Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana resmi mendaftar ke KPUD DKU Jakarta pada Kamis (29/8) malam. Pasangan ini menjadi satu-satunya calon yang mendaftar melalui jalur independen.

Dharma-Kun akan melawan Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno yang telah mendaftar sehari lebih dulu.

"Tahap demi tahap kami lalui dengan segala macam problematik dan dinamikanya," kata Dharma di Kantor KPUD Jakarta, Kamis (29/8).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta sebelumnya menetapkan pasangan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat untuk maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Suksesi memilih gubernur dan wakil gubernur ini akan digelar pada 27 November 2024.

"Kami pastikan pada pukul 23.25 WIB (19/8), kami mengeluarkan surat keputusan KPU DKI Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan," kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Selasa (20/8).

Wahyu mengatakan, agenda pada Senin (19/8) merupakan agenda tunggal yaitu laporan pemenuhan syarat dukungan bagi calon perseorangan atau independen Dharma-Kun. Namun, Wahyu mengatakan, terdapat dinamika seiring kabar pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pendaftaran sehingga KPU membuka ruang perbaikan.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Dody Wijaya mengatakan terdapat pengurangan dukungan bagi pasangan calon. Dari pleno KPU ditetapkan sebanyak 403 dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS).

"Jadi kini total dukungan kepada pasangan calon perseorangan yaitu 677.065 dari sebelumnya 677.468," kata Dodi.

Jumlah tersebut masih bisa sebagai syarat pencalonan pada Pilkada Jakarta 2024 sehingga pasangan calon perseorangan telah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri. Adapun syarat minimal untuk bisa mendaftar di jalur independen pada Pilkada Jakarta adalah 618 ribu suara.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung dua kader internal, yakni Acep Adang Ruhiyat dan Gitalis Dwi Natarina alias Gita KDI untuk maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Barat2024.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengonfirmasi kabar tersebut. "PKB usung KH Acep Adang Ruhiyat-Gita KDI sebagai paslon cagub-cawagub Jabar," kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis (29/8).

Jazilul mengatakan, Jawa barat memerlukan pemimpin yang religius, jujur, serta merakyat. Pasangan ini rencananya akan diantar oleh pengurus DPW PKB Nawa Barat ke KPUD Jawa Barat untuk mendaftar pada malam ini.

Gita sebelumnya dikenal sebagai penyanyi dangdut pentolan ajang pencarian bakat Kontes Dangdut Indonesia atau KDI.

Selain Acep-Gita, pasangan lain yang telah mendaftar ke KPUD Jawa Barat yakni Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, serta Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie.

Anies Baswedan sebelumnya juga dikabarkan akan diusung oleh PDIP bersama Ono Surono di Pilgub Jabar. Kabar tersebut diungkapkan Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Folmer Silalahi.

Folmer menyebut, kemungkinan duet itu didaftarkan mencapai 95%. "Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono," kata Folmer saat dihubungi awak media, Kamis (29/8).

Ia menyebut, kepastian diusungnya mantan gubernur Jakarta itu hanya tinggal menunggu pendaftaran di KPUD Jawa Barat. Pendaftaran diagendakan akan ditutup tengah malam ini.

Folmer mengatakan, pernyataannya itu sebagai tindak lanjut ucapan Ono selaku Ketua DPD PDI-P Jawa Barat yang mengatakan ada kejutan sosok di Pilgub Jabar.

Bendahara DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bandung, Folmer Silalahi mengungkapkan kemungkinan partainya akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Barat 2024.

Folmer menyebut, kemungkinan duet itu didaftarkan mencapai 95%. "Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono," kata Folmer saat dihubungi awak media, Kamis (29/8).

Ia menyebut, kepastian diusungnya mantan gubernur Jakarta itu hanya tinggal menunggu pendaftaran di KPUD Jawa Barat. Pendaftaran diagendakan akan ditutup tengah malam ini.

Folmer mengatakan, pernyataannya itu sebagai tindak lanjut ucapan Ono selaku Ketua DPD PDI-P Jawa Barat yang mengatakan ada kejutan sosok di Pilgub Jabar. Menurut dia, Anies saat ini sedang dalam perjalanan menuju Bandung.

Salah satu staf Anies, Naufal Firman Yursak memamerkan gambar tiket kereta api (KA) Argo Parahyangan dari Jakarta menuju Bandung untuk keberangkatan Kamis (29/8) pukul 18.25 WIB. "Train to Bandung," demikian cuitan Naufal di akun X pribadinya @firmanyursak.

Anies Baswedan batal diumumkan menjadi calon gubernur Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id dari sejumlah sumber, beberapa anggota PDIP tak setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies maju di Jakarta.

Bahkan, lantaran sangat alotnya perdebatan, beberapa anggota mengancam keluar dari partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. "Jadi tidak dapat diumumkan hari ini. Belum batal (pencalonan Anies oleh PDIP), tapi kemungkinan pengumumannya ditunda," kata seorang sumber Katadata.co.id, Senin (26/8).

Padahal, sebelumnya santer beredar kabar Anies akan diumumkan oleh DPP PDIP, bersama dengan sejumlah calon lainnya. Anies juga terlihat sudah tiba di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin (26/8) pukul 11.50 WIB.

Namun demikian, PDIP akhirnya mengumumkan Pramono Anung sebagai calon gubernur Jakarta. PDIP juga menunjuk Rano Karno sebagai calon wakil gubernur Jakarta.

Jutaan orang dievakuasi dari rumah mereka saat Topan Shanshan menghantam Jepang barat daya dengan angin kencang dan hujan deras pada Kamis (29/8). Bencana alam tersebut mengakibatkan pemadaman listrik, lalu lintas udara terganggu, dan pabrik-pabrik besar terpaksa tutup.

Mengutip Reuters, setidaknya tiga orang tewas akibat bencana tersebut. Banyak pula korban terluka meski badai terkuat yang pernah melanda wilayah tersebut telah diperingatkan akan terjadi oleh pihak berwenang .

Toyota menghentikan operasi di semua pabrik domestiknya karena badai tersebut. Produsen mobil lainnya Nissan dan perusahaan semikonduktor Renesas jugaga menghentikan sementara produksi di beberapa pabrik.

Karyawan rumah duka Tomoki Maeda sedang berada di dalam mobil jenazah ketika topan itu menghantam kota Miyazaki di Kyushu selatan, memecahkan jendela dan merobohkan kabel listrik serta dinding beberapa bangunan.

"Saya belum pernah mengalami angin kencang atau tornado seperti itu dalam 31 tahun hidup saya," kata Maeda kepada Reuters.

Dengan hembusan angin sekitar 50 meter per detik (180 km per jam/112 mph), topan ini cukup kuat untuk menerjang truk yang sedang melaju. Menurut Badan Cuaca, topan itu berada di dekat kota Unzen di Prefektur Nagasaki pada pukul 3:00 sore waktu setempat dan bergerak ke utara.

Lebih dari 200.000 rumah tangga di tujuh prefektur harus melewati sore hari tanpa listrik. Perusahaan utilitas sebelumnya mengatakan tidak ada dampak pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Sendai di kota Satsumasendai, tempat badai itu tiba pada Kamis pagi.

Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi mengatakan dalam konferensi pers bahwa tiga orang tewas dan satu orang hilang dalam insiden yang terkait dengan topan tersebut. Sementara itu, badan penanggulangan bencana mengatakan 45 orang menderita luka-luka.

Badan cuaca Jepang memperkirakan, badai akan mendekati wilayah tengah dan timur, termasuk Tokyo pada akhir pekan ini, setelah berada beberapa hari di atas Kyushu.

Lebih dari 5,2 juta orang telah diberi pemberitahuan untuk melakukan evakuasi, terutama di Kyushu dan juga beberapa wilayah di Jepang tengah.

Madoka Kubo, yang mengelola sebuah hotel di kota bersejarah di tepi sungai Hitoyoshi di prefektur Kumamoto, mengatakan kepada Reuters bahwa semua reservasinya telah dibatalkan. Mereka saat ini menampung orang-orang tua yang telah dievakuasi dari daerah sekitar.

Maskapai penerbangan, termasuk ANA dan Japan Airlines telah mengumumkan pembatalan hampir 800 penerbangan. Layanan kereta api telah ditangguhkan di banyak wilayah Kyushu, sementara ratusan layanan bus dan feri juga telah dihentikan.

Topan Shanshan adalah cuaca buruk terbaru yang melanda Jepang, menyusul Topan Ampil, yang juga menyebabkan pemadaman listrik dan evakuasi pada awal bulan ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku setuju jika status dan segala ketentuan tentang ojek online (ojol), termasuk soal kesejahteraan pengemudi ojol diatur dalam landasan hukum setingkat undang-undang.

"Satu usulan yang baik agar landasan UU itu dibuat, kami setuju untuk diberlakukan, kami juga sangat concern dengan apa yang diminta oleh para ojol," kata Budi Karya di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis.

Menurut Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol. Ini seiring jumlah pengendara ojol yang sangat banyak dan mempengaruhi transportasi umum dan konektivitas masyarakat.

"Pendapatan mereka memang sangat dibutuhkan keluarganya. Bahkan ada mereka-mereka yang disabilitas, kami apresiasi," ujar dia.

Budi mengatakan akan bekerja sama dengan DPR untuk mengevaluasi ketentuan di UU yang bisa mengakomodasi kebutuhan para pengemudi ojol. Saat ini, UU Nomor 22 tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) belum mengatur tentang penggunaan kendaraan roda dua sebagai sarana transportasi umum untuk mengangkut penumpang maupun barang.

Aturan terkait kendaraan roda dua saat ini baru diatur dalam ketentuan setingkat peraturan menteri yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

Ribuan masa pengemudi ojol melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (29/8). Mereka memblokade Jalan Budi Kemuliaan arah Jalan Merdeka Selatan dan Monumen Nasional.

Dalam aksinya, mereka menyampaikan beberapa tuntutannya kepada perusahaan maupun pemerintah. Salah satu tuntutanya adalah pemenuhan status hukum ojol dengan adanya kedudukan hukum (legal standing) berupa undang-undang.

Menurut mereka, legal standing tersebut diperlukan agar perusahaan aplikator tidak berbuat semaunya terhadap mitra ojol dan kurir.

PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN menargetkan pembiayaan sebanyak 150 ribu rumah rendah emisi. Pembangunan rumah rendah emisi dilakukan dengan minimal 10% pengunaan material ramah lingkungan pada tahun ini.

"Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30% porsi penggunaan material eco-friendly pada 2029,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam siaran pers pada Kamis (29/8).

Nixon menjelaskan, pembangunan rumah dan aktivitas di dalamnya menghasilkan emisi karbon yang cukup besar yang bersal, antara dari penggunaan energi, konstruksi, hingga perawatan dan pemeliharaan. Adapun upaya membangun rumah rendah emisi merupakan komitmen BTN menjawab tantangan perubahan iklim serta mendorong ekosistem perumahan nasional yang berkelanjutan.

BTN meresmikan proyek percontohan rumah rendah emisi di Perumahan Mutiara Gading City, Bekasi, Kamis (29/8). Pada proyek percontohan tersebut, BTN menggunakan material ramah lingkungan berupa floor decking yang mengandung 3,6 kilogram sampah plastik. Proyek ini juga akan memakai paving block yang mengandung 2 kg sampah plastik per 1 meter persegi.

Pembangunan rumah rendah emisi ini, menurut dia, akan berkontribusi pada pengurangan lebih dari 1,7 juta kilogram sampah plastik hingga 2029. Emisi karbon juga akan ditekan sebesar 2,42 ton CO2. Dampak tersebut, imbuhnya, setara dengan penanaman 110.000 pohon dan 323 hektar penyerapan emisi.

Selain menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, BTN juga menggerakkan para pengembang kategori rumah rendah emisi untuk memastikan beberapa standar. Beberapa di antaranya, yakni efisien dalam pemakaian energi, air, pengelolaan sampah, hingga pengurangan polusi.

Untuk efisiensi energi, rumah ramah lingkungan tersebut diwajibkan memiliki banyak ventilasi, plafon tinggi, hingga rasio jendela terhadap tembok mencapai 15%-30%. Standar tersebut ditetapkan agar terdapat sirkulasi udara yang baik. Efisiensi air dilakukan melalui penggunaan keran debit kecil, pengolahan sanitasi yang baik, memiliki sumur resapan, hingga penggunaan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pada pengolahan sampah, rumah beremisi rendah diwajibkan memiliki bak sampah pilah. Sementara, untuk menekan polusi, pengembang diminta menanam 1 tanaman penyerap emisi karbon per rumah. Selain itu, pengurangan polusi juga dilakukan dengan menggunakan minimal 10% material ramah lingkungan pada dinding dan lantai, hingga memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 10% dari total luas kawasan perumahan.

“Kami percaya, hunian layak, sehat dan ramah lingkungan akan meningkatkan kualitas hidup manusia yang tinggal di dalamnya,” ujar Nixon.

BTN telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebanyak 5,2 juta unit sejak 1976, baik melalui pembiayaan subsidi, non-subsidi, maupun pembiayaan perumahan syariah. BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 1,9 juta unit atau setara Rp403,5 triliun untuk mendukung program 1 juta rumah yang dicanangkan sejak 2015.

Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia Gita Sabharwal mengapreasi komitmen BTN implementasi prinsip keberlanjutan melalui rumah rendah emisi. Ia berharap proyek ini tidak hanya menghadirkan keterjangkauan rumah ramah lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan standar hidup masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, sekaligus mengurangi emisi.

"Kami terbuka untuk menjalin kolaborasi dengan BTN ke jenjang berikutnya untuk masa depan yang lebih baik, karena hidup tidak cuma tentang hari ini," kata Gita.

Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo yang hadir dalam peresmian tersebut juga mengapresiasi langkah BTN. Upaya BTN membangun rumah rendah emisi, menurut dia, sejalan dengan upaya pemerintahan baru untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di desa di seluruh Indonesia setiap tahunnya.

nisiatif ini juga akan mendorong green economy menjadi lebih terjangkau, karena permintaan akan komponen-komponen ramah lingkungan akan meningkat,” ujar Hashim.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Anies Baswedan mengurus surat tidak pernah menjadi terdakwa untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta pada tahun ini.

"Surat keterangan tersebut atas permohonan dari Anies Rasyid Baswedan untuk persyaratan pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta," kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/8).

Djuyamto mengatakan surat keterangan itu dikeluarkan pada Senin (26/8). Selain surat tidak pernah menjadi terdakwa, pihaknya juga telah mengeluarkan beberapa surat keterangan lain.

"Ada juga surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih dan surat keterangan tidak memiliki utang atas nama pribadi maupun badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya," ujarnya.

Dia juga menyebutkan, bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan (PDIP), Jenderal TNI (purn) Andika Perkasa, juga mengajukan hal yang sama.

"Surat keterangan tersebut dikeluarkan atas permohonan dari Andika Perkasa untuk persyaratan pencalonan sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah," ujarnya.

Dari surat itu, dipastikan Andika mantap maju bersama dengan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi untuk bertarung dalam Pilkada Jawa Tengah (Jateng). Permohonan surat keterangan langsung diproses pada hari yang sama dan menyesuaikan dengan aturan layanan surat keterangan di PN Jakarta Selatan.

PDIP Usung Andika dan Hendi

Sebelumnya, PDIP resmi mengusung Andika dan Hendi untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah (Jateng) dengan pemberian Surat Keputusan (SK) secara resmi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dalam acara itu, PDIP mengumumkan 60 calon kepala daerah yang terdiri dari enam bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, 38 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, serta 16 bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota.

PDIP memastikan akan mengumumkan nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang akan mereka usung, dalam waktu satu sampai dua hari ke depan. Pernyataan itu untuk menanggapi pertanyaan media terkait apakah Anies akan diusung oleh PDIP dalam Pilkada Jakarta.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menimbang berkembangnya aspirasi dari internal partai yang mengusung pasangan Pramono Anung - Rano Karno di Pilgub Jakarta. Munculnya dinamika partai ini yang membuat Anies Baswedan batal diumumkan sebagai kandidat calon gubernur Jakarta.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan muncul berbagai aspirasi dari kalangan internal PDIP agar partai mengusung para kader internal. "Aspirasi kita menjaring aspirasi yang disampaikan dari bawah itu ada namanya Rano Karno, ada namanya Ahok, betul enggak? ada namanya Adian, ada namanya Roni, ada namanya Eriko Sotarduga, ada namanya Prasetyo, ada namanya Andika bahkan, ya boleh," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (26/8).

Kendati demikian, Djarot menekankan, keputusan calon berada pada kuasa Megawati selaku Ketua Umum PDIP.
Keputusan Pilgub Jakarta berada di tangan Ketum karena merupakan kawasan strategis. "Itu adalah kewenangan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum. Jadi, kita berikan sepenuhnya kepada Ibu Ketua Umum untuk menggunakan hak prerogatifnya," katanya.

Kans Anies Melaju Pilgub Jakarta Menipis

Anies Baswedan batal diumumkan menjadi calon gubernur Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hari Senin ini (26/8). Faktor utama penyebabnya adalah masih ada perdebatan di internal partai tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id dari sejumlah sumber, beberapa anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Bahkan, lantaran sangat alotnya perdebatan, beberapa anggota mengancam keluar dari partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Jadi tidak dapat diumumkan hari ini. Belum batal (pencalonan Anies oleh PDIP), tapi kemungkinan pengumumannya ditunda," kata seorang sumber Katadata.co.id, Senin (26/8).

Padahal, sebelumnya santer beredar kabar Anies akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, bersama dengan sejumlah calon lainnya. Anies juga terlihat sudah tiba di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pukul 11.50 WIB.

Djarot Saiful Hidayat mengatakan Anies Baswedan bertemu dengan Rano Karno di Gedung B, Kantor DPP PDIP, Jakarta. Dia tidak mengetahui apakah Anies bertemu Megawati.

“Saya belum sempat ketemu Pak Anies. Jadi, saya belum bertanya langsung ke Pak Anies. Takut salah,” ucapnya.

Perihal kans Anies maju sebagai kepala daerah, ia mengatakan perlu menunggu satu hingga dua hari ke depan. “Sabarlah sedikit satu sampai dua hari,” kata dia.

Tersebar foto yang menunjukkan Anies Baswedan dan Rano Karno tengah duduk bersama di suatu ruangan. Anies tampak mengenakan kemeja bermotif tenun berwarna merah, sedangkan Rano Karno tampak mengenakan seragam PDIP berwarna merah dengan lambang banteng di sebelah kiri. Keduanya kompak melemparkan senyum ke arah kamera.

Sebelumnya, Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengungkapkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan ke Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Senin siang.

Meski begitu, Angga enggan menjelaskan lebih detail mengenai tujuan kunjungan Anies Baswedan ke markas partai berlambang banteng moncong putih itu. "Iya ke DPP, tetapi detailnya bisa ditanya ke PDIP," ujar Angga.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut tiga perusahaan yang terkena sanksi denda karena terlambat dalam membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Hal ini tertuang dalam tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2023 terkait potensi pendapatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari denda administratif keterlambatan pembangunan smelter minimal sebesar US$ 129 juta belum ditagihkan.

“Kan paling lambat sebenarnya 2023 pembangunannya harus sudah selesai. Bagi yang 2023 belum selesai, izin ekspornya tetap diberikan, namun dengan ketentuan khusus terkait progres pembangunan smelter sudah berapa persen. Itu yang biasanya dikenakan denda,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di gedung DPR RI pada Senin (26/8).

Dalam paparan Kementerian ESDM, tiga perusahaan tersebut yakni PT Dinamika Sejahtera Mandiri US$ 769 ribu, PT Persada Pratama Cemerlang US$ 14,9 ribu, dan PT Sumber Bumi Marau US$ 12,3 juta. “Saat ini masih dalam proses penagihan,” ujarnya.

Berdasarkan paparan Kementerian ESDM pada Maret lalu, berikut progres pembangunan tiga smelter tersebut:

1. Smelter bauksit PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Sanggau, Kalimantan Barat. Progres: 58,55%. Kapasitas pengolahan: 5,2 juta ton per tahun. Produk: 2 juta ton per tahun smelter grade alumina (SGA). Kendala: proses pencarian investor untuk pendanaan.
2. Smelter bauksit PT Persada Pratama Cemerlang, Sanggau, Kalimantan Barat. Progres: 52,62%. Kapasitas pengolahan: 2.524.918 ton per tahun. Produk: 1 juta ton per tahun SGA. Kendala: proses pencarian investor untuk pendanaan. Smelter Bauksit PT Quality Sukses Sejahtera, Pontianak,
3. Smelter bauksit PT Sumber Bumi Marau, Ketapang, Kalimantan Barat. Progres: 50,05%. Kapasitas pengolahan: 2,6 juta ton per tahun. Produk: 1 juta ton per tahun SGA. Kendala: proses pencarian investor untuk pendanaan.

Tiga smelter tersebut masuk dalam 16 smelter terintegrasi yang terdiri dari tujuh smelter untuk komoditas nikel dengan total investasi US$ 2,68 miliar, lalu tujuh smelter bauksit dengan total investasi US$ 5,85 miliar, 1 smelter besi senilai US$ 51,5 juta, dan satu smelter tembaga US$ 3,08 miliar.

Freeport dan Amman Tidak Kena Denda

Dalam paparan Kementerian ESDM, terdapat dua perusahaan lainnya yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berpotensi kena denda sebanyak US$ 56,7 juta dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara mencapai US$ 59,6 juta.

Namun, kedua perusahaan ini bebas dari denda karena mereka melakukan percepatan pembangunan smelter meskipun tetap melewati target awal.

“Kami melihat adanya niat baik, meskipun perusahaan awalnya ragu untuk mempercepat pembangunan. Alhamdulillah untuk PTFI mereka sudah selesai commercial operation data atau COD,” katanya.

Smelter tembaga PTFI telah resmi beroperasi pada Juni lalu. Bahlil menyebut, rencananya pada minggu keempat Agustus ini smelter tembaga tersebut akan mulai berproduksi.

“Smelter mereka sudah berjalan dalam kurun waktu 1,5 bulan yang lalu. Jadi ini sudah jalan, saya pikir ke depan tidak perlu lagi ada denda, kalaupun ada sedikit-sedikit saja ,” ucapnya.

Tidak hanya PTFI, smelter tembaga milik Amman juga sudah melakukan COD. Melalui perkembangan tersebut, maka diperbolehkan bagi kedua perusahaan tersebut untuk tidak kena denda.

“Dan pada saat sudah COD, smelternya kan sudah ada, tapi kan kapasitas produksinya belum bisa 100%, jadi baru bisa produksi penuh di Desember,” kata dia.

Sebelumnya,PTFI akan meresmikan produksi perdana smelter tembaga Gresik pada pekan ini. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan produksi perdana smelter akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Smelter di Gresik sudah beroperasi dan sudah siap untuk produksi. Mudah-mudahan minggu depan bisa diresmikan oleh pak Presiden,” kata Tony saat ditemui di Kementerian ESDM pada Kamis (22/8).

Namun peresmian produksi ini belum dapat dipastikan sepenuhnya, karena masih mempertimbangkan jadwal kegiatan presiden. “Tergantung jadwalnya beliau, tapi mudah-mudahan Minggu depan,” ujarnya.

Smelter Milik Amman

PT Amman Mineral Nusa Tenggara merampungkan proses komisioning smelter tembaga di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Per 31 Mei 2024, proyek strategis nasional ini telah mencapai 95,5% dan diperkirakan akan memulai produksi katoda tembaga pada kuartal keempat 2024.

Presiden Direktur AMNT Rachmat Makkasau mengatakan proses komisioning Smelter Amman akan berlangsung selama lima bulan sejak awal Juni. Salah satu tahap dalam proses komisioning tersebut adalah masuknya konsentrat tembaga sebagai feed smelter.

“Produksi katoda tembaga pertama dari smelter dijadwalkan pada kuartal keempat 2024,” kata Rachmat dalam siaran pers, dikutip senin (15/7).

AMNT melaporkan, saat ini konstruksi fisik dan mechanical completion telah selesai. Masih tersisa 5% pekerjaan komisioning yang tengah berjalan. Selama periode ini, berbagai tahapan pengujian peralatan dan infrastruktur akan dilakukan untuk memastikan semua sistem berfungsi optimal sebelum memulai produksi komersial.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menilai bea masuk anti dumping (BMAD) sekitar 40% tidak akan efektif menekan gempuran keramik impor dari Cina. Oleh karena itu, pengusaha meminta pemerintah juga menerbitkan aturan pembatasan impor keramik dari Cina.

Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan menyampaikan besaran BMAD keramik impor hanya sebesar 45% - 50%. Ketua Umum Asaki Edy Sutanto menilai BMAD seharusnya sebesar 80% agar efektif menekan volume impor.

"Jika BMAD antara 70% sampai 80%, kami yakin angka impor bisa turun di atas 50%. Kalau itu terjadi, dampaknya besar sekali ke industri keramik nasional," kata Edy di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/8).

Edy menjelaskan BMAD sebesar 40% tidak akan menyamakan lapangan bermain keramik lokal dan keramik impor, khususnya dari Cina. Sebab, keramik impor dari Cina akan tetap lebih kompetitif, baik dari sisi harga pokok produksi maupun harga jual.

Sementara BMAD sebesar 80% akan membuat harga jual keramik dari Cina mencapai US$ 6,1 per meter persegi. Harga jual keramik lokal saat ini sebesar US$ 6,5 per meter persegi.

"Kami optimistis bisa memenangkan persaingan tersebut, karena kami menang secara kualitas, desain, layanan purna jual, dan ketepatan waktu pengiriman," katanya.

Edy menghitung rata-rata volume keramik impor sekitar 75 juta meter persegi per tahun. Menurut Edy, volume impor terbesar terjadi pada tahun lalu seluas 90 juta meter persegi.

Desak Pemerintah Batasi Impor Keramik

Oleh karena itu, Edy mengusulkan agar pemerintah membatasi volume impor antara 45 sampai 50 juta meter persegi dalam implementasi BMAD keramik. Dengan demikian, tujuan awal BMAD keramik impor agar bisa menekan volume impor keramik.

Edy secara khusus menilai pembatasn impor keramik harus dilakukan pada keramik impor asal Cina. Sebab, hanya performa keramik asal Negeri Panda yang konsisten tumbuh pada tahun ini.

Edy mencatat mayoritas negara asal keramik impor yang masuk pasar lokal telah menunjukkan penurunan secara volume maupun nilai. Penurunan volume impor keramik terbesar terjadi pada keramik asal India pada paruh pertama tahun ini, sementara penurunan nilai terbesar ada pada keramik asal Thailand.

Volume Keramik Impor dari Cina Naik

Pada Januari-Juni 2024, volume keramik impor dari Cina naik 11,6% secara tahunan menjadi 34,87 juta meter persegi. Sementara itu, nilai impor keramik dari cina tumbuh 6% menjadi US$ 111,71 juta.

Edy menilai penerapan BMAD dan pembatasan impor dapat melindungi pabrikan keramik yang melakukan ekspansi pada tahun ini. Terdapat dua investasi baru industri keramik yang mulai produksi pada tahun ini senilai Rp 3 triliun dengan kapasitas 43,5 juta meter persegi per tahun.

Di samping itu, Edy berpendapat BMAD dan pembatasan impor dapat memicu produsen keramik asal Cina memindahkan pabriknya ke dalam negeri. "Kami ingin meraka investasi di dalam negeri dan berkompetisi dengan adil dengan kami," ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut terdapat dua opsi lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan diberikan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Muhammadiyah.

“Lahan eks-PKP2B, kemungkinan besar adalah eks-Adaro atau eks-Arutmin. Kami beri yang bagus, dua opsi itu,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di DPR pada Senin (26/8).

Secara rinci, pemerintah akan membagikan 96.854 hektare wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke ormas keagamaan.

Berdasarkan catatan Katadata.co.id, luas lahan eks PKP2B milik PT. Adaro Energy Tbk mencapai 7.437 hektare (ha), sementara lahan eks PKP2B yang dimiliki PT. Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha.

Bahlil mengatakan pemerintah menyiapkan wilayah tambang untuk ormas Muhammadiyah dengan skala cukup besar. “Tambang itu kan bukan soal luasnya, yang penting cadangannya,” ujarnya.

Bahlil menyebut belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait pembagian lahan untuk ormas tambang. Sebab, dia saat ini sudah berganti posisi dari yang sebelumnya menjadi Menteri Investasi kemudian dilantik menjadi Menteri ESDM pada minggu lalu.

Seperti yang diketahui bahwa rincian terkait ormas tambang telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang teknis izin tambang untuk ormas yang telah ditandatangani presiden pada Juli lalu.

Dalam regulasi tersebut, wewenang terkait ormas tambang ditugaskan kepada Menteri Investasi. “Kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti, perkembangannya sudah sejauh mana nanti saya akan kabari,” ucapnya.

Sebelumnya, saat menjabat sebagai Menteri Investasi Bahlil menjanjikan lokasi tambang batu bara terbaik untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan Muhammadiyah.

IUPK tersebut tidak akan sama dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang diberikan bekas tambang milik PT Kaltim Prima Coal (KPC). Bahli enggan memerinci lokasi konsesi tambang tersebut.

"Insya Allah, kami akan memberikan eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang paling bagus, di luar KPC," kata Bahlil di kantornya, Jakarta, Senin (29/7).

Untuk detail lokasinya, ia akan melapor terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapat persetujuan.

Bahlil juga telah berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang ditunjuk Muhammadiyah sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.

Pemberian konsesi tambang ke ormas keagamaan, menurut dia, membentuk praktik pertambangan praktik pertambangan berkelanjutan. Sebab, ormas-ormas akan mengedepankan aspek lingkungan dalam mengelola usaha pertambangan.

Pada saat yang sama, Bahlil mengatakan pemberian IUPK merupakan cara elegan pemerintah dalam memberikan retribusi ke ormas keagamaan.

Sebab, ormas keagamaan telah membela masyarakat selama masa mempertahankan kemerdekaan dan penyelesaian konflik sosial di dalam negeri.

"Menurut saya, pemerintah terlambat memberikan retribusi tersebut. Sebab, pendapatan dari usaha pertambangan akan dipakai untuk bangun sekolah, program kesehatan, bantu fakir miskin, dan membantu orang yang membutuhkan," katanya.

Karena itu, Bahlil meyakini WIUPK yang diberikan ke ormas keagamaan akan betul-betul dimanfaatkan. "Daripadai WIUPK dikasih ke entitas lain yang tidak jelas juga kapan akan digunakan," ujarnya.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau Asaki berharap Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Anti Dumping keramik impor terbit pada pekan depan. Pengusaha khawatir keramik asal Cina bakal membanjir pasar Indonesia jika beleid tersebut tak kunjung terbit.

Kementerian Perdagangan telah mengirimkan surat rekomendasi besaran BMAD kepada Kementerian Keuangan sejak 5 Agustus 2024. Besaran BMAD yang direkomendasikan Kemendag adalah 45% sampai 50%. Angka tersebut sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan rekomendasi Komisi Anti Dumping Indonesia yang mencapai 199,8%.

"Kalau aturan BMAD terbit lebih lama dari pekan depan, utilisasi industri keramik nasional akan tergerus lagi dari posisi saat ini sebesar 62%," kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto di Gedung DPR, Senin (26/8).

Edy menjelaskan, importir keramik tengah melakukan pemesanan dari Cina dalam jumlah besar. Penundaan penerbitan aturan BMAD dapat kembali memukul utilisasi industri keramik nasional.

"Importir selalu memanfaatkan kesempatan. Kami mohon atensi pemerintah untuk bisa segera mengeluarkan PMK dalam bulan ini," katanya.

Walau demikian, Edy menilai industri keramik dapat berangsur pulih jika aturan BMAD keramik terbit pekan depan.

Menurutnya, utilisasi industri keramik dapat naik menjadi 70% pada akhir tahun ini dan 80% pada tahun depan jika BMAD berlaku.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasna mengatakan, rekomendasi BMAD pada keramik impor telah mempertimbangkan semua aspek, mulai dari konsumen hilir keramik hingga inflasi akibat tambahan bea masuk tersebut.

Penambahan bea masuk pada keramik impor saat ini dapat berdampak pada pelaku toko bangunan hingga biaya konstruksi rumah. Kasan menyampaikan pihaknya tidak hanya memikirkan industri keramik nasional saat menentukan rekomendasi BMAD keramik impor.

"Pemerintah yang diwakili Menteri Perdagangan mempertimbangkan hal lain selain industri keramik, seperti toko bangunan, industri properti, sampai dampak ke inflasi nasional," kata Kasan di Hotel Borobudur, Rabu (14/8).

Pemerintah sebelumnya telah mengenakan bea masuk tindakan perlindungan (BMTP) terhadap keramik asal Cina, Vietnam, dan Thailand hingga November 2024.

BMTP keramik Tiongkok diterbitkan pada September 2018 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018. Dengan kata lain, keramik asal Negeri Panda telah dikenakan bea masuk tambahan selama enam tahun terakhir.

Namun pengenaan bea masuk itu tak mampu membendung banjir produk Cina. Dampaknya, satu pabrik keramik dalam negeri akhirnya gulung tikar. Sebanyak 3.000 tenaga kerja di industri keramik terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam 1,5 tahun terakhir.

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prastal Danial sebelumnya mencatat, keramik impor dari Cina telah mengikis utilisasi industri keramik nasional menjadi 60% pada saat ini. "Hasil produksi keramik dari peningkatan utilisasi industri keramik lokal lumayan besar, tapi mereka tidak bisa melakukannya karena harga keramik lokal kalah dengan keramik impor," katanya.