JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia ke China membengkak dalam 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo dengan posisi terakhir Mei 2024 mencapai USD22,86 miliar atau setara Rp372 triliun.

Data Statistik Utang Luar Negeri dari Bank Indonesia (BI), secara umum posisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2024 ini berada di angka USD407,3 miliar atau setara Rp6.634,1 triliun. Posisi tersebut naik 1,8% secara tahunan (year on year/yoy) dari Mei 2023 senilai Rp400,24 miliar.

Secara bulanan atau month to month (mtm) dari April 2024, posisi utang luar negeri naik 2,1% dari USD398,82 miliar menjadi USD407,3 miliar. Bank Indonesia mencatat kenaikan utang terutama didorong oleh bank sentral, dengan nilai USD18,78 miliar pada Mei 2024 naik dari USD9,26 miliar pada Mei 2023.

Meski utang membengkak, Struktur ULN Indonesia hingga Mei 2024 tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang tercatat sebesar 29,8%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9% dari total ULN.

Khusus posisi ULN Indonesia terhadap China, tercatat adanya kenaikan baik secara tahunan maupun bulanan yang masing-masing sebesar 14,28% (yoy) dan 4% (yoy). Jika membandingkan ULN dari China dengan total ULN secara keseluruhan, porsi utang dari China memang tercatat hanya sekitar 5,6% dari total utang Indonesia.

Teranyar, total posisi utang pemerintah terus membengkak menjelang akhir masa jabatan Jokowi. Meskipun masih cukup jauh dari batas aman rasio utang terhadap produk domestik bruto, kondisi itu tetap perlu diwaspadai karena menunjukkan ruang keuangan negara yang semakin sempit.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan posisi utang outstanding pemerintah atau total jumlah utang pemerintah per akhir Juni 2024 mencapai Rp8.444,87 triliun. Komposisi utang tersebut terdiri atas utang berbentuk obligasi negara atau surat berharga negara (SBN) senilai Rp7.418,76 triliun serta utang berbentuk pinjaman sebanyak Rp1.026,11 triliun, dengan pinjaman dari dalam negeri sebesar Rp38,10 triliun dan pinjaman dari luar negeri sebesar Rp988,01 triliun.

Pinjaman luar negeri tersebut terdiri dari pinjaman bilateral, multilateral dan dari bank komersial atau commercial bank. Adapun masing-masing besaran pinjaman sebesar Rp263,72 triliun, Rp600,47 triliun dan Rp123,83 triliun. Profil jatuh tempo utang Indonesia per Juni 2024 rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) sebesar 7,98 tahun.

JAKARTA - Selain pengajuan resmi dari Malaysia, beberapa negara seperti Belarusia dan El Salvador juga telah menambah jumlah negara-negara yang ingin bergabung dengan BRICS. Meningkatnya minat negara-negara tersebut dinilai mencerminkan kebulatan suara atau konsensus yang kuat di antara negara-negara berkembang tentang pentingnya mekanisme kerja sama seperti yang ditawarkan organisasi ini.

Menurut Kantor Berita Xinhua pada hari Minggu (28/7), Malaysia telah mengirimkan surat permohonan untuk bergabung dengan BRICS kepada Rusia, ketua bergilir BRICS, yang menyatakan keterbukaan untuk berpartisipasi sebagai negara anggota atau sebagai mitra strategis.

Kantor Berita BelTA pada hari Senin (29/7) mengutip Menteri Luar Negeri Belarusia Maksim Ryzhenkov yang mengatakan bahwa Belarus berharap untuk menjadi salah satu dari 10 negara teratas yang mendapatkan status mitra kerja sama BRICS. Menurut Ryzhenkov, negaranya memandang BRICS sebagai platform efisien yang mempertemukan para pemain kekuatan global, tempat Belarusia bisa mempromosikan kepentingan kebijakan luar negerinya, membangun hubungan ekonomi, dan mengembangkan perdagangan.

Dalam perkembangan lain, El Salvador dilaporkan tengah mempelajari kemungkinan bergabung dengan BRICS dan mungkin akan mengajukan permohonan untuk bergabung dalam satu hingga dua tahun ke depan. Menurut kantor berita Sputnik, El Salvador tertarik untuk menyedot investasi asing, terutama dari negara-negara BRICS, karena negara tersebut memahami bahwa mereka perlu mendiversifikasi hubungan ekonominya dan tidak hanya berfokus pada AS dan Bank Dunia.

"Semakin banyak negara yang ingin bergabung dengan BRICS menunjukkan efektivitas mekanisme kerja sama ini, yang memiliki daya tarik kuat bagi negara-negara berkembang," kata Song Wei, profesor dari Sekolah Hubungan Internasional dan Diplomasi di Universitas Studi Luar Negeri Beijing, seperti dilansir Global Times, Rabu (31/7).

Menurut dia, BRICS telah memperkuat konsensus di antara negara-negara berkembang dan telah muncul sebagai pendukung kuat bagi kebutuhan pembangunan negara-negara ini. "Baik dalam memajukan kolaborasi ekonomi atau mengadvokasi tata kelola global yang lebih adil, BRICS secara konsisten memperjuangkan kepentingan praktis negara-negara berkembang," kata Song.

Song mencatat bahwa negara-negara pemohon ini, yang terletak di berbagai benua, telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan mereka yang terus meningkat, mereka berupaya memanfaatkan mekanisme BRICS untuk membuka peluang baru bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

BRICS adalah akronim untuk mekanisme kerja sama pasar berkembang yang awalnya mencakup Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Pada bulan Januari, blok tersebut memperluas keanggotaannya hingga mencakup Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Iran, dan Ethiopia. Selain itu, lebih dari 30 negara, termasuk Vietnam, Venezuela, dan Kazakhstan, telah menyuarakan ketertarikan untuk bergabung.

Menurut Song, perluasan BRICS yang berkelanjutan menyuntikkan kepercayaan dan vitalitas ke dalam pembangunan Global Selatan. "Bagi negara-negara berkembang, jalan menuju pembangunan terletak pada peningkatan diri yang bersatu dan penyelarasan strategis melalui kerja sama ekonomi dan perdagangan, daripada ketergantungan yang berlebihan pada dukungan dari negara-negara maju," ujarnya.

Para ahli juga menyoroti kontras tajam antara BRICS dan lingkaran eksklusif yang digerakkan oleh Barat yang dipimpin AS yang menarik batasan ideologis, dan bahkan menerapkan hegemoni ekonomi mereka. "Model BRICS didasarkan pada perluasan konsensus di antara negara-negara berkembang melalui negosiasi yang setara dan saling menguntungkan," jelas Song.

Melalui kolaborasi di antara negara-negara berkembang, negara-negara itu akan memperkuat suara kolektif mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam tata kelola global. Kolaborasi ini diyakini akan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan pembangunan negara-negara berkembang.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan pada konferensi pers rutin pada awal pekan ini bahwa pengembangan dan perluasan mekanisme BRICS mencerminkan tren zaman, melayani kepentingan negara-negara terkait, dan memberikan kekuatan pendorong yang kuat bagi multipolaritas di dunia dan demokrasi yang lebih besar dalam hubungan internasional.

"Anggota BRICS telah menanggapi harapan berbagai pihak dengan segala ketulusan dan memajukan proses yang relevan dengan tindakan pragmatis. Kami menyambut lebih banyak mitra yang berpikiran sama untuk bergabung dalam kerja sama BRICS dan bekerja sama untuk menjadikan tatanan internasional lebih adil dan setara," kata Lin.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kelompok pendidikan memberikan andil inflasi pada Juli 2024 sebesar 0,04 persen. Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti mengungkapkan, pada Juli 2024 ini kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,69 persen.

"Data historis memperlihatkan, permulaan tahun ajaran baru sering menjadi pendorong inflasi dalam kelompok pendidikan," ungkap dia, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Amalia menuturkan komoditas penyumbang inflasi dalam kelompok pendidikan adalah biaya sekolah yang semakin mahal baik dari tingkat sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masing-masing menyumbang ambil inflasi sebesar 0,01 persen.

"Berdasarkan data historis kelompok pendidikan ini tentunya berpotensi memberikan andil terhadap inflasi dalam dua bulan ke depan," jelasnya.

Di sisi lain, BPS melaporkan terjadi deflasi sebesar 0,18 persen pada Juli 2024. Kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang deflasi terbesar adalah makanan minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,97 persen dan berikan andil deflasi 0,28 persen.

Amalia mengatakan, deflasi Juli 2024 sebesar 0,18 persen itu didorong oleh deflasi komponen harga bergejolak. Komponen ini mengalami deflasi sebesar 1,92 persen dan memberikan andil deflasi sebesar 0,32 persen.

Adapun komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah bawang merah, cabe merah, tomat, daging ayam ras, bawang putih dan telur ayam ras.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Juli 2024 terjadi deflasi sebesar 0,18 persen secara bulanan, inflasi 2,13 persen secara tahunan, serta inflasi 0,89 persen secara tahun kalender.

Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti mengatakan kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang deflasi terbesar adalah makanan minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,97 persen dan berikan andil deflasi 0,28 persen.

Diungkapkannya,deflasi pada Juli 2024 yang sebesar 0,18 persen itu didorong oleh deflasi komponen harga bergejolak. Komponen ini mengalami deflasi sebesar 1,92 persen dan memberikan andil deflasi sebesar 0,32 persen.

"Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah bawang merah, cabe merah, tomat, daging ayam ras, bawang putih dan telur ayam ras," jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (1/8/2024).

Amalia juga menuturkan bahwa tingkat deflasi kelompok makanan dan minuman dan tembakau pada Juli 2024 adalah yang terdalam sejak November 2022.

"Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi selama 4 bulan berturut-turut," imbuhnya,

Amalia pun merincikan, komoditas utama penyumbang deflasi Juli 2024 antara lain bawang merah menyumbang andil deflasi 0,11 persen.

"Cabe merah menyumbang andil deflasi sebesar 0,09 persen, tomat menyumbang andil deflasi sebesar 0,07 persen dan daging ayam ras menyumbang andil deflasi sebesar 0,04 persen," tuturnya.

Amalia menekankan, diantara komoditas tersebut, tomat mengalami deflasi terdalam sepanjang 2022 sampai dengan 2024.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Juli 2024 terjadi deflasi sebesar 0,18 persen atau terjadi penurunan IHK dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,9 pada Juli 2024. Ini merupakan deflasi ketiga secara berturut-turut.

Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti mengatakan, secara tahunan (year on year) terjadi inflasi sebesar 2,13 persen dan secara tahun kalender (year to date) terjadi inflasi 0,89 persen.

"Deflasi Juli 2024 lebih dalam dibandingkan Juni 2024 dan merupakan deflasi ketiga pada 2024," jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (1/8/2024).

Amalia menuturkan, kelompok pengeluaran penyumbang deflasi terbesar adalah makanan minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,97 persen dan memberikan andil deflasi 0,28 persen.

Sementara itu, terdapat komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain cabe rawit dan beras dengan andil inflasi masing masing 0,04 persen. Kemudian, emas perhiasan, kopi bubuk, kentang, sigaret kretek mesin dan sigaret kretek tangan dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen.

Amalia menambahkan, catatan lainnya adalah kelompok pendidikan yang juga memberikan andil inflasi terbesar yaitu 0,04 persen atau mengalami inflasi sebesar 0,69 persen.

Katanya,jika dilihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah maka sebanyak 32 dari 38 Provinsi Indonesia mengalami deflasi, sedangkan 6 lainnya mengalami inflasi.

"Deflasi terdalam sebesar 1,07 persen terjadi di Sumatera Barat, sementara itu inflasi tertinggi terjadi di Papua Barat Daya sebesar 0,25 persen," pungkasnya.

JAKARTA - China mendukung penguatan aliansi BRICS melalui ekspansi di negara-negara Asia Tenggara. Dengan bertambahnya negara baru yang bergabung dengan BRICS, negara komunis ini optimistis mampu mempercepat agenda dedolarisasi untuk melawan Amerika Serikat (AS) di panggung perdagangan global.

Tujuan utama BRICS adalah mencampakkan dolar AS dari mata uang cadangan dunia dan menggantinya dengan mata uang lokal. Malaysia baru-baru ini mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS dengan bantuan Rusia.

China mendukung masuknya Malaysia ke dalam aliansi ini. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menadaskan bahwa negaranya bersedia menerima Malaysia untuk bergabung dengan blok tersebut.

"China menyambut baik partisipasi lebih banyak mitra dalam kerja sama di dalam BRICS sehingga kita dapat bertindak bersama untuk mendorong pengembangan tatanan internasional yang lebih adil dan masuk akal," ujar Lin Jian dilansir dari Watcher Guru, Kamis (1/8/2024).

Namun, perluasan BRICS adalah berdasarkan konsensus dan anggota lainnya harus memberikan suara untuk keanggotaan Malaysia. Malaysia tidak akan menjadi bagian dari blok ini jika hanya menerima dukungan dari China dan Rusia.



Laporan terbaru menunjukkan, India menolak gagasan ekspansi BRICS di 2024. Pemerintah Modi ingin menghentikan sementara penerimaan negara-negara baru termasuk Malaysia selama lima tahun ke depan. India ingin menetapkan seperangkat aturan dan kebijakan yang jelas dalam lima tahun ke depan dan tidak secara membabi buta menerima negara-negara baru. Di sisi lain, China dan Rusia menginginkan hal yang sebaliknya.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan kabar terbaru terkait pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ). Adapun hingga saat ini tercatat 99,5% yang sudah dipadankan.

"99,5 persen pemadanaan NIK dengan NPWP, dan kita terus melakukan kampanye untuk bisa 100 persen," kata Sri Mulyani usai bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menegaskan, pihaknya akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memadankan NIK-NPWP.

"Nah sekarang yang kami padankan itu, jadi 99% itu mayoritas kami padankan, 5 juta kami padankan. Kami dengan dukcapil connect, data dukcapil kami bawa kami padankan," ungkap Suryo.

Adapun berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, hingga 29 Juni 2024 pukul 09.00 WIB jumlah NIK-NPWP yang belum dipadankan mencapai 670 ribu atau 0,9% dari keseluruhan data yang ada.

Perlu diketahui, DJP melaksanakan program pemadanan NIK-NPWP sebagai persiapan peluncuran core tax system. Dengan pemadanan ini diharapkan administrasi perpajakan akan lebih sederhana dan efektif.

DJP memberikan tenggat waktu kepada wajib pajak orang pribadi untuk melakukan pemadanan paling lambat 30 Juni 2024. Tenggat waktu itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022.

Bila wajib pajak tak kunjung memadankan NIK-nya sebagai NPWP hingga batas waktu akan mengalami kendala dalam mengakses layanan perpajakan yang mensyaratkan NPWP. Misalnya saja saat WP (Wajib Pajak) ingin memenuhi kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak.

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kondisi utang pemerintah naik menjadi Rp8.444,87 triliun per akhir Juni 2024 atau semester I-2024. Mengutip buku APBN Kita edisi Juli 2024, posisi utang pemerintah pada Juni 2024 ini mengalami peningkatan Rp91,85 triliun dari Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024 (month-to-month/mtm).

Dengan posisi utang tersebut, rasio utang per akhir Juni 2024 tercatat sebesar 39,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kemenkeu menyatakan, rasio utang ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Jumlah utang pemerintah per akhir Juni 2024 tercatat Rp8.444,87 triliun. Rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, Rabu (31/7/2024).

Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, Kemenkeu melaporkan mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%.

Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per akhir Juni 2024 masih didominasi oleh instrumen SBN yakni 87,85% dan sisanya pinjaman 12,15%.

Jika dirinci, nilai SBN domestik sebesar Rp5.967,70 triliun yang terdiri dari surat utang negara atau SUN sebesar Rp4.732,71 triliun dan surat berharga syariah negara atau SBSN sebesar Rp1.234,99 triliun.

Selain itu SBN dengan denominasi valuta asing atau valas sebesar Rp1.451,07 triliun dengan komposisi SUN sebesar Rp1.091,63 triliun dan SBSN sebesar Rp359,44 triliun.

Sementara nilai utang pemerintah yang berasal dari pinjaman sebesar Rp1.026,11 triliun. Angka tersebut setara 12,15% dari total utang pemerintah yang terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp38,10 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp988,01 triliun.

"Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal," tulis laporan Kemenkeu.

Selain itu, Kemenkeu menegaskan bahwa pemerintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir Juni 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah dilaporkan terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo pada 7,98 tahun.

JAKARTA - Harga minyak dunia melonjak memperpanjang kenaikan sebelumnya setelah Hamas melaporkan bahwa Israel telah membunuh pemimpin politiknya memicu ketegangan di wilayah yang memproduksi sekitar sepertiga minyak mentah dunia. Melansir Bloomberg, patokan global Brent naik mendekati USD80 per barel setelah jatuh 4,5% selama tiga sesi sebelumnya, dengan West Texas Intermediate di sekitar USD76 per barel.

Hamas mengatakan bahwa Israel telah membunuh pemimpin politiknya, Ismail Haniyeh, dalam sebuah serangan udara di Iran. Serangan ini terjadi setelah serangan sebelumnya oleh Israel di Beirut yang menewaskan seorang komandan senior Hizbullah.

Telah terjadi saling balas tembakan dalam beberapa hari terakhir, dengan serangan Hizbullah di Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Israel yang menewaskan 12 anak-anak, yang berpotensi membahayakan gencatan senjata yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas.

Para pedagang minyak telah menilai risiko eskalasi konflik dan apakah hal ini dapat menyebabkan lebih banyak serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Laut Merah, atau mempengaruhi produksi dan ekspor, terutama dari Iran. Harga minyak mentah cenderung tidak bereaksi terlalu tajam terhadap perkembangan baru dalam perang, yang telah berlangsung sejak awal Oktober 2023.

"Serangan ini jelas memupus harapan gencatan senjata,? kata Priyanka Sachdeva, analis pasar senior di broker Phillip Nova Pte di Singapura. "Karena ini terjadi di Teheran, sangat masuk akal bahwa ini dapat memicu konflik yang lebih luas dan kita mungkin akan melihat keterlibatan negara-negara lain."

Di luar Timur Tengah, gambaran permintaan global tetap lemah karena perlambatan ekonomi China yang berkepanjangan terus membebani sentimen. Brent diperkirakan akan mengalami penurunan bulanan sekitar 8%, penurunan terbesar tahun ini, meskipun harga didukung oleh pembatasan suplai OPEC+ dan ekspektasi bahwa Federal Reserve akan segera menurunkan suku bunga.

Di AS, sebuah kelompok industri mengatakan persediaan minyak mentah turun 4,5 juta barel minggu lalu. Jika dikonfirmasi oleh angka resmi pada hari Rabu, itu akan menandai penurunan beruntun terpanjang sejak Januari 2022. The Fed secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga

JAKARTA - Ukraina diproyeksikan akan semakin terpuruk pada 2025 lantaran kehabisan pendonor dari negara-negara Barat. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sergey Marchenko. Ukraina saat ini sangat bergantung bantuan keuangan dari Barat. Kiev telah menerima paket bantuan Amerika Serikat (AS) senilai USD60 miliar tahun ini meski mengalami kebuntuan panjang di Kongres.

Tahun depan, bagaimanapun, Kiev tidak dapat mengharapkan suntikan dana yang sama, karena bantuan dari Barat sangat bergantung pada hasil pemilihan presiden di AS akhir tahun ini. "Tahun 2025 akan lebih sulit. Ini adalah tahun ketidakpastian, tahun keputusan yang mungkin tidak berhasil," ujar Marchenko kepada RBC Ukraina dilansir dari Russia Today, Rabu (31/7/2024).

Meskipun Ukraina siap mengambil keputusan yang paling sulit dan mengandalkan utang dari Barat, Marchenko mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan untuk dapat bertempur, Kiev akan membutuhkan tambahan dana penyangga sebesar USD12-15 miliar pada 2025.

Dia pun mendatangi koleganya negara-negara Barat: "Ada defisit sebesar USD500 miliar hryvnia atau USD12,1 miliar dan ada solusi untuk menutupinya. Namun, kami juga berharap untuk tahun 2025 Anda akan memberikan jaminan keuangan yang cukup sehingga kami dapat membiayai anggaran tersebut."

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Ukraina, utang publik negara ini melonjak lebih dari USD1 miliar di bulan Juni, dengan total volume utang sekarang melebihi USD152 miliar atau setara Rp2.479 triliun. Dana Moneter Internasional (IMF) pada Juni lalu telah merevisi pertumbuhan ekonomi Ukraina dengan royeksi produk domestik bruto tahun ini menjadi 2,5% dari perkiraan bulan April sebesar 3,2%, dengan alasan memburuknya sentimen di kalangan konsumen dan bisnis selama konflik dengan Rusia.

Lembaga pemeringkat kredit yang berbasis di Amerika Serikat, Fitch, minggu lalu juga menurunkan peringkat Ukraina ke dalam zona gagal bayar atas utang senilai USD20 miliar. Menurut lembaga ini, proses gagal bayar telah dimulai di Ukraina. Fitch juga memperkirakan bahwa utang pemerintah negara ini akan melonjak menjadi 92% dari PDB Ukraina tahun ini.

JAKARTA - Dedolarisasi yang terus menggema di banyak negara untuk mencoba bergeser dari dolar AS (USD) diramalkan bakal segera menjadi bumerang. Seorang analis komoditas dan pendiri CPM Group, Jeffrey Christian berpikir, bahwa dorongan dedolarisasi pada beberapa negara seperti Rusia, China, dan India dapat berakhir menjadi bumerang dan merugikan ekonomi negara-negara tersebut.

Terlepas dari pergerakan yang sedang berlangsung, dominasi dolar diyakini tidak akan hilang, mengingat betapa meluasnya greenback di pasar keuangan. Hal ini disampaikan oleh Jeffrey Christian kepada Business Insider dalam sebuah wawancara.

"Saya berpikir bahwa dedolarisasi adalah mimpi yang dimiliki beberapa dari kita," kata Christian.

"Ini adalah gagasan untuk pindah ke rezim mata uang multi-internasional. Ini ide yang bagus, tetapi logistik yang terjadi sangat menakutkan karena semua pemerintah dan negara harus mengubah cara mereka berurusan dengan mata uang," bebernya.

Christian adalah salah satu dari sekelompok skeptis terhadap dedolarisasi di Wall Street, yang telah mengesampingkan tren itu tidak lebih dari kata kunci. Dedolarisasi adalah "mitos", "tidak masuk akal", dan "lelucon buruk," kata Christian kepada klien dalam presentasi awal tahun ini.

Ia menambahkan, tidak menganggap ketakutan tentang dolar yang digantikan oleh mata uang lain sebagai sesuatu yang terlalu serius. Menurutnya untuk negara-negara yang bersikeras tidak menggunakan dolar bakal menghadapi serangkaian konsekuensi ekonomi.

Setidaknya ada 3 konsekuensi yang harus dihadapi bagi para pendukung dedolarisasi:

1. Masalah Pembayaran

Pertama, negara-negara dedolarisasi dibayangi risiko masalah pembayaran yang lebih tinggi, kata Christian. Dia merujuk kepada India, yang bersikeras membeli minyak Rusia dalam rupee dan dirham ? mata uang UEA (Uni Emirate Arab) ? tahun lalu. Para pedagang mengatakan, keputusan itu menyebabkan setidaknya tujuh kapal minyak menuju India kembali ke Rusia, seperti dilaporkan Reuters.

Konflik pembayaran berasal dari fakta bahwa mata uang lain tidak selikuid dolar, karena greenback begitu banyak digunakan di pasar global dan dipegang di antara bank sentral.

Dolar dipakai dalam 88% dari semua transaksi mata uang harian pada April 2022, menurut Bank of International Settlements, dan menyumbang 54% dari semua cadangan devisa, berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF).

Sementara itu mata uang lain, seperti yuan China, terikat oleh kontrol modal yang ketat, yang juga membuatnya kurang likuid dan karenanya menjadi kurang menarik daripada dolar. Christian juga mengutarakan, sulit untuk dengan cepat meningkatkan likuiditas mata uang tanpa memicu inflasi yang tinggi.

"Ada banyak orang yang ragu-ragu untuk berdagang dan memegang cadangan, kekayaan serta rekening bank dalam yuan karena itu bukan mata uang yang sepenuhnya bergerak bebas. Jadi ada batasan di dalamnya," tambahnya.

2. Perdagangan Terbatas

Kedua, negara-negara yang mencoba menghapus dolar dapat menghambat impor dan ekspor mereka. Sekali lagi, itu karena dolar adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia ? dan tidak menggunakan mata uang itu dapat membatasi ruang lingkup mitra dagang suatu negara. Ungkap Christian, hal itu pada akhirnya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Rusia dijadikan olehnya sebagai salah satu contohnya. Negara itu membuang dolar setelah ditampar dengan sanksi Barat pada tahun 2022. Tetapi meninggalkan greenback hanya mengisolasi negara itu lebih banyak dari pasar internasional, disampaikan seorang ekonom UC-Berkeley, yang bisa melemahkan ekonominya lebih jauh.

3. Kehilangan Nilai

Dampak ketiga yaitu bank sentral berisiko membuat "investasi buruk" dengan memegang mata uang lain, karena dolar adalah penyimpan nilai yang unggul, kata Christian.

Menurutnya indeks dolar AS, yang menilai bobot greenback terhadap sekelompok mata uang asing telah terapresiasi sekitar 40% sejak jatuh pada tahun 2011. Sementara itu, mata uang seperti yuan telah terdepresiasi terhadap dolar selama satu dekade terakhir.

"Dolar menjadi sangat kuat dalam 20 tahun terakhir. Jadi, Anda melakukan investasi yang buruk," kata Christian tentang bank sentral yang memilih untuk melepaskan cadangan dolar mereka.

Christian juga melihat tidak "terlalu banyak" negara di dunia yang melakukan dedolarisasi dalam skala luas, dengan pengecualian seperti Rusia, di mana ketegangan geopolitik dengan AS telah beralih ke dalam kebijakan ekonomi.

Alasannya karena dolar begitu banyak digunakan di pasar keuangan, sehingga dia memperkirakan akan memakan waktu beberapa dekade bagi dolar untuk digeser jika itu terjadi. Hal ini mirip dengan pandangan yang dipegang oleh pakar mata uang lainnya, yang mengatakan petahana dolar akan memakan waktu lama untuk digulingkan karena reputasinya yang aman.

"Anda memiliki hambatan besar untuk bergerak menuju rezim mata uang internasional yang kurang bergantung pada dolar. Bukan tidak mungkin, tetapi itu akan memakan waktu beberapa dekade untuk dieksekusi atau baru akan datang pada akhir keruntuhan ekonomi dan keuangan global yang sangat besar yang saya tidak melihat akan terjadi," kata Christian.

JAKARTA - Ekspor sumber daya alam Rusia ke China meningkat pesat pada 2024. Pasokan komoditas Moskow ke negara tetangganya di Asia tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa.

Perdagangan Rusia dengan China mencapai USD65 miliar pada paruh pertama tahun ini, dengan tingkat ekspor sumber daya alam mencapai level tertinggi, Vedomosti melaporkan data Bea Cukai China, Senin (30/7).

Ekspor barang-barang Rusia ke China melonjak 4% dari tahun ke tahun meningkat ke rekor USD65,2 miliar antara Januari hingga Juni tahun ini dengan pasokan minyak dan gas menyumbang hampir 90% dari pengiriman.

China membeli minyak dan produk minyak bumi lainnya senilai total USD50 miliar atau setara Rp816 triliun meningkat dibandingkan dengan USD47 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Hanya dalam enam bulan di 2024, produsen minyak Rusia menjual lebih dari USD55 miliar ton minyak mentah ke China meningkat 5% dibandingkan tahun lalu.

Harga rata-rata ekspor minyak Rusia melonjak 9% pada semester I-2024 dari periode yang sama tahun lalu, yaitu USD80,3 per barel menembus batas harga USD60 per barel dari harga yang dipatok oleh sanksi Barat.

Pengiriman aluminium Rusia ke China telah tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa dan telah melonjak sebesar 64% secara tahunan menjadi USD1,8 miliar. Ekspor komoditas lain juga meningkat.

Pasokan bijih logam tumbuh 15% menjadi USD2,3 miliar tahun ini. Sementara, ekspor kayu meningkat 2% menjadi USD1,7 miliar.
Melansir dari Russia Today, kerjasama bilateral antara Rusia dan China telah tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama dua tahun terakhir dan terus meningkat.

Omzet perdagangan mencapai titik tertinggi dalam sejarah sebesar USD240 miliar dalam skala tahunan tahun lalu dengan ekspor dan impor yang melonjak dua digit. Rusia telah mengalihkan sebagian besar arus perdagangannya ke pasar-pasar Asia, terutama ke China, setelah negara-negara Barat menjatuhkan sanksi-sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Moskow atas konflik Ukraina.

Hubungan ekonomi antara Moskow dan Beijing telah didukung oleh keputusan bersama untuk melakukan sebagian besar transaksi dalam mata uang masing-masing negara, alih-alih berdagang dalam dolar AS.