Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah, menggelar aksi mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (9/11).

Aksi ini sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS). Mereka kecewa serapan susu sapi lokal berkurang.

Peternak dan pengepul susu Boyolali berharap pemerintah dan industri pengolahan mengutamakan produksi susu lokal untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri.

Di sisi lain, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menyatakan sudah melaporkan yang dialami peternak sapi perah di Boyolali ini ke Kementerian Pertanian (Kementan).

"Tadi malam saya sudah melaporkan ini kepada Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga dengan beberapa Direktur yang ada di sana," ujar Plt Kepala Dinas PKH Jateng Ignasius Haryanta Nugraha dikutip Detikjateng, Sabtu (9/11).

Ia mengaku sempat menemui massa aksi yang mengeluhkan penerimaan industri yang kini berkurang. Haryanta menyebut permasalahan ini sudah diketahui oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menurutnya, Amran berencana menggelar rapat dengan mengundang asosiasi industri pengolahan susu (IPS) dan pemerintah daerah sentra penghasil susu pada Senin mendatang (11/11).

"Untuk mendapatkan konfirmasi secara langsung dari IPS, mengapa terjadi pengurangan kuota-kuota dari para pengepul yang ada di Jawa Tengah maupun dari provinsi yang lain. Itu inti dari upaya penyelesaian permasalahan terhambatnya serapan susu di IPS," ujarnya.

Haryanta juga bakal mengecek dugaan susu impor jadi biang kerok tak terserapnya susu peternak lokal pada rapat koordinasi dengan Mentan Amran besok.

"Nanti kami hari Senin akan melakukan kroscek terhadap perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku susu," jelas dia.

Soal impor susu ini, ia menjelaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengimpor sapi untuk program susu gratis, tetapo mengimpor 1 juta ekor sapi perah dalam 5 tahun. Kehadiran sapi impor ini diharapkan bisa menutup kekurangan 80 persen kebutuhan susu yang tak mampu dipasok peternak lokal.

"Dengan harapan memasukkan sapi perah ke Indonesia 1 juta ekor selama 5 tahun itu untuk menutup celah yang 80 persen yang belum ter-cover oleh peternak yang ada di Indonesia. Dengan harapan 5 tahun itu nanti Indonesia sudah swasembada susu," imbuhnya.

Saat ini peternak memang baru bisa memenuhi 20 persen kebutuhan susu sapi nasional, sedangkan yang 80 persen sisanya di mengandalkan impor.

Sebelumnya, para peternak sapi perah dan pengepul susu di Jawa Timur juga memprotes hal serupa. Peternak sapi di Pasuruan, Jatim, juga membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan.

Peternak yang juga pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto mengatakan pembatasan tak terlepas karena industri lebih memilih menggunakan susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu, dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Karenanya, ia berharap pemerintah memperhatikan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

"Kalau masalah harga dan lain sebagainya dengan industri bisa dinegosiasi. Kalau industri merasa harga masyarakat kalah dengan impor kan bisa didiskusikan. Apalagi, masyarakat peternak sapi perah sampai sekarang juga masih jalan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding membuka wacana untuk kembali mengizinkan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.

Penghentian sementara ini dilakukan sejak 2015 melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Penghentian dilakukan karena kasus kekerasan yang dialami pekerja migran.

Dilansir dari Antara, Karding mengatakan dengan penerapan moratorium saat ini penyelundupan tenaga kerja malah terjadi.

"Harus dibuka, karena kalau tidak dibuka tetap berangkat juga (PMI non-prosedural), jadi kita buka tapi diperketat," kata Karding di Tangerang, Sabtu (9/11).

Ia mengatakan saat ini pencabutan moratorium ini masih dalam kajian dan evaluasi.

"Untuk moratorium untuk Arab Saudi lagi kita kaji dan dievaluasi hingga saat ini," katanya.

Jika nanti jadi dibuka ia mengingatkan aturan ketat akan diberlakukan untuk mencegah kasus penyelundupan tenaga kerja dan untuk melindungi pekerja.

Selain itu, Kementerian PPMI juga sedang mengkaji dan menyelesaikan aturan mengenai mekanisme sistem pekerjaan bagi para pekerja migran Indonesia.

Termasuk soal penetapan upah yang harus diterima pekerja dan kemampuan dasar seperti bahasa.

"Termasuk bahasa soal salary atau upah sebesar 1.500 riyal, atau kalau di rupiahkan itu kisaran Rp7,5 juta," ujarnya.

Kadir juga menambahkan, pengkajian moratorium PMI untuk Arab Saudi dilakukan atas banyaknya minat warga negara Indonesia untuk bekerja di negara tersebut.

Selain bekerja, tentu beribadah di kota suci bagi pekerja muslim Indonesia jadi kelebihan tersendiri.

"Karena Muslim banyak yang berpandangan, Madinah, Mekah, berdoa disana luar biasa. Orang Indonesia cita-cita utama ke Arab, terutama di NTB itu tidak mau kalau tidak ke Arab, motifnya lebih keinginan beribadah," kata Karding.

Secara umum, baik pemblokiran maupun pelaporan jual kendaraan bermotor sama-sama terkait dengan kepemilikan kendaraan, namun dengan prosedur yang berbeda.

Hal ini penting untuk diketahui, karena dapat menghindarkan wajib pajak dari pajak progresif saat hendak menambah kendaraan di kemudian hari. Namun, hingga saat ini, banyak wajib pajak yang belum paham perbedaan antara pemblokiran dengan pelaporan jual kendaraan bermotor.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan, pemblokiran kendaraan bermotor adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Unit Pelaksana Regident Ranmor, yakni dengan memberikan tanda pada data registrasi kendaraan tertentu.

"Tindakan ini bertujuan untuk memberlakukan pembatasan sementara terhadap status kepemilikan atau pengoperasian kendaraan tersebut. Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, ada dua jenis pemblokiran yang dilakukan, yaitu pemblokiran data BPKB dan pemblokiran data STNK," kata Morris.

Adapun pemblokiran data BPKB bertujuan untuk mencegah perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik; menegakkan hukum terkait kendaraan yang terlibat dalam kasus kriminal atau hukum lainnya; serta melindungi kepentingan kreditur, seperti pemberi pinjaman kendaraan.

Sementara, pemblokiran data STNK dilakukan untuk mencegah proses pengesahan dan perpanjangan registrasi kendaraan atau penggantian STNK; serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pelaporan Jual Kendaraan Bermotor

Pergub 185 tahun 2016 menyatakan, pelaporan jual kendaraan bermotor merupakan langkah yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan setelah melakukan penjualan kendaraan kepada pihak ketiga atau secara langsung.

"Langkah ini penting karena dengan melaporkan penjualan kendaraan, pemilik akan terhindar dari pajak progresif saat membeli kendaraan baru, dan juga menghindari masalah di masa mendatang," ujar Morris.

Perbedaan utama lainnya, pemblokiran kendaraan bermotor dilakukan oleh Polri, sedangkan pelaporan jual kendaraan dilakukan setelah penjualan kendaraan oleh pemilik kendaraan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Bapenda DKI.

Morris menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari regulasi yang bertujuan mengatur status dan kepemilikan kendaraan guna menjaga keamanan serta keteraturan dalam masyarakat.

"Pemblokiran kendaraan bermotor dan pelaporan jual kendaraan memiliki implikasi penting bagi pemilik kendaraan bermotor, khususnya di wilayah DKI Jakarta," pungkasnya.

Pelaporan kendaraan yang telah dijual dapat dilakukan tanpa repot secara online melalui website pajakonline.jakarta.go.id, tak perlu datang ke SAMSAT. Tata cara pelaporan dapat disimak di sini.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah memberikan perhatian khusus pada peternak sapi lokal agar tak lagi membuang susu hasil panen.

Hal ini disampaikan Saan merespons aksi peternak sapi di Pasuruan, Jawa Timur yang membuang susu karena pembatasan jumlah pengiriman ke industri pengolahan.

"Kita berharap, ya, bahwa petani-petani atau peternak-peternak lokal yang terkait dengan terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah," kata Saan di Sekretariat Akademi Bela Negara NasDem, Jakarta, Sabtu (9/11).

Saan tak menampik keperluan impor susu karena kebutuhan yang besar. Namun, menurutnya pemerintah harus tetap memberikan perhatian khusus agar alokasi pasokan susu didominasi oleh peternak lokal.

"Jadi tetap disamping memenuhi kebutuhan susu untuk nasional, itu tetap juga harus selain impor, karena memang tidak mencukupi, juga peternak itu harus mendapatkan perhatian khusus juga," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, tak ada lagi susu dari peternak lokal yang tidak laku karena tak mampu bersaing dengan kualitas susu impor.

Apabila ketersediaan susu di pasar domestik sudah tak lagi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, kata Saan, baru lah keran impor susu bisa dibuka.

"Nanti sisanya kekurangan dari lokalnya berapa, baru nanti impornya berapa. Sehingga kesediaan susu secara nasional itu bisa terpenuhi," tururnya.

Diberitakan sebelumnya, peternak sapi asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil panen karena adanya pembatasan pasokan susu lokal ke industri.

Peternak sekaligus pengepul susu Bayu Aji Handayanto mengatakan, kondisi ini terjadi akibat kurangnya kontrol pemerintah terhadap susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Bayu berharap pemerintah memperhatikan pasokan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

Perjalanan kereta cepat Whoosh kembali normal sejak pukul 14.30 WIB, Sabtu (9/11), setelah sempat tertunda akibat jalur tertutup atap seng rumah warga.

"Benda asing berupa atap seng dari perumahan sekitar jalur yang sebelumnya terbawa angin kencang akibat cuaca buruk berhasil dievakuasi oleh petugas," kata Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa dalam keterangan tertulis.

Eva mengatakan petugas juga telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas kondisi jalur rel, listrik aliran atas, dan prasarana Whoosh lainnya di lokasi untuk memastikan keamanan perjalanan.

Akibat gangguan tersebut, terdapat 7 perjalanan Whoosh yang terdampak pada rentang pukul 13.00 hingga 14.30 WIB.

"Meski saat ini jalur sudah dapat beroperasi normal, masih terdapat Whoosh yang mengalami keterlambatan dampak dari sejumlah kereta yang sempat tertahan sebelumnya. Pengaturan pola operasi terus dilakukan agar seluruh perjalanan Whoosh dapat berjalan kembali sesuai jadwal," ujarnya.

KCIC menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan berkomitmen untuk terus menjaga keselamatan serta kenyamanan perjalanan penumpang.

PT Pertamina (Persero) melalui Subholding PT Kilang Pertamina Internasional bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mewujudkan dukungan terhadap Program Kali Bersih (Prokasih) Sungai Ciliwung yang diadakan di Saung Alkesa, Bogor pada Sabtu (9/11).

Kegiatan itu dimulai sejak pagi hari, dibuka oleh prosesi simbolik penyerahan perahu kepada komunitas oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, dilanjutkan Live Tele Conference di beberapa titik dengan Komunitas Sungai Ciliwung, penanaman bibit pohon, serta bersih-bersih Sungai Ciliwung.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri yang hadir langsung menyampaikan, meski merupakan BUMN yang bergerak di sektor energi, Pertamina akan terus mendukung program pemerintah di bidang lingkungan.

"Tentunya kami tidak akan berhenti sampai di sini, karena kami juga merasakan sendiri betapa peran komunitas yang mengedukasi ke masyarakat juga sangat penting. Untuk itu kami akan terus hadir dan terus membantu mendukung program dari pemerintah dalam wujud tanggung jawab sosial yang kami lakukan," kata Simon.

Saat ini, Pertamina telah menjalankan sejumlah kegiatan seperti pemberdayaan komunitas, serta mendorong sektor UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) agar ekonomi dapat bertumbuh dan wilayah dapat berkembang.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono menyampaikan apresiasi atas peran Pertamina dalam Prokasih, yang juga melibatkan beragam komunitas. Dirinya mengungkapkan, Prokasih telah diadakan KLH secara rutin sejak tahun 1989.

Menurutnya, sungai adalah sumber kehidupan bagi manusia, sehingga seluruh lapisan masyarakat diminta bekerja sama menjaga kebersihan sungai.

"Tadi saya merasakan membersihkan kali dan bisa merasakan betapa beratnya beban komunitas. Oleh karena itu, kita terus bekerjasama untuk support membersihkan kali ini karena air adalah sumber kehidupan manusia mulai dari peradaban jaman dulu hingga sekarang," ujar Diaz.

Diaz mengakui, aksi bersih sungai ini memang tidak sepenuhnya mengatasi masalah, tetapi melalui kegiatan tersebut, KLH bersama Pertamina terus mengedukasi masyarakat untuk peduli dan berpartisipasi membersihkan lingkungan.

"Tentunya kami berharap masyarakat ikut berpartisipasi dan tidak membuang sampah yang bisa mencemari sungai kita," pungkas Diaz.

Perjalanan kereta cepat Whoosh mengalami keterlambatan pada hari ini, Sabtu (9/11). Keterlambatan disebabkan atap seng rumah warga yang terdeteksi di jalur antara Padalarang dan Tegalluar Sumarecon.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyampaikan permohonan maafnya atas tertahannya sejumlah perjalanan Whoosh.

Dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, kondisi tersebut disebabkan oleh cuaca buruk dan angin puting beliung yang terjadi di wilayah Cimahi, Jawa Barat, Sabtu pagi.

"Mulai pukul 13.00 WIB, sejumlah perjalanan Whoosh dari dan menuju Halim mengalami keterlambatan karena tim prasarana KCIC harus melakukan evakuasi pada atap seng dari perumahan warga yang terjatuh di jalur rel kereta Whoosh KM 118+500 karena terbawa angin kencang," ujar Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa dalam keterangan.

Untuk memastikan keselamatan dan keamanan penumpang serta operasional kereta, tim prasarana KCIC juga melakukan pemeriksaan jalur secara menyeluruh.

Penumpang yang mengalami keterlambatan dan harus menunggu di stasiun mendapatkan service recovery berupa makanan dan minuman.

KCIC mengimbau penumpang untuk memperhatikan arahan petugas. KCIC juga meminta penumpang untuk memperhatikan penyesuaian jadwal yang dilakukan.

"Bagi penumpang yang sudah berada di stasiun, mohon perhatikan papan informasi untuk mengetahui penyesuaian keberangkatan jadwal dan perjalanan.

PT Pertamina (Persero) mengadakan transformasi digital omni channel Pertamina Call Center (PCC) 135 untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, transformasi ini merupakan upaya pemenuhan keterbukaan informasi publik.

"Transformasi digital merupakan kunci utama bagi Pertamina dalam meningkatkan layanan kepada publik khususnya pelanggan dan seluruh masyarakat secara cepat, mudah dan efisien," ujar Fadjar.

Dalam proses transformasi digital ini, Pertamina telah melakukan uji coba sistem omni channel PCC 135 yang terintegrasi dengan seluruh kanal saluran komunikasi, antara lain kanal telepon 135, email, sosial media maupun layanan informasi publik dalam satu sistem Omni Channel.

"Transformasi digital Pertamina diimbangi dengan peningkatan skill dan kemampuan teknis para Agent PCC 135 sehingga bisa melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan ramah, sekaligus menjadi energi bagi pelanggan. Pelatihan ini sekaligus sebagai soft launching Go Live Omni Channel PCC 135," lanjut Fadjar.

Fadjar menegaskan, kebermanfaatan untuk masyarakat merupakan prioritas utama Pertamina, termasuk kemudahan akses informasi yang menjadi nilai tambah bagi layanan operasional Pertamina.

Manajemen PT Fast Food Indonesia yang menaungi jaringan restoran waralaba KFC menyebut ada dua faktor yang menyebabkan perusahaannya rugi besar pada kuartal III 2024, yakni pandemi Covid-19 dan konflik yang terjadi di Timur Tengah.

"Kondisi ini merupakan dampak berkepanjangan dari pemulihan grup dari pandemi COVID-19, di mana penjualan belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh manajemen, dan situasi pasar memburuk akibat dampak dari krisis Timur Tengah," tulis manajemen dalam laporan keuangan Kuartal III KFC tahun 2024 pada Jumat (8/11), dikutip dari detikfinance.

"Dua masalah ini telah berdampak negatif terhadap hasil grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024," lanjut pernyataan tersebut.

Menurut laporan keuangan tersebut, FAST mencatatkan kerugian sebesar Rp557,08 miliar pada kuartal lalu.

Kerugian ini mengalami peningkatan sangat besar dibandingkan periode yang sama setahun lalu, yakni sebesar 266,59 persen. Pada Q3 tahun sebelumnya, perusahaan ini cuma mencatat rugi Rp 152,41 miliar.

Tak hanya itu, kerugian besar tersebut membuat KFC terpaksa melakukan efisiensi usaha dengan menutup gerai dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawannya.

Per 30 September, perusahaan mengoperasikan 715 gerai restoran di seluruh Indonesia. Padahal pada Desember 2023, perusahaan ini diketahui mengoperasikan 762 gerai.

Dengan demikian, ada sekitar 47 gerai yang tak lagi beroperasi alias ditutup.

Kemudian, seluruh grup usaha FAST tercatat memiliki 13.715 karyawan per 30 September 2024. Jumlah tersebut turun drastis dari data pada 31 Desember 2023 yang mencatat jumlah karyawan sebanyak 15.989 orang.

Dengan demikian, ada pengurangan karyawan sebanyak 2.274 orang.

Perjalanan kereta cepat Whoosh mengalami keterlambatan pada hari ini, Sabtu (9/11). Keterlambatan disebabkan oleh adanya benda asing yang terdeteksi di jalur antara Padalarang dan Tegalluar Sumarecon.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyampaikan permohonan maafnya atas tertahannya sejumlah perjalanan Whoosh.

Dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, kondisi tersebut disebabkan oleh cuaca buruk dan angin puting beliung yang terjadi di wilayah Cimahi, Jawa Barat, Sabtu pagi.

"Mulai pukul 13.00 WIB, sejumlah perjalanan Whoosh dari dan menuju Halim mengalami keterlambatan karena tim prasarana KCIC harus melakukan evakuasi pada atap seng dari perumahan warga yang terjatuh di jalur res kereta Whoosh KM 118+500 karena terbawa angin kencang," ujar Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa dalam keterangan.

Untuk memastikan keselamatan dan keamanan penumpang serta operasional kereta, tim prasarana KCIC juga melakukan pemeriksaan jalur secara menyeluruh.

Penumpang yang mengalami keterlambatan dan harus menunggu di stasiun mendapatkan service recovery berupa makanan dan minuman.

KCIC mengimbau penumpang untuk memperhatikan arahan petugas. KCIC juga meminta penumpang untuk memperhatikan penyesuaian jadwal yang dilakukan.

"Bagi penumpang yang sudah berada di stasiun, mohon perhatikan papan informasi untuk mengetahui penyesuaian keberangkatan jadwal dan perjalanan.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar pemerintah segera mewajibkan sertifikasi bagi seluruh pelaku industri penyelenggaraan acara.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Penyelenggaraan Ria Yusnita menilai, aturan terkait sertifikasi itu sangat penting menyusul pembatalan konser Dua Lipa secara mendadak di Indonesia Arena.

Ria juga menyoroti alasan pembatalan konser yang baru diumumkan kepada publik kurang dari 24 jam jelang jadwal pentas. Menurutnya, alasan pembatalan karena keamanan panggung dapat membuat dunia internasional meragukan kemampuan penyelenggaraan kegiatan Indonesia.

"Pembatalan konser Dua Lipa karena alasan keamanan panggung bisa menimbulkan persepsi yang tidak baik bagi Indonesia di mata internasional. Karena promotor dan vendornya dianggap tidak memiliki kualifikasi yang sesuai standar musisi internasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11).

Oleh sebab itu, Ria mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah dapat menerapkan aturan dan kebijakan yang tegas mengenai sertifikasi profesi pelaku industri penyelenggaraan.

Ia menilai, adanya aturan atau kewajiban sertifikasi itu juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mendorong industri penyelenggaraan acara agar dapat berkontribusi positif pada perekonomian nasional.

"Untuk itu, sertifikasi profesi bagi seluruh pelaku industri event tidak bisa ditunda lagi. Perlu ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang sertifikasi ini," jelasnya.

Ria menegaskan, penyelenggaraan konser internasional seperti Dua Lipa seharusnya dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, utamanya pada sektor UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Karenanya, ia menyebut, pembatal konser secara mendadak jelas akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

"Penyelenggaraan konser akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, musisi Dua Lipa batal menggelar konser di Jakarta, Indonesia pada Sabtu (9/10). Pembatalan tersebut diumumkan PK Entertainment bersama TEM Presents selaku promotor di media sosial pada Jumat (8/11) malam atau kurang dari 24 jam sebelum konser berlangsung.

Dalam keterangan tertulis itu, promotor menyatakan dengan berat hari harus membatalkan konser bertajuk Dua Lipa Radical Optimism Tour in Jakarta karena alasan keamanan panggung.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja demi efektivitas dan efisiensi.

Pembubaran satgas tersebut dilakukan Prabowo dengan meneken Keppres No.32 Tahun 2024. Keppres itu ditandatangani Presiden Prabowo pada 8 November lalu.

"Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, perlu membubarkan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja," demikian bunyi poin b pertimbangan Keppres itu sebagaimana diunggah disitus JDIH Setneg, Sabtu (9/11).

Dalam poin a pertimbangan itu, Presiden Prabowo juga menyatakan UU Cipta Kerja telah dapat dilaksanakan secara efektif untuk memperluas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam pasal 2 penetapan Keppres tersebut Presiden Prabowo juga menyatakan Satgas Sosialisasi tentang Cipta Kerja sudah tidak berlaku.

"Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian petikan Pasal 2 Keppres tersebut.

Sebelumnya, Satgas tersebut dibentuk oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui Keppres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Satgas tersebut memiliki beberapa tugas. Pertama, mensinergikan substansi sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Kedua, menentukan strategi sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya dalam media informasi yang dimiliki kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Ketiga, mengkonsolidasikan kegiatan sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.