Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mau fokus mengatur upah minimum provinsi (UMP) 2025 pada 100 hari pertama kerja di Kabinet Merah Putih.

"(Kerja) 100 hari pertama kebetulan momentumnya adalah terkait tentang UMP (2025). Ini kami sedang bahas bersama," jelas Yassierli dalam Konferensi Pers Usai Serah Terima Jabatan di Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

Menurutnya, masalah penetapan UMP 2025 adalah isu yang cukup strategis. Kemnaker bersama dengan kelompok buruh maupun pengusaha bakal mencari jalan keluar terbaik untuk menghitung besaran upah buruh tahun depan.

"kami yakin kerja sama dari teman-teman buruh dan dukungan Apindo (pengusaha), kita akan coba cari solusi yang terbaik," tegas guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Menteri usulan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu paham bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin menyejahterakan rakyat Indonesia. Harapan Prabowo terkait kesejahteraan masyarakat Indonesia diucapkan dalam pidato pertamanya usai pelantikan di Gedung MPR RI.

Akan tetapi, Menaker Yassierli menyebut dimensi kesejahteraan luas.

"Kesejahteraan itu luas, dimensinya tidak hanya upah. Kalau pun kita berbicara terkait dengan upah, itu juga bukan hanya UMP, juga ada upah berbasis produktivitas," ungkapnya.

Yassierli mengatakan mewujudkan keinginan Prabowo soal kesejahteraan rakyat adalah tujuan nomor satu. Tetapi, upaya menyejahterakan tak cukup digarap satu kementerian. Ia pun berharap ada kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain.

Namun, Yassierli belum berani menjawab apakah salah satu langkahnya adalah dengan merevisi UU Cipta Kerja. Begitu juga dengan peluang revisi PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

"Regulasi ini mohon beri kami waktu dulu. Saya belum bisa menyampaikan seperti apa. Tentu saya yakin yang pertama Bapak Presiden (Prabowo) pasti sudah punya arahan seperti apa," ucap Yassierli.

"Kedua, nanti kami juga didukung para tim pakar, ahli hukum yang coba melihat seperti apa. Dan juga nanti akan kita lihat pelaksanaan selama ini seperti apa," tambahnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan aturan soal UMP 2025 masih berbasis PP Pengupahan eksisting. Memang, ia mengakui ada tarik-menarik antara pengusaha dan Dewan Pengupahan Nasional.

Putri menyebut perdebatan itu menyangkut nilai alpha (α) atau pengali dalam rumus UMP 2025. Indeks tertentu dalam PP Pengupahan diatur di kisaran 0,10 sampai 0,30.

Pengusaha diklaim kekeh indeks tertentu alias alpha maksimal tetap 0,30. Akan tetapi, Dewan Pengupahan Nasional mengusulkan adanya kelonggaran, bahkan sampai level 1

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α). Lalu, dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Jika alpha dilonggarkan ke level 1, itu berarti ada peluang persentase kenaikan UMP menjadi lebih besar. Begitu pula sebaliknya, indeks tertentu yang kecil bakal menurunkan besaran kenaikan UMP tahun depan.

Berikut rumus persentase kenaikan UMP 2025:

UMP 2025 = inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu alias alpha).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini bakal segera mengumpulkan seluruh sekretaris jenderal (sekjen) kementerian/lembaga (K/L).

Langkah ini ditempuh usai Presiden Prabowo Subianto menerbitkan sejumlah peraturan presiden (perpres) transisi K/L. Rini menegaskan Kemenpan RB akan menjelaskan roadmap transisi tersebut, termasuk sosialisasi peraturan menpan RB (permenpan).

"Dalam waktu dekat kita akan memanggil semua sekjen untuk persiapan ini," kata Rini usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

"Mungkin dalam minggu ini semua sekjen kementerian dan lembaga kita akan panggil untuk melihat bagaimana roadmap-nya (transisi K/L)," tegasnya.

Roadmap transisi ini disusun Kemenpan RB mengingat ada sejumlah kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Rini mengatakan perlu penyesuaian sumber daya manusia (SDM) dan anggaran dari 48 kementerian di era Prabowo tersebut.

Ia menyebut tugas Kemenpan RB adalah menyusun struktur organisasi dari kementerian baru. Ini meliputi kementerian yang benar-benar baru maupun pecahan.

"Kita akan atur pertama yang harus dipindahkan mengenai SDM-nya, pegawai-pegawainya (PNS) harus pindah ke mana. Kemudian, yang kita atur berikutnya mengenai penganggarannya. Nanti kita bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi) dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) kita bahas sama-sama," jelas Rini.

"Demikian juga akan mengatur programnya, yang dulu satu menteri (sekarang dipisah kementerian). Nanti kita akan coba membuat roadmap penyelesaiannya. Itu menjadi salah satu program yang kita selesaikan dalam 100 hari ini," tegasnya.

Rini menekankan semua kementerian di Kabinet Merah Putih merupakan prioritas. Pasalnya, seluruh menteri melaksanakan urusan pemerintahan.

Ia menyebut Kemenpan RB akan mengebut penyelesaian organisasi K/L terlebih dahulu. Ini dilakukan agar para menteri Prabowo bisa langsung menjalankan program kerjanya.

"Targetnya sih memang sebelum akhir tahun (2024) sudah harus selesai. Kalau enggak, kan kita sudah anggaran baru (APBN 2025). Saya sih berharap, mungkin (akhir) Oktober kita upayakan selesai semuanya. Menteri kan harus segera bekerja. Kalau yang tidak berubah kan bisa langsung," tuturnya.

"Tapi banyak menteri yang menkonya kan sekarang ada 7, itu harus disesuaikan. Kemudian, kementerian-kementerian yang ada di bawah menko juga harus menyesuaikan dulu. Kita harus (misalnya) berkoordinasi kepada Kemenko A sekarang harus ke B," tandas Rini.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Fase 1B Velodrome-Manggarai beroperasi tepat waktu pada Agustus 2026 mendatang.

Hal ini ia sampaikan ketika meninjau perkembangan pengerjaan jalur Lintas Raya Terpadu (LRT) Fase 1B Velodrome-Manggarai bersama Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Selasa (22/10).

"Mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek ini, dengan target operasional di Agustus 2026," kata Gibran dalam keterangan resminya diterbitkan Setwapres.

Gibran melihat penyelesaian proyek LRT  sepanjang 6,4 kilometer (km) ini sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik oleh masyarakat dan mengurangi polusi udara.

Ia menilai jika LRT ini sudah tersambung mulai dari Kelapa Gading - Velodrome, maka potensi penumpang LRT Jakarta akan meningkat dari sebelumnya 3.000 - 5.000 per hari menjadi 70 ribu - 100 ribu per hari.

Di sisi lain, Gibran juga menekankan pentingnya konektivitas dan kenyamanan moda transportasi. Sehingga diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Kementerian Perhubungan sebelumnya mencatat hingga pekan kedua Juni 2024 lalu pekerjaan LRT Jakarta Fase 1B sudah mencapai 18,147 persen.

Sepanjang jalur tersebut akan berdiri lima stasiun, yakni Stasiun Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan berakhir di Stasiun Manggarai.

LRT akan menjadi alternatif moda transportasi yang akan terintegrasi dengan Stasiun Sentral Manggarai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung mengungkap pembahasan rapat perdana dengan ketiga wakilnya di hari pertama kerja Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin (21/10).

Ketiga wakilnya yakni Suahasil Nazar, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu.

Melalui akun instagramnya, Sri Mulyani mengatakan agenda rapat mereka adalah menerima laporan pertanggungjawaban 5 tahunan yang telah ia susun bersama Suahasil dan Thomas pada akhir periode di era Presiden RI ke-7 Jokowi.

"Catatan hari pertama kembali bekerja bersama @kemenkeuri kemarin, saya langsung melaksanakan Rapat Pimpinan bersama Wamen Tommy, Wamen @suahasil, dan Wamen @anggitoabimanyuofficial," tulis perempuan yang akrab disapa Ani itu, Selasa (22/10).

Ani juga menyampaikan kepada direktur jenderal, kepala badan, staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli untuk terus bekerja secara optimal dalam menjaga APBN. Apalagi tantangan ke depan akan terus bertambah banyak dan semakin kompleks.

Ia mengatakan tidak ada yang berubah dari tugas Kemenkeu, hanya saja target yang ditetapkan semakin tinggi.

"Hari ini kita disumpah jabatan dan memulai tanggung jawab baru dengan tiga wakil menteri. Saya mohon untuk bapak/ibu sekalian dan pasangan, tetap mendukung kami semuanya membantu maksimal. Enggak ada yang berubah kecuali targetnya makin tinggi," kata Sri Mulyani.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi melantik Sri Mulyani sebagai menteri keuangan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Artinya, sudah kali ke-4 ia menjabat sebagai pimpinan Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani pertama kali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode pemerintahan pertama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu lanjut selama dua periode pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Saat ini, keempat kalinya ia dilantik sebagai menteri keuangan di Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait mengatakan pengusaha swasta bisa terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan rumah katanya bisa dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) perusahaan.

"Saya sudah telepon teman-teman saya pengusaha juga bisa membantu. Nanti mungkin tanahnya dari negara, teman-teman juga bisa membantu sebagai bagian dari CSR mereka," katanya di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Ia mengatakan pembangunan rumah oleh pengusaha tersebut bukan lah proyek, tetapi bantuan untuk rakyat. Ia berjanji akan membuat sistem yang transparan.

"Saya yakin kita akan bikin sistem yang transparan. Saya pikir harus membuat kepercayaan publik tinggi," imbuhnya.

Sementara itu, Waki Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan biaya untuk pembangunan 3 juta itu bisa berasal dari pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri.

Ia menekankan yang terpenting adalah menyelesaikan backlog atau kekurangan pasokan hunian yang mencapai 13 juta serta 26 juta pemukiman atau rumah yang tidak layak huni.

Fahri mengatakan pasar perumahan sebenarnya berjalan dinamis sesuai suplai dan demand. Namun pemerintah ingin menciptakan ekosistem agar rakyat miskin bisa memiliki rumah.

"Sehingga pemerintah nanti menyiapkan subsidi dan keuangan yang memungkinkan masyarakat secara luas mendapatkan fasilitas perumahan yang layak," katanya.

Sebelumnya, Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono 'membantu' memperkirakan berapa biaya yang harus dianggarkan Prabowo untuk membangun 3 juta rumah.

Perhitungan ini didasarkan pada biaya yang selama ini dikeluarkan Presiden ke-7 Jokowi dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Basuki mencatat Program Sejuta Rumah (PSR) per tahun yang dikejar Jokowi menghabiskan Rp20 triliun.

"Sekarang (program 1 juta rumah per tahun di era Jokowi) sekitar Rp20 triliun. Jadi, sekitar dua kali lipatnya yang sekarang untuk mencapai program 3 juta (rumah)," ucap Basuki usai Proptech Convention & Expo di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons santai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang langsung di bawah koordinasi presiden.

Padahal, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian saat Presiden ke-7 Joko Widodo menjabat. Komentar ini disampaikan Airlangga usai acara serah terima jabatan sebagai Plt Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) kepada Menaker Yassierli.

"Ya enggak apa-apa. Kalau koordinasi kan biasa, berjalan," kata Airlangga di Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

Airlangga menegaskan dirinya juga masih akan membahas masalah fiskal. Ia menyebut kebijakan industri dan perdagangan pasti ada urusan fiskal.

"Jadi, pasti koordinasi (masalah fiskal)," tegasnya.

Prabowo Subianto memang baru merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Beleid itu membuat Kemenkeu berada langsung di bawah koordinasi presiden.

Kemenko Perekonomian sekarang hanya mengkoordinir 8 kementerian, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Kemenkeu membenarkan kini kantornya tidak lagi berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, tetapi langsung di bawah koordinasi presiden.

"Sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Tapi langsung di bawah presiden," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/10).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait tengah menyiapkan aturan pembangunan rumah di atas tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kenegaraan, Senin (21/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengamini pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Namun, kementeriannya juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

Ia menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya, mulai dari konsep hingga aturan hukum.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (PT Kereta Api Indonesia), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambah Ara.

Kendati, Ara menegaskan masih harus mempelajari segala hal-ihwal di lapangan. Hal ini termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia juga menyebut bakal mengutamakan rumah bagi prajurit TNI. Ari menilai hal itu menjadi salah satu target yang mesti dicapai Kementerian Perumahan.

"Intinya, kita dengan kerja sama semua pihak, kita yakin. Dan juga saya akan mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, pengusaha di bidang lainnya untuk bersama-sama berlomba-lomba buat yang kebaikan, bermanfaat. Bisa bergotong royong di tempat usahanya," tutur Ara.

"Misalnya, ada lahan dari BUMN atau TNI, itu bisa dibantu teman-teman dari swasta. Jadi, kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan, karena masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi memang harus masif, bergotong royong, dari aset yang ada baik dimiliki negara maupun sitaan," imbuhnya.

Ara mengaku siap mendengarkan masukan dari seluruh pihak, termasuk pandangan dari akademisi, pengamat, pelaku usaha, hingga calon konsumen atau pemilik rumah.

Ia menekankan pihaknya di Kementerian Perumahan perlu mendengar segala masukan secara sistematis. Harapannya, upaya ini bisa membuat gerak kementerian yang dipimpinnya lebih komprehensif.

"Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman. Kita harus melakukan efisiensi yang kuat sehingga dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa membangun lebih banyak rumah," pungkas Ara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini bicara soal lokasi kantor sejumlah kementerian baru di era Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti itu, kita (Kemenpan RB) bersama-sama dengan Kementerian Sekretaris Negara mengatur (kantor kementerian baru) tersebut. Kita punya aset banyak," klaim Rini usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Akan tetapi, Rini mengatakan penyediaan kantor ini bukan kewenangannya Kemenpan RB. Sebab, fokusnya adalah mengatur organisasi kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih.

Kemenpan RB bakal memastikan sumber daya manusia (SDM), termasuk aparatur sipil negara (ASN) di 48 kementerian itu bisa bekerja dengan baik.

"Iya (pengaturan kantor kementerian baru) di Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi). Karena ini kan Pak Presiden (Prabowo) mengajak kita semua para menteri untuk berkolaborasi. Ada Mensesneg, Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN Kemenkeu). Nanti disiapkan," jelasnya.

"Memang untuk kementerian biasanya Mensesneg menyiapkan, mulai dari rumah dinas segala macam, fasilitas, dan sebagainya. Kita menyiapkan, 'oh ini butuhnya berapa pegawai, sekian', kita yang siapkan," tutup Rini.

Ada sejumlah kementerian baru di kabinet Prabowo Subianto. Misalnya, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bahkan, Menteri Perumahan Maruarar Sirait alias Ara belum tahu akan berkantor di mana. Ia mengaku 'pasrah' dan siap mengikuti arahan.

Miliarder Bryan Johnson mengganti plasma darahnya agar awet muda.

Ia menjalani pertukaran plasma total (TPE) yang akan mengambil cairan itu dari tubuhnya, lalu menggantinya dengan albumin murni, protein yang ditemukan dalam plasma darah seseorang.

"TPE mengeluarkan semua plasma tubuh saya dan menggantinya dengan albumin. Tujuan terapi adalah untuk membuang racun dari tubuh saya. Buktinya baru muncul," ujar Johnson dalam akun Instagram miliknya @bryanjohnson_.

Johnson mengatakan ia menyelesaikan serangkaian pengukuran dasar sebelum melanjutkan terapi yang akan melibatkan enam perawatan secara keseluruhan.

Ia kemudian mengklaim operator prosedur, yang telah melakukan pertukaran plasma total selama sembilan tahun, kagum bahwa plasmanya adalah yang terbersih yang pernah dilihatnya.

"Saat kami selesai, ia tidak tega membuangnya. Operator itu membayangkan semua kebaikan yang bisa dilakukan plasma itu di dunia. Ia kemudian mengatakan ada kemungkinan plasmanya dapat dilelang atau disumbangkan setelah prosedur berikutnya," katanya.

Bryan Johnson adalah seorang pengusaha, kapitalis ventura, penulis, dan pengarang asal AS.

[Gambas:Instagram]

Ia adalah pendiri dan CEO Kernel, sebuah perusahaan yang menciptakan perangkat yang memantau dan merekam aktivitas otak. Ia juga pendiri OS Fund, perusahaan modal ventura yang berinvestasi pada perusahaan sains dan teknologi tahap awal.

Johnson telah menjadi salah satu tokoh di gerakan anti-penuaan. Ia menggunakan uangnya untuk mengikuti rutinitas sangat ketat, yang diawasi oleh tim dokter. Aktivitas itu mencakup olahraga setiap hari, pola makan vegan, dan mengonsumsi lebih dari 100 suplemen setiap hari.

Johnson yang kini berusia 47 tahun memiliki lebih dari 30 dokter dan pakar kesehatan yang memantau setiap fungsi tubuhnya. Ia ingin memiliki otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, urat, gigi, kulit, rambut, kandung kemih, penis, dan rektum seperti anak berusia 18 tahun.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.788 pada Selasa (22/10). Indeks saham menanjak16,38 poin atau plus 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,04 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,93 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 282 saham menguat, 299 terkoreksi, dan 216 lainnya stagnan. Terpantau tujuh dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor energi yang naik 1,26 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bervariasi. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 1,39 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 0,31 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan ambruk 1,31 persen.

Sedangkan bursa saham Eropa dominan lesu. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,39 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,08 persen, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,51 persen.

Bursa Amerika juga bervariasi. Indeks S&P 500 minus 0,02 persen, indeks NYSE turun 0,15 persen, dan indeks NASDAQ Composite naik 0,04 persen.

Nilai tukar rupiah ditutup di level Rp15.567 per dolar AS pada Selasa (22/10). Mata uang Garuda turun 63 poin atau minus 0,41 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp15.560 per dolar AS pada perdagangan sore ini.

Mata uang Asia bervariasi. Baht Thailand plus 0,01 persen, dolar Singapura plus 0,10 persen, dan won Korea Selatan plus 0,03 persen.

Sedangkan ringgit Malaysia minus 0,40 persen, yen Jepang jatuh 0,07 persen, yuan China minus 0,02 persen, peso Filipina amblas 0,49 persen, dan Hong Kong minus 0,01 persen.

Sementara itu mata uang negara maju mayoritas ditutup menguat. Poundsterling Inggris menguat 0,21, euro Eropa naik 0,20 persen, franc Swiss naik 0,13 persen, dolar Kanada naik 0,01 persen, dan dolar Australia plus 0,35 persen.

Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong mengatakan rupiah ditutup melemah tipis terhadap dolar AS imbas sinyal the Fed akan menaikkan suku bunga.

"Kekhawatiran seputar situasi di Timur Tengah dan ketidakpastian pilpres AS juga ikut menekan mata uang beresiko," katanya.

Presiden Prabowo Subianto melantik artis Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Pelantikan Raffi dan sejumlah utusan khusus presiden ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 76/M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden RI tahun 2024-2029.

"Dr. (HC.) Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni," kata Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti membacakan Keppres di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10).

Sebagai utusan khusus presiden, Raffi akan menerima gaji, tunjangan serta sejumlah fasilitas yang besarannya bisa setingkat menteri.

Aturan soal gaji dan fasilitas bagi utusan khusus presiden itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Utusan Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri," bunyi Pasal 22 Bab II tentang Utusan Khusus Presiden.

Meski begitu, Raffi Ahmad dan para utusan khusus lainnya tidak menerima uang pensiun usai purnatugas. Ketentuan ini diatur Pasal 8 Perpres tersebut.

"Penasihat Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon," bunyi ketetapan itu.

Lantas, berapa gaji Raffi Ahmad dan utusan khusus presiden lainnya yang disebut sebesar menteri?

Nah, besaran gaji menteri diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Pasal 2 PP itu menyebut menteri mendapatkan gaji pokok Rp5.040.000 per bulan.

Sementara itu, besaran tunjangan menteri diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Pada Pasal 1 ayat (2e) Keppres itu menyebut menteri menerima tunjangan sebesar Rp13.608.000 setiap bulan.

Dengan demikian, gaji pokok dan tunjangan yang diterima Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden adalah Rp18.648.000 per bulan.

Namun, pendapatan Rp18 juta tersebut belum menghitung sejumlah fasilitas lain. Raffi Ahmad juga bakal menerima tunjangan anak/istri, pensiun hingga dana operasional.

Selanjutnya, suami Nagita Slavina itu juag berhak memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, biaya perjalanan dinas, rumah dinas, mobil dinas sekaligus biaya pemeliharaannya.

Beragam fasilitas itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.