Bandara Internasional Lombok Praya menjadi pintu masuk utama perhelatan Pertamina Grand Prix Of Indonesia 2024, sebagai ajang berkumpulnya para pecinta balap motor paling bergengsi di dunia.

Acara ini akan digelar di Pertamina Mandalika International Circuit pada 27-29 September 2024.

Euforia balap Pertamina Mandalika International Circuit kian terasa di Bandara Lombok Praya, setelah melihat bentangan motif khas Sirkuit Mandalika yakni motif tenun ikat khas Suku Sasak yang terdapat di area run-off sirkuit, atau aspal luar tikungan ke-15 dan 16, dihadirkan di salah satu area kedatangan Lombok Praya.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina sengaja menghadirkan suasana balap sejak wisatawan tiba.

Selain untuk memeriahkan Pertamina Grand Prix of Indonesia, hal ini sekaligus menyambut wisatawan serta pembalap-pembalap dunia yang hadir di Lombok.

"Kami berharap dukungan Pertamina di ajang balap internasional ini bisa menjadi magnet bagi pariwisata Indonesia. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga dapat memanfaatkan ajang ini untuk memperluas jaringan, pengalaman serta hiburan positif bertaraf dunia" jelas Fadjar, dalam keterangan resmi, Rabu (25/9).

Beberapa pajangan Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi menjadi incaran wisatawan yang datang, baik dalam maupun luar negeri untuk mengabadikan momen tersebut.

Wisatawan asal Denpasar, Bali, Rudy Ferdian mengatakan sangat antusias untuk menyaksikan pembalap idolanya tampil di Pertamina Grand Prix Of Indonesia 2024.

Baginya, ini merupakan kesempatan ketiganya menyaksikan jagoannya mengaspal di Pertamina Mandalika International Circuit.

"Saya menjagokan Marc Marquez, meskipun sejak tahun 2022 belum bisa menaklukan Pertamina Mandalika International Circuit, mudah-mudahan di tahun ini Marquez berhasil naik podium," ujar Rudy, dalam lain kesempatan.

Menurutnya, persaingan MotoGP musim ini sangat sengit, masing-masing tim perlahan sudah menemukan permainannya, apalagi di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika yang selalu berbeda-beda juaranya.

"Sudah tak sabar melihat siapa yang mengangkat trofi podium satu, artinya Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika membuka peluang bagi para pembalap untuk menjadi juaranya," ungkap pria yang berusia 35 tahun itu.

Meidy yang sedang berlibur bersama keluarga juga mengaku cukup antusias atas gelaran Pertamina Grand Prix Of Indonesia 2024 di Lombok.

Dia berharap agar kegiatan-kegiatan Internasional yang diselenggarakan di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika digaungkan lebih keras lagi.

"Setiap tahun pengunjungnya harus terus bertambah, jadi infrastruktur di sekitar arena balap harus ditingkatkan kembali, mulai dari penginapan, kuliner, dan tentunya dengan harga yang terjangkau sehingga bisa mendorong minat wisatawan lokal untuk berkunjung menonton balapan MotoGP," kata Meidy.

Untuk menambah antusiasme pengunjung, pada esok hari (Rabu), 25 September 2024, akan diadakan parade mengelilingi Kota Mataram.

Parade itu diikuti 12 pembalap nasional dan internasional, di antaranya Marc Marquez, Jorge Martin, Pedro Acosta, Enea Bastianini, Alex Rins, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Jack Miller, Aleix Espargaro, Raul Fernandez, Luca Marini, dan Mario Suryo Aji.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal perubahan arah kebijakan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Ia menyebut operasional pembangkit berbahan bakar batu bara itu tidak menjadi masalah. Pemerintah akan mengembangkan fasilitas penyimpanan dan penangkapan karbon atau CCS untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia.

"PLTU tidak apa-apa. Kami akan mengembangkan carbon capture storage," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu (25/9). Pemerintah sedang melakukan uji coba pelaksanaan fasilitas tersebut.

CCS adalah teknologi penangkap emisi gas rumah kaca, untuk mencegah polusi udara terlepas ke atmosfer. Emisi yang tertangkap kemudian disimpan di bawah tanah secara permanen. Potensi CCS di Indonesia mencapai 400 sampai 600 gigaton, artinya seluruh emisi di dalam negeri dapat disimpan dengan teknologi ini selama 322 sampai 482 tahun.

Sehari sebelumnya, Airlangga juga sempat menyinggung soal rencana pensiun dini PLTU. "Masih ada mekanisme yang harus didalami," ucapnya.

Pensiun dini PLTU menjadi salah satu kebijakan pemerintah guna mempercepat transisi energi. Rencana ini sekarang mengalami kendala karena kebutuhan biaya yang sangat besar.

Berdasarkan kajian Institute for Essential Services Reform (IESR), biaya untuk pensiun dini PLTU mencapai US$ 4,6 miliar (sekitar Rp 69,5 triliun) hingga 2030 dan US$ 27,5 miliar (sekitar Rp 415,7 triliun) hingga 2050.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendata ada 13 pembangkit berbahan bakar batu bara yang masuk dalam daftar pensiun dini. Ke-13 pembangkit ini terpilih berdasarkan studi internal bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan United Nations Office for Project Services (UNOPS).

Kajian pembangkit masih terus berjalan seiring dengan penyusunan peta jalan pensiun dini PLTU. Pelaksanaan penghentian pembangkit ini akan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Di dalam Perpres ada beberapa kriteria pembangkit yang diatur, yaitu umur, kinerja, efisiensi, dan produktivitas PLTU. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah kini sedang mencari dukungan. "Kami tidak mau nanti biaya pokok penyediaan listrik naik, kekurangan listrik, atau uang pemerintah keluar," ucapnya pada 21 Agustus 2024.

Program pensiun dini PLTU bertujuan untuk mempercepat transisi energi dari fosil ke baru terbarukan. Pemerintah berharap dengan menghentikan pemakaian pembangki tersebut emisi karbon dapat berkurang, kualitas udara naik, dan ketergantungan bahan bakar fosil berkurang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecam keras serangan udara Israel yang ditujukan ke perbatasan wilayah Lebanon. Jokowi meminta seluruh negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan reaksi cepat agar dapat menghentikan operasi militer Israel.

Jokowi menyampaikan hal tersebut seusai meresmikan Groundbreaking Delonix Nusantara di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Rabu, (25/9).

"Pemerintah mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respons yang cepat agar tidak semakin banyak korban atas serangan Israel," kata Jokowi seperti diisarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi juga telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi agar segera memberi imbauan kepada Warna Negara Indonesia (WNI) di Lebanon untuk kembali ke Tanah Air.

"Saya sudah telepon ke Bu Menlu, itu juga dalam proses," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Israel mengakui telah menghantam 1.300 target sasaran dalam konflik dengan Hizbullah di Lebanon. Aksi Israel itu juga menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi.

Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sekitar 492 orang tewas dan 1.645 terluka akibat gelombang serangan udara Israel yang ditujukan pada objek yang diduga punya hubungan dengan Hizbullah.

Serangan udara Israel ke Lebanon (Youtube Associated Press)

Mengutip laporan The Guardian pada Senin (23/9) malam, puluhan ribu orang mengungsi dari kota-kota di selatan Lebanon menuju ibu kota Beirut akibat gempuran Israel. Sementara itu Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa 35 anak dan 58 wanita termasuk di antara korban tewas.

Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi, mengatakan militer Israel sedang mempersiapkan aksi lanjutan di Lebanon. “Kami pada dasarnya menargetkan infrastruktur tempur yang telah dibangun Hizbullah selama 20 tahun terakhir,” kata Herzi Halevi.

Israel juga melancarkan serangan udara di Lembah Beqaa, serta melakukan serangan kedua di Beirut dalam seminggu ini.

Media Israel melaporkan target dari serangan tersebut adalah Ali Karaki, komandan militer nomor tiga Hizbullah. Namun, kelompok Hizbullah menyatakan Karaki berada di lokasi yang aman dan tidak terluka akibat serangan itu.

Sejumlah negara kini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel seiring meningkatkan konflik bersenjata antara Pasukan Pertahanan Israel atau Israel Defense Forces (IDF) dan Hizbullah.

Melansir laporan surat kabar Hong Kong The Standard, Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak warga negaranya untuk menjauh dari Israel atau kembali ke Cina.

"Kondisi di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon saat ini sangat tegang, dengan sering terjadi konflik militer," kata kedutaan Cina di Israel dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (24/9).

Industri pertambangan di Sulawesi Tenggara dan Bangka Belitung tengah mengalami masa sulit. Terdapat lonjakan angka pekerja yang kena PHK pada Agustus 2024 dibandingkan dengan tahun lalu.

Sulawesi Tenggara adalah pusat penghasil nikel, sedangkan Bangka Belitung adalah penghasil timah.

Kenaikan jumlah PHK secara drastis ini terutama terjadi pada pabrik pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan pertambangan.

Meski begitu, menurut Kementerian ESDM, jumlah total lapangan kerja di sektor pertambangan pada kedua provinsi tersebut masih cukup besar.

Lonjakan angka PHK pada dua daerah penghasil nikel dan timah menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id pada Selasa (24/09). Selain itu, ketahui juga untung - rugi pembatalan cukai rokok, serta Cina meminta warganya tinggalkan Israel.

1. Mengapa Terjadi Lonjakan PHK di 2 Provinsi yang Kaya Nikel dan Timah?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengonfirmasi adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja di industri pertambangan di dua provinsi. Gelombang PHK terjadi pada pabrik pemurnian atau smelter yang tidak terintegrasi dengan kegiatan pertambangan.

Kementerian Ketenagakerjaan mendata ada dua provinsi yang menunjukkan lonjakan angka PHK per Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara.

Angka PHK di Sulawesi Tenggara naik lebih dari 70 kali lipat menjadi 573 orang per Agustus 2024, sedangkan di Bangka Belitung naik lebih dari 49 kali lipat menjadi 247 orang.

"Saya pikir data itu betul karen kami mendengar juga ada keluhan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di smelter yang tidak terintegrasi," kata Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Horas Pasaribu di kantornya, Selasa (24/9).

Sulawesi Tenggara adalah pusat penghasil nikel, sedangkan Bangka Belitung adalah penghasil timah. Horas mengaku tidak dapat menyajikan data PHK di industri pertambangan di kedua provinsi tersebut. Ini karena, data ketenagakerjaan pada smelter yang tidak terintegrasi dikelola oleh Kementerian Perindustrian.

2. Cukai Rokok Batal Naik, Kinerja Saham HMSP, GGRM, dan WIIM Diramal Positif

Stockbit Sekuritas memproyeksikan kinerja keuangan emiten rokok akan naik setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT belum akan diterapkan pada 2025.

Emiten yang akan mendapatkan sentimen positif dari pembatalan kenaikan cukai ini adalah PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM).

Tim Analis Stockbit Sekuritas menilai bahwa keputusan untuk mempertahankan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2025 merupakan perkembangan positif bagi perusahaan rokok.

Hal ini karena perusahaan-perusahaan tersebut terus menghadapi tantangan dari tren downtrading atau fenomena di mana konsumen beralih dari produk yang lebih mahal ke produk yang lebih murah.

Tantangan lain yang dihadapi perusahaan rokok adalah penurunan margin yang disebabkan oleh kenaikan cukai yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Pada 2023 dan 2024, rata-rata kenaikan cukai rokok berkisar sebesar 10% per tahun.

3. Untung Rugi Tarif Cukai Rokok Batal Naik di 2025

Pemerintah batal menaikan tarif cukai rokok pada tahun 2025. Padahal, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR sudah menyampaikan usulan kenaikan tarif cukai tersebut.

Dampak pembatalan kebijakan tersebut bisa menguntungkan maupun merugikan bagi sejumlah pihak. Salah satu pihak yang diuntungkan dari kebijakan ini adalah perusahaan rokok.

“Jadi saya melihat pembatalan kenaikan tarif cukai ini sebagai kemenangan perusahaan rokok atas kebijakan pemerintah,” kata Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda kepada Katadata.co.id, Selasa (23/9).

Seperti diketahui, pemerintah mempertimbangkan fenomena downtrading untuk membatalkan kenaikan cukai rokok ini. Downtrading merupakan fenomena ketika konsumen beralih ke produk yang lebih murah.

Menurut Nailul, fenomena downtrading seharusnya bukan jadi alasan untuk membatalkan kenaikan cukai rokok. Karena persoalan downtrading hanya menjadi alasan pemerintah untuk menggabungkan layer tarif rokok berdasarkan jenisnya.

4. BREN Tersingkir dari Indeks FTSE, BEI Bakal Kaji Ulang Batas Free Float

(BEI) saat ini tengah melakukan kajian mendalam mengenai ketentuan saham beredar (free float) khususnya pada pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO).

Pernyataan BEI ini muncul setelah PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dikeluarkan dari indeks bergengsi Financial Times Stock Exchange atau FTSE sebab tidak memenuhi ketentuan free float.

Free float adalah jumlah saham beredar perusahaan yang diperdagangkan secara publik di pasar sekunder. Salah satu syarat saham perusahaan publik masuk di FTSE Global Equity Index adalah memiliki jumlah saham beredar di atas 5%.

FTSE Russel menyatakan saham BREN dikeluarkan dari FTSE Global Equity Index karena empat pemegang sahamnya menguasai 97% saham.

Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap peraturan bursa. Langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa peraturan tetap relevan dengan kondisi terkini dalam dinamika pasar modal.

5. Serangan Israel Tewaskan 492 Orang Lebanon, Cina Minta Warga Tinggalkan Israel

Israel mengakui telah menghantam 1.300 target sasaran dalam konflik dengan Hizbullah di Lebanon. Aksi Israel itu juga menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi.

Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sekitar 492 orang tewas dan 1.645 terluka akibat gelombang serangan udara Israel yang ditujukan pada objek yang diduga punya hubungan dengan Hizbullah.

Mengutip laporan The Guardian pada Senin (23/9) malam, puluhan ribu orang mengungsi dari kota-kota di selatan Lebanon menuju ibu kota Beirut akibat gempuran Israel.

Sementara itu Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa 35 anak dan 58 wanita termasuk di antara korban tewas. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pasukan militernya sedang mengubah situasi keamanan di wilayah perbatasan utara Israel-Libanon.

Sejumlah negara kini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel seiring meningkatkan konflik bersenjata antara IDF dan Hizbullah. Melansir laporan The Standard, sebuah surat kabar Hong Kong menuliskan bahwa Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak warga negaranya untuk menjauh dari Israel atau kembali ke Cina.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyebut krisis Gaza sebagai mimpi buruk yang tak kunjung usai. Hal itu disampaikan Guterres dalam pidato di sesi Debat Umum pada Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, AS, Selasa (24/9) waktu setempat.

Guterres mengutuk aksi kekerasan 7 Oktober yang digencarkan Hamas. Di sisi lain ia secara tegas menyatakan bahwa rakyat Palestina tidak layak merasakan penderitaan akibat Israel. “Dan tidak ada hal yang bisa membenarkan hukuman kolektif bagi bangsa Palestina,” ujar Guterres seperti dikutip Rabu (25/9).

Pernyataan Guterres disambut tepuk tangan meriah dari peserta forum yang hadir di aula Majelis Umum. “Kecepatan dan cakupan dari pembunuhan serta perusakan di Gaza belum pernah terjadi sebelumnya selama saya menjabat Sekretaris Jenderal. Lebih dari 200 orang staf kami terbunuh, banyak di antaranya bersama keluarga mereka,” papar Guterres.

Guterres memperingatkan, kondisi di Lebanon saat ini berada “di pinggir jurang”, dan masyarakat dunia seharusnya khawatir akan hal itu. Ketegangan terjadi setelah Israel melancarkan serangan udara terhadap Lebanon sejak Senin (23/9) yang berlanjut hingga Selasa (24/9).

Serangan itu merenggut lebih dari 500 nyawa termasuk perempuan dan anak-anak, menurut keterangan Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon, dikutip berbagai media internasional. “Rakyat Lebanon, rakyat Israel, dan masyarakat dunia tidak boleh menjadikan Lebanon seperti Gaza,” kata Guterres.

Guterres pun mengajak agar seluruh dunia menyerukan gencatan senjata. Ia berharap segera dilakukan pembebasan segera para sandera, serta mulainya pembahasan Solusi Dua Negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur. Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan sudah ada tersangka dalam perkara tersebut.

“Ada beberapa tersangka, tetapi nanti jelasnya kita tunggu ya untuk rilis resminya," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, seperti dikutip Rabu (25/9).

Tessa mengatakan penyidik KPK juga masih melakukan penggeledahan di beberapa lokasi dalam rangka pengumpulan alat bukti. Penggeledahan dilakukan sejak Sabtu (21/9) hingga kemarin.

Sementara itu KPK menurut Tessa belum bisa menyampaikan apa saja temuan penyidik dalam penggeledahan. "Nanti tentunya setelah kegiatan tersebut selesai, kami akan share lagi baik itu hasil penggeledahan maupun spill terkait dengan apa kegiatan tersebut dilangsungkan," ujar Tessa.

Sebelumnya, Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa pihaknya telah membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur. Pengusutan merupakan kasus baru yang ditangani Komisi Antirasuah.

Meski demikian, Nawawi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai detail perkara tersebut demi kelancaran penyidikan. "Yang bisa saya sampaikan barangkali sudah dalam penyidikan. Sudah di tingkat penyidikan," ujar Nawawi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan di lingkungan provinsi Kaltim adalah penyidikan baru dan tidak terkait dengan perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tindak pidana korupsi itu berkaitan dengan proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur.

Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan telah memulai proses penyusunan kabinet periode pemerintahan 2024-2029. Sejumlah perangkat hukum juga telah disiapkan untuk mengakomodasi keperluan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi UU Kementerian Negara memberikan keluasaan bagi presiden untuk menentukan jumlah kementerian.

Bersamaan itu, sejumlah figur politisi dan pimpinan partai politik digadang-gadang bakal diangkut oleh Prabowo untuk mengisi pos-pos mentari yang tersedia. Nama-nama yang kerap bersinggungan dengan jatah menteri Prabowo yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono.

Selain itu, muncur nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Muliatna (Tommy) Djiwandono. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah menyampaikan kisi-kisi beberapa menteri yang akan duduk di Pemerintahan Prabowo.

Menurut Hashim, ada empat lulusan SMA Taruna Nusantara bakal menjadi menteri di pemerintahan Prabowo - Gibran nantinya. Hashim pun mengaku telah mengetahui nama-nama kandidat menteri di kabinet pemerintahan mendatang.

Kendati demikian, adik Prabowo tersebut belum mengungkapkan secara gamblang pada publik nama-nama yang dimaksud. Berikut uraian sederet tokoh yang berpotensi masuk kabinet Prabowo.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

AHY merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara yang sudah tidak asing. Ketua Umum Partai Demokrat itu kini menduduki kursi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).

AHY merupakan anak pertama dari Presiden RI ke-5 Susilo Bambang Yudhoyono. Dia merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara 1997. Setelah tamat SMA, AHY bergabung ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang. Pada pemerintahan Prabowo - Gibran mendatang, nama AHY kembali masuk dalam daftar calon menteri yang beredar di media sosial.

Dalam beberapa versi, ia disebut bakal menjadi calon Menteri Pertahanan atau Menteri Lingkungan Hidup. AHY pun mengaku kerap berkomunikasi dengan Prabowo dalam berbagai kesemapatan.

"Sudah (diajak bicara dengan Prabowo). Komunikasi kami berjalan dengan baik, reguler, walaupun tidak setiap saat tentunya, yang jelas dalam berbagai kesempatan kami berdialog," kata AHY di sela-sela acara peringatan HUT Ke-23 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (9/9).

Terlepas dari itu, AHY masih enggan berkomentar soal posisinya di kabinet. Dia menyebut penyusunan kabinet itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebaga presiden terpilih.

Sugiono

Sugiono merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menduduki posisi Wakil Ketua Komisi I DPR. Dia merupakan Salah satu anggota angkatan ke-5 SMA Taruna Nusantara.

Sugiono juga disebut-sebut akan menduduki posisi penting dalam kabinet jika Prabowo terpilih sebagai presiden. Dalam sebuah acara pada 8 Maret 2024, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengisyaratkan bahwa Sugiono mungkin akan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet atau Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Prabowo mendatang.

Raker DPR bersama Menhan dan TNI (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.)

Sinyal bahwa Sugiono akan mengisi kursi Menteri Luar Negeri menguat kuat tatkala yang bersangkutan memimpin jalannya rapat terakhir Komisi I DPR bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Kamis, 12 September lalu.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Partai Golkar, yang juga anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan bahwa Sugiono bisa saja menjadi suksesor Retno Marsudi. Namun, kepastian akan dilakukan oleh Prabowo ketika menunjuk nama-nama menteri.

Di tengah isu tersebut, Sugiono mengaku tidak ikut dalam pembahasan terkait dengan penentuan Menteri Luar Negeri yang disebut memasukkan namanya pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

"Saya tidak terlibat dalam pembahasan apakah saya masuk atau tidak?" kata Sugiono di Kompleks Parleman Senayan Jakarta, Kamis (12/9).

Thomas Djiwandono

Nama Wakil Menteri Keuangaan Thomas Djiwandono juga masuk bursa calon menteri. Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo dalam sejumlah pernyataan kepada media mengatakan Thomas merupakan salah satu figur favorit untuk menjadi Menteri keuangan di pemerintaah Prabowo.

Thomas merupakan putra pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati yang merupakan kakak kandung Prabowo. Soedradjad merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura.

Thomas mengenyam pendidikan bidang studi sejarah di Haverford Colloge, Pennsylvania, Amerika Serikat dan mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

Thomas Djiwandono (Katadata)

Ia memulai kariernya dengan menjadi wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993. Setahun kemudian pada 1994 di Indonesia Business Weekly. Ia juga pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada 2006, pamannya, Hashim Djojohadikusumo memintanya untuk membantu di Arsari Group dan ia menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis. Thomas juga memiliki jejak politik, ia pernah menjadi calon legislatif di Provinsi Kalimantan Barat.

Yandri Susanto

Nama politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto juga masuk dalam bursa calon menteri. Hal ini disampaikan langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Zulhas mengatakan Wakil Ketua Majelis Permusywaratan Rakyat (MPR) itu menjadi salah satu nama potensial calon menteri. Nama lain yang disebut Zulkifli adalah Asman Abnur, Eddy Soeparno, serta Saleh Partaonan Daulay.

Kalau kader PAN kan banyak yang hebat-hebat," ujar Zulkifli di usai pembukaan Rakornas PAN, Kamis (9/5) malam.

Yusril Ihza Mahendra

Nama ahli hukum Yusril Ihza Mahendra juga masuk radar sebagai calon anggota kabinet Prabowo-Gibran. Yusril sebelumnya diajukan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai calon menteri, namun belakangan ia hengkang dari partai yang didirikannya tersebut.

Empat Menteri Kabinet Jokowi Hadir Di Sidang Sengketa Pilpres 2024 (Fauza Syahputra|Katadata)

Meski demikian, namanya tetap santer dikabarkan masuk kabinet Prabowo-Gibran. Yusril sebelumnya merupakan anggota tim pemenangan Prabowo-Gibran dengan jabatan sebagai Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Tim Kampanye Nasional (TKN).

Bahlil Lahadalia

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga dikabarkan akan kembali menjadi menteri pada era Prabowo. Saat ini Bahlil menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebelum berkarir di pemerintahan, ia pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019.

Bahlil menjadi Ketum Golkar pada Musyawarah Nasional XI Partai Golkar pada 21 Agustus 2024. Ia menggantikan Airlangga Hartarto yang memimpin partai berlambang beringin itu sejak Desember 2017.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjanjikan pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan meniru sepenuhnya masa Orde Baru. Zulhas menjelaskan pemerintahan Prabowo akan mengombinasikan strategi pembenahan birokrasi yang dilakukan era Orba, Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo.

Dengan kata lain, Zulhas menilai pemerintahan Prabowo akan lebih efektif dalam membenahi birokrasi pemerintahan. Sebab, Zulhas berpendapat birokrasi pemerintahan saat ini masih berbelit-belit.

"Artinya, pembenahan birokrasi pada pemerintahan Prabowo akan mengombinasikan fokus fungsional dan detail, sehingga birokrasi akan lebih efisien," kata Zulhas di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (24/9).

Oleh karena itu, Zulhas menyampaikan pembenahan birokrasi pada pemerintahan Prabowo akan lebih menyeluruh. Ketua Umum Partai Amanat Nasionnal (PAN) ini mencontohkan kerumitan birokrasi pemerintah saat ini dengan banyaknya tingkatan jabatan Pegawai Negeri Sipil dari eselon I sampai III.

Di sisi lain, Zulhas menyarankan agar Prabowo memperkuat sistem pemerintahan untuk memperbaiki birokrasi. Salah satu penguatan yang dimaksud dalam bentuk meningkatkan penggunaan Kementerian Koordinator dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan.

"Dengan demikian, permasalahan tersebut sudah selesai sebelum rapat yang dipimpin oleh presiden," ujarnya.

Untuk diketahui, jumlah kementerian pada susunan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan bertambah dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beredar kabar Prabowo bakal membentuk 44 kementerian dari jumlah saat ini 34.

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu telah mengantisipasi apabila ada penambahan jumlah kementerian pada era pemerintahan Prabowo Subianto. Keleluasaan untuk menambah kementerian tertulis dalam Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara yang akan dibawa ke rapat Paripurna DPR.

“Kemenkeu sudah koordinasi dan harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/9).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berencana tak melanjutkan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA dengan Uni Eropa. Hal ini karena Zulhas menilai Uni Eropa kerap memperpanjang perundingan tanpa kata sepakat.

Untuk diketahui, perundingan IEU-CEPA telah berlangsung selama 16 kali sejak 18 Juli 2016. Perundingan terus alot sehingga Zulhas memberikan Komisi Uni Eropa ultimatum terkait penyelesaian IEU-CEPA.

"Kenapa selalu ribut dengan Indonesia, sedangkan perjanjian dengan Cina tidak ribut. Mereka punya banyak permintaan di IEU-CEPA. Kalau mereka tetap bawel, kami akan lupakan IEU-CEPA," kata Zulhas di Menara Kadin, Selasa (24/9).

Zulhas menargetkan IEU-CEPA harus selesai pada akhir bulan ini. Sebab, hampir semua komoditas yang diinginkan pemerintah telah mencapai kata sepakat. "Kalau tidak kelar bulan ini, mau apa lagi yang dibicarakan," ujarnya.

Jika tak juga rampung, ia memilih memperluas pasar perdagangan Indonesia dengan negara lain. Zulhas menyebutkan pemerintah memiliki banyak pilihan pasar lain selain Eropa, seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono berencana mengupayakan penyelesaian IEU-CEPA pada tahun ini. Namun Djatmiko belum dapat memastikan apakah perjanjian tersebut akan rampung pada pemerintahan ini atau tidak.

"Kami masih ada upaya untuk menyelesaikan IEU-CEPA. Sayang kalau tidak diselesaikan karena sudah dirundingkan sejak lama,"kata Djatmiko.

Sebelumnya, Zulhas mencontohkan Vietnam yang telah merampungkan perjanjian serupa dengan Benua Biru. Produk ekspor sepatu dari negara Asia Tenggara tersebut menjadi bebas bea alias 0%. Sedangkan produk sepatu dari Indonesia kena bea masuk 6% untuk dijual di Eropa.

Untuk diketahui, IEU-CEPA akan membuat komoditas ekspor Indonesia yang akan masuk ke Uni Eropa akan bebas bea masuk. Dengan demikian, kesepakatan tersebut harapannya dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional hingga menembus 7%.

Contohnya, perjanjian RI dengan Cina membuat nilai perdagangan dengan Negeri Panda naik hingga 500% selama tiga tahun terakhir. Selain itu, perjanjian dagang antara Indonesia dan India membuat nilai transaksi naik hampir 300%.

"Saat ini banyak hal yang mempersulit ekspor kita ke Uni Eropa karena tidak ada IEU-CEPA. Mudah-mudahan September 2024 bisa diselesaikan," kata Zulkifli alias Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (20/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengubah status Bandara IKN Nusantara di Kalimantan Timur dari bandara VVIP menjadi bandara komersial.

Perluasan fungsi bandara di ibu kota baru bertujuan untuk meningkatkan fungsi bandara bagi masyarakat umum, termasuk untuk penerbangan haji dan umrah.

Jokowi mengatakan kapasitas awal bandara IKN Nusantara bisa mencapai 200 ribu penumpang per tahun. Targetnya, bandara tersebut bisa menampung 7 juta penumpang setelah menjadi bandara komersial.

"Jangan hanya untuk VVIP. Saya kira bisa lebih bermanfaat bagi warga yang mau umrah dan haji bisa terbang dari dan ke IKN," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers di Bandara IKN Nusantara pada Selasa (24/9).

Kegiatan keterangan pers tersebut dilakukan setelah Jokowi melakukan pengujian pendaratan di Bandara IKN Nusantara pada Selasa, 24 September sore. Pendaratan pesawat presiden kali ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Jokowi yang akan mulai berkantor di IKN mulai Rabu, 25 September.

Jokowi mengatakan pendaratan pesawat presiden di Bandara IKN berjalan dengan baik. Meski ukurang ukuran bandara tidak besar, fasilitas yang ada sudah memadai untuk mendukung operasional penerbangan dengan lancar.

"Mulus banget sih turunnya. Landing mulus, sangat bagus. Tidak terlalu besar, tapi lebih dari cukup," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan perubahan status komersil Bandara IKN dari bandara VVIP menjadi bandara komersial akan dimulai setelah dia menandatangani peraturan presiden (perpres). "Nanti kalau Perpres-nya sudah saya tandatangani, berarti mulai setelah itu," kata Jokowi.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga sebelumnya mengatakan, landasan pacu bandara VVIP di IKN dirancang memiliki panjang 3.000 meter. Pagu paket proyek Bandara VVIP IKN adalah Rp 4,28 triliun. Lokasinya dirancang hanya 15 menit dari IKN dan 25 kilometer dari Bandara Sepinggan, Balikpapan.

Pengusaha memprediksi geliat manufaktur baru terlihat pada kuartal pertama tahun depan. Mereka meramalkan angka Purchasing Manager's Index akan terus di bawah 50,0 hingga akhir tahun ini.

Hal ini karena sebagian besar pengusaha nasional masih wait and see atau menunggu kebijakan perekonomian pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

PMI menunjukkan kondisi sektor manufaktur sebuah negara dalam kurun waktu tertentu. Sektor manufaktur dinilai ekspansif jika PMI di atas 50,0 dan berkontraksi jika di bawah level 50,0.

"Kami belum melihat PMI akan kembali ke atas 50,0 pada PMI Indonesia September 2024. Sebab, banyak industriwan yang mau melihat kebijakan pemerintahan selanjutnya," kata Chief Executive Officer & President Director PT Bakrie & Brothers Anindya Bakrie di Jakarta, Selasa (24/9).

Oleh karena itu, Anindya meramalkan PMI baru dapat kembali ke atas 50,0 secepatnya pada kuartal pertama tahun depan. Walau demikian, Anindya tidak menutup kemungkinan sektor manufaktur dapat kembali ekspansif dalam waktu dekat.

Untuk diketahui, PMI Indonesia Agustus 2024 turun lebih dalam dari 49,3 pada Juli 2024 menjadi 48,9. Data tersebut bertolak belakang dengan kinerja ekspor nasional yang naik 5,97% secara bulanan pada Agustus 2024.

Badan Pusat Statistik mendata nilai ekspor bulan lalu tumbuh 7,13% secara tahunan menjadi US$ 23,56 miliar. Pada saat yang sama, nilai impor naik 9% secara tahunan menjadi US$ 20,67 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai peningkatan kinerja impor Agustus 2024 dapat mendorong kinerja manufaktur pada bulan ini. Sebab, mayoritas impor didominasi bahan baku penolong yang dibutuhkan industri.

"Kami harap di kuartal terakhir ada akselerasi khususnya untuk proyek konstruksi meningkat," ujar Sri Mulyani, Senin (23/9).

Di sisi lain, meski industri manufaktur lesu pada bulan lalu, kinerja ekspor masih mencatatkan kenaikan pada Agustus. Namun, kenaikan ekspor didorong oleh harga minyak sawit mentah atau crude palm oil/CPO dan tembaga.

Sorotan kepada Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor bermunculan. Bahkan, beberapa orang menggugat dua pasal UU ini ke Mahkamah Konstitusi.

Sorotan juga muncul dari mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amien Sunaryadi. Amien berharap UU ini bisa direvisi agar bisa lebih fokus kepada suap.

"Fokus ke depan jangan (dimulai dari) merugikan keuangan negara, tapi suap," kata Amien dalam Siniar Gultik di Youtube Katadata Indonesia yang disiarkan pada 3 Juli 2024 lalu.

Amien mengatakan indikator keuangan negara terkadang tak jelas dalam menentukan korupsi. Dampaknya, birokrat hingga eksekutif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dipenjara karena kesalahan prosedur atau kebijakannya dianggap merugikan keuangan negara.

Ia mencontohkan kasus yang menimpa eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawa yang sempat tersandung kasus investasi di Blok Busker, Manta, Gummy.

Namun Mahkamah Agung memutuskan bebas karena yang dilakukan bukan pidana tetapi business judgement rule alias keputusan bisnis. "Masa publik harus lihat hal seperti itu, sampai (Karen) kadung ditahan," kata Amien.

Amien, yang juga Komisaris PT PGN itu juga berharap pemidanaan korupsi tak menggunakan pasal yang meragukan. Hal ini menurutnya penting untuk menggali niat jahat pelaku.

Menurutnya, penegak hukum harus menelusuri niat pelaku kejahatan korupsi dan bukan saja kerugian negara. Ia khawatir korupsi tak akan hilang jika pemberantasan korupsi hanya bersandar pada kerugian negara.

"Kalau yang dipidana adalah orang yang dilihat punya niat jahat oleh publik, maka akan memberikan efek yang bagus," katanya.

UU Tipikor Digugat

Mantan Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, dan mantan Koordinator Tim Environmental Issues Settlement PT Chevron Kukuh Kertasafari menggugat UU Tipikor ke MK pada Senin (23/9). Permohonan diajukan terkhusus untuk Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU tersebut.

Kuasa hukum ketiga pemohon, Maqdir Ismail mengatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpeluang membuka ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi.

Maqdir mengatakan faktor kerugian negara sebagai tolok ukur sebuah tindak pidana korupsi tak selalu benar. Menurut para pemohon, pengambil keputusan bisa saja terkena risiko kerugian negara.

"Mereka tidak serakah, menjalankan tugas dengan baik, tetapi diberi predikat koruptor karena ada kerugian keuangan negara," kata Maqdir di Gedung MK, Jakarta, Senin (23/9).

Ia berpandangan, di dalam korupsi itu terdapat penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Oleh sebab itu, perlu diperjelas apa relasi antara kerugian negara dengan perbuatan-perbuatan tersebut.

"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini penyebabnya apa? Bukan karena ada kerugian negara tetapi karena ada suap menyuap," kata Maqdir.