atas telah meningkat ke angka tertinggi sepanjang masa mencapai 36,25 juta.

Biro Statistik Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi melaporkan, meskipun populasi keseluruhan negara ini telah menurun, penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat menjadi 29,3% dari populasi paling tinggi dari negara mana pun.

Menurut Robert Feldman, penasihat senior di Morgan Stanley MUFG Securities, data ini memicu kekhawatiran lebih lanjut tentang pergeseran demografis dan krisis tenaga kerja di negara ini. Sebuah survei dari Teikoku Databank bulan lalu menunjukkan bahwa 51% perusahaan di berbagai sektor di Jepang merasa kekurangan karyawan tetap.

"Kekurangan tenaga kerja sama buruknya dengan sebelumnya," kata Feldman dikutip dari CNBC International, Minggu (22/9/2024).

Baca Juga: Banyak Pekerja Tersapu Badai PHK, Pemerintah Perlu Bertindak Cepat

Mereka mencatat bahwa hal ini terutama dirasakan di industri padat karya seperti layanan makanan. Biro Statistik Jepang menyebutkam, pada 2023, jumlah pekerja Jepang yang berusia 65 tahun ke atas akan meningkat selama 20 tahun berturut-turut hingga mencapai rekor 9,14 juta orang.

Feldman memperingatkan bahwa ketika para pekerja lanjut usia ini mulai pensiun dari dunia kerja, tidak akan ada jumlah yang sama dari pekerja muda yang akan menggantikan mereka.

Berdasarkan tren terkini, proporsi lansia di Jepang diperkirakan akan terus meningkat, mencapai 34,8% pada tahun 2040, menurut National Institute of Population and Social Security Research.

Sementara itu, sebuah catatan penelitian terbaru dari Feldman Morgan Stanley memperkirakan bahwa berdasarkan tren demografi masa lalu, total angkatan kerja dapat turun dari sekitar 69,3 juta pada tahun 2023 menjadi sekitar 49,1 juta pada 2050.

Pemerintah Jepang telah menyadari kerugian ekonomi dan sosial yang dapat diakibatkan oleh tren tersebut dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya.

Baca Juga: Swiss akan Usir Ratusan Ilmuwan Rusia dari Laboratorium Fisika Partikel CERN

Beberapa langkah telah ditujukan untuk membalikkan tingkat kelahiran yang menurun di negara ini, dengan kantor Perdana Menteri Fumio Kishida meluncurkan kebijakan seperti menyediakan lebih banyak dana untuk membesarkan anak dan mendukung lebih banyak fasilitas penitipan anak di negara ini. Pemerintah daerah bahkan telah mengambil langkah untuk mendukung aplikasi kencan publik yang bertujuan untuk membuat orang Jepang bergaul, menikah, dan memiliki anak.

Namun, meningkatkan angka kelahiran tidak akan banyak membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam jangka pendek. Oleh karena itu, Jepang terus membuka diri terhadap lebih banyak migrasi selama beberapa tahun terakhir, mencapai rekor 2 juta pekerja asing pada tahun 2024 dan mengincar hingga 800.000 pekerja asing selama lima tahun ke depan, menurut laporan media lokal.

JAKARTA - Di sebuah ladang terpencil di dekat pabrik Dow Chemical Co, upaya Amerika untuk melemahkan cengkeraman China terhadap pasokan global mineral tanah jarang yang sangat penting bagi teknologi tinggi masih belum membuahkan hasil.

Bahkan ketika hal itu terjadi, dominasi China di pasar menguasai sekitar 70% produksi dunia dan lebih dari 90% penyulingan sehingga tujuan tersebut kemungkinan besar masih jauh dari jangkauan.

Pabrik di Texas, yang akan dibangun oleh Lynas Rare Earths Ltd. yang berbasis di Australia, merupakan sebagian kecil dari miliaran dolar dalam bentuk subsidi dan pinjaman yang dijanjikan untuk produksi dan pemurnian mineral di AS dan sekutu-sekutu utamanya.

Pengalaman serupa yang mengawali langkah Jepang untuk mengurangi ketergantungannya pada China untuk mendapatkan tanah jarang lebih dari satu dekade yang lalu. Hasilnya menunjukkan bahwa proyek-proyek ini memakan waktu lebih lama dan lebih mahal daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Tokyo berinvestasi di Lynas pada 2011 dengan nilai investasi sebesar USD250 juta setelah Beijing menghentikan pasokan untuk sementara waktu karena sengketa teritorial. Butuh waktu dua tahun sebelum produksi uji coba dimulai dan bahkan lebih lama lagi untuk meningkatkannya ke tingkat yang diperkirakan, menurut pernyataan perusahaan. Perusahaan ini baru menghasilkan keuntungan pada tahun 2018.

Baca Juga: Rusia Tak Inginkan Perang Atom, tapi Senjata Nuklirnya Siap Tempur Penuh

Dukungan dari perusahaan-perusahaan Jepang dan pemerintah yang membuat Lynas tetap bertahan, kata CEO Amanda Lacaze dalam sebuah wawancara;

"Jepang mendukung Lynas dengan memberikan sejumlah uang untuk modal dan investasi serta pengembangan aset kami, tetapi juga mendukung kami melalui periode harga yang sangat, sangat rendah."

"Jepang akhirnya mengurangi ketergantungannya pada pasokan tanah jarang dari China menjadi sekitar 60% dari 80%-90%," kata mantan Menteri Keamanan Ekonomi Takayuki Kobayashi dalam sebuah wawancara dilansir Yahoo Finance dari Bloomberg, Minggu (22/9/2024).

"Jika kita benar-benar menginginkan sebuah industri ini, kita harus menyadari bahwa kita sedang memainkan permainan mengejar ketertinggalan selama 30 tahun," kata dia.

JAKARTA - Rusia melakukan pencucian minyak mentah ke Barat dengan bantuan para perantara meskipun dihujani sanksi Amerika Serikat (AS). Sebuah laporan terbaru dari CERA menunjukkan bahwa Rusia telah menjual minyak senilai USD2 miliar atau setara Rp30 triliun kepada negara-negara Barat melalui perantara.

Pemerintahan Vladimir Putin telah mengabaikan sanksi-sanksi AS untuk menjaga ekonominya tetap bertahan dan bisnis-bisnis milik negara tetap berjalan normal. Rusia telah menggunakan bantuan rekan-rekan BRICS-nya, India dan China, untuk menghindari sanksi AS. Selain itu, Rusia telah menjual sebagian besar minyak mentahnya ke Turki, yang kemudian mencuci komoditas tersebut ke Barat.

Baca Juga: Rusia Rilis Daftar 47 Negara yang Berstatus Musuh, Siapa Saja?

Penelitian CERA menemukan bahwa negara-negara Barat, sebagian besar dari Eropa, telah meningkatkan pembelian mereka dari penyulingan Turki. Menurut analisis Kpler, India, mitra BRICS, menyalurkan sekitar 89.000 barel minyak Rusia.

Tahun lalu saja, Arab Saudi juga membeli minyak Rusia dengan harga diskon dan menyalurkannya ke seluruh Eropa. Langkah ini membantu negara-negara lain untuk membeli minyak dengan harga yang lebih murah karena sanksi AS.

Jika Turki dan Arab Saudi bergabung dengan BRICS, pergerakan minyak Rusia ke Eropa dapat menjadi hal yang luar biasa. Selain BRICS, Dewan Kerjasama Teluk (GCC) juga memberikan dukungan kepada Rusia untuk mengamankan kesepakatan minyak di tengah sanksi AS.

Baca Juga: Munafik, Diam-diam Mayoritas Perusahaan Eropa Tetap Berbisnis dengan Rusia

Negara-negara GCC meliputi Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Bahrain, dan Oman. Melansir dari WatcherGuru, semua negara GCC, yang kaya akan minyak mengekspor jutaan barel minyak ke AS dan Eropa setiap tahun.

Timur Tengah saat ini terbuka menerima yuan China untuk transaksi minyak bersama dengan dolar AS. Hal ini mendorong anggota-anggota BRICS, yaitu Rusia, China, dan India, untuk mengedepankan mata uang lokal mereka untuk transaksi lintas batas. BRICS ingin memutuskan hubungan dengan dolar AS untuk transaksi minyak dan perdagangan mata uang lokal.

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp6,69 triliun untuk tahun 2025. Dengan tambahan ini, Pagu Anggaran Penyesuaian Kementerian Perhubungan menjadi sebesar Rp31,45 triliun di tahun depan, dari sebelumnya Rp24,76 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pemenuhan kegiatan strategis di enam unit Eselon I. "Tambahan anggaran digunakan untuk pemenuhan kegiatan antara lain layanan angkutan umum, antarmoda, keamanan dan keselamatan, pemenuhan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara (infrastructure maintenance and operation-IMO), serta keperintisan dan kegiatan strategis lainnya," papar Menhub dalam keterangan resmi, Sabtu (21/9/2024).

Adapun rincian alokasi penambahan anggaran pada tiap Eselon I antara lain Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp1,68 triliun, untuk pengadaan bus, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, layanan angkutan jalan perintis, angkutan perkotaan, angkutan antarmoda, angkutan barang perintis, serta angkutan penyeberangan perintis.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp3,32 triliun, untuk layanan perintis, subsidi angkutan motor melalui kereta api, serta pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara (IMO). Lalu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp1,47 triliun, untuk kegiatan keperintisan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pekerjaan pemenuhan fasilitas sisi darat Bandar Udara Khusus VVIP IKN.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp133,3 miliar, untuk kegiatan pelayanan angkutan kapal ternak, layanan angkutan rede, serta pelayanan angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Kemudian, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp61,12 miliar, untuk kegiatan subsidi angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek, penyediaan angkutan umum dengan skema Buy The Service, pengadaan dan pemasangan marka jalan di ruas jalan nasional, serta operasional terminal tipe A.

Badan Kebijakan Transportasi sebesar Rp8,19 miliar, untuk kegiatan tinjauan dokumen naskah akademis Sistranas, analisis kebijakan jaringan lintas angkutan barang yang berkeselamatan, serta evaluasi kebijakan pengangkutan barang berbahaya dan beracun. Selain itu, penambahan anggaran juga digunakan untuk program padat karya dengan angka sementara sekitar Rp69,25 miliar untuk penyerapan tenaga kerja kurang lebih sebanyak 32.576 orang.

Adapun jenis kegiatan program padat karya antara lain pembuatan, pembersihan, dan normalisasi saluran drainase, rehabilitasi bangunan dengan tingkat kerusakan ringan, pengecatan dan pembersihan gedung kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana transportasi, serta kegiatan lainnya tanpa keahlian.

"Meskipun tambahan yang diterima belum memenuhi seluruh kebutuhan prioritas kami, kami akan tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengoptimalkan anggaran yang ada di Kementerian Perhubungan," tandasnya.

JAKARTA - Utang nasional Inggris mencapai 100% dari output ekonomi tahunan negara tersebut dan berada pada level tertinggi sejak 1960-an. Menurut Kantor Statistik Nasional (ONS) pada Jumat (20/9) lalu, peminjaman pemerintah melonjak menjadi �13,7 miliar atau USD18,2 miliar (sekitar Rp273 triliun) pada bulan Agustus, yang setara dengan nilai tahunan dari total produksi ekonomi.

"Peminjaman naik lebih dari �3 miliar bulan lalu pada angka tahun 2023, dan merupakan pinjaman Agustus tertinggi ketiga yang pernah tercatat," kata Kepala Ekonom ONS Grant Fitzner seperti dilansir Russia Today, Sabtu (21/9/2024).

Menurut Kepala Sekretaris Keuangan Darren Jones, data tersebut mencerminkan keadaan keuangan publik yang mengkhawatirkan yang ditinggalkan oleh Partai Konservatif. Ia memperingatkan bahwa Partai Buruh harus membuat "keputusan sulit" untuk membangun kembali perekonomian.

"Ketika kami menjabat, kami mewarisi perekonomian yang tidak menguntungkan para pekerja. Data hari ini menunjukkan pinjaman tertinggi pada bulan Agustus yang pernah tercatat, di luar pandemi. Utang mencapai 100% dari PDB, level tertinggi sejak tahun 1960-an," cetusnya.

Utang pemerintah Inggris membengkak selama krisis keuangan global pada tahun 2008 dan kemudian meningkat lagi selama pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang lemah sejak saat itu juga berkontribusi terhadap peningkatan defisit.

Menurut Matt Swannell, kepala penasihat ekonomi untuk EY Item Club, posisi fiskal Inggris tetap "menantang" dan dapat "memburuk lebih jauh selama sisa tahun ini.

"Pemerintah kemungkinan harus meningkatkan pengeluaran selama beberapa bulan ke depan, karena kombinasi antara penerimaan rekomendasi kenaikan gaji yang lebih tinggi dari dewan gaji sektor publik dan kelebihan biaya non-tenaga kerja di berbagai departemen pemerintah," ujarnya.

Menteri Keuangan Rachel Reeves sebelumnya memperingatkan bahwa pajak akan naik dalam anggaran Oktober ? namun, mengesampingkan kenaikan tarif pajak pendapatan, perusahaan, dan pajak pertambahan nilai.

Pada bulan Agustus, Reeves mengumumkan bahwa ia akan membatalkan pembayaran bahan bakar musim dingin yang diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak di puncak krisis biaya hidup, menunda rencana reformasi perawatan sosial, dan memangkas investasi jalan raya, rel kereta api, dan rumah sakit sebagai bagian dari rencana untuk mengurangi pinjaman.

JAKARTA - Ekonomi Jerman yang telah menyusut selama dua tahun terakhir berpotensi terus mandek selama sisa tahun ini karena terus bergulat dengan kelesuan ekonomi. Menurut survei yang dilakukan Bloomberg, ekonomi terbesar Uni Eropa (UE) itu bahkan telah mandek dalam tiga bulan hingga September.

Hal itu menandai penurunan yang lebih dalam dari yang perkiraan. Para ekonom telah mulai menurunkan perkiraan mereka untuk tahun ini, dengan beberapa sekarang melihat stagnasi yang berlarut-larut atau bahkan penurunan lagi.

"Meskipun kami memperkirakan pasar akan melihat pemulihan ringan pada akhir tahun 2024 dan tahun 2025, sebagian besar akan bersifat siklus, dengan risiko penurunan tetap akut," ungkap Analis di FrontierView Martin Belchev kepada Bloomberg.

Dia memperingatkan bahwa sektor otomotif yang terpuruk akan semakin memperburuk tekanan ke bawah pada pertumbuhan karena empat produsen mobil Jerman teratas telah mengalami penurunan dua digit.

Sementara, bank sentral Jerman menyatakan pada hari Kamis (19/9) dalam laporan bulanannya bahwa ekonomi negara itu mungkin sudah dalam resesi. Menurut Bundesbank, produk domestik bruto (PDB) bisa mandek atau sedikit menurun lagi pada kuartal ketiga, setelah kontraksi 0,1% pada kuartal kedua.

Presiden Budensbank Joachim Nagel mengatakan, sentimen ekonomi di negara itu telah menderita karena aktivitas industri yang lemah. "Stagnasi mungkin lebih atau kurang mungkin terjadi untuk tahun penuh 2024 juga jika perkiraan terbaru oleh lembaga penelitian ekonomi menjadi acuan," katanya.

Industri Jerman pun tengah berjuang di tengah melemahnya permintaan di pasar ekspor utama, kekurangan pekerja terampil, kebijakan moneter yang lebih ketat, dampak berkepanjangan dari krisis energi, dan meningkatnya persaingan dari China.

Ekonomi terbesar di Zona Euro ini telah tertinggal dari negara-negara lain selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar disebabkan oleh kemerosotan manufaktur yang berkepanjangan. Jerman adalah satu-satunya ekonomi Kelompok Tujuh yang mengalami kontraksi pada tahun 2023.

JAKARTA - Aliansi BRICS sedang berupaya membentuk sistem pembayaran baru untuk mengakhiri ketergantungan terhadap dolar AS. Blok ini ingin meredupkan pamor dolar AS dan menantang dominasi mata uang ini dalam perdagangan dan transaksi global.

Rusia sebagai pelopor BRICS menjadi yang terdepan dalam menciptakan mata uang digital (CBDC) dalam rubel dengan bantuan teknologi blockchain. Langkah tersebut akan membantu ekonominya tetap bertahan di tengah sanksi yang dijatuhkan Gedung Putih.

Baca Juga: Jet-jet Tempur Israel Bombardir Lebanon, Hancurkan Ratusan Peluncur Roket Hizbullah

Atlantic Council menerbitkan laporan terbaru yang menunjukkan bahwa 134 negara di seluruh dunia termasuk negara-negara anggota BRICS sedang membangun mata uang digital. Seluruh CBDC saat ini sedang dalam mode pengujian dan uji coba sedang dijalankan oleh bank sentral masing-masing. Dari 134 negara, 66 negara telah mencapai tahap lanjut dalam pengujian CBDC.

"Penelitian baru kami menunjukkan bahwa 134 negara termasuk BRICS sekarang sedang menjajaki CBDC, yang mewakili 98% dari PDB global," tulis Atlantic Council, dilansir dari WatcherGuru, Jumat (20/9/2024).

Dalam laporan itu disebutkan, 66 negara berada dalam tahap eksplorasi lanjutan, yang meliputi tahap peluncuran, percontohan, atau pengembangan. Anggota BRICS, India dan Rusia, kini sedang menjalankan uji coba mata uang digital tahap kedua.

Baca Juga: Manfaatkan Sanksi Barat, Terkuak Bagaimana Yuan China Menggerogoti Dolar AS

Pada September 2024, setiap negara G20 sedang menjajaki CBDC dengan 19 di antaranya berada dalam tahap lanjutan pengembangan CBDC. Sejumlah negara seperti, Jepang, India, Australia, Korea Selatan dan Turki termasuk di antara 13 negara G20 yang menguji coba CBDC.

Sementara proyek-proyek baru diperkenalkan di Prancis, Italia, dan Indonesia. Sebab itu, BRICS dapat mengakhiri ketergantungan pada dolar AS setelah mata uang digital menjadi norma untuk perdagangan dan transaksi.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) Jenis Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi tidak jadi diberlakukan pada 1 Oktober 2024.

"Feeling saya belum (1 Oktober 2024)," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Bahlil mengatakan, saat ini pihaknya masih membahas aturan ini secara detail agar aturan tersebut benar-benar mencerminkan keadailan.

"Apa yang saya maksudkan keadilan, targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran Jangan sampai tidak tepat sasaran Formulasinya seperti apa. Harus sampai tingkat petani, nelayan. Nah, karena itu sekarang kita lagi godok Yang insyaAllah kalau sudah selesai saya kabarin," jelasnya.

Baca Juga: Miris! Nelayan Pandeglang Kesulitan Melaut Gegara Pembatasan BBM Subsidi

Sebagai informasi, pernyataan Bahlil ini berbeda dengan yang sebelumnya diungkapkan Bahlil bahwa rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 mendatang.

Ia juga menekankan bahwa rencana itu akan diimplementasikan sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.

Dikatakan Bahlil, saat ini pihaknya terus melakukan kajian dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyaluran subsidi BBM tepat sasaran sebelum resmi diterapkan.

"Memang rencananya begitu (1 Oktober). Karena begitu aturan keluar, permennya keluar, ada waktu untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," jelas Bahlil usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Baca Juga: Pengamat UGM: BBM Subsidi Salah Sasaran Bebani APBN Rp90 Triliun

Kendati demikian Bahlil mengaku belum dapat memastikan soal skema pembatasan tersebut, termasuk mengenai kendaraan apa saja yang diperbolehkan untuk membeli BBM bersubsidi. "Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail," tambahnya.

Sebab menurutnya, yang terpenting ialah BBM bersubsidi ini hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima, yakni golongan ekonomi menengah ke bawah.

"Kalau seperti kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos," tegasnya.

LONDON - Orang-orang super kaya di Inggris mengancam akan meninggalkan negara itu jika pemerintah menyetujui perubahan yang diusulkan pada rezim pajak non-domisili di negara tersebut. Monako, Italia, Swiss, Dubai, diperkirakan mungkin akan menjadi tujuan para miliuner tersebut.

Hampir dua pertiga (63%) investor kaya mengatakan mereka berencana untuk meninggalkan Inggris dalam waktu dua tahun atau "segera" jika pemerintah melanjutkan rencana untuk menghapus keringanan pajak era kolonial. Sementara, 67% mengatakan mereka tidak akan beremigrasi ke Inggris sejak awal, menurut sebuah studi baru dari Oxford Economics, yang menilai implikasi dari rencana tersebut.

Rezim non-domisili Inggris adalah aturan pajak berusia 200 tahun, yang mengizinkan orang yang tinggal di Inggris tetapi berdomisili di tempat lain untuk menghindari pembayaran pajak atas pendapatan dan keuntungan modal di luar negeri hingga 15 tahun. Pada tahun 2023, diperkirakan 74.000 orang menikmati status tersebut, naik dari 68.900 pada tahun sebelumnya.

Partai Buruh bulan lalu menetapkan rencana untuk menghapus status tersebut, memperluas janji yang ditetapkan dalam manifesto pemilihannya dan meningkatkan proposal sebelumnya oleh pemerintah Konservatif sebelumnya untuk menghapus rezim tersebut dari waktu ke waktu. Hal itu terjadi ketika Perdana Menteri Keir Starmer telah berjanji untuk meningkatkan keadilan dan menopang keuangan publik, dengan pengumuman lebih lanjut diharapkan dalam pernyataan anggaran musim gugur tanggal 30 Oktober.

Menteri Keuangan Rachel Reeves mengatakan bahwa membatalkan program tersebut dapat menghasilkan 2,6 miliar poundsterling atau sekitar USD3,45 miliar selama pemerintahan berikutnya. Namun, penelitian Oxford Economics, yang diproduksi awal bulan ini bekerja sama dengan kelompok lobi Foreign Investors for Britain, memperkirakan perubahan tersebut malah akan membebani pembayar pajak sebesar 1 miliar pound pada tahun 2029/30.

"Kami membunyikan bel peringatan bahwa ini adalah masa yang berbahaya," kata Macleod-Miller, CEO Foreign Investors for Britain, seperti dilansir CNBC, Jumat (20/9/2024). "Jika pemerintah tidak mendengarkan, mereka akan membahayakan pendapatan selama beberapa generasi."

Berdasarkan usulan tersebut, konsep "domisili" akan dihapuskan dan diganti dengan sistem berbasis penduduk, sementara jumlah tahun di mana uang yang diperoleh di luar negeri tidak dikenakan pajak di Inggris akan dipotong dari 15 menjadi empat tahun. Individu juga harus membayar pajak warisan setelah 10 tahun tinggal di Inggris dan akan tetap bertanggung jawab selama 10 tahun setelah meninggalkan negara tersebut.

Mereka juga tidak akan dicegah menghindari pajak warisan atas aset yang disimpan dalam perwalian. Namun, Macleod-Miller, seorang praktisi kekayaan pribadi yang meluncurkan kelompok lobi sebagai tanggapan atas usulan tersebut, mengatakan perubahan tersebut akan menghambat perolehan kekayaan dan sebaliknya menyerukan rezim pajak berjenjang.

Menurut penelitian Oxford Economics, yang mensurvei 72 non-dom dan 42 penasihat pajak yang mewakili 952 klien non-dom lainnya, hampir semuanya (98%) mengatakan mereka akan beremigrasi dari Inggris lebih cepat dari yang direncanakan sebelumnya jika reformasi tersebut dilaksanakan. Ke-72 non-dom yang disurvei dikatakan telah menginvestasikan masing-masing 118 juta pounsterling ke dalam ekonomi Inggris.

Mayoritas (83%) menyebutkan pajak warisan atas aset mereka di seluruh dunia sebagai motivasi utama mereka untuk meninggalkan Inggris, sementara 65% juga merujuk pada perubahan pajak penghasilan dan keuntungan modal.

Hal ini terjadi ketika negara-negara lain mengubah rezim pajak mereka untuk memberi insentif kepada investor kaya. Swiss, Monako, Italia, Yunani, Malta, Dubai, dan pulau Karibia Bahama termasuk di antara berbagai tujuan yang terbukti paling menarik bagi investor kaya, menurut para ahli industri dan agen yang diwawancarai CNBC.

"Investor kaya kini punya banyak pilihan dan banyak domisili yang memperebutkannya," kata Helena Moyas de Forton, direktur pelaksana dan kepala EMEA dan APAC di Christie's International Real Estate.

Moyas de Forton, yang timnya memberi nasihat kepada klien tentang relokasi internasional, mengatakan rencana Partai Buruh adalah yang terbaru dalam serangkaian perkembangan politik yang telah mengguncang reputasi Inggris sebagai tempat berlindung yang aman selama beberapa tahun terakhir. "Itu hanya pukulan lain," katanya. "Saya tidak yakin apakah mereka semua akan pergi, tetapi yang pasti mereka mempertanyakan dan meluangkan waktu untuk melihat apa yang berubah."

Menurut laporan Juni dari konsultan migrasi Henley & Partners, jumlah jutawan yang akan meninggalkan Inggris diperkirakan mencapai rekor tahun ini, yang mengutip pemilihan umum Juli sebagai tambahan pada periode perubahan politik pasca-Brexit. Diperkirakan Inggris akan mencatat kerugian bersih sebanyak 9.500 individu dengan kekayaan bersih tinggi pada tahun 2024, lebih dari dua kali lipat dari 4.200 tahun lalu.

"Ini jelas berbahaya. Pasar sangat mudah berubah saat ini. Mudah bagi orang untuk pindah rumah. Mudah bagi orang untuk memindahkan bisnis mereka," Marcus Meijer, CEO investor real estat Mark.

Di antara penawaran alternatif yang tersedia bagi orang-orang yang sangat kaya adalah pengecualian pajak warisan tanpa batas di Monaco, Malta, dan Gibraltar, dan tidak adanya pajak pendapatan, keuntungan modal, dan warisan di Dubai. Di Italia dan Yunani, rezim pajak tetap memungkinkan orang kaya untuk menghindari pembayaran pajak atas pekerjaan mereka.